kab/kota semata. Urusan ini seharusnya mendapat dukungan dari pusat dan provinsi sebagai penguatan untuk mendorong agar penyehatan lingkungan benar-benar dapat diwujudkan. Penguatan seperti ini bisa diwujudkan dalam bentuk gerakan sosial yang tingkatannya disesuaikan berdasarkan skala tingkat kewenangannya. Begitu juga untuk aspek pelaksanaan (perbaikan) sub bidang upaya kesehatan dengan sub-sub bidang perbaikan gizi masyarakat, dengan memberikan kewenangan kepada kab/kota saja untuk peningkatan gizi keluarga dan masyarakat akan dirasa sangat memberatkan target pencapaiannya. Adanya inisiatif dan upaya dorongan dari pusat dan provinsi akan mempercepat perbaikan dan target peningkatan gizi keluarga dan masyarakat. c. Pada aspek pengelolaan (registrasi, akreditasi, dan sertifikasi) sub bidang upaya kesehatan, sub-sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. urusan yang diberikan kepada pusat, provinsi dan kab/kota seragam yaitu sarana kesehatan sesuai peraturan perundangundangan. Pembagian urusan ini jelas membagi kepada tiap komponen tingkatan namun tidak secara spesifik menggambarkan mana urusan pusat, provinsi dan kab/kota sehingga apabila tidak dilakukan pengkhususan atau pengklasifikasian secara jelas, dimungkinkan akan terjadi tumpang tindih pelaksanaan urusan. d. Aspek pengelolaan (registrasi) dan aspek pengawasan dan monitoring (pengawasan) sub bidang obat dan perbekalan makanan, sub-sub bidang ketersediaan, pemerataan, mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan memperlihatkan
16
Review Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007
tidak adanya keterkaitan dengan urusan kewenangan yang diberikan karena yang menjadi fokus kegiatan adalah obat, mutu obat dan perbekalan kesehatan sedangkan kewenangan urusan yang diberikan adalah makanan dan minuman produksi rumah tangga di tingkat kab/kota sehingga perlu mendefinisikan kembali bentuk urusan yang diberikan dengan memperhatikan fokus kegiatan baik pada sub bidang maupun sub-sub bidangnya. Memperhatikan beberapa poin diatas, masih ada hal-hal dari pembagian urusan yang diatur dalam PP 38/2007 terkait bidang kesehatan yang perlu dilakukan penajaman dan melihat kembali konsistensi keterkaitan antara aspek, sub bidang serta sub-sub bidangnya. Ini perlu ditegaskan karena pembagian urusan tersebut akan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Indonesia dan dengan adanya pembagian urusan ini secara tidak langsung sudah membangun mesin kerja yang dinamis yang terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembagian urusan kewenangan ini adalah pentingnya untuk memperhitungkan kompetensi masingmasing tingkat pemerintahan yang secara umum bersifat berbanding lurus (semakin rendah tingkat pemerintahan, semakin terbatas kapasitas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan), dengan demikian sudah jelas bahwa dalam pembagian urusan ini pemerintah pusat akan lebih berkonsentrasi pada urusan strategis yang lingkupnya nasional sementara pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota akan lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatnya operasional dengan sedikit aktivitas strategis (Lele, 2009). Secara lebih rinci, analisis untuk pembagian urusan kesehatan dalam PP 38/2007 dengan menggunakan model managerial grid terpampang di lampiran B. Policy Issues Paper Mei 2011