nasional
senin, 14 Desember
Jaksa Agung Membangkang terhadap Parlemen Jakarta | Jurnal Asia Tindakan Kejaksaan Agung RI yang tak bisa memberikan rekaman asli kasus “Papa Minta Saham” kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MkD) Dr dinilai sebagai pembangkangan terhadap Parlemen (Contempt of Parliament). Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Minggu (13/12). Pertama, kata Fahri, pihaknya merasa aneh dengan sikap Jaksa Agung M.Prasetyo, yang dianggapnya tak jujur karena menyelidiki kasus “Papa Minta Saham” tanpa ada dasar. “ Ka r e n a t i d a k a d a t i t i k berangkat penyelidikan. Yang
disebut bukti petunjuk tidak ada, cara dia memanfaatkan r e k a m a n ya n g d i s e ra h k a n Maroef Sjamsoeddin, dan lalu menyembunyikan alat bukti. Kita (MKD) disuruh ribut oleh bukti palsu, itu menghina lembaga DPR,” kata Fahri. “Ini seolah jaksa agung berkomplot dengan seorang pimpinan swasta asing. Jaksa agung bisa disebut contempt of parliament kalau seperti ini.” Menurut Fahri, seharusnya Jaksa Agung tak membiarkan masalah mengambang dan menjadi sasaran itnah. “Apa salahnya sih ngasih rekaman asli ke DPR?” Kata Fahri. (bs)
Jurnal Asia | Ant: Syifa Yulinnas
SEJUMLAH warga menyeberangi sungai dengan mengunakan perahu sampan pasca rusaknya jembatan gantung akibat banjir yang melanda wilayah tersebut.
Banjir Melanda Nagan Raya
Empat Ribu Orang Terisolir Nagan Raya | Jurnal Asia Banjir besar melanda Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Bahkan, banjir hingga kini terus meluas menjadi tujuh kecamatan. Empat ribu warga di dua kecamatan masih terisolir, karena ketinggian banjir di lebih dari satu setengah meter. Kecamatan yang terendam banjir yaitu Kecamatan Kuala Pesisir, Tripa, Suka Makmur, Darur Makmur, S eunagan, Seunagan Timur, dan Kecamatan Kuala Tadu. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Tripa dan Darul Makmur. Sekitar empat ribu warga masih terisolir. Banjir di dua kecamatan ini mencapai 1,5-2 meter. Dua kecamatan terparah tersebut berada di bantaran Sungai Lami, yang meluap membanjiri seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. “Air masih besar. Arusnya
kencang pula,” ujar Iskandar, salah satu korban banjir yang diwawancarai, Minggu (13/12). Hingga saat ini, Badan Pe n a n g g u l a n g a n B e n c a n a Daerah dan Kodim 0116/Nagan Raya terus berusaha untuk mencapai ke lokasi yang terisolir. Sementara itu, korban banjir di kecamatan lainnya memilih mengungsi di balaidesa ketimbang di tenda darurat. Warga beralasan tenda darurat yang dibangun BPBD tidak layak. Tak itu saja, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan makanan. Hingga kini warga hanya mendapat bantuan dua bungkus mi instan. Padahal, tak sedikit pengungsi berusia bayi dan anak-anak. “Ya semoga diberi batuan yang layak pada kami ini,” kata Yanti, pengungsi dari Desa Langkak. (mtv)
Demi Jerat Hukum PSK
UU Perdagangan Orang Perlu Direvisi Jakarta | Jurnal Asia Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus direvisi. UU tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Berkaca pada penggerebekan selebriti Nikita Mirzani atas kasus perdagangan orang melalui prostitusi, penyidik Bareskrim Polri hanya menjerat O yang diduga sebagai germo serta F, orang yang mengaku manajer Nikita. Adapun, Nikita hanya dianggap sebagai korban. “Padahal si perempuannya juga perusak moral sehingga seharusnya ya dihukum semuanya. Tidak adil bagi masyarakat jika hanya germo dan manajer yang dihukum,,” ujar Fickar , Minggu (13/12). Hal yang perlu diperbaiki, lanjut Fickar, adalah soal kategori mana orang yang benar-benar menjadi korban perdagangan orang dan mana yang bukan. Hal itu dapat dilihat dari modus perdagangan orang melalui prostitusi yang dilakukan mereka. Jika dalam penyelidikan dan penyidikan, polisi menemukan unsur eksploitasi apalagi yang mengandung kekerasan dalam aksi prostitusi, wajar jika polisi menempatkan pekerja seks sebagai korban. Namun sebaliknya, jika polisi menemukan bahwa si pekerja seks juga ikut memfasilitasi, harusnya dia dikategorikan sebagai pelaku. “Lagipula sebenarnya UU TPPO ini dibuat lebih untuk menjerat pelaku pengiriman tenaga kerja ilegal. Nah, ketika obyek perkaranya dipindahkan ke prostitusi, apalagi kasus yang seperti NM ini, ya jadi enggak cocok,” ujar dia. Nikita Bukan Korban
Kriminolog sekaligus pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel meyakini bahwa artis Nikita Mirzani yang ditangkap penyidik Bareskrim Polri atas sangkaan kasus prostitusi, bukanlah semata-mata korban. Menurut Reza, Nikita tidak memenuhi kriteria sebagai seseorang yang tereksploitasi, merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). “Sehingga, secara substansif, sesungguhnya dia (Nikita) jelaslah bukan korban, melainkan pelaku juga,” kata Reza, Minggu (13/12) pagi. Pasal 1 ayat (3), Bab I tentang ketentuan umum UU TPPO menyebut, “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, isik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. “Apakah NM (Nikita Mirzani) memenuhi kriteria sebagai orang yang tereksploitasi? Saya rasa tidak. Faktanya, dia dan tak sedikit orang sukarela, berencana dan sengaja melacur,” ujar Reza. Sebelumnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggerebek aktivitas prostitusi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (11/12) sekitar pukul 21.00 WIB. Nikita Mirzani yang diduga menjadi pekerja seks diamankan dalam penggerebekan itu. Polisi juga menangkap O yang diduga sebagai germo dan F, manajer Nikita. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap telah menjual NM. Adapun NM dianggap sebagai korban. Keduanya dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (kcm)
9
Dorong setya dan Riza Chalid segera Diproses hukum Waspadai Adu Domba Asing demi Sumber Energi Jakarta | Jurnal Asia Sekitar 750 orang dari Komite Penyelamat Nawacita berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (15/12) mendatang. Massa akan mendorong aparat penegak hukum memroses unsur pidana yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. “Kami akan memberikan ke k u a t a n ke p a d a p e n e g a k hukum. Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk melakukan penegakan hukum kepada dua orang itu. Kami minta tangkap dan penjarakan mereka,” ujar salah satu anggota komite, Victor Silaen dalam konferensi pers di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/12). M a s s a , l a n j u t V i c t o r, berasal dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh hingga orang-orang yang terlibat dalam pemenangan Joko WidodoJusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Massa terlebih dahulu akan berkumpul di Tugu Proklamasi pada Selasa pagi. Setelah itu, mereka mulai bergerak ke Kantor KPK, Mabes Polri dan terakhir Kejaksaan Agung dengan menggunakan bus. Dia memastikan bahwa aksi tersebut merupakan aksi damai dan tidak berbau kekerasan. Anggota komite lain, Jones Batara Manurung yakin aksi massa ini dapat mendorong p e n e g a k huk um m e n ind a k unsur-unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto dan Riza Chalid. Meskipun, mereka juga menyadari bahwa kejaksaan memang telah mengusut pidana khusus, yakni korupsi. “Ya memang. Kan awalnya
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak
JELANG AKSI BERSIHKAN NAWACITA GADUNGAN. Pengurus Komite Nawacita (kiri ke kanan) Jones Manurung, Osmar Tanjung dan Viktor S. Sirait menggelar konferensi pers jelang aksi bersihkan nawacita di Jakarta, Minggu (13/12). Komite Nawacita akan menggelar aksi melawan maia dan dan bersihkan nawacita gadungan pada Selasa (15/12) di lembaga-lembaga penegak hukum dengan tuntutan lakukan proses hukum kepada Ketua DPR Setya Novanto dan Pengusaha Riza Chalid terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo. kami berharap pada putusan MKD. Begitu diputus Novanto ini melanggar kode etik, penegak hukum lalu bisa masuk. Tapi kan sekarang MKD sudah masuk angin. Mau tidak mau, masyarakat ya harus mendorong penegak hukum mengusut unsur pidana mereka, baik korupsi, pencemaran nama baik atau penipuan,” ujar Victor. Adu Domba demi Energi Bangsa Indonesia rentan menjadi sasaran politik adu domba negara-negara asing karena Indonesia merupakan sumber energi, sumber pangan dan sumber air yang menjadi incaran kepentingan nasional negara-negara asing.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan hal itu, Minggu (13/12). Menurut Gatot, negaranegara yang memiliki kekayaan h a ya t i d i d u n i a h a n ya l a h negara-negara yang berada di areal garis ekuator saja, yakni Indonesia, Afrika Tengah dan Amerika Latin. “Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan negara asing untuk menguasai alam Indonesia kita. Salah satunya dengan membuat proxy war,” ujar Gatot dalam pernyataan itu. “Saat ini sudah terasa ada proxy war. Dengan menguasai
media dengan menciptakan adu domba TNI-Polri, rekayasa sosial, perubahan budaya, pemecah belah partai hingga penyelundupan narkoba,” lanjut dia. Situasi itu, menurut Gatot, juga tidak lepas dari faktor membeludaknya penduduk dunia di satu sisi serta menipisnya cadangan energi di dunia di sisi lain. Harga pangan dunia pun naik hingga 75 persen. Gatot juga memprediksi bahwa peta konlik pada masa depan akan mulai bergeser. Lebih dari 70 persen konlik di dunia diprediksi akan lebih dilatarbelakangi faktor energi.
“ Ko n f l ik ke de pa n a k a n bermotif penguasaan energi, sumber pangan dan air bersih yang semuanya berada di satu lo kasi, yakni daerah ekuator, termasuk Indonesia,” lanjut Gatot. Gatot mewanti-wanti masyarakat Indonesia untuk tidak mudah diadu domba oleh negara asing yang mengakibatkan dikuras nya sumber daya alam Indonesia. “Karena semua ingin meng uasai Indonesia, apa mau 28 tahun lagi, pada 2043, anak cucu kita tidak hidup laik? Kita harus bangkit dan bela negara untuk mencegah itu,” kata Gatot. (ant)
83 Persen Deregulasi Ekonomi Siap Terbit Jakarta | Jurnal Asia Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan 83 pers en deregulas i dari paket kebijakan I sampai VI siap diterbitkan. Sedangkan sisanya, masih digodok antarkementerian dan lembaga. Menurut dia, ada deregulasi yang pembahasannya panjang karena melibatkan banyak
ke menterian dan lembaga. “Jadi tidak betul kalau ada pendapat implementasi paket I -V I t i d a k b e r j a l a n , k a m i optimistis sampai akhir tahun bisa diselesaikan dengan baik,” kata Teten, Minggu (13/12). Mayoritas aturan yang dideregulasi merupakan peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan kepala
lembaga, dan surat edaran. Sedangkan 26 persen lainnya merupakan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. “Penyelesaian paket kebijakan ini kebanyakan harus diselesaikan pada level menteri dan kepala lembaga,” katanya. Teten menjelaskan, hasil enam paket kebijakan ada 165
deregulasi yang akan diterbit kan, 135 sudah masuk ke Kementerian Sekretaris Negara untuk diterbitkan sedangkan 30 lainnya masih digodok antarkementerian dan lembaga. “Untuk 135 deregulasi, tim KSP dan Kemenko Perekonomian akan segera melakukan evaluasi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Teten.
Paket kebijakan ekonomi melibatkan 17 kementerian dan lem baga. Lebih dari separuh atau sebanyak 53 persen fokus di empat kementerian, yakni Ke menterian Perdagangan; Ke men terian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Ke menterian Keuangan; dan Kementerian Perindustrian. (ant)
Siapkan Dana 2016
Pemerintah Berutang Rp1 Triliun Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) alias sukuk negara senilai Rp 1 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2016 (pre funding). Penerbitan ini sesuai UndangUndang No 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 yakni melaksanakan penerbitan SBSN pada akhir tahun 2015 guna menjamin ketersediaan anggaran pada awal tahun 2016.
Dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat, penerbitan yang digelar dengan cara pemesanan khusus (private placement) berlangsung pada Kamis (10/12). SBSN yang diluncurkan merupakan jenis Project Based Sukuk (PBS) seri PBS-009 dengan status dapat diperdagangkan. Pemerintah menyematkan imbalan tetap 7,75 persen per tahun dengan yield 8,5 persen. PBS-009 beraset dasar Barang Milik Negara (BMN) dan proyek
APBN 2015. Surat utang syariah tersebut akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018. Pemerintah akan membayar kupon setiap tanggal 25 Januari dan 25 Juli dengan pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal 25 Januari 2016. Sebelumnya, pemerintah berencana menerbitkan surat berharga negara (SBN) gross senilai Rp 532,4 triliun guna menutupi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Strategi penarikan utang di
paruh awal tahun anggaran atau front loading pun ditingkatkan men jadi 61 persen dari total gross kebutuhan pembiayaan utang yang mencapai Rp 605,3 triliun. Direktur Jenderal Penge_ lolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan pemerintah akan menerapkan skema front loading di awal semester I 2016. Robert mengatakan dengan patokan deisit yang mencapai 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertuang
dalam APBN 2016, pemerintah diperbolehkan menerbitkan sejumlah SBN dengan denominasi asing, seperti Global Bond, Euro Bond, Samurai Bond maupun SBN jenis syariah seperti Sukuk Global. Khusus untuk sukuk, Robert mengatakan pemerintah berencana menerbitkan sukuk dengan total nilai Rp 130 triliun. “Total opsi yang 4 ini, plus yang lain akan mendekati dari 30 persen dari penerbitan secara gross,” ujar Robert di Kementerian Keuangan, belum lama ini. (cnn)
Pemikir dan Peneliti Indonesia Wafat
Ben Anderson Kini Tinggal Bayangan Jakarta | Jurnal Asia Pemikir dan peneliti Indonesia, Benedict Richard O’Gorman Anderson atau Benedict Anderson meninggal dunia dalam usia 79 tahun di Batu, Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/12) pukul 11.30 WIB. Kabar meninggalnya Anderson diperoleh dari akun Twitter dan Facebook resmi penerbit Marjin Kiri yang akan meluncurkan buku Anderson di Indonesia berjudul “Di Bawah Tiga Bendera”. Kedatangan Benedict Anderson ke Indonesia dalam rangka menghadiri peluncuran buku tersebut. Pada Kamis (10/12) lalu, Anderson juga baru memberi kuliah umum di
Universitas Indonesia tentang “Anarkisme dan Sosialisme”. Dalam akun Facebooknya, penerbit Marjin Kiri, mengatakan bahwa Anderson meninggal dunia (Sabtu) dini hari di sebuah hotel di daerah Batu, Malang, saat beristirahat sehabis berjalan-jalan Anak angkat Ben Anderson, Wahyu Yudistira mengatakan, Anderson tak memiliki penyakit khusus saat meninggal. “Usianya sudah lanjut, capek saja, kelelahan,” kata Wahyu. Menurut Wahyu, Anderson berada di Jawa Timur untuk berjalan-jalan, bernostalgia di tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, seperti Museum Mpu Tantular di Sidoarjo
atau Candi Belahan di Mojokerto. Minggu (13/12) pagi, jenazah Anderson dibawa ke Surabaya dari Malang untuk disemayamkan. Dan, sesuai permintaannya, Anderson ingin jasadnya dikremasi dan abunya disebarkan di Laut Jawa. “Keluarga sudah diberitahu. (Mereka) Diusahakan secepatnya ke Indonesia. Saya dan keluarga kami sedang mengurus keperluan untuk kremasi,” kata Wahyu. Semasa hidupnya, An derson adalah pengkaji Asia Tenggara paling terkemuka di dunia. Bukunya, “Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism” dianggap sebuah karya klasik dalam ilmu sosial dan ilmu politik.
Karya-karya Anderson lainnya termasuk Java in a Time of Revolution, Debating World L i t e ra t u r e , d a n L a n g u a g e and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia.
Pria kelahiran Kunming, China itu pernah dicekal pada masa Orde Baru, dan dia baru boleh kembali ke mengunjungi Indonesia pada 1999. (kcm/ant)