Nasional
Senin, 17 Maret 2014
Kasus Indosat dan IM2 Mandek
ASEAN SAR Transport Forum Gagal Capai Kesepakatan YOGYAKARTA- The 2nd ASEAN Transport Forum yang berlangsung Selasa-Kamis (11-13/3) di Yogyakarta gagal mencapai kesepakatan. Praktis, forum antar-Search and Rescue (SAR) se-Asia Tenggara yang membahas operasi penyelamatan sektor transportasi tersebut tidak menghasilkan keputusan berarti. “Secara final belum tuntas dan belum ada perubahan signifikan. Baru membahas pasal demi pasal,” jelas Kepala Bagian (Kabag) Humas Badan SAR Nasional (Basarnas), Sumpeno Juwono, Sabtu (15/3) siang. Menurut pria yang baru dua pekan menempati posisi di kehumasan ini, alotnya pembahasan pasal demi pasal dikarena belum ada kesepahaman diantara peserta yang berasal 36 anggota delegasi dari 10 negara se Asia Tenggara. Masing-masing delegasi masih mempermasalahkan prosedur penanganan operasi SAR di perairan dan udara yang memasuki wilayah lebih dari dua negara. “Selama ini kan kerjasama SAR masih terbatas antardua negara belum bersifat multilateral. Seperti Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Australia yang sifatnya dengan negara perbatasan,” tuturnya. Lantas ketika belum adanya aggreement yang mengatur operasi SAR lebih dari dua negara maka masih tetap dengan menggunakan aturan negara bersangkutan. Tapi ketika ada negara yang ingin melakukan operasi penyelamatan di negara lain maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari negara tujuan. “Contoh ketika hilangnya pesawat Malaysia Airlanes. Ketika kami ingin membantu penyelamatan ya harus izin dahulu dengan Malaysia, nanti mereka yang memutuskan. Kalah tak dapat izin ya tak bisa berjalan,” paparnya. Praktis, dengan belum adanya hasil pertemuan tersebut makan forum akan dibuka kembali Maret atau April 2015 dengan lokasi di Singapura. “Untuk pertemuan di Singapura berarti merupakan kali ketiga. Setelah yang kedua kemarin di Yogyakarta dan perdana di Bali tahun lalu,” tandas Sumpeno. (SMNetwork/k15-06)
Ribuan Tenaga Asing Masuk, Aksindo Rapatkan Barisan
JAKARTA- Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Widyo Pramono sepertinya sangat berhati-hati dalam penyidikan kasus korupsi pengalihan frekuensi 3G PT Indosat Tbk Ke anak perusahaan PT Indosat Mega Media (IM2). Kendati kasus tersebut sudah lama ditangani oleh Kejaksaan Agung. Widyo menolak menjelaskan perkembangan penanganan kasus tersebut, di antaranya terkait perkembangan penyidikan dengan tersangka korporasi PT Indosat dan PT IM2. Dia menolak menjawab
perkembangan kasus dengan tersangka PT Indosat dan PT IM2 tersebut apakah sudah masuk ke prapenuntutan atau belum. Mengingat, penyidikannya sudah lebih dari satu tahun. “Kalau masih proses tahap penyidikan dan penyelidikan itu diekspos gak ikuti aturan main yang ada. Aturan penyidikan itu harus dihormati. Hal-hal yang sifatnya masih yustisia itu harus dilindungi. Kita hormati asas praduga tidak bersalah,” ujar Widyo. Sebelumnya, Widyo mengatakan, perkembangan pemidanaan terhadap PT Indosat dan PT IM2 tergantung dari
perkembangan hasil persidangan dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT IM2, Indar Atmanto. Dimana, Kejaksaan Agung akan melanjutkan pemidanaan dua perusahaan telekomunikasi itu apabila majelis hakim dengan terdakwa Indar tidak membebankan uang pengganti Rp 1,3 triliun ke perusahaan. Pidana 8 Tahun Seperti diketahui, Indar dijatuhi hukuman pidana delapan tahun penjara oleh pengadilan banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, majelis banding tidak mengadili atau
memutuskan uang pengganti atas kerugian negara Rp 1,3 triliun dalam kasus itu. Sementara, dalam pengadilan di tingkat pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Indar dijatuhi hukuman pidana empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. Adapun kerugian negara atau uang pengganti Rp 1,3 triliun dibebankan kepada PT IM2. Dalam kasus tersebut, penyidik juga telah menetapkan mantan Dirut PT Indosat Johnny Swandi Sjam sebagai tersangka. (SMNetwork/k24-06)
Indonesia Pertimbangkan Pemberhentian Pencarian Misteri Hilangnya Malaysia Airlines YOGYAKARTA- Indonesia mempertimbangkan untuk menghentikan proses pencairan hilangnya pesawat Malaysia Airlines dengan rute Kuala Lumpur, Malaysia-Beijing, China itu. Penghentian dilakukan dengan menilai batas waktu sejak hilangnya pesawat Boening 777-200 itu pada 8 Maret silam.
K
EPALA Bagian Humas Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Sumpeno Juwono, kemarin mengatakan, secara aturan Basarnas bisa menghentikan proses pencarian pesawat itu. Sumpeno mengaku belum tahu sampai kapan proses bantuan pencarian pesawat yang membawa 239 penumpang itu akan dilakukan, namun Basarnas diakui memiliki batas waktu. Dia pun mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2006 yang menyatakan batas waktu pencarian berakhir setelah tujuh hari sejak awal pencarian. “Secara logika dan ilmu manusia selama tujuh hari korban kalau selamat pasti sudah ditolong, tapi sampai saat ini belum jelas juga,” katanya. Namun Basarnas, ungkap Sumpeno bisa saja memperpanjang bantuan operasi pencarian terhadap pesawat dengan nomor penerbangan MH370 tersebut. Tapi hal itu bisa dilakukan asalkan diminta oleh negara yang membutuhkan, dalam hal ini Malaysia. “Dan cost untuk proses pencarian ditanggung negara yang
meminta. Seandainya kami menarik operasi tapi dikemudian hari ditemukan tanda-tanda korban atau bangkai pesawat, tanpa dikomandoi kami langsung bergerak untuk operasi penyelamatan,” tuturnya. Kapal Catamaram Indonesia sendiri memulai upaya pencarian sejak Selasa (11/3) pekan lalu. Saat itu sebuah kapal jenis catamaram, yakni KN Purworejo dikirim untuk menyisir perairan Vietnam. Kapal berjenis kapal cepat yang mampu bergerak dengan kecepatan maksimal 29 knot ini berbahan alumunium dengan panjang 59 meter dan punya stabilitas tinggi serta mampu beroperasi dalam kondisi cuaca buruk ini merupakan satu dari dua kapal sejenis yakni KN Pacitan. Di atas kapal ada helideck untuk pendaratan helikopter. “Ada 50 tim rescue di sana, lalu kami kirim pula dua kapal cepat dari Kantor SAR Aceh. Saat ini bergerak ke wilayah lain antara Thailand hingga perbatasan Kazakhstan dan Turkmenistan, serta di wilayah Samudra Hindia,” tandasnya. (SMNetwork/k15-06)
Walhi Deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis
SEMARANG- Badan Pimpinan Provinsi (BPP) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (Aksindo) Jateng merapatkan barisan menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas ASEAN tahun 2015. Sebab, sebanyak 50 ribu tenaga asing kini telah masuk ke Indonesia, sekaligus berusaha mencari kue pekerjaan di dunia konstruksi nasional. Ketua Umum Aksindo Jateng Andyarto menyatakan, tantangan berat ini perlu disikapi anggotanya untuk merapatkan barisan, serta menjalin kebersamaan antaranggota Aksindo. Selain itu juga perlu menjalin komunikasi harmonis dengan pemerintah dan asosisasi lain diluar Aksindo. “Hingga akhir 2013, kami mencatat sudah ada sekitar 50 ribu tenaga asing masuk di Indonesia,” katanya di sela-sela Musyawarah Provinsi (Musprov) II Aksindo Jateng di Hotel Pandanaran, Semarang, Jumat (14/3). Mereka ini datang dari berbagai negara seperti China, Jepang, Korea, Malaysia, dan Thailand. Kehadirannya mengancam keberadaan pelaku jasa konstruksi. (SMNetwork/j17/h68-06)
Diduga Miliki Sabu, Seorang Dosen Ditangkap MEDAN- Seorang dosen di universitas ternama di Medan, Sumatera Utara, ditangkap polisi karena diduga memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,17 gram. Tersangka CN (60), warga Komplek Villa Gading Mas, tertangkap petugas yang tengah melakukan patroli rutin di kawasan Jalan Jalan Bantam, Medan, kemarin. Saat itu tersangka yang mengendarai sepeda motor terlihat petugas membuang sesuatu. Setelah diselidiki tersangka diketahui membuang narkotika jenis sabu. “Petugas mencurigai pelaku, setelah melihatnya membuang sesuatu” kata Kasat Narkoba Polresta Medan Komisaris Polisi Dony Aleksander, kemarin. Tersangka yang diketahui mengajar Fisika itu, hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolresta Medan. (SMNetwork/vvn/th-06)
HARMAS/SMNETWORK/DOKUMENTASI
SRI Sultan Hamengkubuwono X, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bogor terpilih Bima Arya bersama aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memukul kentongan sebagai simbol dideklarasikannya platform politik lingkungan hidup, kemarin. JAKARTA- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meluncurkan Platform Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia pada acara Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia di Lapangan Tennis Indoor Senayan, kemarin. Hadir beberapa tokoh seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Bima Arya (Walikota Bogor terpilih), serta para musisi. Platform politik itu berisikan pandangan Walhi terkait akar masalah lingkungan hidup, dimana pengelolaan sumber daya alam Indonesia sampai saat ini di bawah kendali sistem ekonomi politik neo-liberal yang memandang sumber daya alam
sebagai onggokan komoditas yang bisa dikeruk habis dan mengabaikan daya dukung lingkungan hidup. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan melalui siaran pers, Sabtu (15/3) siang mengatakan, sistem ekonomi politik yang menjadi paradigma pembangunan bangsa dari rejim orde baru sampai saat ini, juga semakin meminggirkan fungsi dan peran negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Konstitusi. “Walhi akan terus mengkonsolidasikan dirinya dan menggandeng gerakan
lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pemilu 2014 yang akan datang bersih dari pelaku perusak lingkungan hidup,’’ tandasnya. Kesadaran Kritis Walhi, kata dia, percaya, melalui pendidikan-pendidikan politik yang dilakukan, akan membangun sebuah kesadaran kritis di tingkat rakyat untuk secara kritis menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2014 untuk tidak memilih pemimpin ke depan yang menjadi pelaku perusak lingkungan hidup. ‘’Kami mengajak warga negara
untuk memutus rantai penguasa politik yang sekaligus penguasa ekonomi yang selama ini telah melahirkan berbagai konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam, agraria yang berujung pada bencana ekologis, termasuk di dalamnya persoalan kemiskinan yang dialami oleh rakyat akibat pengelolaan SDA yang timpang, salah satunya dengan menentukan hak politiknya secara kritis. Ini menjadi penting untuk memastikan agenda penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang,’’ paparnya. (SMNetwork/h84-06)
IPW: Mafia Penambangan Liar Harus Diberantas KLATEN- Kasus penambangan liar di lereng Merapi yang menimbulkan kerusakan alam yang luar biasa mendapat tanggapan keras dari Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane. Dia menduga ada aparat yang terlibat karena penambangan ilegal sudah berlangsung lama. Salah satu tugas polisi adalah menjaga lingkungan hidup, begitu juga Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Klaten. Kalau aktifitas penambangan liar masih terus berlangsung, maka patut dicurigai ada aparat kepolisian dan Pemkab Klaten yang terlibat serta menerima setoran. ‘’Mustahil kegiatan ilegal bisa terus berlangsung bila tidak ada dukungan. Bila Kapolres Klaten sudah mengumpulkan penambang ilegal, itu menunjukkan bahwa polisi tahu ada kegiatan ilegal di wilayahnya. Harusnya pelakunya ditindak dan diseret ke pengadilan, bukannya dikumpulkan,’’ tegas Neta, kemarin. Namun, dia mengapresiasi penindakan yang dilakukan Polres Klaten dengan menyita satu backhoe.
Tapi itu belum cukup, karena masih banyak backhoe di perkampungan di lereng Merapi. Jangan sampai mereka hanya menunggu waktu untuk beroperasi lagi, bila penindakan hanya gertak sambal. Neta yakin pengurus RT/RW, lurah, camat dan Polsek tahu adanya penambangan ilegal. Bila mereka diam saja, harus dicurigai ada sesuatu. Back hoe sebesar itu bisa sampai pekarangan warga lewat jalan raya. Mana mungkin Polisi tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. ‘’Mafia penambangan pasir di lereng Merapi harus diberantas, itu tugas bupati dan pihak terkait,’’ tegas Neta. Kapolda Baru Neta berharap banyak pada Kapolda Jateng baru Brigjen Polisi Noor Ali. Setahu Neta, dia sangat konsen pada kasus-kasus korupsi dan kegiatan ilegal karena pernah berdinas di bagian Tipikor. Kapolda harus tegas menindak oknum polisi yang menerima suap dari kegiatan ilegal.
Masyarakat juga harus berperan aktif dengan melakukan protes, dan media massa bisa membantu memback up. Masyarakat bahkan bisa mendesak agar Kapolda mencopot Kapolres bila tidak tegas pada kegiatan melanggar hukum dan membiarkan kegiatan ilegal terjadi di wilayahnya. Bupati Klaten juga harus mengendalikan penambangan di wilayahnya. Jangan hanya mendengarkan laporan anak buahnya saja. Bupati harus sering blusukan untuk mengetahui kondisi riil wilayahnya. Langkah Bupati menyurati Polres minta penertiban dan membuat Perda RTRW dinilai sudah betul. Sisa letusan Merapi berupa pasir dan batu bisa ditambang sepanjang tidak menghancurkan lingkungan. Penambangan bisa ditenderkan untuk menentukan perusahaan yang akan melakukan penambangan dengan perjanjian jelas. Hasilnya bisa dikembalikan utuk kepentingan masyarakat di daerah itu.
(SMNetworkF5-06)