binder27ags19

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Surat Kabar Harian Bhirawa

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

AGENDA HARI INI

Selasa Wage, 27 AGUSTUS 2019

27 Agustus 2019



Gubernur Khofifah Indar Parawansa Ruang Kerja



Wagub Emil Elestianto Dardak



Sekdaprov Heru Tjahjono

Ruang Kerja Ruang Kerja

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Gaji Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Rp 40 Juta Perbulan Kabupaten Mojokerto, Bhirawa Usai dilantik, sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto akan menerima gaji Rp 40.138.000 perbulan. Sedangkan untuk Ketua DPRD sekitar Rp45 juta perbulan.

Selain gaji, para anggota DPRD juga bakal mendapat dana perjalanan dinas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diberikan ketika ada kegiatan kunjungan kerja, studi banding atau konsultasi ke luar kota. Besaran SPPD ini cukup lumayan per hari bisa mencapai Rp 1,6 juta tergantung daerah yang dikunjungi.

Kalau dalam satu bulan melakukan kegiatan sebanyak 3 kali masing-masing 3-4 hari, mereka akan mendapat tambahan sekotar Rp 15 juta. Belum lagi kalau ada regulasi terkait kenaikan gaji. Secara otomatis akan semakin berlimpah.  ke halaman 11 Gubernur Khofifah menerima hadiah berupa noken dari tetua adat sebagai simbol perdamaian dan kehidupan yang baik bagi masyarakat Papua.

Beri Hadiah Noken, Pendeta Titipkan Anak Papua ke Gubernur Khofifah Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2019 - 2024 yang baru dilantik.

Rincian Gaji Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto  Komunikasi Intensif  Tunjangan Jabatan

Rp 2,23 juta

 Tunjangan Beras

Rp 279 ribu

 Tunjangan Transport

Rp 8,5 juta

 Tunjangan Istri

Rp 157 ribu

 Tunjangan Perumahan

Rp 11,5 juta

 Tunjangan Anak

Rp 63 ribu

 Tunjangan Khusus

Rp 704 ribu

 Uang Paket

Rp 157 ribu

 Tunjangan Komisi

Rp 91 ribu

Total sebesar

Rp 40,138,000

Pemprov, Bhirawa Informasi seputar pendaftaran CPNS mulai berseliweran di berbagai media termasuk media sosial. Sayangnya, hingga kini pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi hingga daerah belum membuka tahap pendaftaran.

Rp 91 ribu Rp 91 ribu

Tangani AIDS dari Hulu ke Hilir kan. Tak heran jika banyak kalangan yang terus berjuang agar penyakit ini tak mudah menular.

Salah satu yang bekerja keras itu adalah Drs Abu Bakar Abdi Apt MSi yang sehari-hari menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Situbondo. Di Kota  ke halaman 11

Drs Abu Bakar Abdi Apt MSi

Sentil

Jadi Anggota Dewan yang Siap Kerja untuk Masyarakat - Karena dipilih oleh masyarakat.

Sering Padam, Layanan PLN Tulungagung Dikeluhkan - Habis terang, gelap lagi.

Gaji Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Rp 40 juta Perbulan - Pantesan banyak yang pingin jadi.

kerajinan khas Papua yang biasa digunakan untuk mengantongi keperluan rumah tangga atau menggendong anak. Melalui pemberian itu, para pendeta berharap Khofifah dapat menjadi mama Papua bagi anak-anak  ke halaman 11

Pendaftaran Belum Dibuka, Waspadai Penipuan CPNS Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menuturkan, CPNS masih menunggu keputusan Menteri PAN dan RB untuk menentukan formasi yang dibutuhkan tahun ini. Formasi itu terdiri dari kebutuhan PNS mu-

MITRA HUMAN Immunodeficiency Virus atau HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Penyakit ini masih menjadi momok karena hingga kini belum ada obat yang mampu menyembuh-

dan Manokwari untuk mendiskusikan sejumlah permasalahan yang sempat terjadi di Surabaya dan Malang.

Dalam kesempatan tersebut, para pendeta yang diutus Persekutuan Gereja-gereja Papua memberikan hadiah noken kepada Khofifah. Noken merupakan

Lembaga Pelatihan CAT Mulai Banyak Dibuka

Rp 1,575 juta  Tunjangan Banggar  Tunjangan Banmus Rp 14,7 juta

 Representasi dewan

Pemprov, Bhirawa Dialog antara Pemprov Jatim dengan elemen penting di Papua dan Papua Barat kembali digelar di Gedung Negara Grahadi kemarin, Senin (26/7). Kali ini, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menerima sejumlah pendeta dari Jayapura, Sorong

humas pemprov jatim

Anom Surahno

lai pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Setelah keluar kebutuhan, maka BKD akan membuka pendaftaran.

“Sampai dengan hari ini, formasi itu masih disusun ber ke halaman 11

Bopda SD dan SMP Naik

Tak Ada Alasan Kualitas Sekolah Buruk Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya adalah memberikan kenaikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) pada jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan bahwa kenaikan Bopda diformulasikan melalui pembiayaan operasional per rombongan belajar (rombel), bukan lagi per siswa.

Dengan demikian, diharapkan dapat mencukupi biaya operasional per rombel (per kelas)  ke halaman 11

Perda Bentukan Eksekutif Dinilai Membebani Masyarakat

DPRD Jatim, Bhirawa Masih banyak Peraturan Daerah (Perda) yang terkesan tidak berjalan meskipun sudah disahkan.

Terutama Perda yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Bahkan perda yang dibentuk oleh eksekutif dinilai membebani masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Senin (26/8) kemarin. Ia memberikan contoh seperti Perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Perda ini diakui sudah lama tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Contoh Perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Perda ini sudah lama tidak berjalan. Masih banyak lagi perda-perda lainnya yang tidak berjalan,” tegasnya.  ke halaman 11

Kasus Dugaan Korupsi Jasmas

Mangkir, Kejari akan Layangkan Panggilan Kedua

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berdikusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan saat jumpa pers di ruang kerja Wali Kota Surabaya.

Kejari Perak, Bhirawa Tiga tersangka yang terjerat kasus dugaan korupsi dana Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016, tak penuhi panggilan penyidik Pidana Khusus (Pidsus).

Dalam waktu dekat pihak Kejari akan melayangkan panggilan kedua.

Seharusnya ketiga tersangka yakni anggota DPRD Kota Surabaya,  ke halaman 11

Lingga Nuarie Kasi Intel Kejari Tanjung Perak.

Cerita Anak Papua yang Menempuh Pendidikan di Nganjuk

Sedih Saat Diminta Pulang Kampung karena di Nganjuk Merasa Aman dan Nyaman “Saya tidak bisa tidur nyenyak saat mama menelepon dan menyuruh saya pulang ke kampung halaman di Papua, gara-gara ada kerusuhan di Surabaya dan Malang.

Padahal saya sangat suka tinggal di Nganjuk. Disini aman. Saya disini juga banyak saudara baru,”.

Ristika, Kabupaten Nganjuk

Itulah kalimat yang terucap dari bibir Mison Jikua, siswa SMKN 1 Nganjuk, yang telah dua tahun menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) SMKN 1 Nganjuk.

Perasaan sedih saat ditelepon orang tuanya supaya pulang ke Papua, muncul karena Mison masih kerasan di Nganjuk.

Selain itu, masa pendidikan yang dia jalani juga belum rampung karena Mison saat ini baru kelas dua semester pertama. “Orang tua saya menyuruh saya pulang karena khawatir keselamatan saya. Padahal di Nganjuk sini

aman-aman saja,” kata Mison sambil mengusap air matanya.

Meninggalkan tempat kelahiran dan merantau jauh sekitar 5.000 km lebih menuju Kota Angin Nganjuk adalah keputusan besar buat Mison Jikua. Tapi, bagi Mison Jikua dan sembilan temannya dari Papua, tidak ada pilihan lain selain merantau jauh demi mendapat pendidikan terbaik.

Dalam beberapa tahun terakhir, Mison ting ke halaman 11

ristika/bhirawa

Siswa SMKN 1 Nganjuk, Mison Jikua bersama Sugeng pelatih pencak silat di perguruan silat PSHT Nganjuk.

EKSEKUTIF

Halaman 2

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

BKD Gelar Mini Workshop Calon Pengajar Latsar CPNS 2019 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo menggelar mini workshop calon pengajar latsar (pelatihan dasar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di ruang pertemuan Diklat BKD Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri dari ASN dari lingkungan Pemkab Probolinggo dan sebagian dari Pemkot Probolinggo.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim, Senin 26/8 mengatakan Latsar CPNS yang diselenggarakan di kabupaten/kota tahun 2019 ini merupakan rentetan dari pengadaan CPNS serentak tahun 2018 yang menimbulkan persoalan tentang bagaimana menyelenggarakan Latsar CPNS yang dapat mengakomodir ribuan CPNS di wilayah Jawa Timur.

“Persoalan lain adalah terbatasnya tempat penyelenggaraan dan tenaga widyaiswara dan atas dasar itulah, penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota yang siap dengan sarana dan prasarana penunjang kediklatan yang salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Halim menerangkan kegiatan mini workshop ini merupakan tindak lanjut dalam mempersiapkan calon pengajar dari internal Pemerintah Kabupaten Probolinggo

yang bertujuan untuk membekali calon pengajar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Pelatihan dasar CPNS mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi dasar CPNS di tingkat dasar. Kompetensi ini menjadi bekal bagi CPNS untuk menjalani karirnya sebagai pelayan publik.

Kompetensi dasar ini sangat erat kaitannya dengan kecerdasan dasar yang dimiliki oleh seseorang. Yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dua kecerdasan ini secara simultan membentuk kompetensi seseorang dalam bekerja dan dua macam kompetensi ini menjadi sasaran dalam pelaksanaan pelatihan dasar CPNS kali. Yakni kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis,” tegasnya.

Lebih lanjut Halim menambahkan agar dapat menyerap dua kompetensi ini maka calon pengajar harus mempunyai teknis khusus dalam memberikan materi mata diklat kepada peserta pelatihan dasar.

Yakni dengan mempelajari metode yang tepat yang dapat dipe-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Calon pengajar latsar CPNS 2019 kabupaten Probolinggo.

lajari dari kegiatan mini workshop kali ini. Selain hal-hal yang bersifat teknis dalam pembelajaran yang harus dikuasai oleh calon pengajar, pengalaman calon pengajar sebagai praktisi di birokrasi turut berpengaruh dalam memberikan contoh implementasi dari materi mata diklat yang diberikan.

“Saya mengharapkan kepada Bapak dan Ibu calon pengajar untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan mini workshop

ini karena apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada peserta pelatihan dasar ini berpengaruh terhadap kualitas kompetensi peserta pelatihan dasar ke depannya,” tandasnya.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur Didiek Dwiyanto mengatakan sejalan dengan Undang-undang Nomor Nomor 5

Tahun 2014 Tentang ASN dan diperkuat oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Latsar CPNS. Yakni, penyempurnaan pengembangan kompetensi PNS meliputi kemampuan memahami kebijakan penyelenggaraan Latsar CPNS serta kemampuan memahami konsep pembekalan habituasi dan aktualisasi.

“Selain itu, kemampuan memahami proses coaching dan mentoring dalam latsar CPNS, kemampuan

memahami pola pendampingan yang dilakukan selama kegiatan Latsar CPNS, kemampuan membuat strategi pembelajaran untuk agenda pembelajaran yang telah dipilih serta kemampuan membuat desain pembelajaran untuk agenda yang telah dipilih,” ujarnya.

Menurut Didiek, dengan penyesuaian kebutuhan terhadap penyelenggaraan Diklat Latsar CPNS, maka mini workshop calon pengajar Latsar CPNS tahun 2019 bertujuan menyiapkan calon pengajar CPNS dengan harapan peserta mini workshop Latsar memahami kebijakan dalam penyelenggaraan Latsar CPNS. “Disamping juga dapat membuat serta menggunakan strategi dan desain pembelajaran dalam Latsar CPNS serta mampu dalam memberikan materi dengan kurikulum yang diterapkan,” jelasnya.

Didiek menerangkan, mengingat jumlah penerimaan CPNS Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebanyak 13.208 orang dan terbanyak sepanjang lima tahun terakhir yang sebelumnya ada moratorium penerimaan CPNS, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Maka BPSDM Provinsi Jawa Timur berharap dapat berkolaborasi dengan alumni mini workshop yang diselenggarakan oleh kabupaten/ kota untuk latsar CPNS dan harus selesai pada tahun 2019. [wap]

KILAS BIROKRASI

wahyu asmoro/bhirawa

Pelantikan 45 anggota DPRD Trenggalek periode 2019-2024, Senin (26/8).

Bupati M Nur Arifin Berharap Kelengkapan Dewan Terbentuk Pemkab Trenggalek, Bhirawa Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin berharap 45 anggota DPRD Trenggalek periode 2019-2024 yang baru dilantik segera membentuk alat kelengkapan dewan, seperti fraksi-fraksi, badan anggaran, badan legislatif, komisi, berikut unsur pimpinan DPRD definitif.

“Kami berharap dewan yang baru bisa bekerja efektif dan secepat mungkin agar pembahasan APBD 2020 bisa segera dilanjutkan,” kata Bupati Nur Arifin atau biasa disapa Mas Ipin ini saat menyampaikan pidato sambutan di sidang paripurna pelantikan 45 anggota DPRD Trenggalek periode 2019-2024 di Trenggalek, Senin (26/8).

Ia mengatakan, saat ini Kabupaten Trenggalek butuh percepatan untuk memastikan roda pembangunan berjalan efektif, dan pekerjaan fisik bisa dilelang pada awal 2020.

“Harapannya segera bisa bekerja, semoga pimpinan sementara dewan tugasnya tidak lama-lama. Artinya tidak terjadi banyak ‘deadlock’ ketika pembentukan pimpinan, komisi, fraksi atau alat kelengkapan DPRD,” katanya.

Menurut Ipin, kalau proses pembentukan alat kelengkapan dewan tak kunjung dilakukan, dikhawatirkan proses legislasi juga lambat. Padahal saat ini Trenggalek tengah giat melanjutkan pembahasan APBD induk tahun 2020.

“Ini yang paling penting, karena kita sudah berkomitmen bahwa bulan Januari atau Februari sudah proses lelang, sehingga perencanaannya harus bisa dimatangkan sekarang,” ujarnya.

Ipin berharap, setelah struktur kelengkapan yang ada di dewan ini bisa terbentuk lebih cepat, roda pembangunan dan proses layanan publik bisa kerja lebih efektif dan efisien.

“Kami ucapkan selamat kepada anggota dewan yang dilantik hari ini, dan terima kasih kepada anggota yang kebetulan tidak terpilih kembali. Semua pengabdiannya kami ucapkan terimakasih,” katanya. [wek]

Ketua KONI kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo, memimpin aksi demo kepada Wali kota dan DPRD karena tidak dialokasikannya anggaran dalam APBD.

karyadi/bhirawa

KONI Jatim Turun Tangan Atasi Konflik

Atlet dan Pelatih Protes Tak Dialokasikannya Anggaran KONI Pemkot Mojokerto, Bhirawa Konflik akibat tidak dimasukannya anggaran KONI Kota Mojokerto dalam APBD dan PAPBD 2019 hingga berbuntut demo atlet dan pelatih di depan Pemkot Mojokerto lalu, memantik reaksi KONI Jatim.

Sebagai struktur organisasi lebih atas, KONI Jatim ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang sudah terjadi sejak awal tahun 2019 itu.

Ada tiga pimpinan KONI Jatim turut serta menemui pejabat pemkot yang diwakili Asisten I, Subambihanto.

Tidak hanya menanyakan ikhwal gagalnya usulan Rp2,5 miliar di P-APBD, pejabat KONI juga memberikan tawaran opsi pencairan anggaran di tiga jalur alter-

natif. Mulai dari alokasi pos belanja tak terduga, ploting belanja langsung Disporabudpar, hingga penggalangan dana CSR (corporate social responsibility).

Tawaran tersebut untuk memastikan pembinaan olahraga dan atlet di Kota Onde-Onde berjalan tanpa hambatan. Kedatangan tiga pengurus KONI Jatim itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, M Nabil, dan ditemani ketua KONI

kota, Santoso Bekti Wibowo. Di ruang Asisten I Pemkot Mojokerto, mereka membahas persoalan yang disebut-sebut baru kali pertama terjadi di Jatim ini.

Di mana, sejak awal KONI terbentuk, pendanaan keolahragaan mutlak menjadi tanggung jawab pemda setempat, seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Mereka juga menyayangkan mentahnya dana hibah hingga berimbas pada tersendatnya pembinaan para atlet dan pengiriman kontingen Kota Mojokerto di berbagai event olahraga.

’’Ya, Jumat (22/8) sore memang ada pertemuan pengurus KONI Jatim dengan pemkot. Kita utarakan perihal yang terjadi sebenarnya sejak awal,’’ ungkap Wakil Ketua II KONI Kota Mojokerto, Tito Sugito.

Akan tetapi, pertemuan itu tak sekadar mencurahkan keprihatinan saja. Tetapi, juga memunculkan tawaran solusi yang diberikan kepada pemkot.

Sesuai kesepakatan KONI dengan pemkot pasca aksi unjuk rasa atlet, penggunaan pos dana tak terduga menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban anggaran. [kar]

Bentuk ASN Berwawasan Global dan Berorientasi Publik Pemprov, Bhirawa Di era digita, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) kini dituntut untuk memiliki banyak terobosan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Para abdi negara dituntut untuk kerja cepat, efektif, inovatif, akuntabel dan profesional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Provinsi Jawa Timur Angkatan XXV tahun 2019, di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Senin (26/8).

Ia berharap, hasil dari diklat ini bisa membentuk ASN berkualitas yang berwawasan global, berintegritas, berorientasi pada publik, profesional, dan memiliki jiwa melayani masyarakat. Dengan begitu dapat mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi, efektif, ino-

vatif, akuntabel, dan berkelas dunia.

Lebih Heru Tjahjono menjelaskan, peluang pengembangan pemerintahan yang perlu menjadi perhatian, pertama, digitalisasi yang menuntut pelayanan berbasis digital untuk dapat meningkatkan tuntutan efisiensi dan efektivitas. Hal ini menyusul

yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah pelayanan yang cepat dan tuntas.

Kedua, koneksi tak terbatas, baik antar daerah maupun antar negara. Ini akan menciptakan banyak peluang kerjasama di bidang apapun, namun tetap harus waspadai pula dampak negatifnya. [wwn]

Wabup dan Forkopimda Gresik Deklarasi NKRI Cinta Papua Wakil Bupati (Wabup) Gresik Mohammad Qosim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan anggota Forkopimda Kabupaten Gresik mengajak masyarakat untuk membacakan deklarasi Cinta NKRI. Acara deklarasi diprakarsai Polres Gresik ini dilaksanakan di Halaman Icon Mall Gresik, Senin (26/8).

Ada 4 butir deklareasi yang dipandu muda-mudi berpakaian khas daerah ini. Yaitu, Kami masyarakat Kabupaten Gresik bersama Forkopimda sepakat untuk, menjamin keamanan seluruh pelajar, pekerja dari daerah Papua. Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu, menjaga dan mengawal Bhineka Tunggal

Ika dalam bingkai NKRI. Memperkokoh empat pilar bangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945 Menuju Indonesia Maju.

Selain membacakan deklarasi, Wabup Qosim serta, Kapolres Gresik, Dandim 0817 Gresik Letkol Infanteri Budi Handoko, Ketua MUI KH. Mansyur Shodiq, Anggota DPRD Gresik Asluchul Alif yang berdiri dipanggung kehormatan me-

mekikkan We Love Papua, Kita Semua bersaudara.

Saat memberikan sambutan, Wabup Qosim meminta kepada seluruh masyarakat untuk mempererat persatuan diantara kita.”Mari kita junjung Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Kami sangat saya seluruh masyarakat Indonesia dari manapun berasal, kami sangat sayang dan cinta terhadap rakyat Papua, Papua harus kembali aman, damai bersamasama karena kita Bangsa Indonesia. Semua satu dan punya hak yang sama tidak adalagi diskriminasi,” ujar Wabup.

Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro yang ada di samping Wabup juga me-

minta kepada semuanya untuk saling mencintai.

“Kami semua yang ada di Forkopimda siap menjamin keamanan seluruh masyarakat dari daerah Papua yang ada di Gresik” ungkap Kapolres sambil mengepalkan tangannya.

Selain membacakan deklarasi dan semuanya menandatangani deklarasi tersebut, seluruh peserta diajak bersama-sama menyanyikan beberapa lagu wajib. Bahkan beberapa kelompok yang berpakaian ala masyarakat Papua mengajak semua hadirin untuk menyanyikan lagu daerah Papua Sajojo sambil melaksanakan tarian massal. [eri]

Wabup Qosim bersama Forkopimda deklarasi NKRI cinta Papua.

kerin ikanto/bhirawa

LEGISLATIF

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

Halaman 3

PKS Kota Surabaya Jaring Bacawali Pakai E - voting Sehari setelah pelantikan anggota DPRD Kota Surabaya, sebagai partai modern, DPD PKS Kota Surabaya mengadakan Pemilu Internal untuk memilih Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) dan Bakal Calon Wakil Walikota (Bacawawali) Surabaya untuk Pemilukada tahun depan.

Pemilu Internal dilaksanakan di Kantor DPD PKS Kota Surabaya, Jalan Tales V no. 3. Pemilu ini diikuti oleh para pengurus dan kader PKS. “Dalam Pemilu Internal ini, yang mempunyai hak memilih adalah 31 Ketua DPC dan para Kader Inti dari DPD PKS,” ujar Sekretaris Umum DPD PKS Surabaya, Cahyo Siswo Utomo.

“Pemilu Internal kali ini berbeda dengan pemilu internal sebelumnya, perbedaannya adalah kali ini para pemilih memilih dengan mekanisme e voting, yakni dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan,” imbuh Cahyo.

Menurut pria yang sering disapa Mas Cahyo ini calon yang berhak dipilih meliputi

Ir. Sigit Sosiantomo, anggota DPR RI; Ahmad Jabir ST MT, Ketua MPW PKS Jawa Timur; Arif Hari Setiawan ST, MT, Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur; Fatkur Rohman, ST, MT, anggota DPRD Kota Surabaya tiga periode sekaligus Sekretaris MPW PKS Jawa Timur; Akhmad Suyanto, ST, MT, Ketua Umum DPD PKS Kota Surabaya sekaligus anggota DPRD empat periode; Reni Astuti, SSi, Anggota DPRD tiga periode; Achmad Zakaria, anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014 - 2019 sekaligus Ketua Bidang Kepe-

mudaan DPW PKS Jawa Timur; Ibnu Shobir, S Pd, anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah DPW PKS Jatim, serta 5 kader terbaik PKS lainnya. ‘’Hasil pemilihan umum internal ini akan dirapatkan dengan TPPD (Tim Pemenangan Pemilukada Daerah).

Untuk mekanismenya nanti setelah selesai hasilnya akan dirapatkan oleh internal TPPD kemudian dilaporkan ke DPW dan DPP untuk mendapatkan persetujuan,” tutur Cahyo. [dre]

andre/bhirawa

Sekretaris MPW PKS Jawa Timur, Akhmad Suyanto ketika memberikan suaranya dalam penjaringan Bacawali kota Surabaya.

Fraksi Nasdem/Demokrat Terancam Pecah

DPRD Sidoarjo, Bhirawa Sebagai partai papan bawah yang memiliki 2 kursi, Demokrat dan Nasdem mengalami persoalan serius untuk membentuk fraksi gabungan di DPRD Sidoarjo.

alimun hakim/bhirawa

Ketua DPRD Lamongan saat berdialog dengan para aktivis PC PMII Lamongan.

Hari Pertama Kerja, Berdialog dengan Aktivis PMII DPRD Lamongan, Bhirawa Hari pertama kerja, Gedung DPRD Lamongan didatangi puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan. Kedatangan para aktivis tersebut guna berdialog dengan wakil rakyatnya yang baru di depan Gedung DPRD Lamongan, Senin (26/8).

Dalam dialognya, PMII Lamongan berharap DPRD Lamongan periode 20192024 yang baru dilantik untuk merefleksi kembali beberapa persoalan yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Achmad Nasir Falahudin salah satu anggota PMII menyebut ada lima poin permasalahan yang perlu diselesaikan

bersama. Diantaranya bencana banjir yang rutin terjadi di Kabupaten Lamongan, bencana kekeringan, masing tingginya angka engangguran, belum meratanya fasilitas pendidikan serta eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).

“Persoalan tersebut menjadi gambaran kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” kata Nasir.

Nasir mencontohkan, di wilayah utara Kabupaten Lamongan masih banyak fasilitas pendidikan yang jauh dari kata layak.

“Yang paling parah itu di SD, ada beberapa SD di wilayah utara itu yang masih

kurang fasilitasnya, bahkan tembok sampai genting masih ada yang reot. Salah satunya di wilayah Paciran,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Nasir, PMII Lamongan menuntut anggota DPRD Lamongan yang baru untuk lebih serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Maka dalam kesempatan kali ini PC PMII Lamongan mengajak DPRD Lamongan periode 2019-2024 (yang baru dilantik) untuk lebih serius dalam menjalankan tugas dan berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan sebagaimana tersebut di atas. ‘’Adapun tuntutan PC PMII Lamongan kepada DPRD Lamongan sebagai wakil

rakyat adalah rumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang sifatnya kebijakan distributif, ekstraktif, maupun regulatif. Selesaikan persoalan banjir, kekeringan, persoalan pengangguran serta mengambil peran kontrol pengelolaan sumberdaya alam. Pastikan kepada masyarakat bahwa tidak ada lagi eksploitasi sumberdaya alam di Lamongan yang mengatasnamakan pengelolaan,” kata Nasir.

Menanggapi apa yang di dsampaikan aktuvis PMII, Ketua DPRD Lamongan sementara, Abdul Ghofur berjanji akan memperjuangkan bersama anggota DPRD Lamongan yang lain. [aha]

Ketua DPD Nasdem Sidoarjo, Dawud Sutrisno, tidak merestui penggabungan fraksi 2 parpol ini. Dia mengirimkan surat dari Nasdem tertanggal 10 agustus kepada Sekwan DPRD, bahwa Nasdem memilih bergabung dengan fraksi Gerindra. Meskipun kader Nasdem diiming-iming diberi jabatan ketua fraksi namun rayuan tidak membuat Dawud Goyah.

Keputusan partai Nasdem sudah final, diteken bersama sekretaris DPD Nasdem, Achmad Rodi. Surat ini memiliki legitimasi kuat dan harus dijalankan DPRD. Di pihak lain, ternyata DPD Nasdem mengirimkan surat lain yang diteken wakil ketua I Nasdem dan Sekretaris yang mengukuhkan Nasdem bergabung Demokrat untuk menjadi fraksi gabungan.

Dawud merasa heran dengan sekretaris, Achmad Rodi, yang meneken 2 surat berstempel basah namun dengan materi berbeda.

“Yang pasti, legitimasi surat yang diteken ketua dan sekretaris partai yang berkekuatan hukum,” terangnya.

Sementara itu anggota Nasdem/Demokrat masih berada di satu ruang fraksi, bahkan mendapat dukungan moral dengan kedatangan wakil ketua I dan sekretaris, Senin (26/ 8) siang. Keduanya memberi motivasi fraksi gabungan 2 partai akan berjalan.

Mantan ketua DPC Demokrat Sidoarjo, Sarto, menegaskan Demokrat tetap sejalan dengan Nasdem di DPRD Sidoarjo. Hal sama disampaikan Agil Efendi, anggota dewan dari Demokrat, yang memperkuat pernyataan Sarto, bahwa kedua partai sudah sepakat membentuk fraksi. “Dalam 2 atau 3 hari ini sudah ada keputusan, sabar dulu,” jelasnya.

Ketua DPC Gerindra Sidoarjo, M Rivai, menyambut bergabungnya 2 anggota Nasdem dengan Gerindra. Bukan hanya Nasdem, 1 anggota PPP, Umi Kadah, juga bergabung dengan Gerindra. Dengan tambahan 3 anggota maka jumlah anggota fraksi Gerindra/ Nasdem/PPP menjadi 10 orang. Dan akan menjadi fraksi terbesar setelah FKB. [hds]

Anggota DPRD Kota Pasuruan Terpilih Siap Diambil Sumpah dan Janji Komisi C Optimistis Spin Off Bank Jatim Dilakukan Tahun 2022 Pasuruan, Bhirawa Calon anggota DPRD Kota Pasuruan terpilih periode 2019-2024 dijadwalkan segera dilantik di gedung DPRD Kota Pasuruan. Total ada 30 anggota yang akan diambil sumpahnya di ruang sidang DPRD Kota Pasuruan pada, Jumat (30/8) besok.

Sekretaris DPRD Kota Pasuruan, Raden Murahanto menyampaikan DPRD Kota Pasuruan sudah menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Pelantikan anggota DPRD Kota Pasuruan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“SK Pemberhentian dan Pelantikan Anggota DPRD Kota Pasuruan sudah turun. Sehingga, kami siap melaksanakan pemberhentian dan pelantikan anggota DPRD Kota Pasuruan 2019-2024 pada 30 Agustus 2019,” tandas Raden Murahanto, Senin (26/8).

Menurutnya, pelantikan anggota DPRD yang baru itu juga menandai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode sebelumnya.

Puluhan anggota dewan terpilih itu nantinya akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Pasuruan.

“Kami akan mengundang seluruh anggota dewan lama dan anggota dewan terpilih yang akan dilantik. Sebelum pelantikan, nanti ada rapat paripurna dulu. Prosesnya nanti pertama, pemberhentian jabatan lama, dilanjutkan pelantikan anggota DPRD yang baru,” tandas Raden Murahanto.

SUARA LEGISLATOR

Anggota dewan terpilih dari PAN, Hamka Mudjiadi ketika usai pelantikan anggota DPRD Surabaya Periode 2019 – 2024.

andre/bhirawa

hilmi husain/bhirawa

Gedung DPRD Kota Pasuruan, Senin (26/8). Sebanyak 30 anggota DPRD Kota Pasuruan terpilih siap diambil sumpah dan janji pada 30 Agustus 2019.

Ia menjelaskan sesuai rencana, selepas pengambilan sumpah dan janji, kemudian diumumkan pemimpin sementara. Pemimpin sementara itu nantinya akan bertugas mengusulkan pimpinan definitif, pembentukan fraksi, fasilitasi, pembentukan tata tertib, dan memimpin rapat-rapat.

“Di momen sakral ini, akan disaksikan oleh 400 orang tamu undangan. Diantaranya adalah Wakil Wali Kota Pasuruan, jajaran Forkopimda, partai politik hingga lainnya,” urai Raden Murahanto. [hil]

DPRD Jatim, Bhirawa Pembatalan spin off Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jatim menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Jatim Syariah yang sebenarnya harus terjadi tahun ini dan di undur sampai batas waktu 2023 oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mendapat persetujuan Komisi C DPRD Jatim.

“Kita bisa memahami alasan yang diberikan Gubernur terkaiat penundaan spin off UUS ke BUS,” ujar Ketua Komisi C DPRD Jatim Anik Maslachah setelah menggelar pertemuan dengan Direksi Bank Jatim dan Biro Perekonomian Pemprov Jatim di ruang rapat Komisi C DPRD Jatim, Senin (26/8) kemarin.

Menurut Anik, meski bisa memahami pihaknya meminta agar spin off tersebut bisa direalisasikan pada tahun 2021. “Tidak usah menunggu tahun 2023. Dari kajian kita tahun 2021 kita nilai pas bila Spin Off dilakukan dan keberadaan BUS bisa benar benar diwujudkan,” katanya.

Menurut Anik, ada dua hal yang membuat Komisi C optimistis Spin Off bisa dilakukan pada tahun 2022 mendatang. Pertama per Agustus 2019 ratio keuangan Unit Usaha Syariah Bank Jatim ada laba sebesar 6,4 miliar.

Dan ini sudah ada kenaikan dimana sebelum sebelumnya Unit Syariah selalu dalam kondisi minus. Kedua lanjutnya, NPL Unit Usaha Syariah Bank Jatim juga semakin turun dari tahun ketahun.

“Dengan kondisi semacam itu maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan Spin Off pada tahun 2021. Kondisi itu menunjukkan bahwa kondisinya sehat.

Maka ini kenapa kita harus menunggu 2023 kalau 2021 sudah siap,” jelasnya.

Sementara itu terkait posisi uang 200 miliar yang sudah disiapkan di APBD 2019, wanita yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD Jatim 2019-2024 mengatakan untuk dana tersebut, Komisi C meminta agar dana tersebut tidak di masukkan dalam silpa anggaran sebagaimana keinginan Gubernur.

Komisi C berharap dana 200 miliar tersebut bisa digunakan untuk program loan agreement kepada bank Jatim untuk Unit Usaha Syariah dalam memberikan kridit lunak kepada UMKM dan petani.[geh]

Jadi Anggota Dewan yang Siap Kerja untuk Masyarakat Setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024, anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) akan siap memegang teguh amanah rakyat Surabaya. Banyak harapan dari masyarakat Kota Pahlawan ini untuk Surabaya lebih baik.

“Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan lancar. Semoga kami bisa amanah mengemban kepercayaan masyarakat, khususnya di dapil 1 Surabaya,” ujar anggota dewan terpilih dari PAN, Hamka Mudjiadi.

Pria berambut ikal ini mengatakan bahwa untuk dunia politik dirinya sudah cukup lama aktif.

Namun, terkait tugas kedewanan, Hamka mengaku masih butuh belajar dan penyesuaian.

“Masih harus banyak bela-

jar, Mas. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saya tetap amanah dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada,” ungkap Hamka.

Ditanya apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat bersama konstituennya, Dia menegaskan melaksanakan amanah dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Mewujudkan cita-cita masyarakat kota Surabaya yang guyub, sejahtera dan menjunjung ting-

gi toleransi secara menyeluruh.

Pertama, kata Hamka, bagaimana saya mewujudkan keinginan bersama masyarakat selama masa kampanye kemarin. Kedua ia yakin secara utuh segenap anggota dewan periode 2019 2024 ini ingin mewujudkan Surabaya sebagai kota yang aman, nyaman dan sekahtera.

“Semoga dengan dukungan dan doa kita bersama dapat mewujudkannya,” ungkapnya. [dre]

OPINI

Halaman 4

Tajuk

Papua (Makin) Basodara SIMPATI, dan pembelaan situasi terhadap Papua (dan Papua Barat) makin deras mengalir. Pendinginan situasi dinyatakan tokoh-tokoh lintas suku dan agama-agama, sebagai pencerahan ke-Indonesia-an. Atasnama negara, personel aparat keamanan ditambahkan ke Papua. Bukan untuk “meng-gebuk,” melainkan menjamin rasa aman masyarakat. Tetapi pelaku kriminal, dan penyebar berita hoax rasisme, akan dihukum.

Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua, juga telah berperan aktif menjembatani kecamuk sosial saat ini. FKUB yang dipimpin Pendeta Lipiyus Biniluk, merangkum tokoh lintas agama. Termasuk KH Payage, putra daerah asli Papua (asal Silimo Yakohimo), alumni pesantren Sukorejo, Situbondo, (Jawa Timur). FKUB “menyerahkan” pembinaan masyarakat Papua (dan Papua Barat) di perantauan kepada pemerintah.

Secara khusus pembinaan ke-Indonesia-an diserahkan kepada NU (Nahdlatul Ulama), dan Pemuda Ansor. Juga pembinaan oleh pemerintah daerah di tanah rantau. Terutama di daerah tujuan pendidikan, Bandung, Yogya, Malang, mahasiswa asal Papua sering menjadi incaran provokasi. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan “inklusifitas” pemuda Papua.

Seyogianya Pemerintah Daerah (propinsi, serta kabupaten, kota se-Papua dan Papua Barat) juga me-wanti wanti warganya yang merantau. Terutama menghindari provokasi rasisme. Walau sesungguhnya, masyarakat Papua di perantauan biasa dikenal pandai membawa diri, santun, dan lucu. Hanya sebagian kecil pemuda terpicu provokasi, turut demo mendukung gerakan separatis di daerah rantau! Penyusupan paham separatis menyebabkan pen-jauh-an pemuda Papua dari pergaulan kebangsaan.

Banyak pemuda Papua belajar di berbagai pesantren di Jawa Timur. Termasuk yang non-muslim, turut dalam misi pembelajaran (perbandingan) agama-agama. Sehari-hari mengenakan sarung dan kopyah, tetapi tidak turut shalat.

Pemandangan yang biasa di pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Namun ada pula pemuda Papua muslim, dengan seksama menjadi santri. Sampai sukses menjadi ulama, dan aktif dalam gerakan dakwah di tanah Jawa, tanpa radikalisme.

Simpati, dan pembelaan terhadap masyarakat Papua, sesungguhnya makin gencar dilakukan. Bahkan presiden Abdurrahman Wahid, diakui sangat berjasa mengembalikan kebanggaan masyarakat melalui nama daerah “Papua.” Nama daerah ini selama lebih 40 tahun seolah-olah tenggelam, nyaris “diharamkan.” Presiden Gus Dur bahkan menggagas terbitnya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomis Khusus Papua.

UU Otonomi Khusus Papua, diterbitkan berdasar kesadaran murni presiden Gus Dur. Bukan desakan (ancaman) pihak yang bersengketa. Berbeda dengan ke-otonomi-an Aceh yang disepakati berdasar UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasar catatan sejarah kenegaraan, UU Pemerintahan Aceh tahun 2006, merupakan lanjutan dari nota kesepahaman antara pemerintah dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

Dengan status otonomi, Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran kultural dan kemegahan jati diri masyarakatnya. Juga dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua. MRP memiliki kewenangan khusus, dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, berlandaskan adat budaya.

UU Otonomi Khusus Papua (beserta propinsi pemekaran), pernah direvisi, menjadi UU Nomor 35 tahun 2008. Serta konsekuensi otonomi khusus yang berupa anggaran, telah digelontorkan. Selama 15 tahun, jumlahnya mencapai puluhan trilyun rupiah. Namun hingga tahun 2017, indeks pembangunan manusia (IPM) masih rendah.

Hanya di kota Jayapura, IPM tergolong tinggi (lebih dari 70).

Sejak tahun 2019, IPM masyarakat Papua diperkirakan telah sejajar dengan 20 propinsi lain, yang tergolong tumbuh sedang (dengan angka indeks di atas 61). Makin layak disebut “basodara” Indonesia. Pemerintah (dan Pemda se-Papua) wajib menjamin peningkatan kesetaraan pembangunan kawasan. Terutama melalui pendidikan, dan bagi hasil kekayaan sumber daya alam secara berkeadilan. [*]

Selasa Wage, 27 AGUSTUS 2019

Hoax Perusak Sendi Kebhinekaan Distribusi hoax semakin masif beredar di masyarakat karena tak sedikit pengguna media sosial yang turut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang tak jelas kebenarannya itu. Untuk itu pemeOleh : rintah melalui Kominfo Sugeng Winarno memblokir internet sejak Sejatinya segala kerusuhan pertama yang perbedaan itu berkah. pecah di Manukwari, Namun bila perbePapua Barat, pada Minggu 18 daan tak dikelola dengan baik, maka Agusus 2019 lalu. Kerusuhan yang perbedaan itu bisa menjadi sumber terjadi diduga dipicu oleh protes petaka. Konsep Bhinneka Tungterhadap diskriminasi dan aksi gal Ika sebenarnya konsep yang rasisme terhadap mahasiswa asal berusaha menjaga segala perbedaan Papua di Surabaya dan Malang. itu agar mampu menjadi kekuatan yang menyatukan. Orang boleh Ujian Persatuan Bangsa berbeda suku, agama, ras, bahasa, Apa yang telah dilakukan oleh warna kulit, rambut, dan sejumlah Kominfo dengan memblokir interpembeda yang lain, namun perbenet pada layanan selular di Papua daan itu tak boleh menjadi pemicu dan Papua Barat memunculkan perpecahan. Segala perbedaan itu pro kontra. Cara yang dilakukan seharusnya menjadi perekat untuk pemerintah ini seperti yang perdijaga kebersamaannya. nah dilakukan saat jelang sidang Perbedaan memang bisa menjadi MK tentang gugatan hasil Pilpres sesuatu yang sangat sensitif. Cara silam. Sejumlah kalangan menilai mengusik beragam perbedaan agar cara pemblokiran bukanlah satutersulut konflik memang telah sering satunya cara yang tepat. Dengan terjadi. Dalam kasus kerusuhan di memblokir internet memang bisa Papua misalnya. Hoax yang muncul jadi peredaran hoax bisa di tekan, mampu memicu retaknya sendi-sennamun beragam manfaat baik indi kebersamaan sebagai bangsa yang ternet yang digunakan warga jadi menjunjung persatuan dan kesatuan. ikut terganggu.

Spirit berbeda-beda tapi tetap satu Dari peristiwa pemblokiran ini jadi goyah karena telah dihembustelah memunculkan protes dari kan hoax bahwa dalam perbedaan itu beberapa pihak. South East Asia ada ketidakadilan, ada kesenjangan, Freedom of Expression Network ada penindasan, dan sejumlah argu(SAFEnet) bersama 17 organisasi men negatif yang lain. telah menggelar aksi demonstrasi Berdasarkan evaluasi yang dimeminta Kementerian Kominfo lakukan oleh Kominfo dengan membuka akses internet di Papua aparat penegak hukum dan instansi dan Papua Barat. Sejumlah aktivis terkait bahwa beberapa hari saat menuntut pemerintah mencabut rusuh Papua terjadi penyebaran pembatasan jaringan internet sebab kabar bohong, provokatif dan pemblokiran dan pembatasan akses rasis masih cukup tinggi. Saat itu, informasi dapat melanggar hak menurut data Kominfo, setidaknya digital. Hak semua warga negara ada 33 item dengan total 849 URL untuk dapat mengakses informasi. informasi hoax dan provokatif Pemblokiran yang dilakukan peterkait isu Papua yang telah diidenmerintah ini memang simalakama. tifikasi, divalidasi, dan diverifikasi Ada nilai plus dan minusnya. oleh Kominfo. Dari sejumlah item Namun hendaknya ke depan tak dan URL tersebut disebarkan ke lagi ditempuh cara-cara represif ratusan ribu pemilik akun media pemerintah dengan melakukan sosial Facebook, Instagram, Twitpemblokiran. Hal ini justru dater, dan YouTube. pat memperkeruh suasana karena

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran akses internet pada layanan selular di Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kerusuhan di sejumlah tempat di kedua wilayah itu. Berita bohong (hoax) yang sengaja diciptakan oleh sejumlah orang yang tak bertanggungjawab telah merusah sendi kebhinekaan bangsa. Rasa menjunjung persatuan dengan menghargai segala perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan telah terkoyak oleh munculnya hoax.

S

ebuah kebohongan terbukti dapat memicu pertikaian.

Hingga melalui peredaran kebohongan telah digunakan oleh sejumlah orang untuk memperburuk keadaan. Sengaja diciptakan sebuah kebohongan untuk memanas-manasi suasana.

Lewat kebohongan pula terbukti sangat efektif untuk tujuan pecah belah persatuan bangsa. Tak jarang masyarakat tersulut emosinya karena hoax. Hoax telah berhasil mengelabui banyak orang seakanakan hoax tersebut adalah sebuah kebenaran yang patut dipercaya.

Dalam banyak kasus, tak jarang masyarakat yang tak mampu memilih dan memilah mana informasi atau berita itu yang hoax dan yang asli. Keduanya tak jarang terbaur.

Masyarakat dibingungkan oleh hadirnya beragam informasi dan berita yang sama-sama mengklaim sebagai yang benar. Tampilan informasi yang disertai foto dan video sering sangat meyakinkan sebagai sebuah fakta kebenaran walau kenyataanya itu foto atau video editan. Orang sulit memilah mana teks foto atau video yang benar dan yang abal-abal.

Hoax Pertajam Perbedaan Hoax muncul tak jarang justru memperuncing perbedaan. Seperti kita ketahui bahwa Negara Republik Indonesia ini sangat heterogen.

Menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, ada sejumlah 17.504 pulau di Indonesia.

Sementara menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah Bahasa Daerah di Indonesia mencapai 652 bahasa. Dari dua aspek ini saja, bisa menjadi unsur pembeda antara pulau yang satu dengan yang lain, termasuk antara Bahasa Daerah yang satu dengan yang lain.

banyak masyarakat yang kerjanya menggantungkan diri dari internet jadi terganggu. Pemerintah mestinya mencari cara-cara lain yang tidak instan. Upaya mencerdaskan masyarakat terhadap bahaya produksi dan distribusi hoax harus dilakukan segera.

Sendi Bhinneka Tunggal Ika seharusnya bisa lebih diperkuat dengan adanya internet. Kehadiran internet bisa tak jadi perusak persatuan bangsa asalkan narasinarasi yang membangun semangat persatuan terus digelorakan. Perlu perlawanan terhadap produksi dan distribusi hoax yang dapat merusak sendi kebhinekaan. Kesadaran masyarakat agar tetap waspada terhadap bahaya laten hoax juga menjadi hal yang penting dilakukan.

Perlawanan terhadap hoax yang dapat mencipta disintegrasi bangsa harus menjadi musuh bersama.

Semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita memang sedang diuji. Soal dalam ujian itu adalah masifnya hoax yang menyerang masyarakat. Agar lulus ujian ini maka perlawanan terhadap hoax harus dilakukan oleh semua pihak.

Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan menjadi hal yang utama.

Apapun provokasi yang telah dilontarkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab lewat beragam hoax yang diciptakan harus dilawan. Masyarakat perlu tetap meningkatkan kewaspadaannya agar tak mudah terprovokasi hoax.

Hoax adalah musuh yang nyata dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai musuh yang sangat membahayakan, maka tak ada cara lain agar musuh bersama itu segera sirna. Untuk itu jangan mudah percaya dengan hoax. Bentengi diri, waspada dan tak mudah terbawa oleh bujuk rayu hoax yang memecah belah kebhinekaan kita sebagai bangsa. Hoax harus terus dilawan demi tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Mari bersatu padu melawan hoax yang dapat merusak sendi dan spirit Bhinneka Tungga Ika. Penulis Adalah Pegiat Literasi Media, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang

Peringatan 51 Tahun Yayasan Harapan Kita (YHK)

Peduli Kesehatan Masyarakat, Komitmen Lestarikan Budaya Bangsa Menjaga dan melayani kesehatan masyarakat akan selalu menjadi komitmen Yayasan Harapan Kita (YHK) sampai kapanpun. Bukan itu saja, yayasan yang didirikan oleh almarhumah Hj. Siti Hartinah Soeharto atau Ibu Tien Soeharto ini juga memiliki komitmen untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa.

Wahyu Kuncoro SN, Wartawan Bhirawa “Yayasan Harapan Kita bertekad kuat membela kesehatan rakyat.

Sejak awal berdiri, Yayasan Harapan Kita menegaskan bahwa bagi yang ekonominya tidak mampu, meskipun mengalami gangguan jantung, tetap harus diselamatkan dengan mekanisme cross subsidi,” kata Ketua Umum Yayasan Harapan Kita (YHK) Hj. Siti Hardiyanti Rukmana pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Yayasan Harapan Kita di Gedung Granadi Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut Tutut, dengan modal awal Rp100 ribu pada masa itu, yang disisihkan ibu Tien dan ibu Zaleha Ibnu Sutowo, dari kas rumah tangga, mereka menggerakkan Yayasan Harapan Kita.

“Kini setelah 51 tahun, kita bisa menyaksikan sendiri perkembangan yang terjadi atas dedikasi mereka,” kata Tutut yang kemudian disambut tepuk tangan meriah hadirin yang hadir. Lebih lanjut menurut Tutut, kebanggaan terhadap eksistensi YHK ini bukan hanya karena yayasan ini telah berhasil membangun sekian banyak rumah sakit, seperti, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan sebagainya, tetapi juga karena yayasan sukses membangun berbagai sarana kebudayaan, pendidikan seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Perpustakaan Nasional, hingga Taman Anggrek Indonesia Permai.

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK

Tutut selanjutnya juga bercerita soal tujuan istri Presiden RI ke-2 Soeharto itu membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

“Membangun TMII sebagai sarana bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan mencintai bangsanya melalui keanekaragaman seni dan budaya, adat istiadat, suku bangsa, agama, dan kekayaan bangsa Indonesia,” kata Tutut lagi.

Menurut Tutut, Tien Soeharto kala itu berpikir, bila masyarakat ingin berkeliling Indonesia untuk mengenal budaya tiap daerah, tak cukup dengan satu hari. Untuk itu, Tien berkeinginan membuat replika taman yang isinya seluruh keanekaragaman seni budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia.

“Walaupun kecil dan sedikit, tetapi sudah bisa membayangkan ‘Oh ini Indonesia,’ seluas apa Indonesia itu. Jadi betapa pentingnya TMII ini bagi bangsa dan negara Indonesia,” terangnya. Tutut kemudian menyampaikan pesan Tien Soeharto agar tiket di TMII tidak mahal. Hal itu bertujuan supaya TMII tetap menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata.

“Jangan sampai mahal supaya masyarakat juga mempunyai tempat tujuan untuk wisata, karena wisata yang lain itu kalau tidak salah mahal ya, nah itu belum tentu semua rakyat bisa ke sana,” tambahnya. Tutut mengatakan seluruh pembangunan

Ketua Umum Yayasan Harapan Kita (YHK) Hj. Siti Hardiyanti Rukmana Hj Siti Hardiyanti Rukmana saat memberikan keterangan pers di sela-sela perayaan HUT ke-51 Yayasan Harapan Kita di Gedung Granadi Jakarta, Jumat (23/8).

sarana karya YHK masih bermanfaat hingga kini.

“Saya sangat terpanggil meneruskan cita-cita ibu dan bapak membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan kita,” tegas Mbak Tutut lagi. Mantan menteri di era Pemerintahan Orde Baru ini mengisahkan, Ibu Tien Soeharto sering mengingatkan anak-anaknya untuk terus berbuat baik bagi masyarakat dan tidak boleh mengharapkan balasan atau imbalan dari mereka, selain amal ibadah dari Tuhan.

“Ibu menyampaikan kalau kamu mau buat sesuatu jangan melihat nilai besarnya, tapi niat kamu pertama kemudian buatlah yang akan kau lakukan itu. Sekecil apapun karena itu bermanfaat untuk negara dan menjadi salah satu bagian dari pembangunan bangsa,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Yayasan Harapan Kita Mohammad Sulaeman menambahkan pendirian YHK didirikan ibu Tien

dengan tujuan luhur meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam arti seluas-luasnya.

“Ibu Tien mengelola Yayasan Harapan Kita bersama para wanita enerjik pada zamannya yaitu Ibu Siti Zaleha Ibnu Sutowo, Ibu Sri Dewanti Muhono, Ibu Kartini Widya Latief, Ibu Siti Maemunah Alamsjah, Ibu Wastuti Ali Murtopo dan Ibu Soetamtitah Soedjono Humardani,” ujarnya.

“Pak Harto, dengan keyakinan akan kemampuan sang istri, selalu mendukung setiap ide besar Ibu Tien, berikut pelaksanaannya,” tutup Sulaeman.

Dikonfirmasi terpisah, pakar sejarah Universitas Negeri Surabaya Prof Dr Aminudin Kasdi, MSi mengisahkan bahwa untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada masa itu bukanlah hal yang mudah dilakukan.

“Ide mengenai TMII ditentang keras mahasiswa. Mereka mengklaim, tak ada gunanya membangun TMII. Bagi para mahasiswa, proyek TMII

hanya akan menggembosi anggaran untuk rakyat,” kata Aminudin Kasdi.

Namun gejolak itu mampu diredam oleh pemerintah dengan cara membentuk Panitia Khusus DPR yang berwenang membentuk public hearing untuk mendapat masukan dari berbagai lini. Upaya tersebut berhasil. Pada 7 Januari 1972, Bu Tien bertemu dengan mahasiswa guna menyampaikan gagasannya secara lengkap. Seluruh masukan dan komentar publik yang ia terima lantas dirangkum oleh panitia khusus menjadi memorandum berisi 13 kesimpulan.

“Aksi unjuk rasa berhenti setelah memorandum dikeluarkan. Proyek TMII berjalan lancar,” kata guru besar Unesa yang masih rajin menulis buku ini.

Menurut Aminudin Kasdi, Taman Mini Indonesia Indah bukan satu-satunya tempat yang membangkitkan memori tentang betapa pedulinya Ibu Tien terhadap karakter dan budaya bangsa. Mahakarya lainnya yang akan menjadi tonggak peradaban sebuah bangsa adalah hadirnya perpustakaan nasional.

Seperti Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun dan dipersembahkan untuk Indonesia, Ibu Tien juga menjadi penggagas pembangunan Perpustakaan Nasional, dengan harapan dapat membawa manfaat untuk bangsanya.

Menurut mantan Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Timur ini, kondisi perpustakaan saat itu masih jauh dari layak. Atas prakarsa almarhumah Ibu Tien Suharto, melalui Yayasan Harapan Kita yang dipimpinnya lanjut Aminudin, Perpustakaan Nasional memperoleh sumbangan tanah seluas 16,000 m² lebih berikut gedung baru berlantai sembilan dan sebuah bangunan yang

direnovasi. Lahan yang terletak di Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat, merupakan lokasi Koning Willem III School (Kawedri), yakni sekolah HBS pertama di Indonesia ketika zaman kolonial.

“Bangunan sekolah inilah yang kemudian setelah direnovasi menjadi gedung utama yang digunakan untuk kantor pimpinan dan sekretariat,” jelas Aminudin Kasdi.

Selanjutnya, Perpustakaan Nasional RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan.

Dari apa yang telah dikerjakan dan bisa disaksikan sampai saat ini jelas Aminudin Kasdi, sungguh terlihat bahwa YHK bukan saja memiliki kepedulian yang tinggi pada tingkat kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian spirit keindonesiaan.

“Hadirnya TMII sebenarnya ingin memberi pesan kepada anak cucu bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Oleh karena itu, rasa kebersamaan, toleransi harus menjadi karakter bangsa ini,” tegas Aminudin Kasdi lagi. Bukan itu saja, komitmen Yayasan Harapan Kita dalam menghadirkan Perpustakaan Nasional juga mengindikan kalau YHK sangat menyadari betapa pentingnya kehadiran perpustakaan dalam menopang peradaban bangsa.

“Keberadaan perpustakaan sebuah negera sesungguhnya mencerminkan bagaimana tingkat peradaban bangsa tersebut,” kata Aminudin Kasdi mengingatkan.[*]

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Wawan Triyanto KOORDINATOR LIPUTAN : Gatot Suryo Widodo REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Titis Tri Wahyanti, Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh.

Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

PELAYANAN PUBLIK

Halaman 5

Langgar Pelayanan, Pelindo III Didenda Rp 4,2 M Hasil Sidang KPPU Kantor Wilayah IV Dinilai Bersalah Surabaya, Bhirawa Hasil sidang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (KW) lV terbukti Pelindo III menerapkan kebijakan tak semestinya pada Pelabuhan L Say Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Pelindo lll dibebani membayar denda sebesar Rp 4,3 miliar..

achmad suprayogi/bhirawa

Bupati Saiful Ilah sedang membuka kunci pintu dan melihat kantor Desa Bungurasi Waru Sidoarjo.

Bupati Berharap Pelayanan Prima Terus Ditingkatkan

Sidoarjo, Bhirawa Usai pembangunan Kantor Desa Bungurasih Kecamatan Waru, Sidoarjo terlihat berdiri mentereng.

Dengan kondisi ini Bupati Sidoarjo berharap bentuk pelayanannya juga harus ditingkatkan. Kalau sudah bagus begini kantornya maka Program Pelayanan Primanya juga harus ditingkatkan lebih baik lagi, bukan saja di kantor desa ini, tetapi di seluruh layanan Sidoarjo.

Itulah harapan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, saat melakukan

peresmian Kantor Desa Bungurasih Kecamatan Waru Sidoarjo.

Sehingga gedung ini di beberapa lembaga, diantaranya Kantor BPD, LPMD, PKK, Poskesdes, BUMDes, Karang Taruna, Linmas, Babinsa serta Bhabinkamtibmas. Proses peresmiannya ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Saiful Ilah.

Bupati menjelaskan, dengan selesainya renovasi Kantor Desa Bungurasih ini bisa menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan prima

LINTAS PELAYANAN

Sering Padam, Layanan PLN Tulungagung Dikeluhkan Tulungagung, Bhirawa Layanan PLN ULP Tulungagung dikeluhkan warga. Masalahnya dalam beberapa hari terakhir aliran listrik di daerah Kota Marmer sering kali padam. Warga khawatir padamnya listrik itu akan terus terulang. Bahkan diantara mereka utamanya dari kalangan usahawan IKM padamnya listrik yang berulang akan berimbas pada usahanya. ‘’Kalau terus ada pemadaman ini sangat mengganggu pekerjaan. Saya tidak bisa menjahit,’’ ujar Anwar, salah seorang pengusaha konveksi berskala kecil, Senin (26/8).

Hal yang sama juga dikatakan beberapa pegusaha kecil lainnya. Termasuk pengusaha frozen food rumahan. Mereka khawatir produk makanan bekunya akan rusak akibat seringnya pemadaman listrik. Bahkan beberapa ibu rumah tangga mengeluhkan hal yang sama. ‘’Sekarang kan alat rumah tangga serba memakai listrik. Kalau listrik padam jadi susah. Tidak bisa menanak nasi atau mencuci dengan mesin cuci,’’ tutur Susi, warga Kelurahan Bago, Kota Tulungagung. [wed]

Wiwieko Dh/bhirawa

Sejumlah Travo rusak kini diletakkan di halaman Kantor PLN ULP Tulungagung dan rencananya akan segera dikirim ke PLN Area Kediri.

kepada masyarakat. ‘’Dengan telah selesainya renovasi Kantor Pemerintah Desa Bungurasih ini, harus dimaknai sebagai saranan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Sehingga Bupati berharap kantor baru ini mampu menciptakan semangat baru juga. Kinerja kepala desa beserta jajarannya diharapkan terus meningkat dalam melayani masyarakat. ‘’Saya berharap agar Kepala Desa Bungurasih beserta perangkatnya dapat terus menciptakan berbagai inovasi, dalam

hal pelayanan yang sangat dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,’’ harap bupati dua periode ini.

Untuk mengubah paradigma pemerintah dahulu. Bupati berharap menjadi aparat negara sekarang bukanlah menjadi penguasa yang harus dilayani. Melainkan menjadi pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Perubahan etos kerja dan cara berpikir seperti ini merupakan inti dari program reformasi birokrasi saat ini. [ach]

Pelanggaran itu tercatat sebagai terminal serbaguna/konvesional/umum (multuperpose), tetapi Pelindo lll menerapkan selayaknya jasa bongkar muat petikemas. Hal ini menyebabkan tambahan biaya bagi konsumen yang seharusnya tidak perlu ada.

Menurut Kepala Kantor Wilayah IV, Dendy R Sutrisno, yang hadir pada sidang KPPU Jumat (23/8) di Kantor KPPU KW IV menjelaskan, Arnold Sihombing selaku Investigator dari (KPPU) menjelaskan, apa yang sudah dituangkan dalam laporan dugaan pelanggaran, sebagai dasar penentuan itu disetujui atau bisa terbukti di dalam persidangan ini. ‘’Kebijakan terlapor yakni ini Pelindo III, dalam menata pelabuhan peti kemas di Pelabuhan L Say Maumere itu menimbulkan dampak kebijakannya,’’ jelasnya.

Spesifiknya, tutur Arnold, adalah kebijakan untuk wajib stack.

Artinya penumpukan peti kemas di lapangan menumpuk, padahal status Pelabuhan itu bukan pelabuhan peti kemas tapi hanya pelabuhan multipurpose atau konvensional atau umum. ‘’Dengan kebijakan wajib stack itu seolah - olah mengatakan kepada konsumen Pelindo III yakni perusahaan pelayaran, sebagaimana dijelaskan itu menata layanan jasa bongkar muat itu layaknya terminal peti kemas,’’ imbuhnya.

Sehingga, lanjut Arnold, ada kon-

sekuensinya adalah kenaikan biaya layanan jasa, jika seharusnya hanya ada lima komponen biaya, menjadi lebih dari lima. Karena mengikuti standar tarif yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan untuk layanan peti kemas. ‘’Tarifnya memang tidak naik sebagaimana dalil yang dikemukakan oleh terlapor dalam persidangan. Tapi komponen biayanya jelas lebih banyak daripada pelayanan jasa bongkar muat layaknya di terminal peti kemas,’’ paparnya.

Jadi, tegas Arnold, Pelindo III tidak tepat menerapkan standar pelayanan jasa peti kemas di terminal multiperpose. Dan itu dikuatkan saksi ahli dari Dirjen Perhubungan, statusnya masih tetap status multiperpose. Selain itu juga dikuatkan dari pernyataan ahli dari ITS dan ITB. Pada sidang perkara Nomor 15/ KPPU-L/2018, Pelindo III terbukti melanggar pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Dan tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan b, UU Nomor 5 tahun 1999 terkait pelayanan jasa bongkar muat peti kemas di Pelabuhan L Say Maumere.

Dalam putusan antara lain, Memerintahkan terlapor untuk menghentikan kebijakan wajib stack 100% di Pelabuhan L Say Maumere. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp4,2 miliar yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. [ma]

54 Instalasi RSUD Sidoarjo Tampilkan Inovasi Kerja di HUT RI Sidoarjo, Bhirawa akan menjadi efisien. Sehingga outSebanyak 54 instalasi yang ada di putnya bisa meningkatkan mutu pelRSUD Sidoarjo, memamerkan inovasi ayanan kepada para pasien. kerja di tempat kerja me54 instalasi yang ada di reka, dalam Festival KaiRSUD Sidoarjo itu, kata dr zen, Sabtu (24/8) akhir Atok, wajib mempunyai pekan lalu. inovasi Kaizen.

Menurut Dirut RSUD SiDari jumlah 54 itu medoarjo, dr Atok Irawan SpP, liputi instalasi bidang dalam mengisi peringatan tata usaha, keuangan, HUT Kemerdekaan RI ke bidang Diklat, bidang 74 tahun 2019 ini, RSUD IGD, rawat inap, radioloSidoarjo tidak melulu dengi, pemeliharaan sarana, gan menggelar acara lominstalasi gizi, operasi, ba-lomba saja. Tetapi juga bidang IT. Kemudian menunjukan inovasi kerGraha Delta, farmasi, labdr Atok Irawan SpP janya selama ini. oratorium patologi klin‘’Di tempat kami, seik, hemodialisa, bedah lain menggelar Lomba Agustusan, dan pristi, Ipit, Forensik dan mediko juga menggelar Festival Kaizen, legal, penjaminan dan masih banyak yaitu tiap instalasi di RSUD Sidoar- lainnya. jo diharuskan mempunyai inovasi ‘’Para pegawai di 54 instalasi itu, kekerja, bagaimana caranya untuk bisa marin, memamerkan kreasi dan inovasi melakukan penghematan biaya di in- bidang Kaizen di instalasinya masingstalasinya,’’ jelas dr Atok Irawan, Se- masing, dengan tetap berpakaian perjuanin (26/8) kemarin. ngan dan pakaian tradisional di Hall GeFestival Kaizen digelar, kata dr dung HD RSUD,’’ ujar dr Atok.

Atok, harapannya sebagai upaya Lomba lainnya yang digelar oleh mandiri di tiap instalasi RSUD Sidoar- RSUD Sidoarjo adalah lomba fashion jo untuk bisa mengurangi pemboro- yang diikuti juga semua instalasi yang san biaya. Dengan mempunyai ada. Bahkan juga diikuti Dirut dan kreativitas Kaizen secara internal di- Wadir RSUD berpasangan dengan istri harapkan akan bisa bermanfaat untuk masing-masing. Juga ada lomba keberbisa mengendalikan biaya dan bisa sihan RS, lomba senam peregangan dan mengendalikan waktu, semuanya lomba fotographi. [kus]

Suasana sidang KPPU KW lV Kasus Pelindo lll.

m ali/bhirawa

Hanya 78 Miliki Kartu Kusuka Probolinggo, Bhirawa Pelaku usaha perikanan di Kota Probolinggo yang memiliki Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka), masih sangat minim.

Dari 3 ribu nelayan, ternyata hanya 78 orang memiliki Kartu Kusuka. Kartu Kusuka sangat bermanfaat, diantaranya mempermudah pelaku usaha perikanan mengakses bantuan dari pemerintah. ‘’Hingga kini baru ada 78 pelaku usaha perikanan yang sudah mendapatkan Kusuka. Karena masih berproses untuk pembuatan kartunya,’’ ujar Kabid Pengembangan Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kota Probolinggo Triliya Yuliana, Senin (26/8).

Menurutnya, pembuatan Kusuka diperlukan survei kepada pelaku usaha perikanan. Berbeda dengan kartu nelayan yang lebih spesifik hanya untuk nelayan, Kusuka diperuntukkan untuk pelaku usaha perikanan.

Baik nelayan, IKM perikanan, pemasar produk perikanan, dan pembudidaya. ‘’Segmen Kusuka ini lebih luas dari kartu nelayan,’’ ujar Triliya.

Kusuka ini harus dimiliki pelaku usaha perikanan. Sebab, jika ingin mengajukan kredit yang disalurkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, wajib menyampaikan Kusuka. Kusuka ini kartu identitas bagi pelaku usaha perikanan. Kusuka ini berlaku selama lima tahun. Para nelayan yang sebelumnya telah memiliki kartu nelayan akan diganti dengan Kusuka. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kota Probolinggo, kini ada sekitar 3 ribu nelayan di Kota Probolinggo. Mulai dari pemilik kapal, ABK, maupun kapal tangkap.[wap]

PELAKSANA PUBLIK

Pemerintah Dukung Pengembangan Ekosistem e-Sport Pemerintah akan mendukung dan mengembangkan kegiatan game di Indonesia, karena peluang Indonesia untuk mengembangkan game lokal ini sangat besar dengan melalui ekosistem eSport.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengungkapkan, dunia e-Sport di Indonesia kini mampu menyumbang 1 miliar dolar atau Rp14 triliun ekonomi nasional dan ada sekitar 50 juta gamers di Indonesia. ‘’Kami Optimis suatu saat kita akan bisa memainkan game buatan Indonesia, apalagi Indonesia memiliki banyak anak mudanya. Kehadiran ekosistem eSport pada acara ini menjadi bukti, bukan hanya gamer tapi juga penunjang lainnya, kita mendukung kegiatan ekosistem eSport ini,’’

terangnya, Senin (26/8).

Rudiantara saat hadir di ajang The International 9th yaitu Gamers Land Party (GLP) 2019 di Jatim Expo Surabaya menambahkan, Indonesia mem punya kemampuan mengembangkan program dan aplikasi game sendiri dan itu sebetulnya sudah dibuktikan dengan kontribusi anak-anak Indonesia pada Game Loft dari Perancis. ‘’Seperti halnya Gameloft asal Perancis itu pengembang atau program codingnya dipegang oleh developer asal Yogyakarta. Ini menunjukkan Indonesia mampu bersaing di

achmad tauriq/bhirawa

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Rudiantara saat membuka kegiatan The International 9th yaitu Gamers Land Party (GLP) 2019 atau e-sports di Jatim Expo Surabaya.

segmen game internasional.

Jika makin banyaknya game di Indonesia ini berkembang, maka tak menutup kemungkinan segmen ini akan mampu

mendongkrak ekonomi nasional,’’ jelasnya.

Diharapkan dengan adanya game besutan anak bangsa mampu mengaktualisasi-

kan ikon Indonesia. Halnya menampilkan game dengan ikon tokoh pewayangan, ini yang akan menjadi pembeda kompetitornya di kancah

dunia. ‘’Ini saya ada contoh game yang bertitiel ‘Gatot Kaca’, pengembangnya asli anak bangsa. Rencananya, akan dilaunching tahun 2020, namun saya belum bisa menyebutkan siapa dan dari mana pengembangnya, tunggu saja dalam waktu dekat,’’ ujar Rudiantara.

Maka pemerintah telah menyiapkan insfrasruktur untuk mendorong perkembangan eSport yang ada di daerah. ‘’Kita siapkan backbone internet berkualitas di daerah untuk percepatan pengembangan game buat mereka. Sebab peluang eSport cukup menjanjikan.Bahkan, sudah bukan dijadikan profesi. Selain itu, trend nya eSport di Indonesia akan memunculkan atlet eSport di level Sea Games atau

Asian Games,’’ pungkasnya.

Direktur Operasional PT ESID, Victorinus Tanjaya, sangat optimis ajang berskala internasional ini bakal dihadiri 10 ribu lebih pengunjung.

Dalam ajang pertemuan para gamers ini diharapkan mampu mendongkrak industri dan ekosistem eSport di Indonesia, khususnya di Surabaya.

Sementara Direktur Pengembangan Bisnis PT ESID, Chrisian Suryadi menyampaikan, turnamen eSport kini kerap digelar di DKI Jakarta, namun justru potensi eSport di Surabaya masih besar. ‘’Turnamen eSport ini sudah beberapa kali digelar. Dan potensi eSport itu masih besar di Indonesia diantaranya Kota Surabaya yang menjadi jujukan para gamers,’’ katanya. [riq]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Wage, 2

Digedok Akhir Agustus, Jadwalkan Cair Aw Tunggu Pencairan BPOPP, Sekolah Cari Dana Talangan Surabaya, Bhirawa Pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tengah ditunggu-tunggu pihak sekolah di Jawa Timur.

Pasalnya, pencairan yang direncanakan di awal Agustus ini, belum tersalurkan hingga saat ini. Sekolah pun harus mencari dana talangan untuk menutupi biaya SPP yang disubsidi oleh BPOPP. Ketua MKKS SMA Swata Jawa Timur, Hadi Sukiyanto menuturkan jika pihaknya belum mendapatkan informasi apapun dari pihak Dinas Pendidikan Jatim terkait pencairan dana BPOPP. Karena tahun ajaran baru Juli 2019 sudah berjalan, maka pihak sekolah berusaha untuk me-

nalangi terlebih dulu. Seperti yang terjadi di di sekolahnya, di SMA Hang Tuah 1 Surabaya.

"Di sekolah saya, biaya SPP sekitar Rp 635 ribu. Disubsidi BPOPP Rp135 ribu. Tinggal Rp 500 ribu.

Orangtua bayar Rp 500 ribu ini. yang Rp 135 ribu kita cari utangan

dari pihak ketiga,"ujar pria yang juga menjabat Kepala SMA Hang Tuah SMA 1 Surabaya ini.

Pihaknya tidak mengetahui persis mengapa dana BPOPP belum cair. Akan tetapi, ia menuturkan untuk mendapatkan dana BPOPP, pihak sekolah harus menyusun rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) lebih dulu. Karena belum ada pelatihan detail mekanisme penyusunan RKAS dari cabang dinas pendidikan. pihaknya pun menyelenggarakan sendiri sosialisasi dan pelatihan penyusunan RKAS dengan mengundang pihak

cabang dinas pendidikan.

"Belum ada (pelatihan) secara khusus atau detail untuk penyusunan RKAS nya. Cara peruntukkannya yang belu, misal mana yang boleh dan tidak boleh dimasukkan.

Juklak memang ada tapi belum secara mendetail," jelasnya.

Hal yang sama juga diutarakan MKKS SMA Negeri Kota Surabaya, Khoiril Anwar. Menurut dia, pencairan dana BPOPP masih dalam proses. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu pencairan BPOPP. Ia juga tidak mengetahui pasti kapan BPOPP dicairkan. Terkait RKAS, pihaknya mengaku sudah menyerahkan ke cabang dinas pendidikan wilayah Surabaya-Sidoarjo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengaku jika pihaknya juga mendapatkan keluhan dari kepala sekolah.

Utamanya, terkait kapan pencairan dana BPOPP. Menanggapi hal itu, Suli menyebut proses pencairan memang sedikit tertunda. Sebab, prosedur administrasi untuk pencairan dana BPOPP belum bisa terselesaikan. Itu karena, dana program tistas (BPOPP) tersebut dianggarkan dalam APBD 2019. Yaitu melalui sistem e-budgeting yang berbasis program dan perencanaan.

"Karena masuk visi misi gubernur di RPJMD, jadi harus menyesuaikan. Sementara pada APBD baru akan digedok akhir Agustus. Jadi

keuangan itu baru digunakan setelah P-APBD digedok," ujarnya. Oleh sebab itu, dana Rp 904 miliar yang akan dialokasikan untuk satu semester belum bisa dicairkan. Sembari menunggu pencairan (BPOPP, red), pihaknya mengajak kepala sekolah untuk berimprovisasi. "Juga bisa membicarakan itu dengan komite sekolah. Terutama kemungkinan walimurid ikut mengkover biaya pendidikan," lanjut dia.

Biaya yang terkover itu nantinya akan diganti. Mekanisme pengambilan dana masyarakat yang sudah dibayar akan diatur. Khususnya di sekolah negeri.

"Dinas pendidikan juga ssegera member penjelasan ke masyarakat.

Sidoarjo Gelar Pekan Bursa Inovasi Desa 2019

Hasilkan 148 Komitmen, Dituangkan di APBDes Senilai Rp13,5 M Sidoarjo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Sidoarjo bakal menggelar Pekan Bursa Inovasi Desa 2019.

Kegiatan ini akan akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut yakni 2729 Agustus 2019)di tiga lokasi berbeda, Kecamatan Krian, Kec. Sukodono dan Kec. Sidoarjo.

Pekan Bursa Inovasi Desa 2019 di Kabupaten Sidoarjo ini merupa-

kan bagian penting dari Program Inovasi Desa (PID) yang telah berlangsung sejak 2017 hingga tahun ini. Khusus untuk 2019, Bursa Inovasi Desa (BID) dilaksanakan dalam bentuk cluster yang terbagi atas 3 cluster dimana masing-masing Cluster terdiri atas 6 kecamatan.

Koordinator TPP P3MD Sidoarjo yang juga selaku Tenaga Ahli (TA) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ulul Azmi mengatakan pelaksanaan PID 2019 khususnya dalam kontek penyelenggaraan BID 2019 dilakukan dengan lebih ter-

fokus agar misi dan visi PID lebih bisa terejawantahkan.

"Kabupaten Sidoarjo segera memulai pekan BID yang dimulai di Kecamatan Krian pada Selasa [27/8/ 2019], yang diikuti oleh anggota cluster II. Selanjutnya pada Rabu [28/8/2019], cluster III akan melaksanakan BID di Kecamatan Sukodono. Terakhir cluster I melakukan BID pada Kamis [29/8/2019]. Pelaksanaan BID dengan metode cluster ini diharapkan bisa lebih memfokuskan esensi PID dan mengindari pelaksanaan BID tahun-tahun sebe-

Bupati dan wakil bupati Sidoarjo saat menghadoro a Bursa Inovasi Desa (BID) 2018 lalu, yang digelar di GOR Tenis Indor Sidoarjo.

BANGKU POJOK

Siswa SMP IT Inka Magang di 26 Perusahaan Sidoarjo, Bhirawa Siswa SMP IT Inka (Islam Terpadu Insan Kamil) Sekardangan Sidoarjo melaksanakan program magang di 26 perusahaan.

'Mereka belajar mempraktikkan langsung bagaimana cara bekerja yang baik, membuat produk dan melayani konsumen. Program yang dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus hingga 31 Agustus 2019 tersebut diikuti sebanyak 111 siswa kelas 9.

"Ada 26 tempat usaha yang tersebar di wilayah Sidoarjo menjadi ajang praktik anak-anak selama sepekan ini," tutur Kepala SMP IT Inka Sekardangan Sidoarjo Ani Qothul Uhbah.

Ia katakan, kalau para siswa ini belajar bersama dengan owner-owner yang sudah sukses, sehingga sangat berguna untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu kewirausahaan. Serta bisa motivasi untuk menjadi seorang pengusaha sukses di masa yang akan datang.

"Ternyata, semua siswa begitu antusias mengikuti program magang ini. Antusias mereka nampak dalam kesungguhan dan keseriusannya dalam mengikuti semua arahan kerja dan tugas kerja yang diberikan oleh sang pemilik usaha," katanya.

Jadi, kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Juga untuk membantu peserta didik merajut kesuksesannya sejak dini, dan mempersiapkan peserta didik untuk mengahadapi tantangan dunia kerja diera globalisasi.

"Selamat belajar anak-anakku. Semoga momen belajar kali ini mampu memberikan bekal yang berarti untuk masa depan kalian nanti. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah," doanya. Salah siswa Muhammad Altofarizi mengaku terkesan luar biasa dalam mengikuti program magang ini, karena bisa mengetahui bagaimana cara menjadi pengusaha yang hemat dan sukses. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Davian, dengan mengikuti program magang ini kedepannya ingin menjadi wirausaha yang sukses. [ach]

lumnya yang terkesan ceremonial saja," kata Ulul kepada pers di Sidoarjo, Senin (26/8).

TA Bidang Infrastruktur Desa Arief Hidayatullah menyatakan pelaksanaan BID dengan system cluster ini diharapkan lebih banyak desa yang bisa membuat komitmen dan kemudian melakukan replikasi atas sejumlah program inovasi desa yang ditampilkan baik berupa menu nasional maupun menu local.

"Mereview hasil BID Sidoarjo pada tahun lalu [2018], dimana dari 322 desa se-kabupaten telah terjadi komitmen sebanyak 148 buah kartu dengan rincian 58 komitmen untuk bidang infrastruktur, 51 komitmen untuk bidang kewirausahaan serta 39 komitmen untuk bidang sumber daya manusia," kata Arief.

Dalam kesempatan sama, TA Bidang Pembangunan Partisipatif Yuristiarso Hidayat menambahkan esensi keberadaan PID ini sebagai program pendamping P3MD agar kemanfaatan penggunaan dana desa bisa lebih maksimal memberdayakat masyarakat local termasuk menumbuhkan prakarsa local dengan tidak selalu terfokus pada pembangunan bidang infrastruktur saja. [why]

Mahasiswa KKN Unirow Diminta Berdayakan Masyarakat Tuban, Bhirawa Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Dr Budi Wiyana, M.Si berharap agar mahasiwa bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Saya yakin SDM Mahasiwa Unirow bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tuban," jelas Budi Wiyana dihadapan 417 mahasiswa dari 14 program studi (Prodi) yang akan melakukan praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama satu terhitung mulai tanggal 26 Agustus- 26 September 2019 yang tersebar 20 Desa di 10 Kecamatan se-Kabupaten Tuban.

Sekda yang sebelumnya juga pernah

menjabat sebagai Kepal Dinas Perekonomian dan Koperasi ini berharap Mahasiswa Unirow tahun 2019 ini bisa bersinergi dengan aparat desa dan stakeholder yang ada. Sepuluh kecamatan yang ditempai KKN mahasiwa Unirow Tahun 2019, diantaranya Kecamatan Montong, Palang, Kerek, Rengel, Plumpang, Widang, Grabagan, Semanding, Merakurak, Kecamatan Tambakboyo. Di tempat yang sama, Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban Dr Supiana Dian Nurtjahyani menekankan pada mahasiwanya agar bisa membantu memberdayakan masyarakat, dengan meningkatkan ekonomi berbasis pada potensi dan sumberday alam desa yang ada. [hud]

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menerima Sekretaris

Surabaya Jadi Kandidat Tua Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya digadang-gadang akan menjadi tuan rumah FIFA World Cup U-20 atau Piala Dunia U-20 yang akan berlangsung di tahun 2021 mendatang. Namun sebelum itu, Kota Surabaya akan bidding dengan Brazil dan konsorsium Myanmar dengan Thailand.

Mendengar kabar menggembirakan itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pun langsung menyambut baik. Bahkan, pihaknya langsung melakukan berbagai persiapan jika nantinya terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Sekitar pukul 14.00 Wib, Wali Kota Risma menyambut kedatangan jajaran Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jatim di ruang kerja wali kota, Balai Kota Surabaya Senin, (26/8). Dalam pertemuan itu, Wali Kota Risma melakukan penandatanganan persetujuan sebagai host city diajang bergengsi tersebut.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma menyampaikan keyakinannya untuk fight dan siap bidding. Ia memas-

tikan akan menyiapkan berbagai keperluan yang dibutuhkan untuk menjemput FIFA World Cup mendatang.

Mulai dari persiapan lapangan pertandingan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) dan beberapa lapangan lainnya untuk berlatih.

"Kami akan fight dengan menunjukkan bahwa Surabaya siap untuk menjadi tuan rumah. Sebab darah yang mengalir warga Surabaya ini adalah darah bola. Jadi mulai anak kecil sampai orang tua pun gila bola," kata dia.

Ia menjelaskan stadion yang dimiliki saat ini sebenarnya sudah berstandart international. Namun, pihaknya memastikan, akan terus melakukan pembenahan dan jika dibutuhkan sesuatu yang belum dimiliki maka akan disediakan. "Nanti detail apa yang dibutuhkan bisa disampaikan keperluannya. Apalagi yang terkait bangunan kita perlu cukup waktu untuk memproses itu, lalu untuk penerangan (lampu) juga penting," jelasnya.

Selain mempersiapkan stadionnya, pihaknya mengaku juga akan memperbaiki beberapa infrastruktur jalan.

Sekkab Tuban Dr. Budi Wiyana, Msi saat mengenakan jas almamater Unirow pada salah satu peserta KKN.

GALERI

PRESTASI

Pendapatan SC 'San G' SMKN 3 Lampui Target Student Company (SC) 'San G' yang dijalankan oleh para siswa dan siswi SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo berjalan baik. Selain menjadi juara harapan kedua tingkat nasional, ternyata omzet penjualannya juga berhasil melampaui target. Target yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 juta dan hasilnya mencapai Rp 7,5 juta.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kab Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Tim SC 'San G' SMKN 3 Buduran memamerkan hasil produk dan tropy yang didapat.

Presiden SC 'San G' Ferina Putri Soedjono mengaku tidak menyangka kalau SC yang dikelola bersama teman-temannya bisa menjadi Second Runner Up dalam ISCC (Indonesian Student Company Competition) 2019 di Jakarta. Karena peser-

tanya banyak yang dari anak-anak SMA, untuk SMK hanya bertiga, dan satu-satunya yang masuk dapat penghargaan adalah kami, dari SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo ini. "Makanya kami tidak menduga bisa juara, walaupun belum yang terbaik.

Paling tidak ini sudah memberi semangat kami untuk memperbaiki dan mengevaluasi kekurangannya," jelas Ferina Putri Soedjono saat ditemui di sekolahnya kemarin, (26/8).

Menurut Ferina, pihaknya sekitar tiga bulan ini sudah menjalankan berbagai strategi maketing, pembuatan produk, kegiatan PR (Publik Relation) yang bertugas untuk mengenalkan perusahaan dan sudah meraih penghargaan tingkat Provinsi Jatim dan tingkat nasional. "Namun, harapan kami harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan, utamanya terhadap kekurangan

SDM kami," harapnya.

Sementara itu, pihak Marketing SC San G, Muhammad Dzaki Yaumal mengaku sering melakukan banyak promosi di sekitar sekolah, juga melalui media sosial agar mereka tahu apa saja produk kami. Dari hasil promosi tersebut kami telah mendapatkan hasil/omset sebesar Rp 7.280.000,- selama operasional kami/selama tiga bulan.

"Waktu itu target kami hanya sektiar Rp 1,5 juta saja. Kami akan terus memasarkan ke masyarakat seluas-luasnya," jelas Muhammad Dzaki Yaumal.

Jadi produk andalannya adalah Luna (Lampu Anti Nyamuk), sebuah lampu hias/tempat tidur yang anti nyamuk. "Bahan dari kertas, berbentuk buku yang bisa dibuka dan dilipat serta menggunakan baterai charger, dengan ketahanan selama

10 jam, dan produk ini sudah memanangkan tingkat Jatim dan juara harapan kedua dalam ISCC 2019," katanya. Wiranti Pudjiastuti selaku guru pembina juga mengaku waktu mengkuti lomba di Jakarta itu ternyata banyak orang yang berminat untuk membeli produk kami, terurama 'Luna'. Diantaranya mantan menteri Sarwono, juga warga dari Korea, dari pihak City Bank serta para pengunjung yang lainnya.

"Mereka terus kita bisa agar lebih baik lagi. Kalau produk tidak kalah dengan peserta yang lain, tetapi SDM dan proses interview ini anakanak masih perlu diperbaiki lagi," jelas Wiranti.

Kepala SMK N 3 Buduran Sidoarjo, Eko Agus Budi Priyatna terus memberikan support kepada para siswa-siswinya yang mau berkreasi, berinovasi untuk maju. [*]

& OLAHRAGA

AYAAN 7 Agustus 2019

wal September Jangan dilimpahkan semua kepada kepala sekolah," katanya.

Pihaknya juga mendesak Dindik Jatim, terkait RKAS yang belum sepenuhnya rampung, untuk melakukan langkah cepat. Terutama dalam mengatur mekanisme penggunaan dana BPOPP. "Selanjutnya perlu ada public expose kepada masyarakat terkait penjelasan program gubernur tentang pendidikan gratis yang sebelumnya disampaikan mulai Juli," terang dia.

Di samping itu, pihaknya juga menyarankan agar mekanisme penggunaan dana perlu diatur. Terutama mana hal yang boleh dan tidak boleh dalam penggunaan dana BPOPP. Agar tidak memun-

Halaman 7

S O S O K

Boleh Pinter, Tapi Harus Tetap Berbudaya Meski saat ini eranya milineal, yang segala sesuatunya sudah serba canggih dengan perkembangan teknologi yang pesat, tapi kebudayaan warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia, jangan sampai hilang.

Maka itu, budaya luhur warisan nenek moyang bangsa Indonesia, harus terus dilestarikan dan dipertahankan agar tidak sampai

hilang.

"Saat ini masyarakat boleh pintar, tapi juga harus berbudaya, jangan sampai tidak punya budaya, karena punya budaya ini yang membedakan antara manusia dengan mahluk Tuhan lainnya," komentar Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifudin, saat hadir dalam Raker Dewan Kesenian Sidoarjo (DKS), Jumat (23/8) akhir pekan lalu.

Di era milineal ini, menurut pria 56 tahun itu, tantangan berat bagi Pemerintah, budayawan dan masyarakat yang peduli budaya, untuk sama-sama turun tangan sinergi melestarikan dan mencegah jangan sampai warisan budaya bangsa hilang, karena tergantikan dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi saat ini.

"Budaya bangsa harus dipertahankan. Karena ini warisan luhur nenek moyang kita. Boleh pinter, misalnya bisa membuat pesawat, tapi ya harus tetap punya budaya, tanpa budaya Nur Ahmad Syaifudin kehidupan akan menjemuhkan,

culkan penafsiran yang berbeda dari kepala sekolah.

"Yang tidak kalah penting bentuk formulasi sekolah gratis. Terutama terkait pemahaman sekolah gratis sendiri. Apakah pembiayaan sekolah pure tidak ada pungutan atau apa, biar tidak rancu dan jelas," jabarnya.

Kendati begitu, Suli Daim menuturkan, jika ada dana yang melibatkan masyarakat, ia menuturkan jika hal itu harus tetap mengacu pada Permendikbud 75 tahun 2016 terkait kewenangan komite.

"Yang terpenting jangan menggunakan komite untuk legimitasi mengambil dana masyarakat," pungkas dia. [ina]

akan itu-itu saja," lanjutnya.

Menurut orang dua di Pemkab Sidoarjo itu, budaya yang ada harus sering-sering ditampilkan. Supaya semuanya, mulai dari yang muda sampai yang tua, menjadi tahu.

Seperti kata peribahasa tak kenal maka tak sayang.

Dirinya memberi salah satu contoh, seni ludruk sebagai salah satu budaya asli di Kab Sidoarjo, harus sering ditampilkan. Kalau tidak, maka masyarakat, khususnya generasi muda, tidak akan mengenal. "Pemerintah bisa menggelarnya dalam acara-acara tertentu, agar masyarakat tahu, misalnya dalam peringatan HUT Kab Sidoarjo dan sebagainya, agar seni ludruk ini tidak tenggelam oleh zaman," ujarnya, yang mengaku juga senang dengan seni ludruk.

Menurut Wabup Nur Ahmad, seni ludruk ini tidak kalah dengan aksi seperti stand up komedi seperti saat ini. Malah bisa jadi dagelan dalam seni ludruk lebih lucu dan mengocok perut penontonnya. Sebab selain lucu dalam ucapan-ucapanya, juga lucu dalam mimik muka dan dandanan pakaian para pemainnya.

"Saya sebagai orang tua, kalau melihat dagelan dalam seni ludruk sampai tertawa terpingkal-pingkal.

Juga kata orang, melihat dagelan ludruk itu sampai lupa bila punya utang," ucapnya. [kus]

Kapolres Batu Cup Ajang Cari Atlet Bola Voli Berbakat

zaenal ibad/bhirawa

PSSI Jawa Timur, Amir Burhannudin di ruang kerja wali kota.

an Rumah Piala Dunia U-20 Salah satunya jalan menuju Stadion Gelora Bung Tomo. "Sambil saya punya waktu kurang lebih satu tahunan untuk menyelesaikan akses jalan utama yaitu akses ke stadion," imbuhnya.

Menurutnya, sebetulnya perencanaan pembangunan itu sudah matang, hanya perlu waktu untuk menyelesaikan. Bahkan, ia memastikan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) dipastikan akan kelar tahun depan. "Kami akan upayakan dan dipastikan selesai sesegera mungkin," terangnya.

Sementara itu, Sekretaris PSSI Jawa Timur, Amir Burhannudin menyampaikan, PSSI sedang mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 di tahun 2021 mendatang. Dalam pertandingan tersebut nantinya bakal membutuhkan 10 stadion utama dan stadion pendamping untuk latihan.

"Satu diantara 10 stadion itu adalah Stadion Gelora Bung Tomo atas saran Presiden Republik Indonesia sehingga kita membutuhkan persyaratan persetujuan dari Bu Risma selaku host city itu akan dilampir-

kan," kata Amir usai audiensi dengan Wali Kota Risma.

Ia menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya masih tahapan bidding untuk kelengkapan dokumen. Setelah dokumen siap, maka tahap berikutnya adalah presentasi. "Tadi Bu Risma juga bersedia jika diminta untuk presentasi dan siap berangkat ke sana," katanya.

Menurut Amir, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah diajang piala dunia itu, karena sosial kemasyarakatannya sudah mencintai bola. Bahkan, masyarakat Indonesia dari berbagai elemen perbincangan hangatnya adalah bola. Selain itu, 10 stadion di Indonesia juga terbilang layak.

Sepuluh stadion itu diantaranya, adalah Gelora Bung Tomo (GBT), Gelora Bung Karno (GBK), Pakansari, Wibawa Mukti, Patriot, Jalak Harupat, Manahan, Mandala Krida, I Wayan Dipta, Jaka Baring.

"Atas support Ibu Wali Kota Surabaya dan stake holder Jwa Timur, Kita (PSSI) diberi kelancaran dan memenangkan bidding piala dunia U20," pungkasnya. [iib]

Kota Batu, Bhirawa Sebanyak 27 Tim Bola Voli seKota Batu berunjuk kemampuan dalam ajang Turnamen Bola Voli Kapolresta Cup 2019. Turnamen yang digelar di Gedung Olah Raga (GOR) Gajah Mada Kota Batu tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto, SiK, MSi, Senin (26/8). Diharapkan dengan turnamen ini akan semakin banyak bermunculan atlet-atlet bola voli handal dari Kota Batu.

"Melalui olah raga bola voli bisa menjadi sarana untuk menjalin persatuan dan kesatuan, dan bisa melebur atau menghilangkan sikap rasisme yang ada,"ujar Budi Hermanto saat membuka Turnamen Bola Voli Kapolres Cup (TBVKC) 2019, kemarin (26/8). Pria yang juga menjadi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kota Batu ini menjelaskan bahwa turnamen bola voli ini merupakan agenda rutin yang diadakan setiap tahun. Ajang ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan dan kekompakan tim bola voli yang ada di Kota Batu.

Ditambahkan Ketua Panitia TB-

VKC 2019, AKP Subianto bahwa turnamen ini terbuka untuk umum.

Sedikitnya, ada 27 tim yang ikut berlaga pada turnamen kali ini.

Adapun turnamen dimulai mulai Senin (26/8) kemarin, dan babak final akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus nanti.

"Dari 27 tim ini terdiri dari 20 tim putra, dan 7 tim putri. Setiap tim akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan semua peserta turnamen yang ada," jelas Subianto.

Melalui turnamen ini, lanjut Sub-

ianto, pihaknya ingin memancing minat dan bakat para remaja terhadap olah raga bola voli. Karena itu dari semua tim yang berlaga, diwajibkan untuk mengajak minimal 2 atlet berusia remaja dalam timnya.

Sementara, anggota Polri yang ingin ikut bertanding tidak membentuk tim sendiri. Maksudnya, anggota Polri yang ikut dalam turnamen ini harus melebur dalam tim- tim yang ada di masyarakat. "Jadi anggota (Polri) bisa ikut bermain dengan bergabung dengan tim bola voli

Turnamen Bola Voli Kapolres Batu Cup yang digelar di GOR Gajah Mada menjadi ajang penjaringan atlet-atlet muda berbakat.

Sukseskan Kampanye Pengurangan Sampah Plastik

Siswa SMP/SMA Se-Besuki Meriahkan Ajang BFC Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan peserta yang berasal dari siswa SMP/MTs dan SMA/MA se-Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo antusias mengikuti lomba fashion show dengan menggunakan bahan be-

kas daur ulang sampah plastik, Senin kemarin (26/).

Para penerus bangsa itu tampil layaknya model beken asal ibukota yang berdandan sangat cantik dan anggun saat melewati catwalk sepanjang 1,5 km. Penampilan pu-

Salah satu peserta dari siswa di Kecamatan Besuki Situbondo ikut memeriahkan fashion show dari bahan bekas daur ulang sampah plastik.

luhan wanita yang tampil modis dengan ala artis terkenal itu mendapat apresiasi dari ribuan warga saat menyaksikan kegiatan fashion show kemarin.

Pengamatan Bhirawa, sejak pagi hari disepanjang rute yang dilalui model peserta fashion show sudah tampak padat dipenuhi penonton.

Sebagian dari mereka ikut berebut berswafoto dengan para peserta fashion show yang diselenggarakan setahun sekali saat puncak HUT RI itu.

Selain berdandan dan bersolek dengan desain baju yang unik dan menarik, busana berbahan daur ulang bahan plastik bekas tampil sangat menarik usai didesain oleh para model pelajar setempat. "Ini sangat luar biasa. Selain unik juga menarik untuk ditonton," sahut Nafisa, salah satu pengunjung kemarin.

Ketua panitia fashion show, Sutomo, mengatakan, ada sedikitnya 60 peserta yang mengikuti fashion show. Sebagian besar peserta lom-

Atlet Tenis Tulungagung Juara Kapolres Situbondo Cup I Situbondo, Bhirawa Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono secara resmi menutup ajang lomba tenis se-Provinsi Jatim dalam rangka memperebutkan piala Kapolres Situbondo Cup I, Senin kemarin (26/8). Pria dengan dua melati dipundaknya tersebut langsung meyerahkan hadiah kepada para pemenang turnamen tenis lapangan.

Sejumlah atlet tenis kenamaan yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Jatim ikut ambil bagian dalam ajang lomba tersebut.

Ketua Pengcab Tenis Kabupaten Situbondo Sugeng Wiyono menandaskan, lomba turnamen tenis lapangan diadakan dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 yang diselenggarakan di lapangan tenis Stadion Mohammad Saleh Situbondo. Dalam event ini, aku pria yang juga menjabat sebagai Kabag Pembangunan Pemkab Situ-

bondo itu, diikuti 82 peserta dan 16 tim dari berbagai wilayah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. "Ini untuk memperebutkan piala Kapolres Situbondo Cup I," aku mantan Kabag Humas Pemkab Situbondo itu.

Sementara itu, Kapolres Situbon-

yang ada di dekat tempat tinggalnya masing-masing," tambah Subianto.

Dengan penyelenggaraan turnamen kali ini diharapkan juga menjadi ajang silaturahmi antar pecinta bola voli dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-74. Selain itu juga menjadi upaya untuk lebih memasyarakatkan olah raga dan mengolahragakan masyarakat.

Dan sebagai motivasi, panitia telah menyiapkan Tropy Tetap Kapolres Batu dan uang pembinaan bagi para pemenang. [nas]

do AKBP Awan Hariono, mengatakan, untuk pertandingan final berhasil mempertemukan tim dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Situbondo. Hingga pertandingan usai, sebut Kapolres Awan, tim Kabupaten Tulungagung berhasil meny-

Ketua Pengcab Tenis Kabupaten Situbondo Sugeng Wiyono bersama Wakapolres Kompol Iswahab dan Kasat Reskrim AKP Masykur saat mendampingi peraih juara lomba tenis Kapolres Situbondo Cup I.

isihkan permainan tim dari Kabupaten Situbondo. "Usai pertandingan final saya menyerahkan hadiah dan tropi kepada para pemenang. Diantaranya juara 1 direbut tim dari Tulungagung. Juara kedua diraih tim dari Kabupaten Situbondo dan juara ketiga diraih tim dari Surabaya serta juara keempat direbut tim dari Malang," sebut Kapolres Awan.

Kapolres Awan menambahkan, ia sangat berterima kasih atas partisipasi semua peserta dalam turnamen tenis lapangan Kapolres Cup I tahun 2019 yang digelar Polres Situbondo sehingga lomba berjalan baik dan lancar sampai akhir pertandingan.

"Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan silaturahmi para pecinta olahraga tenis lapangan.

Selain itu kami berharap ajang ini bisa mengasah kemampuan atlet muda yang tersebar di seluruh Provinsi Jatim," pungkas Kapolres Awan Hariono. [awi]

ba fashion, aku Sutomo, berasal dari para siswa SMP/MTs dan SMA/MA. Sebagian sisanya, ada dari para peserta umum dan masyarakat Kecamatan Besuki. Kegiatan fashion show daur ulang ini, sebut Sutomo, diberi label Besuki Fashion Carnaval (BFC) yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan HUT RI. "Setiap 17 Agustus kami bersama Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Besuki selalu rutin mengadakan BFC," tegas Sutomo.

Pria yang juga seorang tokoh pemuda Kecamatan Besuki itu menambahkan, kegiatan BFC rutin dilaksanakan setiap bulan Agustus. Untuk kali ini, aku Sutomo, merupakan tahun yang kelima sekaligus untuk mendukung suksesnya kampanye pengurangan pengggunaan sampah plastik di Kota Santri Situbondo.

Sutomo menambahkan, untuk penilaian fashion show akan lebih di fokuskan pada kreatifitas dan desainer yang dipakai peserta. [awi]

GELANGGANG

Persela Hajar PS Tira Persikabo 6-1 Lamongan, Bhirawa Tak bisa diduga, Laskar Joko Tingkir Persela Lamongan ternyata sukses mengunci laga home terakhir di putaran pertama Shopee Liga 1 dengan kemenangan telak atas tim papan atas PS Tira Kabo dengan skor 6 - 1 di Stadion Surajaya, Minggu (25/8) Striker Persela Alex Dos Santos kembali menjadi superior di pertandingan yang penuh gengsi melawan tim papan atas tersebut.

Pemain berkebangsaan Brazil ini sukses menambah pundi golnya dengan mencetak hatrick fantastis ke gawang PS Tira Kabo di menit "24 , "56 dan 75 ".

Sementara tiga gol lainya di lesakkkan oleh Rafinha dengan torehan dua golnya dan satu gol penutup dari pemain putra daerah Birrul Walidain dan 1 gol balasan Tira Persikabo dicetak oleh Loris Arnaud menit 70.

Menang telak, pelatih Persela Nil Maizarmengungkap kunci suksesnya, karena pemainnya jalankan instruksi dengan baik.

Nil berharap, skema permainan yang ditampilkan saat ini bisa menjadi pakem Persela menatap laga-laga setelahnya. "Saya apresisiasi setinggi-tingginya kepada semua pemain, mereka tampil spartan sesuai intruksi. Semoga penampilan ini menjadi pakem Persela kedepan," terang Nil Maizar, Senin (26/8). [aha]

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

Puluhan Kursi Eselon II Kosong

Bupati Tunggu Rekom Turun dari KASN Situbondo, Bhirawa Hingga Agustus 2019 ini, tercatat ada puluhan kursi jabatan eselon II ,setingkat Kepala Dinas/Kepalan Badan yang masih kosong.

Selain karena sebagian besar memasuki masa purna tugas, sebagian lagi karena meninggal dunia seperti menimpa Ir H Agus Fauzi Msi, Asisten I Setdakab yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pada Kamis (22/8) lalu.

Menghadapi kondisi banyaknya kursi Kepala Dinas (Kadis) dan Kepala Badan (Kaban) yang kosong, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto masih yakin pelayanan kepada masyarakat berjalan normal seperti biasanya.

Meski hanya dijabat seorang Plt (Pelaksana Tugas), kata Bupati dua periode itu, ia tetap optimis semua pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar. ”Soal pengisian jabatan eselon II sampai saat ini saya masih menunggu jawaban proses rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),” ungkap Bupati Dadang, saat ditanya usai bertemu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadiisperdagin) Kabupaten Situbondo Hj Tutik Margiyanti di kan-

sawawi/bhirawa Bupati Situbondo Dadang Wigiarto usai meresmikan penggunaan gedung auditorium milik SMPN 1 Panji baru baru ini. Bupati didampingi Akhmad Suryadi dan MA Junaidi.

tornya Senin siang (26/8) kemarin.

Bupati Dadang hingga saat ini mengaku terus intens memantau sosok PLT yang ditempatkan diberbagai SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo.

Dari hasil pemantauan tersebut, kupas Bupati Dadang, keberadaan fungi SKPD dibawah kendali PLT masih berjalan seperti biasa. Jika ada komplain karena tidak adanya

Kadis atau Kaban definitif, Bupati Dadang meminta masalah yang dipersoalkan agar disampaikan secara jelas.

“Sehingga nanti bisa diketahui dengan jelas apa sumber masalahnya. Apakah karena sesuatu sehingga bisa berpengaruh droup pada OPD tersebut,” tutur Bupati Dadang yang enggan menjelaskan apa yang dimaksud droup tersebut.

Masih kata Bupati Dadang, secara pasti apa yang ditunggu dari KASN adalah persoalan administrasi semata dan bukan persoalan yang lain.

Bupati Dadang juga memastikan, jawaban dari KASN tersebut tidak akan memakan waktu yang sangat panjang. “Ya kalau tanya waktunya sampai kapan ya paling sebentar lagi. Artinya tidak akan terlalu lama,” pungkas Bupati Dadang.

Catatan Bhirawa menyebutkan, OPD yang hingga kini masih belum memiliki pimpinan definitif diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah (DPPD); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA); Sekretaris DPRD.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kesra); Asisten II (Bidang Pembangunan dan Ekonomi) serta dua jabatan Staf Ahli Bupati. Sementara itu yang akan segera memasuki pensiun pada tahun 2019, satu diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Drs Suradji. [awi]

Warga Papua di Bojonegoro Dijamin Keamanannya

KELANA JATIM Uang Saku Paskibraka

Akui Salah Informasi Surabaya, Bhirawa Masalah dugaan pemotongan uang saku bagi anggota Paskibraka Jatm akhirnya berakhir damai, salah satu anggota Paskibraka Jatim mengaku salah mendapat informasi dan melayangkan surat permohonan maaf ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatim.

Anggota Paskibraka Jatim berinisial MH yang sempat mengadukan masalah dugaan pemotongan uang saku ke Gubernur Jatim Khofifah datang ke Kantor Dispora Jatim di Jalan Kayoon Surabaya diantar oleh kedua orang tuanya setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dari kota asalnya menuju Surabaya.

Kemudian rombongan ditemui oleh Kabid Kepemudaan Dispora Jatim, Haris Ramadhan bersama Kasi Soenardi dan Ketua Pengprov Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Jatim Danu Ardhiarso.

Usai pertemuan, MH mengaku sudah melayangkan surat permintaan maaf ke Dispora Jatim. Ia juga mengaku sudah mendapat penjelasan secara rinci terkait uang saku yang totalnya Rp600 ribu dan tidak ada liburan ke luar Jatim usai menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka.

"Ini salah pengertian dan saya mohon maaf," kata MH. Saat disinggung mengenai adanya tambahan Rp1 juta dari Gubernur Khofifah, MH mengaku bersyukur. "Alhamdulillah, terimakasih Bu Khofifah," kata pelajar kelas XI SMAN itu.

Ditemui di tempat yang sama Kabid Kepemudaan, Haris Ramadhan menjelaskan kalau masalah ini sudah selesai. Ia juga menjelaskan kalau masing-masing anggota Paskibraka mendapat uang saku Rp50 ribu perhari selama 12 hari berlatih di Surabaya.

"Jadi totalnya setiap anggota Paskibraka menerima Rp600 ribu dan itu semua sudah kami transfer ke rekening mereka," katanya.[wwn]

Perbaikan Bangunan Dampak Sungai Usai Pekerjaan Sampang, Bhirawa Kepastian gantiu rugi lahan yang terkena dampak kegiatan normalisasi Kali Kamoning mulai disuarakan pihak kontraktor pelaksana. PT Jatiwangi selaku kontraktor pelaksanan siap melakukan perbaikan nanti pada akhir tahun 2019 usai pelaksanaan proyek normalisasi.

Sayyari salah satu pelaksana proyek normalisasi Kali Kamoning PT. Jatiwangi, mengatakan perbaikan beberapa bangunan warga terdampak dipastikan akan dilaksanakan paling cepat selesai akhir tahun anggaran 2019 usai kontrak proyek selesai. Senin (26/8).

“Jika saat ini diselesaikan kawatir masih akan dilintasi truk dan alat berat pekerjaan proyek dan bisa rusak kembali, bahkan jika tidak bisa tuntas tahun 2019 ini kami tetap akan memperbaiki tahun depan. Pada prinsipnya kami pihak pelaksana memiliki i’tikat baik untuk memperbaiki bagunan warga yang rusak dampak kegiatan proyek normalisasi”.Jelas Sayyari. [lis]

bas/bhirawa Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli, SIK, MH, M.Si menyambangi pelajar Papua di Bojonegoro.

Bojonegoro, Bhirawa Kapolres Bojonegoro AKBP Ary Fadli, SIK, MH, M.Si menegaskan, kepada seluruh jajarannya melakukan deteksi dini dan penggalangan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama warga Papua yang tinggal di Kabupaten Bojonegoro.

Kapolres meminta agar warga papua di Bojonegoro tidak terprovokasi oleh isu - isu SARA yang dapat memecah belah persatuan

dan kesatuan Bangsa. Ia juga menegaskan masyarakat asal papua aman berkegistsn di Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro bersama anggotanya menyambangi pelajar Papua di Bojonegoro. Dalam kegiatan tersebut Ary Fadli bertemu dengan Suster Natalia selaku pengasuh Asrama Santha Ana serta pelajar Papua yang sedang menuntut Ilmu di Bojonegoro,kemarin (25/8).

"Mari kita menenangkan diri dan

tidak melakukan aksi-aksi yang mengganggu Kamtibmas yang pada akhirnya merugikan kita semua selaku warga Negara Indonesia," kata Kapolres.

Adapun pelajar Papua yang sedang menjalani masa belajar di Bojonegoro ada 5 orang. Dan ke 5 pelajar Papua tersebut tinggal di Asrama Santha Ana, jalan Diponegoro Kabupaten Bojonegoro.

Dihadapan Pelajar Papua Kapolres menghimbau, agar mereka tidak terprovokasi oleh isu-isu SARA yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, Kapolres juga menyatakan bahwa, pihaknya menjamin keamanan warga Papua di Bojonegoro.

"Mari kita jaga silaturahmi dan persatuan, jangan sampai terprovokasi isu SARA, dan Polres Bojonegoro menjamin keamanan warga Papua."ucap Ary Fadli.

Vero, salah satu pelajar Papua di Bojonegoro menyampaikan bahwa dirinya dan kawan kawan merasa aman dan nyaman selama tinggal di Bojonegoro.

"Kami senang di Bojonegoro dan

nyaman tinggal dengan Ibu Guru dan para kawan,"ucap Vero.

Di sela-sela kegiatan Ary Fadli mengatakan, kepada awak media apabila masyarakat mendapatkan informasi atau berita yang tidak jelas dan dapat menimbulkan konflik jangan terprovokasi, tetapi klarifikasi informasi atau berita tersebut kepada pihak kepolisian.

Sebab banyak informasi hoax yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab guna memprovokasi masyarakat agar ricuh.

“Intinya, masyarakat harus berpikir logis. Jangan mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang kini menyebar, yang berupaya memperkeruh suasana, apalagi sampai melakukan aksi anarkis,” pungkas Kapolres.

Kapolres Bojonegoro menghimbau kepada seluruh warga Bojonegoro tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar terciptanya situasi Bojonegoro yang aman, damai dan kondusif. Mari jogo Jawa Timur bareng-bareng dan jogo Bojonegoro bareng-bareng demi NKRI. [bas]

Atasi Kurang Minat Baca, Dispersip Akan Samakan IKU Pemprov, Bhirawa Minat baca masyarakat Jawa Timur semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun di sisi lain ada daerah masih memiliki minat baca brendah. Upaya meningkatkan minat baca di Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berencana akan menyamakan program IKU (Indeks Kinerja Utama) bersama dinas terkait di Kabupaten/Kota di Jatim.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Hasto menyampaikan, salah satu IKU yang ada di instansinya yaitu menyangkut peningkatan minat

baca. “Setidaknya ke depan, tidak lagi dilihat dari minat bacanya namun sudah meningkat menjadi gemar membaca,” katanya.

Ia juga mengatakan, meski ada daerah dimana warganya masih kurang minat baca, namun minat baca di Jatim sebenarnya juga sudah tinggi. Kajian dari Unair menyebutkan kenaikannya sebesar 74 persen lebih orang membaca buku.

“Satu hari satu jam orang membaca buku. Itu minatnya saja, belum mengarah ke gemar membaca dan budaya membaca,” ujarnya.

Dikatakannya, kalau ada daerah dimana warganya kurang minat

membaca dikarenakan kurangnya bahan bacaan yang ada.

“Sebenarnya kalau dikatakan kurang minatnya, sebenarnya ada.

Tetapi, lebih pada kurangnya bahan bacaan. Tidak mungkin membaca kalau tidak ada bacaan. Kalau membeli buku juga tidak memungkinkan,” ujarnya.

Untuk beberapa daerah yang masih kurang minat membaca diantaranya seperti di seluruh kabupaten di kepulauan Madura, dan Pacitan. “Hal ini pemerintah daerah harus mendorong warganya agar minat dan gemar membaca,” ujarnya.

Pendekatan yang dilakukan agar kembali ada minat baca, lanjutnya,

pendekatan bahan informasi pada daerah diantaranya perputaran buku koleksi yang diganti per tiga bulan.

“Jika beli buku kan mahal. Kalau buku itu-itu saja kan pembacanya jadi monoton, jadi perlu diganti. Saat ini, kami masih melakukan hal tersebut dikawasan “Arek”. Kalau yang jauh, melalui perpusda,” ujarnya.

Kegiatan lainnya yang dilakukan yaitu, melalui kampanye roadshow, dengan program bunda baca dan duta baca Jatim juga berbagai lomba-lomba yang mendorong agar minat membaca tetap meningkat. [rac]

Dari Desa ke Desa, Inovasi dan Potensi

Bentangkan Peta Kepulauan Indoensia dari Botol Plastik Bekas Unitomo Pererat Tali Persaudaraan dan Stop Plastik PETA raksasa berukuran 10x6 meter terbentang di halaman Universitas Dr Soetomo (Unitomo). Peta yang bergambar kepulauan Indonesia ini dibuat dari seribu botol plastik bekas yang tersusun diatas kain berwarna merah putih.

Total ada seribu botol plastik yang tersusun dalam peta Kepulauan Indonesia. Aksi tersebut sebagai puncak bagian pembu-

kaan acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2019, Senin (26/8).

Dikatakan Rektor Unitomo, Dr Bachrul Amiq kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mempererat tali persaudaraan. Hal tersebut, tergambar dari peta kepulauan Indonesia.

Di samping itu, Bachrul Amiq juga menuturkan jika momen tersebut sebagai bentuk menanamkan cinta lingkungan pada mahasiswa dengan kampanye tolak sampah yang masuk dalam pencanangan green campus yang

digaungkan Unitomo.

“Dan ini juga menjadi persoalan di Unitomo. Jadi kita ingin mengedukasi maba (mahasiswa baru) dan masyarakat agar semakin sedikit menggunakan bahan,”ungkap dia.

Dibentuknya botol pkastik menjadi peta kepulauan Indoensia, diungkapkan Bachrul Amiq juga sebagai wujud kebhinekaan para mahasiswa Unitomo yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Saya konsen pada hal ini. Di Unitomo banyak mahasiswa dari Indonesia bagian Timur. Mulai Ambon, Papua, Ternate. Saya

ingin harmoni kebangsaan itu tumbuh dan mulai juga di PKKMB,” ujarnya.

Sementara itu, mahasiswa baru Lita Saiba menngaku antisias mengikuti PKKMB 2019 di Unitomo. Pasalnya ia berharap agar mahasiswa baru lebih menjaga tali persaudaraan di Indonesia.

“Kita semua adalah orang Indonesia. Saya ingin jadi mahasiswa yang baik untuk negara saya. Semangat belajar dan berbaur sama teman-teman. Seru membuat peta Indonesia juga,” kata Lita. [ina]

Pembentangan Bendera Stop Plastik oleh ratusan Maba Unitomo 2019.

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Pro Kontra Penerapan Hukuman bagi ‘Predator Anak’

Kejati Jatim Tunggu Juknis Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati Jatim) memastikan telah berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait permintaan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana kasus pemerkosaan, yakni M Aris, warga Dusun Mengelo, Desa/ Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Pro kontra hukuman kebiri kimia ini mencuat setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang

dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.

Pada putusannya, Hakim menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Tak hanya itu, Hakim turut menyertahkan hukuman tambahan, yakni memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar melakukan ‘kebiri kimia’.

Terhadap putusan Hakim, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI tidak bersedia mengeksekusi hukuman kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual. Untuk itu Kejati Jatim berkirim surat dan meminta Kejagung terkait juknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu.

“Hari ini (kemarin), Insya Allah suratnya akan kita kirimkan ke Kejagung, meminta petunjuk pelaksanaan atas putusan (hukuman kebiri kimia, red) dari PN Mojokerto,” kata Asisten Pidana Umum (Aspidum)

bed/bhirawa Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim, Asep Maryono

Kejati Jatim, Asep Maryono kepada wartawan, Senin (26/8).

Begitu juga terkait penolakan dari IDI terkait eksekusi ini, Asep enggan berkomentar. Pihaknya mengaku belum mengetahui upaya apa yang

akan dilakukan pada pidana tambahan itu. Asep menjelaskan, putusan dalam perkara ini ada dua, yaitu menyangkut pidana badan dan kebiri kimia. Dalam tuntutan pidana yang diajukan JPU tidak ada kebirinya.

Tetapi dalam putusan Pengadilan ada kebirinya dari PN dan dikuatkan dari Pengadilan Tinggi (PT).

“Yang bisa kita lakukan sekarang yakni melaksanakan putusan pidana badannya dulu. Mengenai eksekusi kebirinya, kami masih meminta petunjuk dari Kejagung,” jelas Asep.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Deliserdang ini mengaku, terpidana Aris tidak mengajukan kasasi. Untuk itu Kejaksaan melaksanakan eksekusi terhadap pidana badannya. Sedangkan untuk pidana kebirinya tunggu petunjuk dari Kejagung bagaimana teknis pelaksanaannya.

“Ini (hukuman kebiri kimia) baru pertama di Indonesia, dan juknisn-

ya belum ada. Jadi kami menunggu petunjuk dari pimpinan (Kejagung) dulu,” ucapnya.

Disinggung mengenai koordinasi dengan instansi terkait, perihal hukuman ini, Asep memastikan hal itu akan dilakukan setelah adanya petunjuk dari Kejagung. Sebab, petunjuk tentang pelaksanaan dan tata cara hukuman kebiri kimia dari Kejagung sangat penting untuk landasan dalam menjalankan eksekusi hukuman sesuai dengan pidana tambahan dari Majelis Hakim PN Mojokerto.

“Koordinasi dari pihak-pihak terkait, nanti kita lihat petunjuk dari Kejagung. Kalau misal petunjuk dari Kejagung harus begini, ya kita laksanakan sesuai petunjuk,” tegasnya.

Seperti diketahui, M Aris sejak 2015 lalu terbukti telah mencabuli 9 anak gadis yang tersebar di Wilayah Mojokerto. Modusnya, sepulang kerja menjadi tukang las

dia mencari mangsa, kemudian membujuk korbannya dengan iming-iming dan membawanya ke tempatnya sepi lalu melakukan perbuatan asusila pada korban.

Namun nahas, aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV salah satu perumahan di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Kamis (25/ 10) sekitar pukul 16.30 WIB. Dan akhirnya pelaku berhasil diringkus polisi pada 26 Oktober 2018.

Atas perkaranya, Hakim PN Mojokerto menjatuhkan vonis bersalah pada Aris karena melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Vonis tersebut tertuang dalam Putusan PN Mojokerto nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019. Yaitu hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan, dan memerintahkan pada Jaksa agar melakukan ‘kebiri kimia’. [bed]

Ada Dugaan Kesalahan Persyaratan Tender Kab Malang, Bhirawa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang telah melakukan pelelangan proyek, diduga banyak kesalahan persyaratan tender. Sehingga hal itu telah dipersoalkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ProDesa Malang.

Sedangkan banyaknya kesalahan dalam persyaratan tender, maka telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi.

Salah satunya, kata Koordinator Badan Pekerja ProDesa Malang Ahmad Kusaeri, Senin (26/8), kepada Bhirawa, yakni terkait adanya dukungan bank. Karena dengan Perpres tersebut tidak diperlukan adanya syarat dukungan bank, namun masih banyak rekanan tetap menggunakan dukungan bank.

“Jika kita cermati aturan yang

tertuang dalam Perpres Noor 16 Tahun 2018 dan Permen PUPR Tahun 2019, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan peserta lelang yang dibentuk masing-masing OPD dilarang menambah persyaratan di luar ketentuan,” tegasnya.

Kusaeri masih menegaskan, jika ada peserta lelang tidak keberatan persyaratan yang diminta Pokja, maka patut diduga adanya suatu pengaturan antara Pokja dengan calon penyedia barang dan jasa. Karena untuk bisa menang tender, maka rekanan mau memenuhi aturan yang diminta Pokja. Sehingga dengan begitu, rekanan yang juga sebagai calon peserta lelang akan kesulitan dalam memenuhi persyaratan.

Ia melanjutkan, jika dirinya juga mendapatkan pengaduan dari beberapa kontraktor, bahwa ada pemenang lelang penawarannya lebih tinggi, namun dimenangkan. Padahal, ada penawaran yang lebih rendah, dan ternyata rekanan yang dimenangkan lelang itu masih saudara Kepala OPD yang melakukan lelang barang dan jasa. [cyn]

cyn/bhirawa Pembangunan jalan di wilayah Kab Malang yang dikerjakan rekanan melalui proses tender.

nas/bhirawa Rombongan Jamaah Haji Kota Batu saat disambut Wakil Walikota Batu, Ir.H.Punjul Santoso di Masjid Sultan Agung Kota Batu, Senin (26/8).

Rombongan Haji Batu Disambut Wawali, Empat Tertahan di Tanah Suci Batu, Bhirawa Senin (26/8) tepat pukul 10.00 WIB, rombongan Jamaah Haji (JH) Kota Batu tiba di Masjid Sultan Agung, Jl.Sultan Agung, Kota Batu. Kedatangan para Tamu Allah ini disambut Wakil Wali Kota Batu, Ir.Punjul Santoso,SH,MM bersama Kepala Kemenag Kota Batu, M Nawawi.

Namun ada 4 jamaah haji asal Kota Batu yang saat ini masih tertahan di Tanah Suci, sedangkan 1 Jamaah Haji meninggal dunia.

“Sebuah kebahagiaan kita rasakan pagi ini, saya ucapkan selamat datang, selamat berkumpul bersa-

Gelar Semarak Festival Jathilan Bromo 2019 , Tarik Wisatawan Probolinggo, Bhirawa Sebagai upaya untuk menambah daya tarik wisatawan di kawasan Gunung Bromo, digelar Festival Jathilan Bromo Tahun 2019 di lokasi Amfiteater Terbuka Hotel Jiwa Jawa Resort, Desa Wonotoro Kecamatan Sukapura, Minggu malam(25/8).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bersama Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI Rizki Handayani.

Pembukaan festival jathilan ini dimeriahkan dengan tarian jathilan cilik yang dibawakan oleh 74 penari dari siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) yang berada di wilayah Gunung Bromo dengan tarian kuda kepang.

Dari jumlah peserta penari merupakan simbol peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan sinopsis sendratari Jathilan Pangeran Mangkubumi yang dibawakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan Bale Seni Condro Radono.

Sedangkan penampilan lainnya turut mewarnai dan memeriahkan festival jathilan sebagai penampilan khusus. Diantaranya, penampilan sinopsis Jathilan dari Sanggar Tari Gembong Singo Mudho persembahan dari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Penampilan khusus berikutnya adalah Sinopsis Jathilan Kabupaten Sleman Provinsi

Jawa Tengah persembahan dari Sanggar Seni Cindhe Wulung dan penampilan sinopsis Jathilan dari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah persembahan dari Tirta Kencono Pangesahan Paguyuban Seni Jaran Kepang Turonggo Seto. [wap]

ma keluarga. Ada satu JCH yang meninggal dunia, semoga almarhumah diberikan Husnul Khotimah dan keluarga diberikan kesabaran,” ujar Punjul dalam sambutannya.

Diketahui, dalam musim haji tahun ini, ada 311 JCH asal Kota Batu yang berangkat ke Tanah Suci. Namun dalam prosesi kepulangan JH kemarin, hanya ada 306 JH yang pulang dan tiba di Kota Batu. Ada 1 jamaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Teridentifikasi satu jemaah yang meninggal dunia bernama Kurniawati,

42th, warga Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Selain ada jamaah meninggal dunia, juga ada 4 jamaah haji Kota Batu yang tertahan di Tanah Suci.

Hal ini dikarenakan visa dari keempat JH tersebut habis sehingga ybs tak bisa pulang ke Tanah Air. Sementara itu Kepala Kemenag Batu, M.Nawawi membenarkan masih ada 4 Jamaah Haji Kota Batu yang tertahan di tanah suci karena kehabisan visa. “Memang ada Jemaah Haji asal Kota Batu yang tertahan di tanah suci, tapi bukan jemaah yang ikut rombongan kita. Mereka yang saat ini

masih tertahan itu berangkat haji secara mandiri,” ujar Nawawi.

Ketika akan mengakhiri prosesi penyambutan JH, Wakil Walikota berharap agar selepas ibadah haji ini, para JH bisa bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) yang telah terbentuk. Dengan demikian para Haji di Kota Batu ini bisa terus menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain.

“Kita (Pemkot Batu) akan terus berkoordinasi dengan Kemenag Kota Batu agar ke depan bisa memberikan pelayanan haji yang lebih baik lagi,”pungkas Punjul.[nas]

Anggota DPRD Kabupaten Kediri 2019-2024 Resmi Dilantik MENINDAK lanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil pemilu ditindaklanjuti rapat paripurna dalam acara pengucapan sumpah atau janji nggota DPRD Kabupaten Kediri periode 2019-2024.

Dalam agenda sidang istimewa peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kediri hasil Pemilu 2019 oleh Gubernur Jawa Timur, Dodi Purwanto (PDIP) dan Sentot Jamaludin (PKB) ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kediri.

Ketua Sementara DPRD Kab Kediri Dodi Purwanto mengatakan tugas Pimpinan Sementara DPRD meliputi 4 hal, yaitu mengantarkan lembaga DPRD untuk Memimpin Rapat DPRD, Memfasilitasi pembentukan Fraksi, Memfasilitasi penyusunan rancan-

gan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan memproses penetapkan Pimpinan DPRD definitf.

"Untuk menjamin adanya kepastian hukum, pimpinan sementara DPRD dalam melaksanakan tugasnya diprioritaskan untuk memimpin rapat DPRD dalam rangka memfasilitasi pembentukan fraksi dan memproses Pimpinan DPRD definitif." ungkap Dodi Lebih lanjut, dalam proses penetapan Pimpinan DPRD definitif Dodi menjelaskan, berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka peran DPRD adalah menetapkan dan mengajukan usulan Calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur. " Penetapan dan pengusulan tersebut merupakan agenda yang penting, karena untuk membentuk kepemimpinan DPRD yang definitif. Kita berharap bahwa proses penetapan dan pengusulan Pimpinan DPRD berjalan lancar dan tidak ada hambatan berarti." ujarnya.

Sementara , Gubernur Jatim dalam

sambutanya yang dibacakan oleh Bupati Kediri berharap agar anggota DPRD masa Jabatan Tahun 20192024 bergegas menyusun strategi dan melaksanakan berbagai program, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah ini.

"Masyarakat seluruhnya harus dapat dirangkul dan digugah partisipasinya sehingga aspirasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah ini. Semua pihak menaruh harapan yang sangat besar kepada SaudaraSaudara, untuk dapat memperjuangkan kepercayaan dan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat secara sungguhsungguh." katanya Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri menetapkan 50 calon anggota DPRD Terpilih periode 20192024, di Kantor KPU Kabupaten Kediri, Senin (22/7) PDIP berhasil mendominasi jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Kediri, dengan total sebanyak 15 kursi. [van]

EKONOMI

Halaman 10

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

Jaga Kepuasan Investor, Dongkrak Investasi Asing Pemprov, Bhirawa Pertumbuhan investasi tak lepas dari faktor kepuasan para investor.

Untuk itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meminta pemerintah daerah untuk senantiasa mengoptimalkan kerjasama sekaligus menjaga kepuasan para investor. Strategi ini dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kerjasama luar negeri, khususnya di bidang investasi.

“The best marketing is your happy customer. Kami punya prinsip, cara terbaik untuk memasarkan Investasi adalah dengan menjaga kepuasan investor yang sudah ada.” kata Wagub Emil saat menghadiri Forum Koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah di Hotel JW Marriott Surabaya, Senin (26/8) pagi.

Wagub Emil mengatakan, dengan menjaga kepuasan atau disebut revitalisasi ini, maka para investor akan memberikan testimonial terbaik kepada jaringan atau network-nya. Hal ini akan membantu tersebarnya potensi suatu daerah, sekaligus berpeluang mendatangkan investor baru.

Strategi tersebut, lanjut orang nomor dua di Jatim ini, telah dilakukan oleh Pemprov Jatim. Salah satu contohnya, adalah kerjasama provinsi kembar atau sister province dengan Prefektur Osaka, Jepang. Kerjasama di bidang Kebudayaan, ekonomi, pertukaran teknik & personel tersebut telah berlangsung sejak Tahun 1984.

“Jadi kerjasama ini bukan hanya sekedar bertujuan untuk menambah, tapi sebetulnya memperkuat dulu soliditas kita dengan Jepang, khususnya Osaka. Kami berharap dengan ini, maka posisi Jawa timur sebagai hot manufacturing, ini akan tetap terjaga di mata Jepang,” katanya.

Selain menjaga kepuasan inves-

tor, pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Kab. Trenggalek ini, juga meminta pemda untuk menyinkronkan program kerjasama luar negeri yang ada di pemda, dengan Kementerian Luar Negeri RI. Melalui sinkronisasi ini, diharapkan dapat mengoptimalkan program kerjasama yang dilakukan pemda. “Kita butuh banyak interaksi dengan pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa kita memiliki pemetaan kerjasama luar negeri yang akurat. Baik itu tentang potensi pasar, mitra mana yang bisa dipercaya, dan lainnya,” ujarnya.

Wagub Emil menambahkan, Kemenlu RI memiliki sebanyak 131 kantor perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda untuk mengakses potensi-potensi kerjasama luar negeri. Karena itu, pemda harus rajin menjalin komunikasi dengan Kemenlu RI. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Moh. Fachir mengatakan, kegiatan

yang rutin diadakan oleh Kemenlu RI ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pihaknya dengan pemda diseluruh Indonesia, yang masing-masing daerahnya memiliki keunggulan, potensi, dan keunikan tersendiri.

“Kita semakin melihat besarnya potensi yang dimiliki daerah untuk dikerjasamakan dengan negara-negara sahabat. Tentu, kami siap menjadi fasilitator untuk membantu pemda memperluas dan meningkatkan kerjasama luar negeri,” katanya.

Wamenlu Fachir menambahkan, kegiatan ini juga menjadi forum bagi daerah-daerah untuk saling bertukar pengalaman, khususnya bagaimana masing-masing daerah membangun kerjasama luar negeri. “Serta, bagaimana Kementerian Luar Negeri dan seluruh kantor perwakilan kita yang di luar negeri bisa membantu mereka, untuk semakin mengembangkan kerjasama tersebut,” ujarnya.

“Untuk pengembangan itu,tentu kita perlu investasi, kita perlu pasar, kita perlu peningkatan produk-

Adit Hananta Utama/bhirawa

Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Forum Koordinasi Kemenlu RI dengan Pemda di Hotel JW Marriott Surabaya, Senin (26/8) pagi.

produk kerjasama, baik di kerjasama teknik dan lain sebagainya. Itu adalah bidang-bidang yang menjadi target kita, untuk semakin ditingkatkan di masa yang akan datang,” pungkas Wamenlu Fachir.

Hadir dalam kesempatan ini, Sek-

retaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Mayerfas, Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri, Okto Dorinus Manik, serta beberapa kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim. [tam]

BURSA EKONOMI

Rokim/bhirawa

Menteri Kantor Perdana Menteri Laos, Alounkeo Kittikhoun saat melihat langsung salah satu pabrik anak perusahaan Petrokimia Gresik.

Pemerintah Laos Jajaki Keja Sama Pertanian dan Agroindustri Gresik, Bhirawa Menteri Kantor Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, Alounkeo Kittikhoun, berkunjung ke PT Petrokimia Gresik (PG), produsen pupuk untuk solusi agroindustri anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), Senin (26/8) di Wisma Kebomas Petrokimia Gresik.

Pemerintah Indonesia saat ini terus berupaya mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berinvestasi dan menjalin kerja sama dengan negara Laos. Salah satunya di bidang pertanian dan agroindustri. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2019 ini pemerintah Laos telah menandatangani kerja sama dengan 9 perusahaan BUMN Indonesia, salah satunya adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk bidang pertanian dan pertambangan.

Kehadiran Kittikhoun didampingi petinggi Phongsavanh Group, yaitu salah satu perusahaan besar di Laos yang memiliki banyak unit bisnis di berbagai bidang. Perusahaan ini menjadi salah satu entitas bisnis yang dibawa oleh Pemerintah Laos untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan BUMN di Indonesia.

Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Laos, Pratito Soeharyo, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ke depan Indonesia akan banyak menjalin kerjasama bisnis dengan Laos. ”Kerja sama dengan Laos sangat potensial bagi Indonesia karena saat ini negara tersebut sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi. Sehingga, ekspansi ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan BUMN untuk melebarkan bisnis di mancanegara,” ujar Pratito. [kim]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, Merah, th. 2015, AG 3368 RAX, a/n. Mujiatin, Ds. Dukuh, Gondang – T.Agung No. 6156/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, Honda, White Silver, th. 2015, AG 6351 RAR, a/n. Mujiono, Ds. Banjarsari, Ngantru – T.Agung No. 6157/IMB/BI-III/2019 HILANG STNK, Suzuki, Hitam Merah, th. 2012, AG 6153 RBV, a/n. Ilda Aryati, Ds. Bolorejo, Kauman – T.Agung No. 6158/IMB/BI-III/2019

Zainal Ibad/bhirawa

Omzet transaksi selama berlangsungnya Surabaya Great Expo (SGE) yang digelar selama lima hari di Exhibition Hall Grand City tembus Rp6,8 miliar.

Omzet Surabaya Great Expo Tembus Rp6,8 M Surabaya, Bhirawa Omzet transaksi selama berlangsungnya Surabaya Great Expo (SGE) yang digelar selama lima hari, yakni 14 – 18 Agustus 2019 di Exhibition Hall Grand City tembus Rp6,8 miliar. Omzet tersebut mengalami kenaikan sebesar 24 persen dibandingkan sebelumnya di tahun 2018.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwik Widayanti mengatakan, kenaikan omzet tersebut

melampaui target gelaran SGE tahun ini. Pihaknya tidak menyangka jika kenaikannya mampu mencapai 24 persen. “Tentunya ini akan menjadi motivasi kami untuk tahun depan lebih maksimal lagi, dan menciptakan inovasi lagi,” kata Wiwik saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/8).

Menurutnya, kenaikan omzet di SGE 2019 ini, tentunya juga diiringi kenaikan jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung SGE 2019 yang berlang-

sung selama lima hari itu lebih dari 27 ribu orang. “Sebesar 18 persen kenaikan jumlah pengunjung dibandingkan tahun kemarin,” katanya.

Ia menjelaskan, omzet Rp 6,8 miliar itu terdiri dari pendapatan dari PT Debindo Mitra Tama dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang melakukan transaksi penjualan produk selama pameran. “Untuk omzet pemkot sendiri terdiri 605

juta,” paparnya.

Sementara itu, Wiwik menyebut, jumlah OPD yang ikut dalam kegiatan transaksi itu terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dekranasda Kota Surabaya. “Kemudian ada dari Pahlawan Ekonomi dan stand terdampak,” imbuhnya.[iib]

Sosialisasi Dompet Elektronik Bank Jatim Akan Rangkul Masjid Surabaya, Bhirawa Untuk mensukseskan dompet elektronik atau Mobile Banking yang kini disebut pula dengan Quick Response Indonesian Standard (QRIS), Bank Indonesia (BI) provinsi Jatim akan merangkul berbagai pihak, di antaranya yang paling penting adalah masjid-masjid yang ada.

Selain itu, juga para pedagang di pasar-pasar, para mahasiswa, dosen, serta civitas akademi lainnya yang ada di kampus-kampus. Hal tersebut diungkapkan Difi Ahmad Johan-

syah, Kepala Perwakilan Wilayah (KPw) BI Provinsi Jatim pada sejumlah wartawan yang mengikuti pelatihan wartawan BI Jatim di Jogjakarta Kamis-Sabtu (22-24/8) pekan lalu.

Lebih jauh Difi yang didampingi oleh Musni Hardi Kasuma Atmaja Kepala KPw BI Kediri, Abrar Kepala Divisi SPPUR KPw BI Prov Jatim dan Azka Subhan A.Kepala KPw BI Malang menjelaskan, sistem pembayaran dengan QRIS, Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile

banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS), yang sudah dilaunching BI pusat bertepatan denga HUT RI 74 di Jakarta oleh Gubernrur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, akan mempermudah berbagai pihak dan kalangan untuk pembayaran dengan satu kartu saja. “Jadi tidak perlu repot dan ribet dengan bermacam-macam kartu untuk pembayaran yang bermacammacam pula. Satu kartu untuk semua pembayaran,” kata dia.

Untuk itu kepada semua lapisan masyarakat agar secepatnya meman-

faatkan kesempatan ini, karena melihat betapa pentingnya dan tentunya selain mempermudah masyarakat untuk bertansaksi untuk mempemudah pula ke mana saja uang kita pergunakan serta untuk kepentingan apa pula sehingga dengan demikian maka akan lebih teratur dalam penggunaan uang untuk bertransaksi karena bisa melacaknya dengan baik.

“Jadi selain akan memberikan jaminan keamanan dari tindakan orang jahat juga nyaman dalam mengatur keuangan,” tambah Difi. [ma]

SELAYANG PANDANG

The Trans Icon Surabaya Jadi Destinasi Wisata Baru Dengan Hunian Eksklusif Kelas Dunia PT Trans Properti Indonesia telah melakukan upper structure ceremony sebagai tanda mulai dibangunnya pondasi di proyek The Trans Icon untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian eksklusif berkelas dunia di pusat kota Surabaya.

Chief Executive Officer Trans Properti Indonesia, Chairal Tanjung mengungkapkan pembangunan yang dilakukan oleh PT Total Bangun Persada selaku kontraktor yang akan membantu terwujudnya hunian ikonik dilengkapi beragam fasilitas menarik serta menjadi satu-satunya di Indonesia.

“Kami akan menghadirkan The Trans Icon Apartemen dengan fasilitas mewah serta area terbuka hijau yang akan meningkatkan kualitas hidup

menjadi lebih baik. Seluruh akses transportasi menuju The Trans Icon Surabaya sangat mudah karena akan terintegrasi berbagai fasilitas sehingga semakin mempermudah berbagai kebutuhan dalam hidup,” terangnya, Senin (26/8).

Direktur Utama Trans Properti Indonesia, Wibowo Iman mengatkan Surabaya merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia baik wisatawan lokal maupun mancanegara. “Melihat potensi wisata yang ada, kami in-

Founder Trans Corp, Chairul Tanjung (kanan depan) bersama Presiden Direktur PT Total Bangun Persada, Janti Komadjaja (kiri depan) saat memencet bel tanda dimulainya pembangunan upper structure komplek mixused The Trans Icon Surabaya. achmad tauriq/ bhirawa

gin menciptakan destinasi wisata terbaru dan menjadikannya ikon kelas dunia dengan hadirnya The Trans Icon. Proses pembangunan sedang berjalan ant-

ara lain telah selesainya fondasi serta dimulainya upper structure yang kedepannya akan dapat dimiliki maupun dikunjungi seluruh masyarakat Surabaya,” jelas-

nya.

Wibowo menambahkan ikon kelas dunia yang akan hadir di The Trans Icon Surabaya antara lain adalah Trans Studio Ski

World, wahana bermain salju dan ski indoor dengan menggunakan salju asli yang dibuat oleh mesin khusus.

Wahana ini dapat dijadikan pilihan dalam menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan maupun liburan. Selain itu akan juga dihadirkan Sky Dining yang bisa dijadikan tempat makan malam favorit dengan pasangan sambil menikmati keindahan panorama malam serta gemerlapnya Kota Surabaya dari ketinggian tertentu.

“Pembangunan ini merupakan bukti komitmen kami dalam membantu Kota Surabaya menjadi kota terbaik di masa mendatang. Kami akan terus mengembangkan bisnis properti secara konsisten, serta memberikan fasilitas yang lengkap berkelas dunia

di Indonesia,” ujar Wibowo.

Sementara itu menurut Direktur Marketing Trans Icon Surabaya, Fransiskus Afong mengatakan harga unit produk Trans Icon Surabaya saat ini telah naik sekitar 30 persen sejak pertama diluncurkan pada Maret 2018 lalu. Untuk itu pihaknya melakukan koreksi harga setiap tiga bulan sekali, dengan melihat perkembangan penjualan dan permintaan pasar.

“Saat ini progres penjualan untuk tower I, Apartemen Aspen sudah sekitar 90 persen.

Sementara tower kedua Apartemen Alpin, progres penjualan sudah mencapai 40 persen, targetnya kedua tower bisa sold out sebelum akhir tahun,” harapnya. [riq]

SAMBUNGAN

Selasa Wage, 27 AGUSTUS 2019

Halaman 11

KRI Ahmad Yani Identifikasi Bangkai KM Santika Nusantara

Surabaya, Bhirawa KRI Ahmad Yani-351 berhasil mengidentifikasi bangkai Kapal Motor (KM) Santika Nusantara.

Identifikasi itu setelah kondisi KM ditemukan oleh pesawat CN 235 sebagai pesawat surveillance udara TNI AL dalam kondisi terapung di di posisi Barat Laut Pulau Bawean, Senin (26/8) siang.

Komandan KRI Ahmad Yani351, Letkol Laut (P) Bagus Badari Amarullah menjelaskan, KM Santika Nusantara diketahui berada pada posisi 05°15.080’ S / 113°10.920’ T sebelah barat dari posisi KRI AMY-

ist

Bangkai KM Santika Nusantara berhasil ditemukan oleh pesawat CN 235 dalam kondisi terapung di posisi Barat Laut Pulau Bawean, Senin (26/8).

351 dengan jarak 40 Nm. Selanjutnya, masih kata Bagus, dilaksanakan pengeplotan dan rencana pendekatan dan kesiapan

Perda Bentukan Eksekutif Dinilai Membebani Masyarakat l

Sambungan hal 1

Politisi PDI Perjuangan ini membeberkan, apalagi jika Perda itu tidak diikuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Menurutnya, Perda-perda tersebut selama ini dianggap selesai ketika usai disahkan. “Ada yang harus diketahui yakni Perda yang dilahirkan oleh eksekutif dan legislatif memiliki perbedaan subtansi,” jelasnya.

Secara rinci, Kusnadi menyebutkan jika perda yang dilahirkan eksekutif itu biasanya membebani masyarakat dan memberikan kenikmatan kepada eksekutif. Sebaliknya, kalau perda yang dibuat legislatif umumnya melindungi masyarakat dan menekan eksekutif. “Contoh perda yang membebani masyarakat itu seperti retribusi misalnya,” ujar Ketua DPD PDIP Jatim ini.

Kusnadi menjelaskan, DPRD selalu melakukan evaluasi terhadap Perda-perda yang sudah disahkan. Selain itu, menurutnya Perda-perda yang sudah dibuat ini tidak boleh dicabut oleh pemerintah.

“Artinya perda yang sudah disahkan ini kan sudah lolos evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ya seharusnya tinggal menjalankan saja perda tersebut, jangan terkesan perda yang dibuat ini hanya sebagai popularitas saja,” katanya. Sementara itu Ketua Badan Perencanaan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Jatim Achmad Heri mengatakan pembahasan perda harus substantif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia mengaku tidak ingin asal pembahasan rancangan perda tuntas, tapi tidak berjalan di masyarakat.

“Ada beberapa raperda yang bisa dilanjutkan anggota DPRD Jatim baru, yakni pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Selain itu, yang juga penting, raperda desa wisata, pengelolaan pertambangan, pengelolaan sampah regional, masalah irigasi, penyelenggaraan keamanan makanan, dan perlindungan terhadap obat tradisional,” jelasnya.

Ketua Parliament Watch yakni Umar Sholahudin juga mengungkapkan, tidak hanya perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin, perda lainnya seperti Perda perlindungan petani dan nelayan, perda perlindungan anak dan perempuan juga tidak berjalan efektif atau disfungsional.

“Penegakan perdanya lemah. Ini bisa karena pada sisi susbtansi perdanya, atau pada penegakannya. Orientasi jumlah lebih penting daripada kualitas perda,” ungkap Umar.

Selain itu, lanjut Umar, bisa juga aturan pelaksananya yakni pergub belum dibuat. Normatifnya kalau menurut UU 12 tahun 2011 itu tiga bulan setelah perda disahkan, pergub harus sudah diterbitkan.

“Pemprov harus evaluasi kenapa perda yg sudah dibuat tidak berjalan dengan baik, bahkan disfungsional.

Pemprov punya institusi penegak perda yakni Satpol PP. Kepala Satpol PP harus dievalusi kinerjanya, selama ini bagaimana. Termasuk fungsi kontrol dewan harus ditegakkan,” jelasnya. [geh]

Tangani AIDS dari Hulu ke Hilir l

Sambungan hal 1

Santri ini pada 2018 lalu ada sebanyak 32 ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS. Satu diantaranya, kata Abu Bakar Abdi, seorang ibu rumah tangga diketahui terserang penyakit HIV/AIDS karena tertular suaminya. Saat ini menurut Abu Bakar, penderita HIV/AIDS di Situbondo tersebar di semua kalangan, termasuk diantaranya kalangan pelajar.

Abu Bakar Abdi menegaskan, Dinkes Situbondo dalam menangani pengidap HIV/AIDS dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Tak hanya melayani korban yang sudah tertular HIV/AIDS, aku mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo itu, melainkan Dinkes melakukan deteksi dini melalui bidan yang ada di setiap desa.

“Setiap ibu hamil rutin diperiksa HIV/AIDS. Ini penting agar anak yang ada di dalam kandungan tidak ikut tertular.

Sebab jika sampai tertular, anak yang baru lahir nanti akan menimbulkan masalah baru,” kupas mantan Kasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Masih kata Abu Bakar, para ibu hamil yang diketahui pengidap HIV/AIDS tidak akan menular kepada anak yang di kandungnya asalkan saja rutin meminum obat.

Saat ini saja, sebut mantan Kabag TU RSUD Situbondo itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdoer Rahem Situbondo, juga sudah bisa melayani pengobatan bagi ibu hamil pengidap HIV/AIDS. Abu Bakar Abdi menerangkan, penyakit HIV/AIDS memang seperti fenomena gunung es karena setiap tahun Dinkes menemukan rata-rata 200 orang penderita baru.

“Kini sepertiga dari jumlah penderita itu sudah meninggal dunia. Untuk itu mulai saat ini Dinkes memberikan obat ARV dan tambahan nutrisi bagi setiap penderita,” pungkasnya. [awi]

recovery korban oleh KRI AMY351 menuju KM Santika Nusantara. Kondisi terakhir KM Santika Nusantara, sambung Bagus, yakni

terdapat asap tebal yang masih tampak mengepul dari arah haluan dan buritan kapal yang berasal dari anjungan yang terbakar.

“Dari hasil koordinasi dengan pesawat patroli maritim udara CN-235 TNI AL dan Basarnas, kami segera meluncur ke lokasi ditemukannya bangkai KM Santika Nusantara.

Sehingga dapat kami amankan, melokalisir dan mengidentifikasi area kapal tersebut,” kata Letkol Laut (P) Bagus Badari Amarullah.

Bagus menambahkan, kondisi kapal juga terdapat sekoci penyelamat lambung kanan dalam posisi meng-

Beri Hadiah Noken, Pendeta Titipkan Anak Papua ke Gubernur Khofifah

gantung karena tidak berhasil meluncur. Sementara sekoci penyelamat di lambung kiri masih tetap dalam posisi semula. Dan garis batas permukaan air masih berada diatas air.

Pihaknya memastikan akan terus melkukan pemantauan di sekitar lokasi terapungnya KM Santika Nusantara. “KRI Ahmad Yani-351 akan tetap berada di sekitar lokasi terapungnya KM Santika Nusantara. Untuk melakukan pengamanan dan melaporkan situasi kondisi secara periodik, sebelum bangkai kapal nahas tersebut dibawa menuju Surabaya,” pungkasnya. [bed]

l

Papua di Jatim.

Ketua Umum Persekutuan Gerejagereja se-Jayapura Pdt Dr Yan Pieth Wambrauw menuturkan, pihaknya datang karena diutus oleh persekutuan gereja-gereja untuk mengunjungi anak-anak Papua. Pihaknya mengaku sudah tahu apa yang terjadi beberapa waktu lalu dan itu sangat disayangkan.

“Karena anak-anak Papua datang untuk belajar, maka kami berharap anak-anak Papua dapat kembali melanjutkan menuntut ilmu dengan harapan suatu saat me­reka akan kembali untuk membangun Papua,” tutur Pdt Yan Peith.

Pdt Yan Pieth berharap, Jatim akan menjadi model untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan mahasiswa Papua. Di mana peme­ rintah setempat, yakni Gubernur Jatim menjadi orangtua bagi anak-anak Papua. “Ka­rena kami berada jauh di sana,” tutur dia.

Pdt Yan Pieth mengaku, dibutuhkan model penyelesaian masalah jika. Sebab, banyak sekali anak-anak Papua yang belajar ke luar Papua, baik di Jatim maupun di Jawa Tengah dan Jawa Barat. “Anak-anak kami bis amenjadi bagian dari Jatim. Mohon mereka dilibatkan agar tidak merasa sendirian dan kita tidak mau lagi ada ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai, diskriminasi atau rasis,” ungkap dia.

Terkait sejumlah kerusuhan yang terjadi, pihaknya menyampaikan permintaan maaf atas nama anak-anak Papua yang mungkin bersalah dengan mengakibatkan ketidaknyamanan di Surabaya maupun Malang.

Termasuk reaksi luar biasa yang terjadi di Papua dan Papua Barat. “Kami para pendeta minta maaf atas semua peristiwa itu, kiranya semua bisa selesai dengan baik,” kata dia. Terkait kondisi mahasiswa Papua yang saat ini menutup diri dan tidak mau bertemu siapapun, pihaknya mengaku hal itu masih membutuhkan waktu.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap, para pemuka agama dapat menjadi bagian dari perekat kebersamaan. Ka­ rena itu, pihaknya berterima kasih ka­ rena pendeta dari Jayapura, Manokwari dan Sorong berkenan hadir di Jatim.

Berdiskusi beberapa hal yang menjadi wilayah Kapolda. “ Seperti yang di­ sampaikan Pak Lenis (staf khusus Pre­ siden untuk Papua) supaya bu Khofifah menjadi mama Papua dan saya dikasih noken. Dari sini, menunjukkan bahwa komunikasi kami sesunggahnya sangat baik saat ini,” pungkas dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Humas dan Protkol Aries Agung Paewai menuturkan, ada rencana pertemuan antara Gubernu Jatim dengan Gubernur Papua dan Papua Barat.

Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan hari ini, Selasa (27/8) se­ telah gubernur Papua dan Papua Barat bertemu dengan Presiden RI. “Rencananya seperti itu dan masih dijadwalkan. Karena hari ini, (Kemarin) dua gubernur akan bertemu dulu dengan Presiden,” tandasnya.[tam]

Pendaftaran Belum Dibuka, Waspadai Penipuan CPNS l

Sambungan hal 1

dasarkan manajemen kebutuhan ASN. Estimasi saya, pengumuman formasi itu akhir Agustus. Rekonsiliasi sudah, tetapi belum ditetapkan.

Setelah itu baru dibuka pendaftaran secara online,” tutur Anom kemarin, Senin (26/8).

Sampai saat ini, tegas Anom, belum ada instansi yang membuka pendaftaran CPNS mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Kalau pun ada informasi mengenai pendaftaran, itu masih sumir dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait pendaftaran CPNS tersebut, Anom berharap masyarakat lebih bersabar menunggu keputusan resmi dari MenPAN-RB yang juga akan diumumkan oleh BKD provinsi maupun kabupaten/kota. Anom menegaskan, masyarakat jangan percaya dengan calo dan berbagai modus penipuan yang muaranya adalah CPNS. “Karena proses pendaftaran

semuanya sudah komputerisasi. Jadi tidak perlu percaya calo,” ungkap Anom.

Saat ini, Anom mengakui, banyak bermunculan lembaga pelatihan Computer Assisted Test (CAT) untuk membantu calon pendaftar menghadapi tes CPNS. Namun, pelatihan tersebut hanya bersifat latihan membiasakan diri menghadapi CAT. Karena pengalaman pendaftar CPNS yang diterima selama ini bukan pendaftar baru kemudian bisa langsung lolos.

“Rata-rata yang diterima CPNS adalah yang pernah pengalaman mengikuti tes CPNS sebelumnya.

Bukan karena tidak pintar. Kadang sepintar apapun pendaftar itu, kalau tidak terbiasa dan tidak mengetahui teknik mengikuti CAT juga tidak lolos,” ungkap Anom.

Misalnya dalam CAT terdapat 200 soal. Anom menghitung, dengan durasi 120 menit, setiap peserta setidaknya harus bisa

menjawab satu soal dengan waktu kurang dari 30 detik. Sementara untuk membaca soal saja, sering kali waktu itu sudah habis. “Saya sendiri pernah mencoba simulasi CAT. Pertama kali mencoba nilainya 116, mencoba kedua kali 140 dan ketiga kalinya 200. Jadi terus naik,” kata dia.

Terkait penipuan CPNS, sebelumnya Kementerian PAN-RB telah merilis adanya penipuan dalam bentuk calo CPNS. Dalam penipuan tersebut, calo CPNS menipu korban dengan nilai Rp 70 juta – Rp 100 juta dengan iming-iming lolos pendaftaran CPNS. Hal tersebut telah diungkap pihak keposilian dan modus yang digunakan ialah dengan mengaku sebagai pegawai Kemen PAN-RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penipu biasa menggunakan ID card palsu untuk meyakinkan calon korban. [tam]

Tak Ada Alasan Kualitas Sekolah Buruk l

Sambungan hal 1

pada masing-masing sekolah. Semestinya, hal ini juga menambah kualitas belajar-mengajar di kelas.

“Jadi, di PAK (perubahan anggaran keuangan) itu ada tambahan anggaran karena sekarang sudah dihitung per rombel, bukan per siswa lagi seperti dulu. PAK ini sudah disahkan oleh dewan, sehingga sebentar lagi bisa dicairkan,” kata Wali Kota Risma di ruang kerjanya, Senin (26/8).

Selain itu, Wali Kota Risma juga memastikan bahwa tambahan di PAK itu dipengaruhi oleh adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi guru swasta sebesar Rp1 juta. TPP ini akan diberikan per bulan kepada guru-guru swasta sebagai bentuk apresiasi dari Pemkot Surabaya.

“TPP ini akan langsung ditransfer ke rekening guru masing-masing, tanpa ada perantara. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal tahun, tapi karena masih kurang, akhirnya kami tambahkan dalam PAK,” kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan bahwa sekolah swasta akan mendapatkan beberapa bantuan dari APBD, yaitu bantuan seragam bagi siswa mitra warga, tunjangan fungsional guru sebesar Rp300 ribu perbulan dan TPP Rp1 juta perbulan diberikan bagi guru yang belum menerima sertifikasi. “Tiga item itu yang akan didapatkan, selain Bopda,” ujarnya.

Menurut Wali Kota Risma, karena biaya operasional sudah naik dan kesejahteraan guru juga sudah naik, maka dia berharap kualitas pendidikannya juga meningkat.

Salah satu indikatornya adalah nilai-nilainya tambah bagus dan harus mengedepankan kejujuran.

“Ini salah satu indikatornya, karena di Surabaya ini sudah menggunakan komputer, sehingga integritas pelaksanaan unas terjamin,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Risma juga berharap tidak ada lagi tarikan-tarikan yang membebani anak yang tidak mampu. Sebab, hal ini akan berimplikasi pada anakanak putus sekolah. Sedangkan Wali

Kota Risma juga tidak ingin ada lagi anak Surabaya yang putus sekolah.

“Nah, kalau kualitasnya ditingkatkan dan tidak ada lagi tarikantarikan, maka masyarakat dapat memilih sekolah sendiri tanpa harus mencari-cari. Makanya, mulai sekarang kita sudah waktunya ngomong kualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan mengatakan akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan yayasan untuk mendiskusikan mekanisme dengan pola penganggaran per rombel. “Nanti kita siapkan untuk dikumpulkan semuanya,” kata Ikhsan.

Di samping itu, Ikhsan juga memastikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya, pihaknya terus melakukan berbagai pelatihan kepada guru-guru SD dan SMP, baik negeri maupun swasta. “Mereka dilatih bergantian per mata pelajaran, sehingga diharapkan para guru ini semakin berkualitas dalam mengajar anak didiknya,” pungkasnya. [iib]

Gaji Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Rp 40 Juta Perbulan

Mangkir, Kejari akan Layangkan Panggilan Kedua l

Sambungan hal 1

Ratih Retnowati dan dua orang mantan anggota dewan, yaitu Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Senin (26/8). Namun ketiganya tak menghadiri panggilan dari penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.

“Ketiganya tidak datang, dan tanpa ada konfirmasi. Selanjutnya kami akan koordinasikan dengan penyidik Pidsus,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Senin (26/8).

Sayangnya Lingga enggan merincikan kapan dilakukan panggilan kembali kepada tiga tersangka ini.

Hal itu lantaran penyidik Pidsus masih perlu merapatkan terkait ketidakhadiran para tersangka. Dari rapat itulah nantinya akan diketahui jadwal pemanggilan kembali keti-

gannya. “Masih kita koordinasikan dengan Pidsus. Panggilan selanjutnya merupakan panggilan yang kedua kalinya,” tegas Lingga.

Disinggung mengenai upaya tegas Kejaksaan terhadap ketiga tersangka, Lingga enggan berpsekulasi. Pihaknya mengaku masih menunggu putusan dari pimpinan (Kepala Kajari) dan Jaksa Pidsus. Begitu juga mengenai upaya cekal dan daftar DPO (Daftar Pencarian Orang) terhadap ketiga tersangka, Lingga mengaku hal itu akan dilakukan sesuai perkembangan proses pemeriksaan ketiganya.

Dalam pemeriksaan, sambung Lingga, penyidik memiliki batasan pemanggilan terhadap tersangka.

Nantinya para tersangka akan diberi kesempatan untuk memenuhi panggil­ an ketiga kalinya, yakni diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“Ketiganya kita panggil secara prosedur, yaitu satu kali, dua kali dan ketiga kali. Jika ketiga kalinya tidak datang, akan ada upaya hukum lain (panggil paksa, cekal dan DPO, red),” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan, pelantikan puluhan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2019-2024 digelar pada Sabtu (24/8) lalu. Di antara puluhan anggota yang baru dilantik, ada satu anggota yang berstatus tersangka.

Salah satu anggota dewan yang berstatus sebagai tersangka, yakni Ratih Retnowati. Politisi partai Demokrat itu menyandang status tersangka, setelah Kejari Tanjung Perak mengembangkan penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya 2016 silam. [bed]

l

Sambungan hal 1

gal di asrama yang disediakan di SMKN 1 Nganjuk. Pahit manis tinggal di Kota Angin sudah dia rasakan. Banyak kisah menarik yang dialami anak-anak Papua yang merantau di Kota Angin Nganjuk.

Menurut Mison, remaja kelahiran 5 September 2003 silam, masyarakat Nganjuk sangat ramah, apalagi Mison juga mengikuti latihan beladiri pencak silat di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).

Selama mengikuti latihan pencak silat, Mison mengaku saudaranya bertambah

sehingga tidak terasa hidup jauh dari keluarganya. “Keluarga saya tinggal di Desa Tari, Kecamatan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. Tetapi saya disini telah menemukan saudara dan keluarga baru,” tutur Mison.

Diakui Mison, dia merasa kerasan tinggal dan menempuh pendidikan di SMKN 1 Nganjuk. Tidak ada perbedaan dalam bergaul dengan teman-teman sekolah maupun diluar sekolah. Mison merasa nyaman saat jalan-jalan menikmati waktu disela-sela kesibukan belajarnya.

Mison ingin menempuh dan menyelesai-

kan pendidikannya di SMKN 1 Nganjuk, setelah itu dia juga berkeinginan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Jawa. Mison bercita-cita ingin membangun dan memajukan tanah kelahirannya Papua kelak setelah dirinya merampungkan tugas belajarnya di tanah Jawa.

Mison juga ingin mendapatkan pendidik­ an yang baik sama seperti saudara-saudara barunya di Jawa. “Saya masih ingin menyelesaikan pendidikan di Jawa. Saya ingin pulang jika saya sudah selesai kuliah,” ujar Mison menggambarkan angan-angannya.

Kemudian Mison juga menceritakan ke-

tertarikan dirinya dengan seni beladiri pencak silat PSHT. Karena di perguruan pencak silat PSHT tidak hanya diajarkan cara membela diri dan bertarung saja. Tetapi, satu pelajaran penting menurut Mison yang dia dapat saat mengikuti latihan beladiri PSHT, adalah rasa persaudaraan sesama anggota PSHT yang tidak memandang suku, agama dan ras. Sehingga Mison selama berada di Nganjuk merasa aman tidak ada ancaman maupun intimidasi dari manapun.

“Saya bahagia saat berada di tengahtengah saudara saya di PSHT. Mereka tidak memandang warna kulit saya. Tidak

Sambungan hal 1

Mardiasih, Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto mengatakan, gaji dewan ini sudah sesuai dengan PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuang­ an dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diundangkan sejak 2 Juni 2017. ’’Kami pastikan, pemberian gaji dewan sudah sesuai dengan mekanisme,’’ terangnya, Senin (26/8).

Sementara itu gaji anggota DPRD Kota Mojokerto lebih rendah diban­ ding gaji anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Selisihnya sekitar Rp 7 juta atau sekitar Rp 33 juta belum termasuk dana perjalanan dinas (SPPD) sekitar Rp 1,6 juta per hari untuk kunjungan ke Jakarta maupun luar pulau.[kar]

Sedih Saat Diminta Pulang Kampung karena di Nganjuk Merasa Aman dan Nyaman l

Sambungan hal 1

membedakan saya, tidak merendahkan saya. Karena itu saya merasa nyaman di Nganjuk,” aku Mison Jikua.

Soal makanan, Mison sangat sangat menyukai nasi pecel dan makanan ringan gorengan ote-ote. Saking senangnya dengan makanan itu dia hampir setiap hari menyantap dua makanan rakyat tersebut.

Karena itu, Mison berharap pemerintah provinsi Papua tidak memerintahkan dirinya untuk pulang ke Papua. Karena dia ingin menuntaskan pendidikan di SMKN 1 Nganjuk pada jurusan teknik kendaraan ringan. [*]

UTAMA

Halaman 12

Selasa Wage, 27 Agustus 2019

Sekda Kabupaten Malang Maju Pilbup Harus Mundur dari Jabatannya

Ketua KPU Kab Malang Anis Suhartini

Kab Malang, Bhirawa Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun 2020 mendatang, juga akan diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono untuk maju sebagai Calon Bupati (Cabup) Malang. Sehingga dengan rencana Sekda tersebut, maka harus memenuhi syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU).

Menurut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Anis Suhartini, Senin (26/8), kepada war-

tawan, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan sebagai kepala daerah. Namun, untuk pencalonan kepala negara yang berasal atau mempunyai jabatan publik dan masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka harus mundur dari jabatan.

Karena hal itu, lanjut dia, sudah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. "Jadi ketika Sekda Kabupaten Malang maju pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, harus mundur dari jabatannya," terangnya.

Anis menegaskan, syarat utama untuk mencalonkan sebagai kepala daerah, dia harus mundur dari jabatan Sekda Kabupaten Malang. Namun, jika mencalonkan sebagai bupati lewat jalur perorangan atau independen, tidak hanya dia harus mundur dari jabatan sekda, juga

harus mengundurkan diri dari ASN. Dan jika melalui jalur independen, dia harus mengumpulkan dukungan 6,5 persen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Dan dukungan KTP tersebut masih harus melalui verifikasi, sehingga pengumpulan dukungan KTP sebaiknya harus melebihi batas minimal. Sedangkan minimal dukungan KTP 6,5 persen dari jumlah DPT, yakni sebayak 120 ribu KTP. Dan jika mengambil amannya, dukungan

KTP melebihi batas minimal, yakni sebanyak 150 ribu KTP," paparnya.

Namun, kata Anis, jika Pak Didik mencalonkan kepala daerah melalu partai politik (parpol), dia juga tetap wajib mengundurkan diri dari jabatan Sekda. Dan selanjutnya, parpol sebagai pengusungnya mendaftarkan ke KPU. Sedangkan parpol bisa maju sendiri dan harus mendapatkan 20 persen kursi dewan. Dan merujuk pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, maka PKB dan PDIP bisa maju sendiri tanpa berkoalisi. [cyn]

Babinsa Koramil 08/Dawar Bantu Droping Air Mojokerto, Bhirawa Kecamatan Dawarblandong, yang lokasinya berada di ujung paling barat Kabupaten Mojokerto ini, nampaknya sejak lama belum bisa terlepas dari kekurangan air bersih jika musim kemarau tiba.

KILAS DAERAH

Tahun ini, Anggaran BPPDGS Bojonegoro Meningkat Bojonegoro, Bhirawa Bantuan Penyelengara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2019 ini untuk Kabupaten Bojonegoro dipastikan akan dicairkan selama 12 bulan, sebelumnya yang hanya diberikan selama 9 bulan. Sehingga bagi lembaga penerima BPPDG ini akan menerima utuh dalam setahun.

Seperti diketahui bersama, BPPDGS merupakan bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk Madrasah Diniyah (Madin) baik itu Madin Ulla maupun Madin Wustho dan diperuntukkan untuk membayar insentif guru atau ustadz.

Bantuan keuangan tersebut bersumber dari APBD Jawa Timur dan APBD Bojonegoro dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Madin serta meningkatkan kesejahteraan guru atau ustadz yang mengajar di Madin Kepala Dinas Pendidikan (Dosdik) Kabupaten Bojonegoro melalui Kasubag Program dan Pelaporan, Agus Ashori mengatakan, bahwa BPPDGS ditahun 2019 bakal bertambah dari pada tahun 2018. Pasalnya, tahun ini Pemkab Bojonegoro menambah anggaran tersebut sekitar kurang lebih 4 miliar. Dikatakan oleh Agus Ashori, total anggaran BPPDGS tahun 2019 ini sebesar Rp 15,5 miliar lebih. Sumber dana itu, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Bojonegoro.

"Berbeda, Anggaran BPPDGS tahun 2018 lalu yang anggarannya hanya sebesar Rp 11,6 miliar lebih yang diterima guru maupun santri madin selama sembilan bulan," jelas Agus.

Lanjut Agus, Bantuan keuangan tersebut nantinya bakal diberikan kepada 955 lembaga Madin yang ada di Bojonegoro dan untuk memberikan insentif 1.337 guru swasta atau ustadz.

Sedangkan untuk proses pencairan dana tersebut pastinya menunggu Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bojonegoro.

"Diharapkan dengan BPPDGS itu bisa sangat membantu guru swasta atau madin agar lebih sejahtera, sehingga mutu pendidikan dan kualitas pendidikan madin di Bojonegoro bisa lebih baik, serta bisa mencetak karakter anak yang berakhlak mulia di luar pendidikan formal," pungkasnya. [bas]

Hal ini diakibatkan oleh mininnya sumber air, sehingga Kecamatan ini khususnya pada Desa Singongagrok Dusun Tempuran jika musim kemarau seperti sekarang ini, jika tidak ada pasokan air tangki dari Pemda Kabupaten Mojokerto atau pihak swasta, dapat dipastikan tidak akan bisa mandi dà n cuçi, warganya.

Sebagaimana dikatakan Usman ( 59 th. ) senin 26/8/2019.kejadian kekurangan air bersih untuk minum, mandi dan cuci serta kebutuhan rumah tangga jika musim kemarau memang sudah dirasakannya sejak kecil, penyebabnya memang kondisi tanahnya disini kering, sehingga sumurpun tak mengeluarkan air, meski digalih lebih dari 25 m, Untuk itu kami berterima kasih kepada BPBD Kabupaten Mojokerto dan PG. Gempol kerep yang telah memberikan bantuan berupa tandon air serta secara bergantian memasok air bersih kepada kami. Jelas usman.

Babinsa Koramil Dawar blandong Serka M.Irfan mengomentari kekurangan air di wilayah tugasnya mengaku, sejumlah satu tangki kapasitas 7.000 liter pasokan air bersih dari PG Gempol Kerep bekerjasama dengan Relawan Majapahit Brawijaya (RMB) dan Relawan Guyub Rukun Mojokerto (RGRM), telah didistribusikan

Sinergi Pemkot dengan Anggota Dewan Baru

Wali Kota Sampaikan Ucapan Selamat Malang, Bhirawa Pelantikan Anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024, diharapkan menjadi langkah awal sinergitas antara legislatif dan eksekutif, untuk membangun Kota Malang yang lebih bermartabat kedepanya. Wali Kota Malang Sutiaji, menaruh harapan besar kepada anggota DPRD Kota Malang yang baru. Apalagi mereka merupakan representasi dari partai politik yang berada di Kota Malang, yang dipilih secara demokrasi oleh masyarakat.

"Pemerintah Kota Malang menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2014. Semoga dewan yang baru ini bisa bersinergi dengan Pemkot untuk mewujudkan Kota Malang yang bermartabat,"tutur Sutiaji.

Ia berharap pembangunan di Kota Malang, baik bidang sosial maupun pendidikan serta infrastruktur, dapat segera terwujud. Pihaknya optimis membangun Kota Malang bisa dilakukan secara bersama-sama antara Pemkot dengan DPRD Kota Malang.

"Kuncinya sinergi dua lembaga, jika sinergi itu sudah bisa di wujudkan, maka pelaksanaan pembangunan secara otomatis akan bisa dilakukan,"tuturnya.

Sementara itu, ketua DPRD Malang sementara, I Made Riana Dian Kartika, menyampaikan terimakasih atas dukungan semua pihak yang telah memberikan dukungan pada saat pel-

antikan anggota DPRD Kota Malang.

"Ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan sebagai rangkaian dari pelaksanaan Pemilu 2019," kata Made saat menyampaikan sambutannya, Jawa Timur, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Posisi Wakil Ketua DPRD Kota Malang Sementara diisi oleh Abdurrochman asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara simbolis, palu sidang diserahkan kepada Made oleh ketua sebelumnya, Bambang Heri Susanto. Made menambahkan bahwa dirinya mewakili seluruh anggota DPRD Kota Malang periode 20192024 mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masyarakat Kota Malang.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 1. Ahmad Wanedi 2. Lea Madarina 3. Ferry Kurniawan 4. Iwan Mahendra 5. Harvad Kurniawan R. 6. Eko Hardianto 7. Wiwik Sukesih 8. Amithya Ratnanggani 9. Agoes Marhaenta 10. Luluk Zuhriyah 11. I Made Rian Diana Kartika 12. Nurul Setyowati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1. Abdurrochman 2. Fathol Arifin 3. Arief Wahyudi 4. Hartatik 5. Ike Kisnawati 6. Abdul Wahid 7. Ahmad Farih Sulaiman

Made mengatakan bahwa anggota DPRD saat ini akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Malang sebagai wujud tanggung jawab anggota dewan. "Kami tidak akan bisa melaksanakan tugas ini tanpa adanya dukungan dan kerja sama dari seluruh warga Kota Malang," ujar Made.

PDIP mendapat kursi terbanyak, DPRD Kota Malang periode 20192024, dengan 12 kursi dari 45 kursi legislatif dengan perolehan 99.555 suara. Selain itu, PKS juga mengalami kenaikan jumlah kursi di legislatif sebesar 100 Persen. Bila periode sebelumnya hanya meraih 3 kursi, partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu berhasil mengantongi 45.769 suara yang terakumulasi 6 kursi.

Lalu, PKB mendapat 7 kursi dari sebelumnya 6 kursi. Partai Gerindra dan Partai NasDem juga mengalami kenaikan masing-masing satu kursi. Gerindra berhasil mengantongi lima kursi dan NasDem mendulang 2 kursi.

Partai Golkar tetap mempertahankan lima kursinya di periode lalu. Sedangkan, Partai Demokrat dan PAN harus kehilangan kursinya. Demokrat kehilangan 2 kursi menjadi 3 kursi dan PAN turun dari 4 kursi menjadi 3 kursi. Partai Perindo dan PSI masingmasing mendapat 1 kursi. [mut.adv] DAFTAR NAMA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG MASA KERJA 2019-2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1. H. Rohmad 2. Bayu Reksa Aji 3. Asmualik 4. Akhdiyat Syabril Ulum 5. Trio Agus P. 6. Fuad Rahman Partai Gerindra 1. Randy Gaung Kumaraning 2. Rimzah 3.Joko Hirtono 4.Nurul Faridawati 5.Lelly Theresiyawati Partai Golkar 1.Rahman Nurmala 2.Arier Budiarso 3.Edy Wijanarko 4.Suryadi

5.Retno Sumarah Partai Demokrat 1. Wiwik Sulaiha 2. Indah Nurdiana 3. Imron Partai Amanat Nasional (PAN) 1. Eko Hadi 2. Lookh Makhfud 3. Pujianto Partai NasDem 1. Suyadi 2. Gagah Soeryo P. Partai Perindo 1. Alkasa Sulima Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 1. Jose Rizal J.

Babinsa Desa setempat ikut membagi air pada jurigen warga, bantuan air bersih dari PG.Gempol kerep.

bagi warga Dusun Tempuran minggu 25/8 kemarin.

Disamping itu setiap harinya Petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dengan menggandeng PDAM. Tirta Dharma juga memasoknya. Bahkan juga sudah lama dibangunkan tandon air. Adapun rinciannya pihak swasta yang berkontribusi yakni PG. Gempol Kerep, telah memasokan air bersih terhitung sudah 3 kali.

Pertama, pada Minggu (04/08)

lalu, bantuan air bersih sejumlah 4.000 liter untuk tandon di Dusun Tempuran sebanyak 3.300 liter sisanya dibagikan langsung ke warga.

Selain itu PG juga membantu satu unit tandon air kapasitas 3.300 liter untuk Dusun Mlati.

Selanjutnya pada Minggu (18/08) lalu, PG juga mendistribusikan 7.000 liter air bersih untuk warga Dusun Tempuran sebanyak 3.500 liter dan untuk Masjid Dusun Tempuran

3.500 liter. Untuk prosesnya dimonitor dan dibantu Babinsa setempat, yakni Koptu Eko Budi Santoso.

Kami dari Koramil Dawarblandong khususnya Babinsa, dipastikan selalu hadir memonitor sekaligus membantu kelancaran proses distribusi air bersih tersebut.

Karena membantu mengatasi kesulitan warga sudah menjadi bagian tugas dalam pembinaan wilayah," ungkap Serka M. Irfan. [min]