Ekonomi
RABU, 4 DESEMBER 2019 | Nomor 1909 Tahun VII
likuiditas Likuiditas
Regulasi Hambat Komersialisasi
O DIAN RISKI ROSMAYANTI
kamus bisnis KOMPUTASI ELASTIS Kemampuan menyediakan dan menarik kembali secara dinamis pengolahan, memori, dan sumber daya penyimpanan untuk memenuhi tuntutan pemakaian maksimal tanpa khawatir perencanaan kapasitas dan rekayasa pemakaian maksimal.
ANTARA | SEPTIANDA PERDANA
Angkutan Laut Antisipasi Lonjakan Penumpang DITJEN Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pertumbuhan penumpang angkutan laut pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2020 hanya tumbuh 1,71 persen menjadi 1,19 juta penumpang. Angka ini terendah dibanding angkutan lain yang memprediksi pertumbuhan mulai 3-5 persen. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt Wisnu Handoko mengatakan telah menyiapkan 1.293 kapal berkapasitas angkut 3.415.838 penumpang. Pelni akan menyediakan 26 armada berkapasitas angkut 989.375 penumpang. Armada perintis 113 unit berkapasitas 68.726 penumpang, armada swasta 1.147 unit berkapasitas 2.355.837 penumpang, dan perintis cadangan/pengganti 7 unit berkapasitas 1.756 penumpang. “Meski kecil, kita tetap tumbuh tiap tahun. Pertumbuhan armada juga tidak signifikan,” katanya di Jakarta, Selasa (3/12). Pihaknya juga akan membuat Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di seluruh pelabuhan di Indonesia. Terdapat 51 pelabuhan yang akan dipantau untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Posko tersebut dimulai 18 Desember 2019-8 Januari 2020. Seluruh pelabuhan diimbau mengantisipasi permasalahan pada Angkutan Laut tahun ini. Dia memprediksi puncak arus libur dimulai Jumat (20/12) hingga Selasa (24/12). Puncak arus balik diperkirakan Minggu (29/12) hingga Selasa (31/12). Menurut dia, 10 pelabuhan dengan penumpang tertinggi, antara lain Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Uban, Sungai Pakning, Ternate, Tanjung Batu Kundur, Tarakan, Sorong, dan Selat Panjang.
A6
PENGOPERASIAN JALUR KA LAYANG BANDARA Kereta api bandara Railink melintasi jalur rel layang ketika pengoperasian jalur tersebut di Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/12). PT KAI Divre I Sumut secara resmi mengoperasikan jalur layang kereta api penumpang bandara dari dan menuju Bandara Kualanamu guna meminimalisir kemacetan di pintu perlintasan Kota Medan.
Manajemen Gudang Bulog Memburuk Kerja sama dengan pedagang beras swasta perlu diperbaiki. JAKARTA (HN) Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menilai, kekuatan pemerintah di sisi pengadaan sektor pangan amat sangat kecil dibanding swasta. Badan Urusan Logistik (Bulog) sedikit kesulitan dalam mengeluarkan beras dari gudang ke pasar. “Sekitar 90 persen lebih perdagangan beras di Indonesia dikuasai swasta, termasuk yang memasok Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Andreas kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (3/12). Menurut Andreas, Bulog perlu membangun kepercayaan dengan swasta. Jika tetap memusuhi swasta, kata Andreas, kondisi di Bulog akan semakin memburuk. “Jika kepercayaan semakin memburuk seperti sekarang ini, Bulog dijegal pemain swasta untuk menyalurkan berasnya,” ujarnya. Pengamat Pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sa-
wit menilai, Bulog harus memperbanyak stok gabah di gudang untuk mengurangi beras yang mengalami penurunan mutu. Menurut Husein, kekuatan gabah lebih tinggi dibandingkan beras. Namun, lonjakan stok gabah harus dibarengi infrastruktur memadai di gudang Bulog, seperti menyediakan alat giling mumpuni. “Kalau tidak ada alat giling yang bagus di gudang Bulog, perbanyak stok gabah akan percuma,” ujar Husein. Sebanyak 20.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) mengalami penurunan mutu (disposal). Salah satu penyebab penurunan mutu adalah kurang baiknya manajemen keluar-masuk beras di gudang Bulog. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pengelolaan alur beras di Bulog mulai tidak teratur ketika uji coba program BPNT pada Juni 2017. Saat itu, BPNT menggantikan program bantuan sosial (bansos) jenis Beras Sejahtera (rastra). “Artinya in-out kita tidak jalan, apalagi setelah transformasi dari Rastra ke BPNT,” kata Tri.
Tri mengatakan, Bansos jenis Rastra dihentikan September 2019 dan resmi digantikan BPNT. Bulog sudah tidak lagi menjadi pemasok utama beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat kalangan menengah bawah. Imbasnya, penyaluran CBP ke masyarakat mulai seret. Padahal, Bulog sudah melaksanakan tugas, mulai dari menyerap beras petani, menyimpan, hingga merawat beras di gudang Bulog. “Kalau keluarnya (penyaluran ke masyarakat) kecil, masalah tidak? Itu saja masalahnya,” ujarnya. Di sisi lain, penyaluran BPNT juga belum maksimal. Hingga saat ini, penyaluran BPNT baru 122 ribu ton dari target akhir tahun sebesar 700 ribu ton. Tri beralasan, penyaluran BPNT kecil karena Bulog bukan satu-satunya pemasok beras. Selain faktor keluar-masuk atau penyaluran beras yang kurang baik, penurunan mutu beras juga dipengaruhi faktor alam. Tri mengaku, gudang Bulog di daerah kebanjiran. Hal itu juga ikut menyebabkan mutu beras menurun atau rusak di gudang. “Beras kita sempat terkena banjir. Ditambah beras komoditas yang mudah rusak,” ujar Tri. O HERRY SUPRIYATNA
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) menyetujui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk menyehatkan kondisi keuangan. Salah satu caranya, menaikkan fungsi komersial perusahaan dan menekan fungsi penugasan. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan akan memaksimalkan porsi komersial 50 persen pada 2020. Posisi itu naik dari sebelumnya 20 persen. Dia optimistis pemanfaatan di sisi komersial akan mendulang keuntungan lebih besar. “Kalau komersialnya hanya 20 persen, itu terlalu kecil. Hanya untuk biaya operasional Bulog sendiri,” kata Budi di Jakarta, Selasa (3/12). Selain membiayai operasional, peningkatan fungsi komersial diharapkan dapat menutupi utang Bulog sekitar Rp 28 triliun. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku, selama ini penyerapan produksi petani dibiayai perbankan. “Walaupun beras tidak keluar dari gudang, kan bunga utang di bank tetap jalan,” ujarnya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mengatakan, masalah yang dihadapi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbeda, mulai dari faktor persaingan, hingga faktor eksternal seperti regulasi. “Jangan-jangan ada regulasi yang menghambat sehingga menyebabkan Bulog tidak bisa berlari kencang,” kata Abra kepada HARIAN NASIONAL. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Indeks Altman Z-Score mencatat nilai Bulog hanya 0,93 di bawah batas aman 1,3. Kemenkeu memberi lampu merah sebagai indikasi mudah terguncang. Abra menyambut baik Bulog yang berencana meningkatkan porsi komersialnya. Abra berpandangan, hal tersebut dapat mendongkrak kinerja keuangan Bulog yang masih buruk. Kendati demikian, peningkatan komersial harus dibarengi dengan regulasi yang berpihak pada Bulog. Menurut Abra, selama ini Bulog tidak diberikan ruang untuk mengeluarkan kebijakan oleh pemerintah. “Ekspansi Bulog yang komersial itu kan balik lagi ke regulasi. Kalau regulasinya tidak mendukung, peningkatan komersial akan percuma,” ujarnya. O HERRY SUPRIYATNA