MEMORANDUM EDISI 19 MEI 2023

KETAGIHAN MIRAS, 4 BOCAH BOBOL SDN PENJARINGANSARI I

DIOTAKI SISWA PUTUS SEKOLAH

Menkominfo Terjerat Korupsi, NasDem

Elektabilitas Bacapres Terusung

Merosot

Surabaya, Memorandum

Kejaksaan Agung menetapkan Menteri

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan menara BTS 4G senilai

Rp 8 triliun.

Atas penetapan ini, banyak opini yang mengatakan bahwa ada dugaan penggembosan di tubuh NasDem. Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam pun angkat bicara, bahwa penetapan tersangka ini akan membuat elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) yang diusung NasDem, Anies Baswedan, merosot.

Terlebih mendekati waktu pemilu, opini dan persepsi publik akan selalu mempengaruhi karena intens diberitakan dan menjadi isu.

Kesengsem

Lagu ‘Sandaran Jiwa’ milik

penyanyi Icha Christy menjadi lagu pemenangan

Ganjar Pranowo for Presiden versi Ganjar Law and Development Center (GLDC). Dan lagu itu pun populer dimana-mana dan diputar oleh para pencinta calon presiden yang kini masih menjabat Gubernur

Jawa Tengah ini.

Namun sebelum hal itu terjadi, artis kelahiran

Jember, 1 Februari 2002

ini, sudah kesengsem dengan sepak terjang

Ganjar Pranowo sejak

menjabat sebagai

Gubernur

Jawa

Tengah. “Se-

benarnya sih, aku

udah

lama

kesengsem dengan Pak

Ganjar. Sepak terjangnya

ituloh, yang bikin

 Bersambung ke halaman 2

- Meng, komplotan bandit cilik bobol SD Penjaringansari.

- Nanti menginjak remaja bobol SMP atau SMA, menginjak pemuda bobol kampus, menginjak dewasa bobol kantor.

Si Mameng (Guru preman)

Surabaya, Memorandum Empat bocah berinisial MPA, NAF, BDA, dan MFB, harus menghuni jeruji besi Polsek Rungkut. Keempat warga Kecamatan Rungkut itu diamankan usai membobol SDN Penjaringansari I. Tak tanggung-tanggung, mereka menggasak empat laptop dan 40 tablet di ruang tata usaha (TU).

Kapolsek Rungkut Kompol M Fakih didampingi Kanitreskrim AKP Ristitanto menunjukkan barang bukti.

MARAKNYA kasus kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan bahwa pemkot belum mampu menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak (KLA) seutuhnya. Menurut pemerhati anak M Isa Ansori, bahwa meski pemkot dengan segala upayanya menjadikan Surabaya sebagai kota layak anak, ternyata masih banyak hal yang belum bisa dijangkau

Tidak Semata-mata Kesalahan Anak

INI peringatan untuk semua orang tua. Jika anak atau pelajar terjerat kasus kriminalitas maka diistilahkan anak yang berkonflik dengan hukum. Seperti yang dikatakan pakar hukum pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya M Sholehuddin, bahwa kalau anak melakukan sesuatu yang menyimpang apalagi sampai berurusan dengan hukum pidana itu tidak semata-mata kesalahan dari anak.

Bandit Gagal Jual Motor Curian

Tertangkap di Akses Suramadu

Surabaya, Memorandum Suramadu sebagai jalur pelarian terduga pelaku curanmor untuk menjual hasil curian motor bukan isapan jempol. Buktinya, Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dua bandit, inisial MRF (19), warga Jalan Pogot Baru, dan RR (14), warga Kenjeran saat melintas di Jalan Kedung Cowek. “Ketika itu, anggota sedang melakukan penyelidikan kendaraan yang mengarah ke Jembatan Suramadu. Kemudian melintas kedua terduga pelaku motor dan menangkapnya,” kata

 Bersambung ke halaman 2

ditahan di Polrestabes Surabaya dan barang bukti yang disita.

Dibayang-bayangi Kepercayaan Tahayul Leluhur (3)

Gak Berani Makan Ikan Lele, Takut Hadapi Nasib Sial

Mulanya Bapak tidak memakan penyetan lele untuknya. Dia masukkan makanan itu ke mulutnya, tapi diam-diam dia muntahkan lagi ke belakang. Begitu satu-dua kali.

Lama-lama Bapak merasakan makanan yang sedikit dikunyah di mulutnya terasa nikmat. Makanya pada suapan ketiga dan seterusnya makanan tersebut dia telan dengan sedikit keraguan. Ternyata hal yang sama dialami Emak. Mereka bahkan tanduk karena masih

Digembosi

Surokim Abdus Salam

Bersambung ke halaman 2

Pesan Bupati Pamekasan kepada Rombongan JCH

Perbaiki Niat Ibadah ke Tanah Suci

Pamekasan, Memorandum

Pelepasan jemaah calon haji (JCH) dilakukan secara simbolis, di Masjid Jami Asy-Syuhada, Pamekasan, Kamis (18/5). Acara dihadiri oleh Kepala Kemenag Pamekasan Mawardi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pimpinan DPRD Pamekasan, dan pengurus Yayasan Takmir Asy- Syuhada Pamekasan.

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam meminta kepada para JCH untuk memperbaiki niat ibadah, meningkatkan kecintaan, dan takwa kepada Allah SWT di Tanah Suci Makkah.

“Memang banyak orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji,  namun yang dipanggil adalah merupakan orang yang istimewa, dan orang yang sabar. Sabar karena baru tahun 2022 bisa melaksanakan ibadah

haji,” ungkap Baddrut Tamam . Bagi para JCH, Bupati berpesan untuk memohon segala hajat dan keinginan agar dikabulkan, serta meninggalkan pembicaraan yang tidak penting atau kurang baik demi menjaga kesucian jiwa dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Semoga ibadah haji yang nanti akan kita laksanakan menjadi haji yang mabrur. Karena haji itu bukan urusan punya

uang atau tidak punya uang, tapi urusan takdir dari Allah SWT,” terangnya. Sementara itu, Kepala Kemenag Pamekasan, Mawardi menyampaikan, para JCH diharapkan untuk senantiasa menjaga kesehatannya selama berada di haromain, yakni Makkah, dan Madinah agar bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk.

Mawardi juga menjelaskan kepada para wartawan di Masjid

Mayat Perempuan 40 Tahun

Ditemukan di Bibir Pantai

Sumenep, Memorandum

Sesosok mayat perempuan ditemukan bibir pantai Dusun Padurekso Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget

Kabupaten Sumenep, warga Dusun Ngomber Desa Laok Jang Jang Kecamaran Arjasa Kabupaten setempat.

Jenazah perempuan kira-kira usia 40 tahun ditemukan

pertama kali masyarakat setempat di bibir pantai Kalianget

Timur pada Kamis, ( 18/5) sekira pukul 10.30 itu sempat membuat warga geger.

Salah seorang saksi yang pertama kali melihat mayat dalam kondisi telungkup dan terapung di pinggir bibir pantai

Desa Kalianget Timur. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek Kalianget untuk dievakuasi.

“ Sekitar pukul 12.00 jenasah dibawa ke RSI Garam Kalianget untuk dilakukan visum luar, “ kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti (18/5).

Masrul, paman keluarga korban menyampaikan identitas jenazah bernama Marfuatun usia 40 tahun. Ia menceritakan, pukul 08.30, korban bersama saksi akan berangkat ke Kangean naik KM Express Bahari rute Kalianget- Kangean. Sesuai jadwal kapal berangkat pukul 09.00.

Sebelum berangkat, korban masih berada parkiran Pelabuhan Pelindo III Kalianget. Saat itu ia membeli tiket. Namun ketika kembali ke parkiran tidak menemukan korban berada di lokasi. Diduga korban bunuh diri dengan menceburkan diri ke laut. Upaya pencarian kemudian dlakukan oleh Pelabuhan Pelindo III, namun korban tidak diketemukan.

“Karena tidak ditemukan, paman korban batal pulang ke Kangean dan kembali balik ke Desa Kalimook untuk berusaha mencari korban, “ sambung AKP Widiarti.

Dari kesaksian Masrul, selaku pamannya, yang bersangkutan mengalami gangguan mental (stres), dan sering berusaha kabur dari rumah. Sementara hasil visum luar di RSI Garam Kalianget menyebut, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah takdir yang maha kuasa.(uri/ono)

Asy- Syuhada Pamekasan bahwa para JCH sudah memenuhi syarat dalam segala hal, dan prosesnya sudah sesuai prosedur pemerintah.

“Kesempatan  melaksanakan ibadah haji jangan disia-siakan.

Karena kesempatan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita semua. Makanya mulai hari ini mari bersihkan hati kita,” ucap Mawardi.

Kemenag berharap, selain mendoakan keluarga, dan apa yang dihajatkan, JCH juga diharapkan selama berada di Tanah Suci Makkah, untuk mendoakan Pamekasan agar menjadi kabupaten yang aman, makmur, damai kondusif serta masyarakatnya makmur sejahtera.

“Doakan Pamekasan ini, mudah-mudahan menjadi kabupaten baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur. Mudah-mudahan segala doa para calon jemaah haji Pamekasan diterima oleh

Allah,” ungkapnya. Heru, salah satu JCH Pamekasan kepada Memorandum berharap menjadi haji yang mabrur.

“Haji mabrur, dan mabruk bukan slogan semata. Bisa membawa keberkahan, dan kebaikan serta kemaslahatan bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kesalihannya bukan hanya ketika di Tanah Suci nanti, tetapi juga berdampak, membekas, dan dapat diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Kata Heru, harapan tersebut paling tidak terwujud dalam beberapa hal. Pertama, para JCH diharapkan muncul menjadi

agen perubahan dalam dinamika kehidupan yang lebih nyata. Perubahan yang lebih baik dalam konteks hablumminallah dan hablumminnnas.

“Ibadahnya lebih mengesankan pada aspek toleransi yang lebih terbuka. Ibadah yang dilakukan bukan hanya sebatas ritual belaka, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan,” tambahnya. (adv/sjk/ono)

OJK dan LSAI Edukasi Pemuda dan Mahasiswa Terkait Keuangan

Sumenep, Memorandum  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Studi Arus Informasi (LSAI) kembali memberikan penyuluhan jasa keuangan kepada masyarakat di Kabupaten Sumenep, Rabu (17/5).

Kegiatan bertemakan “Edukasi dan Perlindungan Konsumen” itu bertempat di Graha Soekarno Sumenep. Dua narasumber hadir di acara ini. Mereka adalah Mulyadi, Penggiat Ekonomi Sosial, Ketua DPKS, dan Nur Angga Wardana perwakilan BPR EL-Baghraf Madura Berdikari. Peserta kegiatan terdiri mahasiswa, pelajar, dan santri. Kegiatan ini bertujuan mencerdaskan masyarakat dalam berkeuangan. Cerdas berkuangan yang dimaksud adalah, masyarakat mampu mengelola keuangan secara proporsional, dan lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.

Direktur Eksekutif LSAI Abrari mengatakan, di era sekarang masyarakat memang harus cerdas dalam berkeuangan. Tujuannya agar tidak sampai terjerumus kepada praktik-praktik keuangan yang dapat merugikan.

Praktik-praktik atau layanan keu-

angan yang dapat merugikan, misalnya sampai terjerat investasi bodong atau pinjaman online (Pinjol) ilegal. “Itulah salah satu tujuan dari diadakannya kegiatan penyuluhan jasa keu-

Keslap Satgas TMMD 116 Kodim 0827/Sumenep Siaga 24 Jam

Sumenep, Memorandum

Kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TNI

Manunggal Membangun

Desa (TMMD) ke-116 Kodim 0827/Sumenep yang dipusatkan di Dusun Panglema, Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, Kabupaten

Sumenep, sudah berjalan delapan hari sejak dibuka

oleh Wakil Bupati Sumenep

Dewi Khalifah, pada 10 Mei

2023. Hal itu membuat kondisi kesehatan para personel Satuan Tugas (Satgas) TMMD 116 Kodim 0827 Sumenep, mengalami gangguan dikarenakan adanya perubahan cuaca. Sehingga anggota

Tim Kesehatan Lapangan (Keslap) dari Poliklinik Kesehatan (Polkes) Kodim 0827

Sumenep secara rutin memeriksa kondisi kesehatan anggota Satgas TMMD.

“Tidak hanya kepada personel Satgas TMMD maupun warga masyarakat sekitar, siapapun diperbolehkan berobat. Terlebih, untuk anggota Satgas itu sendiri,” ungkap salah satu tim Keslap Kodim 0827 Sumenep, Serma Supandi, Kamis (18/5). Bahkan, tim Keslap Sat-

gas TMMD 116 Kodim 0827/

Sumenep ini siaga 24 jam. Secara berkala, melakukan pemeriksaan tensi darah terhadap anggota Satgas baik yang tidak ada keluhan maupun yang mengalami keluhan, hingga pemberian obat, dan vitamin.

Ditambahkan oleh Serma Supandi, bahwa dengan kondisi cuaca yang tak menentu atau ekstrem saat ini, panas menyengat bila siang hari, dan dingin di malam hari membuat daya tahan tubuh lemah serta rentan terhadap penyakit.

“Tim Keslap Satgas TMMD 116 Kodim 0827/ Sumenep selalu siap sedia melayani anggota Satgas maupun warga. Hal ini sudah menjadi tugas kami memastikan kondisi kesehatan personel Satgas dan warga baik yang ikut bekerja maupun warga disekitar lokasi TMMD tetap selalu dalam kondisi prima. Sehingga, bisa beraktifitas dengan baik, dan nyaman,” kata

Serma Supandi.

Dari pantauan, tim Keslap Satgas TMMD 116

Kodim 0827/Sumenep melakukan pemeriksaan mulai dari tensi darah, keluhan

yang dirasakan oleh anggota Satgas maupun mendatangi warga dari rumah ke rumah, hingga pemberian obat.

Ibu Jonni Ariani, salah satu warga Dusun Panglema, merasa bersyukur dengan berlangsungnya kegiatan program TMMD di dusunnya. Pasalnya, banyak pembangunan baik fisik maupun nonfisik dilakukan program tersebut seperti pelayanan kesehatan ini.

“Alhamdulilah, TMMD ini tidak hanya membangun sarana prasarana umum tetapi juga ikut menjaga kesehatan warga. Sekali lagi terima kasih atas layanan kesehatan ini,” tuturnya.

Ungkapan terima kasih, dan apresiasi juga datang dari Kepala Dusun Panglema yang turut mendampingi tim Keslap Satgas TMMD 116 Kodim 0827/ Sumenep berkunjung ke rumah warga yang mengajukan keluhan atas kondisi kaki yang tertusuk paku.

“Apresiasi untuk anggota tim kesehatan Satgas TMMD, ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian bagi warga sekitar yang membutuhkan bantuan. Sekali lagi kami atas nama warga, mengucapkan terima kasih atas pelayanan kesehatan ini,” pungkasnya. (aan/ono)

angan. Uang memang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Uang memang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang rasanya mau mati,” kata Abrari dalam sambutannya.

Dia berharap, dengan adanya kegiatan tersebut, akan menambah wawasan dan referensi masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal mengelola keuangan dengan baik. (uri/ono)

Jenazah korban dibawa ke RSI Garam Kalianget.

OJK dan LSAI memberikan penyuluhan terkait keuangan di Sumenep.

Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam dalam acara pelepasan JCH1444 H/2023 di Masjid Jami Asy-Syuhada Pamekasan.

Kasi Keu Polres Pamekasan Heru dan istri termasuk dalam rombongan JCH Pamekasan.

Tim Keslap Satgas TMMD 116 Kodim 0827/Sumenep memeriksa kondisi kesehatan warga.

Dinas Kesehatan Pantau Kondisi Nenek Rukmi

Tulungagung, Memorandum

Kisah nenek Rukmi (81), warga Desa Ringinpitu, Kecamatan

Kedungwaru yang viral di media

sosial menjadi perhatian banyak pihak, tak terkecuali Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Ana Sapti Saripah.

Ana mengatakan, pihaknya sudah memberikan perhatian kepada nenek Rukmi sejak sebelum beritanya menjadi viral. “Kita sudah beberapa kali ke sana bersama dinsos, babinsa dan bhabinkamtibmas, bareng pak kades juga,” ujarnya, Kamis (18/5).

Ana menuturkan, secara umum kondisi nenek Rukmi sehat. Hanya saja yang bersangkutan sudah tidak bisa berjalan, karena tiga tahun lalu mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga berdampak sampai saat ini.

Dikisahkan Ana, saat masih aktif berkegiatan sebelum mengalami kecelakaan, nenek Rukmi adalah salah satu kader lansia dan aktif mengikuti kegiatan kesehatan di wilayahnya.

Kemudian, karena tidak mampu berjalan tersebut membuat kondisi kebersihan diri nenek Rukmi tak maksimal, dan harus dibantu orang lain untuk bisa membersihkan diri sendiri setiap hari.

“Kondisinya secara umum sehat. Tapi ya itu tadi, karena tidak bisa

jalan, makanya perlu kebersihan diri yang harus diperhatikan lagi,” jelasnya. Sementara itu saat diajak berkomunikasi, nenek Rukmi kerap kali menyampaikan kondisi yang dialaminya. Termasuk penjualan rumah oleh anak tirinya yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Ana menyebut, keadaan itu kemungkinan membuatnya menjadi trauma dan terus mempengaruhi pikirannya. “Jadi kalau sama orang baru pasti menolak, apalagi kemarin saat mau ditensi saja marah dan menolak kami. Bahkan perlu waktu satu jam untuk memberikan pengertian,” ungkapnya.

Pihaknya mengakui, sebenarnya sudah ada rencana untuk memindahkan nenek Rukmi ke panti jompo. Tetapi saat akan dievakuasi, yang bersangkutan menolak dan marah-marah, karena takut akan disuruh pindah dari rumahnya. “Itu tadi kendalanya. Akhirnya karena ada warga yang mau merawat dan kondisi psikologisnya memang seperti itu, akhirnya tidak jadi dibawa ke panti,” ucapnya. Masih menurut Ana, ke depan pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa untuk memproses pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk nenek Rukmi. (fir/mad/yok)

MoU PWI Magetan dan Unmer Madiun

Tingkatkan Kualitas Akademis Wartawan

Magetan, Memorandum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Magetan dan Universitas Merdeka (Unmer) Madiun sepakat menjalin kerja sama terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi awak media.

Kerja sama berdurasi lima tahun tersebut, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara PWI Magetan bersama Unmer Madiun di ruang jamuan Pendopo Surya Graha (PSG) Magetan, Rabu (17/5). Ketua PWI Magetan, Noorbiyanto, mengaku terobosan PWI untuk kerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai bagian peningkatan kualitas jurnalis di Kabupaten Magetan khususnya yang tergabung di PWI. “Kami masih merasa jauh dari sempurna serta harus banyak belajar tentang pengetahuan, kerja sama dengan Unmer Madiun kami menilai merupakan pilihan yang tepat, untuk meningkatkan pengetahuan kami sebagai wartawan,” kata Noorbiyanto, Rabu (17/5).

Norik sapaan Noorbiyanto berharap, kerja sama bilateral antara PWI Magetan dengan Unmer Madiun tidak hanya seputar dunia perkuliahan, namun juga menjelma dalam kerja sama berbagai bidang yang dimiliki kedua lembaga beda latar belakang tersebut. “Tidak hanya terkait kuliah bagi awak media, namun kerja sama bidang lain yang saling mendukung program kedua belah pihak,” tegas wartawan Surat Kabar Harian (SKH)

Memorandum tersebut. Pejabat (Pj) Rektor Unmer Madiun Tatik Mulyati, berharap kemitraan dengan PWI Magetan akan terus berlanjut dengan menelurkan berbagai program kerja yang diampu oleh kedua pihak yang saling menguntungkan. “Kita ingin kemitraan ini berjalan terus, wartawan pasti dituntut untuk menambah pengetahuan, dan insyaallah Unmer Madiun akan memfasilitasi kebutuhan itu. Ada lima fakultas dan sembilan prodi, insyaallah terakreditasi baik sehingga sangat tepat seandainya nanti teman-teman wartawan ingin menambah ilmu pengetahuan di Unmer Madiun,” beber Tatik Mulyati. Tatik Mulyati menilai, MoA ini juga akan bisa meningkatkan indikator kinerja kampusnya yang sudah mengimplementasikan Merdeka Belajar. “Kerja

sama ini merupakan salah satu implementasi dari indikator kinerja utama perguruan tinggi sekaligus juga merupakan implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sudah mulai dipopulerkan tahun 2021 lalu,” tambah istri mantan Wakil Bupati Magetan Miratul Mukminin atau Gus Amik tersebut. Sementara, Bupati Magetan Suprawoto menyambut baik bilateral antara Unmer Madiun dan PWI Magetan tersebut. Menurutnya, wartawan dituntut memiliki kualitas akademisi yang baik guna menyajikan informasi yang akurat kepada publik. “Karena de-

ngan demikian media khan bisa belajar dari para dosen secara keilmuan yang mumpuni, mahasiswa juga begitu bisa praktik di media, dan semua itu bisa terwujud melalui kerja sama ini,” ungkap Bupati Suprawoto. Sebagai informasi, selain MoA dengan Unmer Madiun, PWI Magetan juga sepakat mengikat kerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Unmer Madiun yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Ketua PWI Magetan Noorbiyanto dengan Dekan FH Unmer Madiun Sigit Sapto Nugroho. (sep/rik/yok)

Dinsos Tulungagung Berikan Pembinaan ke Pengemis

Tulungagung, Memorandum Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung bersama satpol PP dan petugas gabungan kembali menggelar razia pengemis yang ada di sejumlah simpang empat jalanan kota. Seperti di Simpang Empat Kemuning, Simpang Empat Gleduk, Tamanan, BTA, Simpang Empat Ketanon, dan beberapa titik simpang empat lainnya.

Hasilnya, ada satu pengemis yang berhasil diamankan dalam razia kali ini. Usai terjaring razia, pengemis tersebut menjalani pendataan di Mako Satpol PP Tulungagung. Selanjutnya untuk pembinaannya, diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Wahiyd Masrur mengatakan, satu pengemis yang

terjaring kemarin adalah pengemis yang kerap mangkal di Simpang Empat Kemuning. “Data di kami, ini pengemis yang biasanya ada di Kemuning. Biasanya pagi sampai siang di sana,” ujarnya, kemarin. Wahiyd Masrur menjelaskan, pengemis tersebut bukan kali ini saja terjaring razia. Namun tetap saja kembali ke jalan untuk mengais rezeki. Padahal keberadaannya di jalan raya mengganggu ketertiban umum, membahayakan pengguna jalan lainnya, dan membahayakan dirinya sendiri. “Mereka ini kan ada di zona pengendara sepeda motor, jadi berbahaya untuk dirinya sendiri, pengguna jalan dan orang yang lewat,” ucapnya. Ke depan, diterangkan Wahiyd, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung akan mengajak segenap

lapisan masyarakat termasuk pihak desa hingga RT/RW, untuk memberikan perhatian kepada pengemis yang telah terjaring razia. Sehingga, pengemis yang telah terjaring dan dikembalikan ke masyarakat tidak kembali lagi ke jalan.

“Kita akan minta desa dan RT/ RW memperhatikan warganya yang sudah terjaring dan dikembalikan ke desa, agar tidak mengulangi mengemis,” ungkapnya. Hal sama juga akan dilakukan untuk pengemis dari luar kota. Sebab separuh pengemis di Tulungagung merupakan pengemis dari luar kota yang sengaja datang ke Kota Marmer untuk mengemis. “Apalagi sebagian juga dari luar kota, akan kita terapkan perlakuan yang sama, agar mereka tidak kembali lagi ke jalan,” pungkasnya. (fir/mad/yok)

Target Realisasi P-APBD 2023 DPRD Perjuangkan Upah Layak Ribuan Guru Non ASN

Magetan, Memorandum Nasib ribuan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini tengah diperjuangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan. Legislator menargetkan, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 honor untuk 1.090 Guru Non ASN dapat setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Magetan Rp 2.153.062,37. Menurut Wakil Ketua DPRD Magetan Suwarno, saat ini honor untuk guru Non ASN Tidak menentu karena bergantung pada kemampuan sekolah tempatnya mengabdi. “Sesuai kemampuan sekolah, mulai Rp 200 ribu - Rp 800 ribu perbulan,” kata Suwarno, Kamis (17/5).

Politisi Partai Golkar ini menghitung, estimasi anggaran yang akan dikeluarkan Pemkab Magetan untuk honor 1.090 guru non ASN tersebut berkisar Rp 18 miliar. “Kurang lebih Rp 18 miliar anggaran untuk honor tersebut,” beber Suwarno.

Diungkapkan Suwarno, ribuan guru non ASN tersebut telah mengabdi sebagai pendidik 5 hingga 30 tahun. Ironisnya mereka belum mendapatkan honor yang layak dari pemerintah. “Mereka sudah mengabdi lima tahun hingga tiga puluh lima tahun, namun honor yang diterima hingga kini belum layak,” jelas politisi yang tercatat sebagai warga Desa Sempol, Keca-

matan Maospati tersebut. Suwarno berharap, pembahasan tentang honor guru non ASN ini selesai tepat waktu, dan dapat disalurkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2023 ini. “Perda terkait guru sudah ada, semoga pembahasan penerapannya cepat selesai,” pungkas anggota DPRD Magetan kawakan ini. (rik/adv/yok)

Noorbiyanto (Norik). Wartawan: Septian Bayu. Pemasaran atau iklan: Khoirul Anwar. Alamat: Jl, Thamrin,Nomor 17, Magetan. No.Hp: 081-335-326-942.

Petugas dinas kesehatan memantau keadaan sehari-hari nenek Rukmi.

Seorang pengemis diamankan petugas gabungan.

Ketua PWI Magetan Noorbiyanto menandatangani MoA dan MoU dengan Unmer Madiun.

Wakil Ketua DPRD Magetan Suwarno.

Kantor DPRD Kabupaten Magetan.

Kediri, Memorandum

Banyak orang tua siswa menyerbu Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri untuk meminta surat keterangan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Surat itu digunakan untuk mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 jalur afirmasi. Yakni jalur untuk keluarga tidak mampu.

Lilik, warga Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri mengatakan, datang ke Kantor Dinsos Kota Kediri untuk meminta petugas mencetakkan surat keterangan DTKS-nya. Karena saking banyaknya pemohon surat keterangan DTKS, perempuan berkacamata ini mengaku, sempat antre selama kurang lebih 2 jam di kantor dinsos. “Ini tadi saya mengurus DTKS ini untuk mendaftarkan anak saya pada PPDB jalur afirmasi,” katanya.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri sudah bersiap menyelenggarakan PPDB jenjang TK hingga SMP tahun ini. Pendaftaran terbagi dalam beberapa jalur. Mulai dari jalur prestasi dindik, jalur mutasi orang tua, jalur kemitraan PTK, dan jalur afirmasi. Untuk jalur afirmasi, disdik memberi kuota 15 persen. Salah satu syaratnya, siswa terdaftar dalam DTKS. Namun, ada yang berbeda pada jalur afirmasi tahun ini.

Siswa diperbolehkan memilih tiga opsi sekolahan sekaligus, agar kesempatan mereka mendapat sekolah negeri semakin terbuka.

Kepala Dinsos Kota Kediri Paulus Luhur Budi, membenarkan adanya peningkatan permohonan surat keterangan DTKS dari masyarakat. “Surat itu bukti bahwa dia masuk dalam data itu. Setelah kita tanyakan untuk mendaftarkan putra putrinya PPDB,” ungkapnya. (mon/epe]

Bojonegoro, Memorandum

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) menggelar bimbingan teknis sistem pengelolaan aset desa (Bimtek SIPADES) 2.0, sekaligus pelantikan pengurus

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bojonegoro masa bhakti 2022-2027.

Kegiatan ini dibuka Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bojonegoro, Camat se-Kabupaten Bojonegoro, Pengurus PPDI se-Kabupaten Bojonegoro, dan perangkat desa dari 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan pentingnya peran perangkat desa dalam pembangunan daerah. “Tanpa peran perangkat desa, mungkin pembangunan daerah tidak akan berjalan maksimal. Jika desa-desa semakin berkembang dan maju, maka daerah/kabupaten juga akan menjadi kabupaten yang semakin baik. Kalau kabupaten semakin baik, maka provinsinya juga semakin baik,” tuturnya.

Bupati menambahkan, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas dalam pemanfaatan aplikasi SIPADES.

Sebelumnya, SIPADES hanya berjalan lewat dekstop, namun sekarang telah berbasis online melalui website dan perangkat mobile. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan bimbingan agar pengelolaan aset desa dapat optimal.

Selain itu, aplikasi SIPADES berkaitan dengan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, untuk rekapitulasi aset desanya. Oleh karena itu, pemantapan dalam pengelolaan aset desa menjadi penting guna memenuhi persyaratan MCP KPK untuk Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan ini juga menjadi momen penting karena dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus PPDI masa bhakti 2022-2027. “Selamat kepada pengurus PPDI Kabupaten Bojonegoro yang baru. Saya berharap perangkat desa tetap menjaga harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,” ucapnya. (top/epe)

Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Personel Bersenjata Lengkap Amankan Gereja

Kediri, Memorandum Polres Kediri Kota menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan peringatan Kenaikan Isa Almasih, Kamis (18/5). Mereka disebar ke sejumah gereja yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

“Ada 180 personel Polres Kediri Kota yang diturunkan dalam pelaksaaan pengamanan peringatan Hari Kenaikan Isa Almasih,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP

Teddy Chandra.

Total, ada 35 gereja maupun tempat ibadah umat nasrani yang melaksanakan peringatan Kenaikan Isa Almasih. Karena itu, tak hanya personel kepolisian, pengamanan juga melibatkan TNI dan unsur terkait lainnya.

Dengan dilakukannya pengamanan kegiatan itu sendiri, diharapkan para jemaat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. AKBP Teddy menambahkan keterlibatan unsur keamanan lain juga dibutuhkan dalam agenda itu. “Kami bersinergi dengan TNI dan unsur lainya untuk melaksanakan pengamanan,” pungkasnya. (mon/epe)

Kediri, Memorandum Bupati Kediri Hanindhito

Himawan Pramana melantik

34 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Kediri. Pihaknya meminta agar pejabat tersebut harus lebih responsif.

Orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu menilai, respons cepat ASN sangat dibutuhkan dalam menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat maupun di pemerintah daerah. Menurutnya pejabat juga dituntut untuk lebih peka menanggapi aduan dan persoalan-persoalan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Harus peka dan responsif terhadap isu yang berkembang, cepat dikaji, dianalisis, dan dicarikan solusi, dan cepat dieksekusi,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, Rabu (17/5).

Bupati muda itu juga berharap seluruh jajarannya ini terus meningkatkan kompeten-

sinya. Pasalnya kompetensi ini akan berdampak langsung pada kompensasi yang diberikan sesuai dengan penerapan Panjalu Jayati Coorporate University (Panji Corp U).

Adapun Panji Corp U ini memiliki empat instrumen yang dapat berpengaruh terhadap

kompensasi yang didapatkan oleh ASN Pemkab Kediri. Yakni, kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

“Kompetensi juga harus di-upgrade. Terus belajar, tingkatkan kemampuan panjenengan semua, banyak belajar dan berlatih. ASN harus melahirkan

BOJONEGORO-TUBAN

Bojonegoro, Memorandum Tiga orang yang mengaku anggota salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM), diamankan dan ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polres Bojonegoro dalam kasus pemerasan Kepala Desa (Kades) Talok, Kecamatan Kalitidu.

Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto menjelaskan, pemerasan itu terjadi 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00, di sebuah warung kopi di Jalan Veteran. Tiga terduga pelaku itu masing-masing

berinisial SY, M, dan H.

“Penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum LSM kepada kepala desa, yang mana rencana transaksi penyerahan uang dilakukan di warung kopi di Jalan Veteran,” terang Iptu Supriyanto, Kamis (18/5).

Penggerebekan dilakukan tepat ketika Kades Talok Samudi menyerahkan amplop berwarna cokelat kepada SY. “Pada saat itu, petugas langsung melakukan pe-

meriksaan terhadap amplop cokelat yang diserahkan oleh kepala desa kepada S. Isinya uang tunai sebesar Rp 10 juta. Uang itu sekarang kami amankan sebagai barang bukti terkait dugaan tindak pidana pemerasan,” bebernya. Kini, peran ketiga terduga pelaku pemerasan terus didalami untuk diproses lebih lanjut. Iptu Supriyanto menuturkan, ketiganya bakal dijerat Pasal 368 KUHP dan atau 369 KUHP Jo Pasal 55 Jo 56 KUHP. (top/epe)

ide-ide brilian yang inovatif, dan buat program yang tepat sasaran,” tuturnya.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri, Heru Santoso mengatakan, pelantikan ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan OPD yang belum lengkap, juga untuk mencapai tujuan visi misi Mas Dhito.

Senada dengan Mas Dhito, Heru juga menginginkan pejabat di lingkup pemkab harus mengembangkan kompetensinya yang ujungnya guna meningkatkan pelayanan. “Di tingkat kabupaten, (Panji Corp U) diselenggarakan lebih makro sehingga kita bisa menyelenggarakan untuk semua SKPD,” bebernya.

Untuk diketahui dalam pelantikan yang dilakukan di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemkab Kediri itu, Mas Dhito melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama, 12 pejabat administrator, dan 18 pejabat pengawas. (adv/pkp/mon/epe)

Bojonegoro, Memorandum Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Bojonegoro menggelar pertemuan dengan warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo di Ruang Tribuana Tungga Dewi kemarin. Pertemuan itu untuk membahas proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko. Pentingnya pertemuan itu terlihat dari kehadiran Bupati Anna Mu’awanah bersama pimpinan DPRD, kepala OPD terkait, dan Camat Margomulyo.

Ketua Forum Masyarakat Desa Ngelo Bersatu, Sugiyanto menyampaikan, pihaknya secara prinsip tidak menolak pembangunan Bendungan Karangnongko sebagai bentuk dukungan proyek strategis nasional (PSN) yang ingin menyejahterakan masyarakat. Namun pihaknya menyampaikan ada beberapa poin usulan.

Salah satunya, proses tahapan pembebasan lahan harus dilakukan secara transparan, tidak ada tekanan dan intimidasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan menjunjung sila kelima Pancasila. Poin lainnya menyebutkan terkait relokasi hingga penyerapan tena-

ga kerja lokal. “Jika itu dipenuhi, Pemkab Bojonegoro (berarti) telah menampung aspirasi warga untuk bahan pertimbangan selanjutnya,” katanya. Mendengar paparan itu, bupati menyampaikan, pembebasan lahan menjadi tugas dan fungsi pemerintah pusat.

“Kami hanya menyiapkan anggaran, teknisnya ada di provinsi termasuk DPRD provinsi. Pemkab mempersiapkan karena wilayahnya masuk dalam teritorial Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, pemkab telah berupaya dengan Kementerian PUPR, Bupati Blora, dan stakeholder terkait melalui pertemuan-pertemuan awal. Pemkab telah melakukan progres lebih awal untuk adanya penggunaan anggaran tersebut. Akan tetapi Kementerian PU PR menolak dengan berbagai pertimbangan.

“Pemkab Bojonegoro justru tidak ingin bobol (bedol) desa karena kami ingin di saat bendungannya jadi, di sana ada punggung ekonomi baru. Jika direlokasi jauh apa manfaatnya jika tidak ada air mengalir di sekitar sana. Justru itu yang kami

khawatirkan,” tambah bupati. Bupati mengilustrasikan beberapa lokasi bendungan yang sudah ada, perekonomian warga sekitar menjadi bagus. Masyarakat bisa tumbuh kembang di sekitar bendungan. Bahkan pemkab sudah ada konsep dengan BBWS. Diharapkan, masyarakat Desa Ngelo mempunyai semangat yang sama. “Target tahun ini bisa groundbreaking. September sudah clear karena anggaran sudah ada,” harap bupati. Bupati juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dengan pertemuan ini, menjadi salah satu langkah agar tidak terjadi miskomunikasi. Sebab dengan adanya Bendungan Karangnongko, manfaatnya juga terjamin pasti. “Di kementerian sudah kami usulkan, maka izinkan tim untuk mengukur. Jika ada kekurangan masih bisa ditambahkan,” tandasnya. (top/epe)

Kabiro: Sutopo, S. H. I Telepon: 082244621416

Kabiro:Andhi Montera. Alamat:komplek Taman Bunga Residency Blok 2 Gor JayaBaya Kota kediri-Jatim. No.Hp:081335773232

polisi bersenjata lengkap mengamankan

Katolik St Vincentius A Paulo.

Bupati Kediri Hanindhito

Anna Mu’awanah berdialog dengan warga yang terdampak proyek Bendungan Karangnongko.

GRESIK-LAMONGAN

Baru Keluar Bui, Residivis Bawean Bui, Bawean Kumat Nyolong Motor

Gresik, Memorandum Penjara tidak membuat jera. Kalimat itu rasanya sangat pantas disematkan kepada Jefri (27), pemuda asal Desa/Kecamatan Tambak, Bawean. Betapa tidak, baru dua pekan bebas dari penjara, ia sudah kumat mencuri motor dengan dalih untuk pulang kampung. Apesnya, aksi itu dipergoki warga.

Jefri beraksi di Kawasan Heritage Bandar Grissee, Jalan HOS Cokrominoto, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Rabu (17/5) sore. Untuk memuluskan aksinya, ia berjalan kaki di kawasan wisata budaya tersebut. Tujuannya, mencari motor incaran. Setiba di lokasi kejadian, pelaku melihat Honda Scoopy dengan nopol W 5410 DR milik M Faishol (30), diparkir di halaman rumah. Melihat kunci motor masih melekat di kendaraan, aksi jahatnya pun dilakukan. Dengan mendorong motor terlebih dahulu agar tidak menimbulkan suara.

Apes bagi Jefri. Ulahnya tetap tepergok keluarga korban. Asfan (65), kerabat korban mendengar suara suara standar motor dinaikkan. Setelah dilihat keluar rumah, benar saja motor matik itu sudah

Lansia Laren Tewas

Terjebak Kobaran Api

Lamongan, Memorandum

Kematian tragis dialami Sukaya (72), warga Desa Tejoasri, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Lansia yang sejak lama menderita kelumpuhan itu, tewas terjebak kobaran api saat kebakaran melanda toko miliknya. Dia mengalami luka bakar sekujur tubuh.

Informasi yang dihimpun, peristiwa pilu itu terjadi Selasa (16/5). Saat kebakaran berlangsung, Sukaya sedang berjaga di dalam toko. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran maut tersebut. Dugaan sementara berasal dari api kompor minyak tanah yang menyambar bensin.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Anton Krisbiyantoro membenarkan peristiwa tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat lidah api dengan cepat membesar. “Ada korban jiwa. Warga yang mengetahui kejadian itu tidak bisa menolong korban karena api cepat membesar,” bebernya, Kamis (18/5).

Ipda Anton menjelaskan, kebakaran tersebut pertama kali diketahui Agus Suparmanto, tetangga korban. Saat itu Agus yang berada di luar rumah melihat api sudah berkobar di dalam toko korban. Ia berusaha mendekati dan mendengar teriakan minta tolong korban.

Namun, Agus tidak berani memberi pertolongan karena api membesar di pintu samping. “Kemudian saksi ini berteriak meminta tolong dan akhirnya bersama warga membantu memadamkan api,” jelasnya.

Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Mapolsek yang segera menerjunkan personelnya bersama petugas pemadam kebakaran. Setelah api sedikit mereda, korban ditemukan dengan kondisi sekujur tubuh melepuh.

“Korban mengalami lumpuh dan memakai alat bantu jalan. Pihak keluarga korban membuat pernyataan menolak untuk dilakukan autopsi dan bahwa kematian korban karena musibah,” pungkas Anton. (and/har/epe)

Legislatif Dorong Terwujudnya Big Data Kependudukan

Gresik, Memorandum

Sinkronisasi big data kependudukan antar organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perhatian DPRD Gresik. Legislatif mendorong segera terwujudnya kesatuan data di mana akan mempermudah perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah.

Terkait persoalan tersebut, Komisi I memberikan beberapa rekomendasi. Pihaknya mendorong antar OPD memiliki kesatupaduan data kependudukan. Sehingga tidak saling tumpang tindih dan rancu. Hal ini penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran.

Rekomendasi itu antara lain, meminta bappeda) untuk mengkoordinir DPMD, diskominfo, dan dispenduk merencanakan dan mengkonsep surat edaran (SE) bupati ke desa-desa untuk pengisian register penduduk desa.

Ketua Komisi 1 M Zaifudin menilai, permasalahannya data-data kependudukan yang dimiliki DPMD dan dispenduk itu data kependudukan lawas. Sekarang karena SIAP terpusat, dikasih data agregat jumlah penduduknya, laki-laki berapa perempuan berapa itu saja, bukan by name by address

“Sedangkan kita menginginkan by name by address. Tujuannya apa? Salah satu contoh agar data penerima UHC terkait jumlah penduduk kita yang diikutkan UHC bisa valid, ditambah banyak kasus antara data kependudukan dengan data dimiliki penerima UHC tidak sinkron,” katanya kemarin.

Politisi Gerindra itu mencontohkan kasus warga Menganti pindah ke Surabaya tapi KIS-nya masih ikut Gresik. Nah, itu konsekuensinya Gresik yang membayari. Padahal warga itu sudah pindah berdomisili di Surabaya, harusnya di BPJS sudah di-cut (hilang), tapi ternyata tidak.

Zaifudin juga mengungkapkan tidak ada satupun OPD yang mempunyai basis data by name by address kependudukan terbaru. Pihaknya mendorong big data itu bisa segera terwujud. Mengingat ini demi kepentingan masyarakat luas

“Kita menginginkan satu data besar, misal kita butuh data stunting cukup dilihat di big data. Kita ingin tahu jumlah bayi, maka cukup lihat big data saja. Tidak usah bikin sistem aplikasi sendiri-sendiri, jadi satu big data ini mencakup secara keseluruhan. Komponen dasarnya jumlah penduduk, tapi sampai hari ini permasalahannya jumlah penduduk kita belum valid,” tukas politisi muda tersebut.

Komisi 1 juga merekomendasikan terkait kerja sama dispenduk dengan 10 OPD lain agar dimaksimalkan. Termasuk upaya harmonisasi dan sinkronisasi seluruh aplikasi dan inovasi yang ada di desa. Karena di desa kenyataannya banyak sekali aplikasi, sehingga banyak kepala desa mengeluh jika banyak anggaran terserap habis hanya untuk honor operator. (and/har/epe)

dituntun terduga pelaku sekitar 100 meter dari tempat kejadian perkara (TKP). Pelaku pun ditangkap warga sekitar dan sempat menjadi bulan-bulanan.

Kapolsek Gresik Kota, AKP Rachmat Triyanto, mengungkapkan pelaku beraksi sendirian memanfaatkan kesempatan yang ada. Berkat kerja sama antara masyarakat dan polisi, berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di hadapan penyidik, Jefri mengakui semua perbuatannya. Aksi nekatnya itu dilakukan karena ingin mendapatkan uang untuk membeli tiket pulang kampung. Kini, rencana tersebut gagal total. “Saya ingin pulang ke Bawean,” kata pelaku menyesal. Yang bikin geleng-geleng kepala, Jefri ternyata seorang residivis yang baru saja

keluar dari Rutan Kelas IIB Banjarsari Cerme. “Pelaku baru dua minggu keluar dari Rutan Gresik. Kasus pencurian handphone di Pulau Bawean,” ungkap kapolsek kemarin.  Setelah bebas menghirup udara segar, bukannya tobat. Ia justru kembali mencuri dengan sasaran lebih besar, motor! Kepolisian saat ini masih terus melakukan pendalaman. Pasalnya pelaku beberapa kali keluar masuk penjara atas kasus pencurian. “Ternyata (aksinya) tidak hanya di Gresik Kota dan Bawean,” tutupnya. (and/har/epe)

Bupati Minta Apersi Hadirkan Multi Efek Perekonomian

Gresik, Memorandum

Bupati Fandi Akhmad Yani berharap peranan pengembang perumahan dalam memberikan multi efek perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikan seiring dengan kehadiran Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) DPD Jatim Korwil Gresik Raya.

Asosiasi ini mencakup empat kabupaten (Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro), yang kepengurusannya dilantik pada 17 Mei 2023. Bupati mengapresiasi kehadiran Apersi dan berharap program berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan properti.

“Gresik hari ini sudah menjadi kabupaten yang sangat siap untuk layak huni, menurut hasil riset Kompas kabupaten/ kota layak huni. Yaitu Gresik. Ini karena Kabupaten Gresik mampu berkembang secara progresif,” ucap Gus Yani, sapaan akrab bupati.

Ia berharap kehadiran Apersi bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Utamanya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang layak huni. Dirinya juga berpesan kehadiran Apersi bisa turut andil dalam pengentasan kemiskinan.

Termasuk pula mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja. “Hal ini tentu, salah satu sarana ataupun upaya meningkatkan serta pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” tandas mantan ketua DPRD Gresik tersebut.

Ketua DPD Apersi Jawa Timur Makhrus Sholeh, mengatakan Korwil Gresik adalah yang ke-9 dikukuhkan. Pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah. “Kehadiran kami harus membawa maksud dan tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan perumahan untuk masyarakat,” tukasnya. (and/har/epe)

Hampir 50 Persen Keluarga Risiko Stunting Ada di Bawean

Gresik, Memorandum Pulau Bawean menjadi daerah prioritas penurunan stunting. Hal ini dikarenakan, pulau eksotik itu menyumbang hampir 50 persen keluarga risiko stunting di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya menekan angka itu adalah menggelar sekolah orang tua hebat (SOTH).

“Dengan SOTH ini, kita akan memberikan pemahaman tentang stunting. Sehingga nanti kita dapat mencegah terjadinya stunting dan menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik. Ini sangat penting karena nantinya anak-anak inilah yang akan menggantikan kita di masa depan,” ujar Wabup Aminatun Habibah kemarin. Untuk diketahui, di Kabupaten Gresik saat ini tercatat sekitar 6.912 keluarga risiko stunting. Ironisnya, 3.070 keluarga berada di Pulau Bawean. Hal ini tentu menjadikan Bawean sebagai prioritas. Kepada mereka, wabup juga menyalurkan bantuan dari badan pangan nasional (Bapanas). Kepala Dinas KBPPPA Titik Ernawati mengatakan, normalnya bantuan pangan tersebut akan diberikan sebanyak tiga

Wabup Aminatun Habibah membagikan nutrisi untuk keluarga risiko stunting di

tahap. Mulai Mei hingga Juli. Mengingat akses yang cukup sulit dan jarak yang jauh, bantuan tersebut diputuskan untuk disalurkan sekaligus. “Isinya berupa satu ekor ayam karkas dan 1 pak telur,” bebernya. Sebagai catatan, SOTH telah diujicobakan di Desa Bungah dan Bedanten, Kecamatan Bungah. Sehingga dua desa tersebut akan menjadi pilot project SOTH yang

akan dilakukan secara menyeluruh di 330 desa se-Kabupaten Gresik. Langkah masif ini dalam rangka mewujudkan Kabupaten Gresik bebas stunting. Upaya ini sudah menunjukkan hasil beberapa tahun terakhir. Dibuktikan dengan menurunnya angka stunting pada 2021 dan 2022. Dari mulanya hampir 24 persen, sekarang tinggal 10,7 persen. (and/har/epe)

Hebatnya kebakaran yang terjadi di Desa Tejoasri terlihat dari kondisi toko yang hanya menyisakan tembok.

Terduga pelaku curanmor Jefri di Mapolsek Gresik Kota.

Bawean.

Bupati Fandi Akhmad Yani saat bertemu anggota Apersi. FOTO:

Tugas DP3APPKB Terapkan Cara Terbaik di Tingkat RT/RW

Perlindungan terhadap Anak Masih Lemah

Surabaya, Memorandum

Sebanyak 29 kecamatan ternyata masih belum maksimal menerapkan responsif gender, dan layak anak. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB), turut melibatkan mahasiswa serta lembaga perlindungan dan anak untuk memberikan bimbingan. Ini menjadi problem tersendiri mengingat dalam 2 tahun terakhir, Surabaya gencar melakukan sosialisasi kota layak anak (KLA).

Kejadian terakhir yang membuat miris adalah tewasnya siswi SMP yang mayatnya ditemukan di Gudang Peluru Kedung Cowek.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mencatat, kasus kekerasan terhadap anak pada 2022 meningkat lebih dari 100% dibanding 2021. Dari 363 menjadi 734 kasus.

Rinciannya, 158 kasus seksual, 56 kasus penelantaran, 138 kasus ABH, 161 kasus kekerasan fisik, 8 kasus kekerasan psikis, 19 kasus terkait hak asuh anak.

Sedangkan pada 2023, kekerasan terhadap anak masih banyak dijumpai. Terutama yang terjadi di sekolah. Misalnya, kejadian kekerasan seksual di sekolah yang dilakukan oleh oknum guru.

Saya percaya bahwa meningkatkan kemanan dan perlindungan anak di Surabaya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

Puspa Wulan Saputri, warga Gayungan.

“Kasus semacam ini membuat kita semua menjadi miris. Bayangkan di sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak, ternyata di sekolah juga menjadi ancaman,” kata Ketua Bidang Divisi Data dan Informasi serta Litbang LPA Jatim, M Isa Ansori, Kamis (18/5). Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya turun langsung memberikan sosialisasi dan pola perlindungan anak di tingkat RT dan RW.

Urgensi pemkot saat ini adalah membenahi segala bentuk tindakan negatif yang telah terjadi. Meninjau ulang kemungkinan-kemungkinan tindakan negatif yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari agar tidak terulang kembali. Semoga bisa membentuk Surabaya KLA sesuai labeh penghargaan yang diberikan Asmaul Khusnah, Mahasiswi Unesa

Selain itu, LPA Jatim juga mengusulkan Pemkot Surabaya untuk membentuk layanan bertajuk Sparta (sistem perlindungan anak di tingkat rukun tetangga).

“Surabaya konsepnya sudah bagus sebagai kota yang layak dan ramah anak. Instrumennya juga sudah ada. Tetapi tugas untuk menguatkan itu yang masih lemah,” tandas Isa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surabaya, Ida Widayati memaparkan, timbulnya kasus kekerasan terhadap anak bisa dipengaruhi sejumlah faktor. Seperti di antaranya karena masalah keutuhan keluarga hingga penggunaan media sosial yang tidak sehat.

“Itu yang anak-anak sekarang tidak menggunakan gadget dengan sehat. Sebetulnya memang untuk tugas-tugas sekolah iya. Tapi untuk yang lainnya, mereka menggunakannya masih salah,” kata Ida.

Meski demikian, pihaknya menyatakan, selama ini terus intens untuk

mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Upaya itu dilakukan dengan cara sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan media sosial yang sehat ke sekolah hingga Pondok Pesantren. “Itu disampaikan bagaimana sih kita menggunakan internet yang sehat, bagaimana ilmu tentang reproduksi,” katanya.

rasan terhadap kukan dengan mika dadia sosial yang gga Pondok a mpaikan menga n g u a lai tidak seling n sosiak l

Tak hanya itu, Ida menyebut, upaya pencegahan kasus terhadap anak juga dilakukannya melalui Puspaga Balai RW. Di sana, petugas tidak hanya menerima konseling tapi juga memberikan sosialisasi bagaimana menerapkan pola asuh orang tua terhadap anak atau parenting.

“Itu sudah jalan. Ini kita juga dibantu mahasiswa jurusan psikologi, mereka kan bisa menerima konseling di awal. Tapi nanti ketika kasusnya parah, tetap dirujuk ke Puspaga di Siola,” pungkasnya.

Koordinator Tim KAS-RPA Kota Surabaya, Martadi mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari terjemahan Surabaya Kota Responsif Gender juga sebagai Kota Layak Anak (KLA). Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan alasan program KAS-RPA disosialisasikan kepada 29 kecamatan

di Surabaya.  Yakni untuk meningkatkan pemberdayaan di kelurahan dan kecamatan yang belum maksimal menggerakkan program KAS-RPA, agar lebih responsif menangani masalah yang

Diperlukan Kerja Sama yang Konkret dan Intens

SEJAK awal tahun gagasan Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) terasa redup setelah muncul beberapa peristiwa memprihatinkan yang menimpa perempuan, dan anak dibawah umur. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatkan, seluruh komponen yang berkaitan harus bekerjasama dan gotong-royong menyelesaikan permasalahan ini,

utamanya orangtua. Khusnul menambahkan, di tengah Surabaya yang menyabet penghargaan kota layak anak (KLA), kasus-kasus ini tentu membuat kita prihatin. Setelah mendapat informasi bagaimana kondisi anak-anak Surabaya yang membutuhkan perhatian, ia menyebut upaya-upaya bersifat eksternal oleh Pemkot, DPRD Surabaya,

Bersambung ke halaman 10

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah.

mental Organization h dilakukan h sudah ng dan amun, secara ta m e m busama konih intens

Non-Governmental Organization (NGO) sudah dilakukan. “Seluruh komponen sudah gotong royong dan menyelesaikan. Namun, secara internal kita membutuhkan kerjasama konkret dan lebih intens

Bersambung ke halaman 10

Sembilan Fraksi Setujui LKPj Gubernur TA 2022

Surabaya, Memorandum Sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022. Seluruh fraksi menyatakan menerima LKPJ tersebut.

Pimpinan sidang paripurna, Kusnadi menyampaikan pembahasan atau penetapan LKPj Gubernur 2022 disetujui sembilan fraksi. “Sembilan fraksi menyampaikan pendapat akhir menyetujudi LKPj Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,” terang Kusnadi. Ketua DPRD Jawa Timur ini menyampaikan, fraksi-fraksi melakukan penajaman terhadap LPKj Gubernur Akhir Tahun 2022, sebagai upaya visi, dan misi membangun

Provinsi Jawa Timur. “Fraksi-fraksi menyampaikan kebijakan yang terstruktur, sistimatis, dan korehensif demi menghadirkan tata kelola yang lebih baik, ” tegas Kusnadi.

Kusnadi juga menyampaikan terima kasih kepada eksekutif, dan legislatif dalam kerjasama mengawal LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2022. Melalui semangat kesamaan DPRD, dan Pemprov Jatim mewujudkan percepatan pembangunan Jatim.

Sementara itu, Gubernur Khofifah

Indar Parawansa menerima rekomendasi

DPRD Jawa Timur terhadap Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2022.

Khofifah menyampaikan apresiasi

setinggi-tingginya kepada seluruh anggota

DPRD Jatim terutama Pansus Pembahasan

LKPj, dan seluruh fraksi DPRD yang telah secara maraton melakukan pembahasan

LKPj. “Sehingga, menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi peningkatan kinerja pemerintah,” terang Khofifah.

Dalam kurun waktu 16 hari sejak LKPj

disampaikan Gubernur Khofifah, DPRD Jatim telah mulai melakukan pembahasan.

Sehingga, perumusan rekomendasi yang dihasilkan telah memenuhi kaidah sesuai dengan PP nomor 13 tahun 2019 tentang

Pelaporan, dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah pasal 20 ayat 1 bahwa pembahasan LKPj harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah disampaikan. “Rekomendasi ini menjadi catatan strategis bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan kinerja di masa mendatang. Termasuk untuk memitigasi dan menyiapkan perencanaan pembangunan yang lebih presisi.Tentu ini dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan maupun pelayanan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur,” ungkapnya. Khofifah menegaskan, semangat pansus DPRD Jatim sama dengan Pemprov Jatim, yakni berupaya melakukan percepatan, dan peningkatan kualitas pembangunan Jawa Timur ke depan.

Gubernur Khofifah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Forkopimda Jatim, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, civitas akademika, pelaku dunia usaha, serta seluruh elemen yang telah bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan selama ini. Berkat sinergitas tersebut, capaian kinerja Pemprov Jatim tahun 2022 tercatat 97,70 persen atau meningkat 1,29

Fraksi PDI-P: Dorong Terobosan Baru

FRAKSI PDI-P DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim untu melakukan terobosan-terobosan bari yang khas dan bermakna bagi hadirnya perbaikan berkelanjutan.

Anggota Faksi PDI-P DPRD Jatim, Hari Puti Lestari menyampaikan, apresiasi upaya yang telah diambil untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Jawa Timur. “Fraksi

PDI-P meminta eksekutif memberikan perhatian lebih pada kinerja dan upaya peningkatan kinerja lima badan koordinasi wilayah (Bakorwil) lebih efektif,” tegas Hari Puji Lestari.

Bendahara DPD PDI-P Jatim ini juga menyampaikan agar perekonomian di wilayah bakorwil dapat digerakkan efektif, agar dapat terlepas dari persoalan klasik kinerja eksekutif mendorong pemerataan pembangunan. “Perlu memastikan konektivitas antarwilayah, dan mengurangi ketimpangan pembangunan,” terang Hari Puti Lestari. (*/day/ono)

persen dari tahun 2021 yang sebesar 96,41 persen. Selain itu, capaian realisasi kinerja Pemprov Jatim selama 2022 ini, juga tercermin pada capaian kinerja 11 Indeks Kinerja Utama (IKU). Dimana seluruhnya menunjukkan hasil yang positif.

“Bagaimana upaya kita bersama bahwa setiap program akan berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga, membuatkan capaian kinerja ke arah yang positif, dan ke depan tentu kita kembali bekerja bersama-sama dalam satu niat yang tulus,” imbuhnya.

Ke-11 IKU tersebut kembali dijelaskan Khofifah, yaitu yang pertama, IKU indeks Pertumbuhan Ekonomi, dimana sepanjang tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,34 persen. Nilai ini mampu melebihi capaian pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,31 persen. Sekaligus juga memenuhi target dalam RKPD Tahun 2022, yaitu di rentang 4,42-6,12 persen.

Untuk indikator yang kedua lanjut Khofifah, yaitu Indeks Theil, di 2022, nilai Indeks Theil Jawa Timur 0,3147, sedikit di atas tahun 2021 yang sebesar 0,3120. Nilai Indeks Theil yang semakin besar menun-

Fraksi PAN: Pemenuhan

jukkan ketimpangan yang semakin besar. Sedangkan Jatim makin menunjukkan nilai ketimpangan yang semakin kecil.

Capaian IKU ketiga yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, dimana September 2022, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,49 persen atau menurun 0,10 persen atau 23,09 ribu orang terhadap September 2021.

“Jika diakumulasi, capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur tertinggi secara Nasional untuk periode Maret 2021 hingga September 2022 mencapai 336.220 jiwa,” terangnya.

Khofifah menambahkan, berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim sepanjang 2022, dan menghasilkan turunnya angka kemiskinan ekstrem menjadi tinggal 1,80 persen dari 2,23 persen di 2021. Angka ini lebih rendah dari nasional yang berada pada level 2,04 persen.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKU Indeks Gini, terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi yang dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Artinya, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal penting sekaligus

Target dan Dampak Nyata

FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur bahwa LKPj mengambarkan apa yang telah dilakukan Pemprov Jatim di tahun 2022. Tentu penjelasan mendapat penekanan dari program yang ada.

“Utamanya berkaitan dengan pemenuhan target, dan dampak nyata,” kata Heri Romadhon.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini menyebutkan, ada beberapa hal yang direkomendasikan. Yakni sektor agraria, dan agro yang menghidupi sebagian masyarakat Jawa Timur. Termasuk melakukan audit terhadap BUMD, khususnya yang bermasalah, dan kecil kontribusinya, baik dari legal maupun keuangan. (*/day/ono)

ukuran keberhasilan pembangunan.

“Indeks Gini Jatim tahun 2022 paling baik dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa yakni 0,365 sementara Nasional sebesar 0,381. Hal Ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat Jatim tergolong rendah,” jelasnya.

IKU kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada 2022 capaian IPG Jatim meningkat 0,41 poin dari 2021 yakni dari 91.67 menjadi 92.08. Nilai ini melebihi IPG nasional yang mencapai 91.63 poin.

“IPG 2022 ini mampu melebihi nasional bahkan target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2022 di rentang 90.92-91.87 poin,” tandasnya.

Kemudian, IKU keenam yaitu Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), IPM Jawa

Timur 2022 mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen (meningkat 0,61 poin) dibandingkan capaian tahun 2021.

Capaian Indeks IPM Jatim ini juga telah memenuhi target RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang 72,28 – 73,77. Lebih jauh dijelaskan, untuk IKU Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) BPS Jatim menyebutkan angka TPT Jatim tahun 2022 mencapai 5,49

persen, atau turun 0,23 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Disamping itu, secara nasional, TPT Jatim konsisten lebih rendah dibandingkan TPT Nasional tahun 2022 sebesar 5,86 persen.

“Kondisi ketenagakerjaan yang membaik ini juga didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7 persen dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan,” ungkap mantan Mensos RI tersebut. Selanjutnya, untuk IKU Indeks Reformasi tahun 2022 untuk pertama kalinya Pemprov Jatim meraih Predikat A (Sangat Baik) dengan nilai 80,11, setelah 5 tahun berturut-turut sebelumya memperoleh predikat BB (Baik). Raihan indeks ini juga telah mampu melebih target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2022 yaitu di rentang nilai 77,76 – 78,71. Selanjutnya, IKU Indeks Kesalehan Sosial, dijelaskan Khofifah juga mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebesar 62.52 dan pada tahun 2022 menjadi 72.03 naik 5.7 poin dari tahun 2021 menjadi 66.33. Capaian ini melebihi target dari RKPD tahun 2022 pada rentang 66.38-69.1. Sama halnya dengan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Khofifah menjelaskan, bahwa perkembangan IKU IKLH pada kurun lima tahun cenderung meningkat dan berada dalam kategori sedang. Capaian IKLH tertinggi di Pulau Jawa melampaui Jateng sebesar 66.70, DIY sebesar 65.95, Jabar 64.03 dan DKI Jakarta sebesar 54.57. Beranjak di IKU kesebelas yaitu Indeks Risiko Bencana, tercatat terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 menjadi 108,69 turun 8,57 poin dari tahun 2021 yang sebesar 117,26 dan masuk di kelas sedang. Capaian ini selain mampu memenuhi target RKPD Tahun 2022 di rentang 117,26 - 116,26, sekaligus lebih baik dari Indeks Resiko Bencana Nasional di angka 135,56. Gubernur Khofifah berharap sinergitas yang terjalin antara Pemprov Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda, dan stakeholder terkait bisa terus berjalan dengan baik agar layanan kepada masyarakat dilakukan sebaik mungkin. (*/day/ono)

Fraksi NasDem: Kontribusi Nyata terhadap Pembangunan

FRAKSI NasDem menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Karena itu, Fraksi NasDem melalui Jubir Muzammil Syafii meminta Gubernur Jatim selalu bersikap objektif, dan menjaga Jawa Timur selalu kondusif dalam menghadapi, dan melalui tahun politik.

“Meminta menindaklanjutui beberapa catatan, dan rekomendasi yang telah diberikan pansus, dan fraksi-fraksi DPRD Jawa Timur terkait LKPj Gubernur Jatim TA 2022,” tegas Muzammil. Muzammil juga menambahkan, agar Gubernur Jatim memperhatikan tingkat kemiskinan baik di kota maupun di pedesaan. Terkait Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur sudah mencapai 72,75 atau tumbuh 0,85 persen. Meningkat 0,65 poin. “Namun secara nasional berada di posisi ke-15. Karena itu kedepan harus ada trobosan di bidang pendidikan,

agar lebih baik,” tandas Muzammil. (*/day/ono)

Hari Puti Lestari

HM Heri Romadhon Muzammil Syafii

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menerima laporan dari fraksi terkait LKPj Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi menerima LKPj 2022 dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

APA KATA MEREKA

Harumkan Nama Indonesia di SEA Games Kamboja 2023

Bangga Pembinaan Persebaya Berhasil

Surabaya, Memorandum Pemain Persebaya dan kelahiran Surabaya bakal diundang secara khusus oleh Wali Kota Eri Cahyadi ketika tiba di Surabaya. Keempat pemain itu antara lain, Ernando Ari, Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, dan Haykal yang telah mengharumkan nama Indonesia di pentas SEA Games Kamboja 2023. Keempatnya turut andil merebut medali emas SEA Games sejak 32 tahun silam terakhir kali Indonesia juara di ajang serupa. Ernando Ari meski kelahiran Semarang, namun saat ini, kiper kelahiran 2 Februari 2002 masih tercatat sebagai pemain Persebaya. Sedangkan Marselino, saat ini tercatat bermain di Divisi II Belgia

bersama Deinze. Marselino adalah adik kandung Oktafianus Fernando. Sedangkan Rizky Ridho adalah pemain asli kelahiran Surabaya. Sedangkan Haykal merupakan jebolan tim sepak bola PON Jawa Timur. Ia juga pernah membela klub Liga 3 Persida Sidoarjo dan bermain di Elite Pro Academy 2019 bersama tim juara, Persebaya Youth. Dinukil dari suarasurabaya.net, Wali Kota Eri Cahyadi bakal mengundang khusus pemain Persebaya dan Surabaya yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Di bagian lain, Manajer Persebaya Yahya Alkatiri mengaku bangga dengan keberhasilan pemain binaan

Persebaya. Menuruy Yahya, ada empat pemain binaan Persebaya yang mengharumkan nama Indonesia. “Ini menjadi bukti bahwa pembinaan di Persebaya berjalan dengan baik. Ikut bangga para pemain bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa,” ungkap Yahya. Terpisah, Efendi Salam, wakil ketua komunitas suporter Persebaya Mbahe Bonek mengaku sangat respek dengan keinginan wali kota yang akan menjamu dan memberi hadiah kepada pemain asal Surabaya yang sukses membawa tim sepakbola Indonesia merebut medali emas.

“Respons wali kota ini sangat positif buat pemain. Bahkan, buat pemain lain diyakini

Diperlukan Kerja Sama yang Konkret dan Intens

terutama pilar penting dari anak yaitu keluarga. Ketahanan-ketahanan keluarga itu menjadi pilar yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana anak-anak itu dapat tumbuh serta berkembang aman dan nyaman di kota tercinta ini. Semua akan menjadi sia-sia ketika tidak adanya komponen vital. Karena anak itu di sekolah hanya 7 jam dan sisanya di rumah masing-masing. Jadi, kami minta dan mohonkan keluarga juga komitmen bersama-sama untuk menjaga anak-anak kita di Kota

Pahlawan ini,” kata Khusnul kepada Memorandum, Kamis (18/05).

Menurutnya, permasalahan anak tidak bisa

dibebankan kepada satu

OPD saja. Yaitu DP3A-PPKB, tetapi juga harus kolabora-

si dengan OPD-OPD lain. Diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta dinas lainnya. Untuk melaksanakannya butuh upaya yang sistemik dan kolaboratif. “Karena sejatinya, bahwa penghargaan yang diterima kota Surabaya itu tidak semata-mata sebagai bentuk apresiasi pusat untuk kabupaten/kota yang berhasil menjalankan program-program perlindungan anak.

Tapi juga esensinya dari KLA bisa diterapkan. Sebenarnya yang disampaikan oleh pak

Eri Cahyadi sebagaimana beliau perwakilan UNICEF untuk daerah Jawa dan Bali.

Pak Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya) menyampaikan KLA bukan berarti di kota tersebut tidak ada sama sekali kasus anak. Melainkan,

ketika ada kasus anak seluruh komponen itu bekerja sama untuk menyelesaikannya. Semua komponen yang ada bahu-membahu gotong royong untuk menyelesaikannya. Nah, di Surabaya itu ketika ada kasus anak itu layaknya sebuah alarm. Kita akan menyelesaikan bersama, mulai bagaimana itu bisa terjadi, lalu apakah anak ini mengalami konteks kekerasan dan dia alami trauma oleh keluarganya. Dan semuanya itu dibersihkan,” tutur politikus perempuan asal PDI Perjuangan tersebut.

Ia melanjutkan, jika permasalahan anak ini akibat faktor ekonomi, dimana orangtua pada akhirnya bersikap abai terhadap tumbuh

P enunjuk Pengumu U Hak Tanggunga kan melakukan pe alang, terhadap de

No. Debit

1 Fitri Ari

eterangan : Nominal jamina Jaminan harus Segala biaya ya

PENGUMU uman Pertama Le n No. 4 Th. 1996 enjualan umum/le bitur sebagai ber

tur

yanti

Marselino Ferdinan dan Rizky Ridho.

menjadi pemacu semangat mengingat wali kota begitu peduli terhadap prestasi atlet kita,” ujar Efendi Salam. Efendi Salam menambahkan, kepedulian wali kota Surabaya ini bisa menjadi contoh bagi siapa pun sebagai

bagian dari pembinaan olahraga di negeri ini. “ Semoga ini menjadi contoh yang baik, ditiru pejabat-pejabat lain demi keberlangsungan pembinaan olahraga di Indonesia, dan Surabaya khususnya,” tegas Efendi Salam.(ono/asw)

kembang anaknya. Di sisi ekonomi itulah yang akan pemerintah usahakan, melalui pelatihan-pelatihan, pemberdayaan dan lain-lain. “Kita pastikan kerjasama tidak lepas dari semua pihak. Semua OPD, termasuk RT, RW, Lurah, Camat, NGO, LSM, intinya semua komponen yang berkaitan erat dengan perlindungan anak. Bagaimana menciptakan kota yang aman dan nyaman serta menjadi prameter nasional,” jelasnya. Menurut Khusnul banyak kasus yang terjadi semata-mata juga karena kondisi keluarga. Namun, peran sosial media dengan intensitas tinggi tanpa adanya screening atau pengawas-

UMAN KED elang Eksekusi Ha 6 PT. Permodala elang Eksekusi Ha rikut:

Sebid 00397 sesua Desa Provi

an yang disetorkan sudah efektif dite ang timbul sebaga

ersyaratan Lelang

Memiliki akun y Syarat dan kete Objek lelang e objek lelang. Apabila karena barang/objek e bentuk apapun Informasi lebih

5. Pe C H T B

1 Kota Kediri Ja elaksanaan Lelan Cara Penawaran

Hari

Tanggal

Batas akhir penaw

Penetapan Pemen Pelunasan Lelang

B T

Bea Lelang Pemb Tempat Pelaksana

yang telah terverifi entuan serta tata c rsebut diatas diju a suatu hal terja elang tersebut di kepada KPKNL M lanjut dapat diper awa Timur, Telp 0

g: waran ang Lelang eli aan Lelang

dang tanah dan b 7 Luas 78 M², a atu yang melek Lamong, Kec nsi Jawa Timur

n ke rekening VA ( ima oleh KPKNL a akibat mekanism

kasi pada website cara mengikuti lela al lelang dengan adi gugatan, tunt atas, pihak-pihak Malang maupun PT oleh pada PT. Pe 0354) 776470/776

Closed Bidd

Senin

5 Juni 2023

Pukul 13.30

Setelah ba 5 (lima) ha 2% dari har KPKNL Ma

UA LELAN ak Tanggungan m an Nasional Mada ak Tanggungan m

Objek Lelang bangunan terseb atas nama Siti S kat dan berdiri camatan Badas

(Virtual Account) h Malang selambatme perbankan men e http://www.lelang ang dapat dilihat p kondisi apa adan utan dan pemba k yang berkepent T Permodalan Na rmodalan Nasiona 6436, Fax. (0354) ding (dengan men

3 0 Waktu Server Ap as akhir penawara kerja setelah pel rga lelang ang – Jalan S. Su

Kediri, 1 PT. PNM C T

G EKSEK elalui selebaran/t ni Cabang Kediri elalui perantara

ut dalam SHM Sundari beserta diatasnya terle , Kabupaten

arus sama denga lambatnya 1 (sat jadi beban perse

.go.id pada alamat webs ya dan kepada pe talan/penundaan ingan/peminat le sional Madani Ca Madani Cabang 7411762, E-mail gakses url http://w

plikasi Lelang Mel n aksanaan lelang

priyadi Nomor 15 9 Mei 2023 abang Kediri td

Perlindungan terhadap Anak ... Sambungan dari halaman 9

melibatkan perempuan dan anak.  “Kalau kita ingin menyebut kota itu layak anak, ya di kecamatan sampai dengan kelurahan juga harus layak anak,” kata Martadi. Martadi menyampaikan, program ini bukan untuk perlombaan antarkampung, akan tetapi dijalankan secara berkelanjutan untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak. Maka dari itu, Pemkot Surabaya melalui DP3A-PPKB, turut melibatkan mahasiswa serta lembaga perlindungan dan anak untuk memberikan bimbingan di 29 kecamatan yang belum maksimal menerapkan responsif gender dan layak anak.  “Jadi yang kami undang

an yang tepat. Anak dapat mencontoh dan termotivasi berbuat hal menyimpang. Dunia dalam satu genggaman membuat semua hal bisa diakses dengan mudah. Selain peran lembaga pendidikan, tentu saat di rumah harap orangtua juga turut untuk komitmen mengawasi anak-anaknya. “Para stakeholder, kami di DPRD Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya memiliki tujuan yang sama. Akan tetapi, jika kemudian yang di rumah yaitu orangtua tidak turun bersama kami semua akan sia-sia,” tandas Khusnul. Untuk memperkuat kebijakan terkait anak dan perempuan, DPRD Surabaya telah menyelesaikan pem-

USI HAK T empelan pada tan berkantor di Jala Kantor Pelayana

TANGGUN nggal 4 Mei 2023 an Kawi Perum M an Kekayaan Neg

it Lelang

Lim Nomor segala etak di Kediri, Rp n nominal jamina u) hari sebelum p erta lelang.

ite di atas. serta lelang dian pelaksanaan lel lang tidak diperke abang Kediri. Kediri, berkanto pnmkdr@pnm.co

ww.lelang.go.id

alui Internet Berda

7 Malang

GAN dan berdasarkan ojoroto

80.000.000

n yang disyaratka pelaksanaan lelang

nggap telah meng ang terhadap sa enankan untuk m di Jalan Kawi Pe o.id.

asarkan Waktu Ind

bahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. “Perda Revisi, DPRD melakukan pembahasan karena itu adalah salah satu indikator organisasi Pemerintah Kota Surabaya. Sekaligus adanya aturan baru, aturan Perpres, UU baru yang sudah layak sekali dilakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda). Pembahasan sudah sleesai, saat ini posisinya

dalam sosialisasi ini adalah kecamatan yang kampung-kampungnya kurang maksimal atau belum tersentuh program ini,” Martadi.

Martadi menargetkan, di tahun 2023 seluruh kampung di Surabaya sudah tersentuh seluruhnya dalam menerapkan responsif gender dan layak anak. Indikator kampung tersebut bisa disebut responsif gender yaitu, sudah ada kebijakan dari kelurahan dan kecamatan mengenai program KAS-RPA.

Sedangkan yang kedua, adanya sumber daya manusia (SDM) yang menangani persoalan responsif gender dan layak anak. Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana serta alokasi dana penunjang untuk kampung responsif

gender dan layak anak.  Tak hanya itu, yang keempat adalah data permasalahan gender dan anak yang terjadi di suatu kampung. Dan kelima yakni program riil yang diterapkan di lapangan dalam menangani permasalahan gender dan layak anak.  “Agar program ini berjalan maksimal, kami bersama pemkot memberikan ruang kepada mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat ke dalam program ini. Setelah kita rekrut, akan dibekali mengenai program ini agar sama persepsinya dengan program ini secara berkelanjutan. Kalau hanya mengandalkan jajaran DP3A-PPKB tentu akan kurang maksimal,” papar Martadi. (rio/bin/ono)

Sambungan dari halaman 9

dalam fasilitasi ke Provinsi. Kami sedang menunggu hasilnya dari Provinsi,” pungkasnya. (x1/alf/ono)

PERMOHONAN MAAF

Bahwa berkaitan dengan penggunaan merek BONIKA pada sperai, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain (BONITA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kami secara terbuka menyampaikan Permohonan Maaf sebesarbesarnya kepada pemilik sperai Merek Terdaftar BONITA, yang secara tanpa hak telah menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam hal ini BONITA

Kami menyadari kesalahan ini dan berjanji tidak akan lagi memproduksi dan/atau memperdagangkan sperai merek BONIKA. Demikian Permohonan Maaf ini kami sampaikan secara terbuka, atas perhatian dan pengertiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 17 Mei 2023

Hormat kami, H. SYAMSUL HUDA & HARTONO.

Wujud Rasa Syukur, Pemdes Gading Gelar Sedekah Bumi

Sidoarjo, Memorandum

Tradisi ruwah desa yang ada sejak nenek moyang masih terus dijaga dan dilestarikan kebudayaannya. Penilaian ruwah desa atau sedekah bumi merupakan wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen, dan dijauhkan dari berbagai penyakit serta diberikan kesejahtraan bagi warga desa.

Ruwah desa juga merupakan suatu acara untuk memanjatkan doa bersama untuk para arwah leluhur yang telah mendahului kita dan untuk kebaikan masyarakat desa itu sendiri.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Gading, Kecamatan Krembung. Ruwah desa atau sedekah bumi digelar di balai desa setempat pada Rabu (17/5) malam.

Kepala Desa Gading Yuli

Astutik ditemui di tengah acara menyampaikan tradisi ruwah desa atau sedekah bumi  dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini, merupakan adat istiadat peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan diingat serta dilestarikan.

Karena ini sudah menjadi suatu bagian dari budaya, banyak mengandung nilai-nilai leluhur yang patut diturunkan kepada generasi-generasi muda atau penerus. Untuk itu generasi muda atau penerus perlu diajak

ikut dalam kegiatan seperti ini.

Tujuannya agar generasi saat ini mengenal apa itu ruwah desa atau sedekah bumi yang digelar setiap tahun, untuk apa serta ada apa, bagaimana maksud di dalamnya sehingga dengan begitu mereka akan memahami sejatinya ruwah desa atau sedekah bumi.

“Jangan sampai adat istidat yang baik seperti ruwah desa, bersih desa, doa bersama, tasyakuran tumpeng dengan hasil bumi, ngaji bersama itu tidak ada yang meneruskan dan punah,” ujarnya  Yuli juga menjelaskan dalam acara rangkaian ruwah desa dilaksanakan doa bersama, tahlil, tasyakuran tumpeng bersama dari hasil panen bumi seluruh warga desa. Dan puncak dari acara ruwah desa dilaksanakan dengan pagelaran wayang kulit dengan mendatangkan dalang Ki Hasan Yulianto dari Candi.

“Semoga dengan dilaksanakan ruwah desa atau sedekah bumi ini seluruh warga desa mendapatkan keberkahan dari Allah. Dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari berbagai penyakit, dan dilimpahkan hasil panen, sehingga menjadi desa yang tenteram, makmur, damai dan aman,” tandasnya. (zam/jok/nov)

Polresta Sidoarjo dan Jajaran Lakukan Pengamanan Ibadah Kenaikan Isa Almasih

Sidoarjo, Memorandum Antisipasi gangguan kamtibmas serta untuk berikan rasa aman dan nyaman umat Kristen dalam melaksanakan ibadah Kenaikan Isa Almasih, Kamis (18/5), sejumlah personel Polresta Sidoarjo dan jajaran disebar di beberapa gereja maupun rumah ibadah.

“Pengamanan dari pihak kepolisian di- back up anggota TNI saat pelaksanaan ibadah Kenaikan Isa Almasih bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman beribadah,” terang Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol Christian Bagus. Personel pengamanan diturunkan mulai sehari sebelum puncak ibadah Kenaikan Isa Almasih. Diawali dengan sterilisasi kawasan gereja dan rumah ibadah. Di tempat ibadah umat Kristen, polisi juga mengimbau pengurus gereja dan jemaat agar turut

dan

Polisi Sidoarjo Disebar di Jalanan

Beri Rasa Aman dan Peduli Sesama

Sidoarjo, Memorandum Patroli kamtibmas terus dimasifkan Satsamapta Polresta Sidoarjo di saat waktu rawan. Tidak hanya menyasar wilayah tengah kota akan tetapi juga ke wilayah pinggiran.

Anggota yang melaksanakan tugas saat patroli tidak lelah menyampaikan imbauan kamtibmas ke permukiman warga. Termasuk kepada para pengguna jalan raya.

Di tengah melaksanakan patroli kamtibmas, Rabu (17/5) siang, anggota satsamapta memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Terutama kepada warga kurang mampu, tukang becak, petugas kebersihan jalan, dan

Seda Deklarasi Zona Integritas

Kades Banjar Kemuning: Kami akan

Menaati Komitmen

Sidoarjo, Memorandum  Kecamatan Sedati melaksanakan penandatanganan deklarasi zona integritas. Seluruh kepala desa (kades) se-Kecamatan Sedati termasuk HM

Zainul Abidin, Kades Banjar Kemuning ikut tanda tangan dalam deklarasi itu.

Acara ini digelar di Kantor Keca-

matan Sedati pada Rabu (17/5) pagi.

Abu Dardak, Camat Sedati menjelaskan kegiatan ini dihadiri berbagai lapisan masyarakat. Semua organisasi masyarakat hadir. Pemuda Pancasila, Banser, dan tokoh masyarakat juga hadir.

HM Zainul mengatakan pihaknya akan menaati komitmen bersama itu.

“Kami memberikan pengertian kepa-

da masyarakat agar warga memahami aturan pemerintah desa (pemdes) maupun kecamatan,” jelas Zainul. Zainul menambahkan apabila ada pungutan liar (pungli) pihaknya akan memberikan peringatan, teguran, serta surat peringatan. “Bila perlu ditindak secara hukum,” tegas Zainul. (zae/jok/nov)

sebagainya.

“Setiap kita melakukan patroli kamtibmas, kita upayakan membangun rasa peduli anggota terhadap warga kurang mampu. Seperti pembagian nasi bungkus setiap hari Rabu dan Jumat,” ujar Kasatsamapta Polresta Sidoarjo Kompol Warih Hutomo. Pembagian nasi bungkus merupakan program yang digagasnya dalam wujud Samapta Delta Peduli. Tujuannya mengasah jiwa peduli anggota Polri terhadap sesama maupun lingkungan sekitar. “Untuk nasi bungkus yang dibagikan pun hasil swadaya anggota sendiri,” tandasnya. (jok/nov)

Siswa SMK Mawa 1 Waru Sulap

Motor Fosil Jadi Energi Listrik

Sidoarjo, Memorandum  Argo Ciptono, Kepala Sekolah SMK Darma Siswa (Mawa) 1 di Jalan Wijaya Kusuma, Berbek, Waru mengatakan dalam 3 tahun terakhir sekolahnya bekerja sama dengan PT Surabaya Sumber Utama, perusahaan perakitan sepeda listrik.

SMK Mawa 1 akhirnya berhasil merakit motor Tiger 2000, bahan bakar konvensional (fosil) disulap menjadi energi listrik. Hasil karya siswa sekolahnya dinamakan Mawa Ev One (Darma Siswa Elektrik Vehicle Satu). “Pembuatan pertama di Mawa 1, Berbek, Waru,” ujar Argo kepada Memorandum Argo berharap ada bantuan pihak terkait pengembangan dan perizinan. “Kami berharap ada bantuan sehingga hasil karya siswa SMK Mawa 1 Waru bisa dikembangkan dan perizinannya dipermudah,” harap Argo. Sementara itu, Abdul Rohim, ketua kompetensi keahlian teknik

motor menjelaskan spek motor listrik BDC 4.000 watt, controler votol EM

100s, baterai 60v 75 A, lifpo, mileage 150 km, mas speed 120 km/jam dan

cash butuh waktu 6 jam. “Pengerjaan 1 motor selama 2 minggu, estimasi harga sekitar Rp 60 jutaan,” jelas Rohim. (zae/jok/nov)

KEPALA BIRO: Budi Joko Santoso. WARTAWAN: Akhmad Junaidi, Ahmad Zaenal Abidin, Agus Waluyo. PEMASARAN/IKLAN: Keristion, Suprianto, Afin Mauludin. TELEPON/SMS REDAKSI/IKLAN BIRO SIDOARJO:

serta menjaga ketertiban

keamanan ibadah. Harapannya ibadah Kenaikan Isa Almasih berlangsung lancar, aman, dan kondusif. (jok/nov)

Kepala Sekolah SMK Darma Siswa (Mawa) 1 Waru, Argo Ciptono.

Argo Ciptono bersama pengajar SMK Mawa 1 dan para siswa.

Kades Banjar Kemuning HM Zainul Abidin selaku Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Sedati meneken tanda tangan deklarasi zona integritas.

Petugas melakukan pengamanan di salah satu gereja dalam pelaksanaan ibadah Kenaikan Isa Almasih.

MOJOKERTO-JOMBANG

Perkuat Sinergitas, Kapolres Jombang

Kunjungi Ketua DPRD

Jombang, Memorandum

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Mas’ud Zuremi dalam rangka menjalin kerja sama dan koordinasi di daerah. Kedatangan kapolres yang baru sertijab pada 4 Mei 2023 itu, disertai rombongan pejabat utama Polres Jombang disambut hangat Mas’ud Zuremi.

Menurut Mas’ud Zuremi, pertemuan juga membahas situasi kamtibmas menjelang tahun poliitik di Kabupaten Jombang. “Jangan sampai momentum pesta demokrasi memunculkan kekhawatiran adanya gangguan kamtibmas. Untuk itu perlunya kondusivitas di Kabupaten Jombang menjelang tahun politik ini,” katanya.

“Ini bentuk sinergitas yang sangat baik, agar kerja sama yang sudah terjadil antara DPRD Jombang dengan jajaran Polres Jombang semakin meningkat,” tambahnya.

Kapolres AKBP Eko Bagus Riyadi menyatakan, siap bersinergi dengan pemkab maupun jajaran legislatif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. “Mohon petunjuk selama menjabat sebagai kapolres Jombang agar kerja sama yang solid antara kepolisian dengan jajaran DPRD Kabupaten Jombang kian erat,” ujarnya. (wan/war/epe)

Pasangan Suami Istri Tambakagung Kompak Kebablasan

Curi Motor Berdua, CCTV Membuka Kedok

Mojokerto, Memorandum Operasi Sikat Semeru 2023 yang digelar serentak selama 15 hari, mengungkap aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh pasangan suami istri warga Dusun Teras, Desa Tambakagung, Kecamatan Puri. Rekaman CCTV jadi petunjuk penting Sholikin (34) dan Yani Arita Panca Wati (28) yang ternyata sudah berulang kali beraksi.

Kanitreskrim Polsek Puri Ipda Suparno menuturkan, maraknya aksi curanmor belakangan memang jadi atensi selama Operasi Sikat Semeru. Rekaman kamera pengawas

di salah satu rumah warga Desa Plososari, Kecamatan Puri Kembangan mengungkap aksi sejoli tersebut. “Saat pasangan suami istri itu melakukan aksinya,

tidak tahu kalau terekam CCTV. Mereka berboncengan dengan mengendarai Honda Beat Street bernopol S 6490 NBD, untuk mencari sasaran hingga sampai di Desa Plososari,” terangnya, Kamis (18/5).

Sasarannya, Honda Beat bernopol S 5557 SD yang ditaruh di samping sebuah rumah tanpa diketahui pemiliknya. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat Solikhin merusak rumah kunci motor

menggunakan kunci T. “Aksi itu dilakukan pada 4 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 dan berhasil dibawa kabur,” tambah Ipda Suparno. Hasil itu ternyata belum memuaskan kedua terduga pelaku. Beberapa hari berselang, Solikhin kembali ‘memetik’ Honda Supra X S 4489 PS pemilik rumah di tempat yang sama ketika ditinggal ke sawah. Kejadian terakhir itu yang dilaporkan pemilik rumah sekaligus CCTV. Sete-

lah melalui serangkai penyelidikan, keduanya akhirnya tertangkap beberapa hari berselang.

Pengakuan kepada penyidik kepolisian, Solikhin mengaku motor yang dicuri dijual untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. “Dijual ke Pasuruan dengan sistem COD. Ada juga yang dijual ke penadah bernama Syaiful alias Koplak panggilannya,” kata Solikhin ketika diperiksa di Mapolsek Puri.

Ipda Suparno menambahkan, aksi pasutri itu ternyata sudah untuk kesekian kalinya. Setidaknya, hasil pemeriksaan jika dikaitkan dengan modus yang digunakan selama ini, dilakukan di wilayah Kecamatan Dlanggu, Jatirejo, dan Sooko. “Sekarang keduanya sudah mendekam di Rutan Mapolsek Puri. Kami masih mendalami kemungkinan aksi-aksi lainnya di tempat lain,” tutupnya. (no/war/epe)

Harlah Muslimat NU Ke-77 Tahun, Wali

Kota Mojokerto Launching E-Kartamus

Mojokerto, Memorandum

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menghadiri Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-77 tahun yang dirangkai dengan acara halalbihalal di Masjid Alfattah Kota Mojokerto, Kamis (18/5). Dalam kesempatan itu, wali kota juga me-launching e-kartamus tanda anggota Muslimat elektronik) dan penyerahan santunan kepada anak yatim.

Peringatan kemarin juga

dihadiri Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa

Tinur Hj Masruroh Wahid dan Kepala Cabang Bank

Jatim Mojokerto Deny

Mahendra.

Wali Kota mengatakan, penyerahan e-kartamus NU ini merupakan tahap pertama.

Ada sebanyak 3.000

anggota Muslimat di Kota Mojokerto yang menerima. Hasil kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dengan Bank Jatim Mojokerto.

“Ini adalah peran salah satu

Muslimat Nadhlatul Ulama pada saat memperingari hari lahirnya yang ke-77 tahun dengan mengusung tema menguatkan peran Muslimat NU dalam membangun peradaban,” kata Ning Ita

sapaan akrabnya. Wali kota perempuan pertama di Mojokerto ini menjelaskan, sebenarnya ada 10 ribu lebih anggota Muslimat di Kota Mojokerto. Sehingga dalam launching pertama dilakukan perekaman terhadap 3 ribu anggota. Sisanya, akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

“Kartu itu juga dapat berfungsi e-money. Manfaatnya untuk alat pembayaran cashless atau non tunai sehingga bisa digunakan di seluruh merchandise yang bisa menerima pembayaran cashless di manapun itu. Mulai dari berbelanja, membayar e-toll , mengisi pulsa, membayar token listrik, dan membayar tagihan lainnya,” terangnya.

Karena, tegas Ning Ita, Bank Jatim juga sudah bekerja sama dengan seluruh merchandise sehingga top-up bisa dilakukan di manapun termasuk di swalayan-swalayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ning Ita menegaskan, jika Kota Mojokerto menjapilot project dalam program ini.

“Kota Mojokerto merupakan pilot project di dalam digitalisasi kartu tanda anggota Muslimat. Insya Allah nanti akan direplikasikan oleh daerah-daerah lainnya,” pungkasnya. (adv/war/epe)

Pemkab Anggarkan Pembelian

Miliar

Kepala Dispertan: Pengadaan

Melalui E-Katalog

hasil cukai hasil tembakau).

Jombang, Memorandum Petani tembakau di wilayah utara Sungai Brantas bisa sedikit semringah. Tahun ini, pemkab menggelontorkan anggaran mencapai Rp 5 miliar untuk bantuan pupuk KNO3 dan NPK. Pengadaan sendiri nantinya melalui mekanisme e-katalog. “Saat ini masih proses,” terang Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Jombang M Rony kemarin. Rony menambahkan, anggaran pengadaan pupuk yang diperuntukkan untuk petani tembakau itu dari DBHCHT (dana bagi

“Untuk pupuk tembakau ini bagian dari program cukai. Memang peruntukannya untuk petani tembakau. Nantinya dibagikan ke petani tembakau di lima kecamatan di Kawasan utara Brantas,” katanya. Dikatakannya, meski setiap tahun dianggarkan pupuk untuk petani tembakau, Rony merasa, bantuan tersebut masih kurang optimal. Terlebih lagi, sasaran lahan tembakau di Kabupaten Jombang mencapai 5.300 hektare. Praktis, setiap petani tembakau

rata-rata hanya mendapat jatah 50 kilogram baik KNO3 maupun NPK per hektarenya.

“Padahal, pupuk yang dibutuhkan petani mencapai 250 kilogram per

hekatre. Sehingga hanya terpenuhi 20 persen. Pupuk itu rencananya dibagikan bulan ini hingga Juni. Karena sudah memasuki musim tanam dan pembibitan,” bebernya. (wan/war/epe)

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi bertemu dengan Ketua DPRD Mas’ud Zuremi.

Terduga pelaku curanmor Solikhin dan Yani ditahan di Mapolsek Puri.

Pupuk Rp 5

Petani tembakau di utara Sungai Brantas mengawasi proses pemupukan bibit.

Wali Kota Mojokerto menyerahkan santunan kepada anak yatim pada peringatan Harlah Muslimat.

Wali Kota Ika Puspitasari menyampaikan sambutan.

JUMAT KLIWON, 19 MEI 2023

Ketua RT Karanggeneng Bacok Ibu Muda

Pacaran 6 Bulan Minta Putus

Ngawi, Memorandum

Warga Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi gempar, Rabu (17/5) kemarin. Pasalnya, Warsito (58), Ketua RT setempat diduga nekat membacok seorang ibu muda tetangganya sendiri.

Akibatnya, Hesti Wulandari (23), ibu muda satu anak ini mengalami luka bacok cukup parah di bagian kepala. Korban ditemukan oleh warga tergeletak di halaman rumahnya dan dibawa ke Puskesmas Pitu untuk mendapatkan perawatan medis. Motif dari aksi penganiayaan sendiri tersebut diduga karena hubungan asmara antara keduanya. “Diduga kedua warga ini sudah menjalin hubungan selama 6 bulan. Namun, korban ingin mengakhiri hubungan tersebut dengan terduga pelaku, sehingga karena emosi terduga pelaku melakukan pembacokan,” kata Kapolsek Pitu AKP Karno.

Setelah melakukan pembacokan, terduga pelaku melakukan percobaan bunuh diri dengan cara yang sama dan saat ini sedang dirawat di RSUD Soeroto Ngawi. Terduga pelaku mengalami luka tangan kiri yang hampir putus dan di kepala. “Kita sudah mengamankan barang bukti sabit, handphone dan bantal,” pungkas Karno. Sementara itu, Suryati, kakak korban menyampaikan, didatangi anak korban dan mengatakan ada om jahat. “Selanjutnya saya datangi rumahnya dan mendapati korban sudah tergeletak di halaman rumah penuh luka,” ujarnya. (aa/lis)

Bangun Dua Jembatan, Pemkab Ngawi

Anggarkan Rp 6,5 M

Ngawi, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi akan membangun dan merehabilitasi dua jembatan di Kecamatan Gerih dengan anggaran mencapai Rp 6,5 miliar dari APBN 2023.

Kabid Bina Marga DPUPR Ngawi

Rachmad Fitrianto mengatakan, penggantian jembatan Guyung ruas

Jalan Tepas - Kayut dianggarkan

Rp 6,1 miliar. Dan pelebaran ruas jembatan Jalan Kandangan - Ploso di Kecamatan Ngawi dengan pagu angggaran Rp 420 juta.

Untuk jembatan Guyung nantinya akan diganti dengan kombosit dengan ukuran lebar 6 meter dengan panjang bentang 30 meter. Sedangkan Kandangan - Ploso akan dilebarkan yang semula 5 meter

menjadi 8 meter dengan panjang bentang 12 meter. “Alokasi anggaran Rp 6,5 miliar yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023,” katanya. Saat ini, tahap memasukkan dokumen lelang ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) guna proses lelang. “Kita targetkan Juni mendatang pekerjaan tersebut sudah bisa dilaksanakan,”ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Ngawi juga mengajukan pembangujan 7 jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Yakni, jembatan Waruk Tengah, jembatan Guyung, jembatan Tempursari, jembatan Pitu, jembatan Kedungputri. Kemudian jembatan Jatisari dan jembatan Mlatih. (aa/lis)

Madiun, Memorandum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun mencatat pada triwulan pertama realisasi investasi di daerah itu mencapai Rp 1,046 triliun.

“Target tahun 2023 sebesar Rp 1,1 triliun. Pada triwulan pertama realisasi sudah mencapai Rp 1,046 triliun atau 95 persen dari target,” kata Koordinator Rumpun Jabatan Fungsional Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Madiun, Agung Wahyudi.

Menurutnya, capaian realisasi tinggi karena beberapa faktor, di antaranya terdapat tambahan realisasi JNK dari penambahan modal atau aset tetap yang belum dilaporkan di tahun sebelumnya. Realisasi IMS yang belum terlaporkan di periode sebelumnya karena kendala sistem LKPM. Sistem LKPM yang sudah mulai bisa diakses normal di 2023 dan ada beberapa perusahaan yang mulai melakukan pembelian aset atau mesin peralatan di triwulan I 2023.

“Hampir 65 persen capaian dari UMK, dan sisanya non-UMK, utamanya perusahaan besar,” kata Agung

Wahyudi. Meskipun realisasi sudah mendekati target, sementara masih ada triwulan kedua, ketiga dan keempat pihaknya akan tetap mendorong

pelaku usaha untuk melaporkan investasinya melalui bimtek untuk membimbing para pelaku usaha yang sulit laporan dan belum bisa laporan. “Apabila pelaku usaha tidak la-

poran akan di-blacklist, makanya kita mengimbau pelaku usaha yang belum laporan untuk segera laporan yang belum bisa kita pandu,” bebernya. (dry/lis)

Meski Sudah Didaftarkan, Nomor Urut Bacaleg Bisa Berubah

Madiun, Memorandum Masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) resmi ditutup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun. Kendati begitu, rancangan bacaleg masing-masing partai politik (parpol) yang sebelumnya telah disodorkan bukan mustahil berubah.

“Misalnya ada bacaleg yang

mengundurkan diri atau diberhentikan serta ada yang meninggal dapat diisi bacaleg baru sebagai pengganti,” kata Komisioner Divisi Teknis KPU

Kota Madiun Herdi Wijanarko, Kamis (18/5) kemarin.

Menurut Herdi, daftar bacaleg yang telah didaftarkan parpol dapat

diutak-atik dalam tahap pengajuan pengganti daftar calon sementara (DCS). Atau setelah masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS. Yakni, pada masa waktu 14-20 September. Pun, mekanisme tersebut sesuai ketentuan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 dan Pedoman Teknis Nomor 352/2023. “Syaratnya harus ada daftar kosong untuk selanjutnya diisi pengganti,’’ jelasnya. Jika kelak ada bacaleg yang mundur dan diganti, lanjut dia, calon pengganti tetap harus memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran. Mulai e-KTP, ijazah ter-

legalisir, surat keterangan dari pengadilan negeri setempat, keterangan sehat jasmani dan rohani, keterangan bebas narkoba, terdaftar sebagai pemilih, memiliki kartu tanda anggota parpol dan pas foto terbaru ukuran 4x6.

“Syarat seperti bacaleg-bacaleg yang sebelumnya didaftarkan. Mulai dari awal pendaftaran dan semua persyaratan harus dipenuhi,” pintanya.

Setelah seluruh persyaratan dokumen pendaftaran rampung, KPU akan memverifikasi pengganti calon sementara pasca masukan dan tanggapan masyarakat pada 21-23 September.

Selanjutnya, masuk dalam tahapan daftar calon tetap (DCT). Mulai pencermatan rancangan, penyusunan dan penetapan hingga pengumuman DCT. “Tahapan DCT mulai 24 September sampai pengumuman DCT pada 4 November,” sebutnya. Diketahui, ada 17 parpol dengan total 446 bacaleg yang dipastikan akan berkontestasi pada Pileg 2024 mendatang. Belasan parpol tersebut dinyatakan lengkap berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota. (mas/lis)

KEPALA BIRO: Andhika Abdillah, SH. WARTAWAN: Aris Purniawan, Feby Dian Nurrahayu, Radifa Aliya Putri. ALAMAT: Jl. Ronggolawe No.

Terduga pelaku pembacokan mendapatkan perawatan medis di RSUD dr Soeroto Ngawi.

Jembatan di ruas Jalan Tepas-Kayut Kecamatan Gerih yang segera dibangun Pemkab Ngawi.

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun.

Pemkot Sosialisasikan Penanganan Gempa kepada Disabilitas

Blitar, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot)

Blitar melalui BPBD Kota Blitar

menggelar sosialisasi Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten-kota dengan

mengambil tema ‘Kesiapsiagaan

Disabilitas dan Bencana Menuju

Keluarga Tangguh Bencana’. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kepanjenkidul, Kamis (11/5).

Kepala BPBD Kota Blitar Agus

Suherli menjelaskan, sesuai UU No 7

Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, Sosialisasi Mitigasi Bencana, perlu diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk kelompok disabilitas. Dalam sosialisasi tersebut, pihaknya memberikan pengetahuan soal tindakan apa yang harus dilakukan saat terjadi musibah bencana, sehingga bisa menekan korban jiwa.

“Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada para penyan-

Kegiatan sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten-Kota.

dang disabilitas untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat terjadi bencana,” tuturnya. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso usai membuka kegiatan itu menyampaikan, KIE mitigasi bencana ini dinilai sangat penting, sehingga masyarakat paham apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Misalnya mengetahui lokasi titik kumpul, sehingga tidak panik

Soal Papan Nama Proyek

saat terjadi bencana yang bisa terjadi kapan saja.

“Supaya tidak panik, mereka tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya tahu titik kumpul dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurut Santoso, dalam waktu dekat BPBD Kota Blitar juga mengagendakan kegiatan serupa di pondok pesantren dan lembaga pemasyarakatan. (nus/zan/lis)

Bacaleg Perindo Sebut Bagian Transparansi Publik

Blitar, Memorandum Bakal calon legislatif (Bacaleg)

Partai Perindo dari Dapil IV Kabupaten Blitar (Gandusari,Talun, Selopuro, dan Garum), Yulius Eko Wahyono memberikan komentar terkait papan nama proyek yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab).

Diketahui, beberapa waktu lalu sempat adanya kontroversi terkait proyek jalan tanpa papan nama. Yulius Eko Wahyono akrab disapa Mbah

Eko menyebut, papan nama proyek seharusnya mencantumkan ket-

erangan lengkap terkait perencana, pelaksana, dan konsultan, seperti proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Blitar.

“Pembuatan papan proyek pekerjaan fisik di dinas masing-masing itu harus mencantumkan CV konsultan, CV perencana, serta CV kontraktor pelaksana. Seperti yang telah dipelopori oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar,” ungkapnya. Ia menyebut, hal yang dilakukan Dinas PUPR ini patut dijadikan contoh oleh dinas-dinas lain. Menurut-

nya, ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Patut dicontoh oleh dinas-dinas Pemkab Blitar yang lainnya. Karena menyangkut tentang undang-undang tramsparansi publik. Dinas PUPR bisa sebagai barometer untuk dinas lainya di Pemkab Blitar,” jelas Mbah Eko.

Politisi Perindo ini kembali menekankan tentang pentingnya transparansi publik. Hal ini karena, segala hal dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan dana APBD, yang mana itu bersumber dari rakyat.(nus/zan/lis)

RAYA

DPRD Kabupaten Blitar Hearing Soal Penyerobotan Lahan KUD

Blitar, Memorandum Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mengadakan hearing membahas soal permasalahan tanah KUD di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (17/5) pukul 11.00.

“Tadi kita dengar bersama, permasalahan apa yang terjadi di KUD Kesamben. Jadi, ada penyerobotan lahan seperti apa yang disampaikan tadi. Ada indikasi penipuan di situ, sekarang sudah masuk ranah hukum,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar Muharam Sulistiono.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut, karena sudah memasuki ranah hukum maka DPRD menyarankan agar semua pihak bersabar menunggu proses hukum yang telah berjalan.

“Ya karena memang sudah masuk ranah hukum, kami tadi memberikan saran agar ditunggu saja prosesnya sampai di mana, dan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan harapan kami, apa yang menjadi hak dari KUD bisa kembali,” ungkap pria yang akrab disapa Kelik ini.

Soal banyaknya aset KUD yang tidak aktif, Kelik mengatakan perlunya pendataan yang rinci mengenai hal tersebut. Dirinya mengaku, dewan telah membicarakan hal tersebut dengan pihak Pemkab dan sekarang sedang proses berjalan.

“Sebetulnya komisi I beberapa waktu lalu sudah mengundang bagian aset terkait tanah-tanah di Kabupaten Blitar, termasuk aset-aset KUD yang banyak tidak aktif. Itu perlu didata dengan rinci,” papar Kelik.

Dia menekankan, pendataan aset secara rinci perlu dilakukan segera. Hal itu penting dilakukan untuk mencegah masalah di kemudian hari.

“Harus segera dirinci, kita perlu data tersebut untuk pengelolaan

aset. Kalau tidak segera, atau ada pembiaran seperti itu, takutnya dalam pengelolaan aset ke depan terjadi masalah, dan itu tidak baik untuk semua lah,” pungkas Kelik.

Sementara itu, Ketua KUD Karya

Mandiri Kesamben, Endy Prastowo mengungkapkan, pihaknya datang ke DPRD Kabupaten Blitar untuk mengadu soal beberapa hal terkait permasalahan tanah.

“Kami mengadu ke dewan mengenai tiga hal, yaitu penyerobotan tanah, sertifikat ganda, serta HGB yang habis, dikemanakan. Intinya tiga hal itu,” ujar Endy.

Dia mengapresiasi DPRD karena sudah memfasilitasi dialog tersebut. Namun, iya menyayangkan karena pihak yang diduga melakukan penyerobotan lahan tidak datang.

JEMBER-LUMAJANG

“DPRD sudah memfasilitasi kami, tapi ternyata penyerobotnya tidak datang. BPN datang, tapi jawabannya masih mengambang. Karena kita punya HGB, kenapa tiba-tiba muncul SHM atas nama orang lain. Padahal kita sudah punya sejak tahun 1992,” keluhnya. Dia pun menyesalkan BPN yang tidak bisa memberikan solusi atau jawaban yang jelas, terkait persoalan ini. Menurutnya, BPN hanya mengimbau untuk melayangkan gugatan, tanpa memperdulikan pihak KUD tidak memiliki sumber daya untuk menjalani proses pengadilan.

“BPN cuma nyuruh kita buat gugat saja, tidak memberikan solusi lain. Kita disuruh gugat ke pengadilan atau PTUN. Padahal, kita sebagai KUD biayanya ndak ada,” tandasnya. (adv/nus/zan/lis)

SMP Negeri 5 Lumajang

Luluskan

181 Peserta Didik

Lumajang, Memorandum

Pelepasan siswa-siswi SMP Negeri 5 Lumajang diselenggarakan di Aula Warung Apung Pondok Asri Jalan Raya Sukarno Hatta, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Rabu (17/5).

Sebanyak 181 peserta didik mengikuti kegiatan pelepasan yang dihadiri para undangan seperti Ketua Komite Nanang Abi sofyan, Korwil Pendidikan Lumajang Heri Yulianto, Kepala SMPN 5 Lumajang beserta staf dan seluruh wali murid kelas IX.

Seperti pada umumnya, siswa yang telah dinyatakan usai menempuh pendidikan secara formal di sekolah dan dinyatakan lulus dalam menempuh ujian akhir dan masing-masing lembaga menyerahkan kembali para siswa-siswi pada orang tuanya.

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur diadakan acara yang dikemas apik di sebuah warung makan

terkenal di Lumajang. Serangkaian acara dipersiapkan sebagai hiburan dari para siswa sendiri yakni, paduan suara, sendra tari dan puisi. Semua dalam kondisi suka cita penuh haru bercampur bahagia.

Hari ini sekaligus terakhir kali Hj Isnentin MPd melepas siswa didiknya karena tahun depan sudah purna dari tugasnya sebagai pendidik.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja samanya yang baik, komite para guru dan wali murid yang selalu mendukung setiap kegiatan kesiswaan. Tentunya semua ada biaya, namun hal ini sudah disepakati sehingga kita bisa membuat acara sebagus ini,” kata Isnentin.

Dia menambahkan, tahun ini terakhir dirinya melepas siswa-siswi Spenmala. Dia pun memohon maaf atas segala khilaf dan salah selama ini. “Untuk anak-anakku semua, lanjutkan pendidikan dan bawalah nama baik sekolah. Berusahalah

hingga sukses di kemudian hari,” pintanya. Sementara, Ketua Komite Nanang Abi Sofyan menyampaikan terima kasih atas penyerahan kembali para siswa-siswi.

“Terima kasih bapak dan ibu guru yang dengan sabar memberikan pendidikan dan ilmu pada anak-anak. Untuk anak-anak lanjutkan sekolah sesuai apa yang kalian inginkan selesaikan sekolah dan bertanggung jawab atas pilihan kalian jangan sampai salah dalam bergaul, sehingga apa yang kalian cita-citakan pupus di tengah jalan,” tuturnya.

Serangkaian acara demi acara telah dilalui dengan lancar. Sepuluh siswa berprestasi yang mengharumkan nama sekolah pun ikut mewarnai pentas yang bertabur karangan bunga, pembacaan puisi serta kesan dan pesan juga disampaikan. (gus/lis)

Lumajang, Memorandum

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tempeh Lumajang melepas 192 peserta didik atau siswa angkatan XVII tahun ajaran 2022/2023, Selasa (16/5). Acara dilaksanakan di salah satu tempat berkesan di Kota Lumajang. Meski sederhana, rangkaian acara yang turut dihadiri orang tua atau wali siswa berlangsung khidmat. Kepala SMKN Tempeh Widiafatma Rusita dikonfirmasi awak media berucap syukur kegiatan berjalan baik seperti yang diharapkan. Terima kasih kepada semua pihak, terlebih wali siswa yang telah kompak memberikan dukungan tenaga, pikiran dan sumbangsih yang lain.

“Pertama kami mengucapkan syukur, tahun ajaran ini kami telah kembali berhasil meluluskan 100 persen anak didik kami dengan nilai yang tentu masuk kategori layak. Kami berharap ini tidak dipandang menjadi momen akhir bagi anak-anak kami dalam meniti jenjang keilmuan. Masih ada tahapan-tahapan pada diri anak didik kami untuk kemudian dihadapi. Tak luput juga penerapan di lingkungan masyarakat,” ucap Widiafatma.

Ia menginginkan sesuai dengan kemasan acara yang bertajuk wisudawan ini menjadi pemantik semangat bagi anak didiknya untuk memulai hal yang baru, dengan catatan tetap berpegang teguh pada prinsip berbudi luhur.

“Ingat, bapak ibu guru telah menanamkan budi pekerti yang baik. Kami memohon itu seyogyanya diterapkan di manapun kalian (alumni ) berada. Banggakan orang tua kalian, banggakan kami dan banggakan agama serta bangsa. Tak luput kami akan terus berdoa agar kalian yang kami lepas hari ini, bisa menjadi tauladan bagi adik-adik kalian,” imbuh Widiafatma.

Pelepasan disertai penyemangat secara simbolis tanda amanat dipikulkan dipundak dalan melangkah di kehidupan bermasyarakat atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terpantau, tercetak pelajar berprestasi dari 192 orang yang terbagi menjadi 7 jurusan di internal SMKN Tempeh Lumajang. (gus/lis)

Suasana hearing di ruang rapat DPRD Kabupaten Blitar.

Acara pelepasan siswa SMPN 5 Lumajang di Warung Apung Pondok Asri.

Seremonial pelepasan siswa siswi SMKN Tempeh, Lumajang.

JUMAT KLIWON, 19 MEI 2023

Wujudkan Sukses FORDA I Ja m 2023

Anggaran Terbatas, Panlak Kerja Keras

Malang, Memorandum Panitia Pelaksana (Panlak) Festival Olahraga Rekreasi Daerah (FORDA) I Jawa Timur 2023 bekerja keras menyiapkan kesuksesan event yang baru pertama kali digelar di Provinsi Jatim ini. Event ini dilangsungkan di Kota Malang, Sabtu-Selasa (27-30/5).

Rencananya, pembukaan dihadiri Gubernur Jatim, Forkopimda Jatim, Bupati/ Wali Kota se-Jatim, Pengurus KORMI Jatim dan Kabupaten/Kota, di Graha Cakrawala UM, Sabtu (27/5). Untuk, penutupan disuguhkan pergelaran wayang kulit dengan dalang Ki Ardi Purbo Antono, di hall Malang Creative Center (MCC) Kota Malang, Selasa (30/5).

Sekretaris Panlak FORDA I Jatim 2023 HRM Achjadi menyampaikan, panitia telah menyiapkan kebutuhan pelaksanaan secara menyeluruh. “Panitia sangat bersemangat menyiapkan segala sesuatunya untuk menyukseskan acara FORDA ini meski anggarannya terbatas, tapi loyalitas

kami tidak terbatas agar event ini sukses dan tuntas,” ujarnya mengenai kesiapan penyelenggaraan. Achjadi yang juga Sekretaris Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Malang mengatakan, panitia terus koordinasi dengan semua pihak untuk kesuksesan event ini. “Kami mengharapkan dukungan semua pihak dan masyarakat Kota Malang, event ini baru yang pertama kali di Jatim dan ini momentum bersejarah untuk Kota Malang,” katanya penuh semangat. Disebutkan, panitia telah menyiapkan semua kebutuhan pelaksanaan dengan harapan semua kontingen dan undangan serta masyarakat yang akan mengikuti FORDA ini merasa aman dan nyaman. Diantaranya, intens koordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Dinkes, PHRI, dan pihak terkait lain. Panitia menurutnya telah membuat time schedule yang telah di-

jalankan dengan baik. Mulai dari technical meeting peserta, kesiapan venue, perangkat pertandingan atau perlombaan, dan kebutuhan lain. “Panitia terus melakukan koordinasi baik online maupun offline dengan semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam event ini,” jelasnya. Setiap hari, panitia memantapkan koordinasi untuk mematangkan

konsep acara di sekretariat panitia di ruang press conference Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang. Achjadi menyebutkan peserta FORDA sekitar 20 kabupaten dan kota di Jatim yang telah terbentuk KORMI. Selain Kota Malang sebagai tuan rumah, yang sudah konfirmasi diantaranya Kota Batu, Blitar, Kediri, Surabaya, Mojokerto. Selanjutnya,

Kabupaten Sidoarjo, Malang, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Lumajang, Jember, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, Sumenep. Mereka akan mengikuti pertandingan atau perlombaan pada 31 Cabang Organisasi Olahraga Masyarakat (COOM) yang terbagi menjadi 108 jenis olahraga (Jenor). Adapun venue yang disiapkan

sejumlah 17 tempat, yaitu Aula Bela Negara, MCC, Lanal Malang, Lapangan Rampal, Stadion Gajayana dalam, Stadion Gajayana Lapangan Sepak Bola luar, Area Perum Bulan Terang Utama, Sekolah Kristen Charis, Lapangan Kendalsari, Lapangan Tenis Cakrawala UM, Aula Olahraga FIK UM, Taman Singha Merjosari, Universitas Negeri Malang, Unggul Sport Center, Matos, Taman Krida Budaya Jatim, dan Graha Cakrawala.

Pertandingan atau perlombaan FORDA dibagi menjadi tiga komisi. Pertama, Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya (OTKB), diantaranya jenor layang-layang, panah tradisional, sepeda tua, hingga olahraga tradisional seperti hadang atau gobak sodor, balap trompah panjang, dan balap egrang.

Kedua, Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT), antara lain jenor breakdance, orientering mencari lokasi dengan membaca kompas, hingga binaraga tradisional. Dan ketiga, Komisi Olahraga Kesehatan dan Kebugaran (OKK), seperti jenor senam hingga dansa. (ari/lis)

KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

Panitia pelaksana di Kota Malang menguatkan koordinasi.