Target PBB-P2 Kabupaten Bekasi Rp. 600 Miliar

Bapenda

Optimis Bakal

Terealisasi

Seratus

Persen

KABUPATEN BEKASIBadan Pendapatan Dae - rah (Bapenda) Kabupaten

Bekasi menggelar sosialisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta perluasan digitalisasi daerah, di Gedung Teater

Graha Pariwisata, Komplek

Stadion Wibawa Mukti, Kelurahan Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur. Pada

Rabu, (08/03).

Dalam acara tersebut digelar juga pemberian penghargaan kepada para koordinator petugas pemungutan (PBB-P2) kecamatan maupun petugas kolektor desa dan kelurahan yang berhasil mencapai target pembayaran pajak yang di harapkan pemerintah daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengatakan, sosialisasi tersebut dalam rangka percepatan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2023 ini. Agar para petugas koordinator kecamatan petugas kolektor desa dan kelurahan bisa memahami program kerja pemerintah daerah sehingga nantinya bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat ditiap wilayahnya masing-masing mengenai prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan. “Kami mengundang seluruh kolektor baik dari tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan untuk mensosialisasikan beberapa inovasi pelayanan yang kami lakukan, agar pendapatan asli daerah (PAD) khusus pada sektor pajak PBB-P2 itu bisa betul-betul efektif dan efisien, selain itu melalui sosialisasi ini kami sampaikan informasi maupun materi agar kolektor ada bekal untuk bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat luas,” ujar Kepala Bapenda. Herman Hanafi menjelaskan, selain Bapenda juga sudah bekerjasama dengan Bank Jabar pihaknya saat ini telah menghadirkan inovasi pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan berbasis teknologi digital, untuk pendaftaran, pendataan dan pelaporan bisa melalui aplikasi webR (website register) agar kemudian masyarakat bisa mengakses dari smartphone melalui aplikasi SAPA BEKASI. Dengan inovasi tersebut sangat mempermudah masyarakat Kabupaten Bekasi dalam melakukan transaksi pembayaran PBB tiap tahunnya.

“Bank Jabar memberi support kepada kami Bapenda agar masyarakat mendapat kemudahan pada saat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran juga sudah bisa dilakukan melalui QRIS toko daring tokopedia, blibli, shopee juga bisa melalui alfamart maupun indomart, dengan inovasi digital masyarakat tidak harus melakukan transaksi pembayaran di teller,” ujarnya. Bapenda Kabupaten Bekasi akan memberi penghargaan bagi para petugas koordinator kecamatan petugas kolektor desa dan kelurahan apabila bisa mencapai target pembayaran pajak pada tiap tahunnya. Herman Hanafi menambahkan, pendapatan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022 lalu berhasil mencapai 100 persen realisasinya sebesar Rp. 500 milliar dan untuk tahun 2023 ini menargetkan sebesar Rp. 600 milliar untuk pendapatan (PBB-P2) Kabupaten Bekasi. “Kami menyiapkan insentif bagi para kolektor yang berpotensi mencapai target (PBB-P2) di tiap wilayahnya masing-masing sebagai dorongan maupun motifasi agar lebih semangat mengupayakannya, mudah-mudahan target tahun 2023 ini kita naik menjadi sebesar 600 milliar dan juga bisa tercapai pada awal tahun ini kita baru mencapai sekitar 8 persen sampai bulan maret 2023,” ujar Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Bekasi Eko Suparyadi mengatakan, melalui sosialisasi ini diharapkan para koordinator dan kolektor kecamatan maupun desa bisa lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Kemudian dapat melakukan verifikasi pendataan kembali di seluruh wilayahnya masing-masing agar perkembangan datanya bisa sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

“Data tahun 2022 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya berdasarkan realisasi dari tahun sebelumnya kemudian untuk kali ini realisasi dari tahun berjalan, bahwa untuk realisasi tahun berjalan sangat dinamis mulai periodenya pertanggal

1 Januari 2023 sampai 31 Oktober 2023 mendatang,” ujarnya. Dirinya menerangkan berbagai inovasi layanan maupun program-program kerja yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi pada bidang pelayanan dan pengelolaan dalam rangka untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Sehingga, apabila pendapatan bisa meningkat akan menurunkan jumlah piutang daerah.

“Ada empat ketegori termasuk seberapa cepat atau seberapa besar pembayaran realisasi pihutangnya, karena ini program dari kepala daerah maupun juga dari Kepala Bapenda yang selalu ditanya oleh KPK oleh BPK yaitu pihutang PBB, harapannya pencapaian pajak bumi dan bangunan lebih cepat terealisasi kemudian piutang menjadi berkurang paling penting juga data-data (PBB-P2) terupdate,” tandasnya. (har/ adv)