Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik tertanggal 21 September 2020. Hal tersebut menuai banyak kontroversi di kalangan internal profesi kedokteran. Beberapa perhimpunan spesialis memandang Permenkes ini telah merubah kewenangan beberapa dokter spesialis yang selama ini telah berjalan. Selain itu, penyusunan substansi peraturannya tersebut dikatakan belum cukup melibatkan kalangan organisasi profesi kedokteran.

Penulis sebagai mahasiswa kedokteran umum maupun gigi melihat hal ini merupakan hal yang kontraproduktif, mengingat saat ini profesi kedokteran sedang berdedikasi penuh dalam percepatan penyelesaian wabah COVID-19. Oleh karenanya, penulis akan mengambil peran yang moderat sebagai social control dalam polemik Permenkes tersebut.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1.

2. 3. Mengetahui aspek-aspek yang dapat berpengaruh dalam optimalisasi pendidikan calon tenaga kesehatan Mengetahui aspek-aspek yang dapat berpengaruh dalam optimalisasi pelayanan kesehatan Mengetahui kewenangan kelembagaan dalam menentukan kompetensi tenaga kesehatan dan dalam menentukan pelayanan kesehatan

Manfaat

1.

2. Manfaat Bagi Stakeholders a. Menjadi referensi untuk menindaklanjuti penolakan yang diterima dari rilisnya Permenkes No. 24 Tahun 2020 b. Menjadi referensi untuk menarik Permenkes No. 24 Tahun 2020 untuk ditelaah kembali Manfaat Bagi Masyarakat a. Meningkatkan pengetahuan tentang analisa dari Permenkes No. 24 Tahun 2020 dan dampaknya bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat b. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi prioritas dari setiap kebijakan publik yang diambil

3. Manfaat Bagi Penulis dan Mahasiswa Kesehatan a. Meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan calon tenaga kesehatan dan kompetensi serta kesejawatan dan pengaruhnya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat b. Meningkatkan pengetahuan tentang kedudukan hukum dan amanah Peraturan Menteri c. Meningkatkan pengetahuan tentang analisa dari Permenkes No. 24 Tahun 2020 dan dampaknya bagi pendidikan calon tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan kewenangan kelembagaan

Ruang lingkup

Dokumen kajian ini memberikan analisa mahasiswa kesehatan dari Permenkes No. 24 Tahun 2020 dan dampaknya bagi pendidikan calon tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan dan bagaimana kewenangan kelembagaan terhadap sertifikasi dan pelayanan dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi prioritas dari setiap pengambilan kebijakan publik. Dokumen kajian ini dapat digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk menelaah kembali Permenkes No. 24 Tahun 2020.

Kerangka Masalah Disusun Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dengan penyesuaian

Untuk diketahui, berdasarkan Permenkes No. 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik maka:

Pelayanan Radiologi Klinik pada Permenkes No. 24 Tahun 2020 didefinisikan sebagai pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing. Pelayanan Radiologi Klinik diselenggarakan untuk diagnostik (pemeriksaan dan mendapatkan pendapat ahli dalam rangka menegakkan diagnosis) dan terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Organisasi Pelayanan Radiologi Klinik. Pelayanan Radiologi Klinik pada klinik pratama, klinik madya, klinik utama, dan klinik paripurna dalam rangka diagnostik dan terapi hanya dapat dilakukan oleh dokter spesialis radiologi. Khusus klinik pratama, apabila belum memiliki dokter spesialis radiologi, maka dapat dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis selain spesialis radiologi, dan dokter gigi spesialis dengan syarat memiliki kewenangan tambahan. Kewenangan tambahan diberikan setelah melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari Kolegium Radiologi Indonesia. Pelayanan Radiologi Klinik pada klinik pratama meliputi modalitas alat radiologi terbatas berupa pesawat mobile X-ray, dental X-ray, dan/atau USG. Pelayanan Radiologi Klinik pratama dinyatakan dapat diselenggarakan di rumah sakit, balai, puskesmas dan klinik. Pelayanan radiologi klinik terdampak Permenkes No. 24 Tahun 2020 secara keseluruhan pada klinik pratama, madya, utama, dan paripurna meliputi; 1. USG, 2. Dental X-ray, 3. X-ray, 4. CT Scan, 5. Fluoroskopi, 6. Cephalometry, 7. Mammography, 8. MRI, 9. C-arm / fluororadiografi, 10. Bone densitometry, 11. Angiography, 12. PET-MR, SPECT-CT/PET-CT. Permenkes No. 24 Tahun 2020 juga mengatur sumber daya manusia selain dokter, peralatan, bangunan dan prasarana, organisasi serta penjaminan dan kendali mutu.

Tidak adanya pasal yang menjelaskan di dalam Permenkes No. 24 Tahun 2020 apakah: ○ Permenkes No. 24 Tahun 2020 hanya mengatur pelayanan radiologi klinik di sebuah organisasi pelayanan radiologi klinik (departemen, instalasi, dan sebagainya) ○ Permenkes No. 24 Tahun 2020 tidak mengatur pelayanan radiologi klinik di luar organisasi pelayanan radiologi klinik tersebut, ataupun mengatur kompetensi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis lainnya.