INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHKORAN.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
>5
RABU 19 DESEMBER 2012
52 Kasus Hukum di Sumedang Menimpa Perempuan dan Anak SELAMA Tahun 2012 ini, tercatat ada 52 kasus hukum yang menimpa korban perempuan dan anak. Kasus tersebut adalah sebanyak 33 adalah pelecehan, 9 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2 trafficking, 9 perlakuan salah kepada anak. “Kasus-kasus ini susah untuk diketahui seperti fenomena gunung es. Ini bukan ILUSTRASI: INILAH/SALMAN FARIST
sebuah keberhasilan karena mungkin masih banyak yang tidak diketahui,” kata Iis Tuti Kurniati, Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Sumedang, Selasa (18/12). Tuti menuturkan, perlakuan salah kepada anak diartikan sebagai perlakuan yang tidak seharusnya
Jika ada pelaku, hukum harus berjalan. Kami tidak menyerah begitu saja, sosialisasisosiasasi tetap berjalan.” Iis Tuti Kurniati Kabid BKBPP Kabupaten Sumedang
dilakukan orang tua terhadap anak. Orang tua seharusnya mengurus anak sebagai bentuk kewajiban. Tetapi, meskipun kasus hukum ini tergolong cukup banyak, angka ini telah menurun setiap tahunnya. Karena di tahun sebelumnya tercatat ada 72 kasus. Tuti menambahkan, penurunan kasus ini karena masyarakat mulai sadar
setiap tindakan kekerasan harus dilaporkan. Biasanya, kasus tidak sampai pada jalur hukum dan berhenti dengan damai. “Jika ada pelaku, hukum harus berjalan. Kami tidak menyerah begitu saja, sosialisasi-sosiasasi tetap berjalan,” kata Iis. Dia menambahkan, BKBPP melakukan banyak kerja sama dengan berbagai pihak untuk terus mengurangi
angka kasus KDRT. Kerja sama juga dilakukan untuk memberikan kesadaraan hukum kepada masyarakat apabila terjadi kasus KDRT. “Para korban dihimbau untuk melapor kepada kepolisian. Karena pihak kepolisian yang bisa melakukan visum. Visum dilakuakan oleh Rumah Sakit atas permintaan kepolisian,” pnugkasnya. (vera suciati/ghi)
KPK Periksa Polres Depok
Cek Empat Simulator SIM Terkait Pengungkapan Korupsi Korlantas ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengecek empat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Polres Metro Depok. Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Kristanto Yoga mengatakan, pengecekan alat simulator oleh tim KPK untuk melengkapi berkas perkara kasus tersebut. Dia mengatakan, Tim KPK juga menyertakan dua ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Pemeriksaan ini memang merupakan kewenangan penyidik KPK. Kristianto menuturkan, pemeriksaan barang tersebut dilakukan untuk mencocokkan data berkas dan alat simulator tersebut. Bahkan, beberapa alat didokumentasikan untuk keperluan KPK dalam membongkar korupsi di tubuh Korlantas Mabes Polri. “Kami hanya membantu kelancaran cek fisik. Jika ingin lengkap tanyakan kepada penyidik KPK,” kata Kristianto seperti dikutip Antara, Selasa (18/12). Krstianto menambahkan, empat simulator yang dipe-
Pemkab Tasikmalaya Kembangkan Itik Lokal
PERIKSA SIMULATOR SIM: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kelayakan dan spesifikasi alat uji simulator SIM di Satlantas Polresta Depok, Selasa (18/12). Kedatangan KPK tersebut untuk melihat kesesuaian berkas data penyidik dengan fakta lapangan.
riksa terdiri dari tiga unit simulator roda dua (R2) dan satu unit roda empat (R4). Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi menuturkan, pengecekan dilakukan untuk mencocokan spesifikasi alat dengan kondisi fisik di lapangan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek
simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. “Terkait Korlantas, hari ini KPK melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka mengecek fisik simulator di beberapa tempat,” kata Johan. Dia menjelaskan, tim penyidik KPK hari ini mengecek fisik simulator SIM yang ada di Depok, Serpong,
Saat Ketenangan Warga Garut Terenggut
ANTARA/FERI PURNAMA
UNJUK RASA: Unjuk rasa menjadi pemandangan biasa di Kabupaten Garut, terlebih menyusul adanya desakan mundur terhadap Bupati Aceng HM Fikri dari jabatannya.
KARENA nila setitik, rusak susu sebelanga. Pribahasa itulah yang pas disandang menyusul karut-marutnya Garut akibat prilaku bupatinya. Ketenangan dan kenyamanan warga yang dikenal manis budi bahasa pun seolah sirna, terkikis dengan berbagai isu yang mengkhawatirkan. Aksi demo pun nyaris tak pernah surut terjadi di daerah yang dikenal dengan dodolnya. Ketegangan itupun, sangat terasa sehari menjelang Panitia Khusus (Pansus) DPRD menggelar paripurna terbatas untuk menyampaikan hasil investigasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran undangundang oleh Bupati Aceng HM Fikri. Sesuai rencana, Rabu (19/12) hari ini, DPRD Kabupaten Garut menggelar Rapat Paripurna Terbatas DPRD Garut tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas hasil temuannya terkait dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan diduga dilakukan Bupati Garut Aceng HM Fikri, menyusul perkawinan siri singkatnya
yang fenomenal. Kendati penyampaian laporan temuan tersebut disampaikan Pansus kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna Terbatas, Ketua Pansus Asep Lesmana menegaskan, bila penyampaian laporan bersifat terbuka. “Jika mengacu hasil kesepakatan bersama mengenai agenda Pansus, mulai awal hingga akhir tahapan Pansus itu terbuka,” tegasnya, Selasa (18/12). Sementara itu, Kapolres Garut AKBP Umar Surya Fana menegaskan, pihaknya tidak akan menjamin keamanan bagi orang luar Garut yang bermaksud bermain dan mengobokobok hingga terjadi chaos. Hal itu ditegaskan Umar, menyusul beredarnya isu akan adanya sekelompok massa dari luar Garut menyusup di antara elemen masyarakat pro maupun kontra Bupati Garut Aceng HM Fikri yang akan menggelar aksi unjuk rasa saat Sidang Paripurna Terbatas DPRD Garut Umar menambahkan, pihaknya menenggarai adanya sekelompok massa menginginkan terjadi chaos bila laporan Pansus tak sesuai keinginan mereka. (zainulmukhtar/ghi)
Tangerang, Bekasi, dan Samsat Daan Mogot. Pengecekan ini akan dilanjutkan ke Kabupaten Bogor. Johan menambahkan, pihaknya mendapat dukungan penuh dari Kepolisian dalam pengecekan tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala Korlan-
tas Polri Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Mantan Wakil Kepala Korlantas, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Susanto, serta Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang. (ghiok riswoto)
INILAH, Tasikmalaya - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mulai konsentrasi mengembangkan hewan unggas jenis itik lokal Cihateup sebagai upaya menumbuhkan usaha peternakan. “Itik Cihateup asli Kabupaten Tasikmalaya yang tahan terhadap serangan penyakit, makanya perlu dikembangkan,” kata Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, Kabupaten Tasikmalaya, Idik Abdullah seperti dikutip Antara, Selasa (18/12). Idik menuturkan, itik lokal Tasikmalaya memiliki nilai usaha yang bagus jika dikelola dengan baik oleh peternak. Apalagi itik lokal, kata Idik, lebih tahan terhadap penyakit sehingga dapat meminimalisasi serangan penyakit menular terhadap hewan unggas khususnya itik. “Selama ini penyakit yang menyerang itik sering
menghancurkan usaha ternak itik, dengan mengembangkan itik lokal saya kira bisa meminimalisir penyeberan penyakit,” katanya. Idik menambahkan, sebagai upaya mengembangkan itik lokal, pihaknya sejauh ini terus berupaya melakukan sosialisasi manfaat dan keunggungulannya kepada para peternak. Sosialisasi itu meliputi keunggulan berat daging itik yang cukup besar seberat 1,7 kilogram pada usia satu tahun, kemudian disosialisasikan pemahaman pemilihan tempat ternak, jenis pakan, hingga teknik penetasan telur. Idik mengungkapkan, data Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan mencatat, populasi itik di Tasikmalaya mencapai 150.000 ekor, 40% di antaranya itik lokal daerah Tasikmalaya. Produktivitas telur itik lokal cukup bagus yakni itik dewasa usia satu tahun mampu menghasilkan telur 250 butir per tahun. (ghiok riswoto)
Tuntut UMK, Tujuh Karyawan Ponpes Al Zaytun Disekap INILAH, Indramayu - Tujuh karyawan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu menjadi korban penyekapan dan penganiayaan petugas keamanan setempat. Tak hanya mengalami penyekapan dan intimidasi, lima dari tujuh karyawan tersebut juga sempat mengalami penganiayaan selama beberapa hari di dalam kamar. Mereka bahkan sempat diborgol dalam satu tiang jemuran dan serta siksaan lainnya. Setelah terbebas dari penyekapan dan penganiayaan, bersama karyawan lainnya para korban selanjutnya melaporkan kasus yang menimpanya ka Polres Indramayu, Selasa (18/12).
Semula tujuh orang yang dibawa, tapi rekan saya yang berdua kembali dilepaskan karena dianggap tidak bersalah.” Sanusi Warga Desa Mekarjaya, Indramayu
Informasi yang berhasil dihimpun, ke lima orang yang di sekap dan mendapatkan penyiksaan oleh bagian keamanan Ponpes tersebut, yakni Sanusi (39), Sutrsino (32), Tukino, (42), Widodo (45), Adi Trimojo (36). Sedangkan, dua orang lainnya yang sempat disekap, namun langsung dilepaskan adalah Herman dan Samirejo. Sanusi (39) karyawan di ba-
gian unit perawatan bangunan dan sarana menceritakan, kejadian tersebut bermula ketika dia bersama teman-teman karyawan lainnya hendak melakukan penyebaran pamflet berisikan tuntutan upah kerja sesuai upah minimum kabupaten (UMK) secara merata. Pasalnya, saat ini dari 1.100 karyawan, baru 700 orang yang sudah mendapatkan UMK. Itupun, kata dia, baru direalisasikan beberapa bulan lalu sejak tahun 1999. “Ketika itu, kami berencana menyebarkan pamplet tersebut kepada tamu undangan yang hadir, saat kunjungan Menteri Agama beberapa hari lalu. Namun sepertinya, upaya tersebut tercium pihak keamanan ponpes,” kata Sanusi pada INILAH, Selasa (18/12).
Sanusi mengaku, dia dibawa petugas keamanan ketika sedang beristirahat, Kamis (13/12) malam, sekitar pukul 20.30 WIB. Kemudian, langsung dimasukan ke sebuah ruangan. Petugas keamanan tersebut memukuli wajahnya dengan buku tulis dan tumpukan pamphlet sebanyak dua rim. Sanusi menambahkan, setelah memukulinya, satu persatu rekan-rekannya yang lain pun dibawa dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. “Semula tujuh orang yang dibawa, tapi rekan saya yang berdua kembali dilepaskan karena dianggap tidak bersalah,” ujarnya. Korban lainnya, Adi Triatmojo menambahkan, selain penganiayaan dia dan rekannya Widodo juga diborgol selama tiga hari. (m syahri r/ghi)