jembataninformasi

Rp. 3.000,- Klik www.issuu.com/jembataninformasi

EDISI 263 Thn VI, SELASA, 25 JUNI 2013

n Feri Kurniawan Ketua LSM UGD :

Kapan Deru Masuk Penjara surat kabar umum

Feri Kurniawan, Ketua LSM UGD: Kapan Deru Masuk Penjara Tak Muda Lur Pejabat Masuk Penjara Akses Jalan Bandara - Kebun Sayur Dari Tahun 2007 - 2013 Belum Selesai Itu Baru Satu, Bagaimana Proyek APBD Lainnya?

H. HERMAN DERU

AF, sekarang duduk di Kelas tiga SD

BUPATI OKU TIMUR n Venna Melinda

Sidang Ditunda Lagi, Siapkan Saksi Ahli

Jakarta - Venna Melinda agaknya harus lebih bersabar untuk bisa resmi cerai dengan Ivan Fadhilla. Sidang memang terus digelar

seminggu sekali. Namun, dari minggu ke minggu hasilnya tak cukup menggembirakan.

Seperti yang terjadi pada sidang hari ini.

Baca halaman 4

Palembang, JI- Kasus H Herman Deru yang dilaporkan Hamdani tentang perbuatan asusila terhadap anaknya AN, yang akibat perbuatan tersebut diduga menghasilkan seorang putra yakni AF. Kasus tersebut menurut pihak kepolisian masih dalam proses penyidikan, namun dari pernyataan penyidik bahwa kasus tersebut sebaiknya diarahkan ke gugatan perdata baru pidana.

Ir Feri Kurniawan Ketua LSM UGD

Sementara menurut Feri Kurniawan Ketua LSM UGD, pihak penyidik seharusnya langsung memeriksa H Herman Deru karena dasar awal adalah barang bukti hidup yakni AF, dengan mengambil DNA AF dan diujikan dengan DNA H Herman Deru maka akan terbukti apakah gen tersebut sama atau tidak. Jadi tidak usah ke perdata lagi karena sudah jelas laporan pidanannya.

Masih menurut Feri, “jadi kapan Deru masuk penjara, karena sudah jelas bukti yang ada sekarang, Baca halaman 11

Akses Jalan Bandara- Kebun Sayur Dari Tahun 2007-2013 Belum Selesai n Proyek Jalan Telan Dana Miliaran Rupiah

Jalan akses Kebun Sayur - Bandara

PALEMBANG, JI- Pembangunan Jalan Kebun Sayur-Simpang Bandara tampaknya belum bisa terealisasi, hampir tujuh tahun sudah lamanya pelaksanaan pengerjaannya proyek jalan yang memiliki dua ruas jalan ini dengan panjang lima kilo meter merupakan akses penghubung jalan dari daerah kenten laut menuju arah bandara. Proyek jalan ini telah menelan dana miliaran.

Kasus Proyek Jalan tersebut sudah dilaporkan LSM SMS yang diketui Des Lefri ke Kejaksaan Tinggi Sumsel beberapa waktu lalu. Bahkan pihak PU BM Sumsel pernah menyangkal tuduhan tersebut melalui surat ke redaksi tetapi surat tersebut tidak dijelaskan secara detai mengenai pembanguan jalan itu.

Bahkan salah satu Media yakni media WO pernah memberitakan melalui AdvetoBaca halaman 11

Proyek Bronjong Tanpa Papan Nama LAHAT,JI- Pembangunan proyek bronjong atau proyek tanggul penahan banjir Air Mannak Di Dusun Negeri Kaya Kecamatan PUMI Tanjung Sakti Kabupaten Lahat, berdasarkan info yang didapat pekerjaan tersebut menggunakan Dana APBD Provinsi Sumatera Selatan bernilai Rp 1,4 M yang saat ini pekerjaanya sudah mencapai 60 persen.

Sabtu (22/06/2013), namun pengerjaan dari proyek bronjong ini patut diduga pekerjaannya asal jadi.

Sebab dari hasil pengamatan di lapangan, selain pengerjaannya amburadul dan diduga proyek siluman tanpa plank proyek, ternyata bahan baku batu yang diperuntukkan sebagai penahan banjir batu-batu yang Baca halaman 11 digunakan langsung

Proyek bronjong tanpa papan nama

2

SELASA, 25 JUNI 2013

O pini

jembaran Informasi

Palembang, 24 Juni 2013.

Kepada Yth,

Nomor : 19/MWO/VI/2013

1. Bapak. Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Lamp : 1(satu) berkas, Wali Kota Palembang.

2. Bapak. H. Romi Herton, SH. MH.

Wakil Wali Kota Palembang.

3. Bapak. Drs. H. Aris Saputra, M.Si.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Palembang.

di Palembang.

PERIHAL : Keberatan Terhadap Surat Dari Saudara Mary Pardede Selaku Direktur Utama PT. J. Surya Sakti Medan Tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 032/JSS/VI/2013 Perihal Pengosongan Bangunan Menutup Tanah Miliknya.

Dengan hotmat, Yang bertanda tangan dibawah ini Advokat M. Wisnu Oemar, SH. Selaku salah seorang Ahli Waris dari (Alm) H. M. Oemar Hasan, SH. Dengan ini mengajukan : “Keberatan Terhadap Surat Dari Saudara Mary Pardede Selaku Direktur Utama PT. J. Surya Sakti Medan Tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 032/JSS/VI/2013 Perihal Pengosongan Bangunan Menutup Tanah Miliknya” (salinan terlampr). Adapun dasar-dasar diajukan keberatan ini, sebagai berikut : 1. Bahwa pihak kami telah lama menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas ± 247,5 m2 sebagaimana surat persetujuan jual beli tanah usaha tanggal 12 November 1984 diketahui Kepala Desa Sukarami H.M. Senen dan Selaku Beziter Lebih 30 Tahun tanpa sanggahan (salinan surat tanah dan gambar situasi tanah terlampir). Tanah dimaksud terletak di Jln. Kolonel H. Barlian Km.9 Rt : 032 Rw : 011 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Secara fakta tidak menutup jalan keluar masuk tanah milk PT. J. Surya Sakti Medan.

2. Bahwa sebelumnya perlu dipertanyakan tentang status alas hak kepemilikan tanah PT. J. Surya Sakti Medan yang terletak di Jln. Kolonel H. Barlian Palembang dimaksud, sepengetahuan kami status tanah tersebut hak milik sedangkan apabila Badan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana PT. J. Surya Sakti Medan haruslah Status Kepemilikannya terhadap tanah haruslah berupa Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) sebagaimana dalam Pasal 30 Jo Pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dan setiap hak atas tanah mempunyai pungsi sosial sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, oleh karenannya tidak beralasan hukum PT. J. Surya Sakti Medan dalam haknya memamfaatkan tanah miliknya untuk mengusir pihak kami dalam memanfaatkan tanah milik kami, karena hak atas tanah mempunyai pungsi sosial.

3. Bahwa bidang tanah milik pihak kami telah lama lebih 30 tahun memberi tumpangan dan bantuan untuk berusaha kepada pihak saudara Darmawan dan keluarga di dalam bidang tanah milik pihak kami tersebut dengan membuat Usaha Warung Manisan, Tampal Ban dan Steam Sepeda Motor tanpa pembayaran sewa atau imbalan lainnya, hal ini kami beri tumpangan dan bantuan berusaha kepada saudara Darmawan dan keluarga mengingat dengan usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.

4. Bahwa secara hukum kepemilikan tanah pihak kami dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan warga negara Republik Indonesia berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak Pasal 40 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan selanjutnya pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Menyatakan :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia” Oleh karenanya tidak cukup dasar hukum bagi PT. J. Surya Sakti Medan untuk minta pembongkaran bangunan usaha dan tempat tinggal milik pihak kami berada dalam tanah milik kami tersebut. Mohon pemerintah kota palembang menolak permintaan PT. J. Surya Sakti Medan tersebut.

5. Bahwa pihak Saudara Mary Pardede Selaku Direktur Utama PT. J. surya Sakti Medan dalam suratnya tanggal 12 Juni 2013 Nomor : 032/JSS/VI/2013 meminta pengosongan bangunan di sebelah barat tanah miliknya dengan alasan menutup tanahnya dan menganggap pihak kami tidak punya hak mengusahakan tanah milik pihak kami tersebut karena dianggap berada dalam daerah milik jalan dan jalur hijau. Hal ini kami tanggapi tanah milik kami tidaklah menutup tanah milik PT. J. Surya Sakti Medan untuk diusahakannya, sebagai fakta hukum tanahnya jelas ada jalan keluar masuk di sebelah utara tanahnya sepanjang 100 m dan disisi sebelah barat tanahnya disamping tanah milik kami dan saudara Berori lebih 70 m terbuka lebar untuk keluar masuk tanah miliknya.

6. Bahwa apabila tanah milik PT. J. Surya Sakti Medan akan diusahakan menjadi usaha yang megah dengan gedung yang megah dan mewah, menurut hemat kami tidaklah perlu menggusur pihak lain yang berusaha secara halal dan benar, di Kota Palembang ini masyarakatnya tidaklah kejam ataupun keji menindas pihak lain untuk berusaha, banyak contoh hal yang sama tetapi sesama masyarakat kota palembang toleransi dengan pihak lain dalam berusaha, antara lain yaitu: 1. Hotel Sukarami di Jln. Kolonel H. Barlian Km.7 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, tidak menggusur atau minta pengosongan warga masyarakat berusaha dan bertempat tinggal di depan hotel mewah tersebut, dan bangunan didepan hotel Sukarami sepengetahuan kami tidak mempunyai IMB dan Diduga berada di Marka Jalan serta jalur hijau, dan sepengetahuan kami pihak pemerintah kota palembang mentorerir keberadaan bangunan masyarakat tepat di depan Hotel Sukarami Indah dan hanya menyisakan ruang keluar masuk kendaraan ke Hotel tersebut saja. (photo hotel sukarami dan bangunan usaha warga terlampir).

2. Rumah Makan Palapa Permai di Jalan Kolonel H. Barlian Rt.032 Rw.011 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sepengetahuan kami bangunan ini merupakan bangunan lama berdiri tahun 1980 dan sepengetahuan kami tanpa IMB berada dalam jalur hijau serta berada dalam marka jalan, tetapi tidak ada warga masyarakat pemilik bangunan ruko dibelakangnya merasa terganggu dan minta pengosongan seperti pihak PT. J. Surya Sakti Medan tehadap kami. Dan sepengetahuan kami pihak pemerintah kota palembang mentolerir keberadaan bangunan rumah makan palapa permai tersebut. (photo rumah makan palapa permai terlampir).

3. Kantor CV. Graha Musi terletak di Jln. Letjen Harun Sohar Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, secara fakta kantor saya Kantor Hukum Law Firm M. WISNU OEMAR, SH dan tiga ruko milik warga lainnya tertutup oleh bangunan kantor CV. Graha Musi tersebut, akan tetapi pihak kami dan warga lainnya tidak merasa dirugikan dan meminta pengosongan bangunan kantor CV. Graha Musi tidak ada IMB peruntukan tanah bangunan kantor CV. Graha Musi untuk jalur hijau dan marka jalan, serta sepengetahuan kami pemerintah kota palembang mentolerir keberadaan bangunan kantor CV. Graha Musi tersebut. (photo bangunan kantor CV. Graha Musi terlampir).

4. Perumahan Asrama Arhanud TNI-AD di Jln. Kolonel H. Barlian Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Kota Palembang, secara fakta terlihat jelas Prumahan Asrama Arhanud TNI-AD ini tertutup oleh bangunan tempat usaha warga masyarakat, bangunan tempat usaha warga masyarakat tersebut tidak memiliki IMB berada dalam daerah marka jalan dan berada dalam wilayah jalur hijau. Akan tetapi pihak warga Perumahan Asrama Arhanud atau pihak TNI-AD tidak berkeberatan atau minta pengosongan keberadaan bangunan tempat usaha warga masyarakat dimaksud, dan sepengetahuan kami pemerintah kota palembang mentorerir keberadaan bangunan asrama arhanud tersebut. (photo bangunan tempat usaha warga masyarakat yang menutup asrama arhanud TNI-AD terlampir).

Dari 4 contoh kasus ini, sangat tidak layak pihak PT. J. Surya Sakti Medan minta pembongkaran bangunan usaha dan tempat tinggal milik pihak kami.

7. Bahwa dari sisi kemanusiaan perlu diketahui dalam bidang tanah milik pihak kami tersebut ada 3 (tiga) kepala keluarga berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal, dan disebelah tanah milik kami adalah tanah milik saudara Berori berupa usaha Bengkel Las dan ada 11 (sebelas) kepala keluarga berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal. Oleh karenannya mohon pemerintah kota palembang menolak permintaan pembongkaran bangunan oleh pihak PT. J. Surya Sakti Medan tersebut.

Atas dasar poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut diatas kami sangat mohon pemerintah kota palembang menerapkan AZAZ-AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, Dan menolak permintaan PT. J. Surya Sakti Medan untuk melakukan pembongkaran bangunan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Ahli Waris (Alm) H. M. Oemar Hasan, SH. M. WISNU OEMAR, SH. Tembusan : 1. Yth. Bapak H. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden RI. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum) 2. Yth. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

3. Yth. Ibu. Hj. Megawati Soekarno Puteri. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

4. Yth. Ketua DPR RI. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

5. Yth. Kapolri. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

6. Yth. Menteri Kementerian Dalam Negeri. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

7. Yth. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

8. Yth. Ketua Komnas HAM. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum).

9. Yth. Menteri Kementerian Penertiban Aparatur Negara RI. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum) 10. Yth. Bapak. H. Ahmad Yani, SH. MH. Komisi III DPR RI. Di Jakarta. (mohon pelindungan hukum) 11. Yth. Bapak. H. Alex Noerdin, SH. Gubernur Sumatera Selatan. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

12. Yth. Bapak. Ir. H. Rayendra. MBA. Tokoh Masyarakat Sumatera Selatan. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

13. Yth. Kapolda Sumatera Selatan. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

14. Yth. Bapak. H. Sunardi, SH. Ketua Ika Muba Sumatera Selatan. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

15. Yth. Ketua DPRD Kota Palembang. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

16. Yth. Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Palembang (Mohon dianggap sebagai sanggahan).

17. Yth. Bapak. Arkoni. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sumatera Selatan. Di Palembang. (mohon pelindungan hukum).

18. Arsip.

ProblemOleh“Bisnis” Haji Masduri dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kemenag sebagai penanggung jawab haji di Indonesia seharusnya melakukan tindakan preventif agar problem pengurangan ini tidak terjadi.

Itu dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terutama Kementerian Haji di sana, sehingga tidak terjadi hal-hal negatif seperti sekarang ini.

Masyarakat tentu tidak buta, jika selama ini haji sudah seperti bisnis. Ibadah yang dalam agama Islam sangat disakralkan, kini seolah menjadi ritus sosial yang kian tahun terus kehilangan makna spiritualnya. Bayangkan, setiap tahun calon jamaah haji terus bertambah, sementara kuota yang diterima oleh Kemenag RI relatif sama setiap tahunnya. Akibatnya, mereka ada yang sampai antri lebih dari 11 jamaah. Untuk menyelesaikan problem tersebut, Keterlambatan rehabilitasi Masjidil Haram tahun.

Kemenag RI akan berupaya melakukan diploberakibat pada berkurangnya kapasitas daya Problem ini kemudian sampai memunmasi dengan Pemerintah Arab Saudi, mengenai tampung tempat tawaf yang semula dapat meculkan usulan moratorium haji, tetapi itu kebijakan pengurangan kuota serta memohon nampung jamaah sebanyak 48.000 dalam satu juga menuai banyak protes karena dinilai dispensasi implementasi kebijakan tersebut bagi jam, sehingga hanya dapat menampung sebantidak efektif. Tentu, sekarang ini sudah Indonesia. yak 22.000 jamaah dalam satu jam. Pemerintah banyak sekali uang calon jamaah haji yang Para calon jamaah haji pun tentu tersenArab Saudi melakukan pengurangan kuota menumpuk di rekening Kemenag. Uang tak, terutama mereka yang memang dijadjamaah haji Indonesia 2013 sebesar 20% atau yang banyak itu terus akan berkembang walkan akan diberangkatkan tahun 2013. sejumlah 42.200 orang. Dengan demikian kuota biak sedemikian rupa, sedangkan dari Beragam protes dari masyarakat pun sempat Jamaah Haji Indonesia pada tahun 2013 akan Kemenag tidak ada transparansi yang bermunculan. Untuk mengantisipasi hal ini, menjadi 168.800 jamaah dari semula 211.000 jelas terhadap jamaah haji atas hasil bunga bank Penasihat/ Pelindung: Tanhar, pnit. Pemimpin Umum: Jhon Heri M.S.Sos, Pemimpin Perusahaan: Dra Farida Hanim Latif, Pemimpin tersebut. Ini bisa Redaksi/Penanggung Jawab Umum: Jhon Heri M.S.Sos. Wakil Pimpinan Redaksi/Redaktur Pelaksana/Sekertaris Redaksi: Satria, Kamemunculkan banyak kecurigaan bag Sirkulasi, Layout: Bambang W, Palembang: Satria, Heri, OKI: Tommy Maryandi, Ogan Ilir: Prabumulih: Ali Hanafiah, Muara Enim: dari calon jamaah Marsal Islam, PALI: Marwito, Lahat: Dafri, Fajri, Pagar Alam: Noprizal, Lekat, Didi Gumay, Empat Lawang: - Musirawas/ Lubuk/Linggau: haji dan masyarakat Iman Santoso, Noviansyah, OKU/OKU Timur/OKUS: Edi Nurbudi (Kabiro), Edwin Cadafi M, Repiansyah, Banyuasin: Nachung TJ, Musi secara umum.

Banyuasin: Charles (Kabiro), Tarif Iklan: Sosial Rp 3000/mmk, Iklan Pendidikan: Rp 4.000/mmk, Iklan Umum: 6.000/mmk, Iklan Kavling BW Apalagi, selama Rp 190.000/kavling, Iklan Kavling FC Rp 300.000/Kavling, Display Iklan Sosial Rp 4500/mmk, Iklan Lowongan Kerja, Rp 4500/mmk, Iklan Penini sudah ada kasus didikan Rp 6000/mmk, Iklan Umum BW Rp 10.000/mmk, Iklan Umum FC 35.000/mmk, Iklan Umum FC Belakang Rp 25.000/mmk, Umum FC korupsi penggeDalam Rp20.000/mmk, Iklan Baris Rp 3000/baris, Xpose halaman dalam Rp.8000/ halaman, halaman belakang 10 Juta Perhalaman*Harga lapan dana haji.

Bagaimanapun belum termasuk PPN 10 Persen. Alamat Redaksi: Jl. Supeno No 11 Palembang, Telp.0813-6763-6600-0821-7899-3388, Penerbit: CV. Doa kasus ini semakin Bersama. NPWP: 02.543.187.5306.000, SITU: No.A.000.8319-2006, Notaris: Syamsul Alam SH, AKTe NOTARIS No. 21/13-07-2006, mengurangi keperNomor Rekening Bank Sumsel: 140-305-4905, Nomor Rekening Bank Mandiri: 1130007490109, Nomor Rekening Bank Mandiri: cayaan masyarakat 1130007490216, Nomor Rekening BCA: 0212592500, Percetakan: Sumeks Intermedia (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan). terhadap institusi

Berita buruk tentang pengeloaan ibadah haji kembali mencuat ke permukaan. Dari penjelasan tertulis Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, berdasarkan surat Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi, 6 Juni 2013, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengurangi kuota haji tahun 2013 di seluruh dunia sebesar 20% dari kuota dasar sesuai kesepakatan negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) bagi seluruh negara pengirim jamaah haji tanpa kecuali. Pengurangan kuota jamaah haji ini diakibatkan keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram dan demi menjamin keselamatan jamaah haji.

Menag mengimbau kepada calon jamaah haji yang telah melunasi dan mendapatkan porsi haji tahun 2013 yang berjumlah 180.000 jamaah, untuk bersabar menunggu kebijakan Kemenag setelah pembahasan dengan pihak Pemerintah Arab Saudi. Kepada calon jamaah haji yang kemungkinan akan terkena dampak dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait pengurangan kuota ini, Kemenag menjamin akan kepastian mendapatkan alokasi kuota keberangkatannya tahun 2014, dan kepada mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan BPIH apabila terjadi selisih lebih pada tahun 2014.

Imbauan yang dilakukan Menag itu, sulit mendapatkan respon positif dari masyarakat, sebab mereka selama ini sudah melunasi dan mengikuti semua prosedur yang mesti mereka lakukan agar bisa diberangkatkan tahun ini.

Haji bagi sebagian masyarakat Islam bukan semata persoalan keyakinan teologis. Bagi kelompok masyarakat tertentu, haji menjadi status sosial yang akan meningkatkan derajatnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pengurangan kouta ini akan memunculkan gejolak protes keras dari masyarakat.

Terlepas problem pengurangan ini muncul

yang mengurusi persoalan keagamaan di Indonesia. Selain itu, kita tentu masih ingat pada hasil penelitian KPK tahun 2011 lalu bahwa dari 22 instansi pusat yang disurvei oleh KPK, Kemenag menempati peringkat pertama sebagai instansi paling korup.

Fakta tersebut tentu membuat kita semua sangat miris. Karena, Kemenag yang seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi instansi lain dalam melakukan perbuatan baik, justru terindikasi lebih korup dibandingkan lainnya.

Sebab itu, Kemenag mestinya menjadikan pengelolaan ibadah haji sebagai bagian dari laku spiritual yang harus mengedepankan nilai-nilai ilihayah dalam pengelolaannya.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yang terkesan ada banyak manipulasi dan seperti bisnis yang diperjualbelikan. Apalagi, benarbenar ada fakta penggelapan dana ibadah haji. Haji adalah rukun Islam yang disakralkan, jangan kemudian karena diurusi negara, haji menjadi bias makna, sehingga haji yang awalnya adalah laku spiritual, kini menjadi laku sosial yang dibisniskan.

Yang mendesak dilakukan, diplomasi yang direncanakan oleh Kemenag harus menghasilkan keputusan yang menguntungkan terhadap calon jamaah haji yang memang direncanakan diberangkatkan tahun ini. Artinya, apa yang disampakan oleh Menag Suryadharma Ali itu bukan sekedar pencitraan belaka untuk menenangkan hati para jamaah haji yang rencanakannya diberangkatkan tahun ini, tetapi harus menghasilkan keputusan yang membolehkan mereka benarbenar berangkat tahun ini. Dengan demikian, impian mereka untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang terakhir bisa terealisasi dengan baik, dan mereka bisa meningkatkan laku spiritualnya, serta memiliki dampak sosial yang tinggi sebagai bukti mabrunya haji yang mereka lakukan. Semoga! *** Penulis adalah peneliti di Jurusan Teologi dan Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

jembaran Informasi

P

eristiwa

SELASA, 25 JUNI 2013

3

PD BMG OKU Diresmikan Bupati

Perusahaan Daerah Baturaja Gemilang (BMG) diresmikan pada tanggal 20 Juni 2013 oleh Bupati OKU Drs. Yulius Nawawi didampingi pengawas PD BMG OKU H Marwan Sobrie ST Msi dan Direktur Utama PD BMG OKU Yulian Panani. Usaha perbengkelan ini untuk kendaraan Dinas dan Umum dikelola Pemerintah Daerah.

Dalam pidatonya, Bupati OKU meminta usaha perbengkelan dikelola secara profesional melalui prinsip ekonomi perusahaan yang sehat, pengelolaan perusahaan baik, memiliki perencanaan yang terarah dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan kemajuan pengembangan daerah dan meningkatkan pelayanan usaha perbengkelan yang dikelola PD BMG. Juga menjadi dasar pemerintah dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja direksi oleh karena itu, jalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk kemajuan PD BMG itu sendiri, ujar Yulius.

Yulian Panani, Direktur PD BMG OKU dalam sambutannya sistem kerjasama PD BMG dengan PT Sriwijaya Motor Palembang yakni, 70 persen keuntungan untuk pihak ketiga, sementara 30 persen untuk BMG, perhitungan bagi hasil dengan pihak ketiga dilakukan setiap bulannya, ungkapnya.

Selain usaha perbengkelan, PD BMG berencana membuka jasa di bidang lainnya, seperti perkebunan pertanian dan jasa angkutan . Hal ini dilakukan agar PD BMG mendapat pemasukan yang lebih besar hasilnya.* Adv/Edy.

4

SELASA, 25 JUNI 2013

E ntertain

jembaran Informasi

n Venna Melinda

Sidang Cerai Ditunda Lagi, Siapkan Saksi Ahli Jakarta - Venna Melinda agaknya harus lebih bersabar untuk bisa resmi cerai dengan Ivan Fadhilla.

Sidang memang terus digelar seminggu sekali. Namun, dari minggu ke minggu hasilnya tak cukup menggembirakan.

Seperti yang terjadi pada sidang hari ini.

Tak menghasilkan kemajuan yang signifikan, sidang pun kemudian ditunda Senin (1/7/2013) depan. Namun, ternyata pihak Venna sendiri yang meminta pengadilan menunda sidang. Kenapa?

“Iya, kita meminta ditunda sidang minggu depan,” ujar pengacara Venna, Kemala Dewi saat ditemui di Pengadilan Agama, Jakarta Selatan.

Namun, Dewi enggan menjelaskan alasan kliennya meminta penundaan atas sidang yang beragendakan pemaparan saksi hari ini. Yang jelas, Dewi

bersama timnya sedang menyiapkan saksi khusus untuk mempercepat proses perceraian.

“Ada saksi ahli. Tapi tunggu aja tanggal mainnya. Maaf saya nggak bisa ngomong banyak dulu,” kilah Dewi.

Dalam persidangan yang bergulir selama ini, berbagai masalah terungkap.

Selain soal anak-anak yang enggan bertemu dengan Venna, keduanya juga diributkan soal harta dalam bentuk mobil Jaguar. Ada juga kabar tentang adanya orang ketiga dalam rumah tangga mereka. (detikhot.com)

Dewi Persik Berhenti Bergoyang di Bulan Puasa

Ibunda Marah Jennifer Lopez Kerap Tampil Terlalu Seksi Los Angeles - Selama ini Jennifer Lopez selalu terlihat seksi dalam setiap penampilannya. Hal tersebut kemudian memancing respon sang ibu yang mengaku merasa kecewa melihat penampilan Jennifer seperti itu.

Menurut seorang sumber, ibunda pelantun ‘If You had My Love’ tersebut, Guadalupe Lopez, terkejut dengan penampilan berani Jennifer di beberapa acara.

“Ia sangat malu melihat Jennifer tampil seksi dan minim sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya di depan kamera,” ujar sumber tersebut saat seperti dilansir Showbizspy, Senin (24/6/2013).

Ibu Jennifer diketahui adalah seorang penganut Katolik yang taat.

Sumber itu menambahkan, melihat gaya sang putri seperti itu di atas panggung, ia pun marah. Menurutnya, seorang perempuan harus bisa menjaga perilaku dan tubuhnya agar tak menjadi konsumsi umum.

“Ibu Jennifer adalah orang yang sangat tradisional, ia seorang Katolik yang taat dan percaya kalau tubuh perempuan hanya boleh dipersembahkan bagi suaminya saja,” papar sumber itu. (detikhot.com)

Jakarta - Menjelang bulan Ramadan, banyak artis yang menyiapkan diri dengan mengubah ataupun menyesuaikan penampilan mereka di atas panggung.

Salah satunya adalah pedangdut Dewi Persik. Pedangdut dan mantan istri Saipul Jamil tersebut mengaku akan berhenti sementara tampil dengan goyangan kala didapuk tampil di bulan puasa.

“Dewi Persik harus menempatkan diri. Kalau Ramadan mana a d a g o y a n g - g o y a n g D e w i P e rsik,” ujarnya saat ditemui usai mengisi acara di Pelataran Keong

M a s , T M I I , J a k a r t a Ti m u r, S e n i n (24/6).

Bagi bintang film ‘Ku Tunggu Jandamu’ ini, Ramadan menjadi momen di mana dirinya bisa memperbaiki diri dari sisi spiritual. Ia pun menuturkan tak ingin berpenampilan berlebihan seperti biasanya.

Bulan puasa dijadikan Dewi sebagai wadah beribadah agar dirinya bisa lebih baik lagi.

“Setiap manusia pasti kepengen jadi lebih baik lagi. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Semuanya serba tiba-tiba.

Saya hanya ingin menjadi lebih baik lagi,” tukasnya. (detikhot.com)

‘Stroke Robby Tumewu Kali ini Lebih Parah’ Jakarta - Aktor dan desainer Robby Tumewu kembali masuk rumah sakit karena terserang stroke untuk kedua kalinya. Menurut keluarga, stroke yang diderita Robby kali ini memang lebih parah dari stroke pertama. Hal itu diungkapkan oleh kerabat Robby, Hengky Tandayu saat berbincang via ponselnya, Minggu (23/6) malam.

“Dibandingkan dulu, kondisinya lebih parah. Karena pendarahan yang sudah menyebar ke bagian otak kanan, sebelumnya otak kiri,” terang Hengky. Kini Robby masih belum sadarkan diri sejak Kamis (20/6) lalu.

Namun bintang film ‘Madame X’ itu sudah dua kali menjalani operasi.

“Operasi di tenggorokan untuk menghilangkan klem atau lendir, supaya napasnya bisa lebih lancar,” sambungnya.“Sekitar satu minggu sebelum masuk RS sempat operasi pendarahan di otak kanan. Operasi itu untuk mengeluarkan cairan berlebihan di bagian otak,” papar Hengky lagi.

Robby hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sebelum serangan stroke kedua ini, ia juga pernah mengalami stroke pertama pada Oktober 2010 lalu. (detikhot.com)

p eristiwa

jembaran Informasi

SELASA, 25 JUNI 2013

5

Proyek Rehab Masjid Belum Setahun Sudah Rusak n Telan Dana Rp 2 Miliar

MUARA ENIM, JI - Kondisi konblok proyek rehab dan penambahan sarana penunjang Masjid Agung Kabupaten Muara enim, rusak parah. Padahal proyek yang bernilai sekitar Rp 2 miliar belum genap setahun, Minggu (16/6).

Dari informasi yang dihimpun dilapangan, proyek tersebut menggunakan APBD Muara enim tahun 2012, senilai hampir Rp 2 miliar. Beberapa waktu sebelumnya pernah rusak dan diperbaiki pemborongnya. Namun rusak kembali tetapi belum juga kunjung di perbaiki padahal masih dalam tahap masa pemeliharaan.

Menurut Ketua LSM Pusat Kajian Pemberdayaan Dan Pembangunan Muara enim (PKPMP2) Muara enim Hendri Erika SH, pihaknya sebagai masyarakat Muara enim, benar-benar prihatin dengan kondisi proyek tersebut yang telah menelan dana miliaran rupiah dari APBD Muara enim tetapi sudah rusak. Dan yang mirisnya lagi, proyek tersebut hanya berjarak sekitar 50 meter dari Kantor PU Cipta Karya Muara enim dan Kantor Bupati Muara enim.

“Ditengah kota saja berani dan cuek, apalagi jauh dari kota Muara enim. Dianggapnya masyarakat Muara enim ini tidur semua tidak peduli lagi.

Apalagi kantor penegak hukum

tepat berada didepannya,” tegas Hendri.

Ketika dikonfirmasi ke mantan pengawas proyek tersebut Ir Ibnu Sani, tidak menampik jika proyek tersebut kondisi konbloknya rusak.

Penyebabnya karena beberapa waktu yang lalu beberapa mobil angkutan batubara parkir, karena bebannya berat sehingga konbloknya rusak. Sebelumnya juga sudah pernah dan telah diperbaiki.

Kedepan untuk keluar masuk lokasi parkir tersebut akan di pasang portal sehingga hanya kendaraan jenis minibus saja yang bisa masuk. Proyek tersebut didua tempat yakni dihalaman parkir Pemkab Muara enim dan halaman parkir Masjid Agung Muara enim.

“Kita sudah perintahkan pemborongnya untuk memperbaikinya, dan mereka koorporatif akan memperbaikinya, sebab memang masih dalam tahap pemeliharaan,” Ungkap Ibnu yang telah pindah tugas ke Sekretariat Pemkab Muara enim. *Msa

Pengantin Baru Tertangkap Jual Shabu

Kurir shabu

MUARA ENIM, JI-Pengantin baru, Budi Mailan Jaya (26) warga Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, tertangkap tangan ketika akan bertransaksi shabu-shabu sebanyak satu Jie senilai Rp 1,6 juta, di Bantaian, Ujan Mas, Muara Enim, Kamis (20/6) sekitar pukul 18.00 Wib. Dari informasi dilapangan, terungkapnya kasus tersebut, bermula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat jika pelaku sering menjual barangbarang terlarang jenis narkoba ( Shabu). Atas laporan tersebut lalu salah seorang petugas polisi menyamar berpura-pura menjadi salah satu karyawan mini market terkenal. Dan untuk membuat pelaku yakin petugas tersebut menggunakan seragam sehingga ketika petugas memesan Shabu, pelaku tidak curiga. Setelah lokasi dan harga di sepakati, pelakupun mengantarkan barang tersebut di daerah Bantaian.

Ketika barang sudah diterima dan uang telah diserahkan, petugas langsung membekuknya dengan sigap.

Melihat petugas yang menyamar, akhirnya pelaku pasrah

dan tidak bisa mengelak lagi.

“Saya kira dia (polisi, red) itu, benar-benar karyawan minimarket, sebab ia pakai seragamnya,” ujar tersangka yang mengaku baru sekitar 1,5 bulan menjadi pengantin baru yang kedua kalinya.

Menurut Budi yang sehariharinya sebagai buruh kelapa Sawit, bahwa ia baru sekitar dua bulan menjadi kurir Shabu.

Dan dari setiap penjualan ia hanya mengambil fee sebesar Rp 100 ribu. Ketika ditanya asal Shabu tersebut, Budi, mengaku dari temannya yang saat ini telah melarikan diri entah kemana.

“Saya terpaksa jual Shabu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya Ketika dikonfirmasi ke Kapolres Muaraenim AKBP Muhamad Aris melalui Kasat Narkoba Iptu Tony Priyanto didampingi Kanit Narkoba Aiptu Damanik, membenarkan adanya penangkapan tersebut berdasarkan dari informasi masyarakat. Saat ini, tersangka bersama barang bukti shabu satu jie telah di periksa dan diamankan di Polres Muara enim.

Ungkapnya. *Msa

Konblok rusak

Remaja Pengangguran Garap Tiga ABG MUARA ENIM, JI – Malang nian nasib tiga anak baru gede (abg) Ik (14) warga Desa Betung Barat Kecamatan Abab Kabupaten PALI, Mi (14) warga Desa Betung Selatan Kecamatan Abab, keduanya masih duduk dibangku kelas III SMP di Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir PALI, dan Fi (14) warga yang sama tetapi telah putus sekolah diduga diperkosa oleh pelaku, Fr (22) warga Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab yang masig buron.

Laporan orang tua IK, dan Mi telah terima oleh anggota piket SPK Polres Muara Enim, Senin (17/6), sedangkan satu korban lagi, Fi belum melapor ke Polres Muara Enim. Kedua orang tua korban, Ik saat melapor, Ahmad Jais, begitu juga dengan orang tua korban Mi Johandre..

Dari pengakuan,orang tua Mi yang diwawacarai di ruang piket SPK Polres Muara Enim, kejadian tersebut berlangsung pada, Minggu siang pertengahan bulan Januari silam di salah satu rumah temannya, Ris di Desa Betung. Korban tidak menyangka, kalau di rumah tersebut dia bertemu dengan pelaku yang baru dikenalnya tersebut atas pengakuan anaknya.

Dirumah tersebut, korban diancam pelaku dengan pisau yang menempel di lehernya, lalu pelaku kata Mi, mengeluarkan nada ancaman akan membunuhnya jika tidak melayani untuk melakukan hubungan layaknya suami istri.

Lalu, pelaku cerita Mi, menyetubuhinya layaknya suamui istri. Selama berapa hari pasca kejadian tersebut, dia merasakan di bagian sensitifnya mengalami rasa perih. Bahkan selama berapa bulan terakhir dia memendam aib yang dialaminya tersebut. Hingga akhirnya dia menceritakan kepada orang tuanya.

Hebatnya lagi, selain korban masih ada dua korban lainnya yang masih berusia belasan tahun yang menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan pelaku, yakni, Ik dan Fi warga kecamatan Abab Kabupaten PALI.

Sementara itu, Kapolres M Aris, Kasat Reskrim AKP John Luis Letedara melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Polres Muara Enim Aiptu Rusdi Yahya, SH membenarkan telah menerima laporan korban dugaan pemerkosaan atas korbannya, Mi dan Ik, sedangkan satu korban lagi Fi belum melapor ke Polres Muara Enim.

Salah satu korban Mi kata Rusdi, diduga pelaku sebelum memerkosa korbannya terlebih dahulu mengancam dengan senjata tajam jenis pisau yang ditempelkan ke leher korban.

Sedangkan, korban Ik, diduga telah dua kali digauli oleh pelaku.

“Korban Ik, dua kali digauli pelaku, pertama, bulan Maret, kedua bulan April. Kalau korban Mi, satu kali, pada bulan Januari lalu,”terang Rusdi Dikatakan Rusdi, untuk korban Ik, pertama kali diperkosa pelaku, saat berada dikediaman temannya, Mika warga Desa Betung Kecamatan Abab, 31 Maret, sedangkan yang kedua, 1 April lalu.

“Untuk kejadian pertama, korban Ik, sempat dipukul di pahanya hingga pingsan, se-

dangkan kejadian kedua, dilakukan pelaku di kediamannya sendiri,”jelas Rusdi.

Masih menurut Rusdi, dari keterangan Ik, bahwa pelaku Fr bersedia untuk bertanggung jawab namun, orang tuanya meminta uang sebanyak 10 juta untuk persiapan pesta, beserta mie 100 kotak, dan emas 1 suku.

Hanya saja, permintaan tersebut tidak bisa disanggupi orang tua pelaku. Bahkan, pelaku sempat mengajak Ik untuk kawin lari.

“Atas kejadian ini, kita mengenakan pasal UU Perlindungan anak,”ungkap Rusdi. *Msa

6

SELASA, 25 JUNI 2013

s umsel

jembaran Informasi

Massa Masih Duduki KPUD Mura

MUSI RAWAS, JI - Unjukrasa hari ketiga oleh simpatisan dan caleg partai Golkar versi Lily Martiani Maddari dengan menduduki kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tetap berlanjut.

Pasalnya kemarin janji mediasi yang digelar Komisioner KPUD Mura kepada caleg tidak terpenuhi.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Partai Golkar versi Lily Martiani Maddari, Hasran Akwan mengatakan, ketidakhadiran para komisioner mengindikasikan tidak berani dan salah. Sehingga tidak berani menjelaskan berkas caleg yang ditolak.

“Jangan beri penjelasan atau aturan yang ada kepada kami. Karena kami seluruh tahu aturan tersebut. Datang menemui pengunjuk rasa tidak berani dan pengecut,” tegas Hasran, kemarin.

Menurutnya, KPUD tidak berani menjelaskan takut kebobrokannya terbuka. Tunjukan yang benar mana verifikasi sesuai aturan KPUD yang ada. Sehingga, pihaknya tetap bertahan sampai komisioner memberikan penjelasan.

“Kami minta KPUD jelaskan dan tunjukkan mana yang benar dan sesuai aturan. Sebab, semua mekanisme yang ada baik dari kepartaian dan KPUD sudah dipenuhi. Tetapi nama caleg tersebut tidak keluar dan menerima berkas caleg versi ketua DPD Golkar lain,” kata dia.

Selain itu, KPUD harus paham bahwa masalah internal partai bukan menjadi kewenan-

gan dan tidak melibatkan caleg yang ada. Sehingga, jangan mengorbankan kepentingan orang banyak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Partai Golkar Kabupaten Mura versi Lily Martiani Maddari menegaskan, pihaknya tidak ingin intervensi KPUD masalah DCS caleg yang ada.

Tetapi meminta penjelasan mekanisme apa yang dilakukan KPUD menentukan caleg Partai Golkar versi Lily Martiani Maddari.

Bakri menambahkan, pihaknya melakukan unjukrasa secara damai dan tertib. Selama komisioner bisa memberikan penjelasan yang benar. Sehingga, pengunjuk rasa paham dan mengerti dengan aturan yang ada. Jangan sampai dibiarkan seperti ini.

Pantauan dilapangan massa caleg DPD Partai Gtolkar versi Ketua DPD Lily Martiani Maddari masih bertahan di Kantor KPUD Mura. Untuk menghibur diri massa menyanyi di atas tenda yang dilengkapi dengan orgen tunggal.

Hingga pukul 16.00 Wib tidak ada satu orangpun Komisioner KPUD menemui pengunjuk rasa. *man/nov

Angin Puting Beliung Porak Porandakan Dua Kecamatan

MUARA ENIM, JI - Angin puting beliung mengamuk di dua Kecamatan Rambang Dangku dan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, sedikitynya 56 rumah warga di Desa Baturaja Kecamatan Rambang Dangku porak poranda dihantam angin puting beliung, dengan rincian, 2 rumah roboh, 2 rumah rusak berat, dan 52 rumah rusak ringan.Tak hanya itu saja, atap SDN 5 dan masjid ikut rusak, kemudian 2 buah tiang listrik berikut satu unit trapo milik PLN turut roboh,Sabtu (15/6) sekitar pukul 23.00 WIB. Sementara angin putting beliung juga mengamuk di Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, rumah warga yang kerusakan sangat parah adalah milik Reno, sedangkan warga lainnya hanya rusak ringan didominasi rusak atap atau genteng.

Camat Rambang Dangku Arlan Devil yang dikonfirmasi via ponselnya,Minggu (16/6) sekitar pukul 15.05 WIB. Dikatakan Camat, pasca terjadinya angin puting beliung tersebut, desa Baturaja gelap gulita, dikarenakan jaringan listrik terputus hal ini disebabkan, dua tiang listrik dan 1 unit trapo roboh. Atas kejadian ini kata Arlan, pihaknya telah menyampaikan kepada pimpinan, termasuk kepada pihak PLN agar segera memperbaiki intalasi listrik yang rusak.

DIakuinya, kalau jaringan listrik belum diperbaiki maka tidak ada penerangan di Desa Baturaja.

Mengenai gedung SDN 5 yang ikut terkena angin puting beliung lanjut Arlan, kerusakan hanya kategori ringan, sebab hanya rusak ada atap gedung sekolah saja. Artinya, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tidak akan berpengaruh.

Dari data yang diperolehnya di lapangan, Arlan menyebutkan, dari 56 rumah yang rusak, 2 rumah warga yang roboh, yakni, Edi Hermanto dan Sisyadi.

Kemudian, 2 rumah warga rusak berat atas nama, Fadli dan Sumadi, sedangkan 52 rumah lagi kategori rusak ringan. “Rumah yang roboh rata dengan tanah milik Edi Hermanto, sedangkan rumah Sisyadi roboh juga tapi tidak rata dengan tanah, sedangkan rumah yang rusak ringan, hanya sebatas kerusakan atap seng maupun genteng saja yang jumlahnya 52 rumah,”urai Arlan.

Sebelum terjadinya, angin puting beliung, cuaca saat itu hujan yang disambut angin kencang, kendati hanya hitungan menit saja kata Arlan, tapi puluhan rumah terkena dampaknya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun nilai kerugian belum dapat dipastikan berapa masih dalam inventarisir.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim M Teguh Jaya membenarkan di desa Baturaja dan Desa Tanah Abang Selatan telah terjadi bencana angin puting beliung, pihaknya segera akan turun ke lokasi guna menginventarisir kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum lainnya.

Dari data yang diterima, terdapat rumah warga yang hancur, lalu rusak berat dan rusak ringan, termasuk juga ada sekolah dan masjid yang rusak meski hanya kategori rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

“Kita akan turun ke lapangan, langsung membawa bantuan berupa sembako, pakaian dan lain lain untuk diberikan pada warga yang terkena akibat bencana angin putting beliung,”ungkapnya. *msa

KPU Diduduki massa

Kontingen Pospenas Sumsel Siap Bertarung di Gorontalo PALEMBANG, JI-Sebanyak 271 anggota Pospenas Sumsel yang terdiri dari 114 atlet, 35 pelatih, 21 manajer, 35 panitia, dan 55 seniman serta 11 teknisi siap berlaga dalam Pekan Olahraga Pondok Pesantren (Pospenas) ke-6 yang akan digelar di Gorontalo. Pada Pospenas kali ini, ada 10 cabang olah raga dan 11 cabang seni yang akan digelar.

Demikian diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin yang diwakili oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Ahmad Najib saat memberikan sambutan pada Pengukuhan dan Pelepasan Kontingen Pospenas VI Sumsel di Wisma Atlet Jakabaring Sport City Palembang, Kamis malam (20/6).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Saidina Ali, Kepala Kementrian Agama Provinsi Sumsel Drs. H Najib Khaitami, dan Ketua Forum Ponpes Sumsel KH. Hendra Zainuddin.

Lebih lanjut Gubernur berpesan agar para peserta memanfaatkan waktu, fisik, dan mental, serta menaati, mematuhi instruksi yang diberikan oleh pelatih dan tak lupa memastikan semua peralatan yang digunakan dalam keadaan baik sehingga bisa mencegah resiko terkena cedera saat berlaga.

Pada Pospenas V kontingen Sumsel berhasil meraih posisi

Kontingen Ponpenas

3, karenanya diharapkan pada Pospenas ke-6 yang diadakan di Gorontalo ini, tetap dapat mempertahankan posisi 5 besar.

Sementara itu Saidina Ali berharap agar kontingen Pospenas Sumsel setelah pulang dari Gorontalo, dapat membawa prestasi yang membanggakan bagi Sumatera Selatan.

Sedangkan Hendra Zainudin selaku Ketua Forum Ponpes Sumsel, Kontingen Sumsel tersebut nantinya akan mengikuti pembukaan pada tanggal 24 Juni, pertandingan berakhir 30

Juni. Ditargetkan 31 Juni pulang ke Palembang. ‘’Dan Kontingen Sumsel siap mencapai target lebih dari hasil yang diraih di Pospenas yang lalu,’’ tegasnya.

Pospenas yang diadakan di Provinsi Gorontalo ini mengangkat tema “Merajut Persaudaraan, Berprestasi, dan Berdaya Saing”. Mereka yang berlaga di sana berasal dari 33 provinsi di Indonesia yang rencananya dibuka langsung oleh Menkokesra Agung Laksono dan juga dihadiri oleh Menteri Agama Suryadharma Ali yang

akan memberikan sambutan pembukaan dan Gubernur Gorontalo yang akan memberikan sambutan selamat datang.

Event tiga tahunan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembinaan dan pengembangan potensi para santri pondok pesantren di Indonesia. Selain itu, penyelenggaraan Pospenas bertujuan untuk meningkatkan budaya berolahraga dan seni bernuansa islami dalam rangka membina khasanah olahraga dan seni budaya bangsa.*Ril

Rumah Polisi Dibobol Maling MUARA ENIM, JI---Maling benar-benar tidak pandang bulu.

Terbukti rumah salah seorang anggota Polres Muara enim Muhamad Umrah (33) warga Jalan Pelawaran, Kelurahan Pasar I, Muara enim, Rabu (19/6).

Dari informasi yang dihimpun dilapangan dan LP/B401/VI/2013/SUMSEL RES MUARAENIM, tertanggal 18 Juni, bahwa kejadian tersebut terjadi Senin (17/6) sekitar pukul 04.30.Wib.

n Pecahkan Kaca

Saat itu, korban bersama istri dan anaknya sedang tertidur lelap di kamar masing-masing.

Lalu korban terbangun dari tidurnya dan mencari HP miliknya karena ia tidak mendengar suara alarm yang biasanya selalu berbunyi. Kemudian ia melihat kamar anaknya sudah berantakan seperti bekas di acak-acak maling.

Karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, korbanpun membangunkan istri dan

anaknya untuk bersama-sama memeriksa seluruh pintu dan jendela sebab belum diterali. Dan ketika diperiksa ternyata sebuah jendela kaca pecah, yang diduga dilakukan oleh pencuri untuk masuk ke dalam.

Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan HP Nokia 5220 warna hitam, HP Black Berry Gemini Hitam, HP Samsung, laptop Toshiba warna hitam, kamera digital merk Yasuka dan uang Rp 750 ribu. Atas kehilan-

gan tersebut korban melapor ke Polres Muara enim.

Ket i ka di konf i r m asi ke Kapol r es Muar aeni m AKBP Muhamad Aris melalui Kasatreskrim AKP Jhon L oi s L et edar a di dam pingi Kasubag Humas Aiptu Yarmi, membenarkan adanya laporan tersebut, dan saat ini, pihaknya sedang melakukan pengumpulan data dan memeriksa saksi-saksi. *Msa

SELASA, 25 JUNI 2013

s umsel

jembaran Informasi

7

Delapan Fraksi Dprd Sumsel Sampaikan Pandangan Umum Raperda

PALEMBANG,JI-Delapan Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumsel menyampaikan pemandangan umum terhadap penyampaiaan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012, yang telah disampaikan oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin pada Rapat Paripurna DPRD Prov Sumsel XXXVIII tanggal 15 Juni 2013 lalu.

Penyampaian pemandangan fraksi tersebut dilaksanakan, Senin (24/6), pada rapat Paripurna XXXVIII DPRD Provinsi Sumsel pada pembicaraan tingkat pertama lanjutan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel. Delapan fraksi partai tersebut adalah, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Kebangkitan Reformasi.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel H Ahmad Jauhari MM ini dihadiri langsung Gubernur Sumsel H Alex Noerdin didampingi Sekda, para Staf Ahli, para Asisten, Kaban/Kadis/Karo/Kakan di lingkungan Pemprov Sumsel.

Usai penyampaian, lalu pemandangan umum tersebut diserahkan kepada Gubernur Sumsel H Alex Noerdin untuk ditanggapi.

Ahmad Jauhari mengatakan, setelah disampaikannya penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 Gubernur H Alex Noerdin pada 15 Juni yang lalu, maka dilanjutkan dengan penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan tanggapan, pokokpokok pikiran, imbauan, dan pertanyaan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi

tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012.

Ahmad Jauhari menambahkan, penyampaian tanggapan Fraksi-fraksi tersebut sangat penting dalam rangka menciptakan kesamaan pandangan dan pendapat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembanggunan.

“Khususnya dalam hal penggunaan anggaran,’ tegasnya.

Pemandangan umum dari FraksiFraksi tersebut memuat hasil evaluasi atau pengamatan yang merupakan hasil fungsi kontrol DPRD Prov Sumsel sekaligus sumbang saran pemikiran fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumsel.

Sementara Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, pemandangan umum dengan berbagai pemikiran tersebut akan menjadi masukan positif bagi Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengevaluasi berbagai program pemerintah yang telah dilaksanakan serta dapat dijadikan masukan pula dalam rangka penyelenggaraan program pembanggunan Provinsi Sumsel ke depan.

Usai diterimanya pemandangan umum dari delapan fraksi, maka selanjutnya akan digelar rapat kembali pada tanggal 28 Juni mendatang dengan agenda jawaban dari Pemerintah Provinsi Sumsel atas pemandangan umum para fraksi tersebut.*Ril

Mahasiswa Vs Polisi Nyaris Ricuh MUSI RAWAS,JI - Aksi unjukrasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih berlanjut. Di Kabupaten Mura, aksi unjukrasa yang dilakukan puluhan mahasiswa STIE-STMIK Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Mura nyaris bentrok dengan polisi.

Aksi yang awalnya berjalan tertib didepan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), nyaris ricuh sebab tidak ada satupun anggota dewan yang menemui pengunjukrasa.

Bahkan pengunjukrasa berusaha merangsek masuk ke kantor DPRD namun ditahan puluhan petugas polisi hingga terjadi adu mulut.

Keteganganpun tak terelakan, lantaran Kasat Intel Polres Kota Lubuklinggau, AKP Hari Artika ingin berbicara dengan pengunjuk rasa terkait izin aksi unjukrasa yang harusnya diberikan tiga hari sebelum aksi dilakukan. “Saya hanya ingin menjelaskan masalah izin yang harus dipatuhi diberikan tiga hari sebelum aksi digelar,” tegas dia.

Sementara itu dalam orasinya pengunjukrasa menolak dengan keras kebijakan pemerintah berdasarkan hasil rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan RUU APBN tahun 2012-2013 dengan hasil voting.

“Kami menolak hasil rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan perubahan RUU APBN tahun 2012-2013 dengan hasil voting,” tegas Koordinator Lapangan, Ade Surya dari STIESTMIK. Menurutnya, menasionalisasikan aset

negara yang dikelilala oleh asong. Sebab, PT Pertaminan selaku BUMN pengelola migas negara hanya mengelola 16 persen. Sisanya dikelola asing sesuai Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasla 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-undang dasar (UUD) 1945.

Selain itu untuk menekan angka inflasi maka pemerintah subsidi pada sembako. Menolak bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) karena tidak mendidik dan tidak mensejahterakan masyarakat karena bersifat instan dan sementara.

“Pemerintah harus menertibkan penjual minyak eceran elegal dan mematok harga tertinggi minyak eceran,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Komisi I, I Wayan Kocap bersama Ketua Komisi III, Ruslan mengatakan, aspirasi mahasiswa murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat menengah ke bawah. “Kami DPRD Kabupaten Mura juga yakin apa yang disampaikan mahasiswa segera disampaikan ke DPR RI. Bahwa keputusan mereka tidak mewakili kepentingan masyarakat seluruhnya,” tegas Wayan.

Politisi Partai PAN menjelaskan, mahasiswa diminta jangan membuat aksi yang anarkis karena aksi ini untuk kepentingan masyarakat.

Kangan sampai menimbulkan masalah lainnya.

Ketika melakukan aksi penyampaian aspirasi.

Usai aksi unjukrasa anggota DPRD Mura melakukan panandatangan penolakan kenaikan BBM sesuai aspirasi mahasiswa. *man/novv

Pemprov Sumsel Siapkan Kafilah Lptq PALEMBANG, JIProvinsi Sumatera Selatan kini sedang berkonsentrasi penuh untuk mempersiapkan para kafilah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumsel guna mengikuti Seleksi Tilawatil Quran (STQ) Nasional 2013 di Provinsi Bangka Belitung, Agustus mendatang.

Kendati para kafilah yang dikirim nanti tidak dibebani dengan target juara, namun diminta untuk tetap berprestasi secara maksimal guna mengangkat nama baik dan mengharumkan Provinsi Sumsel di kancah nasional sebagaimana selama ini.

“Mudah-mudahan saja segala persiapan matang yang kita gagas bersama-sama lalu diiringi dengan tekad yang kuat untuk meningkatkan prestasi, Insya Allah salah satu dari 6 cabang yang akan diikuti oleh kafilah kita pasti bisa meraih juara,” tegas Gubernur Sumatera Selatan melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Biro Kesra, Richard Cahyadi, saat pembukaan Training Center (TC) STQ Nasional, di Gedung Asrama Haji, Sabtu (22/6).

Ditambahkan, melalui TC tersebut juga merupakan moment yang sangat berharga melakukan evaluasi yang harus dilakukan ke depan sebagai pengembangan dan

peningkatan kualitas sesuai dengan bidang potensi kafilah masing-masing yang nantinya bisa digunakan dalam event tersebut.

“Para kafilah yang mengikuti TC diharapkan siap mental dan jiwa serta mampu bekerja sama dengan pembimbing dengan sebaikbaiknya. Semoga keberhasilan STQ ini dapat kita raih dengan memuaskan, juga dapat meningkatkan peringkat dan prestasi Sumsel ke depan,’’ tegas Richard.

Richard juga mengimbau pada panitia yang ditugaskan

terus berkoordinasi segala kesiapan dengan Pemprov Sumsel. Yakni, selain mempersiapkan pengembangan kafilah, panitia juga diharapkan dapat mengawal dengan baik kafilah Sumsel mulai segala fasilitas seperti penginapan dan transportasi.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh, Toni Ariandi, Kabag Tata Usaha LPTQ Sumsel. ‘’Meskipun kafilah tanpa dibebani target, tapi diharapkan dapat meraih prestasi yang membanggakan.

Peserta yang akan ikut pada ajang STQ Tingkat Nasional

ini adalah hasil seleksi STQ di Ogan Komering Ulu (OKU) lalu, Insya Allah mereka merupakan kafilah yang telah siap,’’ ujar Toni.

Para kafilah Sumsel ini nantinya akan mengikuti cabang yang diperlombakan yakni cabang tilawah, fasoha, hifzil, dan tafsir Quran.

Toni juga menegaskan bahwa LPTQ Sumsel sebagai pembina selalu mendidik dan membina putra-putri daerah untuk dijadikan pembaca seni Alquran yang andal. Begitu pula untuk hafiz dan hafizah serta mafasir-mufasirah.*Ril

Bkkbn Sumsel Lantik 2 Koalisi Daerah

PALEMBANG, JI- Setelah membentuk koalisi kependudukan Sumsel pada tahun 2011 lalu, kini Badan Koordinasi Keluarga Beren c a n a N a s i o n a l (BKKBN) Sumsel k e m b a l i m e l a ntik dua koalis i d i d aer ah .

Se perti diungkap k an H . A h mad Najib, Asiste n I I I B i d a n g Kesra Pemprov Su m s e l , a d a d u a kabupaten yang d i a n g k a t m e n j a d i koa l i si kependudu k an d aer ah . “ K ita melantik d u a p er w ak ilan koalisi daerah y a i t u E m p a t Lawang fan Lubu k L i n g g a u .

Dimana koalisi ke p e n d u d u k a n t e rs e but menjadi m itr a B K K BN

dalam rangka menekan angka laju pertumbuhan penduduk yang sudah di atas rata-rata nasional,” tu tu r n y a k e p a d a K o ra n Su m selku, seusai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Koalisi K e p e n d u d u k a n I n d o n e s i a Ti n g k a t Provinsi Sumsel di Hotel Azza P alemb a n g , K a m i s (1 9 / 6 ).

U n tu k s e k a r a n g , p e r s e n t a s e pertumbuhan penduduk di Sumsel men ca p a i 1 , 8 5 p e rs e n . Di m a n a an g k a t e rs e b u t m e l o n j a k n a i k meleb i h i ra t a -ra t a l a j u p e rt u m b u h an n a s i o n a l y a n g h a n y a b e rt e n g g er d i a n g k a 1 , 4 9 p e rs e n .

U n t u k i t u m e l a l u i program k e m i n t r a a n i n i , P e mprov Sumsel m e n g a j a k K a b u p a t e n/kota untuk m e n d u k u n g k e g i a t a n BKKBN, s a l a h s a t u n y a m e m ber i kan pem b i a y a a n , s e p e rt i k e gi at an kunj u n g a n b e r s a m a p r o gram KB dan lainnya.

D i h a r a p k a n d e n g an adanya k o a l i s i k e p e n d u d u k an kabupaten, d a p a t m e n i n g k a t k a n kesadar an m a s y a ra k a t t e rh a d a p l aj u kependudukan.

S e m e n t a r a i t u , K epala BKKBN S u m s e l , D r a . S r i R ahayu, M.Si, Pe l a n t i k a n k o a l i s i kependudu-

kan i ni ber f ungsi m em ber i kan dan m em bant u pr ogr am pendi di kan, advokasi kepada pem erintah daerah, stikhoder untuk m asyar akat .

“Nantinya para koalisi akan menyusun kebijakan terhadap kependudukan. Dimana koalisi yang dilantik berasal dari pak a r, t o k o h m a s y a r a k a t , P N S , pejabat daerah, dan lainnya,” urainya.

Salah satu program yang disusun adalah Green Desain, dimana program tersebut merupakan penyusunan dokumen

rencana strategis, bagaimana pemerintah merencanakan kependudukan, pembiayaan pembangunan. Apabila penduduk bertambah, bagaimana kabupaten kota menyiapkan sekolah, air bersih, lapangan pekerjaan, lingkungan, dan lainnya.

Di l anj ut kannya, seseger a m ungki n pi haknya akan m enambah jumlah koalisi di setiap kabupaten kota Sumsel, termasuk target rata-rata laju penduduk akan sejajar dengan persentase nasional pada 2025 mendatang. *Ril

8

SELASA, 25 JUNI 2013

S umsel

jembaran Informasi

Kucuran APBD Sumsel untuk Ponpes Capai 6,5 Miliar BANYUASIN,JI-Peningkatan pendidikan semakin digencarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Tidak hanya sekolah reguler saja, namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumsel juga dikucurkan untuk pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) di Sumsel mencapai 6,5 Miliar.

“Total dana bantuan untuk Ponpes di Sumsel di tahun ini mencapai 6,5 miliar. Tapi nanti akan kita tingkatkan jumlahnya di tahun depan,” ujar

Gubernur Sumsel, H. Ir Alex Noerdin melalui H. Ahmad Najib, Asisten III usai meresmikan asrama putra Madrasah Aliyah Izzatuna dan Haflah dan Wisuda Siswa TKIT, Siswa Kelas VI SDIT, Siswa Kelas IX SMPIT Izzatuna Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Terpadu Izzatuna Banyuasin, Rabu (19/6).

Kucuran dana tersebut sudah mulai digulirkan ke sekitar 360 ponpes di Sumsel. Bantuan tersebut kebanyakan digunakan untuk penambahan

dan perbaikan fisik gedung ponpes sendiri.

Nantinya Pemprov Sumsel juga akan membantu dana pembangunan fisik untuk Ponpes Izzatuna sebesar Rp 100 juta, dimana bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap.

“Kita akan mengucurkan Rp 100 juta ke Ponpes Izzatuna, agar bisa merampungkan pembangunan asrama putri lantai dua. Untuk bantuan pembangunan laboratorium juga akan kita berikan secara bertahap,” ulasnya.

Ia mengatakan, Pemprov Sumsel sangat memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembangunan keagamaan dalam bidang pendidikan, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai basic keagamaan yang kuat.

Ditambahkan H. Solihin Hasibuan, Pendiri Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Terpadu Izzatuna Banyuasin, pembangunan asrama putra dengan 7 lokal ini berasal dari CSR PT Bukit Asam sebesar Rp 300 juta, bantuan

Pemprov Sumsel, dan para donatur lainnya. ‘’Insya Allah tahun ini kita akan menghadirkan pendidikan Aliyah, maka saya juga berharap ada bantuan dari Pemprov Sumsel untuk mendukungnya,” tegasnya.

Pihaknya pun mempersiapkan para siswanya untuk ikut serta dalam seleksi masuk sekolah gratis di Al-Azhar Kairo Mesir yang merupakan program pendidikan gratis dari Pemprov Sumsel. *Ril

Pemprov Sumsel Usulkan Unit Pengobatan Alternatif di RSMH

PALEMBANG, JI- Setelah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta mempunyai satu unit pengobatan alternatif dan komplementer, kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel juga akan segera mengusulkan unit pengobatan alternatif dan komplementer di Rumah Sakit Muhammad Husein (RSMH) Palembang.

Hal ini diungkapkan, dr. Fenti, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumsel. Dimana dengan kebijakan Menteri Kesehatan tentang pengembangan program kesehatan, pihaknya akan berusaha untuk menambah pelayanan kepada masyarakat Sumsel.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat RSMH bisa mempunyai pelayanan unit pengobatan alternatif dan komplementer untuk masyarakat,” ujar Fenty pada peresmian Klinik Herbal Djeng Djumaroh di bilangan Pakjo, Minggu (23/6).

Di Sumsel banyak sekali klinik pengobatan, baru 30 persen yang terdaftar di Dinkes Sumsel. Pihaknya pun terus mengharapkan agar para pelaku pengobatan herbal di Sumsel dapat mengurus izin pelayanan kesehatan dan obat yang digunakan sudah harus terdaftar di BP -POM. Fenti mengatakan, sebetulnya perizinan ini adalah kemitraan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Belum seluruh dari pengobatan yang terdaftar. Karena masih banyak yang kucing-kucingan membuka kliniknya. Namun kita sangat mem-

berikan apresiasi kepada Klinik Herbal Djeng Djumaroh yang mau mendaftarkan secara resmi ke Dinkes Sumsel,” urai Fenti.

Dengan dibukanya klinik ini diharapkan agar bisa mendorong pengobatan alternatif lain untuk membuka diri karena pngobatan bisa membawa manfaat bagi masyarakat.

Pada peresmian ini, dr. Fenti secara langsung meresmikan Klinik Herbal Djeng Djumaroh dengan memotong pita peresmian dan meninjau langsung fasilitas klinik.

Sementara itu, Djeng Djumaroh mengatakan terciptanya klinik ini merupakan sumbangsih dari seluruh pihak, terutama pasien-pasiennya.

“Dengan klinik ini, saya ingin memberikan pelayanan yang lebih kepada pasien. Kita juga bekerja sama dengan PT. Mahkota Dewa Indonesia sebagai salah satu supliyer obat-obatan herbal yang memang ahli di bidangnya. Selain itu, kita mempunyai layanan antar jemput kepada pasien, agar bisa lebih mudah melakukan terapi, kontrol dan lainnya,” tegasnya. *Ril

dr. Fenti menggunting pita tanda peresmian Klinik Herbal Djeng Djumaroh.

Pelanggan PLN Musi Rawas Keluhkan Pemadaman Listrik Masyarakat Muara Enim Sangat Membutuhkan Rumah Murah n REI Minta Dukungan Pemkab Muara Enim

MUARA ENIM, JI---Untuk percepatan pengembangan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), DPC Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Muaraenim siap merealisasikan jika dibantu oleh Pemkab Muaraenim.

“Kami siap membantu mewujudkannya, asal didukung oleh masyarakat terutama Pemkab Muaraenim,” kata Ketua DPC REI Muaraenim Ir Heri Gustinus didampingi Sekretarisnya M Nasir Amin di Muaraenim, Rabu (19/6).

Menurut Heri, saat ini, sebagian masyarakat Kabupaten Muaraenim terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan keluarga muda, belum memiliki rumah sendiri. Mereka terpaksa mengontrak dan menumpang.

Hal tersebut dikarenakan, masih mahalnya harga lahan dan perumahan yang ada saat ini sehingga tidak terjangkau dengan penghasilan mereka. Padahal rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan sandang yang wajib dimiliki oleh seseorang.

“Kita kadang-kadang kasihan, diusia tua, masih banyak masyarakat yang belum punya sendiri rumah. Bahkan ada yang sampai beranak cucu, tetapi hidupnya masih mengontrak,” ujarnya.

Atas permasalahan tersebut, lanjut Heri, pihaknya merasa terpanggil untuk membantu program pemerintah yakni dengan membangunkan rumah murah.

Sebab setiap tahun semakin banyak kebutuhan rumah tersebut. Namun kegiatan tersebut harus didukung oleh semua

pihak terutama Pemkab Muaraenim sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan pembuat kebijakan. Adapun bentuk kerjasama itu yakni Pemkab Muaraenim yang menyediakan lahan atau lokasi akan dibangunnya rumah murah, termasuk seluruh perizinannya serta sarana dan prasarana infrastrukturnya. Sedangkan pihaknya yang akan membangun rumahnya. Selain itu juga, terutama dalam pengajuan KPR dari calon pembeli rumah harus dipermudah, termasuk dalam proses pemecahan atau balik nama sertifikat hak milik (SHM) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang katanya sudah terkoneksi jaringan dengan BPN Pusat.

“Jika ingin berhasil ini harus bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak pengembang. Jika komitmen dan sunguh-sunguh seluruh masyarakat Muaraenim kedepan akan bisa memiliki rumah sendiri,” tukasnya.

Sementara itu, Eka (40) warga Muaraenim, yang sehari-harinya sebagai buruh serabutan, sangat mendukung adanya program rumah murah khususnya untuk golongan berpenghasilan rendah. Sebab dirinya yang sudah berumahtangga selama 20 tahun, masih mengontrak sebab tidak mampu untuk membeli rumah.

“Untuk makan saja susah, apalagi mau beli rumah. Kalau bisa ada rumah murah yang bayar kredit murah setiap bulannya. Dan syaratnya tidak banyak, pusing kami pak,” ujar ayah empat anak ini. *Msa

MUSI RAWAS,JI Kalangan pelanggan listrik PT PLN di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sejak beberapa bulan belakangan mengeluhkan seringnya pemadaman listrik di daerah itu. “Listriknya dalam sehari cuma hidup beberapa jam, pemadaman ini bisa berlangsung berhari-hari tanpa penyebab.

Kami sudah sering mengeluh dan melaporkannya ke pihak PLN tapi tetap saja terjadi pemadaman listrik,” kata Ahmad Herman PNS di Pemkab Musi Rawas yang tinggal di Desa Tegalrejo, Ke-

camatan Tugumulyo, Kamis.

Seringnya listrik mati di daerah tersebut kata dia, membuat perabotan elektronik rumah tangga banyak yang rusak, karena saat menyala tegangannya tidak stabil.

Sementara itu hal yang sama juga diutarakan Sopyan Ali Handoko (45) warga Desa A-Widodo, Kecamatan Tugumulyo, akibat seringnya listrik padam membuat desa mereka rawan tindak kejahatan.

“Jika lampu mati pada malam hari sering terjadi kasus pencurian maupun perampokkan, warga jadi takut

keluar rumah dan memilih untuk berjaga-jaga. Jika listrik ini masih sering padam dengan jangka waktu yang lama terutama pada malam hari, jelas ini akan merugikan masyarakat karena pada siang mereka kebanyakan bekerja sebagai petani sehingga membutuhkan istirahat,” katanya.

Buruknya kinerja PLN daerah ini tambah dia, bukan saja dalam bentuk pelayanan kepada pelanggan, juga terjadi pada penghitungan pemakaian listrik rumah tangga karena pencatatan meteran kerap dilakukan asal tembak

sehingga sering dikomplain saat pembayaran rekening perbulannya.

Sementara itu kepala ranting PT PLN Muara Beliti yang membawahi 10 kecamatan dari 21 kecamatan di Musi Rawas, beberapa kali coba dikonfirmasi tidak pernah mau ditemui wartawan.

“Pak Rismawan kepala ranting PLN tidak bisa ditemui wartawan karena sedang sibuk mengurusi tunggakan pelanggan,” kata Satpam ranting PT PLN Muara Beliti, Alek, singkat.*man/nov

Kades Akan Dilatih Tekhnis Pengisian Blanko SKAU

MUSI RAWAS, JI- Dinas Kehutanan Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, akan melatih kepala desa di daerah itu untuk tekhnis pengisian blanko surat keterangan asal usul (SKAU) untuk mengontrol pengeluaran kayu dari daerah itu.

“Seluruh kepala desa dalam 21 kecamatan di Musi Rawas akan dilatih tekhnis pengisian blanko SKAU dari dinas kehutanan, karena selama ini jumlah pengeluaran kayu dari Musi Rawas tidak terdata karena blanko tembusan untuk dinasnya tidak pernah dikembali-

kan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Musi Rawas, Nawawi di damping bagian humas Dishut Musi Rawas, Arif Chandra, Rabu.

Pelatihan tekhnis pengisian blanko SKAU untuk kades di daerah itu kata dia, harus dilakukan mengingat jumlah pengeluaran kayu asal setempat perbulannya tidak terkontrol, mengingat SKAU pengganti surat angkutan kayu olahan (Sako) yang dulunya dikeluarkan dinas kehutanan saat ini cukup ditandatangani kades sesuai bunyi

pasal sembilan ayat satu Permenhut No. P.30/ MENHUT-II/2012, tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak.

Dari 288 kades dan lurah dalam 21 kecamatan di daerah itu tambah dia, beberapa tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan pelatihan tekhnis pengisian blanko SKAU, namun pada 2013 ini banyak kades dan lurah yang bersangkutan sudah berganti atau tidak menjabat sebagai kades atau lurah lagi sehingga harus dilatih kembali agar pengeluaran kayu dari kebun

rakyat dapat dikontrol.

Pelatihan tekhnis pengisian blanko SKAU untuk kades dan lurah ini direncanakan akan dilaksanakan pada akhir 2013, selain bertujuan mengontrol pengeluaran kayu asal daerah itu juga untuk mencegah kerusakan hutan karena penggunaan SKAU yang disalahgunakan. Penggunaan SKAU hanya untuk kayu dari kebun rakyat dengan jenis racuk atau KKRC, bukan digunakan untuk kayu berkelas yang saat ini hanya ada di hutan lindung dan kawasan taman nasional kerinci seblat. *man/nov

jembaran Informasi

U capan

SELASA, 25 JUNI 2013

9

10

SELASA, 25 JUNI 2013

A dvetorial

jembaran Informasi

Alex Noerdin Minta Peran Gubernur Dikaji Ulang

PALEMBANG,JI-Gubernur Sumsel H Alex Noerdin minta kepada Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) tentang peran

gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Gubernur harus diberikan kuasa penuh terhadap daerahnya masingmasing.

Permintaan tersebut disampaikan Gubernur kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengganti PP No 23/2011 tentang Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dipimpin Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Dr Aries Djaenuri dan PGSP Bapenas UNDP DR Iskhak Fatonie di Griya Agung Palembang, Senin (24/6).

Menurut Gubernur, dirinya memahami betul kondisi di daerah yang dipimpinnya, terutama di bidang pemerintahan. Sebab, sebelum memimpin Sumsel, dirinya terlebih dahulu mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari golongan rendah hingga golongan tertinggi.

Gubernur menceritakan pengalamannya dalam memimpin Sumsel dan merangkul seluruh bupati/walikota untuk menjalankan program sekolah dan berobat gratis. Dengan susah payah, program tersebut dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan kabupaten/kota.

Namun, karena warna politik yang makin berkembang, ada beberapa walikota dan bupati yang kurang dapat

berkoordinasi dengan baik. Akibatnya, program yang diagendakan oleh Pemprov Sumsel kurang maksimal dalam realisasinya di daerah.

“Karena itulah, saya minta Pemerintah Pusat untuk kembali mengkaji ulang peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Kewenangan gubernur harus diberikan keleluasaan,” tegas Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga memberikan beberapa masukan terkait penyusunan RPP tersebut. Di antaranya, menekankan pada pentingnya koordinasi antara gubernur dan bupati/ walikota, termasuk memberikan sanksi tegas bagi kepala daerah tingkat dua yang tidak patuh terhadap prosedur pemerintahan.

“Koordinasi antara gubernur dan bupati/walikota atau sebaliknya sangat penting. Dengan begitu dapat meminimalisir penyelewengan dan kebijakan yang berseberangan atau di luar jalur prosedural,” ujar Alex Noerdin.

Sementara itu, Guru Besar IPDN Dr Aries Djaenuri mengatakan, untuk melengkapi data dan masukan terkait rumusan RPP ini, pihaknya sudah mengunjungi beberapa provinsi di Indonesia. Di antaranya Nusa Tenggara Timur

(NTT), Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.

Menurut dia, RPP ini sangat penting. Sebab, di dalamnya akan mengatur dan memperjelas posisi dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik, tanpa melalui proses dan prosedural yang panjang.

“Secara teknis, dalam RPP ini akan mengatur dua pasal peran gubernur.

Yakni sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan sebagai penyelenggara pemerintahan,” terangnya.

Ditambahkannya, peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah sebagaimana diatur dalam PP No 23/2011 akan dipertegas. Salah satu isi RPP ini adalah bentuk pemerintahan daerah seperti hirarki. Artinya, bupati/ walikota wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan gubernur terkait program yang akan dijalankan di daerah masingmasing.

“Selama ini, bupati/walikota langsung berurusan dengan menteri. Ini yang akan diubah, mereka harus berkoordinasi dulu dengan gubernur, dan gubernur yang akan menindaklanjutinya ke tingkat pusat,” pungkasnya.*Ril

Bupati Lahat Kembali Buktikan Prestasi Raih Adipura Program Pemerintah Pusat yang ditangani langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dikenal dengan Adipura bertujuan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Mewujudkan Kota yang berkelanjutan, baik secara Ekologis, Sosial dan Ekonomi.

Program Pemerintah Pusat yang ditangani langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dikenal dengan Adipura bertujuan mendorong Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam Mewujudkan Kota yang berkelanjutan, baik secara Ekologis, Sosial dan Ekonomi.

Tahun ini kabupaten tertua di Sumatera Selatan yang berjuluk Seganti Setungguan berhasil meraih Piala Adipura kembali dalam kategori “Kota Sedang Terbersih”. Keberhasilan itu tak terlepas dari kerja keras petugas kebersihan alias pasukan kuning yang setiap harinya menjaga dan memelihara kebersihan Kota Lahat.

Atas kerja keras itulah, Bupati H.Saifudin Aswari Riva,I SE yang belum lama ini terpilih kembali memimpin Kabupaten Lahat 2013-2018 gelar arak-arakan Piala Adipura keliling Kota Lahat, hingga akhirnya berencana dalam waktu dekat ini memberikan reward memberangkatkan umroh 5 petugas kebersihan. Reward ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja petugas kebersihan Kota Lahat, yang selalu beraktifitas membersihkan setiap titik Kota Lahat.

“Kerja keras petugas kebersihan yang membersihkan jalan setiap hari patut mendapatkan reward atau penghargaan. Sebab mereka merupakan ujung tombak kebersihan kota ini. Tapi seluruh elemen masyarakat memiliki peran masing-masing. Kerhasilan kembali meraih penghargaan bidang kebersihan ini,” Ujar Aswari Tak hanya itu umroh gratis, Pemkab Lahat juga memberikan bonus berbagai macam alat elektronik kepada petugas kebersihan, dengan cara diundi.

Salah satu lima dari anggota pasukan kuning yang mendapat reward umroh, Argentina (30) mengaku, seperti sedang bermimpi. Sebab ia tidak menyangka bisa berangkat ke tanah suci mekah. “Selama ini saya hanya bisa berhayal saja, karena jangankan untuk biaya umroh, uang untuk makan saja ia kesulitan”. Ungkap Argentina. *Adv/ Dafri/Fajri

s ambungan

jembaran Informasi

Muzakir Rombak Direksi PDSME MUARA ENIM,JI-- Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, merombak jajaran Direksi Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (PDSPME) Kabupaten Muara Enim sekaligus melakukan pelantikan ketiga direktur yang baru yang dilangsunkan di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Senin (24/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Poenormo Hardjo sebagai Direktur Utama (Dirut) menggantikan Prof. Hasan Basri. Selanjutnya Bambang Widodo menjadi Direktur Bisnis dan Produksi yang sebelumnya dijabat oleh Amarullah Adhi Saputra B. Eng (HONS) serta Mirza Jaya sebagai Direktur Umum dan Keuangan menggantikan Hopandi Said.

“Kepada pejabat baru, untuk dapat bekerjasama secara sinergis, baik secara internal ataupun

eksternal untuk memberikan kontribusi yang profesional. Sedangkan, Kepada pengawas PDSPME diminta untuk lebih intensif dalam memantau dan mengawasi pembinaan dalam mengembangkan PDSPME,”ungkap Muzakir.

Dikatakan Muzakir, PDSPME adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim yang berdiri sejak 2003. Dalam perjalananya PDSPME telah banyak mengalami pasang surut dan dinamika yang tinggi. Namun, hingga saat ini PDSPME masih bisa di pertahankan.

“Di tengah pesatnya perkembangan global, maka PDSPME juga di tuntut untuk dapat bersaing pada tingkat lokal, regional ataupun global. Untuk itu, jangan sampai PDSPME hanya menjadi penonton dalam usaha eksplorasi

dan eksploitasi SDA di Kabupaten Muara Enim yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMS,” tegas Muzakir.

Selama ini,kata Muzakir, PDSPME telah bekerja keras melaksanakan usahanya dengan berbagai pihak. Baik dalam bidang pertambangan, angkutan, perkebunan ataupun perdagangan. Namun, hasilnya baru cukup untuk membiayai operasional perusahaan saja. Sementara, bila dibandingkan dengan besaranya kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh PDSPME,kontribusi yang di berikan kepada Pemkab masih belum signifikan.

Hal ini, dapat dilihat dari berbagai himbauan ataupun tuntutan pihak legislatif serta masyarakat luas terhadap PDSPME. Tak hanya itu, dari penilaian akuntan publik selama tiga tahun terakhir,

catatan bagi PDSPME juga belum memuaskan.

Untuk itu,ungkap Muzakir, pihaknya menghimbau kepada BUMN dan BUMS untuk dapat membuka peluang kerjasama seluas luasnyaa kepada PDSPME. Tak hanya itu, untuk menjawab tuntutan dan tantangan maka di lakukan perampingan struktur organisasi mulai dari tingkat direksi ataupun managemen.

Sementara itu, Direktur Umum dan Keuangan PDSME Mirza Jaya menuturkan, dirinya akan melakukan konsolidasi kepada para pimpinan dan managemen untuk melakukan revitalisasi PDSPME untuk kedepannya.

“Kami akan berusaha mengambil langkah positif untuk percepatan peningkatan kinerja perusahaan ke depan,” ucap Mirza.*mSA

SELASA, 25 JUNI 2013

11

n Suyono & Simpur Terganggu Jiwa Ds S. Baung

Kades Samsudin Bantu Program Berobat Gratis Alex Noerdin

Stabilkan Harga, Pemprov Sumsel Gelar Pasar Murah

PALEMBANG, JI- Guna menjaga kestabilan harga karena naiknya bahan-bahan pokok, baik karena dampak kenaikan harga BBM maupun menjelang bulan Ramadhan sebagaimana biasa terjadi, maka Pemprov Sumsel pun akan menggelar pasar murah.

Dana yang dianggarkan pun tak tanggung-tanggung, yakni mencapai Rp 2,6 miliar. Dengan adanya pasar murah tersebut, Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin dan seluruh jajarannya berharap masyarakat dapat tenang menjalankan ibadah puasa dan tak terpengaruh dengan kenaikan BBM oleh Pemerintah Pusat pada Jumat (21/6) malam lalu.

“Sebagaimana arahan Bapak Gubernur Sumsel, maka pasar murah ini secepatnya akan kita gelar. Khususnya saat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Tempatnya tak hanya sebatas di Kota Palembang saja, tapi juga di daerah lainnya di

Provinsi Sumsel ini. Kita harapkan, dengan adanya pasar murah ini nanti maka masyarakat Sumsel tak begitu merasakan naiknya harga bahan-bahan pokok,’’ ujar Kadisperindag Provinsi Sumsel, H. Nasrun Umar melalui Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Ir. Ganda Yumi, Senin (24/6) di ruang kerjanya.

Seperti tahun-tahun yang lalu, lanjut Ganda, pasar murah yang selalu dilaksanakan ini tidak lain tujuannya untuk membantu masyarakat terutama dalam menghadapi bulan puasa apalagi ini juga bertepatan dengan naiknya harga BBM. “Nah, dengan adanya pasar murah yang digeber ini mudah-mudahan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehariharinya,” ungkapnya.

Saat ditanya soal kapan pastinya pasar murah dilaksanakan, Ganda menuturkan, untuk pastinya pelaksanaannya sendiri belum bisa pastikan. “Apakah

sebelum puasa atau satu minggu berjalannya puasa, yang jelas kita upayakan secepatnya,” cetusnya.

Lamanya pasar murah tersebut hanya dilaksanakan selama 3 - 4 hari dan kemungkinan akan dilakukan dua kali. “Bisa jadi untuk sebelum atau tepat jalannya satu minggu puasa dan jelang Hari Raya,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya sudah mempersiapkan akan hal itu dan pastinya usai tanggal 2 Juli mendatang. “Karena pada tanggal itu kita baru melakukan rapat koordinasi dengan rekanan-rekanan yang sudah kita imbau, meliputi pihak pabrik, distributor, makro dan grosir serta tidak ketinggalan juga dari perusahaan milik negara (BUMN) yang memang setiap tahunnya ikut andil dalam pasar murah ini melalui program kemitraan bina lingkungan (PKBL),” paparnya.

Untuk letaknya sendiri minimal ada 2 titik nanti akan kita lakukan, yang jelas satu titiknya

Proyek Bronjong Tanpa .......... ambil di lokasi air manak juga diduga terjadi mark-up mobilisasi bahkan kawat pengikatnya bukan kawat dari pabrikasi melainkan kawat yang dikerjakan sendiri oleh tukang yang rentan berkarat/kerosin.

Hal ini dikhawatirkan khawalitas maupun mutu bangunan bronjong tak akan bertahan lama sesuai bestek

dari halaman 1

yang dianjurkan serta mudah ambruk apalagi kawasan air mannak itu sering dilanda banjir, anehnya lagi, di sekitar lokasi proyek tak tampak plank proyek bronjong yang sesuai ketentuan dan peraturan harus diterakan sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui nama proyeknya.

Ironisnya, saat ditanyakan pada seorang pekerja proyek bronjong di lokasi kegiatan semua berasal dari Kabupaten Oku (Baturaja), namun sungguh tak masuk akal, tak satupun dari mereka mengetahui siapa pihak kontraktornya serta besaran biaya anggaran dari proyek tersebut.**

Kapan Deru Masuk.......... tinggal penyidik mau atau tidak,” ujar Feri. Semua saksi sudah diperiksa tambah Feri.

“Saya bukan tendensius terhadap Herman Deru tapi ini masalah serius jangan ketika masyarakat awam melakukan perbuatan yang sama tapi dengan mudah pihak penyidik melakukan penangkapan sedangkan ketika berhadapan dengan pejabat Negara seperti sangat sulit untuk melakukan penangkapan,” jelas Feri.

Feri juga mengatakan, kasus yang menimpa Herman Deru ini sudah menjadi rahasia umum seluruh masyarakat Sumsel sudah tahu, bahkan kasus ini juga sudah menyebar secara nasional. Masyarakat jelas menunggu kepastian hukum terhadap Herman Deru. Untuk itulah Feri mengharapkan pihak penyidik untuk dengan tegas melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. “ Sekarang ini institusi kepolisian jelas dipertaruhkan, makanya kita tunggu hasil penyidikan pihak kepolisian terhadap kasus tersebut,” kata Feri. Bahkan sekarang ini kasus yang ditudingkan kepada Herman Deru sedang diproses oleh Komnas Perlindungan Anak di Jakarta, tambah Feri.

Berdasarkan data redaksi, kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Herman Deru terhadap mantan pembantunya AN sudah menjadi perhatian masyarakat umum, ini terbukti adanya gerakan demontrasi dari beberapa LSM yang mendatangi Mapolda Sumsel menuntut agar pihak penyidik segera memeriksa Herman Deru atas laporan dari Hamdani.

Seperti yang pernah diberitakan media ini, Bu-

pati OKU Timur H. Herman Deru sekarang calon Gubernur Sumsel, yang terkena kasus dugaan pemerkosaan terhadap pembantunya Anis Sapiatul Azizah sampai punya anak, akhirnya persoalan ini dibawa ke ranah hukum.

Hal ini terungkap ketika kuasa hukum korban yakni dari kantor hukum Firm Hukum M Kamal Singadinata dan rekan, Senin (11/3) melaporkan H. Herman Deru terkait kasus asusila ke Polda Sumsel.

Sekitar pukul 12.30 Wib rombongan Kuasa Hukum dari Firm Hukum M Kamal Singadinata dan rekan mendampingi orang tua korban sekaligus sebagai pelapor Hamdani (61). Warga Dusun Karang Kemiri Barat Rt 003 Rw 001 Kel Karang Kemiri Kec Belitang Kabupaten OKU Timur, melaporkan H.Herman Deru yang kini menjabat sebagai Bupati OKU Timur ini dilaporkan dengan Bukti Tanda Lapor Nomor : TBL/165/III/2013/ SUMSEL berdasarkan laporan polisi nomor :LPB/165/ III/2013/SUMSEL tertanggal 11 Maret 2013. Dengan tuntutan agar anak biologinya dengan korban diakui dan terlapor Herman Deru dijerat dengan UU Perindungan Anak yang tertuang dalam UU No 23 tahun 2002 Pasal 77 Jo Pasal 277 KUHP. Menurut pengakuan pelapor Bapak Korban Hamdani, menceritakan jika kejadian memalukan itu berawal dari tahun 2003 sampai 2004, kurang lebih 8 bulan korban Anis Sapiatul Azizah (27) bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga Terlapor Herman Deru sekarang menjabat sebagai Bupati OKU Timur di rumah pribadinya di jalan

di halaman Disperindag Provinsi untuk satunya kita belum pasti.

“Apakah nanti kita serahkan kepada pihak Disperindag Kota atau juga di Halaman Kantor Gubernur jika Gubernur Sumsel meminta,” imbuhnya.

Apakah nanti pasar murah juga dilakukan di setiap Kabupaten/Kota lainnya, Ganda mengatakan, sebenarnya pasar murah ini hanya digelar di Kota Palembang saja. “Tapi untuk di Kabupaten/ Kota, kita juga sudah memberikan informasi dan koordinasi. Yang jelas untuk mengoordinasi secara wewenangnya kepala daerah itu sendiri apakah nanti mau bekerja sama dengan pihak mana dan akan menggelar pasar murah atau tidak,” tuturnya.

Yang jelas Disperindag sifatnya hanya sekedar mengoordinir dan memfasilitasi pengadaan tempatnya saja. “Soal isi dan apa saja yang akan dijual, kita serahkan pada pihak rekanan,’’ tegasnya.*Ril

dari halaman 1 Hang Jebat Talang Semut Palembang.

Sedangkan korban sendiri, masih diceritakan pelapor Hamdani. Anaknya sudah bersuami dengan seorang laki-laki bernama Slamet dengan memiliki seorang anak bernama Anang Saputra yang kini pisah ranjang. “anak saya itu selama bekerja sebagai pembantu dirinya juga bertugas sebagai pemijat atau mengurut Herman Deru, hingga suatu saat terjadilan peristiwa persetubuhan diluar nikah itu” kata Hamdani. Alhasil, dari hubungan haram yang diduga terjadi dibulan juni 2004 oleh Terlapor Herman Deru tersebut membuat korban Anis hamil 3 bulan.

Mengetahui dirinya hamil, korban Anis Sapiatul Azizah pun mengakui kepada Terlapor Herman Deru dan Istrinya bahwa jika dirinya sudah hamil 3 bulan.

Akan tetapi hal pahit pun harus diterima korban, oleh terlapor korban diberhentikan sebagai pembantu rumah tangga dan di pulangkan ke Belitang oleh Herman Deru beserta istri. Diantar didekat jalan kampung atau jalan Mangga, BK 8 dekat mesjid Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang OKU. Selama itu, lanjut bapak korban. Anis tinggal di rumahnya dan diurus sampai melahirkan, tepat 14 April 2005 sekitar pukul 01.30 wib, anak hasil hubungan haram itupun lahir dengan diberi nama AF. “waktu usianya AF 3 bulan kami mendatangi Herman Deru dan memperlihatkan foto dan mengatakan inilah hubungan bapak (Herman Deru) dengan Anis Sapiatul Azizah. Herman Deru terdiam dan menyuruh menemui Bapak Alip saat itu

menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan OKU Timur di Martapura” tutur Hamdani.

Kemudian saat usia AF 3 bulan, untuk menghilangkan status sang anak, AF diangkat anak oleh seorang bernama Iwan dia dibantu keluarga rahmat ayah mertua Iwan dengan dibuatkannya akta kelahiran, di Muara Enim yang kini Af sudah duduk di kelas II SD. Akibatnya anak hasil hubungan haram tersebut tidak mendapat status yang jelas, hal ini diungkapkan langsung oleh Kuasa hukum pelapor M Kamal Singadirata, mengatakan “kita sudah resmi melaporkan ke SPK Polda Sumsel, dan kita minta keseriusan pihak Polda Sumsel untuk menindak lanjuti laporan kami, ini murni tindakan hukum tidak ada unsur politisnya.” Kata Kamal.

Sedangkan tuntutan dalam laporan terlapor hanya satu selain kerugian materil dan moril hanya ada 1 tuntutan meminta status bagi kejelasan sang anak AF ini.

“Saya berharap saksi-saksi ini kooferatif dengan pihak kepolisian untuk mengungkap jelas permasalahan ini agar status anak ini jelas, karena anak ini harus jelas statusnya sesuai dengan UU perlindungan anak. Anak itu hanya perlu status saja siapa bapak biologisnya.” Ungkapnya.

Mengenai bolak balik saat hendak melapor, dijelaskannya “kita tadi diarahkan ke SPK lalu ke Unit PPA Polda Sumsel beberapa kali, UPPA akan tetapi ditolak lantaran belum memiliki tes DNA, rencananya jika tidak diterima maka kami akan ke Mabes apalagi Polda Sumsel ini sedang disorot.”

Ungkapnya.***

PALI, JI- Wujud kepedulian sebagai pimpinan di desa sungai baung ( kades) Samsudin kepala desa sungai baung kecamatan talang ubi kabupaten penukal abab lematang ilir PALI, Dua orang warganya yang terganggu jiwa yakni SIMPUR 23 DAN SUYONO 37 TH Warga desanya dikirim ke RSJ PALEMBANG, Hal ini tidak lain untuk membuktikan bahwa program H.Alex Noerdin Tentang pengobatan gratis sampai kepelosok desa dalam wilayah Propinsi sumatera selatan, Samsudin mengucapkan terimah kasih kepada Alex Noerdin GUBERNUR SUMSEL yang telah membantu warganya berobat.

Keluarga korban SITI SANGKUT orang tua Simpur dan mbah PAMI orang tua suyono Saat dikonfirmasi wartawan 25/06 mengucapkan terimah kasih kepada Samsudin kades kami yang menbantu memfasilitasi anak kami untuk berobat ke Rumah Sakit Jiwa Palembang ( RSJ ) Serta kepada Gubernur Alex Noerdin yang telah

mengucurkan program berobat gratis ini sedari dulu, kini kami merasakan program ini telah sampai kekami masyarakat desa sungai baung, terimah kasih banyak pak alex, walaupun kami belum ketemu dengan bapak tapi bantuan bapak sudah sampai ke masyarakat desa sungai baung khususnya anak kami yang mengalami gangguan jiwa, nah terimah kasih banyak melalui Pak kades sehingga anak kami bisa berobat kerumah sakit

Akses Jalan Bandara-.......... rial bahwa pembangunan jalan tersebut sudah sesuai prosedur yang ada. Pemberitaan tersebut seakan akan sebuah jawaban mengenai kasus jalan kebun sayurbandara ini.

Untuk lebih jelas terhadap kasus jalan yang dipersoalkan sebaiknya para pihak turun kelapangan karena proyek ini menggunakan uang Negara yakni dari APBD Sumsel, artinya menggunakan uang rakyat.

Seperti pernyataan Des Lefri beberapa waktu lalu yang menantang pihak kejaksaan untuk turun kelapangan, sehingga jelas akar persoalan kasus tersebut.

Sebelumnya di lokasi ini merupakan areal perkebunan para warga dan rawa-rawa, tidak sedikit Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan anggaran untuk pergantian lahan milik rakyat tersebut,yang mana di tahun 2011 telah mengucurkan dana APBD Kota Palembang sebesar Rp 2 M, namun dengan anggaran seperti itu tidak cukup untuk mengganti lahan para warga tersebut dengan jumlah 100 persil surat tanah dengan harga Rp 2.050.000,permeter yang diberikan kepada masyarakat tersebut, sedangkan dana yang diperlukan dalam pergantian tanah ini secara ke seluruhan diperlukan sebesar 6 M yang harus dikeluarkan dari kantong Pemerintah Kota Palembang di Tahun 2012.

Untuk tahap awal pembangunan akses jalan kebun sayur –bandara ini dimulai tahun 2007, yang mana di lakukan penimbunan tahap awal sepanjang 400 meter dengan anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemprov Sumsel melalui Dinas PU BM yang mana setiap ruas mendapatkan anggaran sebesar 1 M. Hal ini berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov Sumsel, H Dharna Dachlan melalui Kepala Sub Dinas Bina Program dan Perencanaan Teknis, M Yusuf Usman yang mengatakan kedua ruas jalan yang sedang dikerjakan adalah Kebun Sayur-Simpang

Bandara di waktu itu. Proyek ini merupakan bagian proyek Pemerintah Prov Sumsel yang setiap tahunnya mendapatkan penganggaran dari APBD Prov Sumsel melalui Dinas PU BM Prov Sumsel dengan nilai yang bervariasi, tetapi bukan merupakan tahun Jamak.

Untuk pelaksanaan di tahun 2008 dilakukan penimbunan kembali, dalam upaya melanjutkan penimbunan yang dilakukan pada tahun 2011 yang lalu, dengan alokasi dana yang dikucurkan sebesar Rp 1,4 M berbarengan dengan pelaksanaan pembangunan akses jalan Bandara –Talang Jambe dengan anggaran APBD 1,3 M. Jadi menurut M Yusuf Usman yang sewaktu itu menjabat kepala Sub Dinas Bina Program dan Perencanaan Teknis mengatakan bahwa di tahun 2008 merupakan kelanjutan penimbunan akses jalan kebun sayur –Bandara tersebut, Katanya yang dikutip dari media online di Sumsel beberapa tahun yang lalu ( Senin.14/1/2008 ) Untuk tahun 2011 dalam pembangun akses jalan ini sungguh tidak terlihat sama sekali pemasangan hotmix di akses jalan tersebut, karena di tahun itu pemerintah Prov Sumsel telah menganggarkan Rp 3.147.214.000, namun apa yang terlihat masih terbentang jalan yang berupa hamparan batu agreget di sepanjang jalan itu.entah mengapa dimanakah hotmixnya,,,???

Ditahun 2012 pekerjaan jalan ini dilanjutkan melalui PT Tri Cipta Abadi dengan anggaran APBD Sumsel Rp 11.165.992.000, namun pelaksanaan di tahun ini yang menjadi kontraversi di kalangan masyarakat yang menyatakan bahwa pelaksanaan proyek dengan kondisi jalan lebar 40-50 M untuk dua jalur (2x7) dan item pekerjaan timbunan agregat dan box culver kelanjutan di tahun sebelumnya di duga fiktif, hal ini berdasarkan demo yang dilakukan oleh salah satu LSM SMS ( Suara Masyarakat Sumsel ) beberapa waktu yang lalu di halaman Kejati Sumsel.

jiwa dipalembang, semuanya dipasilitasi oleh pak sam kades, mulai dari berangkat dan hingga sampai ke RSJ PALEMBANG beliau bantu hingga sekarang sudah dirawat, Terpisah kades Sungai baung SAMSUDIN Saat dikonfirmasi wartawan senin 24/06 membenarkan kalau dirinya sudah mengirim 2 orang warganya yang terganggu jiwa yakni SIMPUR umurnya 23 tahun & SUYONO umurnya 37 tahun untuk berobat kerumah sakit jiwa ( RSJ) dipalembang, mereka sudah dirawat sekarang, alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan, Simpur sekarang sudah bisa berinteraksi, alhamdulillah, kata Sam. Lebih lanjut SAMSUDIN Mengucapkan terimah kasih kepada pak Alex Noerdin, berkat program beliau, dua warga desa saya kini masyarakat didesa saya telah merasakannya pengobatan gratis sesuai program bapak Ir. H. ALEX NOERDIN.tutur sam. *Wit

dari halaman 1 Disamping itu di tahun yang sama di kucurkan juga dana ABT sebesar Rp 5 M yang dikerjakan oleh PT Gading Utama untuk membangun akses jalan tersebut di tahun yang sama 2012.

Untuk di tahun 2013 akan dilanjutkan kembali pekerjaan lapis pondasi agregat B dan lapis pondasi agregat A dengan penganggran dua segmen, untuk segmen pertama sebesar Rp 16.964.489.000.00 dikerjakan oleh PT Tanjung Raya Abadi, segmen kedua dengan anggaran Rp 17 000.000.000.00 yang di kerjakan oleh PT Gading Utama.

Dari semua tersebut diatas merupakan siklus perjalanan dari pengerjaan proyek akses jalan Bandara –kebun Sayur yang merupakan proyek jalan sepanjang masa, sehingga menjadi bahan pertanyaan bagi kalang masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kenapa proyek tersebut tak pernah selesai.

Berkali-kali sudah suara dari para kalangan elit politik di daerah Sumsel ini yang menyuarakan kepada Pemerintah Prov Sumsel untuk meninjau ulang pelaksanaan dari proyek tersebut, sehingga tak sungkan-sungkan mengharapkan KPK untuk turun Gunung membuka tabir proyek akses bandara –kebun sayu ini.

Disisilain ketua LSM UGD Sumsel dalam keterangannya pernah mengatakan,” Menyimak pelaksanaan proyek pembuatan jalan akses Bandara- kebun sayur ini telah di kerjakan 3 x periode anggaran yaitu 2010, 2011, dan 2012 yang terkesan proyek ini tidak direncanakan dengan baik dan hanya estimasi perencanaan pertahun,”Ungkap Ir Feri Kurniawan beberapa waktu yang lalu “Hampir Rp 35 M Anggaran APBD di keluarkan selama 3 kali penimbunan badan jalan, kondisi badan jalan saat ini hancur dan tidak mencerminkan adanya pelaksanaan kerja selama 3 tahun berturutturut,”pungkasnya. ***

12

SELASA,

25 JUNI 2013

Gubernur Sumsel Lantik Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar & H Nurul Aman SH Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman saat dilantik langsung oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH

H Sai sohar dan isteri serta Besan

Kepemimpinan Bupati Muara Enim dan Wakil Bupati Muara Enim periode 20132018 kembali dilanjutkan Ir H Muzakir Sai Sohar dan H Nurul Aman SH. Ini bukti, sosok dua pemimpin tersebut masih diberikan amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan daerah di Bumi Serasan Sekundang hingga lima tahun mendatang.

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman dilantik dilantik langsung oleh Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Muara Enim yang terletak di Jl Tjik Agus Kiemas, Desa Kepur yang dipimpin langsung ketua DPRD M Thamrin AZ SH,Kamis (20/6) sekitar pukul 09.00 WIB. Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam sambutannya, bahwa jabatan Bupati merupakan suatu tanggung jawab yang besar, apalagi pada saat pelantikan atas kesadaran telah mengucapkan sumpah baik di hadapan Allah SWT maupun manusia untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. “Jabatan Bupati/Wabup adalah kepercayan dan amanah, tentunya harus dijalani dengan rasa penuh tanggung jawab demi mengabdi kepada masyarakat, ”ungkap Alex Noerdin dihadapan unsur muspida dan tamu undangan yang memadati ruang paripurna DPRD. Alex Noerdin menyatakan dalam menjalankan roda pemerintahan nanti, Bupati dan Wakil Bupati harus dapat bekerjasama yang lebih transparan antara pemerintah dengan masyarakat agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim semakin maju dan lebih sejahtera. Dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, loyal, dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah Alex Noerdin juga mengarapkan agar, kepada ibu Shinta Paramita SH MHum, dan Hj Malia agar dapat selalu membantu tugas-tugas suami dalam meningkatkan peran dan fungsi PKK Kabupaten Muara Enim serta organisasi wanita lainnya yang secara proaktif bersamasama Pemerintah Daerah melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati H Nurul Aman usai pelantikan menga-

Suasana ruang paripurna takan, dirinya mengucapkan rasa syukur atas amanah dan kepercayaan yang didiberikan masyarakat padanya untuk memimpin Muara Enim hingga lima tahun mendatang.

“Saya berharap dengan dukungan semua komponen masyarakat, pembangunan di Muara Enim akan tumbuh dan berkembang lebih baik dan maju dan masyarakat Muara Enim dapat lebih sejahtera dari tahun sebelumnya,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir Mantan Bupati Muara Enim Kol Purn M Sai Sohar yang juga orang tua kandung Ir Muzakir Sai Sohar, Drs H Sofjan Efendi, Kapolda Sumsel Drs Saud Usman Nasution SH MH MM, Pandam II Sriwijaya Mayjen TNI Nugroho Widyotomo, Pangdam VIII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar, Ketua DPRD Provinsi Ir Wasista Bambang Utoyo, Wakajati Sri Harjati, Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, Walikota Pagaralam Dr

Hj Ida Fitriati MKes, Wabup OKUS Dr Hj Herawati Gatot SPM, Wawako Lubuk Linggau H Sulaiman Kohar, Wabup Muba Beni Hernedi, Asisten I OKI Drs Antonius Leonardo MSi, Sekda OKU Drs H Umir Tom, Asisten II OKUT Ir H Safri Pringga Yudha MM, Pejabat Bupati PALI Ir Heri Amalindo, Staf Ahli MURA M Arahman Rahman.

Syahrial BP Peliung, Rektor UNSRI. Para tokoh Agama dan Tokoh masyarakat Muara Enim, * Adv/Marshal

Ibu TP PKK Sumsel dan ibu TP PKK Kabupaten Muaraenim dan Ibu Wakil TP PKK Muaraenim serta undangan mengahdiri acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar bersama enam bersaudara

Hadir pada saat pelantikan Bupati Ir H Muzakir Sai Sohar dan Wabub H Nurul Aman SH Walikota dan Bupati se-Sumsel