E paper 21 oktober 2016

JUMAT, 21 OKTOBER 2016

KLATEN & BOYOLALI

3 www.joglosemar.co

Joglosemar | Dani Prima

ENGGAN EKSPOR—Salah satu warga Dusun Ngriman Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan saat membuat kemoceng dari bahan bulu ayam, Rabu (19/10).

Karyawan Damri Tersambar Petir KLATEN—Nasib nahas menimpa Suratmin (54) warga Dukuh Sendangan RT 3 RW IX, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah. Karyawan Perum Damri Yogjakarta itu tewas tersambar petir di sawah yang tak jauh dari rumahnya, Kamis (20/10).

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB ketika sedang hujan gerimis. Pada saat itu korban bermaksud mengantarkan makanan untuk dua orang tenaga panen padi yang berada di sawah. Tepatnya, di samping MTs Mlinjon atau persawahan belakang PT Mondrian.

Karena gerimis, makanan tersebut langsung diletakkan dipinggir jalan. Tidak lama kemudin, dua buruh yang berada disawah itu langsung menghampiri untuk berisitirahat. "Saat dua pekerja sudah berada dipinggir jalan, korban turun kesawah melewati pematang untuk mengusir burung. Tiba- tiba terdengar suara petir dan korban langsung tergeletak," tutur Lurah Mojayan, Sawardi,Kamis (20/10).

Sawardi melanjutkan, saat kejadian korban juga tidak sedang membawa alat elektronik berupa HP atau lainnya. Kini korban sudah dibawa pihak keluarga di rumah duka. Sementara itu, Kapolsek Klaten Kota, AKP Warsono membenarkan kejadian tersebut.

Pihaknya sudah meminta keterangan dua buruh panen padi, yakni Usman Bintoro (54) dan Darmanto (57). Keduanya juga merupakan warga dukuh setempat. "Dari hasil pemeriksaan korban meninggal dunia ditempat kejadian. Dan ada sejumlah luka bakar dibagian kepala dan rambut juga terbakar," tuturnya.  Dani Prima

BTN Target Sertifikasi 7.500 Tanah KLATEN—Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten menargetkan sertifikasi 7.500 bidang tanah melalui proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun depan. Saat ini sudah ada 50 desa mengajukan ikut program ini.

“Sudah diberitahukan kalau untuk kuota Prona 2017 sebanyak 7.500 bidang tanah. Makanya kami langsung koordinasi dengan pemerintah desa untuk mendata warganya. Anggarannya dari pemerintah pusat, tetapi saya harapkan pemkab juga ikut menganggarkan pada tahun depan,”tutur Kepala BPN Klaten Cahyono, Kamis (20/10).

Cahyono menjelaskan, melalui Prona diharapkan dapat memberikan pelayanan pendaftaran tanah dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan gratis. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan bidang tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Memang permohonan Prona melalui kepada desa, tapi saya harapkan warga yang memang benar-benar membutuhkan masuk dalam pendataan. Jangan hanya gara-gara faktor kedekatan dengan kepala desa jadi dimudahkan. Warga lain juga harus diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya,” jelasnya.

Berdasarkan pendataan di Klaten, terdapat 850 ribu bidang tanah, di mana 85 persennya sudah tersertifikasi. Meski begitu, BPN masih memiliki pekerjaan rumah untuk dapat mempercepat mensertifikasi 15 persen sisanya baik milik masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Untuk itu kita harap ada kesadaran masyarakat Klaten untuk mendaftarkan tanahnya. Karena selama ini untuk mendaftarkan bidang tanah ke BPN masih sangat rendah,”ujarnya.  Dani Prima

Ekspor Kemoceng Terganjal Modal KLATEN—Perajin kemoceng di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan memilih pasar dalam negeri. Mereka enggan mengekspor produk berkualitas nya karena proses pencairan uang terlalu lama. Sementara, para perajin kemoceng hanya memiliki modal usaha pas-pasan.

Seorang perajin kemoceng, Sridadi (57) menuturkan, terakhir melakukan ekspor kemoceng ke negara Eropa tahun 2012 lalu. Pada saat itu, kemoceng miliknya tembus pasar Eropa melalui perantara broker. Hanya saja, bisnis tersebut tidak dilanjutkan karena proses pencairan uang memakan waktu minimal empat bulan. Dirinya tidak bisa menunggu terlalu lama karena sangat membebani perputaran modal usahanya.

Sebenarnya saya sanggup ekspor, tapi kalau pembayarannya empat bulan sekali, usaha saya bisa tidak jalan,” Sridadi Perajin Kemoceng

“Sebenarnya saya sanggup untuk ekspor tapi kalau pembayarannya empat bulan sekali, usaha saya bisa tidak jalan. Selain itu perajin juga keberatan dengan sistem pinalti. Artinya kalau kami tidak tepat waktu menyelesaikan order, kena pinalti 1 persen dari pemba-

yaran,” ungkap Sridadi, Kamis (20/10).

Oleh karena itu, Sridadi memilih melayani untuk pemesan dalam negeri.

Produk kemocengnya sering dikirim Jakarta dan Lampung. “Kalau lokal bayarnya cepat paling lama satu bulan dan paling cepat satu minggu. Order untuk local juga masih banyak,”ujarnya.

Sridadi melanjutkan, untuk kualitas kemoceng produk Desa Karanglo merupakan kualitas terbaik dibandingkan daerah lain. Selama ini, lanjut dia, produk kemocengnya terbagi dalam 21 jenis kemoceng menurut kualitasnya.

“Ada kualitas super AAA hingga BBB, saya bagi jenisnya agar mudah nanti pesannya. Kualitas produk kemoceng disini lebih baik dari pada daerah lain karena mengunakan teknik menjahit bulu ayam. Bukan dengan cara di-

Joglosemar | Dani Prima

JANGAN HANYA SLOGAN— Poster stop pungli terpasang dibeberapa kantor SKPD. Foto diambil Kamis (20/10).

Satgas Khusus Pemburu Pelaku Pungli KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memberantas anti Pungutan Liar (Pungli). Masyarakat pun diminta proaktif dan berani melapor jika mengetahui praktik maupun menjadi korban pungli.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi menuturkan, pemerintah berkomitmen memberantas pungli. “Nah nanti akan kita tindaklanjuti dengan pembentukan Satgas di bawah koordinator Inspektorat,” kata Sekda, Kamis (20/10).

Jaka menekankan, siapapun yang mengetahui praktik pungli di lingkungan Pemkab Klaten bisa langsung melapor melalui Kanal Matur Ibu. Tentunya, aduan harus jelas dan dilengkapi data rinci. Seperti tempat kejadian, tanggal, penerima, dan data korban. ”Kami ingin ada keterbukaan.

Jika ada korban, siapa namanya dan yang menerima itu siapa?.

Laporkan!. Jangan hanya sekedar melapor saja tanpa ada bukti.

Butuh keberanian agar tidak berujung pada tuduhan tanpa bukti dan fitnah,” tandas Sawaldi.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Klaten, Syahruna menambahkan, pihaknya telah menerima Surat Edaran (SE) dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang pemberantasan pungli di lingkungan instansi pemerintahan.

Dalam SE tersebut, daerah diminta memetakan area rawan pungli, menindak tegas aparatur sipil Negara (ASN) yang terlibat praktik pungli, serta melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui keterlibatan oknum lain. ”Surat Menpan sudah ada.

Untuk tugas Inspektorat me-

mantau pemberantasan pungli dalam pelayanan masyarakat.

Kunci pencegahan dari masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” tutur Syahruna.

Syahruna melanjutkan, untuk satgas pencegahan pungli ini akan sangat membantu Inspektorat dalam melakukan pengawasan. Karena keterbatasan personil, Inspektorat perlu bantuan dari SKPD terkait lainnya.

“Kegiatan satgas ini untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi. Yang meliputi peningkatan pemahaman dan kesadaran pelapor gratifikasi.

Membentuk lingkungan instansi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi.

Mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi. Dan sebagai unit pengendali gratifikasi dan anti korupsi di masing-masing instansi,”jelasnya.  Dani Prima

lem,”jelasnya.

Harga juga tergantung kualitas dan ukurannya, yang paling murah mengunakan bulu ayam yang diwarnai dengan harga seribu hingga Rp 10 ribu. Lalu ada kemoceng kualitas terbaik dengan bulu ayam tanpa pewarna dengan kisaran harga Rp 30 ribu hingga Rp 60 ribu persatu kemoceng.

200 Perajin Sementara itu Kadus I Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan Novi Hervianto menuturkan, perajin kemoceng ditempatnya memang saat ini hanya melayani untuk pasar lokal saja, mulai dari Jakarta, Surabaya hingga Lampung.

“Di Desa Karanglo sendiri ada sekitar 200 perajin kemoceng yang eksis hingga saat ini,”t uturnya.  Dani Prima

90 Anak Berhadapan Hukum Ajukan Pendampingan KLATEN—Sepanjang perjalanan tahun 2016 tercatat sebanyak 90 Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Mereka mengajukan pendampingan ke Pekerja Sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Klaten.

Kepala Dinsosnakertrans Klaten, Surti Hartini menuturkan, hingga Oktober 2016 ini terdapat 90 ABH yang mengajukan pendampingan ke pekerja sosial. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak semakin kompleks. Sedangkan pelayanan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial selama ini jangkauannya terbatas.

“Oleh karena itu, kami akan lebih banyak mengandeng instansi yang lainnya untuk membantu para ABH ini,” tutur Surti usai acara Sosialisasi Penanganan ABH di Pendopo Pemkab Klaten, Kamis (20/10).

Sementara, acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan menigkatkan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan ABH. “Kegiatan ini diharapkan dapat terbangun komitmen para stake

holder untuk melakukan upaya preventif dan represif serta meningatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses sosialisasi dan reintegrasi sosial ABH,” jelasnya.

Kepala Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Jamaludin Ismail menambahkan, untuk tahun ini kasus ABH di PN Klaten sendiri mengalami penurunan sebesar 35 persen. Jumlah kasus ABH yang ditangani PN Klaten hingga Oktober 2016 ini sudah mencapai 27 kasus.

Sedangkan 2015 lalu perkara ABH mencapai 47 kasus.

“Kasus ABH ini terjadi di kawasan perkotaan dan perdesaan, di lingkungan sosial ekonomi dari tingkat bawah hingga atas. Sehingga hal terpenting yang perlu dilakukan gunamencegah adanya ABH. Peran keluarga sangat penting guna memantau perkembangan dan pertumbuhan seorang anak,”tuturnya.

Menurut Jamaludin, PN Klaten melakukan penanganan ABH ini secara khusus. Makanya, penanganannya tidak dengan cara biasa. “Dalam memproses kasus yang melibatkan anak, tentunya langkah diversi sangat diutamakan,”ujarnya.  Dani Prima

Bank Mandiri Serahkan CSR di SMA Islam Sudirman 2 Boyolali BOYOLALI—Bank Mandiri terus meningkatkan kepedulian terhadap Pendidikan bangsa ini melalui Program Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). Kali ini Kamis (20/10) CSR diberikan untuk SMA Islam Sudirman 2 Boyolali. Bantuan CSR tersebut secara resmi dibuka oleh Linda Permatasari selaku Area head Solo Bank Mandiri di SMA Sudirman 2 Boyolali.

“Bantuan yang kami berikan berupa komputer dan printer senilai seratus juta rupiah dan diharapkan dapat membantu dunia pendidikan melalui kegiatan Bantuan CSR untuk

Rakyat.” ujar Linda di sela-sela memberikan bantuan tersebut.

Linda berharap bantuan dari Bank Mandiri tersebut dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama dan menginspirasi masyarakat luas untuk saling berbagi, sehingga terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kemajuan pendidikan di Kabupaten Boyolali dan sebagai dukungan prasarana dunia pendidikan.

Komputer dan printer tambah Linda, dibiayai oleh anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai implementasi perwuju-

dan CSR Bank Mandiri di lingkungan wilayah kerja Bank Mandiri.

“Dukungan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan yang diberikan berbagai pemangku kepentingan kepada Bank Mandiri dalam melayani masyarakat,” ungkap Linda.

Sebagai informasi, Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Business, Consumer Banking serta Treasury.

Bank Mandiri pada saat ini memiliki

Beberapa perusahaan anak untuk mendukung bisnis utamanya yaitu Mandiri Sekuritas, Bank Syariah Mandiri, AXA-Mandiri Financial Services, Mandiri AXA General Insurance, Mandiri InHealth, Bank Mandiri Taspen Pos/Mantap (UMKM), Mandiri International Remittance, Mandiri Europe serta Mandiri Tunas Finance.  Dwi Hastuti Istimewa

PEMBERIAN CSR—Perwakilan dari Bank Mandiri menyerahkan bantuan CSR kepada SMA Islam Sudirman 2 Boyolali, Kamis (20/10).Istimewa