SELASA PON, 14 MARET 2017
HALAMAN 5
Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS
P A N T U R A
PUKESMAS Kecamatan Widang menggelar sosialisasi terkait bahaya penyakit HIV/AIDS kepada generasi muda dan masyarakat setempat, di balai Desa Ngadirejo, Senin (13/3). Kegiatan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pemahaman tentang bahaya penyakit tersebut. Kegiatan itu terbilang sukses karena masyarakat terlihat antusias dalam mengikuti sosialisasi dari awal hingga dialog tanya jawab kepada pemateri. “Banyak manfaat dari kegiatan itu dan teman-teman ikut terbantu dengan sosialisasi itu,”terang Nur Nikmah salah satu peserta. (at/roh)
KABIRO: Abdul Rohman. WARTAWAN: Musyafa, Luluk Mulyanto, Atmo, Moh Mahrus. ALAMAT KANTOR: JL. AKBP Suroko 17 (Depan Lab Populer Tuban). NO HP: 081230810277. BOJONEGORO: Galuh Setiyadi, (Lamongan) M Yusuf Fadhli.
FOTO: MEMORANDUM/MUSYAFA
HIDUP bermanfaat bagi orang lain. Itulah prinsip yang selalu di tanamkan pada sosok perempuan bernama Hayuris Kinandita, Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cabang Tuban. Perempuan tangguh itu juga selalu menyempatkan waktu luangnya Hayuris Kinandita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepedulian itu dilakukan dengan dasar ikhlas untuk bermanfaat buat orang lain. “Kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain,” kata Hayuris Kinandita. Berbagai program layanan sosial telah di lakukannya. Diantaranya memberikan penyuluhan tentang kesehatan, pengobatan gratis sampai program peduli terhadap korban bencana alam, dan beberapa program sosial lainnya. Tak hanya berhenti disitu, dia juga terus berupaya menggalang relawan untuk ikut bergerak dalam bidang social itu. “Kita terus berupaya menggalan relawan sebanyak mungkin, untuk ikut program sosial ini,” katanya. Dia mengatakan bahwa menjadi bermanfaat buat orang lain itu sangat penting, terlebih bisa mengabdi di tengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan, bisa segera di layani atau di tangani dengan baik. “Saat memberikan layanan sosial, kita tidak membedakan dari golongan mana. Kita mengabdi untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya. (saf/roh)
Tarif Listrik 900 VA Naik Bojonegoro, Memorandum Tarif dasar listrik (TDL) bagi rumah tangga golongan mampu yang menggunakan listrik dengan daya 900 VA dinaikan secara bertahap sebanyak tiga kali. Dasar kenaikan tarif tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi energy yang tepat sasaran. Manager PT PLN (Persero) Rayon Kota Bojonegoro, Tri Yoga Pamilihantan, menjelaskan kenaikan tarif listrik dilakukan setiap dua bulan sekali. Mulai pada 1 Januari, 1 Maret 2017 dan terakhir pada tanggal 1 Mei 2017 mendatang. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016. Maka pada 1 Januari 2017 naik menjadi Rp 791/ KWH, sedangkan 1 Maret menjadi Rp 1.034/ KWH dan 1 Mei menjadi Rp 1.352/ KWH. “Kalau pasca bayar, tarif subsidi ada tarif abonemen dan tarif blok, blok 1, blok 2 dan blok 3. Tarif abonemen dan tarif masing-masing blok mengalami kenaikkan,” kata TriYoga, Senin (13/3). Menurutnya, pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori rumah tangga mampu (RTM) akan mengalami pencabutan subsidi secara bertahap mulai sejak 1 Januari. Dengan demikian, kenaikan yang bertahap tidak berdampak kepada masyarakat. (luh/roh)
Keluyuran Jam Dinas, Belasan PNS Terjaring Razia
Lamongan, Memorandum Tingkat kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, sangat rendah.Terbukti, belasan abdi negara itu terjaring Satpol PP karena keluyuran di saat jam dinas, Senin, (13/3). Mereka yang terjaring, rata-rata berada di warung kopi, dan bersantai ria menggunakan seragam dinas. Padahal, jam dinas masih berlangsung dan belum waktunya istirahat. Tak kurang dari 15 PNS terjaring dalam razia tersebut. Bahkan, satu PNS sempat mencari tempat untuk sembunyi ketika melihat ada razia Satpol PP. Namun, karena tidak menemukan jalan keluar dari tempatnya bersembunyi, akhirnya petugas dengan mudah meminta data-datanya. “Mereka yang kita amankan diketahui bekerja dari berbagai macam satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” terang Sapari, Kepala Bidang Pengendalian Satpol PP Ka-
bupaten Lamongan. Petugas Satpol PP juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan dinas roda dua, yang sedang terparkir di sebuah warung kopi Jalan Kyai Amin, Lamongan. Petugas akhirnya membawa kendaraan itu dan meminta kepada pemilik warung, untuk memberi tahu penanggung jawab motor untuk mengambilnya di kantor Satpol PP. "Sepeda motor plat merah itu sedang dipakai oleh Nining, seorang wanita warga Perumahan Graha Indah Lamongan. Ia pinjam dari salah satu pegawai di Badan Pusat Statistik (BPS)," kata petugas. Dalam melaksanakan razia, hampir semua tem-
pat keramaian seperti pasar, swalayan termasuk di warung kopi, disisir petugas Satpol PP. “ Ada 15 orang dan satu unit Kendaraan Dinas yang diamankan karena dipakai tidak semestinya,” jelas Sapari. Ia menambahkan razia itu sebagai upaya untuk menegakkan kedisiplinan para PNS di saat jam kerja atau dinas. nantinya tidak ada lagi para PNS yang nekat meninggalkan tugasnya yang berdampak buruk terhadap pelayanan kepada masyarakat. “Mengenai sanksi kepada mereka kita serahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Sapari. Menurutnya, mereka sudah didata karena tidak bisa menunjukkan surat pengantar untuk keluar dari kantor pada jam dinas. Semua pegawai pemerintah yang diamankan tanpa dilengkapi surat pengantar ke luar dinas. “Razia tersebut dilak-
FOTO: MEMORANDUM/YUSUF
Hidup Bermanfaat
PNS yang terjaring razia oleh petugas Satpol PP Lamongan.
PNS,” tegas Sapari. Namun sungguh disayangkan, dari semua PNS yang tertangkap razia, tidak ada
sanakan sebagai bentuk penegakan perda dan Keputusan Bupati Nomor 38 tahun 2001, tentang disiplin
Dinas Perhubungan Abaikan Nasib Warga Rahayu dan Pertamina Petrochina Gelar Donor Darah PKL Alun-Alun Lamongan
Alun-Alun Lamongan.
Lamongan, Memorandum Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan mengaku telah mengajak musyawarah semua pihak terkait tentang pemasangan pagar pembatas di sekitar Alunalun Lamongan. “Paguyuban PKL sudah tahu dan saya ajak rapat,” kata Kepala Dishub Lamongan, A Farikh, Senin (13/3). Meskipun demikian, Farikh enggan menyampaikan tujuan pemasangan pagar tersebut. Ia hanya menyampaikan jika tujuan tersebut sudah disampaikan dalam
RALAT PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HT
Menunjuk Pengumuman yang terbit di harian “Memorandum” pada Rabu, 01 Maret 2017, maka terdapat koreksi sebagai berikut : 1. Sebelumnya tertulis: PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Menjadi: PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. 2. Penambahan syarat dan ketentuan no. 7 yaitu: penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat / naik-naik. Demikian Ralat Pengumuman lelang ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengumuman lelang sebelumnya. Tuban, 14 Maret 2017 PT. Bank Perkreditan Rakyat Mentari Terang
rapat yang salah satu pesertanya dari Paguyuban PKL Alun-alun Lamongan. Terpisah, pengurus Paguyuban PKL Alun-Alun, Mansyur mengatakan sejak semula paguyuban keberatan atas rencana pemasangan pagar pembatas tersebut. Namun, pihak dinas perhubungan tetap melaksanakan,sehingga,kekhawatiran PKL kini mulai terbukti. “Kami keberatan, tapi tetap dilakukan. Seharusnya, kalau menginginkan arus lalu lintas lancar, lahan parkir di tepi jalan itu yang dipindah, bukan dengan memasang pagar. Sementara parkiran itu dibiarkan. Dagangan kita sekarang jadi sepi,” keluh Mansyur.
Dengan terpasangnya pagar pembatas itu, PKL kini tidak bisa berbuat banyak, dan harus menanggung dampaknya. Yakni berkurangnya pembeli, karena akses untuk memarkir kendaraan tidak ada. Sedangkan, untuk diparkir pada lokasi parkir tepi jalan, pembeli harus mengeluarkan uang tambahan untuk biaya parkir. “Paling lama pembeli cuma 5 sampai 10 menit, masak disuruh bayar parkir. Sekarang jualan jadi sepi,” pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Komisi B DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri, menyarankan Dishub Kabupaten Lamongan untuk mengajak semua pihak bicara baik-baik, terutama mengenai rencana pemasangan pagar di sekeliling Alun-Alun. “Sebaiknya didengar dulu keluhan dari PKL. Karena kalau mereka diajak bicara dengan baik, pasti ada solusi yang terbaik demi kenyamanan dan ketertiban Lamongan, utamanya di sekitar Alun-Alun,” ujar Saifuddin Zuhri. (suf/roh)
Tuban, Memorandum Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) bersama masyarakat ring satu di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, menggelar donor darah di balai desa setempat. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulihan terhadap sesama dan dalam rangka memperingati bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2017. Kegiatan sosial yang melibatkan PMI Tuban itu disambut antusias oleh puluhan warga. Para pemuda, perangkat desa setempat dan pihak terkait lainnya ikut menjadi peserta donor darah tersebut. "Peserta yang ikut donor pada Sabtu kemarin (11/3) sebanyak 30 orang, baik warga maupun Karang Taruna. Kita sangat mendukung kegiatan ini, karena kita bisa menanamkan kegiatan sosial untuk kemanusiaan," terang Sukisno, Kepala Desa Rahayu (Kades) Rahayu, Senin, (13/3). Sementara itu Otoritas JOB PPEJ menyatakan
Masyarakat ikut berdonor darah.
bahwa perusahaan sengaja melaksanakan kegiatan donor darah karena melihat banyaknya permintaan dan kebutuhan darah di rumah sakit. Maka perusahaan melakukan koordinasi dengan pihak desa setempat untuk melakukan kegiatan tersebut. "Kegiatan donor darah ini masih dalam rangkaian kegiatan peringatan bulan K3 Nasional 2017. Saat itu kita lakukan dengan menggandeng masyarakat sekitar perusahaan di Desa Rahayu," terang Akbar Pradima,
Harga Lahan Warga Tegalagung Tidak Wajar
Menunjuk Pengumuman Lelang sebelumnya yang terbit di surat kabar harian Memorandum tanggal 03 Februari 2017 dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, terhadap barang jaminan debitur :
ANITA IKRAR SARI : Rp.70.000.000,Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186, Luas tanah 72 M2 Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, an. Anita Ikrar Sari.
Jaminan Penawaran Lelang Rp.30.000.000,-
Keterangan
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan. - Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambatlambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Deskripsi Persyaratan lelang : 1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas 3. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas obyek lelang Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan pembatalan/penundakan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Sidoarjo dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang. Deskripsi pelaksanaan lelang : Cara Penawaran
:
Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id)
Batas akhir penawaran : Selasa, 21 Maret 2017 Pukul 10.00 (waktu server) WIB Pembukaan penawaran dan : Selasa, 21 Maret 2017 Pukul 10.05 (waktu server) WIB penetapan pemenang lelang Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang Bea Lelang Pembeli 2% dari harga lelang Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No. 161 Sidoarjo PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Syariah Malang., contact person Sdr. Ndaru (082231111429) Sidoarjo, 14 Maret 2017
FOTO: MEMORANDUM/MUSYAFA
Nilai Limit
Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ. Kegiatan donor darah itu juga rutin dilakukan di dalam internal perusahaan JOB PPEJ. Para karyawan dari perusahaan JOB PPEJ aktif melakukan kegiatan donor darah sebanyak dua kali tiap tahun. "Kami berharap kegiatan ini membawa manfaat bagi sesamam terutama yang membutuhkan darah. Kegiatan sosial seperti ini akan terus kita lakukan," pungkasnya. (saf/roh)
Sengketa Pembebasan Jalur Ring Road (4-habis)
PENGUMUMANLELANG LELANG ULANG PENGUMUMAN ULANGEKSEKUSI EKSEKUSIHAK HAKTANGGUNGAN TANGGUNGAN
Obyek Lelang
satupun yang dibawa ke Kantor Satpol PP. Mereka hanya dimintai data diri, kemudian dilepaskan kembali. (suf/roh)
FOTO: MEMORANDUM/MUSYAFA
FIGUR
Proses sidang menghadirkan saksi dari penggugat.
Tuban, Memorandum Warga Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, tetap bersikukuh tidak akan menjual lahannya untuk proyek Jalan Lingkar Selatan ( JLS) atau Ring Road Tuban. Karena warga menilai bahwa tim appraisal (penilai harga, red) mematok harga terlalu rendah untuk pembebasan lahan, dengan nilai Rp 160 ribu hingga Rp 190 ribu per meter persegi. Harga umum tanah di desa setempat itu telah mencapai rata-rata Rp 300 ribu per meter persegi. Itu pun berada di lokasi kurang stategis. Hal tersebut diungkapkan saksi dari penggugat yang dihadirkan di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, Senin siang, (13/3). “Pada 2013 yang lalu, saya menjual tanah dengan harga Rp 320 ribu per meter
persegi. Tetapi saat ini lahan dihargai oleh tim appraisal sebesar Rp 160 ribu. Itu tidak wajar,” terang Warso, salah satu saksi dari warga desa setempat. Dihadapan Ketua Hakim Majelis PN Tuban, Donovan Akbar Kusuma, Warso menjelaskan bahwa harga tanah di Desa Tegalagung masih tetap tinggi. Karena dekat dengan perumahan, akses ke kota mudah, dan warga mudah untuk mendapatkan air. “Harga tanah itu terus naik, karena lahan di Desa Tegalagung juga produktif,” tambah Warso dihadapan tiga hakim. Hal sama juga diungkapkan Kusnan, salah satu warga Desa Kembangbilo, Kecamatan Kota Tuban, sebagai saksi yang setiap harinya mengaku sebagai perantara jual beli tanah. Ia mengatakan harga lahan di Desa Tegalagung itu baik dan bagus. Jika dijual untuk proyek ring road dengan harga Rp 160 ribu per meter persegi sangat tidak wajar. “Sepuluh tahun yang lalu harga tanah di desa itu telah mencapai sekitar Rp 200 ribu per meter persegi. Sekarang rata- rata harga tanah di desa itu bisa dijual mencapai Rp 300 ribu permeter persegi,” beber Kusnan. Namun begitu, ke tiga saksi yang dihadirkan itu
belum bisa menunjukan bukti transaksi harga jual beli tanah dengan harga tersebut. Karena diakui oleh para saksi transaksi itu telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, Arif Handoyo, kuasa Hukum Pemkab Tuban selaku tergugat, mengaku bahwa harga pembebasan lahan milik warga itu telah ditentukan sesuai aturan dari tim appraisal. Namun jika harga lahan dinilai rendah oleh warga, itu bukan menjadi persoalan, karena harga itu telah diatur. “Penilaian harga dari appraisal itu sudah ada diaturannya dan ada ketentuan. Silahkan dinilai rendah, tapi kita menghormati putusan hakim nanti,” jelas Arif usai persidangan. Pemberitaan sebelumnya, warga Tegalagung mencari keadilan di PN Tuban karena menilai bahwa harga pembebasan lahan yang dipatok appraisal untuk proyek itu terlalu rendah. Sehingga warga melakukan upaya hukum dengan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan tim appraisal. “Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Jum’at mendatang dengan agenda menghadirkan saksi dari tergugat,” terang Sholeh, pengacara penggugat dari warga. (saf/roh/4-habis)