Darurat Sampah Perlu Solusi Konkret

Pj Bupati Ingin Jadikan Prioritas Kerja di Tahun 2023

KABUPATEN BEKASI- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berkomitmen merealisasikan beragam resolusi menangani sampah sebagai upaya pencegahan darurat sampah di awal 2023 ini.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan perlu strategi khusus untuk penanganan sampah, mengingat secara geografis Kabupaten Bekasi merupakan wilayah hilir dengan total 600 ton sampah per hari yang masuk ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Burangkeng. “Selain volume sampah yang besar setiap hari, kesadaran masyarakat untuk mengolah sampah juga masih minim,” kata Dani Ramdan, kemarin (30/1).

Dani menye- butkan sejauh ini strategi penanganan sampah dilakukan dengan menggenjot petugas persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi secara terus menerus.

“Petugas kami itu, Senin sampai Jumat mengangkut sampah dari rumah warga, dari pasar dan dari pabrik. Sedangkan Sabtu dan Minggu mereka mengangkut sampah dari sungai, terus begitu. Karena seminggu terlewat saja, sampah sudah penuh,” katanya.

Komisi I Tinjau Proyek IPA PDAM Tirtha Bhagasasi

Ditargetkan Rampung Pertengahan Tahun

KABUPATEN BEKASI –Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini bersama rombongan anggota dewan komisinya meninjau pelaksanaan pembangunan proyek In - stalasi Pengolahan Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi. Diketahui, IPA berkapasitas produksi 200 liter per detik itu, berlokasi di Kecamatan Tambun Utara.

Rombongan dewan didampingi Direktur Utama PDAM Usep Rahman Salim bersama Direktur Teknik Johny Dewanto dan Direktur Usaha Maman Sudarman.

Ani menjelaskan, tujuan pihaknya datang ke lokasi guna melihat secara langsung sejauh mana realisasi pembangunan IPA tersebut. Sebab, kehadiran IPA itu sangat dinanti masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan air bersih.

SEKILAS: Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi meninjau pelaksanaan pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi.

“Semoga segera terealisasi segera, karena masyarakat membutuhkan hal tersebut,” katanya. Sementara itu Direktur Utama PDAM Usep Rahman Salim menjelaskan, pembangunan IPA baru itu guna meningkatkan pelayanan air bersih di wilayah Kecamatan Tambun Utara. IPA yang kini dalam proses pembangunan, berlokasi di Desa Satriajaya, mampu melayani sekitar 16.000 sambungan langganan atau pelanggan baru.

16.000 pelanggan baru atau sambungan langganan. Selain IPA, juga bersamaan dibangun reservoir dengan kapasitas tampung 2.500 meter kubik,” katanya. Diharapkan, setelah IPA beroperasi, dapat pelanggan di wilayah layanan di PDAM Kantor Cabang Pembantu Tambun Utara bisa bertambah. (har)

KPK Soroti Investasi Dana Haji dan Bank Penerima Setoran

KABUPATEN BEKASIWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan, berdasar hasil mitigasi risiko dan kajian terhadap tata kelola penyelenggara haji, pihaknya meminta Kemenag dan BPKH menindaklanjuti rekomendasi yang be -

lum terlaksana. Salah satu saran yang dimaksud berkai- tan dengan harmonisasi aturan. Yakni, UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. ”KPK merasa perlu hadir untuk membantu dari sisi kebijakan dan regulasi atas mata anggaran ibadah haji yang masih bisa diefisienkan,” kata Ghufron melalui keterangan tertulis kemarin. Secara umum, Ghufron menyebut bahwa rekomendasi KPK diharapkan bisa menjadi pertimbangan Kemenag dan BPKH dalam memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Rekomendasi itu menjadi pelengkap upaya KPK mendampingi implementasi rencana aksi perbaikan yang dilaksanakan Kemenag dan BPKH pada 2020 hingga 2022.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, hubungan kelembagaan antara BPKH dan Kemenag juga perlu diharmonisasi. Hanya, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai harmonisasi kelembagaan itu. Selain isu harmonisasi, Pahala menyebut ada masalah penempatan dan investasi dana haji yang terlalu optimal. Hal itu mengakibatkan perolehan nilai manfaat menjadi belum maksimal. Dia juga mengatakan, pemilihan bank penerima setoran-biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPSBPIH) yang mengelola nilai manfaat berpotensi rawan korupsi lantaran tidak semuanya melalui proses lelang. ”Tetapi, berdasar permohonan BPS-BPIH,” ujarnya. (bbs/mhs)