UU 25/2009 terdiri dari 62 Pasal yang tercakup dalam 10 bagian pengaturan, yakni: 1) ketentuan umum, 2) maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup, 3) Pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan, 4) hak, kewajiban dan larangan, 5) penyelenggaraan pelayanan, termasuk tariff pelayanan, 6) peran serta masyarakat, 7) penyelesaian pengaduan, 8) ketentuan sanksi, 9) ketentuan peralihan, dan 10) ketentuan penutup. Konteks dengan MAPP: Secara umum, ketentuan UU 25/2009 sangat relevan dengan MAPP, khususnya dengan SD4 tentang “pemberdayaan masyarakat/ pelanggan�. Hak-hak masyarakat yang disebutkan dalam UU tersebut semuanya berkait dengan SD4; Dan kewajiban penyelenggara pelayanan dan mengelola sistem informasi (elektronik dan/atau non-elektronik) juga dimaksudkan untuk mendukung SD4.
SD 4: UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara. Bahwa untuk mewujudkan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan pengawasan, dan untuk itu dibentuk lembaga Ombudsman Republik Indonesia, yang diatur dengan UU No.37 Tahun 2008 (UU 37/2008). Landasan hukum utama yang dirujuk dalam pembentukan Ombudsman ini adalah: a) Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotismo, dan c) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ombudsman, sesuai UU 37/2008, adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. UU ini memuat 12 bagian pengaturan, yakni: 1) ketentuan umum, 2) sifat, asas dan tujuan, 3) tempat kedudukan, 4) fungsi, tugas dan wewenang, 5) susunan dan keanggotaan, 6) laporan, 7) tata cara pemeriksanaan dan penyelesaian laporan, 8) laporan berkala dan laporan tahunan, 9) perwakilan ombudsman di daerah, 10) ketentuan pidana, 11) ketentuan peralihan, dan 12 ketentuan penutup; yang secara keseluruhan terdiri dari 47 pasal. Konteks dengan MAPP: UU 32/2004 telah memberikan otonomi dan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan public. Dalam konteks MAPP, ini adalah manifestasi dari SD5 MAPP tentang ‘pemberdayaan daerah sebagai penyelenggara/pelaksana layanan’. Otonomi dan kewenangan daerah tersebut harus dikontrol oleh lembaga yang cukup independent, yang dalam kaitan dengan pelayanan public diwenangkan oleh UU 37/2008 kepada Ombudsman.
appdx o.0 - summary of select laws and regulations v3
11
11/12/200911:02:53