HARIAN NASIONAL | www.harnas.co
RABU, 16 MEI 2018 | Nomor 1463 Tahun V
A4 KESRA
Jaga Kesucian Bulan Puasa JAKARTA (HN) Bulan Ramadhan tahun ini yang bersinggungan dengan masa kampanye Pilkada Serentak 2018 dan prakampanye Pemilu 2019 berpotensi terjadi banyak pelanggaran kampanye. Puasa, zakat, infak, sedekah, hingga majelis seperti salat tarawih dan berbuka bersama, bisa menjadi celah pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan, konteks pelanggaran kampanye tetap berlaku. Apa yang tidak boleh dilakukan di luar Ramadhan, juga dilarang selama Ramadhan. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memperkirakan, politik uang paling mungkin terjadi. “Jika terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, bisa menggagalkan pencalonan seseorang,” ucapnya di Gedung Bawaslu Pusat, Jakarta, Selasa (15/5). Dia mengajak semua pihak menjaga seluruh proses tahapan pilkada dan pemilu. Bawaslu, kata Afif, menggandeng sejumlah ormas Islam dan lembaga keagamaan untuk menjaga kesucian Ramadhan. Lembaga seperti Ditjen Bimas Islam Kemenag, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Fatayat NU, Persatuan Islam, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dimintai pendapat dan masukan. Dari pertemuan dengan lembaga itu diperoleh masukan, segala bentuk politik uang selama Ramadhan tidak dibenarkan. Menghina atau ujaran kebencian, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye hingga menggunakan anggaran dan fasilitas pemerintah untuk kampanye,
juga dilarang. Afif mengingatkan kembali, pemasangan alat peraga yang mengandung nomor urut partai politik (parpol), lambang, bendera parpol, dan daerah pemilihan, dilarang keras selama Ramadhan. “Kalau ada umat Islam ingin memberikan zakat, infak, sedekah, lanjutkan saja, tapi hindari domain kampanye,” ujar dia. Wahidah Suaib dari Fatayat NU menegaskan pentingnya memahami aturan pilkada dan menghayati Ramadhan. Pilkada Serentak 2018, kata dia, sudah ada aturannya, sementara Ramadhan ritual keagamaan yang dijalankan mayoritas penduduk Tanah Air. “Kami mengimbau agar keduanya berjalan seiring sesuai tujuannya. Ibadah kembali kepada esensinya sementara pilkada kita memilih pemimpin,” kata anggota Bawaslu periode 2008-2012, ini. Perwakilan Dewan Masjid Indonesia, Bunyan Saptomo mengakui memberi masukan kepada Bawaslu. Misalnya mengenai infak dan sedekah. Peran Bawaslu, kata dia, tidak masuk ke ranah agama, tapi masuk ke otoritas regulasi pilkada dan pemilu. Terkait infak dan sedekah, Perwakilan BAZNAS, Mohammad Nasir Tajang mengimbau masyarakat dan elemen parpol menyalurkan melalui badan resmi agar terhindar dari politik uang selama Ramadhan. Tujuannya agar dana betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Nasir menyebut, pengelolaan zakat di Indonesia naik sekitar 30 persen di bulan puasa. O ARIF RAHMAN
ANTARA | GALIH PRADIPTA
Bawaslu mengingatkan, konteks pelanggaran kampanye tetap berlaku.
Petugas memantau penampakan hilal guna menetapkan 1 Ramadhan 1439 H di Masjid Al-Musyari’in Basmol, Jakarta, Selasa (15/5). Pemerintah memutuskan 1 Ramadhan 1439 H jatuh pada Kamis 17 Mei 2018.
Awal Ramadhan Seragam hingga 2021 KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menetapkan awal puasa Ramadhan 1439 Hijriah, Kamis (17/5). Penetapan ini memastikan pelaksanaan ibadah tahun ini serentak. Tidak terjadi perbedaan antara pemerintah dengan semua organisasi masyarakat (ormas) Islam di Tanah Air. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin menjelaskan, situasi seperti ini akan terus terjadi hingga 2021. Pasalnya, posisi bulan masih di bawah ufuk. “Potensi perbedaan akan kembali terjadi setelah 2021,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/5). Thomas berujar, Kemenag berpeluang mempertahankan keseragaman awal Ramadhan. Hal ini bisa terwujud jika menjalankan Rekomendasi Jakarta yang diutarakan dalam seminar internasional fiqih falak pada 2017. Menurut Thomas, salah satu usulan terkait sistem kalender Islam yang mapan. Dengan be-
gitu, harus ada tiga syarat terpenuhi, yaitu otoritas tunggal, batas wilayah, dan kriteria. Terkait otoritas tunggal, kata dia, diarahkan membentuk sistem kalender global. Otoritasnya diusulkan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kriteria diusulkan diubah berdasarkan data-data astronomi, jarak bulan matahari 6,4 derajat supaya sabit bulan cukup tebal bisa mengalahkan cahaya savak dan ketinggian minimal 3 derajat. “Kriteria baru ini sudah mengakomodasi wacana ormasormas besar,” ujarnya. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher juga mengharapkan keseragaman pelaksanaan ibadah puasa. Hal ini diyakini menambah nuansa kebersamaan dan memberi warna tersendiri. “Kami ingin pemerintah melakukan persiapan dan perencanaan matang agar pembicaraan dengan OKI lebih cepat,” katanya. Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pemerintah terus berupaya
mewujudkan penyeragaman tersebut. Kemenag, lanjut dia, melakukan pembicaraan dengan para ahli dan pakar bidang falak. Lukman berujar, Kemenag mengapresiasi dukungan DPR. Dia juga berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas Islam di Tanah Air memberikan dukungan. “Persepsi harus sama untuk menyatukan kalender Islam secara global,” ujarnya. Lukman menilai, penetapan awal Ramadhan berdasarkan dua hal, perhitungan hisab dan laporan perukyat yang tersebar pada 95 titik di Indonesia. Keputusan diambil melalui Sidang Isbat di Kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (15/2). Hingga pelaksanaan Sidang Isbat, 32 pelaku rukyatul hilal tidak satu pun yang berhasil melihat hilal. Jika mengacu perhitungan hisab (astronomi), bulan tidak mungkin terlihat karena hilal berada di bawah cakrawala. “Maka kami tetapkan 1 Ramadhan 1439 Hijriah Kamis (17/5),” ujarnya. O ALVIN TAMBA
Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
www.harnas.co
PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Andi Sapto Nugroho, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Nurul Hanifah, Aria Triyudha, Brigitha Sesilya | Alvin Tamba, Arif Rahman, Dian Riski Rosmayanti, Tegar Rizqon Alfian, Annas Furqon Hakim, Bayu Adji Prihammanda, Bayu Indra Kahuripan, Ridsha Vimanda N, Dedy Darmawan N. PEWARTA FOTO: Aulia Rachman, Yosep Arkian. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Ismail Saleh, Muhammad Ery Khoiry, Agung Tricahyono Putro . EDITOR BAHASA: Fery Sagita. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Achsin, Okky Octavianus Elia, Muhamad Rizki Aldiansyah. ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Nofika Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699
Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)
Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan. Gorontalo
24-34°C
Palu
22-32°C
Kendari
25-31°C
Makassar
24-33°C
Majene
25-33°C
Ternate
25-32°C
Ambon
24-32°C
Jayapura
25-33°C
Sorong
24-30°C