14
Tutup... “Itu telah mencoreng slogan Kendari sebagai Kota Bertakwa yang mengedepankan norma sosial dan agama. Pemerintah seolah menutup mata dengan persoalan itu dan cenderung membiarkan praktik-praktik Miras di lokasi tersebut. Kami sudah sempat menanyakan persoalan ini kepada pemilik kafe tenda. Pengakuannya, mereka diberi izin berdagang di lokasi itu dengan catatan membayar 200 ribu rupiah per bulan kepada oknum yang mengatas namakan Dinas Pendapatan Kota Kendari,” ungkap Hasidin, Korlap Aksi. Ketua DPRD Kota Kendari, Abd. Rasak pun mengaku tak tahu sama sekali jika ada pembayaran Rp 200 ribu kepada pedagang pinggir jalan. Sepengetahuan dia, retribusi yang berlaku hanyalah pajak pemakaian kekayaan daerah (PKD). “Kita akan panggil pihak terkait menjelaskan masalah ini. Mengenai keberadaan Miras tanpa izin itu memang melanggar, termasuk pungutan Rp 200 ribu itu,” katanya. Secara terpisah, Kadis Pendapatan Kota Kendari, Yan Bela yang dikonfirmasi mengatakan, sama sekali tidak pernah memberi izin adanya penjualan Miras di lokasi itu. Apalagi yang mengarah pada transanksi seksual. Mengenai iuran Rp 200 ribu itu, Ia membantah jika dikatakan masuk kantong Dispenda. Sebab yang wajib dibayar oleh PKL hanyalah pajak PKD. “Persoalan pembayaran retribusi itu saya juga sudah dengar. Tapi dari informasi sementara yang kami himpun, itu hanya berlaku di kalangan pedagang. Ada yang membuat lokasi berdagang berlantai permanen dan menjualnya ke pedagang lain. Itukan tidak boleh dan melanggar. Jadi sama sekali iuran itu bukan masuk ke kas daerah seperti apa yang diduga,” tegasnya tanpa memberi solusi dan pernyataan tegas untuk penertiban kawasan degradasi moral serta sosial di kawasan Pantai Kendari iru. (fya)
Metro Polisi Acuhkan Illegal Mining Kendari, KP Banyak indikasi pelanggaran yang terjadi dalam proses eksplorasi hingga eksploitasi tambang di Sultra oleh para investor. Namun aparat kepolisian daerah (Polda) dianggap tak respon dan terkesan melakukan pembiaran atas segala praktik illegal mining tersebut. Salah satu indikasi yang disebutkan adalah tak adanya tindak lanjut dari berbagai laporan selama ini, seperti aduan terhadap PT Sinar Jaya Sultra (SJS) yang telah melakukan pengapalan ore nikel sebanyak dua kali dan tak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan pada konsesinya di Kabupaten Konawe Utara dari kementerian. PT. SJS juga dituding tak mengantongi izin pelabuhan khusus dari Dirjen Perhubungan. Tuduhan itu dilontarkan Komite Pemantau Hutan Dan Pertambangan Sultra (KPHPS) kemarin (14/2) saat menggelar aksi di Mapolda Sultra. KPHPS menagih janji penyidik kepolisian yang dalam aksi sebel-
umnya menjamin akan mengusut praktik illegal mining di wilayah tersebut. “ S e b e narnya tanpa aduan masyarakat, penyidik seharusnya bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Tapi buktinya sampai hari ini, polisi terkesan melakukan pembiaran,” teriak Korlap KPHPS, Irfan Karim. Massa berharap, kepolisian serius menindaklanjuti kasus tersebut agar masyarakat tak berpikir negatif dengan aparatur penegak hukum. “Kapolda Sultra secepatnya bertindak menahan alat bukti peralatan kegiatan penambangan di lokasi dan menghentikan aktivitas PT. SJS karena telah melanggar undang-undang,” desaknya. Kabidhumas Polda Sultra, AKBP Abdul Karim Samandi didampingi Penyidik Tipiter Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) yang menemui massa hanya mengatakan, sejauh ini polisi telah melakukan penyelidikan. Sayangnya, belum ada bukti kuat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. (p15)
Kendari Pos | Jumat, 15 Februari 2013
Disorot... layanan pada konsumen seperti janji yang diungkapkan pada awal promosi jabatan tersebut. “Ini yang harus dijelaskan pemerintah kota. Kita akan jadwalkan kembali pertemuan dengan dewan pengawas dan Pemkot untuk membahas persoalan ini. Pekan depan kita pertemuan. Masalah ini krusial. Saya sendiri juga memilih untuk beralih ke sumur bor karena tidak maksimalnya pelayanan dan distribusi PDAM,” ungkap Razak, kemarin. Sebelumnya, keluhan terhadap pelayanan PDAM Kota Kendari memang tak pernah berhenti. Padahal sudah miliaran anggaran yang dikucurkan untuk memaksimalkan kualitas layanan, tapi hingga kini masih belum terealisasi seperti harapan. Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra, kemarin bahkan kembali mempertanyakan persoalan itu di DPRD Kota Kendari. Menurut mereka, banyak penyimpangan yang terjadi di tubuh PDAM. Bukan hanya kualitas pelayanan air bersih yang minim, namun kinerja pimpinan perusahaan harus dievaluasi. “Direktur PDAM sama sekali tidak memperhatikan karyawan lama, baik dalam apresiasi maupun gaji. Justru masih saja menerima karyawan baru. Over kuota itulah yang menyebabkan perusahaan tak mampu membayar gaji semua karyawan,” ungkap Muh. Amsar, Korlap Aksi. LKPD meminta DPRD selaku badan pengawas membentuk panitia membahas persoalan yang ada. Tak hanya legislatif, mereka juga berharap wali kota meninjau kembali surat keputusan perpanjangan jabatan Dirut PDAM, sebab selama ini sama sekali tidak menunjukkan prestasi dalam kinerjanya, justru menimbulkan keluhan terhadap konsumen. (fya)