6
Kendari Pos | Jumat, 16 Maret 2012
Pemkab Konsel Gandeng PT Askes Realisasikan Program Jamkesda Minapolitan Andoolo, KP Pemerintah kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan menggandeng PT Asuransi Kesehatan (Askes) untuk merealisasikan program jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui Jamkesda Minapolitan. Hal itu diwujudkan dengan penandatangan MoU atau nota kesepahaman antara Bupati
Utang ... tersebut menjadi ada selisih senilai Rp 3,97 miliar yang harus dibayarkan daerah. Namun kewajiban yang harus dibayar adalah utang pokok sedangkan untuk bunga dan biaya non bunga dikembalikan dalam bentuk wujud program yang dilakukan dengan pembangunan fisik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya jalan, rumah sakit, sekolah baru dan lain-lain. Feto Daud menambahkan pengalihan utang itu tentu memerlukan persetujuan dewan karena ada kaitannya dengan APBD. Kendalanya karena tidak ada persetujuan dari dewan sejak periode terdahulu sampai saat ini, sehingga utang itu tetap masuk tagihannya di Kabupaten Buton. Jika sudah ada persetujuan dewan perjanjian dari pemberi utang kepada daerah yang diberi harus ada amandemen perjanjian oleh Kabupaten Buton dengan Kota Baubau yang harus ditandatangani kedua kepala daerah. Selanjutnya akan dibuatkan resturisasi kepada kementerian keuangan. “Dalam amandemen itu akan dialihkan utang dari Kabupaten Buton kepada Kota Baubau,” tambahnya. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Baubau, Djony Munady mempertanyakan tahun dilakukan peminjaman terhadap pengelolahan pasar wameo. Selain itu dengan lahirnya UU nomor 21 tahun 2001 pihak sepakat untuk melakukan konsultasi kepada kementerian keuangan tentang masalah mekanisme pengalihan utang tetapi bukan soal perjan-
Konsel H Imran dan Kepala Cabang PT Askes Kendari dr Muh Ali, kemarin. Peruntukan untuk masyarakat tidak mampu tersebut akan dimula i April nanti dengan jumlah sasaran 12 ribu jiwa. Jaminan kesehatan yang akan dibiayai pemkab bersama PT Askes tersebut adalah masyarakat yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan, baik itu dari Jamkesmas pusat, Jamkesmas Bahteramas (program Pemprov Sultra), Askes maupun Jamsostek. “Kita berharap, kedepan seluruh masyarakat Konawe
Selatan sudah dapat ditanggung bersama antara pemerintah dan PT Askes,” ujar Bupati Konsel H Imran didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr H Maharayu dan Kepala RSUD Konsel dr Boni usai menandatangani MoU dengan PT Askes. Pelayanan kesehatan itu dapat dilakukan di seluruh Puskesmas dan RSUD Konsel. Pemerintah melalui dana APBD Konsel sudah menyiapkannya dalam bentuk Jaminan Kesehatan Minapolitan untuk masyarakat Konsel.”KIta berharap kerjasama ini terus
terjalin hingga tahun 2015 mendatang,” tandasnya. Sementara Kepala Cabang PT Askes Kendari dr Muh Ali mengaku, kerjasama ini baru dilakukan didua kabupaten yakni di Konsel dan di Buton. PT Askes yang tidak lama lagi berbentuk badan penjamin kesehatan masyarakat ini akan memaksimalkan dalam pelayanan di sektor kesehatan. “Perwakilan PT Askes di RSUD Konsel akan membantu dalam proses pelayanan kesehatan untuk masyarakat,” ujar dr Muh Ali. (era)
jian karena akan dibahas dulu secara teknis oleh dewan. Legislator PNBKI, Ishak Zuhur menayakan perihal pinjaman Pasar Wameo yang harus mendapat rekomendasi dewan. Dia meminta pemerintah harus terus terang soal masalah ini karena seyogyanya masalah utang ini harusnya sudah dilunasi dari sejak periode dewan lalu. “Ada motivasi apa sehingga pemerintah kemudian tiba-tiba muncul dan mendesak secepatnya untuk dilakukan persetujuan terhadap masalah ini. Kalau persoalan utang itu sebenarnya sudah dianggarkan dari APBD Perubahan, ada yang terselubung dibalik ini, jangan tertutup kepada kami, kami duga ini ada kaitannya dengan rencana pinjaman pemerintah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP),” ujarnya. Hal senada diungkapkan legislator PBB, La Ode Abdul Munafi. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang baru ada niatan melakukan pembayaran terhadap utang ini. Apalagi dalam risalah pembahasan APBD 2012 sudah termuat anggaran pembayaran utang Pasar Wameo senilai Rp 3,5 miliar. Memang banyak item kegiatan yang sudah disepakati pembahasan justru tidak diakomodir dalam realisasi kerja pemerintah, dan hal itu juga menjadi utang, misalnya dalam bentuk pembangunan fisik yang menyentuh langsung masyarakat. Sikap ambigo dari pemerintah yang membuat dewan sedikit kecewa. Pada akhirnya jika dilakukan pembayaran utang sekarang ini, menjadi tidak tepat waktu karena anggaran
uda berjalan. Dia menambahkan kaitannya dengan dengan Kabupaten Buton, dia mendesak pemerintah agar bukan hanya masalah utang yang diprioritaskan tetapi termasuk fasilitas aset yang belum diserahkan Pemkab Buton kepada Kota Baubau. Seharusnya utang ini sudah selesai dari periode sebelumnya, tapi sikap ambigo dari pemerintah yang membuat dewan menjadi bingung. “Sejak awal dulu dewan mendesak kepada pemerintah untuk melakukan pembayaran utang itu, tapi nyatanya pemerintah pada saat itu tidak memperdulikan hal itu dan menilai kalau utang itu urusan Pemkab Buton, padahal dalam undang-undang mengamanatkan hal itu,” tegasnya. Munafi mengaku cukup keget ketika mendengar dimata anggaran APBD 2012 senilai Rp 3,5 miliar untuk pembayaran utang pasar wameo sudah ingklut, namun apakah anggaran Rp 3,5 miliar yang sudah dituangkan itu diperuntukan sebagai apa, karena angggaran yang dituangkan dalam APBD itu masih gelondongan. “Sekali lagi utang harus dibayar tapi saat ini tidak tepat waktu,” ujarnya. Menanggapi pertanyaan sejumlah anggota dewan, Feto Daud mengaku tidak tahu persis tahun berapa pembangunan Pasar Wameo, tetapi amanah undang-undang nomor 13 tahun 2001 aset itu harus diserahkan baik yang ada utang didalamnya maupun yang tidak terkait utang. Feto Daud juga membantah jika desakan pembayaran utang Pasar Wameo ada kaitannya dengan rencana pinjaman di pusat investasi
pemerintah. Namun memang benar salah satu persyarakat untuk melakukan pinjaman di PIP daerah tidak dalam keadaan terlilit utang. Kata dia, alasan sehingga dilakukan percepatan dan desakan untuk diminta rekomendasi dewan terkait pembayaran utang karena ada surat dari kementerian keuangan yang menyebut bahwa rekrusktasi utang Pasar Wameo kiranya dapat diselesaikan sebelum 31 Desember 2011. Dan mana kala tidak ditindak lanjuti untuk mengetahui status kejelasan pengalihannya antara Pemkab Buton dan Kota Baubau, maka tidak hanya utang pokok yang hanya akan dibayar tetapi daerah akan dibebankan utang secara total keseluruhan termasuk bunga harus dituntaskan. “Kita sudah ada teguran dari kementerian keuangan yang memberikan deadline waktu kepada daerah,” ujarnya. Dia juga menjelaskan terkait bunga yang dibayarkan dalam utang tersebut sebesar 11,7 persen per tahun dengan jangka waktu 15 tahun termasuk masa tenggang 4 tahun. “Pembayaran pinjaman ini dilakukan setelah 4 tahun kemudian, dengan denda 2 persen per tahun setiap kali ada ketunggakan pembayaran,” ujar Feto. Setelah melakukan perdepatan panjang dewan akhirnya menarik kesimpulan dengan meminta kepada pemerintah untuk menyerahkan kelengkapan dokumen terkait utang Pasar Wameo. Untuk mendapat referensi lebih terkait kejelasan utang Pasar Wameo dewan akan melakukan konsultasi di Kementerian Keuangan RI. (p2)
SDN 2 Palatiga Bakal Telorkan Alumni Perdana Baubau, KP SDN 2 Palatiga Kota Baubau bakal melakukan penamatan siswa untuk pertama kalinya ditahun ajaran 2011/2012. Sekolah yang terletak di kawasan perumahan Medibrata KM 4 Kota Baubau ini kini tengah mempersiapkan siswanya mengikuti tryout tahap. Kepala SDN 2 Palatiga, Zaanu Asmal menjelaskan, sekolah yang dipimpinnya itu mulai berioperasi pada tahun 2009/2010, yang rata-rata muridnya pindahan asal SDN 1 Palatiga Kota Baubau. “Pada saat itu sekolah ini baru memiliki siswa yang hanya kelas 1 sampai kelas 4, memang sekolah ini dibangun untuk alternatif bagi masyarakat sekitar di tengah jauhnya jarak sekolah lain yang ada,” ujarnya. Dia menambahkan ditahun ajaran 2011/2012 SDN 2 Palatiga sudah memiliki siswa utuh
Padi ... kimia gresik),” kata Tafdil. Suami Andi Nirwana ini mengatakan, mulai Agustus nanti, pemerintah daerah akan mengalokasikan bantuan pupuk Petrobiol dilahan 150 hektar sawah di Bombana. Tidak hanya itu, Tafdil berharap agar uji coba penggunaan pupuk PT Petrokimia Kayaku, bisa dilakukan di luar Lantari Jaya, seperti
Sabu ... kan barang bukti narkoba. Tidak lama berselang, setelah anggota polisi balik. Istri tersangka kembali menelpon, bahwa suaminya telah berada di rumah. Polisi dengan mudah membekuk tersangka.
yang duduk hingga dibangku kelas 6. Sehingga ditahun ini pihaknya sudah dapat menyelenggarakan tryout sebagai persiapan menghadapi ujian nasional yang rencananya diselenggarakan pada Mei mendatang. “Tryoutnya sudah jalan, dan kami sudah masuk hari ketiga, diharapkan dengan tryout ini pihak sekolah dapat menarik gambaran terhadap kualitas dan kemampuan siswa dalam menjawab soal UAN,” tambahnya. Dikatakan, sebagai sekolah yang terbilang baru, SDN 2 Palatiga dibangun dengan cita-cita lulusannya menjadi harapan bagi orang tua siswa dan tidak mengecewakan masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya bisa menjadi panutan dan berguna bagi masyarakat banyak. Namun demikian, disisi lain tidak sedikit kendala yang dihadapi sekolah tersebut. Menata
sekolah dari titik nol, tentu memerlukan kerja keras bagi semua guru dan komite sekolah. Alhasil dalam jangka waktu dua tahun SDN 2 Palatiga sudah mampu menyediakan 80 persen kebutuhan pendidikan. Tapi saat ini, sekolah itu masih kekurangan akses jalan masuk menuju sekolah yang belum tersedia. Tanah yang dilalui untuk akses masuk kawasan sekolah masih menggunakan melewati lahan warga dan bahkan tidak sedikit siswa yang masuk sekolah melalui jalan tikus. Dia berharap perhatian pemerintah Kota Baubau agar akses jalan masuk sekolah menjadi prioritas. Sehingga siswa tidak kesulitan mencari akses jalan masuk ke sekolah. “Sebagaian siswa juga masuk melalui pintu SMPN 12 yang kebetulan dekat kompleks sekolah,” tuturnya. (p1)
Kecamatan Rarowatu Utara, Rumbia dan Poleang yang notabene memiliki lahan ratusan hektar sawah. “Ini dilakukan agar para petani bisa memperbaiki produksinya sehingga Bombana bisa kembali menyandang status lumbung pangan Bombana,” katanya. Apalagi di bulan Mei hingga Juni mendatang, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, juga akan memberikan
bantuan bibit padi 20 Ton di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara. Dalle, ketua kelompok tani Sumber Tani juga mengatakan, pupuk petrabiol ini mampu melipatgandakan produksi padi, karena pupuk ini berfungsi meningkatkan kesuburan tanah dan kesuburan tanaman. “Sekarang produksi kami meningkat dua kali lipat dari produksi sebelumnya,” ungkapnya. (nur)
Dari rumah tersangka, polisi mengamankan satu kantong kecil plastik sabusabu yang sebagian telah digunakan dan alat pengisapnya. “Tersangka, kini kita amankan di Polres Muna, “ujar AKP Masri. Apa tersangka pengguna atau
pengedar? kata AKP Masri, pihaknya masih melakukan pendalaman. “Kita masih mendalami,” tegasnya. Tersangka diancam dengan pasal 112 ayat 1 subsider pasal 127 ayat 1, UU no 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan. (awn)
BBM ... SPBU, khususnya di Potoro ini akan terus diawasi, hingga adanya keputusan pemerintah tentang naik tidaknya BBM,”terangnya. Pantauan koran ini di SPBU Potoro dan Punggaluku antrian pengisian BBM terlihat normal, berbeda seperti hari hari sebelumnya. Hanya saja antrian panjang terjadi bila jadwal pengisian solar. Sementara untuk jenis premium masih normal. “Pengisian normal dan kami hanya mengisi BBM di kendaraan roda dua dan empat. Jerigen tidak dilayani,” kata salah seorang karyawan SPBU Potoro, kemarin. (era)
IPM ... tentang Wakatobi hari ini dalam proses pembangunan memang disadari masih banyak kelemahan. Kelemahan-kelemahan inilah yang akan diselesaikan kedepan. “Dengan terbentuknya bandara Matahora sebagai bandara transit akan membawa dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Ka bupaten Wakatobi,” harap Bupati dua periode ini. (cr1)