Bupati Anna Tekankan Netralitas PNS Jelang Tahun Politik

Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah melantik 27 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, Kemarin (6/3) di Pendopo Malowopati. Pelantikan tersebut diantaranya 9 pengangkatan dalam jabatan administrator dan 18 pengangkatan dalam jabatan pengawas. Usai melantik pejabat, Bupati menekankan netralitas PNS, terutama memasuki tahun politik nasional.

Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah dalam amanatnya berpesan, memasuki tahun politik nasional sebagai PNS sesuai dengan undangundang tidak boleh melakukan gerakan politik. Tapi sebagai warga negara sipil, PNS memiliki hak menggunakan hak asasi politik atau hak suara.

“Gerakan politik berbagai macam. Misalnya, melaksanakan program kegiatan untuk konsolidasi atau sebagai PNS mengambil jam waktu kerja untuk konsolidasi itu tidak diperkenankan. Oleh sebab itu ada Inspektorat dan bisa dilakukan investigasi,” kata Bupati.

Arahan Bupati sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS pada pasal 5 yang menyebutkan, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam aturan juga disebutkan bentuk dukungan dapat berupa, ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan

Pemkab Terima 25 CPNS Lulusan PKN STAN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Probolinggo menerima 25 orang

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) yang sebelumnya telah memperoleh penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia.

Dalam hal ini Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul

Prihanjoko secara simbolis berkesempatan menyerahkan Surat yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Selain itu juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. Bupati Anna juga berpesan agar PNS tetap berpegang teguh pada Panca Prasetya. Tidak perlu menjadi tim sukses, dengan bekerja sebaik mungkin menjadi kesuksesan sebagai PNS. “PNS adalah agen negara sementara bupati adalah agen masyarakat. Maka selamat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Mari kita berbakti pada negeri,” ujar Bupati. [ bas.dre ]

Keputusan (SK) Bupati Probolinggo Tentang Pengangkatan CPNS Formasi Tahun 2022, di ruang pertemuan Jabung III Kantor Bupati Probolinggo.

Hadir mendampingi Wabup Timbul, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Plt Asisten Administrasi Umum dr Mansur, Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko menyampaikan ucapan selamat datang kepada segenap CPNS lulusan PKN STAN yang notabene berasal dari berbagai daerah dari penjuru tanah air. Formasi ini menunjukkan cerminan wajah Nusantara.

“Berbanggalah karena saudara sekalian diberikan kesempatan untuk itu. Sekaligus untuk mengabdi dan mengisi formasi di lingkungan Pemkab Probolinggo. Saya ucapkan selamat datang di kabupaten Probolinggo,” katanya, Senin (6/3).

Selanjutnya atas nama Pemkab Probolinggo Wabup Timbul mengaku bersenang hati dapat menerima para generasi penerus berintelektual tinggi seperti ini. Pihaknya berharap CPNS alumnus PKN STAN ini agar segera beradaptasi dan berinovasi di lingkungan Pemkab Probolinggo dengan segala tantangannya. “Silahkan untuk berproses, kejarlah karir dan prestasi dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Dimanapun tempat anda bertugas jadikan kebanggaan diri dan berilah warna dan semangat baru di dalamnya,” tandasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin dalam laporannya menjelaskan, 25 orang CPNS Formasi Tahun 2022 tersebut kemudian akan mengisi formasi pada Pengolah Data dan Informasi di BPPKAD dan 3 orang Auditor Terampil di Inspektorat.

“Perlu diketahui bahwa untuk jabatan tersebut, kita telah mendapatkan SK dari BKN sebagai jabatan nomenklatur baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022,” ujarnya.

Pemkab Ponorogo Siapkan Lahan Relokasi untuk Warga Korban Tanah Gerak

Ponorogo, Bhirawa

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyiapkan lahan relokasi untuk 43 kepala keluarga ( KK) di Desa Tumpuk yang terdampak bencana tanah gerak di kawasan hutan produksi tak jauh dari zona merah.

“Kami pilih dan ajukan lahan di petak 143 (hutan negara yang dikelola Perhutani), ini sesuai aspirasi warga,” kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Ponorogo, Senin (6/3/2023).

Hudan mengemukakan, adapun ke 25 CPNS lulusan Diploma III PKN STAN ini memiliki kualifikasi pendidikan D III Kebendaharaan Negara sebanyak 2 orang, D III Penilai sebanyak 10 orang, D III Manajemen Aset sebanyak dua orang dan D III Akuntasi sebanyak 11 orang.

“Perlu diketahui juga bahwasanya 25 orang CPNS ini yang berasal dari berbagai provinsi yakni Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” tambahnya. [wap.dre]

Calon lahan relokasi di petak 143 hutan Perhutani itu diidentifikasikan sebagai titik Lunggur Mojo. Menurut Sugiri, kawasan itu ada di atas area pemukiman warga Dukuh Sumber Desa Tumpuk, Kecamatan Sawoo yang terdapat tanah gerak. Lokasinya tidak terlalu jauh, namun aman untuk ditinggali. Sugiri memastikan pemilihan calon lahan relokasi itu tetap mempertimbangkan kajian teknis dari sudut pandang kebencanaan. Selain itu, lanjut dia, petak 143 dinilai strategis, karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari area pemukiman awal yang kini masuk zona merah, sehingga memudahkan warga untuk tetap bekerja penyadap getah pohon pinus serta menanam rumput dan menanam di bawah tegakan pohon pinus dalam skema PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang selama ini sudah berjalan. “Kami akomodasi keinginan masyarakat, tapi tetap dilakukan pengkajian kebencanaan, ekonomi dan infrastruktur,” kata Sugiri. Cak Giri, sapaan akrabnya, merinci bahwa sebenarnya ada empat titik calon lahan relokasi yang bisa dipilih warga, seperti Lunggur Mojo, Dukuh Ngebrak, Lunggur Jati dan Tapas. Namun, yang dipilih warga di Lunggur Mojo yang berada di lokasi atas dari zona merah, dengan luasan lahan mencapai 12 hektare. “Cukup untuk huntara (hunian sementara) bagi 43 KK,” ujarnya. Sugiri menambahkan sesuai ketentuan huntara di lahan eks kawasan hutan negara akan berdiri selama 20 tahun ke depan sembari mencari mekanisme skema tukar guling lahan itu dengan pihak Perhutani.

Terkait kondisi tanah gerak yang masih terjadi, Bupati meminta secara khusus kepada warga sekitar kawasan zona merah, utamanya warga Desa Tumpuk untuk tidak menambah kegiatan yang berpotensi menambah retakan. Misalnya, pengambilan batu yang ada di Desa Tumpuk. [ant.dre]