jogja sabtu, 1 maret 2014
Badan Narkotika Musnahkan 1 Kg Ganja JOGJA—Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY memusnahkan barang bukti sebanyak 1.080 gram narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman jenis ganja. Narkotika tersebut merupakan hasil penangkapan dari tersangka DW di Jalan Yogyakarta-Solo Dusun Niten, Kelurahan Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kamis (13/2) lalu. Kepala BNNP DIY Budiharso mengatakan dari hasil penangkapan itu sebelumnya BNNP DIY telah menyisihkan 5 gram dari 1.085 gram ganja untuk pemeriksaan atau keperluan laboratorium. Sementara itu, kata dia, tersangka DW saat ini masih menjalani penahanan di BNNP DIY untuk menjalani proses hukum sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan narkotika itu, menurut dia, memberikan indikasi bahwa para produsen dan pengedar Narkoba masih memiliki jumlah banyak. Ia menyebutkan dari hasil penelitian BNNP DIY 2011, prevalensi pengguna Narkoba di DIY mencapai 2,2 atau sekitar 4 juta orang. “Upaya-upaya untuk menanganinya tidak cukup hanya dilakukan dengan cara pemberantasan oleh kepolisan atau BNNP, namun juga perlu upaya preventif oleh berbagai kalangan bersama masyarakat,” jelasnya. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DIY AKBP Sumargiyono mengatakan tersangka DW merupakan kurir yang diperintahkan oleh tersangka NN yang saat itu telah mendekam di Lapas Narkotika di Pakem, Kabupaten Sleman, untuk mengambil bungkusan ganja. “Tersangka mengaku hanya sebagai kurir. Menurut keterangan tersangka NN yang ada di Lapas, barang itu rencananya akan dikirim ke wilayah Solo,” katanya. n Antara
Kasus Istri Gugat Cerai Tinggi SLEMAN—Kasus istri yang menggugat cerai di Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan kasus cerai talak. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus cerai gugat mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan kasus suami menalak cerai. Merujuk pada data dari Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menunjukkan jumlah cerai gugat pada 2013 mencapai 1.022 kasus. Sementara, kasus cerai talak mencapai 464 kasus. Setiap bulan, jumlah cerai gugat yang masuk lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Jumlah kasus cerai gugat yang
Kebanyakan masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian karena suami tidak bertanggungjawab. Noer Rohman
Humas Pengadilan Negeri Sleman
tinggi juga terjadi pada 2012 dan 2011. Cerai gugat pada 2012 mencapai 1.040 kasus, lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus cerai talak 475 kasus. Pada 2011, cerai gugat mencapai 934 kasus dan cerai talak mencapai 422 kasus.
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman, Fatkhurrohman mengatakan sebagian besar perceraian terjadi karena pasangan suami istri (Pasutri) terus menerus berselisih yang mencapai 855 kasus. “Pasangan yang meninggalkan kewajiban seperti tidak memberi nafkah mencapai 420 kasus. Sementara, 78 kasus cerai di Sleman pada 2013 terjadi karena gangguan pihak ketiga, “ jelasnya dilansir ROL. Sementara itu Humas Pengadilan Negeri Sleman, Noer Rohman menjelaskan kebanyakan masalah ekonomi menjadi penyebab perceraian karena suami tidak bertang-
JOGJA—Kapolda DIY Brigadir Jenderal Haka Astana menyatakan pengamanan pelaksanaan Pemilu baik legislatif maupun presiden tahun ini difokuskan pada area perbatasan. Menurutnya tingkat kerawanan konflik Pemilu 2014 lebih tinggi dibanding Pemilu 2009. Brigjen Pol Haka Astana menyatakan situasi keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 cenderung berbeda dengan Pemilu 2009. Situasi kerawanan diperkirakan lebih tinggi karena kompetisi antar dan intern Parpol lebih kuat dalam memperoleh dukungan suara. “Kalau sebelumnya kan antarpendukung lain partai, tapi sekarang di dalamnya sendiri kan ada kompetisi juga,” katanya di sela pergelaran simulasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Kota Yogyakarta di Stadion Mandala Krida, Jumat, (28/2). Pihaknya akan memberikan pengamanan lebih ketat di daerah perbatasan. Hal ini dipicu perubahan kondisi dan mekanisme pada
Pemilu 2014. Salah satunya, ketentuan ihwal penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk memilih bagi penduduk asal luar DIY. “Baik pengamanan TPS (tempat pemungutan suara) di perbatasan wilayah antar kabupaten/kota atau perbatasan provinsi,” kata Haka Kepala Seksi Data dan Informasi Dias Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Dedy Fariza tak membantah adanya potensi kerawanan penyalahgunaan KTP oleh penduduk dari luar daerah yang akan menggunakan hak pilihnya di DIY. Apalagi, Yogyakarta menjadi kota tujuan pendidikan dan memiliki ribuan mahasiswa serta pelajar dari berbagai daerah. “Tapi kami meyakini dengan sistem Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) saat ini, bisa memantau data pemilih antara wilayah dengan saksama sehingga penyalahgunaan data melalui KTP bagi warga luar yang memilih di DIY bisa ditekan dan dilacak cepat,” jelasnya. n Antara
Antara | Sigid Kurniawan
di sana untuk mendekati keluarga agar menerima tawaran tersebut. Usaha berbicara kepada lembaga agar donatur menambah (donasi). Keluarga Satinah juga sudah kirim surat ke keluarga korban. Semoga Satinah dibebaskan,” ujar Tatang. Kakak Satinah, Paeri mengatakan berkat bantuan pemerintah, ia sudah tiga kali diberi kesempatan bertemu dengan Satinah. Ia pun berharap Satinah bisa kembali ke rumah dengan selamat. “Harapannya semoga uang diyat bisa segera terkumpul dan kami tinggal menunggu kepulangan. Yang paling tidak betah itu keluarga di sini, tapi ya mau bagaimana lagi,” kata Paeri. Sementara itu untuk kasus Karni, Tatang menambahkan pemerintah hanya bisa mem-
berikan bantuan hukum, karena pihak majikan Karni yang anaknya dibunuh tidak bersedia menerima diyat berapapun. “Kasus terjadi akhir tahun kemarin, dia kesal kemudian menggorok anak usia empat tahun. Indikasinya keluarga tidak akan memberi pemaafan, bahkan keluarga mengatakan diyat ribuan triliun rupiah pun tidak dimaafkan. Kami sudah upaya mengirim pengacara, semoga ada mukjizat,” terang Tatang. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya mendukung penuh perlindungan TKI yang bermasalah di negara tempat mereka bekerja. Meski demikian tetap harus dilihat betul permasalahan apa yang dialami oleh TKI-TKI tersebut. “Kalau saya simple saja, kalau itu warga negara kita, harus dilind-
ungi. Tapi harus ada batasan, kalau kriminal ikuti hukum negara setempat, tapi ketika tidak ya kita tolong. Kita harap punya data detail apakah karena membela diri, menyerang atau melakukan kejahatan,” kata Ganjar. Ganjar menambahkan, pihak-pihak terkait sudah memperketat sistem pengiriman TKI ke luar negeri, namun ternyata masih saja ada celah bagi pekerja ilegal yang berangkat ke luar negeri. “Betul kita sudah melakukan evaluasi, tapi ternyata masih saja bocor,” tegasnya. “Sebelum berangkat, perlu tiga siap, pertama siap dokumen, jangan dipalsukan. Siap skill, harus dilatih. Siap mental karena meninggalkan keluarga dan adaptasi dengan lingkungan. Kami melihat Pemda berperan besar,” timpal Tatang. n Detik
Sejahtera selaku kontraktor dan PT Dieng Agung selaku konsultan pengawas pembangunan Pasar Ir Soekarno. Kedua, kontraktor harus membayar denda keterlambatan sebesar Rp 1.242.950.000.00 dan menyairkan jaminan pelaksanaan Rp 1.242.950.000.00 serta menyetorkan ke kas daerah. Di sisi lain, PT Ampuh juga harus memperhatikan kekurangan volume pekerjaan,biaya pengurusan IMB, kekurangan volume pekerjaan roadster dan volume pekerjaan yang rusak senilai Rp 5.001.661.243,09. Dalam pelunasan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus memverifikasi bukti pelunasan pembayaran kontraktor kepada penyedia jasa lainnya senilai Rp 540.000.000. Khusus bagi PPK, BPK meminta agar Pemkab memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. BPK juga menemukan volume pekerjaan elektrikal yang tidak tercantum dalam kon-
trak sebanyak 383 buah dan pembangunan tidak didukung anggaran yang memadai. Dalam auditnya, BPK juga menemukan dokumen penawaran kontraktor dalam proses lelang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, BPK bersama dengan Pusat Studi Ilmu Teknik Universitas Gadjah Mada melakukan audit tentang belanja pembangunan pasar. Tim memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif dan detail. Demo Pedagang Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mengapresiasi langkah BPK dalam membantu menyelesaikan masalah Pasar Ir Soekarno. “Kami akan segera melaksanakan rekomendasi yang ada di LHP. Termasuk memberikan sanksi blacklist kepada PT Ampuh Sejahtera dan PT Dieng Agung,” katanya, kemarin. Wakil Ketua DPRD Suko-
harjo, Jaka Wuryanta berharap LHP tersebut dapat memberikan angin segar dalam penyelesaian masalah pasar. LHP itu, lanjut dia, diharapkan mampu menjembatani kasus gugatan yang disampaikan PT Ampuh Sejahtera kepada Pemkab. “Kami harap masalah cepat selesai dan pembangunan pasar bisa segera dilanjutkan. Ya karena anggaran sudah kami siapkan di APBD 2014,” harap politikus Partai Golkar itu. Sementara itu di Sukoharjo, pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Kota Sukoharjo (HPPKS) dan sejumlah elemen masyarakat menggelar demo. Mereka menduduki Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) atau eks-Gedung Lowo. Hal itu dipicu lantaran Pemkab tidak mengizinkan pedagang menempati gedung tersebut untuk berjualan sambil menunggu Pasar Ir Soekarno bisa ditempati. n Murniati | Antara
Ada Korban..............................................................................sambungan dari Hal 1 Si jago merah sangat cepat melalap bangunan, sehingga warga kesulitan memadamkan api dengan cara manual. “Untuk memadamkan api, sampai dibutuhkan lima unit mobil Damkar (Pemadam Kebakaran). Kita masih selidiki peristiwa ini,” kata Arief. Kini, di tempat tersebut tinggal berupa sisa puing-puing bangunan yang sudah tak berujud lagi. “Jenazah para korban sudah dievakuasi dan di lokasi kebakaran kini tinggal tersisa puing-puing kebakaran,” kata Syahrul, warga se-
pai satu kasus. Sebanyak 527 kasus perceraian gagal dimediasi pengadilan. ”Walaupun tergugat tidak hadir, kami sudah menasihati penggugat supaya rukun kembali,” ujar Rohman yang juga menjadi hakim. Penyelesaian kasus perceraian di Sleman diakui Rohman ada yang alot. Satu kasus perceraian bisa sampai 17 kali sidang baru selesai. Rohman mengatakan Mahkamah Agung membatasi penyelesaian kasus perceraian sampai enam bulan sejak gugatan masuk. Namun, jika perkara belum putus dalam enam bulan, pengadilan harus mengajukan perpanjangan. n Cisilia Perwita S
LATIHAN PENGAMANAN PEMILU—Puluhan polisi membubarkan para pengunjuk rasa yang membuat kericuhan dalam latihan terpadu pengamanan Pemilu 2014 di halaman Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Jumat (28/2). Simulasi itu untuk mempersiapkan personel kepolisian dalam mengamankan jalannya Pemilu.
Kerugian Negara.....................................................................sambungan dari Hal 1 “Ada delapan titik yang bermasalah dalam pembangunan pasar tersebut,” kata Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ignatius Bambang Adi Putranta dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Semarang, Jumat (28/2). Penyerahan LHP itu disampaikan Ignasius kepada Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Jaka Wuryanta. Dugaan penyimpangan tersebut ditemukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa seluruh dokumen yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Dikatakan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan pasar tersebut mencapai Rp 43,5 miliar. “Selanjutnya, kami persilakan kepolisian maupun kejaksaan untuk menindaklanjuti temuan awal tersebut,” katanya. Selain itu, BPK juga memberikan sembilan rekomendasi. Antara lain, Pemkab Sukoharjo untuk mem-blacklist PT Ampuh
gungjawab terkait nafkah.Pengadilan Negeri Sleman, kata Rohman, sudah memberikan mediasi bagi Pasutri yang akan bercerai. Namun, mediasi hanya diberikan jika kedua pihak mau datang ke pengadilan. “Tapi, kenyataannya tergugat dan termohon sering tidak hadir,” ungkapnya. Mediasi yang dilakukan pengadilan pun sebagian besar gagal menyatukan kembali Pasutri. Dari 1.568 kasus perceraian pada 2013, hanya 437 kasus yang bisa dimediasi. Namun, mediasi gagal menyatukan pasutri di 415 kasus perceraian. Tingkat keberhasilan mediasi pada 2013 bahkan hanya menca-
Jogja Prioritaskan Pengamanan Daerah Perbatasan
1.927 TKI...................................................................................sambungan dari Hal 1 “Secara nasional, ada 240an TKI yang terancam hukuman mati. Setidaknya 176 TKI dibebaskan dari hukuman mati,” imbuhnya. Tatang menambahkan, TKI yang diancam hukuman mati mayoritas terlibat kasus Narkoba, sedangkan kasus lain yaitu pembunuhan seperti yang dialami Satinah, TKI asal Kabupaten Semarang dan Karni asal Brebes. “Mayoritas yang terancam hukuman mati karena kasus Narkoba,” tegasnya. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk membantu TKI yang terancam hukuman mati. Dalam kasus Satinah, pemerintah dan donatur sudah menyiapkan diyat Rp 12 miliar dari diyat yang ditentukan yaitu Rp 21 miliar. “Presiden juga sudah mengirim surat kepada raja
11
www.joglosemar.co
tempat, Jumat (28/2). Yang lebih memilukan lagi, di antara tujuh korban tersebut, ada sebagian korban yang ditemukan sedang berpelukan. “Satu keluarga ada yang ditemukan hangus dalam keadaan berpelukan. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit,” ujar warga setempat, Bustami, di lokasi kejadian, sebagaimana dikutip Liputan6, Jumat (28/2). Menurut dia, api kebakaran yang diketahui terjadi Jumat (28/2) subuh sekitar pukul 05.00 WIB berhasil di-
padamkan sekitar dua jam kemudian, setelah puluhan mobil pemadam kebakaran berjibaku melawan api. Selain korban jiwa, api juga menghanguskan puluhan televisi, kipas angin, sepeda, motor dan beberapa unit mobil. Kerugian materiil belum bisa dipastikan. Saat ini, tim identifikasi Polsek Payung Sekaki dibantu Polresta Pekanbaru tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pekanbaru Kompol Arief Fajar menga-
takan, kerugian akan dihitung dan penyebab pasti kebakaran akan diselidiki. Begitu api sudah padam, Walikota Pekanbaru Firdaus MT dan Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Watrawan, datang ke lokasi. Keduanya turut prihatin atas kejadian dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. “Kami turut prihatin. Bagi keluarga yang tertimpa musibah diharapkan tabah. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Firdaus didampingi Robert. n Detik | Suhamdani
Tersangka Penipuan..........................sambungan dari Hal 1 Eddies diduga menerima aliran dana dari Ferry.”Minggu ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, Jumat (28/2). Rencananya, hari Jumat (kemarin-red), Eddies dipanggil dan dimintai keterangan sebagai tersangka. Namun, Eddies Adelia mangkir dari pemanggilan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. ”Eddies Adelia tidak jadi datang hari ini (kemarin-red), ada kurir yang mengantarkan surat bahwa yang bersangkutan sakit,” ucap Rikwanto.
Atas ketidakhadirannya itu, penyidik akan melayangkan panggilan kedua kepada Eddies. Pemanggilan kedua, akan dijadwalkan oleh penyidik Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.”Nanti kita panggil lagi,” imbuhnya. Penyidik Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan Eddies Adelia sebagai tersangka dalam kasus yang membelit suaminya, Fery Ludwankara Setiawan. Penetapan tersangka bagi Eddies ini dilakukan setelah polisi berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan, Ed-
dies terbukti menerima aliran dana hingga Rp 1 miliar dari suaminya itu. Namun Eddies mengakui, bahwa ia tidak mengetahui asal usul uang tersebut dan menyatakan kalau uang itu adalah nafkah dari suami kepada istri. Meski begitu, Eddies tetap terseret atas kasus suaminya itu. Polisi menilai, Eddies seharusnya patut mencurigai pemberian uang dari suaminya itu. Penyidik menilai, aliran uang ke Eddies dari suaminya itu tidak wajar.”Karena keterangannya, dia tidak tahu apa pekerjaan suaminya, namun ia menerima aliran dana tersebut,” jelasnya. n Detik
PDIP-PKS...........................................sambungan dari Hal 1 Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menyebut kabinet bayangan tersebut dengan istilah arsitektur kabinet. “Begitu strategisnya tahun 2014, maka PDIP selain berjuang untuk memenangkan pemilu 2014, pada saat bersamaan partai juga menyiapkan agenda pemerintahan ke depan, dan sekaligus mempersiapkan arsitektur kabinet pemerintahan, manakala PDIP dipercaya rakyat untuk memimpin bangsa dan negara RI,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Jumat (28/2). Menurutnya, seluruh konsepsi pemerintahan itu menempatkan rakyat sebagai kekuatan utama perekonomian nasional ke depan, sekaligus untuk meletakkan dasar-dasar
bagi kebangkitan Indonesia. Tjahjo belum mau merinci soal arsitektur kabinet yang disiapkan oleh PDIP. Tapi prinsipnya seluruh elemen bangsa Indonesia harus menempatkan tahun 2014 sebagai tahun penentuan dan tahun politik. Akan tetapi, menurut sumber lain, didapati sejumlah nama yang masuk ke dalam proyeksi kabinet PDIP. Mereka antara lain M. Prakosa yang dipasang di formasi Menteri Pertanian dan Kehutanan, Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Maruarar Sirait sebagai Menakertrans, dan yang mengejutkan, ada nama eks terpisana korupsi, Rokhmin Dahuri di posisi Menteri Perikanan dan Kelautan. Sementara itu, Politikus
senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut tak hanya PDIP, Parpol lain yang memiliki keinginan menang Pemilu juga menyiapkan kabinet bayangan. PKS juga terang-terangan untuk merancang calon personel mereka di pemerintahan. PKS juga punya. “Kita sangat dukung dan setuju ide kabinet bayangan,” kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera, Jumat (28/2). “Saya melihat Sohibul Iman Menkeu, Muzammil Menkum HAM karena integritasnya luar biasa. Hidayat Nur Wahid Menkopolhukam karena diterima banyak komunitas. Fahri Kemenkum HAM tapi repot, mungkin dia Kemenpora karena dia luar biasa,” papar Mardani. n Detik | Niko Fediyanto
Roy Suryo...........................................sambungan dari Hal 1 “Saya tahu persis tentang step-step yang terjadi dalam kaitan peristiwa konflik Keraton Surakarta pada dua bulan belakangan ini,” kata Heru. Ia mencontohkan, ketika Gusti Moeng (GKR Koes Moertiyah) melakukan kebohongan publik, saat dia yang didampingi suaminya (GPH Eddy Wirabhumi) membahas masalah konflik keraton. “Namun melalui beberapa media ia justru menyatakan hanya membahas masalah Partai Demokrat pada pertemuan di Hotel Sunan, 21 Februari 2014 lalu. Saya ikut hadir pada pertemuan tersebut dan merekam pembicaraan yang saat ini masih ada di tangan saya. Jadi siapa sih yang bohong?,” sindirnya. Heru menambahkan, Roy memang ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai mediator konflik di Keraton Surakarta. “Saat ini, Bapak Roy Suryo telah mengambil sikap untuk mematuhi instruksi
Bapak Presiden. Sementara ini masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait, sampai tiba waktunya setelah selesai Pileg 9 April 2014. Pak Roy menerjemahkan instruksi tersebut sebagai perintah untuk menjaga situasi demi suksesnya agenda besar nasional, yaitu Pemilu,” ujar Heru Nugroho. Sementara itu, Raja Keraton Surakarta, Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi akan menunggu langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selanjutnya dalam menyelesaikan konflik Keraton Kasunanan Surakarta yang berkepanjangan. Pihaknya pun tetap percaya dan mendukung Roy Suryo dalam upaya memediasi ini atas perintah dari presiden dan tidak melangkah sendiri. “Kalau bukan atas perintah presiden, tidak mungkin sinuhun dan KGPH Tedjowulan bisa dipertemukan langsung dengan Pak SBY di
Yogyakarta kemarin. Kalau tidak bisa ketemu itu baru bisa dipertanyakan,” ujar Juru Bicara PB XIII dan KGPH Tedjowulan, KRMH Bambang Pradotonagoro, Jumat (28/2). Pihaknya pun tidak mau menanggapi pihak-pihak lain yang menyangsikan langkah Pak Roy Suryo dan dianggapnya berbohong. Bahkan dalam pertemuan kemarin itu, SBY menyampaikan jika telah mengutus Roy Suryo untuk memediasi konflik keraton. Pertemuan tersebut juga dihadiri tiga menteri dan satu sekretaris kabinet (Seskab), silakan saja jika ada yang meragukan itu karena faktanya Sinuhun bisa ketemu SBY. Menurutnya, langkah Presiden SBY turun tangan jelas sangat diapresiasi karena untuk melihat kondisi keraton damai. Pihaknya pun tidak akan berbicara lebih jauh dan memilih untuk diam. n Ari Welianto