6
Kendari Pos | Kamis, 20 Desember 2012
Baru 70 Persen Dibayarkan
Ibu RT Nyaris Tenggelam Baubau, KP Salah seorang ibu rumah tangga, Rani (28) yang merupakan warga Lingkungan Loji, Kelurahan Ngangaumala, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau ditemukan oleh salah seorang anak buah kapal (ABK) dalam kondisi lemas dan terapungapung diseputaran Pelabuhan Murhum, Selasa (18/12) sekitar pukul 14.00. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang saksi mata, bahwa saat itu dirinya melihat korban lagi asik berenang diseputaran Pantai Kamali sekitar pukul 13:30 Wita. Namun, tidak berselang lama, tiba-tiba korban sudah menghilang dari tempat awalnya berenang. Entah karena pengaruh terbawa arus atau karena sengaja berenang hingga ke pelabuhan Murhum. “Tadi saya lihat itu ibu berenang sendirinya didekat patung naga. Tapi tidak lama kemudian saya lihat sudah dekat pelabuhan Murhum,” katanya saat ditemui di Rumah Sakit Murhum, kemarin. Saksi mata lainnya, La Kahar yang merupakan ABK kapal mengatakan, saat itu dirinya tengah bersantai diatas kapal. Dari jarak 100 meter dengan kapal miliknya, tepatnya didepan
Utang Pemda Ke Kontraktor
rani, korban yang nyaris tewas tenggelam saat mendapat perawatan medis di rS murhum. Pelabuhan Murhum, dirinya melihat ada suatu benda yang terapung-apung dilaut. Karena penasaran ingin melihat benda tersebut, dirinya langsung mengayuh sampan yang ada dikapalnya. “Saya penasaran melihat ada benda yang terapung saya kira boneka, dengan cepat saya turun disampan untuk cek apakah itu boneka atau orang dan setelah dicek ternyata orang,”
papar La Kahar. La Kahar lalu melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian Kawasan Pelabuhan. Saat diselamatkan, kondisi koban sudah sekarat bahkan nyaris tewas jika tidak cepat diselamatkan. Setelah dikeluarkan dari air, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Murhum untuk mendapatkan perawatan medis. Alhasil, beruntung nyawa Rani
Hariman/KP
dapat terselamatkan. Sementara korban, saat itu dirinya hanya coba-coba berenang disekitar Pantai Kamali. Karena arus air terlalu deras menghanyutkan dirinya hingga ke Pelabuhan Murhum atau sekitar 200 meter dari tempat awalnya berenang. “Saya dibawa arus sampai didekat Pelabuhan Murhum. Disitu saya sudah tidak kuat lagi berenang,” tutur Rani setelah siuman. (m5)
Belanja PNS Mendominasi KUa-PPaS raPBD Konawe 2013 Unaaha, KP DPRD Konawe dan Pemkab Konawe dalam rapat paripurna DPRD bersama-sama menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) Rancangan APBD Konawe tahun anggaran 2013. Penandatanganan KUA-PPAS itu dilakukan Wakil Ketua DPRD H.Sunario Mondawa dan Sekab Konawe Muh Nur Sinapoy mewakili Bupati Konawe. Selanjutnya, dokumen KUA-PPAS tersebut diserahkan kepada eksekutif sebagai dasar penyusunan RAPBD Konawe tahun Anggaran 2013. Belanja daerah secara keselu-
ruhan lebih dari Rp.863 miliar justru lebih banyak alokasi belanja tidak langsung (belanja aparatur) yang diproyeksikan sebesar Rp.515 miliar lebih. Sementara belanja langsung (belanja publik) diproyeksikan hanya sebesar Rp.347 miliar lebih. Bupati Konawe dalam pidato tertulisnya dibacakan Sekab Muh Nur Sinapoy mengatakan, secara kumulatif rancangan APBD Konawe tahun anggaran 2013 sesuai yang telah disepakati dalam KUA-PPAS. Pendapatan daerah sebesar Rp.834 miliar lebih, yang bersumber dari PAD sebesar Rp16 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 707 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.110 miliar lebih. “Sedangkan belanja daerah
secara keseluruhan sebesar Rp.863 miliar dengan alokasi belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp.515 miliar serta belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp.347 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah total sebesar Rp.29 miliar. Dengan rincian penerimaan pembiayaan sebesar Rp.30 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1 miliar lebih,” rinci Sekab Muh Nur Sinapoy. Menurutnya, seluruh anggaran itu telah dialokasikan dalam setiap program dan kegiatan disetiap Satuan Kerka Perangkat Daerah (SKPD) sesuai skala prioritas. Penyusunan KUA-PPAS ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam alur per-
encanaan penganggaran tetapi juga untuk menyikapi kondisi dan dinamika perkembangan Kabupaten Konawe yang kian membaik. Selain itu, KUA-PPAS ini sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Konawe tahun anggaran 2013. Pembahasan anggaran antara pihak eksekutif dan legislatif bukan saja semata sebagai proses politik dimana legislatif memiliki hak budget pada struktur APBD. “Namun dalam upaya menyatukan persepsi dan pandangan dan tujuan yang sama yaitu lebih meningkatkan akselerasi pembangunan di Konawe, melalui pendekatan Pembangunan Rakyat Makmur Merata (Permata) yang kita harapkan segera tuntas,” harapnya. (din)
Warga Terima Ganti Rugi Untuk Pelebaran Jalan ibukota Andoolo, KP Pelebaran jalan di ibukota Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Andoolo terus dilakukan. Jika sebelumnya pelebaran jalan hanya dilakukan di Kelurahan Potoro, kini pemerintah kembali membebaskan lahan warga sepanjang enam kilometer melewati tiga desa mulai Desa Sanggi-sangi, Kelurahan Palangga hingga di desa Wawonggura Kecamatan Palangga. Pelebaran jalan seluas empat
Model... hon yang tumbuh disepanjang jalan, dililitkan dengan kain tenunan Muna. Tenunan Muna kata Dia, sudah mulai go Nasional. Pakaian-pakaian kantor dan karyawan swasta, banyak yang sudah menggunakan tenunan Muna. Meski tanpa disadari oleh perusahaanya. “Kita har-
Koltim... Berawal dari itu, Sumardi bersama Samiun Sanggo, kemudian mengajak Poitu Murtopo, Yosmartono dan Rafiun Sanggo bergerilya mengumpulkan dukungan dari tokoh masyarakat (Tomas) Koltim yang berdomisili di Kota Kendari seperti Jacob Silondae, Andey Djufri, Pdt Armin Rere, Mursalim Kasri, Edison Dayuh dan Hino Biohanis. Gayung bersambut, pembesar Koltim tersebut mendukung langkah pemekaran yang mereka gagas. Setelah itu, Poitu Murtopo, Sumardi dan Yosmartono bertugas membuat undangan pertemuan pembentukan Koltim, yang saat itu dijadwal tanggal 8 Januari 2004 pukul 14.15 Wita. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut, 4 Februari 2004 diadakan rapat persiapan pemekaran, bertempat di aula BPD Sultra yang diikuti oleh penggagas, Tomas Koltim, perwakilan masyarakat dan lima camat yakni camat Tirawuta, Mowewe, Uluiwoi, Ladongi dan
meter di jalur kanan dan empat meter jalur kiri tersebut pemerintah Kabupaten melalui Bagian Pemerintahan Umum Setda Konsel menganggarkan Rp 7.500 permeter. Sepanjang enam kilometer tetsebut, pemerintah juga mendapat keringanan dari warga dalam pembebesan lahan yang tidak diganti rugi, seperti tanaman tumbuh, pagar, lahan milik umum seperti lahan masjid, sekolah, kantor desa, kantor camat dan Puskesmas. “Alhamudulillah pada hari ini, bagian pemerintahan Setda Konsel telah mengganti rugi
lahan warga untuk pelebaran jalan dan berlangsung aman dan tertib,” ujar Kabag Pemertintahan Umum Setda Konsel Sahrin Saudale didampingi Camat Palangga Irwansyah Silondae, di Kantor Kelurahan Palangga. Sahrin merinci, jumlah penerima ganti rugi lahan dari dampak pelebaran jalan itu, masing-masing Desa Sanggisangi sebanyak 136 orang, Kelurahan Palangga 106 orang dan Desa Wawonggura sebanyak 98 orang. “Penyerahan ganti rugi lahan diserahkan secara terbuka dan disaksikan oleh pemerintah desa dan Keca-
matan serta dari pihak Badan Pertanahan Nasional Konawe Selatan,” ujar Sahtin. Dengan diganti ruginya lahan warga tersebut, Dinas PU Konsel tinggal melakukan penggusuran jalan. Dengan demikian luas jalan tersebut mencapai 20 meter dan ini akan dijadikan jalan jalur dua. “Tahap pertama dilaksanakan di Ibukota Kabupaten di Kelurahan Potoro dan Alangga. Tahap dua di tiga Desa di Kecamatan Palangga, seterusnya dari Palangga hingga di Punggaluku akan dibebaskan juga untuk pelebaran jalan,” tandasnya. (era)
us bangga dan dan terus mempromosikan, “katanya. “Dengan fashion show, kita menggalakan ibu-ibu untuk bekreasi agar tenunan tradisional Muna dicintai semua kalangan masyarakat dan juga menumbuhkan ekonomi kreatif,” kata Ketua Dharma Wanita Muna, Ratna Ningsil L, Dari inovasi pakaian dengan menggunakan tenunan Muna,
bisa menambah penghasilan ibu-ibu Dharma Wanita. Memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita ke 13, kata Kadis PPKAD Muna itu, menggelar berbagai aneka lomba. “Kita namakan pekan seni dan olah raga,” ujarnya. HUT Dharma Wanita tahun ini bertumpu pada pengembangan kreatifitas. Jenis-jenis lomba yang dipertandingkan
merupakan kreasi dari ibu-ibu dharma wanita, terutama pakaian yang dibuat dari tenunan tradisional. Selain itu, juga digelar lomba cipta menu, yang harus menggunakan produk lokal. Bahan-bahannya pun berasal dari sekitar pekarangan rumah. “Dengan berbagai aneka lomba yang digelar, kita berharap dapat menumbuhkan ekonomi keluarga, “ujarnya. (***)
Lambandia. Keputusan yang dihasilkan, lima penggagas Koltim itu diperintahkan untuk mengadakan pertemuan akbar dan deklarasi di lapangan Latamaro Kelurahan Raterate Kecamatan Tirawuta. Sumardi mengatakan, deklarasi tersebut dihadiri ribuan masyarakat. Setelah deklarasi, lima penggagas pemekaran Koltim itu, kemudian menghadap Bupati Kolaka, Buhari Matta untuk meminta rekomendasi dari Pemda. Namun sayang, mereka dipersulit dan tidak mendapatkan apa yang jadi syarat diajukannya pemekaran ke Kemendagri. Tidak mendapatkan rekomendasi yang diminta, tidak mematahkan semangat Poitu, Sumardi Palatje, Yosmartono, Samiun Sanggo dan Rafiun Sanggo. Mereka kemudian bergerilya “bawah tanah” mendorong masyarakat untuk “bersuara” ke Pemda. Karena terkendala status PNS yang disandang, maka Poitu, Sumardi dan Yosmartono lebih memilih berada di belakang layar ketimbang muncul di publik. Saat itulah
muncul Nakean sebagai ketua forum percepatan Koltim. “Kami selaku penggagas, memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja keras forum yang diketuai Nakean. Tapi Nakean Cs hanya melanjutkan perjuangan panitia penggagas. Kami ini sebagai peletak dasarnya,” jelasnya. Poitu Murtopo yang juga penggagas, berusaha membuktikan bahwa mereka lah yang memprakarsai pemekaran Koltim. Poitu kemudian dengan rinci menjelaskan pertemuan pertama yang membahas pemekaran Koltim terjadi pada tanggal 8 Januari 2004 pukul 14.15 Wita. Dia pula yang menyusun proposal pengajuan pemekaran Koltim ke Kemendagri dan peta Koltim. Bahkan rekomendasi dari DPR provinsi, di handle Poitu yang kemudian berangkan ke Kemendagri membawa proposal tersebut sekitar tahun 2007. “Saat itu Buhari Matta dan Firdaus Tahrir selaku ketua DPR Kolaka waktu itu, tidak memberikan rekomendasi untuk pemekaran Koltim. Sehing-
ga saat itu karena kami sibuk di Kendari, maka dilanjutkanlah oleh Nakean. Orang Koltim yang terlibat saat itu, termasuk camat Ladongi, Ali Nur, camat Tirawuta, Samsul bahri dan Camat Mowewe, Saiful Razak. Mereka yang sangat respon pemekaran. Yosmartono menambahkan, hasil rapat 4 Februari 2004, di BPD Sultra, didaulat untuk secepatnya bentuk panitia kerja (Panja) yang diketuai Drs H Mursalim Kasri, Sumardi Palatje selaku ketua pelaksana Panja dan dirinya selaku Sekum Panja. Menurut PNS di BPM-PD Sultra itu, semua biaya untuk memekarkan Koltim ditanggung Sumardi dari dana pribadinya. “Justru yang enak sekarang karena mereka dibiayai Pemda. Dulu kita dana pribadi. Pak Nasrul yang cari dana dari rumah ke rumah. Makanya kami mau luruskan supaya diketahui, kalau penggagas pemekaran Koltim, itu adalah kami. Supaya jangan dilupakan apa yang telah kami perbuat dulu,” tandasnya. (dri)
Raha, KP Aksi para kontraktor, mendesak Pemda Muna segera membayarkan uang mereka atas pekerjaan proyek ditahun 2010 membuahkan hasil. Pemda Muna setelah menggelar pertemuan dengan BPKP, sudah bisa membayar utangnya kepada pihak ketiga. Untuk utang Pemda ke pihak ketiga, diestimasi sebesar Rp 34 Miliar. “Proses pelayanan pembayaran utang Pemda ke kontraktor, sudah dimulai,” kata Akhmad Yani, Sekertaris DPPKAD Muna. Hasil audit BPKP meski belum lahir laporan resmi secara kelembagaan, sudah bisa dijadikan dasar untuk pertimbangan pembayaran. Namun Pemda Muna belum bisa membayar secara keseluruhan, tapi baru 70 persen dari tagihan setiap proyek. Baru dibayarkan 70 persen, kata Dia, untuk mencegah jangan sampai ada kelebihan dan kekurangan bayar. Pembayaran 100 persen utang ke kontraktor, akan dilakukan bila telah ada laporan secara institusi dari BPKP. “Kita ambil jalan tengah dulu. Sesuai kesepakatan dengan kontraktor, kita bayarkan 70 persen dulu. Sisanya nanti Januari, saat laporan resmi BPKP telah diserahkan ke Pemda, “terangnya. Untuk menindaklanjuti pembayaran utang ke kontraktor, kata Yani -sapaannya-, sudah menggelar pertemuan dengan para pimpinan SKPD. SKPD pemberi pekerjaan diminta agar proaktif dalam mengajukan permintaan pembayaran. Bila ada
SKPD yang tidak pro aktif, sama artinya tidak bertanggung jawab. Ia mengingatkan, bahwa utang kepihak ketiga bukan permasalahan utang pemerintahan lama atau baru. Namun utang Pemda, karena pemberian kontrak kerja kepada kontraktor atas nama Pemda. “Kita pemerintah harus membayarkan, “timpalnya. Yani menambahkan, bahwa BPKP masih terus bekerja melakukan verifikasi, bagi daftar utang yang belum masuk. Verifikasi akan terus dilanjutkan sampai 2013, sampai daftar utang Pemda ke kontraktor habis. Sebelumnya, puluhan kontraktor menggelar aksi di kantor DPPKAD meminta Pemda agar segera membayar pekerjaan mereka. Pertemuan tersebut berjalan dengan tensi tinggi. Para kontraktor beberapakali mengebrak meja, menuntut agar uang mereka dibayarkan. “Lihat kami sebagai pelaku dunia usaha. Kami ini dikejar-kejar oleh tukang yang menuntut upah mereka, harga bangunan. Sebagian teman-teman (kontraktor red) juga meminjam uang berbunga. Pekerjaan kami sudah diverifikasi oleh BPKP dan sudah memegang berita acara. Namun kapan hak kami dibayarkan, belum ada kepastian,” ujarnya Nuryadi Sahrudin dengan nada tinggi. Ia mempertanyakan apakah BAP hasil pemeriksaan BPKP, tidak bisa dijadikan dasar untuk dilakukan pembayaran. “Ini tergantung dari niatan Pemerintah, serius membayarkan atau tidak, “tanyanya. Harapannya, uang yang menjadi hak mereka segera dibayarkan. Paling terlambat tanggal 31 Desember. Fendi, koleganya meminta agar Pemerintah melihat dari
sisi manusiawi. “Kantor Kecamatan, Kelurahan, jalan yang kita bangun, sudah digunakan. Namun hak kami belum dibayarkan, “timpalnya. Padahal, kata Dia, para kontraktor memiliki legal standing, pekerjaan sebagian ada yang sudah di PHO, sudah diverifikasi BPKP dan sudah ada berita acara pemeriksaan. Mereka bahkan mengancam akan memperkarakan Pemda Muna di meja hukum, bila sampai 31 Desember uang mereka belum dibayarkan. Ratna Ningsih L, Kadis PPKAD Muna kala itu mengatakan, Pemda Muna memiliki keseriusan untuk membayar utang kepada kontraktor. Tahun ini, Pemda menganggarkan Rp 25 M untuk pembayaran utang. “Uangnya kita sudah siapkan, “timpalnya. Untuk pembayarannya, menunggu hasil review yang dilakukan oleh BPKP. Bila sudah ada pernyataan dari BPKP sudah layak dibayarkan, langsung akan diproses pembayarannya. Proses pencairannya melalui permintaan SKPD pemberi pekerjaan. “Kita disini hanya memproses permintaan pembayaran dari SKPD. Kita ingin semua aman, anda (kontraktor) dan kami juga yang mengeluarkan uang aman dari proses hukum,” ujarnya. Verifikasi yang dilakukan oleh BPKP sudah 100 kontrak. Yang diverifikasi administrasi, namun secara detail hasil verifikasi belum dilaporkan ke Pemda. Ratna kembali meyakinkan, kepastian pembayaran apabila rekomendasi BPKP sudah menyatakan layak untuk dibayarkan. Usai menerima para kontraktor, di sore hari Ratna Ningsih menggelar pertemuan dengan BPKP. (awn)
PBD Konsel Masih Prioritaskan Infrastruktur Andoolo, KP Dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) hingga ditetapkannya APBD tahun 2013, kemarin melalui Sidang Paripurna di DPRD, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas. Hal itu terlihat dengan besaran anggaran yang diserap untuk pembangunan fisik di Dinas Pekerjaan Umum masih mendominasi, yakni 18 persen dari total anggaran. Begitu juga disektor pendidikan yang capaiannya dibawah Dinas PU juga masih memprioritaskan pembangunan fisik, baik bagunan baru maupun rehabilitas fasilitas pendidikan, termasuk di sektor kesehatan. “Daerah ini memang masih perlu pembangunan fisik dalam
Arsalim Arifin rangka melengkapi infstruktur daerah Konawe Selatan. Untuk itulah APBD Konsel tahun 2013 masih fokus pembangunan
infrastruktur,” ujar Kepala Bappeda Konsel DR Arsalim Arifin, kemarin. Menurut mantan Kabag Humas Setda Konsel itu, APBD Konsel secara implementatif dan alokatif, ditujukan untuk pencapaian beberapa agenda penting, baik secara makro maupun mikro. “Untuk mencapai dan melaksanakan visi kabupaten Minapolitan, serta mendukung kebijakan nasional yang terdiri dari 11 skala prioritas yang disinergikan dengan pembangunan daerah. “Pembangunan yang dimaksud adalah reformasi Birokrasi, Pendidikan, Kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup dan bencana serta infrastruktur lainnya,” jelas Arsalim. (era)
Ketua Panwas Jadi Sekretaris Pariwisata Rumbia, KP Sekian lama kosong, kursi Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bombana akhirnya terisi. Itu setelah, Senin (17/12), Andi Pattiroi, S.Pd, resmi dilantik sebagai orang kedua di instansi tersebut. Ketua Panwas Kabupaten Bombana pada Pemilu Gubernur Sultra, periode 2012-2017 ini, dilantik oleh Sekda Bombana DR. H. Rustam Supendy.
Andi Pattiroi, sebelumnya merupakan staf di sekretariat daerah. Usai melantik, Rustam Supendy mengatakan, pelantikan yang dilakukan kemarin, hanya semata mata mengisi kekosongan jabatan, bukan melakukan mutasi jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mempermudah sinkronisasi dalam suatu instansi. “Pelantikan ini sudah melalui berbagai
mekanisme penilaian dari tim Baperjakat,” katanya. Mantan Kadis Kehutanan Bombana ini berpesan agar pejabat yang baru dilantik segara melaksanakan tupoksinya sebaik baiknya dan selalu berkoordinasi dengan pimpinan dalam mengambil suatu keputusan. “Koordinasi sangat perlu agar struktur kelembagaan bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” pesannya. (nur)
Dituntut...
satu paket senilai Rp 350 juta, sehingga keseluruhannya menjadi Rp 578 juta. Ironisnya, terdakwa melakukan pengukuran di atas lahan HGU milik perusahaan lain, hingga menyebabkan keribu-
tan. Menurut ketentuan, BPN tidak boleh memungut dana kepada lembaga atau perorangan pada proses penerbitan ijin lokasi tambang. Karena itu merupakan kewenangan kepala daerah. (p16)
rasional berpikir. Jangan terbawa emosional, yang kadang bisa menimbulkan konflik,” pesannya. Ia juga berharap pada pelaksanaan Musda, bukan hanya dijadikan sebagai ajang suksesi kepemimpinan. Namun lebih subtantif pada kejelasan orientasi pemuda, yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah. Ketua KNPI Sultra, Hidayatulah juga menekankan, bahwa KNPI itu adalah mitra pemerintah. “KNPI itu jangan jauhjauh dari pemerintah. Jangan menjadi oposisi pemerintah. Tapi tidak boleh juga jauh dengan rakyat. Bila ada kritikan dan saran, sampaikan melalui dialog, bukan dengan turun jalan, “ ujarnya. Hidayatullah juga menyinggung soal konflik pemuda di Muna. Konflik yang terjadi,
kata Dia, karena mereka mencari eksitensi (pengakuan) diri, yang dikeluarkan dalam hal negatif. Ia menyarankan agar di Muna juga hadir Perguruan Tinggi. PT bisa menjadi sandaran untuk menyelesaikan masalah-masalah di daerah. “Harus ada sandaran untuk diskusi. Kehadiran PT bisa membantu,” sarannya. Sementara itu, Abdul Muslim, Ketua KNPI dimisioner, mengungkapkan, KNPI sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan. Sebagai Ketua KNPI, tidak ada larangan untuk mencalonkan diri kembali. Namun Ia lebih mengedepankan kaderisasi, sehingga tidak maju lagi di bursa Ketua KNPI. Ia menitip pesan, siapapun yang terpilih menjadi penggantinya, dapat melanjutkan programprogram kepemudaan yang sudah ditorehkan. (awn)
Dalam per hektar BPN mematok, anggaran sebesar Rp 696 ribu, sehingga totalnya sebesar Rp 278 juta. Selain itu, penerbitan izin lokasi dalam
KNPI... malam itu, tak menghasilkan apa-apa. KNPI Sultra selanjutnya akan menunjuk carateker, untuk menfasilitasi pemilihan berikutnya. Informasi yang dihimpun koran ini, pemilihan Ketua KNPI ditunda, karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Bila dipaksakan dilakukan pemilihan ketua, akan terjadi keributan antara dua kelompok yang maju bersaing. Padahal sebelumnya, Bupati Muna LM Baharuddin, menitip pesan, agar musda dilaksanakan dengan penuh kekeluargaan. Meski dinamika dalam pemilihan tetap ada, namun harus mengedepankan kepala dingin, dialog dan tanpa kekerasan. “Pemuda itu harus mengedepankan