SELASA, 10 DESEMBER 2013 | Nomor 100 Tahun I
HARIAN NASIONAL
A14 NUSANTARA Tidak Miliki Paspor 9 Warga Srilangka Ditangkap
kilas
POLISI menyelidiki kasus peram pokan yang pelakunya berkedok sebagai petugas pencatat meter pelanggan PLN di Perumahan Multi Griya Sandan Sari, Kabu paten Tabanan, Bali, Senin (9/12). “Kami masih meminta keterang an korban,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tabanan Ajun Komisaris Wayan Arta Ariawan. Ia mengungkapkan pelaku nya dua orang yang mengaku sebagai petugas pencatat meter PLN di rumah warga Perumahan Multi Griya Sandan Sari Blok D Nomor 1, Banjar Anyar, Kediri, Kabupaten Tabanan. l ANTARA
Brankas Dispenda Gianyar Dibobol POLISI menyelidiki kasus pembobolan brankas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar, Bali, yang mengakibat kan uang senilai Rp 41 juta raib. “Kami memperkirakan pembobolan ini terjadi pada Minggu (8/12),” kata Kepala Kepolisian Sektor Kota Gianyar, Ajun Komisaris Anak Agung Oka Kalam, Senin (9/12). Penyelidikan dilakukan dengan meminta keterangan beberapa pegawai dan me meriksa kamera sirkuit (CCTV) di kantor Dispenda Kabupaten Gianyar. Saat ini lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi oleh petugas untuk memudahkan penyelidikan. l ANTARA
Medan Dapat 3000 Kuota Prona KOTA Medan mendapat 3.000 kuota pengurusan surat sertifi kat tanah gratis melalui program Prona untuk tahun 2014, yang akan diberikan kepada masya rakat berpenghasilan rendah atau menengah kebawah. Hal itu terungkap pada rapat koordinasi antara Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Medan, dengan para camat dan lurah se-Kota Medan, yang dibuka oleh Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, Senin (9/12). Dalam kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara Rony Yudistiro mengatakan program legalisasi asset prona kepada masyarakat sudah ber langsung sejak tahun 1981 dan untuk program 2014 ini, Kota Medan akan mendapat prona sebanyak 3.000 bidang. l ANTARA
ANTARA | YUSRAN UCCANG
Perampokan Berkedok Petugas PLN
Bentrok Hari Anti Korupsi Mahasiswa melemparkan batu ke arah polisi saat terjadi bentrokan di Makassar, Sulsel, Senin (9/12). Aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia itu diwarnai bentrokan antara polisi dan mahasiswa yang mengakibatkan puluhan mahasiswa terluka dan diamankan.
Pejabat Maluku Utara Terlibat Jaringan Narkoba Tiga PNS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka bisa menyampaikan identitas pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba di Maluku Utara. TERNATE (HN) Polda Maluku Utara (Malut), meyakini ada pe jabat di Malut yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di daerah ini, setelah penyidik melakukan pengembangan penyidikan terhadap tiga Pegawai Negeri Sipil (PN) yang saat ini telah ditangkap. “Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan terhadap ketiga tersangka berinisial SM, JL dan FC disebutkan ada sejumlah pejabat yang terlibat dalam jaringan ini untuk memesan narkoba dari luar daerah,” kata Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar di Ternate, Senin (9/12). Ia mengatakan, untuk meng ungkapkan kasus ini, Polda Malut berharap agar ketiga PNS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk bisa menyampaikan iden
titas pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba di Malut. Menurut dia, penangkapan tiga PNS dan satu di antaranya dosen di salah satu universitas negeri di Ternate berinisial JL berdasarkan informasi yang diperoleh masyarakat. Ia mengatakan, setelah ditangkap ketiganya menjalani pemeriksaan dan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dari tangan kedua tersangka ditemukan satu buah bong alat penghisap sabu, satu pak sedot an pelastik berwarna putih, satu buah korek api tipe kaca, dan berbagai alat alat lainnya berupa gunting, rokok dan Telpon genggam yang diketemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut.
Selain itu, di malam yang bersamaan sekitar pukul 21.00 WIT, tepat di depan salah satu gudang Kelurahan Tanah Tinggi Ternate tengah, telah ditangkap. FC alias Jul yang juga berprofesi sebagai salah satu pegawai negeri sipil Kota Ternate, ditemukan 15 paket kecil ganja kering, dan 2 buah paket kecil berjenis sabu, satu buah telpon genggam, dan satu celana panjang abu-abu sebagai bukti. Dari barang bukti yang telah di amnkan, untuk kedua tersangka SM dan SE, dikenakan Pasal 112 ayat satu dan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 KUHP Pidana. FC Pasal 111 ayat satu, Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 114 UndangUndang 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun Hendri mengatakan, saat ini barang bukti yang diperoleh di ketiga tersangka ini positif narkoba. l ANTARA
MEDAN (HN) – Petugas keamanan PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kualanamu, Deli Sedang, Sumatera Utara, menangkap sembilan orang warga negara Srilanka karena tidak memiliki paspor. Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Sumut) Rostanof di Medan, Senin (9/12), mengatakan orang asing tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian sehingga wajar jika ditangkap oleh petugas bandara. Saat ini, menurut dia, ke sembilan warga negara Srilanka yang terdiri enam pria dan tiga wanita itu telah diserahkan kepada petugas Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu. “Jadi, kesembilan orang asing masuk ke wilayah Indonesia secara gelap tanpa dokumen,” ucap Rostanof. Dia menyebutkan warga negara Srilanka itu bernama Geevan Raj, N Gana Shadas, Uthaya Khumar, U Vines, K Suren, K Rathy Kumar, G Shiva Kumary, N Thamka Ratham dan Thusy Yanthy. Kesembilan warga asing ter sebut, diamankan petugas Bandara Kualanamu, Jumat (6/12) sekitar pukul 18.00 WIB, ketika sedang mondar-mandir di ruangan chek-in. Imigran gelap tersebut masuk ke Bandara Internasional Kualanamu setelah diantar seorang pengemudi mobil yang tidak di kenal. “Kesembilan warga negara Srilanka itu masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Belawan menggunakan kapal tongkang dari Malaysia,” ucap dia. Ketika ditanya, apakah sembilan orang asing itu akan dititipkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Medan di Belawan, Rostanof mengatakan warga Srilanka itu sementara waktu akan ditempatkan di Rudenim Medan. l ANTARA
KPK Terima 57.964 Kasus Dugaan Korupsi di Riau PEKANBARU (HN) – Forum Riau Anti Korupsi menyatakan sepanjang sepuluh tahun terakhir (2004-2012) Komisi Pemberantas an Korupsi telah m enerima sedikitnya 57.964 dugaan perkara korupsi di Riau. “Sementara hingga akhir 2012, sebanyak 1.787 laporan dugaan korupsi di Riau telah dilaporkan ke KPK,” kata Suyeni selaku koordinator aksi Forum Riau Anti Korupsi (Forak) Riau di Pekanbaru, Senin (9/12). Forak merupakan gabungan
dari sejumlah organisasi maha siswa dan LSM di Riau yang terdiri dari Jaringan Kerja Pe nyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Riau Corruption Trial (RCT), serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau dan BEM Universitas Islam Negeri (UIN). Massa melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi, Senin (9/12) di depan Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru dengan membentangkan sejumlah spanduk anti korupsi dan berorasi agar penegak hukum
segera menangkap para pelaku korupsi. Ia mengatakan, berdasarkan data KPK tahun 2012, Provinsi Riau masuk peringkat ketujuh terbesar debagai daerah paling korupsi se Indoensia. Menurut Suyeni, banyak kasus korupsi di Riau yang belum tersentuh oleh lembaga penegak hukum. Dari ribuan laporan yang masuk ke KPK, hanya sekitar 91 kasus yang tersentuh oleh hukum dan itu pun belum maksimal atau sepenuhnya tuntas.
Dari sekian banyak kasus korupsi di Riau, Forak menyorot satu kasus terbesar yang diindikasi telah mendatangkan kerugi an hingga triliunan rupiah. Kasus yang dimaksud adalah korupsi kehutanan di Kabupaten Pelalawan dan Siak, Provinsi Riau. Kasus ini telah menjerat enam mantan pejabat, dua bupati, tiga kepala dinas dan seorang mantan gubernur yang sejauh ini masih menjalani proses sidang di Peng adilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru. l ANTARA