Urban Poor Consortium
Minggu, 3 Februari 2013 Perwakilan warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit RT 16, 19, 20, 21 dan 22 RW 17 Kelurahan Penjaringan melakukan pertemuan bersama JRMK dan UPC membahas dan menyatukan sikap. Forum menyepakati tidak mau direlokasi ke rusunawa karena akan menimbulkan masalah, khususnya terkait pekerjaan dan masalah sosial lainnya. Warga bersepakat untuk ditata dan menjadikan warga subjek utama dalam penataan tersebut. Selasa, 5 Februari 2013, jam 7.00 WIB 50 warga bersama JRMK dan UPC mendatangi Balaikota DKI Jakarta. Jam 15.00, Jokowi menemui warga dan mengajak warga masuk ke dalam pendopo untuk berdialog. Dialog dengan Gubenur Jokowi diawali oleh Listia, wakil warga RT 19/17 yang keberatan warga Waduk Pluit dituding sebagai penyebab banjir. Warga Muara Baru adalah korban bukan penyebab dan menurutnya, tidak ada gunanya waduk dinormalisasi jika masalah hulu sampai hilirnya tidak ditangani. Muhayati wakil warga yang lain menambahkan, ketidakjelasan informasi relokasi ke rumah susun sewa membuat warga resah, warga meminta supaya proses relokasi tidak dilanjutkan. Sukimin, Ketua RT 16 Blok B menyampaikan sebaiknya permukiman warga ditata saja bukan direlokasi dan warga minta waktu untuk menyusun konsep usulan penataan. Menanggapi usulan warga, Jokowi merespon bahwa permukiman warga berada di atas waduk sehingga tidak bisa ditata di lokasi tsb. “Penataan bisa dilakukan tetapi tidak boleh menabrak aturan,” kata Jokowi. Pernyataan tersebut langsung dipotong Nenek Della, “Aturan tidak boleh menabrak konstitusi, karena UUD 1945 menjamin setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan hak tempat tinggal yang layak dan pekerjaan”. Sambil tertawa Jokowi menimpali, “Ya... Jangan tabrak-tabrakan nanti gak selesai masalahnya.” Jokowi meminta warga tidak hanya menolak dan menyampaikan masalah tetapi juga memberi solusi. Pertemuan tersebut berlangsung informal dan santai disaksikan oleh wartawan TV dan media cetak. Dalam catatan UPC, kesimpulan hasil dialog warga dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI adalah sbb: 1. Relokasi ke rusunawa adalah tawaran bagi warga yang mau pindah. Jika warga tidak bersedia, Pemerintah Provinsi tidak akan memaksa. 2. Gubernur Jokowi setuju dengan penataan tetapi tidak di atas waduk. Warga akan digeser ke wilayah di sekitar Muara Baru 3. Warga diberi kesempatan untuk menyusun konsep usulan penataan. Akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas usulan warga untuk penataan Waduk Pluit. Pada 4 Maret 2013, jam 7.00 WIB 30 perwakilan warga dari Muara Baru, Kebon Bayem, Papanggo Ujung, Rawa Gabus Kapuk, Kampung Rawa dan Semper Barat bersama JRMK dan UPC mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk kembali menemui Gubernur DKI Jakarta. 229