Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Yang
dimaksud
dengan
lembaga
lain
dalam
ayat
ini
adalah
lembaga
kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Ayat (9) Cukup jelas Pasal 128 Ayat (1) Yang dimaksud dengan faktor-faktor tertentu dalam ketentuan ini adalah beban tugas, cakupan wilayah, jumlah penduduk. Ayat (2) Yang dimaksud dengan
pengendalian
dalam ketentuan ini adalah penerapan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 129 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ketentuan pada ayat (1) adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.