Siaran Pers Aksi ILW 12 Maret 2009 - KPK, PT. KPC, Mabes Polri, Dephut dan PT. Porodisa by ILLEGAL LOGGING WATCH INDONESIA

Kantor : Jl. Rembulan No. 11A, Depok Jawa Barat, Indonesia â&#x20AC;&#x201C;16436 Telp./Fax. +62 21 77217436, HP. 0817135156 Facebook : Illegalloggingwatch Indonesia E-mail : illegalloggingwatch@gmail.com Blog : http://illegalloggingwatch.blogspot.com You Tube : http://www.youtube.com/user/illegalloggingwatch Milis : http://tech.groups.yahoo.com/group/illegalloggingwatch

SIARAN PERS KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA & TINDAK PIDANA KORUPSI DIBALIK KASUS SENGKETA LAHAN PT. PORODISA TRADING & INDUSTRIAL CO. LTD DAN PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC), KALIMANTAN TIMUR PENDAHULUAN Kasus tumpang-tindih dan sengketa lahan yang melibatkan PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. dan PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur ditenggarai bukan hanya bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging & illegal mining), namun juga memasuki ranah tindak pidana korupsi. Kasus ini bukan hanya melibatkan kedua perusahaan tersebut, tetapi juga melibatkan beberapa pejabat pemerintahan di tingkat pusat (Departemen Kehutanan dan Departemen ESDM), dan tingkat daerah (Gubernur, Bupati dan Dinas Kehutanan). Dalam kasus sengketa lahan tersebut, PT. Porodisa Trading & Industrial Co. Ltd. menuduh PT. Kaltim Prima Coal (KPC) telah melakukan okupasi/ alih fungsi areal IUPHHK PT. Porodisa menjadi areal tambang batu bara PT. KPC. Sengketa lahan ini semakin berkepanjangan setelah Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa pada tanggal 13 Juni 2002 mengeluarkan surat No. 720/Menhut-VII/2002 untuk Menteri ESDM yang menyatakan bahwa areal yang disengketakan tersebut berada diluar kawasan hutan atau merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Pernyataan ini kembali dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Kehutanan M.S. Kaban No. SE.3/Menhut-II/2008 tanggal 5 September 2008. Terlepas dari kasus sengketa lahan yang syarat dengan muatan politik dan bisnis diatas, kasus tersebut seolah menutupi kasus kejahatan yang berada dibalik sengketa lahan tersebut, yakni tindak kejahatan terhadap kekayaan negara (illegal logging dan illegal mining) serta tindak pidana korupsi.

KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2007 (dokumen terlampir) telah ditemukan kegiatan eksploitasi tambang yang dilakukan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) di dalam areal definitif HPH/IUPHHK PT. Porodisa Trading & Industries Co. Ltd seluas 2.200 Ha di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur. Untuk kegiatan penambangan batu bara di areal tersebut, PT. KPC melakukan kegiatan pembukaan lahan hutan (land Page | 1

clearing) tanpa melalui prosedur pengajuan Ijin Pemanfaatan Kayu/ IPK kepada Departemen Kehutanan RI dan persetujuan dari pemegang HPH/IUPHHK. Namun pihak KPC membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa pembukaan lahan untuk perluasan penambangan telah melalui proses pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur tahun 2004 di areal seluas 1.113,9 Ha dan mengajukan bukti pembayaran PSDH sebesar Rp 175.818.290,- dan DR sebesar USD 58.827,44 untuk areal yang di land clearing tersebut (dokumen terlampir). Selain diduga telah melakukan kegiatan illegal logging, KPC juga dianggap telah melakukan aktivitas penambangan batu bara secara liar (illegal mining). KPC dianggap telah melakukan aktivitas penambangan di areal kawasan hutan seluas 2.200 Ha yang berada di dalam kawasan konsesi PT. Porodisa. Pihak KPC mengklaim bahwa areal perluasan tambang tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan Muhammad Prakosa No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002. Surat Keterangan Menhut ini telah menimbulkan distorsi dan pertentangan dengan SK Perpanjangan HPH No. 823/Kpts-II/1993 tentang hak pengelolaan hutan PT. Porodisa. Berdasarkan SK Perpanjangan tersebut, areal yang digunakan untuk aktivitas pertambangan KPC ternyata masuk ke dalam kawasan hutan milik PT. Porodisa. Menteri Kehutanan belum pernah menerbitkan SK Perubahan yang mengeluarkan areal perluasan KPC dari kawasan konsesi HPH PT. Porodisa sehingga kesalahan yang dilakukan Menhut pada waktu itu tidak dapat menghapus kesalahan tersebut, meskipun Menhut MS Kaban kembali mengeluarkan Surat No. S.460/Menhut-II/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang kembali menegaskan status kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL. Berdasarkan Notulensi Rapat Gelar Perkara Kasus IUPHHK/HPH PT. Porodisa di Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Dephut tanggal 16 Mei 2008 terungkap bahwa PT. Porodisa mati suri atau tidak aktif sejak tahun 2002 hingga 2006 dan mulai aktif kembali pada Desember 2007. Selang beberapa bulan aktif atau sekitar Maret 2008, PT. Porodisa baru mengajukan laporan dugaan terjadinya illegal logging di areal konsesinya. Padahal KPC melakukan pembukaan lahan pada tahun 2005, sementara PT. Porodisa mulai mengangkat isu tersebut secara besar-besaran sejak awal 2008. Hal ini menunjukkan adanya proses pembiaran yang dilakukan PT. Porodisa terhadap aktivitas illegal logging yang dilakukan KPC di areal konsesinya. Tidak jelasnya proses dan prosedur pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu hasil perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan manajemen PT. Porodisa, KPC dan aparat Dinas Kehutanan dalam ikut menikmati kayu-kayu hasil land clearing tersebut.

Page | 2

TINDAK PIDANA KORUPSI Kasus sengketa lahan tambang antara PT. Porodisa dan KPC selain bermuatan kejahatan terhadap kekayaan negara, juga mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut dan melibatkan aparatur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Dikeluarkannya Surat Menhut No. 720/Menhut-VII/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menyatakan bahwa areal perluasan tambang KPC merupakan APL, mengindikasikan adanya kepentingan Menhut dan Menteri ESDM, padahal seharusnya Menhut pada waktu itu masih terikat pada SK HPH PT. Porodisa yang menyatakan bahwa areal tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi. Keputusan Menhut Muhammad Prakosa ini kembali dikuatkan oleh Menhut MS Kaban dengan mengeluarkan Surat No. S.460/MenhutII/2008 tangal 14 Agustus 2008 yang menyatakan bahwa kawasan perluasan tambang KPC merupakan APL. Pada tanggal 11 Juli 2008, Bupati Kutai Timur mengeluarkan Surat No. 180/130/HK/VII/2008 tentang penghentian kegiatan pertambangan KPC. Keputusan Bupati Kutim ini didasarkan atas beberapa bukti yang menunjukkan KPC belum memiliki ijin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan dan persetujuan dari pemegang HPH PT. Porodisa. Dalam Surat Edaran Menhut No. SE. 02/Menhut-VII/2008 tanggal 14 Apri 2008 dinyatakan bahwa pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum/Eksplorasi/Eksploitasi pertambangan, sepanjang KP tersebut berada didalam kawasan hutan atau berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang dibebani IUPHHK, maka diwajibkan untuk mengurus ijin pinjam pakainya. Namun selang sekitar 5 (lima) bulan kemudia, Menhut MS Kaban membatalkan SE 02/Menhut-VII/2008 dan mengeluarkan SE No. 3/Menhut-II/2008 yang menyatakan bahwa APL yang dibebani ijin IUPHHK tidak memerlukan Keputusan Menhut tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kebijakan Menhut MS Kaban yang sangat cepat berubah di atas, menimbulkan kesan dan mengindikasikan adanya keberpihakan terhadap kepentingan bisnis KPC. Menhut MS Kaban telah menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk ikut membantu KPC dalam melakukan kegiatan illegal logging dan illegal mining di Kutai Timur, Kaltim. Kebijakan Menhut tersebut juga telah menyebabkan kerugian negara sekitar 30,1 miliaran rupiah akibat pembalakan liar di areal perluasan tambang KPC tersebut (2.200 Ha X 13,7 X Rp 1.000.000). Tidak adanya ijin pemanfaatan kayu (IPK) dalam pembukaan lahan perluasan tambang KPC mengindikasikan adanya keterlibatan aparat Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan untuk menikmati hasil penjualan kayu serta uang PSDH dan DR yang telah dibayarkan KPC pada tanggal 29 Januari 2007. Page | 3

Oleh sebab itu ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW) mendesak : 1. KPK untuk memeriksa indikasi korupsi dalam kasus tumpang tindih lahan yang berakibat illegal logging dan illegal mining di Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur. 2. KPK untuk memeriksa indikasi korupsi Menhut MS Kaban, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan M. Prakosa (Menhut era presiden Megawati) terkait kebijakannya dalam kasus ini 3. Dukungan ke POLRI untuk segera menyelesaikan kasus ini 4. POLRI untuk memeriksa PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Porodisa 5. Mendesak pihak berwenang lainnya untuk membongkar habis kasus ini, mengingat dampak yang di timbulkannya.

STOP ILLEGAL LOGGING !!! TANGKAP DAN ADILI PARA PELAKU ILLEGAL LOGGING !!! Hormat kami,

ILLEGAL LOGGING WATCH (ILW)

Diddy Kurniawan Koordinator HP. 0817135156

Page | 4

Page | 5

Page | 6