Inilah Pemilu
A8
2 0 1 4
TERLENGKAP & TERPERCAYA
NEWS
HTTP://PEMILU.INILAH.COM
SABTU 15 FEBRUARI 2014 1
2
4
3
5
7
6
8
9
10
14
15
PKP
HANURA NASDEM
PDI-P
GOLONGAN KARYA
PAN
GERINDRA
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PARTAI BULAN BINTANG
Bencana Bisa Tunda Pemilu
FOTO-FOTO: INILAH/SYAMSUDDIN NASOETION
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, pemilihan umum (pemilu) dapat ditunda jika bencana terus terjadi. Namun, KPU berharap bencana bisa segera berakhir. Oleh : Fadhly Dzikry/Derry F Ginanjar
K
etua KPU Husni Kamil Malik mengaku, KPU akan menyiapkan rencana cadangan apabila bencana terjadi saat hari pemungutan suara. “Pertama kita berharap, kondisinya menjelang pemungutan suara bisa lebih baik. Itu harapan kita semua. Namun, kita tetap harus membuat rencana lain,” tegas Husni di Jakarta, Jumat (14/2). Rencana cadangan yang disiapkan, Husni menyebutnya plan B. Rencana ini menyangkut penanganan dampak dari bencana.”Kedua jika terjadi bencana alam kami menyiapkan plan B. Bagaimana supaya dampak dari bencana alam itu bisa diatasi sedemikian rupa, sehingga proses penghitungan dan pemungutan suara itu masih bisa berjalan pada jadwal yang sama,” ujar Husni. Namun jika tidak memungkinkan, KPU terpaksa menunda pemilihan umum hingga situasi kembali normal. “Ketiga apabila bencana alam itu datangnya mendekati hari H, dan datangnya tidak memungkinkan diadakan pemungutan suara di hari bersamaan, maka Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 memberikan ruang untuk pemungutan suara di hari lain,” tuturnya. Menurut dia, pengunduran pelaksanaan Pemilu itu dibenarkan undang-undang. Karenanya, penundaan Pemilu tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan jika situasinya tidak mendukung. Terlebih jika terjadi bencana alam. Sementara itu, proses pendistribusian
DISTRIBUSI: Pekerja memindahkan barang-barang logistik pemilu untuk didistribusikan dari gudang logistik KPU di Jalan AH Nasution, Kota Bandung. Logisitik Pemilu didistribusikan ke 30 kecamatan di Kota Bandung hingga tanggal 14 Februari.
surat suara di KPU Kota Bandung, masih belum bisa dilaksanakan. Pasalnya, gudang penyimpanan masih digunakan KPU untuk menyimpan logistik lainnya. Sampai, Jumat (14/2) ke-
INILAH/BUDIYANTO
marin, KPU Kota Bandung masih belum menerima surat suara dari KPU Pusat. “Jadwal semula (penerimaan surat suara), harusnya kemarin (Kamis-13/2). Tetapi gudang logistik Ujungberung belum
selesai. Harus dikeluarkan dulu kelengkapannya. Hari ini selesai,” jelas Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Bandung Akhmad Roziqin saat ditemui di kantornya Jalan Soekarno Hatta, Jumat (14/2). Menurut Roziqin, saat ini pihaknya sedang berkonsentrasi mengirimkan logistik pemilu ke PPK. Kalau sudah selesai, baru surat suara bisa masuk gudang penyimpanan. “Dalam tiga hari ini, kami membagikan logistik ke PPK secara bergiliran. Setiap hari 10 PPK. Jadi surat suara kemungkinan datang besok,” ungkapnya. Roziqin menyatakan, pada Pemilu 2014 ini Kota Bandung mendapatkan total 6,7 juta surat suara. Jumlah itu berdasarkan
daftar pemilih tetap (DPT) Kota Bandung sebanyak 1.661.334 dikali 4 kali pemilihan, meliputi pemilihan untuk DPRD Kota Bandung, DPRD Provinsi Jabar, DPR RI, dan DPD. “Jadi hitungnya gampang, DPT dikali empat, ditambah 2 persen dari DPT untuk cadangan,” ucapnya. Dia memastikan, keterlambatan pengiriman surat tidak akan menjadi masalah. Pasalnya Kota Bandung menjadi daerah paling awal menerima surat suara dibanding daerah lain. “Paling penting, surat suara ini sampai di PPS maksimal tanggal 5 April. Setelah sampai, kita akan fokus pada pekerjaan menyortir, melipat, baru distribusi surat suara,” jelasnya. (tan)
Panwaslu Purwakarta Tegur Caleg INILAH, Purwakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta gencar melakukan pendataan terhadap sejumlah APK (alat peraga kampanye) yang diduga bermasalah. Salah satunya, seperti yang terjadi di Kecamatan Jatiluhur. Sejak sepekan ini, Panwascam setempat menemukan lebih ratusan APK yang dianggap melanggar, lantaran keberadaannya dinilai bertentangan dengan Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pileg 2014. “Betul, dalam sepekan ini kita fokus inventarisasi data APK bermasalah melalui PPL di tiap desa,” ujar Ketua Panwaslu Kecama-
tan Jatiluhur, Oyang Este Binos, Jumat (14/2). Oyang mengaku, hasil inventarisasi sementara pihaknya, tercatat lebih dari 100 APK sudah ditemukan bermasalah. Adapun posisi alat kampanye ini, tersebar di 10 desa di Kecamatan Jatiluhur. “Hasil pendataan APK bermasalah ini akan langsung kami rekomendasikan kepada masing-masing parpol dan caleg untuk ditertibkan,” jelas dia. Namun, jika parpol atau pun caleg yang bersangkutan tidak menindaklanjuti surat dari Panwaslu, rekomendasi serupa akan disampaikan kepada Satpol PP. Supaya, petugas penegak Perda
ini akan menertibkan APK yang dianggap bermasalah itu. Di Kabupaten Subang, KPU setempat meyakinkan masyarakat muslim tidak perlu khawatir menggunakan tinta yang digunakan pada Pemilu 2014. Sebab, tinta yang digunakan memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua KPU Kabupaten Subang Maman Suparman mengatakan, selain sudah memiliki sertifikat halal, tinta yang akan digunakan dalam pemilu legislatif April mendatang, tidak mudah dihapus. “Pemilih wajib menunjukkan tanda tinta pada jarinya kepada petugas di TPS. Umat muslim jangan khawatir
karena tinta itu halal,” ujar Maman, Jumat (14/2). Maman mengungkapkan, tinta yang diterima KPU subang sudah sesuai dengan spek yang telah ditentukan. “Kita sudah menerima 6.866 botol tinta dari KPU pusat. Nantinya per TPS itu, kebagian jatah 2 botol, kalau untuk tinta semuanya sudah lengkap,” tuturnya. Dia menambahkan, kualitas tinta pileg tahun ini akan meminimalisasi aksi kecurangan. “Sepertinya akan sulit berlaku curang, apalagi melakukan pemilihan dua kali, karena tintanya sulit dihapus,” tuturnya. (asep mulyana/ zaenal muttaqin/tan)
Karena Jokowi, Internal PDIP Pecah Jadi Dua Faksi DESAKAN kelompok Pro Jokowi (Projo) untuk PDI Perjuangan bisa menjadi blunder di internal partai. Munculnya nama Jokowi di partai berlambang banteng moncong putih ini dianggap melahirkan faksi baru. Reaksi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang tidak menganggap Pro Jokowi (Projo) bagian dari internal menjadi bukti adanya faksifaksi di PDI Perjuangan soal pencapresan 2014. “Kalau menurut saya, nampaknya di internal PDIP mencoba menahan diri untuk tidak segera mengambil sikap pencapresan Jokowi,” ujar pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Hasyim Asy’ari, Jumat (14/2). Menurutnya, di internal PDI Perjuangan sudah terpecah menjadi dua kelompok. Keduanya sama-
sama fokus melihat perkembangan Jokowi sebagai Capres 2014. “Adanya kelompok di PDI Perjuangan yang melihat dukungan untuk mencapreskan Jokowi ini seperti gerakan arus bawah. Ada yang memilih untuk menahannya,” terangnya. Meski begitu, kedua kelompok ini tetap menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, Mega merupakan orang yang berwenang dalam menentukan siapa capres yang akan diusung nanti. Menurut dia, dari dua kelompok tersebut tokoh yang paling terlihat adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang masuk kedalam kubu yang menahan pencapresan Jokowi. “Kelompok Puan ini menahan (pencapresan Jokowi), karena politik itu bisa dibaca terlihat tersirat dan simbolik,” katanya. Hasyim mengatakan, sikap kedua
kubu di internal PDI Perjuangan ini muncul saat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu didampingi oleh Jokowi dalam beberapa kegiatan partai. “Kenapa hampir semua acara strategis ada Mega selalu ada Jokowi, kita tidak bisa membaca secara tersirat PDI Perjuangan tidak akan mencalonkan atau tidak Jokowi,” terangnya. Dia menilai, Mega sendiri sebenarnya tidak keberatan dengan wacana pencapresan Jokowi. Namun, hal itu tidak akan diputuskan secara cepat karena ada berbagai pertimbangan, salah satunya sorotan publik kepada Jokowi. “PDIP menyadari itu, kalau eksploitasi terhadap Jokowi terlalu besar bisa jadi sasaran tembak, jadi menunggu momen yang pas,” tandasnya. Analis politik senior The Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, memandang langkah politik
Projo seharusnya bisa lebih bijaksana dan cerdas. Termasuk mempelajari Megawati, ikon PDI Perjuangan. ‘’Saya sarankan agar Projo lebih menahan diri. Api jangan dilawan dengan api. Pelajari psikologi politik Megawati. Beliau itu, tidak suka di bawah tekanan. Jangan coba-coba setir beliau,’’ ungkapnya. Langkah ini, lanjutnya, sangatlah penting bagi Projo PDIP apabila serius menginginkan Jokowi terpilih menjadi capres PDIP. Artinya, jangan memilih menjadi api, namun jadilah air yang menyejukkan. ‘’Nanti bisa gagal rencana capreskan Jokowi. Malah fatal itu,” tuturnya. (ajat mfajar/ iwan p/agus r/tan)
NET
JOKO WIDODO