A8
NEWS
DEMOKRASI
Tujuh dosa sosial: politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, dan ibadah tanpa pengorbanan”
Mahatma Gandhi
JUMAT 2 AGUSTUS 2013
Citra KPU Merosot
BILIK SUARA
22 Agustus Subang Mulai Kampanye Pilbup
Kasus Penonaktifan 3 Anggota KPU Jatim Jadi Pelajaran
INILAH, Subang - Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang, mulai 22 Agustus hingga 4 September 2013, akan melakukan kampanye. Pokja Sosialisasi Pilbup KPU Subang, Maman Suparman menuturkan enam pasangan yang sudah ditetapkan bakal sudah memiliki nomor urut masing-masing, maka pada 22 Agustus akan menyampaikan visi dan misi dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Subang. Setiap paslon mendapatakan jatah berkampanye sebanyak 12 kali, dibagi di enam daerah pemilihan yang ada di 30 kecamatan. “Setiap paslon nanti kebagian 12 kampanye di enam daerah pemilihan,” paparnya. Dalam kamapnye tersebut, tutur Maman, setiap paslon akan berkampanye sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tambah Maman, pada 4 September para paslon akan melakukan debat kandidat. Pelaksanaan Pilbup dilakukan pada 8 September 2013. “Kalau tidak ada halangan, Insya Allah pelakasanan debat kandidat akan dilakukan di GOR Gotong Royong,” pungkasnya. (zaeinal m/tan)
ANTARA/YUDHI MAHATMA
POLITIKUS
PKB Pecat Pembelot
INILAH
PELAJARAN: Ketua KPU Husni Kamil Malik (tengah) mengikuti Rapat Koordinasi dengan Komisi II DPR membahas pelaksanaan Pemilu 2014. Kasus pelangaran kode etik yang dilakukan tiga anggota KPU Jatim harus menjadi pelajaran KPU dalam melaksanakan proses demokrasi, untuk menumbuhkan kembali legitimasi masyarakat terhadap KPU.
INILAH, Cirebon - Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Cirebon mengancam akan memecat pengurus yang memberikan dukungan kepada calon bupati selain yang diusung PBB dalam Pilbup Cirebon. “Kalau ada pengurus yang mbalelo dengan keputusan partai ya kita pecat. PBB memilih berkoalisi dengan PKB dan PPP karena peduli Cirebon dan peduli perubahan. Kelebihan Luthfi dibanding calon lain, pertama dia masih muda, memiliki kecerdasan intelektual, akhlaknya baik dan konsep membangun Cirebon luar biasa. Kepemimpinan Luthfi akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutur ketua PBB Kabupaten Cirebon, Hermanto Hermanto. Ketua Fraksi PKB, Sutadi menyatakan kader PKB solid memenangkan Luthfi-Arimbi. “Kalau ada kader PKB yang mbalelo maka diragukan kekaderannya. Kalau merasa dirinya PKB seratus persen ya harus memenangkan Luthfi-Arimbi,” katanya. Tim pemenangan Luthfi-Arimbi dari jajaran struktural DPC PKB sendiri sudah bergerak dengan mengajak seluruh komponen masyarakat. Mereka juga sudah membentuk tim pemenangan yang saat uni sudah mulai menyosialisasikan. (ghiok r/tan)
VOX POPULI
Hak Disabilitas Dalam Pemilu Terakomodasi INILAH, Jakarta - ASEAN General Election for Disability Access (Agenda) menilai hak penyandang disabilitas dalam Pemilu di Indonesia sudah terakomodasi secara baik sehingga mempermudah akses mereka untuk memberikan hak suaranya. “Indonesia telah mengembangkan sistem peraturan yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilu,” kata Manajer Program Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) untuk Agenda Heppy Sebayang di Jakarta, Kamis. Agenda merupakan konsorsium sejumlah organisasi, antara lain, “The International Foundation for Electoral System” (IFES), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan PPUA PENCA yang aktif melaksanakan riset terkait hak politik penyandang disabilitas di beberapa negara ASEAN untuk meningkatkan akses politik bagi penyandang disabilitas. Data dari Kementerian Sosial menyebutkan terdapat sekitar tujuh juta penyandang cacat di Indonesia dan Agenda mengutip data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia mencapai 15% dari total penduduk, sementara jumlah penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara mencapai 90 juta orang dari sekitar 600 juta penduduk. Heppy Sebayang menambahkan telah ada ketentuan yang mengatur agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyediakan “braille template” di tiap tempat pemungutan suara (TPS), menjamin aksesibilitas TPS bagi pengguna kursi roda dan memberikan bantuan pendampingan bagi pemilih berkebutuhan khusus. (tan)
TIGA anggota KPU Jawa Timur dinonaktifkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka melanggar kode etik dalam kasus sengketa Pilkada Jatim. Ini harus jadi cambuk untuk KPU. Legitimasi masyarakat terhadap KPU belakangan ini terus merosot. Penyelenggaraan Pilkada kerap berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Kasus Jawa Timur harus dijadikan pelajaran bagi penyelenggara pesta
demokrasi. Sanksi yang diberikan terhadap tiga anggota KPU setimpal. Pasalnya tindakan yang dilakukan tiga anggota KPU tersebut sudah merugikan hak konstitusi pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Suryadi Sumawiredja. “Dengan keputusan DKPP itu, diharapkan menjadi pembelajaran bagi komisioner KPU untuk benar-benar melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi penerapan azas luber dan jurdil,” papar Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta. Jika persoalan seperti ini terus dibiarkan, Hasto mengaku kinerja komisioner KPU akan tercedrai oleh kepentingan kekuasaan politik. Karenanya, dia berharap praktik seperti ini harus segera diantisipasi. “Apalagi bergabung dengan pihak yang memenangkan pemilu,” ucapnya.
Politisi PDIP ini mengapresiasi terhadap DKPP yang memutuskan untuk mengabulkan pengaduan Khofofah-Herman, serta mengembalikan hak pasangan calon Khofifah-Herman sebagai peserta Pilgub Jatim 2013.Dirinya menyatakan putusan DKPP itu adalah wujud ketegasan atas penyalahgunaan kekuasaan. “Selamat untuk Mbak Khofifah. Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional,” tukasnya. Upaya pasangan Khofifah-Herman dalam Pilgub Jatim bukan sola mudah. Mereka sempat dianggap tidak lolos oleh KPU karna adanya dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Parta Persatuan Nahdlatul Ummah (PKNU). KPU tidak melakukan klarifikasi soal ini. Padahal dukungan ganda ini merupakan rekayasa pesaing Khofifah.
Melalui rapat pleno KPU, akhir diputuskan pasangan Khofifah-Herman sebagai cagub dan cawagub Jatim. Tak ada pengundian ulang nomor urut, mereka langsung mendapat nomor 4. Hal itu diungkapkan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. “KPU mengeluarkan keputusan Nomor 641/Kpts/ KPU/Tahun 2013 untuk menetapkan pasangan Khofifah Indar ParawansaHerman Suryadi Sumawireja sebagai peserta Pilgub Jawa Timur tahun 2013,” kata Husni Kamil. Rapat pleno KPU itu diputuskan beberapa jam setelah putusan DKPP yang mengabulkan sebagian permohonan Khofifah-Herman. Husni mengatakan, dengan keputusan tersebut, maka peserta Pilgub Jawa Timur yang tadinya tiga pasangan calon menjadi empat pasangan calon. (wahyu praditya purnomo/tan)
Kenapa Pilkada Cenderung Rusuh? INILAH/ZAINULMUKHTAR
PEMILIHAN kepala daerah langsung yang digelar mulai tahun 2005 cenderung diwarnai konflik, rusuh dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kementerian Dalam Negeri mencatat, sebanyak 59 warga tewas dalam konflik terkait pilkada, ratusan lainnya luka, dan ratusan bangunan rusak. Proses demokrasi yang diterapkan saat ini sepertinya tidak berjalan dengan meksimal. Pelaksanaanya cenderung rusuh, di antaranya adalah makin buruknya perilaku partai politik (parpol) dalam pemilihan yang menjadikan sentralitas kekisruhan sangat tinggi bahkan cenderung represif. Manajer Riset Pol Tracking, Arya Budi sangat mengkhawatirkan karena akan mempengaruhi pilkada lainnya. Kandidat yang dipilih untuk maju dalam pilkada juga cenderung mempunyai masalah internal di wilayah pilihannya. Hal itulah yang memicu pilkada menjadi rusuh seperti yang terjadi di Barito Timur, Lumajang, Sinjai serta daerah lainnya. Dia menunjuk contoh banyaknya kandidat kepala daerah yang bisa membeli partai. “Tetapi kandidat
RUSUH: Pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah cenderung diwarnai konflik. Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 59 warga tewas dalam konflik terkait pilkada sejak tahun 2005.
ini belum tentu bisa menghasilkan kemenangan. Itu adalah paradoks di mana pengusungan kandidat tidak mempunyai jaminan pemenangan pemilukada, akhirnya terjadi kerusuhan,”tutur Arya seperti dikutip Antara. Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin mengaku, calon yang maju dalam pilkada kebanyakan tidak memiliki pengaruh di masyarakat. Mereka cenderung melakukan cara yang memerlukan ongkos besar
untuk merebut hati pemilih sehingga menimbulkan politik biaya tinggi. Saat kalah, mereka mencari kompensasi. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyarankan agar pasangan calon kepala daerah dimintai pertanggungjawaban jika pendukung atau tim suksesnya melakukan tindakan anarkistis. Akil menyebutkan, sengketa pilkada pada dasarnya memang soal selisih angka. Baru ketika yang dipersoalkan adalah
pelanggaran selama proses pilkada, MK mensyaratkan tiga kriteria yang harus terpenuhi, yaitu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Itu pun harus signifikan memengaruhi hasil pilkada. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf berpendapat, akhir pilkada damai atau tidak juga bergantung pada tokoh masyarakat. Selama ini, tokoh yang seharusnya menjadi panutan masyarakat justru mudah diprovokasi. Malahan, tokoh LSM dan
ormas yang semestinya menjaga kondisi masyarakat agar kondusif, malah menjadi provokator. “Saya sering mendapat laporan dari pihak keamanan, rakyat justru tidak tahu apa-apa dan hanya ikut-ikutan. Mereka diprovokasi oleh tokoh,” kata ahli hukum pemerhati perkembangan pilkada itu. Asep berpendapat, untuk mencegah konflik terkait pilkada, harus ada perubahan dalam aturan pilkada antara lain perekrutan calon kepala daerah diubah dengan syarat yang ketat. Selama ini, rekrut dilakukan secara pragmatis, kompromistis, dan bukan dengan membangun kesamaan ideologi. “Parpol harus melakukan pendidikan politik. Kader partai yang tersisih dalam pencalonan kepala daerah, juga menimbulkan konflik terkait pilkada,” ujarnya. Kementerian Pertahanan mendukung dilakukannya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) sehubungan dengan kerusuhan di sejumlah daerah usai pelaksanaan pemilihan. “Metode untuk melaksanakan pilkada langsung peu dievaluasi karena akar masalahnya pemilihan langsung,” kata Staf Ahli Menhan bidang Keamanan, Mayjen (TNI) Hartind Asrin. (tan)