JATIM MEMBANGUN Kemendes Beri Penghargaan 73 Desa Mandiri di Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa,” katanya. ahmad suprayogi/bhirawa

Sebnyak 73 Desa di Kabupaten Sidoarjo menerima penghargaan Desa Mandiri dari Kementerian Desa (Kemendes) karena dinilai telah sesuai dengan pemutakhiran status perkembangan desa Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022.

Pemberian penghargaan dilaksanakan, pada Senin (6/3) di Heritage of Handayani dan dihadiri Stafsus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Atmari.

Desa, Krian 3 Desa, Porong 1 Desa, Sedati 3 Desa, Sukodono 12 Desa, Taman 3 Desa, Tanggulangin 2 Desa, Tulangan 2 Desa, Waru 17 Desa dan Wonoayu 2 Desa.

Para kepala desa yang menerima penghargaan dari Kemendes sebagai Desa Mandiri.

Kelana Jatim

Wali Kota Sutiaji Minta Para ASN Baru

Berkomitmen Menjadi Pelayan Masyarakat

Kota Malang, Bhirawa

Wali Kota Malang, Sutiaji memimpin pengambilan sumpah pengangkatan, terhadap 182 orang Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil (ASN), Selasa (7/3) kemarin, memnita agar ASN berkomitmen menjadi pelayan masyarakat.

Sutiaji menegaskan menegaskan dalam jika ucapan sumpah ini mengakar di hati, karena disaksikan oleh Tuhan YME. Mengabdikan diri penuh rasa tanggungjawab dan amanah.

“Negara saat ini sedang membutuhkan ASN yang memiliki tekad dan komitmen positif, dan ber etos kerja, inovatif, kreatif dan mampu berprestasi, untuk kepentingan bangsa dan negara,”tukas Sutiaji.

Apalagi lanjutnya sudah menjadi pilihan sebagai ASN , harus mendedikasikan dirinya kepada kepentingan bangsa dan negara.

Sutiaji berharap, dengan adanya 182 ASN baru, mampu meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

“Untuk tenaga kesehatan saya berharap, bisa membantu memberikan pemahaman kesehatan kepada masyarakat. Baik lewat literasi atau sosialisasi. Karena hingga saat ini literasi masyarakat akan kesehatan masih sangat kurang,”tukasnya.

Kepala BKPSDM, Totok Kasianto, mengemukakan, sebelumnya 182 orang merupakan calon ASN, tetapi kini mereka menjadi ASN Penuh dengan demikian jumlah ASN dari semua golongan berjumlah 7025 orang.

Disampaikan dia, sebelum ditetapkan atau diangkat menjadi ASN penuh, ada dua persyaratan mutlak mesti dilalui oleh mereka.[mut.gat]

Tingkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi

Layak, Kementerian PUPR Sasar 1.063 Desa

Jakarta, Bhirawa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak dan berkelanjutan. Salah satunya melalui mekanisme peningkatan akses untuk kawasan perkotaan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (reguler) dan untuk kawasan pedesaan melalui Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) dengan pola padat karya tunai.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan infrastruktur permukiman adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman.

“Pamsimas merupakan bagian dari program penyediaan air minum. Kalau di perkotaan punya SPAM reguler atau IKK, di pedesaan ada Pamsimas yang sudah dilaksanakan sejak 15 tahun lalu. Saat ini sudah ada sekitar 37.000 unit Pamsimas dan telah melayani 25,9 juta jiwa,” kata Menteri Basuki dalam Kick Off Meeting Pamsimas TA 2023, Selasa (7/3) di Gedung Auditorium Kementerian PUPR.(ira.gat)

KEHILANGAN TULUNGAGUNG

Hilang STNK, Hondam Th. 2018, Coklat Hitam, AG 2690 RCF, a.n. Safira Aulya

Milini Yuna, Dsn/Ds Pakel 07 RT/RW : 002/002, Ngantru – T.Agung 1199/IMB/BI-III/2023

Hilang STNK, Vespa P150 X, Th. 1983, Biru Super, AG 2566 TN, a/n. Supriadi, Kelurahan Bago 07 RT/RW : 002/002 – T.Agung 1200/IMB/BI-III/2023

Hilang STNK, AG 4429 RCI, Honda Scoopy, Merah Hitam,Th.2013, a/n. Ida Ardiyanti, Ds.Mirigambar, Sumbergempol – T.Agung 1201/IMB/BI-III/2023

TUBAN

Hilang STNK, S-2356-EF. An.Bambang , Lingk Jarkali RT 004/004, Ds Gedongombo, Kec Semanding,Kab Tuban 1202/IMB/BI-III/2023

Hilang STNK, S-4997-IG. An. Widi Wijayanti, Kel Bangunrejo Dsn Mlaten RT 005/ 007, Kec Soko, Kab Tuban 1203/IMB/BI-III/2023

Atmari menyampaikan bahwa IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan imple- mentasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

“Untuk itu, pihaknya menyampaikan bahwa Perangkat indikator dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi, bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek

Koordinator Tenaga Pendamping

Profesional (TPP) Kabupaten Sidoarjo, Ulul Azmi menyampaikan bahwa jumlah desa berstatus mandiri di Kabupaten Sidoarjo sesuai Indeks Desa Membangun (IDM)

Tahun 2022 berjumlah 73 Desa yang tersebar di 14 Kecamatan.

Yakni Balongbendo 1 Desa, Buduran 2 Desa, Candi 10 Desa, Gedangan 4 Desa, Krembung 11

HUT Satpol PP, Satlinmas dan HUT Damkar Pemprov Jatim Dirayakan di Tuban

Tuban, Bhirawa Gebyar HUT ke-73 Satpol PP, HUT ke-63 Satlinmas, dan HUT ke-104 Damkar dan Penyelamatan tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban dimulai dengan Kirab Bendera dan jalan sehat Gempur Rokok Ilegal. Selasa (7/3). Barisan kirab yang berdiri dari Marching Band, Barongsai, tim pembawa pataka Bendera Merah Putih, Jer Basuki Mawa Beya, bendera lambang Satpol PP, Damkar dan Linmas, 38 bendera Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, serta barisan terakhir adalah peserta jalan sehat.

Sekda Tuban Budi Wiyana memberangkatkan rombongan kirab ben-

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim diharapkan untuk mengurangi 26 jenis PPKS sebagai upaya meningkatkan pengentasan kemiskinan secara inklusi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Ir Gunawan Saleh MM menyampaikan perintah Gubernur ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Hotel Novotel Samator Surabaya yang berlangsung selama tiga hari, Senin-Rabu (6/3-8/3).

“Pemprov Jatim berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui program PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, penanganan kemiskinan

Situbondo, Bhirawa dera dan jalan sehat Gempur Rokok Ilegal yang dimulai dari depan kantor Pemkab Tuban, menuju jl. R.A. Kartini Tuban - Jl. Basuki RahmadJl. Sunan Kalijaga – dan Finish seputaran GOR Rangga Jaya Anoraga. Kasatpol-PP dan Damkar Gunadi mengungkapkan, peserta dalam jalan sehat terhitung lebih dari 1500 orang, yang terdiri dari instansi pemerintah, BUMN, perwakilan Satpol PP, Damkar dan Linmas dari 38 Kota/ Kabupaten se Jawa Timur, siswa-siswi SMP serta SMA Kabupaten Tuban, serta masyarakat umum.

“Awalnya kami hanya menyediakan 1000 undangan, namun ternyata membludak menjadi 1500,” terangnya.

Ia mengungkapkan, selain sebagai Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, jalan sehat dan kirab bendera juga dilaksanakan untuk meramaikan Gebyar HUT ke-73 Satpol PP, HUT ke63 Satlinmas, dan HUT ke-104 Damkar dan Penyelamatan tingkat Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tuban.

“Semoga dengan ini, masyarakat lebih mengenal dan dekat dengan Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar. Kami adalah sahabat masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, sepanjang rute perjalanan, masyarakat kota tuban pun antusias menyaksikan kirab bendera dan jalan sehat tersebut. Apalagi, ditambah penampilan epic dari barisan Marching Band, para petugas pembawa bendera yang berjalan dengan gagah berani, serta atraksi barongsai yang selalu ditunggu-tunggu oleh warga. Sepanjang perjalanan, para siswasiswi dari beberapa sekolah juga menyambut dengan sorak-sorai sambil mengibarkan bendera merah-putih. Tak lupa, warga juga mengabadikan momen tersebut menggunakan gawai mereka masing-masing.

Sampai di garis finish Gor Rangga Jaya Anoraga, dilaksanakan pembagian undian dengan hadiah menarik, serta penyerahan gerobak oleh Baznas Tuban. (Hud.gat)

Prioritas Pembangunan Kessos Diharap Kurangi 26 Jenis PPKS

ial dapat berjalan secara profesional, inovatif, dan solutif,” tegasnya.

kan berbagai bentuk PPKS di Jatim.

“Kami berterima kasih dan bangga dengan kerja keras Semua Kepala Desa, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), Camat, Dinas PMD dan Bappeda, bahkan desa-desa di Kecamatan Waru yang semuanya berstatus Desa Mandiri IDM 2022 serta BPR Delta Artha Sidoarjo yang mendukung terlaksananya acara pemberian penghargaan ini, “ terang Ulul Azmi.[ach.gat] ekstrem, serta pemberdayaan sosial melalui pengembangan kelompok usaha bersama, wanita rawan sosial ekonomi, dan pengembangan usaha eks klien,” ujarnya saat membuka rakor, Senin malam (6/3).

Tak hanya itu, pengembangan kesejahteraan sosial di Jatim juga memperhatikan isu strategis yang berkembang, seperti kekerasan pada anak dan perempuan, biaya kesehatan masyarakat, masalah kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), korban trafficking, anak jalanan, manusia silver, gelandangan psikotik, bencana alam, dan bencana sosial.

“Semua itu sangat memerlukan keterpaduan gerak langkah dalam penanganan antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sos-

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah berharap rakor ini dapat menjadi media menyatukan langkah, persepsi, dan melakukan aksi penanganan PPKS antara pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

“Semoga pertemuan ini memberikan kontribusi nyata dalam integrasi dan sinergitas pembangunan kesejahteraan sosial di Jatim,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Jatim Dr Alwi MHum menyampaikan, saat ini permasalahan sosial semakin kompleks dan bervariasi. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan langkah nyata, kebijakan yang konkret, dan tindakan yang jelas dari kabupaten/kota untuk ikut menangani, meminimalisir, dan menghilang-

“Penanganan PPKS di Jatim tak bisa hanya ditangani Dinsos semata, akan tetapi membutuhkan peran stakeholder lain sehingga kesamaan persepsi dalam menyikapi permasalahan sosial sangat diperlukan. Melalui rakor ini, diharapkan bisa memperkuat koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan untuk menyelesaikan PPKS yang muncul di kabupaten/ kota di Jatim,” katanya. Alwi melanjutkan, keterlibatan OPD lain dalam kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari konsep IKI (Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi) yang digaungkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Ini salah satu inovasi Dinsos Jatim untuk penanganan PPKS yang perlu pemecahan masalah,” terangnya.[rac.gat]

Paska Bencana Banjir, DPUPP Lakukan Normalisasi Aliran Sungai Limpas

Paska bencana banjir besar di Kabupaten Situbondo bagian barat, jajaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Permukiman (DPUPP)

Kabupaten Situbondo langsung menerjunkan sejumlah alat berat untuk melakukan normalisasi aliran sungai di sekitar jembatan limpas antar-desa yang nyaris tertimbun material batu dan kayu, Senin hingga Selasa kemarin (7/3).

Seperti diketahui jembatan limpas yang menghubungkan Desa Wringinanom dan Desa Patemon, Kecamatan Jatibanteng tertimbun material banjir batu dan kayu beberapa hari yang lalu. Sebagian diantara nya jembatan jebol, sehingga akses utama antar-desa tersebut tidak berfungsi normal.

“Ya kami sudah berkoordinasi dengan pihak desa untuk melakukan pengerukan atau normalisasi di jembatan limpas tersebut. Sejumlah alat berat sudah ada di sekitar Desa Patemon,” aku Gatot Siswoyo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo. Masih kata Gatot, kondisi jembatan limpas antar-desa itu tidak berfungsi normal, diduga karena gorong-gorong tersumbat material batu maupun kayu akibat kiriman banjir sehingga perlu dilakukan pengerukan.

“Paska banjir besar kami sudah dua kali ke lokasi meninjau aktivitas masyarakat. Ternyata masih berlangsung dengan menggunakan motor saat melintas di jembatan limpas,” ungkap mantan Sekretaris DPUPP Kabupaten Situbondo itu.

Salah seorang warga Dusun Krajan, Desa Patemon, Budi, mengaku mengalami kesulitan saat melintas di jembatan limpas. Itu di rasakan Budi setelah beberapa hari lalu dihantam bencana banjir.

“Ya saat ini jembatan limpas itu tidak berfungsi normal akibat air sungai tidak bisa mengalir ke gorong-gorong. Itu juga terjadi karena tersumbat oleh kiriman material banjir,” tutur Budi.

Budi menambahkan, jika aliran air sungai kecil, warga masih bisa melintas. Sebaliknya jika air sungai bersamaan dengan hujan masyarakat tidak ada yang berani melintas. Karena itu merupakan akses satu-satunya, yang ada di Dusun Krajan, Desa Patemon untuk menyeberang ke Desa Wringinanom.

“Ya tidak akses lain untuk warga. Cuma ini saja yang bisa dilalui. Karena terkena banjir, warga kini kesulitan saat melintasi,” katanya. Fadnur Rahman Camat Jatibanteng, Kabupaten Situbondo menerangkan, keberadaan jembatan limpas yang terdampak bencana banjir itu merupakan akses utama bagi warga Dusun Krajan, Desa Patemon. Disana, imbuh dia, terdapat 900 jiwa di Dusun Krajan, Desa Patemon.

“Saat melakukan kegiatan atau aktivitas warga di sana selalu melewati jembatan limpas tersebut. Kalau sudah hujan deras warga di sana tidak berani melintas,” pungkas mantan Sekretaris Camat Besuki itu (awi.gat)