OPINI
8 www.joglosemar.co
senin, 5 september 2016
Diintervensi Kepala Daerah
Refleksi
Menebar Jala Pariwisata
P
Aparat penegak hukum di daerah harus lebih jeli dan cermat serta menindak kepala daerah atau pejabat di jajarannya - yang korupsi dengan berbagai modus - tanpa pandang bulu.
ara wakil rakyat di Kota Solo tampaknya mulai memberi perhatian lebih pada aspek pariwisata. Hal itu terlihat dari makin intensnya Pansus di DPRD Surakarta tersebut mematangkan pembahasan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (Ripka). Salah satu point penting yang dibahas adalah pengembangan kawasan wisata di Kota Solo. Pansus berencana mengembangkan perluasan kawasan wisata dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Perluasan kawasan wisata tersebut bertujuan agar kawasan wisata di Kota Solo tidak hanya terpusat pada titik-titik tertentu saja, namun dapat merata di hampir semua kawasan. Salah satu yang dipandang oleh Pansus dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata baru adalah Solo Utara. Pansus memandang kawasan Solo Utara memiliki potensi di bidang jasa dan perdagangan. Sentra usaha kerajinan sangkar burung banyak terdapat di kawasan Solo Utara. Demikian pula sentra kerajinan bambu juga cukup bagus di kawasan itu. Selain itu, masih ada juga sentra usaha tahu dan tempe. Sentra usaha di Krajan dan Mojosongo ini sudah cukup berkembang. Sebetulnya Pemkot sudah berupaya menggeber sektor pariwisata untuk menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata menjadi point penting, karena disadari Solo tidak memiliki potensi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) dibanding wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Dapat dilihat, beberapa lokasi wisata mengalami revitalisasi, yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Salah satu contohnya revitalisasi Taman Balekambang. Taman yang dibangun zaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegoro VII tahun 1921 itu difungsikan lagi sebagai hutan kota. Kini Taman Balekambang menjadi taman terbuka yang asri untuk publik dan wisatawan, sekaligus sebagai kawasan seni dan budaya. Sadar bahwa potensi Solo adalah wisata sejarah, Pemkot berupaya menghidupkan kembali memori tersebut dalam wujud fisik dalam konsep “Solo masa lalu untuk Solo masa depan”. Tak heran, Kampung Batik Laweyan dikemas lagi dengan lebih baik, dan didukung branding dan promosi yang gencar. Kampung Batik Laweyan menjadi kawasan wisata yang menarik, baik untuk wisata sejarah maupun wisata belanja. Tak cukup di situ, beberapa aset yang lama berhenti pun dihidupkan lagi dan dikemas dengan inovasi-inovasi baru demi menggoda minat wisatawan. Kereta api uap atau sepur klutuk Jaladara telah dihidupkan sejak 2009 lalu. Kereta yang ditarik lokomotif bertenaga uap buatan Jerman tahun 1896 itu menarik minat wisatawan karena unik dan melintasi pusat kota. Wisata kuliner pun digarap dengan serius. Di kota mana pun, biasanya wisata kuliner ini menjadi pelengkap tour wisata dan menjadi magnet penarik bagi pelancong. Karena itu tahun 2008 lalu, Pemkot membangun wisata kuliner baru bernama Gladag Langen Bogan atau dikenal Galabo. Di Galabo ini, wisatawan dapat menemukan aneka kuliner lezat khas Solo, seperti tengkleng, sego liwet, hingga gudeg ceker yang terpusat di satu area. Kendati begitu, kuliner-kuliner khas kota Solo yang sebelumnya sudah ada, tetap eksis dan menarik minta wisatawan, seperti srabi Notosuman, gudeg ceker Margoyudan, selat Mbak Lies dan lain-lain. Dengan demikian, pengembangan kawasan wisata baru di Solo Utara nantinya akan menjadi varian baru yang melengkapi potensi wisata di Kota Solo. Arahnya jelas, yakni “menebar jala wisata” yang lebih luas lagi, demi memaksimalkan income dari sektor pariwisata. n
Begog D Winarso Pekerja Pers, Ketua Dewan Penasihat PWI Surakarta
S
ampai saai ini negara kita belum terbebas dari sejumlah soal kebutuhan dasar/ pokok hidup. Hal ini tanpa tedeng aling-aling diakui pemerintah lewat Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ada tiga kebutuhan pokok rakyat kita, yakni sandang, pangan dan papan. “Setelah kami evaluasi, dari tiga masalah pokok, baru satu yang bisa diatasi. Yaitu, sandang,” kata Jusuf Kalla di Jakarta, pekan lalu. Persoalan pangan dan papan belum tertangani tuntas, misalnya, beras masih impor. Kita apresiasi pengakuan jujur pemerintah ini yang menunjukkan berjiwa kesatria, tidak basa-basi maupun ARS (asal rakyat senang). Namun, kita ngelus dada, prihatin sekali, dalam kondisi tersebut banyak pejabat dan anggota legislatif serta pejabat penegak hukum justru rajin memburu rente (untuk kepentingan pribadi maupun golongannya) dengan cara busuk: korupsi dan sejenisnya termasuk bermain proyek. Salah satu titik rawan korupsi dan kini menyebar luas adalah proyek pengadaan barang dan jasa. Modusnya, mulai dari proses lelang, pelaksanaan pekerjaan hingga penyerahan proyek. Hal itu diakui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, lelang proyek (pengadaan barang dan jasa) di sejumlah daerah melalui e-procurement teryata tidak menjamin proyek bebas dari korupsi. Marwata menuding lemahnya pengawasan administrasi pengadaan barang dan jasa cenderung hanya bersifat formalitas. “Jangan heran, intervensi sering terjadi karena menyangkut dominasi peran kepala daerah yang punya kepentingan tertentu,” papar dia, pekan lalu.
Pojok DPR RI: Tikus Bulog harus dicari Jangan keliru, yang ini tidak berekor… Lomba perpustakaan kelompok barat Karanganyar digelar Jangan sampai kalah dengan lomba-lomba tingkat kampung!
Kita mencatat, pada 26 Agustus 2016 KPK merilis telah menerima dan akan menindaklanjuti data transaksi mencurigakan dari rekening sejumlah kepala daerah yang diberikan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Namun, KPK menolak menyebutkan jumlah dan nama kepala daerah yang data rekeningnya diterima dari PPATK itu. Larang Pangan Kita jadi nggrantes dan nelongso jika merujuk pernyataan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno. Dia bilang, buruknya moralitas penyelenggara negara (kepala daerah dan anggota
Kita mencatat pula, dalam 5-6 tahun terakhir 200 lebih kepala daerah dan anggota legislatif diadili karena terlibat korupsi. Sebagian besar kasus ini dibongkar KPK lewat operasi tangkap tangan. Jika tudingan Marwata benar kita berharap, aparat penegak hukum di daerah harus lebih jeli dan cermat serta menindak kepala daerah atau pejabat di jajarannya - yang korupsi dengan berbagai modus - tanpa pandang bulu. Pertanyaan kita, adakah kepala daerah di Surokartan (Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar) yang rekeningnya bermasalah – ada transaksi men-
tor yang diberi bocoran pagu nilai lelang sebuah proyek. Dengan begitu, proyek dimenangkan kontraktor itu karena tawaran lelangnya terendah. Kongkalikong alias kerja sama ini – di kalangan pengusaha jasa dikenal dengan istilah “dikondisikan” atau “diarahkan” yang sifatnya saling menguntungkan. Pembocor yang tak lain orang dalam sendiri (baca: panitia lelang) memperoleh imbalan sekian persen dari nilai proyek. Hal ini antara lain diduga kuat terjadi di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS) yang berkantor di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Awal April lalu, media massa lokal me-
Dok
DPR termasuk di dalamnya) dan sistem politik yang berbiaya mahal menjadi penyebab terus maraknya korupsi di negara kita, yang kini sedang dilanda larang pangan berkepanjangan. Suseno benar. Rakyat kecil hanya bisa bermimpi makan dengan lauk daging sapi lantaran harganya selangit: Rp 120.000-Rp 128.000 per kilogram. Di Malaysia dan Singapura - yang juga sama-sama mengimpor daging sapi seperti negara kita - harganya sangat murah: per kilogram hanya Rp 50.000.
curigakan sebagaimana diendus PPATK? Wallahualam. Kita positif thinking saja dan meyakini mereka berperilaku bersih dan transparan dalam mengelola pemerintahannya. Saat dilantik menjadi kepala daerah, mereka mengucap sumpah/janji yang intinya tidak menerima pemberian apapun terkait dengan jabatannya. Tetapi yang namanya koruptor atau maling selalu punya seribu trik atau jurus agar jejaknya tak gampang dilacak. Misalnya, kongkalikong dengan salah satu kontrak-
wartakan sebuah LSM melapor (ke KPK, Kejati Jateng, dan Polda Jateng) adanya praktek suap atau gratifikasi dalam lelang proyek irigasi yang dikelola BBWS-BS. Lembaga ini masuk dalam jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Angka atau nilai suap/ gratifikasinya sungguh
mecengangkan: miliaran rupiah. Salah satunya adalah proyek tiga embung di Kabupaten Sragen yang dikerjakan PT Duta Mas. Hingga sekarang salah satu proyek, yakni embung di Desa Sambirembe mangkrak alias gagal dikerjakan. Beragam jurus atau modus dalam bermain proyek di daerah ternyata telah diketahui KPK. Oleh karena itu, KPK akan bekerja sama dengan semua pihak di daerah untuk menguak praktek busuk tersebut. Salah satu penyidik utama KPK kemarin (4/9) mengemukakan, akhir September atau awal Oktober mendatang) KPK akan membentuk tim seleksi IL (Informan Lokal) - yang tugasnya mencari dan memasok data terkait modus-modus korupsi di daerah. IL di antaranya akan direkrut dari awak media massa atau wartawan setempat (daerah). Mereka akan diseleksi secara ketat dan diutamakan wartawan yang punya integritas, kapabelitas, dan kredibilitas dalam kinerjanya. Yang lolos seleksi diberi pelatihan singkat terkait investigasi kasus korupsi versi KPK. Rencana merekrut wartawan sebagai IL KPK ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menempatkan media massa sebagai media informasi, kontrol sosial, pendidikan, dan hiburan. Oleh karena itu, pers antara lain harus mampu memberikan hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan demokrasi, mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati perbedaan, mengembangkan pendapat umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Idealisme menjadi kata kuncinya. Riuhnya tabiat korupsi dan sebangsanya – termasuk di daerah - sekarang ini semestinya menjadi cambuk bagi insan media massa untuk memiliki keunggulan, yang memungkinkan tradisi “berani bersuara apa adanya”. Subyek dan obyek tak lagi penggusuran PKL oleh Satpol PP, tetapi juga anggota legislatif, kepala daerah, pejabat, menteri, atau bahkan presiden sekalipun. n
Redaksi menerima tulisan opini, diutamakan tema lokal Surakarta dan sekitarnya. Tulisan merupakan asli karya sendiri dan belum atau tidak dikirimkan ke media lain. Ketik sepanjang 6.000 karakter with spaces dan kirim via email ke: opini.joglosemar@gmail.com. Lengkapi identitas diri, foto dalam pose santai, nomor rekening dan nomor telepon. Jika dalam waktu dua pekan tulisan belum dimuat, otomatis penulis berhak mencabut tulisan tersebut.
Rakyat Bicara Banyak Perbankan Tinggal Papan Nama Saja
B
kok di bela cagub macam ap itu?? Jika jadi gubernur pun kita pastikan cm ngah ngoh, cm ABS Saja tenguk-tenguk di kantor nunggu laporan palsu anak buahnya. Cagub macam itu tak boleh ngimpi jadi gubernur betulan. +6283866254320
anyak usaha perbankan yg sekarang tinggal papan nama saja apa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) atau Bank Syariah atau KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) yg ada kantornya tapi tdk ada karyawannya dan tdk ada kegiatan yg sesuai namanya perbankan/simpan pinjam lho? Maunya cari nasabah utk menabung dgn iming2 hadiah dan bunganya besar tapi pd saat ambil tabungan uang tdk ada lho akhirnya nasabah bingung krn uangnya tdk dpt diambil dan kalau ada kasus kredit macet atau ada tunggakan bayar angsuran maka ada karyawan bank/kospin yg berubah jadi preman/debt collector galak kayak pembunuh lho? Wah bank apa rentenir? +6285694711174
Kasus Penggusuran Warga yang digusur di Rawajati itu penghuni liar jadi harap maklum digusur oleh Walikota Jakarta selatan, memang kalau kita amati di jakarta itu banyak
Sikap Ragu-ragu Jokowi
warga ndablek sdh salah masih ngeyel. Seperti alur kali krukut itu masak mndrikan rumah nyerobot aliran sungai kalau misal di gusur ya maklum, herannya ada saja cagub yg mencari muka di dpn warga yg di gusur, orang salah
Saatnya BICARA
Jernih - Bernilai Alamat: Jln. Setia Budi No. 89 Surakarta 57134 Tel. (0271) 717141; Faksimili Redaksi: (0271) 741696; E-mail: harianjoglosemar@gmail.com
Ada yg janggal atau raguragu atau sikap maju mundur dlm kiprah pemerintahan Jokowi yg dpt dirinci diantaranya: 1.hukuman mati thd bandar narkoba ada 14 orang baru dieksekusi 4 orang yg 10 orang kemana?; 2-hukuman kebiri thd predator/
pedofilia bg anak2 tdk dilaksanakan?; 3-para pensiunan tdk mendapat gaji ke14 spt para PNS yang punya masa kerja 2 atau 3thn saja dpt?; 4-pendidikan atau sekolah gratis akan dicabut dan bahkan akan diterapkan sistim Full Day School?; 5-mengangkat menteri sembarangan walau bukan WNI lho?; 6-KIS dan BPJS banyak ditolak rumah sakit lho?; 7-harga sapi yg digedok 70 rb/kg nyatanya 120 rb/kg? +6285740657447
Pesan untuk Lidia Andai waktu bisa diputar kembali, mungkin hanya satu permintaanku, bisa mengenal-
mu lagi. Lidia lah namanya seorang wanita yang sangat sopan santun, lemah lembut, seorang wanita yg selalu menghormati suami, tutur kata yang sangat kalem. Joglo semar saya Roby haryanto, terbitkan hari minggu ya saya mohon, lidia jika kamu baca sms nomerku ya atau watsap aku,nomermu yang dulu simpati 081393337970 kenapa tidak aktif lagi, terimakasih js +6285876644638
ri, misalnya, kaum ber duit, klo sedang sakit, pasti larinya ke Singapur.. Mereka tdk percaya dg para dokter bngs sendiri... Aneh nya lg,.. Bekerja disini, cari makan minum disini, setelah berhasil, sukses, duitnya di bawa ke luar negri, ditaruh di luar ne-
gri...itulah orang2 yg tdk punya jiwa nasionalisme... Seperti juga para mahasiswa kita, yg belajar di luar negri, setelah berhasil sukses, mereka lebih senang memilih bekerja di luar negri. Tdk mau bekerja di negerinya sendiri. +6287835724152
Nasionalisme Masih Rendah Semangat jiwa nasionalisme bngs kita sangt rendah. Tdk percaya dg reputasi bngs sendi-
Saatnya rakyat bicara dengan bahasa dan pikiran rakyat. Soal apa saja, bebas. Silakan bicara apa saja, tetapi jangan memfitnah, menyerang pribadi, dan menyinggung masalah SARA. Caranya: kirim pendapat Anda via SMS ke 087735001497. Nomor telepon akan ditampilkan utuh sebagai pengganti identitas dan pertanggungjawaban Anda kepada publik, karena Anda bicara di ruang publik. Sampaikan juga foto kondisi lingkungan Anda sebagai sarana kritik melalui email harianjoglosemar@gmail.com atau Whatsapp 087735001497. Terima kasih.
Pemimpin Umum: Nugroho Arief Harmawan; Wakil Pemimpin Umum: S. Haryadi; General Manager : Anas Syahirul A; Pemimpin Redaksi : Suhamdani; Redaktur Pelaksana: Heru Ismantoro; Manager Komunikasi Bisnis dan Event: Didik Kartika Putra; Koordinator Liputan: Widi Purwanto; Redaktur: Agni Vidya P, Amrih Rahayu, Ari Purnomo, Cisilia Perwita Setyorini, Dini Tri Winaryani, Kiki Dian Sunarwati, Sika Nurindah.
Staf Redaksi: Ario Bhawono, Ari Welianto, Arief Setiyanto, Dani Prima, Dwi Hastuti, Murniati, Novik Lukman Hakim, Putradi Pamungkas, Rudi Hartono, Sofarudin, Triawati Prihatsari Purwanto, Raditya Erwiyanto, Tri Sulistiyani, Wardoyo; Fotografer: Insan Dipo Ferdias, Kurniawan Arie Wibowo, Maksum Nur Fauzan, Mohammad Ayudha, Yuhan Perdana; Grafis: Agung Setyawan; Koordinator Layout: Purnomo; Tim Kreatif: Aditya NP, Andi Kristo Wibowo, Kustiono Ikhrom, Putra A.F, M. Yusni Huda; Litbang: Marwantoro Subagyo; Iklan Solo: Zhason Adi Kusuma HP: 085867002182; Iklan Jakarta: Lusi Sianturi HP: 087781949352; Joglosemar Biro Jakarta: Jl Ampera Raya Kav. Polri Blok D No. 19, Rt 03/RW 03, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Bank: a.n PT Joglosemar Prima Media. Bank BNI Cabang Surakarta No. Rek. 0133921656; Mandiri No. Rek. 1380010095920; BCA No. Rek. 0155377777; Harga Langganan: Rp. 67.000; Tarif Iklan Baris: Rp. 5.000/baris; Iklan Kolom: Rp. 10.000/mmkl; Iklan Display BW: Rp. 20.000/mmkl; Iklan Display FC: Rp. 35.000/mmkl; Iklan Display FC Halaman 1 Lipatan Atas: Rp. 55.000/mmkl, Lipatan Bawah: Rp. 45.000/mmkl