LintasJabar
INILAH GRUP : INILAH KORAN PORTAL NEWS : WWW. INILAH.COM, WWW. INILAHJABAR.COM, WWW.YANGMUDA.COM, WWW. JAKARTAPRESS.COM MAJALAH INILAH REVIEW
- KAMIS 15 MARET 2012
Berantas Minuman Keras
Petugas Amankan Ribuan Botol di Cirebon dan Purwakarta PEREDARAN minuman keras makin meresahkan. Meski razia terus dilakukan, miras tetap beredar luas. Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta, menyita 5.527 botol minuman ilegal yang mengandung etil alkohol (MMEA). Pasalnya, barang yang seharusnya kena cukai itu tak dilekati pita cukai. Adapun kerugian negara akibat peredaran miras ilegal tersebut mencapai Rp237 juta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono mengatakan, ribuan botol minuman keras itu disita dari sebuah gudang di daerah Cikampek, Kabupaten Karawang. Selain menyita barang tersebut, tim juga memeriksa pelaku berinisial J, yang tak lain adalah pemilik gudang. Pelaku kini ditahan di rumah tahanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. “Miras tersebut sepertinya dibuat secara home industry. Ribuan miras yang disita
Ketua DPD Partai Golkar Restui Langkah Sutikno INILAH, Cirebon - Langkah praktisi hukum asal Cirebon yang juga Wakil Ketua Apindo Jawa Barat Sutikno untuk turut meramaikan bursa pemilihan bakal calon (balon) Wali Kota Cirebon 2013, makin terbuka lebar. Pasalnya, dua tokoh Golkar disebut-sebut sudah memberikan restu terkait pencalonannya. Setelah Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Irianto M S Syafiuddin memberikan restu terhadap langkah Sutikno untuk turut maju dalam pemilihan Wali Kota Cirebon 2013, restu serupa juga diberikan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cirebon Sunaryo HW. Hal tersebut terungkap saat Sutikno mengunjungi Ketua DPD Partai Golkar Kota Cirebon yang juga Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo HW , Rabu (14/3), di Rutan Kebon Waru, Bandung. Sunaryo saat menerima Sutikno menuturkan, sebagai kader Partai Golkar, Sutikno memiliki visi dan misi yang jelas terkait keinginannya melaju dalam pemilihan Wali Kota Cirebon 2013 mendatang. “Sebagai kader Partai Golkar sudah seharusnya memang kita memberikan restu dan dukungan terhadapnya. Sutikno merupakan salah satu kader terbaik Partai Golkar Cirebon,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut terungkap, terkait
Persempit Peredaran Miras di Kota Cirebon INILAH/ASEP MULYANA
MINUMAN KERAS ILEGAL: Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Purwakarta menunjukkan ribuan botol minuman keras ilegal yang berhasil diamankan, Rabu (14/3). Minuman keras tersebut sangat membahayakan kesehatan.
itu, terdiri dari empat jenis. Di antaranya, anggur merah dan Vodka,”kata Agung kepada INILAH di KPPBC Purwakarta, Rabu (14/3). Agung menduga, selain miras tersebut ilegal, kehigienisannya juga diragukan. Pasalnya, dalam botol miras itu terdapat cacing, semut dan serangga kecil. Bahkan, di dasar botolnya terdapat endapan kotoran. Dia, me-
rencana Pemilihan Wali Kota 2013 mendatang, Partai Golkar akan melakukan penjaringan terhadap 10 kandidat dengan komposisi lima balon internal dan lima eksternal. Sehingga, Sutikno dipastikan akan berebut tempat dengan sembilan balon lainnya. Namun, siapa yang akan diusung bergantung pada hasil survei mendatang. “Mekanismenya tetap akan diserahkan kepada hasil survei nanti. Jadi siapa pun yang akan diusung dianggap sudah teruji dari berbagai aspek,” papar Sunaryo. Sementara itu, saat dimintai komentarnya Sutikno mengaku, restu yang diberikan dua tokoh Partai Golkar, yaitu Irianto M S Syafiuddin dan Sunaryo adalah bekal luar biasa untuk melangkah ke depan. “Saya bersyukur. Mudahmudahan ini akan bisa menjadi sebuah kekuatan bagi saya untuk tetap menjaga komitmen membangun Kota Cirebon,” ujarnya. Sutikno menambahkan, alasan pencalonan dirinya tak lain karena keterpanggilan generasi muda untuk turut menata Kota Cirebon. “Sebagai generasi muda saya merasa terpanggil untuk turut bisa lebih mengabdikan diri kepada masyarakat. Karena impian hidup bermanfaat tentu menjadi keinginan siapa pun,” tegasnya. (ibnu saechu/ghi)
negaskan ribuan botol miras ini, perlu dimusnahkan. Jika tidak, maka akan meracuni warga yang mengonsum sinya. Apalagi, miras tersebut dibuat secara rumahan. Agung mengatakan, di ketahuinya miras itu produk rumahan, dari label yang digunakan. Pelaku memasang label CV Sumber Baru Industri (SBI) Tangerang. Namun, setelah ditelusuri perusaha-
an itu sudah bangkrut. Miras yang disita ini, lanjut Agung, mengandung etil alkohol (MMEA) golongan B. Kandungan alkohol golongan ini 5-30 %. Akan tetapi, setelah diteliti alkohol yang tercampur dalam miras buatan rumahan ini, antara 11-19 %. Selain beralkohol, masalah lainnya yaitu komposisi miras tersebut. Pasalnya, secara kasatmata air miras tersebut
telah terkontaminasi oleh kotoran. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Lupi Hartono mengatakan, kronologi penyi taan ribuan miras ini berawal saat petugas bea dan cukai menerima laporan dari masyarakat. (asep mulyana/ghi)
Dokumen Sejarah Garut Tercecer INILAH, Garut - Kantor Arsip Daerah Kabupaten Garut masih kesulitan memperoleh arsip atau dokumen kenegaraan berkaitan dengan sejarah berdiri dan perkembangan pemerintahan Kabupaten Garut. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Garut Asep Sulaeman Farouq, didampingi Kasie Akuisisi Dokumen Ani Kasteni menuturkan, salah satu kendala utama sulitnya mendapatkan arsip tersebut yakni kurangnya kualitas serta sumber daya manusia (SDM), dan minimnya dukungan anggaran. “Untuk mendapatkan arsip tentang Garut itu kan tidak semudah masuk ke perpustakaan. Ada prosedur cukup rumit yang harus ditempuh dan memerlukan biaya. Tidak gratis!” kata Ani. Dia mengungkapkan, arsip mengenai sejarah Garut prakemerdekaan hingga pascakemerdekaan Republik Indonesia masih sangat sedikit. Kebanyakan tercecer di sejumlah pihak, baik lembaga maupun perorangan. Bahkan ditengarai banyak di negara lain eks penjajah, seperti Belanda, dan Jepang. Ani mengaku, terus berupaya mendapatkan berbagai arsip tentang Garut dengan melakukan penelusuran ke berbagai pihak, termasuk Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta. Di ANRI ditemukan cukup banyak arsip tentang Garut namun memperolehnya cukup sulit karena terbentur prosedur yang ketat, dan anggaran.
INILAH/BENNY BASTIANDY
DOKUMEN SEJARAH: Petugas Kantor Arsip Daerah Kabupaten Garut menunjukkan foto peninggalan sejarah.
“Kita pesan satu arsip foto misalnya. Itu tak bisa langsung didapat. Harus mengajukan dulu secara resmi dan harus menunggu cukup lama. Kita pasti harus bolak-balik Garut-Jakarta. Ketika arsip yang dibutuhkan tersedia, harus dipilih yang akan diambil disesuaikan anggaran yang ada. Harganya cukup mahal,” tuturnya. Ani mencontohkan, untuk pembelian hasil repro sebuah foto seukuran sekitar 4R, dihargai sekitar Rp60 ribu – 80 ribu per lembar. Sebuah peta dihargai sekitar Rp300 ribu – 400 ribu per buah. Harga film lebih mahal lagi, sekitar Rp3 juta per rol.
>10
Kesulitan lainnya, lanjut Ani, di kantor Arsip Daerah Garut belum ada tenaga penerjemah bahasa Asing. Padahal arsip tentang Garut cukup banyak yang ditulis dalam bahasa Asing, terutama bahasa Belanda. “Di ANRI memang ada petugas penerjemah yang siap membantu pelayanan. Tapi itu tidak gratis. Ada biaya per jamnya,” ujar Ani. Selain di lembaga resmi, kata Ani, arsip tentang Garut banyak tercecer di perorangan. Hal itu sulit melacaknya. “Kebanyakan juga hanya cerita namun tanpa disertai data otentik,” sesalnya. (zainulmukhtar/ghi)
SEMENTARA itu, waktu yang bersamaan Polres Cirebon Kota juga berhasil mengamankan sebanyak 1.170 liter tuak dan ratusan botol miras berbagai merek. Barang-barang haram tersebut berhasil disita Polres Cirebon Kota, saat menggelar operasi pekat dan premanisme yang digelar selama dua pekan terakhir. “Dalam dua pekan ini kami berhasil mengamankan sebanyak 144 jeriken tuak dan ratusan botol miras dari berbagai jenis,” kata Kapolres Cirebon Kota AKBP Asep Edi Suheri, Rabu (14/3). Edi menuturkan, seluruh barang sitaan tersebut, merupakan hasil kerja sama antara Polres dan seluruh Polsek. “Kami bekerja sama dengan Polsek, karena mereka yang mengetahui lokasi nya,” urainya. Edi menambahkan, selain miras, Polres Cirebon Kota juga berhasil mengamankan 171 orang yang diduga preman dalam operasi preman tersebut. Mereka terdiri dari pengelola parkir dan calo liar, pengamen dan sejumlah pemuda pengangguran yang kerap bermabuk-mabukan di jalanan. Operasi serupa, kata Edi akan dilakukan secara rutin. “Kami akan terus menggelar operasi ini untuk menciptakan situasi yang aman tertib serta kondusif. Termasuk mempersempit ruang gerak peredaran miras di Kota Cirebon. Terlebih ini juga merupakan program yang tengah dica-
AKBP ASEP EDI SUHERI
nangkan Kapolda,” katanya. Edi menambahkan, barang-barang hasil sitaan tersebut, selanjutnya akan dimusnahkan secara massal setelah melalui proses hukum. “Semuanya akan kita musnahkan. Tapi tentu setelah semuanya beres. Artinya ada tahapan dan mekanisme hukum yang harus dijalankan,” paparnya. Lebih lanjut Edi menambahkan, Polres Cirebon Kota akan terus berkomitmen terhadap pemberantasan penyakit masyarakat seperti penjualan minuman beralkohol tanpa izin, dan mencegah terjadinya aksi premanisme. Sebagai pelayan dan penga yom masyarakat, Edi berharap dengan secara gencar melakukan operasi pengawasan, maka akan tercipta suasana aman dan kondusif seperti harapan seluruh masyarakat Kota Cirebon. Apalagi ditenggarai Kota Cirebon merupakan salah satu daerah incaran peredaran miras di Jabar. (ibnu saechu/ghi)
Pertemuan DPRD-PLN Berakhir Deadlock INILAH, Sumedang - DPRD Kabupaten Sumedang geram menyusul pernyataan PLN Pikitring Jawa-Bali-Nusa Tenggara dalam pertemuan yang digelar di DPRD Sumedang, Rabu (14/3). Pertemuan yang digelar untuk membahas penyelesaian masalah terbengkalainya tanah seluas 1,5 hektare, yang lokasinya berdekatan dengan Gardu Induk Tegangan Tinggi (Gitet) di Desa Cihanjung, Kecamatan Cimanggung. Namun, dalam pertemuan tersebut PLN menolak membayar ganti rugi terbengkalainya tanah karena merasa tidak membutuhkan. Rhamses Hasibuan dari Biro Hukum PLN menyatakan, tidak akan membutuhkan tanah tersebut sehingga tidak ada proses ganti rugi seperti yang diharapkan warga. “Kami tidak membutuhkan tanah tersebut, jadi tidak akan ada proses ganti rugi,” tandas Rhamses yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Rhamses menuturkan, proyek pembangunan Gitet yang sudah dilaksanakan tahun 2009 silam ini dinyatakan sudah selesai. Meski ada beberapa rencana penggeseran pembangunan tapak menara Gitet, semua tanah yang sekiranya dibutuhkan sudah dilakukan ganti rugi. “Semua ganti rugi sudah selesai, sementara untuk tanah
1,5 hektare tersebut kami tidak membutuhkannya kenapa juga harus dibeli oleh kami,” katanya. Tanah yang dimiliki enam warga tersebut kondisinya memang terpuruk. Tanah tersebut tidak lagi produktif untuk diolah atau juga dijual karena lokasinya yang terhimpit Gitet dan bangunan-bangunan pabrikpabrik industri lainnya di sekeliling tanah tersebut. Di atas tanah itu juga terlewati Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Ketua Komisi D DPRD Sumedang Dadang Rohmansyah yang memimpin pertemuan ini berulang kali meminta penjelasan dari PLN terkait masalah ini. Namun jawaban PLN tetap sama, yaitu pihaknya tidak lagi membutuhkan tanah tersebut. Alhasil DPRD pun geram. “Kami tentunya tidak bisa membiarkan warga kami menjadi terlunta-lunta seperti ini, PLN seharusnya bisa memberikan sikap yang lebih terpuji kepada warga,” kata Dadang. Yang lebih disayangkan, PLN tidak pernah memberikan keterangan pasti dan tertulis terkait hal ini. Pernyataan yang disampaikan PLN pada pertemuan kali ini pun tidak pernah diungkapkan secara tertulis dan resmi kepada DPRD dan Pemkab Sumedang. (vera suciati/ghi)