INDONEWS
POLITIKUS PDIP: GANTI MENTERI, PERBAIKI STRATEGI
CPNS 2015 MENYIAPKAN KUOTA HINGGA 134 RIBU
Desakan perombakan pada kabinet (reshuffle) kembali menguat, dan kali ini datang dari partai pengusung presiden Joko Widodo sendiri, PDI Perjuangan. Desakan ini muncul dari salah seorang anggota PDIP, yakni Ketua DPD Jawa Barat, TB Hasanuddin yang juga menaruh perhatian pada kinerja dari menteri di bidang ekonomi.
Penerimaan CPNS tahun 2015 kembali diadakan dalam waktu dekat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) memang belum menjelaskan secara detail perihal CPNS 2015 ini. Tetapi informasi yang telah muncul akhirakhir ini mengatakan bahwa kuota dari CPNS tahun 2015 ini telah menyediakan kuota hingga 134 ribu. Kuota ini termasuk juga tenaga honorer kategori dua (K-2) sekitar 30 ribu orang. Menurut informasi yang sama, jumlah kebutuhan kuota tersebut sudah dimasukkan oleh Kemen PAN-RB ke Kementerian Keuangan. Kuota yang diajukan oleh Kemen PAN-RB ini terdiri di antaranya guru, tenaga medis, dan penyuluh di berbagai sektor.
Tetapi menurut TB Hasanuddin, perombakan tidak hanya perlu dilakukan pada jajaran menterinya saja, namun juga strategi yang dibawanya. Menurutnya, perubahan strategi diperlukan karena menurutnya ada titik lemah setelah dilakukan penelitian di bidang ekonomi. Ketika ditanyai mengenai kapan semestinya reshuffle dilakukan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi. “Kami tidak bisa memaksa presiden untuk segera me-reshuffle atau tidak. Sebab, itu kewenangan presiden,” katanya. Tetapi menurut pendapatnya, momen reshuffle ini paling tepat diadakan setelah hari raya Idul Fitri, karena menurutnya sebagai mantan dari prajurit, hari raya Idul Fitri merupakan daerah kritis. Namun kabar yang lebih santer terdengar bahwa partai pendukung dari presiden Jokowi ini kabarnya telah menyiapkan nama-nama calon menteri pengganti untuk menduduki posisi menteri yang terkena perombakan. Tetapi menurut TB Hasanuddin, hanya ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengetahuinya. Dia meyakini bahwa presiden Jokowi paham dan dapat memberikan respons yang baik terhadap desakan reshuffle ini. Sehingga, langkah baik Jokowi yang ingin membangun bangsa bisa menjadi kenyataan, katanya.
Jumlah ini masih belum pasti, mengingat jumlah final yang akan diumumkan nanti harus menunggu dokumen usulan permintaan CPNS baru dari seluruh instansi yang sudah dianalisis. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menyatakan bahwa dirinya belum bisa memastikan apakah jumlah kuota final yang dibutuhkan benar-benar sejumlah 134 ribu. Dia berharap masyarakat bersabar untuk menunggu pengumuman resmi dari panitia seleksi nasional (panselnas) tes CPNS 2015. Pejabat yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat itu juga menambahkan bahwa hingga saat ini Kemen PAN-RB masih terus menerus menerima usulan permohonan dari kuota CPNS baru. Baik itu dari instansi pusat maupun daerah. Usulan kuota yang diajukan masih belum tentu akan dipenuhi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Sedangkan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer, berdasarkan tenaga honorer itu dijalankan Agustus atau setelah lebaran. Kuota yang nantinya digunakan adalah sisa kuota yang tidak terisi saat pengangkatan honorer K-2 pada 2014.
GUBERNUR BENGKULU
DITETAPKAN JADI TERSANGKA KORUPSI
PELAKU SUAP MANTAN BUPATI BOGOR DITUNTUT 6 TAHUN
Pada 12 Mei 2015 lalu, Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Kombes Muhammad Ikram di Mabes Polri menetapkan Gubernur Bengkulu sebagai tersangka kasus korupsi dalam kasus dugaan korupsi honor tim pembina RSUD M. Yunus Bengkulu. Penetapan status tersangka pada Gubernur Bengkulu ini didasarkan pada keterangan saksi dan bukti yang telah diperoleh oleh penyidik. Selain itu, penyidik juga telah melakukan gelar perkara, yang memperoleh hasil bahwa Gubernur Bengkulu turut terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
Sidang lanjutan perkara yang melibatkan bos Sentul City Kwee Cahyadi Kumala atau Swie Teng kembali digelar pada Rabu (13/5). Agenda persidangan adalah mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa mengatakan bahwa Swie Teng telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jaksa akhirnya menjatuhkan pidana enam tahun dan enam bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Juga ditambah dengan denda Rp 500 juta subsider selama lima bulan kurungan.
“(Pasal yang dikenakan) pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” terangnya. Muhammad Ikram belum mengungkapkan lebih kasus ini. Direncanakan pihaknya akan menggelar jumpa pers untuk kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp5,4 miliar itu. Kasus ini bermula dari diterbitkannya SK Gubernur Nomor Z.17 XXXVIII pada 21 Februari 2011. SK tersebut berkaitan dengan Tim Pembina Manajemen RSUD M. Yunus, Bengkulu.
Seperti diketahui, bos Sentul City Swie Teng telah didakwa melakukan penyuapan kepada mantan bupati Bogor, Rachmat Yasin dan mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin sejumlah Rp5 miliar melalui FX Yohan Yap. Suap yang diberikan dari Swie Teng ini terkait dengan pengurusan rekomendasi konversi kawasan hutan lindung 2.754 hektare di wilayah Bogor.
SK tersebut juga membahas tentang pembagian jatah pendapatan pelayanan dan perawatan kesehatan di RSUD M. Yusuf. Untuk jasa Tim Pembina sendiri dianggarkan jatah sebesar 0,75 persen. Gubernur mendapatkan jatah sebanyak 16 persen dan wakil gubernur mendapat bagian 13 persen. Kemudian sisanya dibagikan kepada sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu dengan total 18 orang. SK yang diterbitkan tersebut telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, serta PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
14
| www.indomedia.com.au
Selain menjatuhkan tuntutan, jaksa juga mendakwa Swie Teng telah melakukan upaya menghilangkan barang bukti, menghalangi penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Dia juga memengaruhi saksi di persidangan kasus suap tersebut. Penangkapan Swie Teng oleh penyidik KPK dilakukan pada 30 September 2014 bersama lima orang lainnya di sebuah restoran di Sentul City. Di saat yang bersamaan, KPK langsung mengumumkan secara resmi penetapannya sebagai tersangka suap dan menghalangi penyidikan. Atas perbuatannya tersebut, Swie Teng dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Selain itu, dia didakwa melanggar Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.