NEWS+
SENIN, 16 FEBRUARI 2015
www.inilahkoran.com
... HITAM-PUTIH JENDERAL BG >Sambungan A1 Selama itu pula, beban berat ada di pundaknya. Dia harus mengadili persoalan yang telah membuncah tak hanya panggung hukum, tapi juga politik di Tanah Air. Sebuah perkara yang sarat kepentingan. Pengawasan ketat dilakukan terhadap dirinya. Juga perlindungan. “Tanpa dia sadari, Pak Sarpin kami lindungi, termasuk keluarganya. Jangan sampai terjadi yang tidak-tidak menjelang keputusan yang akan dibacakan,” ujar Komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh. Sejauh ini, KY menilai Sarpin memimpin sidang dengan baik. Tak terlihat ada tekanan maupun intervensi dari salah satu pihak. Lalu, seperti apa keputusan yang akan dia keluarkan? Sarpin sadar, keputusan apa pun, dampaknya pasti hebat. Jika keyakinannya mengabulkan gugatan BG, maka hampir dipastikan Sang Jenderal akan dilantik sebagai Kapolri. Jika tidak, Presiden Jokowi tampaknya harus memilih satu dari enam calon Kapolri yang diusulkan kembali oleh Kompolnas. “Kalau pengadilan atau hakim itu tunduk pada KUHAP, seharusnya permohonan yang disampaikan pihak BG itu ditolak,” ujar Nursyahbani Katjasungkana, tim kuasa hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Nursyahbani mengungkapkan permohonan BG karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka adalah permohonan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam ranah praperadilan. “Karena penetapan sebagai tersangka itu tidak termasuk dalam ranah yang bisa dipersoalkan le-
wat praperadilan,” ujarnya. Nursyahbani pun menyatakan bahwa inti dari praperadilan tidak sejalan dengan permohonan pihak BG. “Inti dari praperadilan seperti yang dijalankan di berbagai negara itu perlindungan terhadap kemerdekaan dari ancaman seperti penggeledahan dan penahanan. Itu baru bisa. Kalau tersangka itu beda soal,” papar Nursyahbani. Kabiro Hukum KPK yang juga kuasa hukum termohon, Chatarina Muliana Girsang, yakin hakim Sarpin menerima dalil-dalil pihaknya dan menerima eksepsi termohon. Itu artinya gugatan BG yang pernah jadi ajudan Megawati Soekarnoputri ketika jadi presiden itu, ditolak. “Semoga keputusannya yang terbaik,” katanya. Kuasa hukum pemohon, Maqdir Ismail merasa yakin penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah karena termohon tidak menghadirkan bukti Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK yang digunakan untuk menyelidiki kasus dugaan gratifikasi mantan Kapolda Bali itu. “Kami masih yakin data-data dari permohonan kami semakin dikukuhkan dan beralasan. Apalagi KPK tidak mau menunjukkan bukti LHA karena LHA ini bukti permulaan,” tuturnya. Di tengah keyakinan masing-masing pihak, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa berharap hakim Sarpin bisa memutus praperadilan itu dengan independen. Sarpin harus memegang dengan teguh janjinya sebagai hakim yakni tidak memihak. “Hakim itu harus bebas, tidak boleh ada intervensi dan tekanan. Hakim berpegang pada kewenangan,” kata Hari-
fin di Gedung LBH Jakarta, Minggu (15/2). Harifin menegaskan, jika ada tekanan, Sarpin seharusnya mengabaikan. Tugas hakim sudah jelas: memutus perkara, berpihak pada kebenaran, bukan atas tekanan dari sebagian pihak. “Kalau menerima tekanan, anggap saja tidak ada. Tidak perlu dihiraukan. Anggap saja tidak ada. Itu makna independensi dari hakim,” ujar Harifin. Implikasi politis Sarpin memang hanya akan memutuskan persoalan hukum. Tapi, keputusannya akan memunculkan konsekuensi besar pada tataran politik di Tanah Air. Sebab, keputusannya itulah yang dijadikan dasar Presiden Jokowi menentukan langkah berikut menetapkan pimpinan Polri yang memiliki legalitas. Mestinya Jokowi sudah mengumumkan keputusan resmi terkait Kapolri sepulang dari lawatan ke negara-negara ASEAN pekan lalu. Tapi, pengumumannya urung dilakukan karena PN Jaksel menunda pembacaan keputusan praperadilan. Jokowi baru akan mengumumkannya setelah ada putusan praperadilan. “Dari awal memang menyarankan menunggu proses praperadilan. Asumsinya hari Jumat kemarin, terus ditunda menjadi Senin. Ini cuma persoalan teknis saja. Harus dimaklumi, bukan ingkar janjilah,” kata Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, salah satu partai pendukung Jokowi. Apa pun, Jokowi tampaknya sudah siap dengan skenario apapun yang muncul dari putusan praperadilan. Tetap
melantik Jenderal BG bila PN mengabulkan gugatan praperadilan atau memilih Kapolri yang lain jika gugatan tersebut ditolak. Untuk calon baru, Kompolnas sudah memasukkan daftar enam nama kandidat kepada Presiden Jokowi. “Dari Kompolnas ada enam,” kata Jokowi, akhir pekan lalu. Dalam beberapa kesempatan, Kompolnas menyodorkan empat nama calon Kapolri ke Presiden. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Budi Waseso, dan Komjen Putut Eko Bayoseno. Belakangan dua nama lain masuk dalam bursa calon Kapolri, yakni Komjen Suhardi Alius dan Komjen Anang Iskandar. Mestinya, Minggu (15/2), Suhardi dan Anang diwawancarai Kompolnas. Tapi, rencana itu tak jadi dilakukan. Anggota Komisi, Edi Saputra Hasibuan, mengatakan pihaknya sudah memiliki data yang cukup tentang Suhardi dan Anang. “Hari ini tidak ada wawancara. Karena data-datanya dirasa sudah cukup, jadi kami tak melanjutkan wawancara,” kata Edi. Dia menambahkan pada saat ini Anang Iskandar pun tengah menunaikan ibadah umrah. Tidak mungkin dilakukan wawancara. “Data-datanya sudah cukup sehingga kami menunggu diminta Presiden saja. Jadi sampai hari ini kami memang belum bertemu tatap muka dengan Presiden,” imbuh Edi. Dari keenam nama itu, siapa yang nilainya paling baik menurut Kompolnas? “Semua sama saja dari Kompolnas. Kami menilainya sama semua dan tinggal diberikan ke Presiden,” sebut Edi. (ing)
... Indonesia Alami Krisis Negarawan >Sambungan A1 Namun kondisi itu tidak hanya dialami Indonesia. “Tokoh dengan kriteria negarawan kian langka, namun tidak hanya Indonesia yang sedang mengalami krisis negarawan, negara sekaliber Amerika Serikat juga mengalami krisis yang sama,” kata Mudiyati pada diskusi bertajuk “Indonesia Krisis Negarawan?” di Kampus Universitas Padjadjaran, Minggu (15/2). Ia menyebutkan dalam ilmu politik, konsep negarawan mencakup beberapa kriteria khusus antara lain memiliki pengalaman panjang di dunia politik, punya kemampuan di dunia pemerintahan dan punya ‘respect’, visioner dan seseorang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. “Negara manapun mend-
ambakan sosok-sosok negarawan, dia menjadi sosok panutan bukan untuk lingkungan terdekat tapi untuk orang banyak,” katanya. Negarawan Sejati Senada diungkapkan anggota Komisi X DPR RI periode 2014-2019, Popong Otje Djundjunan yang juga sebagai pembicara pada diskusi itu menegaskan seharusnya seseorang benar-benar sudah terlepas dari pengaruh “warna” partainya ketika menjabat di parlemen sehingga benar-benar mampu mengedepankan kepentingan rakyat. “Itulah yang disebut sebagai negarawan sejati. Mereka tidak memikirkan golongan, tetapi memikirkan rakyat serta mampu berpikir visioner,” kata Popong yang juga politisi senior Partai Golkar asal Jawa Barat itu.
Popong mengimbau generasi muda calon negarawan tidak alergi terhadap partai politik karena sesungguhnya bukan partai politiknya yang “kotor”, melainkan orangorang di dalamnya. “Bila alergi dengan partai politik,
bagaimana bisa menjadi negarawan?” tambahnya. Perspektif yang sama disampaikan mantan Presiden BEM Kema Unpad periode 2011-2012 Muhammad Sayyidi yang juga menjadi pembicara di talkshow. Dia menegaskan mahasiswa seharusnya memiliki wawasan politik. “Masalah kontribusinya di mana, sebagai apa, itu tidak masalah, yang penting berwawasan politik agar potensi diri kita tidak disalahgunakan untuk merusak negara sendiri karena itulah yang dapat menimbulkan kecintaan kita terhadap tanah air,” katanya. Dia menyebutkan, kelebihan mahasiswa adalah mereka memiliki gagasan-gagasan cemerlang dan itu harus mulai diaplikasikan dari sekarang karena menjadi negarawan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. (tan)
tuk, perkara Yance turut serta sama siapa, sementara dua di bawahnnya sudah dibebaskan. “Akal sehat secara umum pun ini aneh, yang lain dibebaskan, sementara Pak Yance dijadikan tersangka baru. Sementara dia turut serta dengan siapa?,” ujarnya. Mudzakir menduga diperkarakannya kembali hingga dihadapkan ke meja hijau Yance itu ada muatan politik. “Jaksa Agung juga harus melihat parameter objektif dalam melakukan penahan terhadap Pak Yance,” tutupnya. Soal manfaat proyek PLTU Sumur Adem Indramayu ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar turut memberikan apresiasi terhadap keberadaan proyek tersebut. “Saya kira manfaatnya, sangat luar biasa sekali ada 990 Megawatt untuk Jawa dan Bali, kalau berbicara masalah manfaat,” katanya. Deddy juga berharap keadilan bisa ditegakan, karena me-
nurut dia kasus yang menimpa mantan bupati Indramayu ini membingungkan. “Itu kan perintah pak JK waktu jadi Wapres kan, tapi latar belakangnya apa bisa menjadi masalah, saya juga bingung. Ini perintah wakil presiden tapi malah disalahkan. Jangan-jangan kita semua gak mau menjalankan perintah presiden dan wakil presiden kalau ujung-ujungnya kaya gini,” katanya. Pihak PLN juga tidak memungkiri, kalau PLTU Sumur Adem ini sangat bermanfaat, karena bisa membuat tegangan listrik dan pasokan listrik untuk Jawa Bali aman.”Sebelum adanya PLTU Sumur Adem, biasanya lebih mengandalkan Jawa Timur untuk pasokan listrik, tapi kan sekarang sudah ada PLTU Sumur Adem, jadi kualitas dan pasokan listrik untuk Jawa-Bali Aman,” kata Agus yuswanta Supervisor Humas PLN distribusi Jawa Barat dan Banten belum lama ini. ( jaka permana/tan)
Negara manapun mendambakan sosok-sosok negarawan, dia menjadi sosok panutan bukan untuk lingkungan terdekat tapi untuk orang banyak.”
... Jusuf Kalla Saksi >Sambungan A1 “Klien saya ini telah memberikan manfaat kepada negara. Khususnya masyarakat Jabar dan Bali,” ungkap dia. Untuk memastikan kesediaan JK, tim kuasa Yance akan terus melakukan komunikasi hingga orang nomor dua di RI ini bisa hadir memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim. Selain Wakil presiden Jusuf Kalla rencananya, Ian juga akan menghadirkan beberapa tokoh lainnya agar bisa meringankan kliennya. Namun Ian belum mau membocorkan siapa saja tokoh lainnya yang akan menjadi saksi meringankan. “Rencananya kita juga akan menghadirkan tokoh lainnya, namun nanti nunggu konfirmasi dari yang bersangkutan,” katanya. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakkir menilai kasus yang menimpa Yance terkesan jang-
gal. Pasalnya, dua pejabat di bawahnya sudah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung, kenapa kemudian Yance ini dijadikan tersangka. “Logika hukumnya tidak masuk, karena dua pejabat lainnya sudah bebas dan dinyatakan tidak melawan hukum sesuai keputusan hukum tetap, ini harusnya Kejaksaan menghentikan proses hukum pak Yance,” ucap dia. Dia menduga Jaksa Agung telah menggunakan wewenangnya, seharusnya perkara itu diteliti lebih dahulu seperti apa, sebelum melakukan tindakan. “Ini terlihat tidak profesional, hanya untuk eksistensi dirinya, tapi menumbalkan orang-orang yang secara logika tidak pantas untuk jadi tersangka,” ungkap dia. Menurutnya, jika seseorang dinyatakan bersalah dan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, dirinya menilai maka orang tersebut telah turut serta. Un-
A7 INILAH/SYAMSUDDIN NASOETION
PANTOMIM: Aktor Wanggi Hoed menampilkan seni pantomim saat memperingati Bulan Cinta Inggit Ganarsih, di area Car Free Day Dago, Jalan Juanda, Kota Bandung, Minggu (15/2). Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara pemberian anugerah kehormatan “Ibu Agung” kepada Inggit Garnasih.
DPR dan Pemerintah Sepakat 10 Poin Revisi UU Pilkada INILAH, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 DPR RI dan Pemerintah menyepakati 10 poin dalam revisi UU Pilkada itu. Anggota Komisi II DPR RI Abdul Malik Haramain di Jakarta, Minggu (15/2), menyebutkan ke-10 poin itu adalah penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, syarat pendidikan calon gubernur dan bupati/wali kota paling rendah SLTA atau sederajat. Berikutnya, syarat usia calon gubernur disepakati paling rendah 30 tahun dan untuk bupati/wali kota paling rendah 25 tahun. Panja dan Pemerintah juga sepakat tahapan uji publik dihapus, syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan disepakati 3,5%. Untuk pembiayaan pilkada disepakati dari APBD yang didukung APBN. Sedangkan ambang batas kemenangan disepakati nol persen. “Artinya, pilkada dilaksanakan satu putaran,” kata politikus Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Kesepakatan berikutnya adalah sengketa hasil pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK), mekanisme pencalonan adalah paket, yaitu satu kepala daerah dan satu wakil kepala daerah, serta jadwal Pilkada dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan tahun 2017. Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2018 dan 2019. “Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2027,” ujar Malik Haramain. Poin penting lainnya yang juga disepakati adalah tentang calon kepala daerah dari golongan petahana. “Hubungan kekerabatan anak/orang tua,
suami/istri, menantu/mertua dibatasi, tidak boleh ikut pilkada di satu daerah kecuali setelah jeda satu masa jabatan,” katanya. Munculnya kesepakatan itu juga diakui Fraksi PKS DPR RI. “Hasil revisi UU Pilkada merupakan hasil pembahasan bersama (Komisi II DPR RI dengan pemerintah) termasuk di dalamnya ada Fraksi PKS sehingga hampir semua ide dan usulan kami terpenuhi,” kata Ketua F-PKS di DPR RI Jazuli Juwaini. Dia mengatakan sebenarnya F-PKS menginginkan syarat calon kepala daerah adalah S1 atau sarjana. Hal itu, menurut dia, agar kepemimpinan di daerah yang dihasilkan dari proses pilkada bisa lebih baik. “Namun karena banyak yang menginginkan (syarat pendidikan kepala daera) SMU saja, ya sudah F-PKS akhirnya memahami,” ujarnya. Jazuli mengatakan poin itu merupakan hasil akhir dan direncanakan pada Senin (16/2) hasilnya akan diplenokan di Komisi II DPR RI bersama pemerintah. (ant/ing)
... Leungit Ciri Tinggal Cara >Sambungan A1 Bagi sebuah bangsa, hal sedemikian tentu tidak boleh terjadi. Dalam konteks pemikiran semacam itu pilihan atas transformasi sebagai cara dramatik melakukan perubahan, dipilih berbagai bangsa dan negara. Mulai dari dramatisasi cara mewujudkan nilai dasar ideologi kebangsaan sampai pada penciptaan kreatif nilai baru yang relevan bagi suatu bangsa menghadapi perubahan zaman, untuk akhirnya menuju pada peradaban baru. Berbagai bangsa telah memberikan contoh, bagaimana terjadi kehancuran besar, ketika suatu proses perubahan tidak dilakukan dengan strategi budaya yang benar dan tepat. Albania, Uni Sovyet, negara-negara di semenanjung Balkan, dan belakangan negara-negara Timur Tengah mengalami proses deformasi luar biasa. Terutama, ketika
perubahan bertajuk revolusi meninggalkan dan menanggalkan prinsip-prinsip welas asih, tata krama, undak usuk, budaya daya – daya budi, dan tata kelola media sebagai medium komunikasi massa. Bangsa-bangsa itu hilang rupa, adat, dan budaya sebagai jati diri atau identitas kebangsaannya, sehingga nation dignity yang terbangun hanya sekadar melahirkan narrow nationalisme. Sebaliknya, Jepang yang berteguh pada strategi kebudayaan yang tepat dan benar, berhasil melakukan proses transformasi sampai ke titik innovation breakthrough. Paling tidak, sejak terjadi Meiji Restoration. Suatu momen perubahan yang mengacu pada pada penemuan cara dan ciri manusia Jepang. Indonesia yang dibangun di atas keragaman budaya dan pluralisma etnisitas yang membentuknya, perlu merumuskan ulang strategi kebudayaannya.
Setiap etnis di Indonesia mempunyai dimensi budaya yang satu dengan lainnya saling melengkapi. Prinsip silih asih silih asah silih asuh di Sunda dan Jawa, berpadu padan dengan prinsip pada idi’ pada ilok sipatua sipatokong di Bugis. Prinsip mathe aneuk meupat jeurat mathe adeut tak pamita, (anak mati diketahui makamnya, budaya yang mati ke mana hendak mencari ganti) di Aceh, berpadanan dengan prinsip jati tong kasilih ku junti, taman tong kaliung ku situ. Leungit ciri tinggal cara. (Budaya asli yang kita miliki, jangan sampai sirna terdesak budaya lain). Alhasil, kita perlukan strategi budaya, tak hanya untuk Jawa Barat semata, melainkan jauh dari itu, juga untuk bangsa ini, bahkan bangsabangsa se nusantara. Karenanya, tak ada salahnya, Dewan Kebudayaan Jawa Barat (DKJB) mengambil inisiatif menggelar pertemuan puncak budayawan Nusantara. Cag..!! (*)
... Ujian Kemalangan >Sambungan A1 Ada beberapa sikap sabar yang bisa kita latih saat diuji dengan kemalangan. Pertama, sikap selalu berprasangka baik kepada Allah. Diawali dengan menyadari sepenuhnya bahwa hidup ini dan apa yang kita miliki bukanlah milik kita melainkan milik Allah. Mau diambil kembali atau tidak olehNya, itu hak Dia. Kita patut menyadari bahwa setiap derita yang kita alami, pada hakikatnya sudah diukur Allah. Maka biasakanlah mengucapkan “Innalillahi wa inna ilaihi raaji’uun” (Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada-Nyalah tempat kita kembali). Sikap sadar tersebut akan berbuah keyakinan. Yakin bahwa Allah tidak akan men-
impakan suatu kejadian bila tidak ada hikmahnya. Sehingga kita terpanggil untuk menginstropeksi diri. Mungkin saja kemalangan yang kita derita karena sering melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan kita semakin jauh dari-Nya. Yakini bahwa kemalangan yang menimpa, bisa jadi merupakan cara Allah mengingatkan kita untuk kembali ingat dan dekat kepadaNya. Kemalangan adalah bentuk dari kasih sayang Allah. Sikap sabar kedua yang harus dikuasai yaitu sikap menerima ketentuan Allah. Tidak berkeluh kesah karena itu adalah tanda-tanda dari ketidaksabaran. Dan karena kurang bisa menerima ketentuan Allah, membuat diri menjadi lemah tidak berdaya. Oleh ka-
rena itu, betapapun parahnya kemalangan yang menimpa kita, berusahalah untuk tegar menjalaninya. Sikap sabar ketiga, dengan merenungkan hikmah kemalangan, selain sebagai sarana intropeksi diri juga sebagai penggugur dosa seperti gugurnya daun dari pepohonan. Saudaraku, sesungguhnya hidup bahagia, tenang lahir batin, mudah mendapatkan pertolongan Allah, dan kemampuan untuk dekat kepada-Nya, hanya dimiliki orang-orang yang sabar. Untuk itu, jadikanlah sabar sebagai penolong kita seperti halnya salat yang kita kerjakan. Insya Allah kita akan mampu bersikap tegar menghadapi kemalangan sebesar apapun. Wallahu a’lam bishawab. (*)