Publik untuk menyediakan Informasi Publik tidak terbatas pada Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik setelah UU KIP berlaku, tetapi Informasi Publik yang wajib disediakan mencakup seluruh Informasi Publik yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik, baik sebelum dan setelah UU KIP berlaku. Kewajiban untuk mendokumentasikan informasi sebenarnya telah diatur oleh Undang-Undang Kearsipan. UU KIP mengatur bagaimana informasi atau dokumen-dokumen tersebut diakses oleh publik. Dengan berlakunya UU KIP, Badan Publik sebelum merahasiakan atau mengumumkan/memberikan informasi yang telah ada (sebelum UU KIP) perlu melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan dengan saksama apakah dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan yang lebih besar atau sebaliknya. Jadi asas non-retroaktif sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan dapat membuka informasi-informasi yang memang telah dikecualikan sebelum UU KIP berlaku karena UU KIP telah pula memberikan kewenangan bagi Badan Publik untuk tetap mengecualikannya sepanjang dengan pertimbangan yang obyektif dan akuntabel. Badan Publik 12
T : Apakah yang dimaksud dengan Badan Publik dalam UU KIP? J : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
13
T : Definisi Badan Publik dalam UU KIP tidak mencakup partai politik dan BUMN/BUMD. Apakah partai politik, BUMN/BUMD termasuk sebagai Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP? J : Ya. Meskipun dalam definisi Badan Publik tidak menyebutkan partai politik dan BUMN/BUMD, tetapi dalam Batang Tubuh UU KIP disebutkan bahwa partai politik (Pasal 15 UU KIP) dan BUMN/BUMD (Pasal 14 UU KIP) memiliki kewajiban menyediakan Informasi Publik. Dengan demikian, partai politik dan BUMN/BUMD juga merupakan Badan Publik yang dibebani kewajiban melaksanakan UU KIP.
4