Berita Metro 10 Mei 2017 by Harian Berita Metro

HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN

Iklan/ Langganan:

5318686

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Ahok Ditahan, Jokowi: Hormati Proses Hukum

JAKARTA (BM) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis hukuman 2 tahun penjara untuk terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama atas pernyataannya terkait Surat Al-Maidah ayat 51 saat dirinya berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana melakukan penodaan agama,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah “Jadi jangan percaya sama orang, kan

bisa saja dalam hati kecil BapakIbu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau BapakIbu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa.” “Dari ucapan tersebut, terdakwa telah menganggap Surat AlMaidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian,  Baca: Pengacara Ahok... Hal. 7

Pendukung Ahok Histeris

BM/ISTIMEWA

Ibu-ibu pendukung terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menangis sesaat setelah mendengar putusan hakim yang memvonis 2 tahun penjara untuk terdakwa.

JAKARTA (BM) – Bermacam ekspresi kesedihan ditunjukkan massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Raut sedih dan kecewa terlihat di wajah mereka sesaat setelah mendengar vonis yang dibacakan majelis hakim. Sejumlah ibu-ibu tampak melelehkan air mata. Berdasarkan pantauan di Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017), massa awalnya terlihat joget Poco-poco saat pembacaan berkas putusan kasus Ahok. Saat itu, lagu berhenti dan se Baca: Aparat Keamanan... Hal. 7

Polisi Sita 4 Ribu Lebih Botol Mihol di Kawasan Citraland

SURABAYA (BM) - Sebanyak 4.355 botol minuman beralkohol dengan berbagai merk disita Tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya dari sebuah kafe tak berizin di kawasan Citraland, Selasa (9/5/2017) dinihari. Wakasatreskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Indra Wiguno, memimpin rangkaian razia tersebut. Pada hari yang sama, polisi juga menyita ratusan miras dari empat warung di kawasan Jalan Jarak. Bayu mengatakan, kafe yang berlokasi di dekat G-Walk Citraland itu didapati tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). “Mereka tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras. Karena ada lokasi tertentu yang diperbolehkan menjual minu Baca: Polisi Kenakan... Hal. 7

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Bayu Indra Wiguno menunjukan mihol yang dirazia di Cofee Beer Zone Jl Royal Pearl Citraland Surabaya, Selasa (9/5/2017) dini hari.

BM/ISTIMEWA

TERPIDANA: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyapa awak media saat tiba di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5). Ahok harus mendekam di Rutan Cipinang, setelah majelis hakim memvonisnya dua tahun penjara.

Tersangka BLBI Gugat Praperadilan

PDIP: Mengapa Pengusutan BLBI Menjelang Pemilu?

JAKARTA (BM) – Tersangka kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung mendaftarkan gugatan praperadilan pada 8 Mei 2017. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap menghadapi gugatan tersebut. Juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya gugatan praperadilan dari Syafruddin perihal penetapannya sebagai tersangka. “Kita menerima 8 Mei, panggilan sidang untuk praperadilan BLBI yang sudah kita tangani akan diagendakan sidang pertama 15 Mei,” ujar Febri di gedung KPK, Selasa (9/8). Dia menuturkan alasan Syafruddin menggugat KPK

karena dianggap tidak layak menetapkan tersangka sedangkan kasus yang terjadi merupakan kasus perdata yang dinilai Syafruddin undangundang KPK tidak mengatur hal itu atau dikenal dengan kasus surut yang mana sebuah

kejadian atau tindak pidana lebih dulu dilakukan sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur. Menanggapi hal tersebut, mantan aktivis Indonesian Corruption Watch itu men Baca: KPK Jangan... Hal. 7

HTI Siapkan Tim Hukum, Gandeng Ormas Lain Pemerintah telah mengambil keputusan, akan membubarkan dan melarang kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, proses pembubaran akan dilakukan melalui gugatan di pengadilan. Pernyataan pemerintah tersebut mendapat berbagai tanggapan, termasuk dari HTI sendiri, yang secara tegas menolak langkah yang ditempuh pemerintah tersebut.

HTI saat melakukan konferensi pers, menanggapi sikap pemerintah yang akan membubarkan ormas tersebut.

dapatkan pandangan hukum dari para pengacara yang bersedia untuk membela HTI. Selain melakukan perlawanan dan pembelaan secara hukum, HTI juga berencana mengadukan ke Komnas HAM dan Ombusdman. Sebelumnya, pada Senin (8/5) siang, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto telah menggelar konferensi pers terkait pembubaran HTI.

PRAKIRAAN CUACA

Dalam pernyataan pers Menkopolhukam, HTI antara lain dinyatakan sebagai ormas yang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional dan aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azaz, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun  Baca: Pembubaran Ormas.. Hal. 7

SPIRIT

SURABAYA

JAKARTA

DENPASAR

YOGYAKARTA

HUJAN SEDANG SUHU : 25 - 33 °C

HUJAN LOKAL SUHU : 24 - 33°C

CERAH BERAWAN SUHU : 25 - 33°C

HUJAN RINGAN SUHU : 23 - 32°C

SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG

Pemerintah Akan Bubarkan HTI

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan segera membentuk tim hukum terkait dengan rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut. “Kita akan segera membentuk tim hukum. Kita akan menyiapkan tim- tim dengan cermat,” kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto di Jakarta, Selasa (9/5). Menurut dia, pihaknya sudah dihubungi banyak pengacara dan men-

Seorang Pemuda Ditemukan Tewas Penuh Luka

Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk. - Imam An Nawawi -

Juni 2017, Tambang Emas Tumpang Pitu Uji Coba Produksi SURABAYA (BM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur PT Bumi Suksesindo, Cahyono Seto, di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (9/5). Ini terkait menjadikan lokasi tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah obyek vital nasional (obvitnas). BACA HALAMAN

PENGUMUMAN Sehubungan dengan peringa tan hari ‘Waisak’ pada Kamis 11 Mei 2017, yang telah ditetap kan sebagai hari libur nasional, maka bersama ini diumumkan kepada para pelanggan, relasi, dan pemasang iklan, bahwasa nya Berita Metro tidak terbit pada hari tersebut. Redaksi

02 POLHUKAM

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Ahok Dihukum Dua Tahun

KILAS

Djarot Jadi Plt Gubernur DKI

Prostitusi Daring Dibongkar

JAKARTA (BM) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan dirinya mewakili pemerintah pusat akan menyampaikan surat penugasan kepada Djarot Saiful Hidayat ke Balai Kota, Selasa, untuk menjabat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. “Karena (Ahok) ditahan sebagaimana vonis hakim dua tahun penjara, agar pemerintahan di DKI tetap berjalan maka dengan pertimbangan Gubernur Ahok ditahan dan tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, maka sore ini jam 16.30WIB di Balai Kota DKI saya akan memberikan surat penugasan kepada Wagub sebagai Plt Gubernur DKI,” ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa. Tjahjo mengatakan penugasan Djarot sebagai Plt Gubernur DKI sampai dengan ada keputusan hukum tetap kasus Ahok yang kini berencana mengajukan banding atau sampai masa jabatan berakhir Oktober 2017. “Tergantung mana yang lebih duluan (keputusan hukum tetap atau berakhir masa jabatan),” ujarTjahjo. Sementara itu, Tjahjo mengatakan, keputusan pemberhentian sementara Ahok masih menunggu salinan resmi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pada Selasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Ahok selama dua tahun penjara atas kasus penodaan agama. Ahok kemudian dibawa ke rutan Cipinang untuk menjalani penahanan. Kuasa hukum Ahok menyatakan kliennya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. (ran/ant/nii)

UNJUK RASA SIDANG AHOK. Massa menggelar aksi unjuk rasa di luar ruang sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). Sidang itu beragenda mendengarkan pembacaan vonis hakim.

RI Ucapkan Selamat Pilpres Prancis JAKARTA (BM) - Pemerintah Indonesia menyampaikan selamat kepada pemerintah dan rakyat Prancis yang telah menyelenggarakan Pemilu Presiden putaran kedua secara aman dan damai pada 7 Mei 2017. “Indonesia sampaikan selamat kepada Prancis atas Pemilihan Presiden yang aman dan damai,” kata pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima di Jakarta, Selasa. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga

menyampaikan selamat kepada Emmanuel Macron yang telah memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan umum presiden Perancis. Selanjutnya, Emmanuel Macron akan dilantik secara resmi sebagai Presiden Perancis pada 14 Mei 2017. Terkait hubungan bilateral IndonesiaPrancis, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkokoh kemitraan strategis kedua negara yang telah terjalin

sejak 2011 dan diperkuat pada saat kunjungan Presiden Francois Hollande pada Maret 2017 lalu. “Indonesia berharap bahwa kerja sama kedua negara selama ini dalam penciptaan perdamaian dan keamanan internasional, penguatan kerjasama ekonomi, serta kerja sama dalam isu global lainnya akan semakin erat, serta hubungan antar masyarakat kedua negara akan semakin hangat,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri RI.

Emmanuel Jean-Michel Frdric Macron yang lahir pada 21 Desember 1977 itu akhirnya memenangi Pilpres Prancis putaran kedua pada Minggu (7/5) waktu setempat. Proyeksi hasil penghitungan suara memperlihatkan Macron, politisi tengah pro-Eropa, itu meraih sekitar 65 persen suara dan menyingkirkan saingan satusatunya, kandidat dari kubu kanan jauh, Marine Le Pen, yang meraih kurang dari 35 persen suara. (yun/ant/nii)

Kanwil Kumham Antisipasi Gangguan Lapas SURABAYA (BM) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi JawaTimur mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan). Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Jatim, Harun Sulianto, mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul terjadinya ratusan narapidana yang melarikan diri di Rutan kelas IIB Pekanbaru dan pelarian narapidana di Lapas Kelas I Makasar beberapa waktu lalu. “Atas peristiwa itulah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

membuat surat edaran tentang antisipasi gangguan Kamtib di Lapas atau Rutan di Jawa Timur,” katanya di Surabaya, Selasa. Ia mengemukakan, dalam surat edaran tersebut terdapat 10 poin penting yang menjadi pegangan dan harus dilaksanakan oleh Lapas atau Rutan yakni melaksanakan koordinasi dengan TNI dan POLRI agar jadwal titik sambung kontrol ke Lapas atau Rutan semakin ditingkatkan. “Berikutnya, melakukan dialog interaktif dengan seluruh napi tahanan untuk menampung keluhan mereka,” ujarnya. Jika kewenangan penyelesaian dari permasalahan tersebut ada pada Ka UPT, kata dia, maka

segera diselesaikan. “Dan jika kewenangan tersebut menjadi tusi Kanwil ataupun unit eselon I, maka sesegera mungkin dilaporkan secara berjenjang,” katanya. Ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemenuhan narapidana atau tahanan berupa kebutuhan makan, minum, air bersih, sanitasi lingkungan, keperluan mandi, mencuci, WC dan layanan kesehatan. “Yang ke empat yaitu menukar kunci blok hunian secara berkala dan dilarang dengan alasan apapun mempekerjakan napi selain untuk memasak di dapur Lapas atau Rutan, kebersihan dan

bengkel kerja,” katanya. Ia mengatakan, pastikan bahwa semua petugas mengisi pos jaga yang diprioritaskan Kalapas atau Karutan secara tepat waktu dengan dilengkapi senjata api atau alat keamanan lainnya sesuai kebutuhan. “Berikutnya adalah lakukan diversiﬁkasi pembinaan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga pembinaan kepribadian maupun kemandirian lebih berkualitas dengan membangkitkan semangat aktualisasi diri narapidana atau tahanan,” ujarnya. Ia menambahkan, poin selanjutnya adalah memastikan tidak ada diskrimasi pungli, tindakan kekerasaan terhadap

layanan Pemasyarakatan di UPT sendiri, baik yg dilakukan oleh petugas maupun Narapidana atau Tahanan serta Melakukan penggeledahan secara rutin dan insidentil terhadap blok hunian dan penggeledahan di pintu utama dengan pendekatan HAM. “Tidak hanya itu, dalam surat ini juga ditegaskan jika terjadi penyimpangan baik yang dilakukan oleh petugas maupun narapidana atau tahanan akan diambil tindakan tegas sesuai dengan kesalahan para pelakunya. Dan yang terakhir yaitu semua yang dilakukan Lapas atau Rutan untuk segera dilaporkan kepada kantor wilayah,” urainya. (ind/ant/nii)

SEMARANG (BM) - NYD (37), mucikari prostitusi dalam jaringan (daring) di Kota Semarang yang ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah biasa “menjajakan” mahasiswi hingga ibu rumah tangga (IRT). “Ada berbagai profesi, mahasiswa sampai ibu rumah tangga atau janda,” kata NYD usai diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah di Semarang, Selasa. Tarif yang dikenakan, menurut dia, juga berbedabeda. Ia mengungkapkan tarif paling mahal untuk mahasiswi yang berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp 2 juta untuk sekali pakai jasanya. Sementara untuk ibu rumah tangga atau janda tarif yang dikenakan sebesar Rp500 ribu. Dari tarif tersebut, tersangka mengambil sebagian sebagai upah jasa sebagai mucikari. Pelaku mengaku tidak merekrut secara khusus perempuan-perempuan yang diperdagangkannya. “Mereka yang datang sendiri,” katanya. Rata-rata, lanjut dia, para wanita yang terjerumus di dunia prostitusi itu berlatar belakang ekonomi dan gaya hidup. “Ada ibu rumah tangga yang mengaku mencari uang tambahan, kalau yang mahasiswi biasanya untuk mengikuti gaya hidup,” tambahnya. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah meringkus seorang mucikari prostitusi dalam jaringan (daring) yang memanfaatkan media sosial di Kota Semarang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Lukas Akbar Abriari mengatakan, tersangka NYD (37) ditangkap bersama saat bersama anak asuhnya di sebuah hotel berbintang di Jalan Diponegoro, Kota Semarang. “Ditangkap di salah satu kamar ketika sedang menunggu pelanggan yang memesan,” katanya. Menurut dia, warga Pleburan, Kota Semarang, tersebut menawarkan wanita-wanita yang diperdagangkan dalam prostitusi online tersebut melalui jejaring sosial Twitter. (ics/ant/nii)

Sampah Laut Masalah Regional JAKARTA (BM) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman mengakui kini masalah sampah di laut tidak mengenali batas negara, sehingga hal tersebut telah menjadi masalah regional, bahkan internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Safri Burhanuddin, di Jakarta, Senin, usai menjadi salah satu pembicara dalam panel diskusi bertajuk ‘Combatting Marine Plastic Debris’, yang diadakan dalam rangkaian IORA Ministerial Blue Economy Conference yang kedua. Konferensi yang digelar oleh Kemenko Maritim tersebut melibatkan 21 negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA). Lebih lanjut, Safri mengatakan bahwa Indonesia telah menawarkan sebuah kerja sama kepada negaranegara yang tergabung dalam asosiasi tersebut untuk menangani masalah sampah di laut Samudera Hindia. “Kalau kita lihat dari penyebarannya Samudera Hindia itu menjadi tempat pengumpulan sampah nomor dua setelah Samudera Pasiﬁk. Yang kami tawarkan dalam hal ini adalah sebuah kerja sama untuk menangani masalah itu, karena mau atau tidak mau, kita tahu masalah sampah tidak kenal batas negara,” papar Safri. Adapun bentuk kerja sama tersebut, Safri menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Australia karena negara itu memiliki riset-riset yang akan dikolaborasikan dengan Kemenko Maritim dengan melakukan penelusuran (tracking) terhadap penyebaran sampah yang ada. (ari/ant/nii)

Menunggu Meja Hijau Pembubaran Ormas Pemerintah menempuh upaya hukum menyusul keputusan pada Senin (8/5) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedangkan pihak HTI bersiap menyampaikan pembelaan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keislaman itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Langkah pemerintah menempuh jalur hukum ini sepatutnya diapresiasi semua pihak, begitupun langkah HTI dalam melakukan advokasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memang diatur soal mekanisme pembubaran ormas. Pada Bab XVII UU tersebut mengatur soal sanksi dan diatur dari pasal 60 hingga pasal 82. Satu hal yang menarik dari kasus ini adalah pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto saat mengumumkan keputusan soal HTI, setelah rapat polhukam terbatas yang dihadiri antara lain oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, dan Kapolri Tito Karnavian, di Kementerian Polhukam, langsung menyampaikan lima butir keputusan, tidak menjelaskan berbagai tahapan mekanisme untuk membubarkan sebuah ormas. Lima butir keputusan yang dibacakan oleh Wiranto adalah, pertama, sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, mencermati berbagai perkembangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai ketentuan tentang sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2017, mekanisme pembubaran ormas dilalui dengan berbagai tahapan. Pertama adalah sanksi administratif terdiri atas peringatan tertulis (peringatan tertulis

Pemerintah akhirnya mengambil sikap tegas dengan membubarkan ormas HTI yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD’45. Pembubaran dilakukan dengan melalui jalur hukum.

kesatu, kedua, dan ketiga dengan masa berlaku masing-masing jenjang peringatan tertulis itu paling lama 30 hari). Bila seluruh jenjang peringatan tertulis itu tidak dipatuhi maka pemerintah menjatuhkan sanksi administratif lainnya berupa penghentian bantuan dan/atau hibah, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Pertimbangan MA Dalam penghentian sementara kegiatan pun, pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung (pasal 65). Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan ormas tersebut. Penghentian sementara keg-

iatan ormas tersebut dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama enam bulan (pasal 66 ayat 1). Bila tidak mematuhi sanksi penghentian sementara, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. Permohonan pembubaran ormas diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan. Permohonan harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh pemerintah (pasal

70 ayat 3). Bila permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif maka permohonan pembubaran ormas berbadan hukum tidak dapat diterima. Dalam sidang pemeriksaan, ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan. Permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggap permohonan dicatat (pasal 71 ayat 1). Jangka waktu itu dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Para pihak pemohon dan termohon juga dapat mengajukan upaya hukum kasasi dari putusan pengadilan negeri, dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dihadiri oleh para pihak. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung. Permohonan kasasi harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung (pasal 77 ayat 2). Praktisi hukum Yusril Ihza Mahendra yang juga mantan Menkumham menanggapi bahwa pemerintah harus bersikap hati-hati dengan lebih dulu

menempuh langkah persuasif baru kemudian menempuh langkah hukum untuk membubarkannya. Langkah hukum itupun benar-benar harus didasarkan atas kajian yang mendalam dengan alat bukti yang kokoh, sebab jika tidak, permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan Menkumham itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI, katanya. Dia mengatakan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia adalah persoalan sensitif karenaHTIwalaupunbelumtentu semuaumatIslamIndonesiasepaham dengan pandangan keaga-

maan HTI, tetapi keberadaan HTI selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya. Pemerintah, menurut Yusril, harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa sehingga semua golongan, semua komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini. Yang lemah terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang. Proses hukum di meja hijau dalam pembubaran HTI ini tampaknya akan berjalan cukup panjang. HTI harus bisa membuktikan dan meyakinkan berbagai kalangan bahwa organisasinya tidak sebagaimana yang dituduhkan. (bud/ant/nii)

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR JL. AHMAD YANI NO. 54-56 SURABAYA

DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) Nama lengkap

: TJIPTO BUDI WIBOWO als. THJIE als. ASIONG Tempat lahir : Malang Umur/tanggal lahir : 52 th/16 Agustus 1960 Jenis kelamin : Laki-laki Tempat tinggal : Jl. Borobudur Agung Timur IX/7 Kelurahan Mojolangu RT.04/RW.11 Kecamatan Lowokwaru, Malang Agama : Kristen Pekerjaan : Direktur CV. Makmur Abadi Pendidikan : SMTP KEPADA MASYARAKAT LUAS BILAMANA MENGETAHUI KEBERADAAN ORANG TERSEBUT DIATAS, AGAR SEGERA MENGHUBUNGI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, KEJAKSAAN TINGGI SETEMPAT, KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT, KANTOR POLISI SETEMPAT DAN ATAU MENGHUBUNGI NOMOR TELP. 031-8290450 atau 031-8291066

SURABAYA 03

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Perusahaan Transporter Berlokasi di Tengah Permukiman

KILAS

Truk Limbah B3 Diamankan SURABAYA (BM) - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyelidiki pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) bekas pelayanan medis dari sebuah rumah sakit swasta ternama di Surabaya. “Kita amankan sebuah mobil truk boks berisi penuh limbah B3 bekas pelayanan medis di sebuah perumahan Jalan Rungkut Mejoyo Selatan Surabaya,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Shinto Silitonga, kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Menurut Shinto, mobil truk boks yang berisi penuh limbah B3 bekas pelayanan medis itu diamankan saat diparkir tepat di depan kantor perusahaan “transporter” atau

jasa pelayanan transportasi pengiriman limbah yang berlokasi di tengah permukiman. Perusahaan “transporter” yang dimaksud adalah PT Sukses Selamat Barokah. “Perusahaan ini tidak punya izin untuk menyimpan limbah B3 di tengah permukiman Jalan Rungkut Mejoyo Selatan,” katanya. Selain itu, Shinto mengatakan, dokumen manifes atas limbah B3 yang berada di dalam mobil truk boks tersebut tidak sama. Dia mencontohkan mobil truk boks penuh limbah B3 yang diamankannya itu bernomor polisi L 9206 U, sedangkan dalam dokumen manifesnya tertera mobil truk boks dengan nomor polisi lain. “Jadi ada dua pelanggaran di sini. Pertama, perusahaan ini tidak punya izin

untuk melakukan penyimpanan limbah B3 di lokasi kantornya yang terletak di tengah permukiman Jalan Rungkut Mejoyo Selatan. Pelanggaran kedua adalah dokumen manifesnya diduga palsu,” jelasnya. Dia mengatakan, aktivitas tersebut melanggar Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelusuran polisi, mobil truk boks tersebut mengangkut limbah B3 bekas layanan medis dari sebuah rumah sakit ternama berinisial HU di Kota Surabaya. Polisi menduga, perusahaan ini tidak hanya mengambil limbah B3 bekas layanan medis dari rumah sakit berinisial

HU ini saja tapi juga dari banyak rumah sakit lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Keterangan sementara yang dikumpulkan polisi, perusahaan ini akan mengirim limbah B3 bekas layanan medis tersebut ke tempat pengelolaan limbah B3 di Jawa Barat. “Hanya saja mereka masih selalu menunggu sampai mobil boksnya penuh baru kemudian berangkat ke Jawa Barat. Ini tetap pelanggaran, karena limbah B3 itu untuk tempat penampungannya saja harus ada izin dari kementerian terkait,” katanya. Polrestabes Surabaya masih melakukan pengembangan penyelidikan atas perkara ini. “Kita masih belum tetapkan tersangka karena masih kita kembangkan penyelidikannya,” ujar dia. (agu/han/ant/nii)

Kontroversi Pedagang Buah Grosir Resahkan PIOS

Dinas Perdagangan Keluarkan Izin SURABAYA (BM) - Dinas Perdagangan Kota Surabaya ditengara melindungi pedagang grosir yang dinilai ilegal. Alasanya, para pedagang grosir di Jl Tanjungsari dan Dupak itu sudah memiliki izin. Uniknya, di dalam surat izin yang ditempelkan di kios pedagang ada

larangan melayani secara grosir. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Arini Pakistyaningsih, menegaskan pasar grosir buah di Tanjungsari dan Dupak Surabaya sudah tidak perlu dipermasalahkan. Meskipun , kedua pasar tersebut meresahkan

pedagang di Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS). “Pasar grosir yang mana? Saya tidak melihat ada pelanggaran di situ,” kata Arini saat menghadiri pembukaan bursa kerja di Gedung Wanita Jalan Kalibokor, Selasa (9/5). Artinya sudah sesuai dengan

Perda yang berlaku dan mengantongi izin berjualan secara grosir? Pertanyaan wartawan tersebut langsung dijawabnya. “Iya dan dia sudah ada izinnya,” tegas Arini. Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) yang dikeluarkan Dinas Perdagangan menyebut-

FOTO : BM / MADJI

KESAMPINGKAN KWALITAS Pekerjaan proyek drainase di jalan Kertajaya Surabaya digarap asal-asalan. Tanpa menggunakan box culvert berukuran kecil, dikerjakan dengan meninggikan bibir got lantas ditutup kembali dengan cor bekas yang sudah ada tempat tersebut, Selasa (9/5).

kanbahwaIUP2Rbisadipergunakan sebagai pasar khusus buah namun dilarang menjual secara grosir. Surat IUP2R yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada 31 Oktober 2016 yang saat itu dijabat Widodo Suryantoro sebagai Kadisperindag kota Surabaya. Sebelumnya Komisi B DPRD Kota Surabaya saat dengar pendapat dengan pedagang pasar grosir resmi Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS) menyatakan agar pasar grosir ilegal segera ditertibkan. Satpol PP dan Dinas Perdagangan melakukan sidak ke lokasi yang diduga akan juga dibangun pasar buah di Jalan Tanjungsari 77. “Kami bersama disperindag mendapat informasi jika di lokasi akan ada aktivitas pasar buah dan sayur,” kata Kasi Pemeriksaan dan Pengusutan Bidang Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Surabaya Iskandar Zakariyah. Iskandar menambahkan, saat Satpol PP bersama petugas Dinas Perdagangan melakukan sidak tidak ada aktivitas, kecuali deretan bangunan lapak buah dari kayu. “Hanya ada bangunan semi permanen seperti stand pasar tapi tidak ada aktivitas,” katanya. Iskandar mengatakan, bahwa Dinas Peredagangan tidak berani mengambil tindakan apapun “Satpol ikut dinas perdagangan yang menyerahkan tindakan itu ke Dinas PU Cipta Karya,” pungkasnya. (dji/nii)

Pendaftar Panlok 50 Tembus 55 Ribu SURABAYA (BM) - Setelah diperpanjang empat hari, pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) resmi ditutup, Selasa (9/5) pukul 16.00. Panitia Lokal (Panlok) 50 Surabaya mencatat, jumlah pendaftar mencapai 55.230 orang. Jumlah lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Panlok 50 Surabaya terdiri atas enam perguruan tinggi negeri (PTN), yakni Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Ketua Panlok 50 Surabaya, Yuni Sri Rahayu mengatakan, pendaftar di Panlok 50 mencapai 55.230 pendaftar. Rinciannya, pendaftar sosial humaniora (soshum) 24.095 orang, sains teknologi (saintek) 24.124, dan campuran 6.423 pendaftar. “Itu total pendaftar paper based test (PBT) dan computer based test (CBT) di Panlok 50,” kata dia. Untuk CBT, lanjut Yuni, Panlok 50 mendapat kuota 2.175. Perempuan yang juga menjabat Wakil Rektor I Unesa ini menjelaskan, jumlah pendaftar SBMPTN tahun ini di Panlok 50 melebihi tahun 2015 dan 2016. Tahun 2015 total pendaftar sekitar 47 ribu. Tahun

2016 berjumlah 50.641. “Salah satu analisisnya, karena ada perubahan kuota di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),” jelasnya. Dengan menurunnya jumlah pendaftar SNMPTN tahun ini, kata Yuni, membuat siswa lari mendaftar ke SBMPTN. “Setelah ini, persiapan kami fokuskan untuk tes SBMPTN. Kami menghimbau agar calon peserta mempertimbangkan waktu dan lokasi,” tuturnya. Hal ini karena pada 16 Mei ada 55 ribu peserta tes SBMPTN di Surabaya. Bahkan, untuk di luar kota juga pasti ada pendampingnya. Belum lagi, ada pendaftar ulang SNMPTN di 5 PTN di Surabaya sekitar 6.000 calon mahasiswa. “Pengawas dan penanggung jawab naskah sekitar 6.000 orang juga akan berkeliling disekitar titik lokasi SBMPTN. Jadi harus dipertimbangkan waktunya aar tidak terjebak di jalan dan telat tes,” terangnya. Sementara itu, Humas Universtas UPN “Veteran” Jatim, Rudijanto menjelaskan, untuk SBMPTN kali ini, UPN menerima 21.483 pendaftar. Dengan 5 jurusan favorit di antaranya, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Akuntansi, Ilmu administrasi dan Teknik informatika. “Kuota kami 932 mahasiswa baru, jadi jurusanjurusan itu juga memiliki keketatan yang

tinggi,” jelasnya. Koordinator pelaksanaan tes SBMPTN berbasis kertas, Danang Tandyonomanu mengungkapkan telah mulai melakukan pembinaan pada calon pengawas dan penanggung jawab ruangan. Sampai pukul 15.00WIB, Selasa (9/5). Dikatakannya, pengawas yang sudah terjaring untuk persiapan naskah hingga pengawasan ada 5.172.

“Pengawas ini mulai dosen hingga tenaga sekolah yang dijadikan tempat ujian. Unsur kepercayaan ujian tulis nanti kami serahkan pada penanggung jawab ruangan,“ jelas pria yang juga Kaprodi Ilmu Komunikasi Unesa ini.“Jumlah ruangan yang dibutuhkan tahun ini 2.033 ruangan untuk ujian tulis,”tambahnya. (sdp/nii)

BM/SULUH DWI PRIAMBUDI

RESMI DITUTUP: Ketua Panlok 50 Surabaya Yuni Sri Rahayu (tengah) didampingi Koordinator SBMPTN PBT Danang Tandyonomanu (kiri) dan Humas UPN Rudijanto memaparkan total pendaftar SBMPTN.

Adi Sutarwijono

Legislator Dukung Proda Akhiri Pungli SURABAYA (BM) – Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mendorong program sertifikasi tanah yang selama ini dilaksanakan melalui Proyek Nasional Agraria (Prona) dilengkapi dengan Program Daerah Agraria (Proda). Selama ini alokasi anggaran Prona jauh dari cukup. Hal tersebut menjadi alasan bagi pihak yang melaksanakan Prona untuk meminta pungutan lebih ke masyarakat. “Kalau Proda kita bisa tangani dengan anggaran yang cukup,” ujarnya,Selasa (9/5) Adi mengaku, kendalanya hingga saat ini Kantor Pertanahan belum memberikan item kebutuhan untuk sertifikasi tanah maksimal 200 meter persegi, yang menjadi target Prona. “Padahal daerah lainnya sudah menjalankan Proda, bahkan dengan jumlah persil dan anggaran yang lebih besar,” katanya. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, selama ini biaya untuk Prona memang masih minim sekitar Rp. 625 ribu. Namun, program tersebut merupakan proyek nasional. Ia estimasikan, jika dibebankan ke APBD, alokasi anggaran yang dibutuhkan hingga Rp. 1,2 juta. “Dialokasikan di APBD melalui Program Daerah, cukup,” tegasnya. Adi berkeyakinan, jika Program Daerah Agraria dijalankan di Kota Surabaya akan banyak yang mensertifikatkan tanahnya. Sehingga tak perlu memungut biaya dari masyarakat, karena seluruhnya akan dibiayai oleh APBD. Ia menambahkan, karena masih ada kendala dalam penerapan Proda, maka upaya Pemkot Surabaya untuk memproteksi agar aparatur nya tak terlibat pungli dan gratifikasi dalam masalah Prona. “Tapi memang faktanya ada beberapa kejadian pungli dan gratifikasi dalam Prona,” ungkapnya. Sejak tahun 2015, sebenarnya pemerintah kota sudah pernah mengantisipasi agar kasus Pungli yang saat itu melibatkan lurah Penjaringan sari tak terulang lagi. Upayanya, Pemkot Surabaya meminta Kantor pertanahan jika ada Program Prona berhubungan dengan pemerintah Kota, melalui Asisten 1 Sekota, Dinas Tanah dan Bangunan maupun Bagian Pemerintahan. Sebab, sebelumnya, Kantor Pertanahan berhubungan dengan kelurahan langsung. “Tapi untuk Lurah Kali Kedinding, kasusnya terjadi sebelum 2015,” tandas Adi. Adi menegaskan, Pemerintah kota Surabaya sejak tahun 2015 menetapkan standar, bahwa PNS dilarang melakukan pungutan liar dan menerima gratifikasi. Dan, ia yakin semua aparat pemerintah kota ditingkat kelurahan hingga kecamatan paham aturan tersebut. “Jika masih terjadi berarti memang ada niat untuk melanggar,” pungkasnya. (dji)

42.622 Siswa SD Hadapi US SURABAYA (BM) - Pelaksanaan ujian sekolah (US) tingkat sekolah dasar (SD)/M akan berlangsung pada Senin (15/5) mendatang. Di Surabaya, jumlah penyelenggara US mencapai 860 lembaga. Berbagai persiapan juga telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya dalam menyukseskan penyelenggaraan US. “Jumat besok (12/5) soal US dari percetakan akan dibawa ke Dispendik untuk dipilah-pilah per sekolah per sub rayon. Selanjutnya akan disimpan sementara di polsek dan pada pelaksanaan hari H-nya nanti sub rayon mendistribusikan soal ke sekolah-sekolah,” kata Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan, Selasa (9/5). Mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya tersebut menerangkan bahwa pelaksanaan US/M di Surabaya diikuti 42.622 siswa. Dia pun berpesan juga agar para siswa tetap menjaga nilai-nilai kejujuran (integritas) selama pelaksananaan US/M. “Pada pelaksanaan US nanti diingatkan kepada ketua sub rayon, kepala sekolah dan pengawas ruangan agar menjalankan POS dengan baik,” jelasnya. Sementara itu, Kasi Kurikulum Sekolah Dasar Dispendik Surabaya Munaiyah menambahkan, bahwa pembuatan soal US telah melewati berbagai tahapan, mulai dari penyusunan soal, review soal, sampai dengan evaluasi soal dilakukan oleh tim yang sudah disiapkan. Untuk persiapan ujian sekolah ini, para siswa juga telah melakukan latihan try out, baik yang melalui try out online Dispendik ataupun latihan try out bersama guru di sekolah. Dispendik sebelumnya juga telah menyediakan 34 paket soal latihan try out online. “Kami berharap ketika pelaksanaan US nanti siswa sudah terlatih dan mampu mengerjakan soal dengan baik,” tandasnya. (sdp/nii)

Masih Ada 125 Ribu yang Siap Cetak

Dispendukcapil Prioritaskan Pemegang Surat Keterangan KTP-E Suharto Wardoyo

S U R A B AYA ( B M ) - D i n a s Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya memprioritaskan tambahan 30 ribu blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri untuk warga yang selama ini memegang surat keterangan pengganti KTP Elektronik (KTP-E). Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Suharto Wardoyo, mengatakan saat ini

baru Kota Surabaya yang sudah mendapatkan dan mengambil blangko KTP Elektronik di Pemprov Jatim. “Tambahan blangko KTP Elektronik tiap daerah belum tentu sama, bergantung banyaknya print ready record atau siap cetak. Kota Surabaya jumlah print ready record cukup besar, yakni 125 ribu-an,” katanya di Surabaya, Selasa. Ia memperkirakan dari jumlah blangko KTP elektronik yang diterima

dari Kemendagri akan habis Mei mendatang. Untuk menyelesaikan pencetakan, pihaknya berharap Juni nanti ada tambahan lagi. “Sehingga, sebelum Lebaran semua warga pemegang surat keterangan KTP Elektronik bisa mendapatkan KTP-E. Yang belum cetak untuk sementara ini kita beri Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik,” katanya. Suharto Wardoyo mengaku Kemendagri mengetahui kebutuhan KTP Elek-

tronik masing-masing daerah. Untuk Surabaya, pada April 2017 sudah menerima 10 ribu blangko, sedangkan pada Mei ini mendapatkan lagi tambahan sebesar 30 ribu blanko. “Untuk 10 ribu blangko yang diterima pada April, baru terpakai 5 ribu,” katanya. Mengenai prioritas pencetakan, Suharto Wardoyo mengatakan akan diatur oleh masing-masing kecamatan. (abd/ ant/nii)

04 MOJOKERTO - JOMBANG

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Seorang Pemuda Ditemukan Tewas Penuh Luka

MOJOKERTO(BM)-Warga Dusun Brumbung, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Mojokerto mendadak gempar menyusul ditemukannya mayat seorang pemuda di kebun bambu, Selasa (9/5). Diduga pemuda tersebut menjadi korban pembunuhan lantaran ditemukan luka pada wajah, telinga dan pinggang mayat. Sujiat (52), warga setempat mengatakan, mayat tersebut pertama kali ditemukan warga Dusun Sumbergede, Desa Jambuwok yang sedang mencari ikan di Sungai Brumbung sekitar pukul 13.00 WIB. Temuan itu kemudian dikabarkan ke warga Dusun Brumbung. Tak ayal kabar penemuan mayat itu membuat ratusan warga yang penasaran menjejali lokasi.”Kondisi mayat tengkurap di tepi Sungai Brumbung,” kata Sujiat kepada wartawan di lokasi. Sesosok mayat itu berjenis kelamin laki-laki. Saat ditemu-

FOTO: BM/PRAYOGI

MAYAT : Penemuan mayat di kebun bamboo Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan masih dalam peneyelidikan polisi

kan warga, mayat dalam posisi tengkurap mengapung di tepi Sungai Brumbung yang berada di kebun bambu milik Zainuri, warga setempat. Mayat yang sudah membusuk itu tersangkut ranting pepohonan bambu yang menjuntai ke sungai. Pakaian berupa celana jeans dan kemeja warna biru masih melekat pada mayat. Lokasi penemuan mayat

cukup sulit dijangkau. Karena, posisi mayat berada pada kedalaman sekitar 4 meter dari permukaan jalan. Guna menjangkaunya harus menuruni tebing sungai yang curam. Sementara kebun bambu sebelumnya tak pernah dijamah warga setempat karena berupa semak ilalang dan pepohonan bambu yang cukup rimbun.”Ada warga sini yang beberapa hari tak pulang,

namanya Ibat, usianya sekitar 20 tahunan,” ujar Suradi (49), warga Dusun Brumbung. Guna memastikan kecurigaan warga itu, polisi memanggil ibu pemuda yang dikabarkan hilang. Perempuan bernama Ismawiyah (45) itu diberi kesempatan petugas mengenali mayat tersebut setelah diangkat ke mobil polisi dari lokasi penemuan. “Anak saya namanya Ibaturrosyad panggilannya Ibat, usianya 23 tahun. Dia sudah empat hari tidak pulang,” kata Ismawiyah.Istri Solihin (47) ini menuturkan, sehari-hari Ibat berkerja sebagai kuli yang ikut angkutan material bangunan. Anak kedua dari dua bersaudara itu meninggalkan rumah sejak Sabtu (6/5) malam. Lantaran tak pamit kepadanya, dia mengira Ibat sedang kerja lembur sehingga tak pulang. “Saya melihat wajahnya (mayat) tadi mirip Ibat, bibirnya

juga mirip. Kalau pakaiannya saya tidak tahu karena saya tidak ingat pakaian terkahir anak saya,” ungkapnya.Sementara Kapolsek Trowulan, Kompol M Sulkan mengatakan, hasil pengenalan yang dilakukan Ismawiyah belum memberikan kepastian identitas mayat. Karena itu, pihaknya mengajak perempuan tersebut ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo untuk mengidenfikasi lebih detil. “Nanti kami identifikasi dengan keluarganya di rumah sakit. Identifikasi nanti kami juga gunakan sidik jari dan bagian tubuh yang bisa dikenali pihak kekuarganya,” terangnya. Sulkan menambahkan, mayat berjenis kelamin lakilaki itu diperkirakan meninggal sejak 2-3 hari yang lalu. Dia belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena masih dalam penyelidikan. “Penyebab kematian masih kami selidiki, untuk kepastiannya kita tunggu

Pesan Kerukunan dari Drama Tari Nusantara Gemolong

MOJOKERTO(BM)-Mahapatih Gajah Mada dengan gagahnya menghujamkan keris ke perut Rakuti. Sehingga pemimpin pemberontak kaum Dharma Putra itu terkapar dibopong Bhayangkara Majapahit. Sumpah Palapa pun dikumandangkan sang mahapatih hingga dengan perahu Majapahit, dia mampu menyatukan nusantara. Itulah sebagian adegan pagelaran drama tari di peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke 724, Selasa (9/5). Di halaman pendopo pemkab, drama tari kolosal itu melibatkan 100 penari pelajar tingkat SD, SMP dan SMA. Pagelaran yang cukup memukau ini disuguhkan di hadapan Forkopimda sebagai pembuka upacara Hari Jadi Kabupaten Mojokerto. Sang Koreografer yang juga seniman tari Mojokerto, Setu (53) mengatakan, drama tari berjudul Nusantara Gemolong itu menceritakan tentang perjuangan Mahapatih Gajah Mada menumpas pemberontakan Dharma Putra yang dipimpin Rakuti. Menurut dia, Dharma Putra merupakan kalangan pejabat

FOTO: BM/PRAYOGI

GAJAH MADA : Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto dimeriahkan dengan drama kolosal Sumpah Palapa sang mahapatih hingga dengan perahu Majapahit yang mampu menyatukan nusantara.

kerajaan Majapahit yang jengah dengan bobroknya pemerintahan Jayanegara. “Cerita yang melatarbelakangi sumpah Amukti Palapa Gajah Mada. Kemudian dia bertekat menyatukan nusantara, diawali ring Bali, ring Sunda, Tumasik dan seterusnya sampai nusantara bersatu,” kata Setu kepada wartawan di lokasi. Selain tokoh Gajah Mada dan Rakuti, drama tari kolosal ini juga menampilkan

sosok Ratu Tribuwana Tungga Dewi, raja ke tiga Majapahit pengganti Raja Jayanegara. Tribuwana merupakan ratu yang mengangkat Gajah Mada menjadi Mahapatih Mahapahit. Ada juga miniatur perahu Majapahit sebagai simbol alat transportasi yang digunakan Gajah Mada menyatukan wilayah nusantara. Melalui drama tari Nusantara Gemo-

long ini, ada pesan khusus yang ingin disampaikan Setu kepada bangsa Indonesia. Utamanya adalah pesan untuk selalu menjaga persatuan dan kerukunan. “Saat ini bangsa kita kan terpecah belah seperti ini, kerukunan sudah jauh dari yang dulu, kita mudah tersinggung, esensi kerukunan sudah tipis. Harapan kami para seniman, paling tidak bersatu kita teguh, bisa menatap masa depan lebih baik,” terangnya. Sementara Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menjelaskan, kerukunan dan persahabatan menjadi kekuatan besar untuk kemajuan daerahnya. Menurut dia, kerukunan sendiri telah menyentuh semua kalangan. Mulai dari lapisan bawah masyarakat hingga kalangan birokrasi. “Saya sebagai bupati berkomitmen menjaga kerukunan yang pada zaman Majapahit disebut Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangruwa, kita ini semuanya berbeda tapi tetap harus kita satukan. Jangan sampai ada gesekan dan pertengkaran,” tandasnya. (bud/gie/dra)

KILAS

Duda Dua Anak, Curi Motor Pedagang MOJOKERTO(BM)-Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan Lukman Robi Kurniawan (21) di Pasar Dinoyo, Kecamatan Jatirejo tak berjalan mulus. Pelaku ditangkap saat berusaha menghilangkan jejak dengan melepas pelat nomor polisi (nopol) motor korban di sebuah bengkel tak jauh dari lokasi. Korban bernama Umi Maisaroh (28), pedagang asal Dusun Bacem, Desa Bening, Kecamatan Gondang. Seperti biasa, Minggu (7/5) sekitar pukul 09.00 WIB, korban tiba di Pasar Dinoyo untuk membuka lapaknya. Sementara sepeda motor Honda Vario nopol S 3725 PX dia parkir di depan pasar dalam kondisi stir tak terkunci. Naas saat hendak pulang usai berjualan sekitar pukul 11.30 wib, Umi kaget dan bingung mendapati motor kesayangannya raib. Dicari di sekitar tempat parkir tak ketemu, korban melapor ke Polsek Jatirejo. “Setelah menerima laporan korban, anggota melakukan penyisiran di sekitar Pasar Dinoyo,” kata Kasubbag Humas Polres Mojokerto, AKP Sutarto kepada wartawan, Selasa (9/5). Setelah dilakukan pencarian sekitar satu jam, polisi menemukan pelaku dan sepeda motor korban di sebuah bengkel tak jauh dari TKP. Saat itu, duda dua anak asal Desa Temon, Kecamatan Trowulan itu berusaha menghilangkan jejak dengan melepas pelat nopol motor korban.”Pelaku meminta kepada montir bengkel untuk menyalakan mesin sepeda motor korban. Pelaku berpura-pura motor itu miliknya, tapi kunci motornya hilang, padahal itu hasil mencuri,” ungkap Sutarto. Meski sempat mengelak mencuri, pelaku akhirnya tak berkutik setelah polisi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin motor dengan STNK yang dipegang korban. Terlebih lagi motor matic itu terdaftar atas nama korban sendiri. Petugas akhirnya meringkus pelaku untuk dijebloskan ke tahanan Polsek Jatirejo. Akibat perbuatannya, Robi dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. “Ancaman hukumannya lima tahun penjara,” tandasnya. (bud/gie/dra)

FOTO: BM/PRAYOGI

DITANGKAP : Pelaku ditangkap setelah korban melapor kejadian ke kantor polisi

KEDIRI - NGANJUK

berita metro www.beritametro.co.id

Walikota Pesankan, Agar PMI Manfaatkan Medsos

KEDIRI(BM)-Walikota Kediri membuka secara langsung musyawarah Kota ke-X PMI Kota Kediri (9/5). Musyawarah yang diselenggarakan lima tahun sekali ini untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan, membuat program kerja, menyusun kepengurusan dewan kehormatan dan pengurus PMI Kota Kediri Masa Bhakti 2017- 2022. Dalam sambutannya Walikota Kediri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PMI Kota Kediri yang telah memberikan layanan kemanusiaan kepada masyarakat dan kesiapsiagaannya menghadapi bencana. ”Saya memberikan penghargaan kepada PMI Kota Kediri yang telah memberikan hasil yang positif sesuai dengan jargonnya, setetes darah menyelamatkan jiwa. PMI sangat bermanfaat untuk masyarakat

FOTO: BM/IBAD

BERPESAN : Mas Abu saat menghadiri Muskot PMI Kota Kediri

Kota Kediri dan sangat luar biasa. Saya ingat waktu kelud,

dan bencana lain, PMI selalu hadir di garda terdepan di Kota

Kediri,” ujar Mas Abu. Mas Abu juga mengajak

PMI untuk terus bersinergi dengan masyarakat menangani masalah penderita thalassemia di Kota Kediri dengan menjaga stok darah yang ada di PMI Kota Kediri agar tetap stabil. ”Kita masih punya PR thalassemia, mari kita pikir bersamasama bagaimana anak-anak yang kena thalassemia yang membutuhkan darah tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya, cukup di Kota Kediri saja,” harap mas Abu. Diera teknologi informasi ini, mas Abu berpesan kepada PMI Kota Kediri agar memanfaakan media sosial untuk menambah informasi dan membantu sesama yang membutuhkan donor darah. “Kedepan saya ingin PMI juga bermain di media sosial, supaya kalau ada sesuatu apapun yang viral karena ada yang membutuhkan darah, kita bisa membantu ketika kita kelebi-

Berdampak, Jembatan Rusak Tak Segera Diperbaiki

KEDIRI (BM)-Rusaknya jembatan Jembatan Kedak yang berada di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, berdampak pada ekonomi warga, Selain itu sejumlah tempat wisata yang berada di jalur itu ikut terdampak. Seperti wisata Sumber Podang di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Akibatnya pemasukan dari tiket masuk di wisata tersebut semakin minim. Selain itu, wisata Waterpark di Desa Pagung juga telah merumahkan sejumlah karyawannya. Karena, tidak adanya jalur alternatif roda empat membuat pemasukan tempat wisata tersebut berkurang. Padahal jembatan itu mengalami kerusakan, sekitar satu tahun. Kerusakan jembatan PERWAKILAN

penghubung pada jalur utama di sejumlah desa Namun perhatian dari pemerintah derah hingga saat ini tidak ada sama sekali. Bhabinkamtibmas Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Bripka Prastowo mengatakan, banyak warga yang mengeluh atas rusaknya Jembatan Kedak. Menurutnya, akibat kondisi jembatan yang hampir setahun tidak segera diperbaiki akhirnya membawa dampak bagi ekonomi warga. “Warga disini mayoritas petani dan berdagang. Akibat adanya jembatan yang merupakan jalur utama warga ini akhirnya membuat warga kesulitan transportasi. Warga selalu mengeluh dan tanya kapan Pemerintah Kabupaten Kediri segera ambil tindakan

agar ekonomi warga tidak lesu,” ujarnya, Selasa (9/5). Sementara itu, Kaur Kesra Desa Kedak, Marjuki mengaku, sudah menanyakan kapan jembatan tersebut diperbaiki. Sebab, pihaknya sering mendapat keluhan dari warga sekitar jembatan. “Sudah kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, infonya bulan April diperbaiki, tapi kita juga belum tahu kenapa sampai sekarang belum ada kelanjutan informasinya,” katanya. Jembatan Kedak sepanjang 14 meter dengan tinggi 9 meter yang membentang di Sungai Kedak sudah rusak hampir setahun. Jembatan tersebut rusak setelah tiang pancang tengah ambruk karena tergerus arus sungai.(ked/dra)

FOTO:BM/IST

RUSAK : Jembatan yang rusak sudah hampir satu tahun ini, mengakibatkan perekonomian dan tempat usaha banyak yang kolaps

han darah,” pesan mas Abu. Mas Abu menyampaikan harapannya untuk PMI Kota Kediri sekaligus membuka musyawarah Kota ke-X PMI Kota Kediri. ”Yang telah dilakukan PMI Kota Kediri sudah sangat baik, ke depan saya ingin PMI Kota Kediri juga menjaga kestabilan darah di Kota Kediri lebih baik lagi dengan alat-alat yang lebih bagus lagi. Dengan Mengucap Bismillah bersama-sama Musyawarah Kota PMI Kota Kediri X saya buka. Semoga

musyawarah PMI nanti berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Kediri,” pungkasnya. Musyawarah Kota ke-X juga dihadiri Wakil Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Kepala Inspektorat Maki Ali, Sekretaris pengurus PMI Propinsi Jawa Timur Djoni Irianto, sekretaris pengurus PMI Kota Kediri Abdul Gani Murdiantoko serta pengurus PMI masa bhakti 2012-2017 dan pengurus PMI dari tiga kecamatan.(bad/dra)

KILAS

Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejari Dipertanyakan NGANJUK(BM)– Kinerja Kejaksaan Negeri Nganjuk dipertanyakan terkait penanganan laporan dugaan penyelewengan Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Afiffudin. Seperti disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Anti Korupsi Kabupaten Nganjuk (MAPAK) Supriyono Sudah ada laporan dari warga dan bukti-bukti penyelewengan DD sebesar Rp 500 juta. Kenapa sampai sekarang Kejari Nganjuk belum melakukan penyelidikan dengan memanggil saksi-saksi. Ada apa. “Jangan mainmain dengan kasus ini, ada apa ini semua kasus korupsi yang terjadi di Nganjuk gak pernah terselesaikan. Kalau tidak bisa maksimal menangani akan kita bongkar sendiri, lebih-lebih kasus ini jangan dipetieskan atau sengaja diulurulur. Kejaksaan harus transparan,Obyektif dan profesional, karena kasus ini jelas-jelas melawan hukum gak bisa dibuat remeh,” tegas Supriyono Anggota BPD Ngepeh Sukarno, menuntut agar Kadesnya diadili. Karena menurutnya sudah jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyelewengkan anggaran DD tahun 2016. “Laporan saya sudah ada bukti, sejara jelas adanya penyimpangan DD dan dugaan memalsu tanda tangan benar adanya,” ujarnya Sementara itu, Kasi Intel Kejari Nganjuk, Wahyu menjelaskan, terkait laporan salah satu anggota BPD Desa Ngepeh masih dilakukan penyidikan. “Kita bekerja dulu untuk melakukan penyidikan terkait pelapor, tolong saya dikasih waktu untuk mendalami adanya kasus ini ya,” ujarnya.(juk/dra)

BIRO MOJOKERTO - JOMBANG: Prayogi BIRO KEDIRI - NGANJUK: Ibad, M Siroj, Kamto

MALANG RAYA 05

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

berita metro

PASURUAN - PROBOLINGGO

www.beritametro.co.id

Pasuruan Sebut Dirjen Cocok Ditanami Jagung

PASURUAN(BM)–Dirjen Prasarana dan Sarana Pangan (PSP) Kementerian Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana, menilai lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan cocok untuk pengembangan produksi jagung hibrida. Penilaian tersebut diungkapkan Pending pada acara Panen Raya Jagung Hibrida di Desa Sladi Kecamatan Kejayan, Selasa (9/5). Di Jawa Timur merupakan salah satu propinsi penghasil jagung terbesar yang mampu memproduksi jagung sebesar 1,2 juta ton. Pada jumlah tersebut Kabupaten Pasuruan mampu menyokong produksi jagung sangat besar hingga 42.000 ton. “Dengan produksi

FOTO BM/IST

PANEN RAYA : Dirjen Prasarana dan Sarana Pangan (PSP) Kementerian Pertanian, Ir. Pending Dadih Permana saat melakukan Panen Raya Jagung Hibrida di Desa Sladi Kecamatan Kejayan

sebesar itu, Jatim diantaranya telah menyumbang 60% angka impor jagung dari luar negeri,” ungkap Pending.

Pengembangan penanaman jagung saat ini sudah tertata, diantaranya adalah memfasilitasi petani dengan

para pengusaha pakan ternak. Di Kabupaten Pasuruan, lahannya sangat cocok karena memiliki kualitas lahan me-

madai untuk ditanami jagung hibrida. Sehingga diharapkan Pasuruan mampu menjadi daerah penghasil jagung terbesar mengingat masih memiliki potensi lahan yang sangat luas. “Sementara itu ada 52 hektar yang ditanam jagung dan 10 hektar diantaranya telah panen. Pemerintah tentu akan terus memberikan fasilitas kepada petani dan mengembangkan berbagai inovasi untuk menjaga kualitas,” lanjutnya. Kementerian Pertanian sendiri menargetkan pada tahun 2017 penambahan 1 juta hektar lahan jagung bisa di rampungkan, dan tujuannya bisa lebih menekan angka impor jagung dari luar negeri.(pas/dra)

Jalur Pantura Probolinggo Dikebut Perbaikannya PROBOLINGGO(BM) - Lebaran kurang dua bulan lagi, perbaikan jalan raya propinsi sepanjang tiga kilo meter dipastikan sudah selesai. Hal itu dilakukan, untuk mengurangi kemacetan panjang ketika arus mudik lebaran tiba. Seperti di jalan Raya Gending Kabupaten Probolinggo ini, pekerjaan perbaikan jalan dikebut, meski bulan suci ramadhan masih kurang beberapa minggu lagi. Dikebutnya perbaikan jalan itu lantaran, kondisi jalan berlobang serta bergelombang sekitar satu kilometer. “Perbaikan jalan ini kita upayakan pengerjaan secepat mungkin,”jelas Pengawas Perbaikan Jalan dari PU Binamarga Propinsi, Edi Pambudi, Selasa (9/5) kemarin. Menurut Edi, panjang jalan yang dilakukan perbaikan mencapai tiga kilometer. Terhitung dari jalan Raya Klaseman PERWAKILAN

Kecamatan Gending hingga jalan Raya Pajarakan. “Yang paling parah berada di posisi utara jalan, ini masih di keruk lagi supaya tidak ada gelombang lagi di jalan,”katanya. Perbaikan jalan raya pantura Probolinggo, kata Budi, telah dialokasikan anggaran Rp 18 miliar. Nantinya, perbaikan di areal efektif sepanjang sekitar 3 kilometer. Baik sisi utara maupun selatan jalan.“Arus mudik nanti, diupayakan jalan ini sudah bisa dilewati pengendara dengan normal, meski target perbaikannya harus rampung pada akhir tahun 2017 nanti,”jelasnya.(sip/dra) FOTO BM/SAIFULLAH

PERBAIKAN : Perbaikan jalur Pantura terus dilakukan, agar saat lebaran nanti sudah dapat dilewati kendaraan

KILAS

FOTO BM/SAIFULLAH

TERBAKAR: Kobaran api melalap gudang dan rumah di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan.

Konsleting, Rumah dan Gudang Mebel Terbakar PROBOLINGGO(BM)-Diduga akibat konsleting, sebuah gudang mebel dan rumah milik Burin (50) dan Titin (45), warga Desa Sumber Bulu, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo ludes di lalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, hanya, pemilik gudang mebel mengalami kerugian hingga Rp 300 juta. Sebab, barang-barang mebel nyaris tidak bisa di selamatkan. Peristiwa itu terjadi Senin (8/5) malam. Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun di lapangan, angin kencang membuat kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang. Rizal salah satu warga Sumber Bulu mengatakan, ketika peristiwa itu terjadi, rumah dalam keadaan kosong. Lantaran, pemilik rumah sedang menghadiri acara kegiatan Sholawat di desa sebelah.“Pemiliknya tidak ada, api sudah besar dari luar gudang,”ungkap Rizal di lokasi kejadian. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan manual serta di bantu 3 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab dan Pemkot Probolinggo. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP, untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kapolsek Tegalsiwalan, AKP Jamal, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan soal kasus kebakaran tersebut. “Penyebab kebakaran kita masih belum tahu dan kita masih melakukan penyelidikan asal mula api ini,”ungkapnya. (sip/dra) MALANG RAYA: M. Kholil PASURUAN - PROBOLINGGO: Saifullah

06 M E T R O S P O R T

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Liga 3 di Stadion Gelora Delta Sore Ini

kilas

Deltras Sidoarjo Laga Perdana SIDOARJO (BM) - Klub sepak bola Deltras Sidoarjo akan melakoni laga perdananya Rabu (10/5) sore di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 15.00 WIB. Mereka akan menghadapi klub sepak bola Cahaya Muda Pemekasan pada Liga 3 Kapal Api 2017. Sebelum mengawali laga perdananya, Selasa kemarin mereka datang ke Pen-

dopo Delta Wibawa Sidoarjo. Tim sepak bola Deltras Sidoarjo yang terdiri pemain, pelatih oﬁsial dan juga tidak ketinggalan para supporter itu untuk meminta dukungan Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum sekaligus meminta untuk melaunching Deltras Sidoarjo. Manager klub, Ihwan Riyanto, serta para pelatih dan para pemain yang datang

bersama Deltamania pendukung Deltras Sidoarjo pun disambut langsung Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah. Bupati Sidoarjo secara tegas akan mendukung Deltras Sidoarjo. Ia berharap salah satu klub kebanggaan Sidoarjo tersebut akan mendulang prestasi di Liga 3 Kapal Api tahun ini. Ia berharap nantinya Deltras Sidoarjo akan naik ke liga yang lebih tinggi.

LAUNCHING. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum memberikan dukungan sekaligus melaunching Deltras Sidoarjo yang mengawali pertandingannya di kompetisi Liga 3 sore ini.

“Harus naik liga, jangan sampai kalah,” pesan H. Saiful Ilah yang diamini seluruh Deltamania Dalam kesempatan tersebut Bupati berpesan kepada Deltamania untuk selalu mendukung klub kebanggaannya tersebut. Ia meminta kepada seluruh Deltamania untuk selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Deltras Sidoarjo. “Kita tidak menginginkan Deltras Sidoarjo dihujat sendiri oleh Deltamania terkait prestasinya,” pesannya. Manager klub Ihwan Riyanto mengatakan management telah membentuk tim yang solid menghadapi Liga 3 Kapal Api tahun ini. Pemain binaan Deltras sendiri serta dari pemain dari luar telah disiapkan. Dan ia berharap tahun depan bisa naik ke Liga 2. “Saya harapkan kita siap dan wajib menang, harga mati menang,”ucapnya. Pelatih Deltras Sidoarjo Adi Putra Setyawan mengaku anak asuhnya siap melakoni laga perdana besok. Namun ia tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya besok. “Siapapun lawannya kita tidak pernah menganggap remeh lawan itu, partai perdana atau partai apapun kita anggap semua ﬁnal untuk Deltras,”ujarnya. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng oleh bupati Sidoarjo. Dua tumpeng besar disiapkan. Satu potongan tumpeng pertama diserahkan bupati Sidoarjo kepada pelatih Deltras Sidoarjo. Sedangkan potongan tumpeng kedua diserahkan kepada Kapten Deltras Sidoarjo Wimba Sutan. (cls/nii)

Mitra Surabaya Melaju ke Delapan Besar SURABAYA (BM) – Sempat unggul di menit awal babak kedua lalu, berbalik tertinggal, Mitra Surabaya kembali memimpin dan berhasil menang 4-2 atas Rungkut FC pada babak 16 besar turnamen sepakbola U13 Piala Walikota 2017 di lapangan Putro Agung, Tambaksari, Selasa (9/5) Sore. Pertandingan di bawah terik yang cukup menyengat tersebut berlangsung menarik karena kedua tim saling menampilkan gaya sepakbola menyerang. Namun penyelesaian akhir yang kurang baik, membuat kedua tim banyak kehilangan peluang mencetak gol. Bermula dari serangan balik, Mitra Surabaya berhasil unggul lewat kaki Zeniel Keel menit 35. Namun berhasil dibalas pemain pengganti, Ar Rahman semenit kemudian memanfaatkan lemparan kedalam Rosi yang gagal diantisipasi penjaga gawang tim asal Evan Dimas Darmono ini. Rungkut FC berbalik unggul, 2-1 menit 45, kembali lewat skema lemparan ke dalam den-

gan pemain yang sama. Hal ini membuat Mitra Surabaya kehilangan konsentrasi. Namun tembakan spekulasi jarak jauh dari Andik Prasetiyo memantul tanah mengecoh kiper Rungkut FC. Skor imbang semakin meningkatkan semangat Mitra Surabaya menggempur Rungkut FC yang cenderung membuat pelanggaran. Alhasil, Ardian membawa Mitra Surabaya berbalik unggul lewat tandangan bebas spektakuler dan gol pamungkas Favian menit 58 memupuskan asa Rungkut FC. “Alhamdulillah kami bisa mengalahkan Rungkut FC yang bermain bagus,” kata Ali Mashuda, pelatih Mitra Surabaya yang juga mantan bomber Persebaya. Sementara pelatih Rungkut FC, Khoiron menerima kekalahan timnya. “Lawan lebih beruntung sore ini,” tuturnya. Dengan hasil tersebut membuat Mitra Surabaya melaju ke babak delapan besar bersua VVV yang pada jam sebelumnya membenamkan Merah Putih, 10-0. (Har)

Profil Subodro

Rela Jadi Tukang Angkut Air SURABAYA (BM) – Tidak semua perjalanan karir Pesepakbola berjalan mulus. Bahkan tidak sedikit pemain berbakat gagal muncul ke permukaan karena minimnya jam terbang. Sejalan dengan itu menjadi salah satu terobosan PSSI di Liga 1, kewajiban memainkan pemain U23. Setali tiga uang, selalu ada kisah menarik pada setiap legenda-legenda hidup sepakbola sebagaimana kisah perjalanan mantan pemain Persebaya era 70-an, Subodro. Seperti penuturan beliau kepada Berita Metro bahwasanya posisi yang membesarkannya sebagai gelandang bertahan ternyata posisi yang paling tidak disuka oleh banyak pemain kala itu. “Sebab saat maju sedikit sudah diteriaki pelatih,” tuturnya di lapangan Persebaya, Selasa (9/5) Sore. Bertugas sebagai tukang angkut air, posisi gelandang bertahan bukan menjadi favorit pemain. “Penyebab lainnya, jaman siaran radio praktis hampir tidak pernah disebut penyiar, paling-paling disebut, bola dihalau pemain bertahan,” ingatnya. Perkembangan jaman, istilah gelandang bertahan menjadi pemain sentral, di mana pemain tengah saling berkolaborasi menyusun skema menyerang dan bertahan. “Karena ingin bermain regular, terpaksa saya jalani posisi yang tugasnya mencari bola,” katanya. Pada jaman keemasan era Perserikatan, BodemSapaan karib, sukses membawa Persebaya Surabaya keluar sebagai kampiun setelah di ﬁnal mengalahkan Persija Jakarta musim 1976/1977. “Pelatih yang berjasa dalam karir saya, duet, Y.A. Hattu, (Alm) Yanuar Pribadi dan M. Basri,” kenang pensiunan Camat ini. (har/nii)

Stella Maris Juara

FOTO : BM/HARUN EFFENDY

Mitra Surabaya U13 pemanasan di lapangan Putro Agung, Selasa (9/5) Sore.

SURABAYA (BM) – SMA Katolik Stella Maris keluar sebagai juara turnamen futsal Dekan Cup 2017 setelah di ﬁnal mengalahkan MA Darul Ulum Waru dengan skor 2-0 di Gool Futsal, Jagir Wonokromo, Senin (8/5) Malam. Dua gol Stella Maris diborong Dominikus menit 20 dan 28 lewat aksi-aksi brillian. “Alhamdulillah kami bisa juara disini. Sebagai wujud kenang-kenangan anak-anak kelas XII yang akan lulus,” kata pelatih Stella Maris, Nanang Kurnianto saat menerima piala. Turnamen sendiri diselenggarakan oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-46 Universitas PGRI Adi Buana (Unipa). “Peserta ada 14 tim SMA Sederajat se-Gerbang Kertasusilo,” ujar ketua panitia, Indah Kurnia. Mahasiswi semester VI ini menambahkan kalau acara berlangsung selama dua hari, 7-8 Mei. “Ini sekaligus ajang promosi tahunan kampus,” timpalnya. Sementara itu, Juara 3 diraih SMA Muhammadiyah 2, yang berhasil mengalahkan lewat adu pinalti, SMA St. Louis 2. (har/nii)

Kejuaraan AFF U-15 Putri

Tim Indonesia Ditaklukkan Filipina JAKARTA (BM) - Tim nasional putri U-15 Indonesia ditaklukkan Filipina dengan skor 2-0 dalam pertandingan perdana grup B kejuaraan AFF U-15 putri 2017 di Stadion KM16, Vientiane, Laos, Selasa. Dalam laga itu, dua gol Filipina diciptakan oleh Cera Viviana di menit ke-20 dan Alexander Katelyn di menit ke-33. Pelatih timnas putri U-15 Indonesia, Rully Nere, dalam keterangan resmi

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterima di Jakarta, Selasa, menduga kekalahan anak-anak asuhnya disebabkan oleh rasa demam panggung di laga perdana internasional. Hal itu diperburuk oleh tekanan pemain Filipina, yang berpostur lebih tinggi, khususnya di babak pertama . Namun permainan Garuda putri dianggap membaik di 45 menit kedua.

“Di babak kedua kami bisa menekan balik dan mendapatkan peluang, termasuk dua tendangan yang membentur mistar gawang,” tutur Rully. Pandangan senada diungkapkan kapten timnas U-15 Saﬁra Ika. Menurut dia, dirinya dan rekan takluk karena kurang beruntung. “Sebenarnya kami bisa mengimbangi, tetapi Filipina berhasil memanfaatkan kesempatan,” kata Saﬁra.

Timnas putri pun menegaskan akan bekerja keras memenangkan pertandingan kedua Grup B kontra Singapura pada Kamis (11/5) di Stadion KM 16, demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Laga berhadapan Singapura sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 waktu setempat. Di laga terakhir, Indonesia akan melawan Kamboja pada Sabtu (13/5). (mic/ant/nii)

FOTO : BM/HARUN EFFENDY

SMA Katolik Stella Maris keluar sebagai juara turnamen futsal Dekan Cup 2017

Kejurprov Sepatu Roda

MILS Raih Juara Umum, Bersiap Hadapi Seri Dua Setelah sekian lama menunggu, tim Pelita Jaya akhirya merasakan juara kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia setelah dipertandingan ﬁnal menang 2-1 atas Satria Muda Pertamina yang selama ini dikenal sebagai tim langganan juara. Kemenangan ini terasa istimewa karena diraih di kandang lawan yaitu Satria Muda Pertamina di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (7/5) malam. MALANG (BM) – Malang Inline Skate (MILS) menjadi klub terbanyak yang meraih medali di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Sepatu Roda yang baru pertama kali digelar oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Jawa Timur, di Lintasan sirkuit Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang,6-7 Mei 2017 lalu. Klub besutan Yuhartono ini menjadi juara umum di kelas standar dengan perolehan 10 emas, 5 perak dan 3 medali perunggu. Sementara di posisi kedua diraih Klub Surabaya Skate Center (SSC) dengan perolehan 4 emas,5 perak dan 5 perunggu, sedangkan posisi ketiga berhasil diraih klub tuan rumah, KIS

Kabupaten Malang dengan torehan 2 emas dan 3 perak dan di posisi ke empat juga diraih klub Lion asal Kota Malang dengan perolehan 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Kejuaraan yang diikuti 106 atlet standar dari 16 klub di Jawa Timur itu, MILS mampu menunjukkan jati dirinya sebagai klub yang pantas diperhitungkan. Hanya dengan menurunkan 21 atlet standar, MILS mampu merebut 18 medali dari total 96 medali yang diperebutkan. Menurut pelatih MILS,Yuhartono, predikat juara umum itu merupakan jerih payah atlet serta kerjasama antar pengurus dan wali atlet.Dengan dukungan tersebut,target juara umum bisa diraih. “Sebanyak 10

FOTO : BM/CHOLIL

PODIUM. Tim MILS meraih juara umum Kejurprov Sepatu Roda sedang merayakan kemenangan di podium.

medali emas berhasil diraih atlet kembar Lolita Endah Prasiwi dan Lolina Endah Prasiwi di kelompok umur (KU) D putri, jarak 500 meter dan 1.000 meter, Ayla Zhike Faw-

waza KU C 500 meter dan 1.000 meter putri, Muhamad Ridho KU B putra jarak 500 meter dan 1000 meter. Empat emas lainnya diraih atlet Nabila Naswa Marcelia KU B putri jarak

500 dan 1.000 meter serta M.Raﬀa Ardiansyah KU A putra jarak 500 dan 1.000 meter,” terang Yuhartono saat dikonﬁrmasi, Selasa kemarin. Lima medali perak,lanjut dia,persembahan atlet Lolina Endah Prasiwi,Lolita Endah Prasiwi, Rara Ayu Namira Aidhi Adhana KU C jarak 1.000 meter serta dua perak hasil torehan atlet Haidar Firman Septiono KU C putra jarak 500 meter dan 1000 meter. “Farrah Bunga Rifangi KU B putri 500 meter serta Sahnon Firzana Khoirunnisa KU A putri 500 meter,keduanya merupakan atlet MILS peraih perunggu,”tambahnya. Meski meraih juara umum,Yuhartono berpesan agar atlet binaannya tidak berpuas diri. Sebab mereka masih muda dan masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Untuk menjadi atlet yang hebat dan harus tetap terus giat berlatih. Apalagi kata dia, tiga bulan ke depan, MILS akan menurunkan atlet andalannya pada seri kedua Kejurprov yang rencananya digelar di lintasan sepatu roda GOR Bung Tomo,

Benowo, Surabaya. Pada seri tersebut, kata Yuhartono, Pengprov akan melakukan penilaian terhadap atlet. “Atlet peraih medali pada seri kedua itu akan mendapatkan tiket menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas), dan raihan medali itu juga harus dipertahankan pada Kejurprov seri ketiga yang rencananya digelar di kota Jember,” paparnya. Purnawirawan TNI AD itu pun menyebut atlet MILS yang dipersiapkan pada seri dua di GOR Bung Tomo mendatang, yakni atlet speed kawakan atas nama Yossy Aditya Nugraha, Zaula Muava Zaki, Muhamad Syahrizal Ashari, Almer Muhamad Hafid, Rifky Putra Rimba serta M. Kautsar Fareel. Sedangkan atlet speed putri di antaranya adalah Putri Alisya Widyadana, Mariska Dwi Amalia, selain itu juga atlet atas nama Windi Rachman, Nadine Zada Elmira sereta Jauza Zakiyah Syakirah. “Kami berharap pada seri dua nanti,atlet Kota Malang asal Klub MILS bisa meraih tiket menuju Puslatda Jatim,” harapnya. (lil/nii)

OPINI 07

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Pengacara Ahok Tidak Terima

TAJUK

Cegah Pungli Desa INSPEKTORAT Pengawasan Daerah Polda Jatim kemarin menggelar analisa, evaluasi dan sosialisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Mapolda Jatim. Dari paparan yang disampaikan Irwasda Kombes Pol Wahyudi Hidayat terungkap, bahwasanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli selama ini, yang paling menonjol adalah terkait Dana Desa dan pengurusan sertifikat tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) yang saat ini sedang digalakkan. Disusul kasus perijinan dan perparkiran. Selama tahun 2017 Tim Saber Pungli berhasil melakukan 64 OTT untuk seluruh wilayah Jawa Timur, serta mengamankan barang bukti berupa uang Rp 2,6 miliar, dan beberapa unit mobil. Dari data dan informasi tersebut, selaras dengan apa yang mungkin ada dalam benak kita, bahwa kelemahan mendasar yang selama ini sering terjadi, selain mentalitas oknum yang terlibat, adalah rendahnya tingkat pencegahan oleh aparat terkait. Bahwasanya para pelaksana Prona dan atau proyek-proyek yang berkaitan dengan dana desa seharusnya mendapat pembekalan yang benar-benar cukup. Baik menyangkut pengetahuan, wawasan, peraturan-peraturan, serta dampaknya bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. Untuk mengawal tercapainya pemerintahan desa yang bersih, tanpa korupsi, dan tanpa pungli, satu hal yang perlu digalakkan adalah adanya transparansi, keterbukaan dari aparat atau pemerintahan desa kepada warga desa itu sendiri. Proyek dan anggaran desa, maupun program-program yang dilaksanakan di desa akan lebih baik bila melibatkan partisipasi masyarakat dan kemudian diumumkan pula secara terbuka kepada masyarakat. Dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat, tentunya, warga setempat secara langsung atau tak langsung bisa ikut mengontrol dan mengawasi program-program yang sedang berjalan. Demikian pula, aparat pelaksana akan berpikir ulang apabila akan melakukan penyimpangan. Sebab, pengawasan paling efektif atas indikasi korupsi tersebut, ya oleh masyarakat dan aparat itu sendiri. Pencegahan-pencegahan atas potensi adanya korupsi ataupun pungli di desa-desa, kiranya akan menjadi lebih efektif dengan upaya-upaya tersebut. Plus, adanya komitmen bersama, terutama para kepala daerah dan pejabat terkait untuk benar-benar serius ‘perang’ melawan korupsi. Kepala Daerah harus memiliki komitmen yang kuat atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya. Jangan ada pembiaran, atau hanya ‘melempar’ kebijakan, tanpa disertai pengawasan yang ketat. Dengan adanya Saber Pungli, diharapkan mampu memberikan ‘shock therapy’, atau efek kejut bagi para pelaksana proyek di lapangan. Kesigapan Tim Saber Pungli dalam melakukan operasi tangkap tangan harus terus ditingkatkan. Tangkap siapa saja yang melakukan pungutan liar, tanpa pandang bulu. Totok hartana.

KPK Jangan Tebang Pilih TERSANGKA.. gatakan pihaknya akan mengkaji hal tersebut sebelum sidang perdana dimulai Senin, pekan depan. “Dia mengatakan KPK tidak berwenang karena kasus BLBI ranah perdata enggak bisa berlaku surut, tetapi tetap kita akan pelajari lagi untuk argumen lebih lanjut,” ucapnya. Sementara itu dia menegaskan adanya gugatan praperadilan dari Syafruddin tidak mempengaruhi proses jalannya penyidikan mantan kepala BPPN tersebut di KPK. Menurutnya, KPK masih berkeyakinan penerbitan SKL oleh Syafruddin terhadap obligor BLBI Sjamsul Nursalim menimbulkan kerugian negara Rp 3.7 Triliun. Atas perbuatannya ini, Syafruddin disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Terkait kasus ini, ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sering dikaitkan dengan skandal tersebut. Mega dituding membebaskan para pelaku korupsi BLBI yang sedang diusut keterlibatannya di Kejaksaan Agung. Surat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dikeluarkan oleh Megawati kala menjabat presiden kelima. Megawati mengeluarkan Inpres agar BPPN terbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) bagi para terduga pelaku korupsi BLBI. Alhasil, sejumlah pemilik bank kelas kakap yang terbelit skandal BLBI bebas. Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan dan penyidikan akibat surat itu. Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Bob Hasan memperoleh SKL dan sekaligus release and discharge dari pemerintahan Megawati. Para

Sambungan Halaman 1 Penerima SKL BLBI berdasarkan penandatangan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) di antaranya adalah Anthony Salim dari Salim Grup (mantan bos Bank BCA) yang nilai utangnya kepada pemerintah mencapai Rp 52,727 triliun. Sedangkan Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, menerima kucuran BLBI sebesar Rp 27,4 triliun. Mohammad ‘Bob’ Hasan, pemilik Bank Umum Nasional dengan utang Rp 5,34 triliun juga menerima SKL. PDI-P Gerah Bergulirnya kembali penangananan kasus BLBI mendapat tanggapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia mempertanyakan, mengapa pengusutan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan menjelang pemilu. “Sebenarnya itu justru harus kita lihat. Kasus BLBI kan seolah menjadi kasus yang muncul menjelang pemilu. Persoalan yang muncul seperti kasus Century yang sudah jelas-jelas di depan mata kenapa tidak ada proses penuntasan,” ujar Hasto, Selasa (9/5/2017). Ia mengatakan, hal tersebut tentu menjadi pertanyaan publik sebab pemberantasan hukum terkesan tebang pilih. Hasto juga mengatakan masih banyak kasus korupsi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPR dan BPK juga telah menyatakan adanya kerugian negara, namun tak kunjung diproses. “Yang seperti Itu tidak diproses secara tuntas, tetapi kasus BLBI yang oleh audit BPK yang tak ada kerugian negara diungkit terus menerus,” lanjut Hasto. (mer/det/tit)

AHOK DITAHAN..

Sambungan Halaman 1

maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum. Ahok dalam kunjungan pada 27 September 2016 didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta para nelayan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur. Ahok dalam pernyataannya di hadapan warga menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun ia tidak terpilih dalam pilkada. “Dari ucapannya tersebut terdakwa jelas menyebut Surat Al-Maidah yang dikaitkan dengan kata ‘dibohongi’. Hal ini mengandung makna yang negatif. Bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan Surat Al-Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga

terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al-Maidah ayat 51,” sambung hakim dalam putusannya. Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. Usai divonis dua tahun, terpidana kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang. Penahanan ini sesuai dengan perintah pengadilan agar Gubernur DKI Jakarta itu langsung di penjara. Tanggapan Jokowi Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terkait vonis yang dijatuhkan hakim kepada terpidana Ahok.“Saya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada serta putusan yang telah dibacakan majelis hakim,”

kata Jokowi setelah meninjau groundbreaking pembangkit listrik di Jayapura, Papua, Selasa (9/5/2017). Jokowi meminta agar langkah Ahok mengajukan banding juga dihormati. “Kami harus menghormati langkah yang akan dilakukan Basuki Tjahaja Purnama untuk banding dan yang paling penting ini, yang paling penting, kita semua percaya terhadap mekanisme hukum yang ada untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada,” kata Jokowi. Jokowi menegaskan semua masalah bisa diselesaikan secara hukum. Untuk itu, masyarakat harus percaya.“Sekali lagi, pemerintah tidak bisa mengintervensi proses proses hukum yang ada,” ucap Jokowi. Tekanan Publik Pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, menyatakan maklum atas putusan hakim yang lebih dari tuntutan jaksa (ultra petita). Namun, pihaknya tidak bisa menerima putusan itu. Menurutnya, putusan majelis hakim menggunakan Pasal 156a huruf A, akibat dari tekanan yang luar biasa dari kelompok masyarakat. “Kami bisa memaklumi (vonis hakim) karena tekanan yang

luar biasa sampai ke pengadilan. Hakim kan manusia biasa. Makanya kami kecewa dan mengajukan banding,” ujarnya di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Alat-alat bukti yang ada di persidangan, lanjut Wayan, tidak sesuai dengan yang dipertimbangkan hakim. Sementara itu pengacara Ahok yang lain, Tommy Sihotang, menilai hakim berupaya membuktikan kesalahan kliennya. Padahal, jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun, berdasarkan Pasal 156 KUHP. “Terlihat sekali hakim berusaha membuktikan kesalahan Ahok. Jaksa menuntut Pasal 156 KUHP, tapi majelis hakim memutuskan 156a. Jaksa menuntut pidana percobaan, tapi hakim menyatakan langsung masuk (penjara),” ujar Tommy. Bersatulah Kembali Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyeru kepada masyarakat utamanya umat Muslim agar menghormati putusan Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pimpinan ormas Islam ter-

Polisi Kenakan Pidana Ringan POLISI SITA..

Sambungan Halaman 1

man keras,” katanya, Selasa (9/5/2017). Razia di lokasi yang menjual minuman beralkohol ini, kata Kompol Bayu, bagian dari cipta kondisi menjelang bulan Ramadhan. “Untuk meningkatkan kekhidmatan ibadah di bulan puasa, serta mencegah berbagai kejahatan dipicu konsumsi minuman beralkohol,” katanya Polisi mengenakan tindak pidana ringan kepada pengelola kafe. Besaran denda bagi

pengelola, akan ditentukan pengadilan, di kemudian hari. “Kalau ternyata hal ini sudah dilakukan berulangkali, akan semakin besar denda yang akan diterapkan,” katanya. Se m e n t a ra , t e r h a d a p ribuan botol minuman beralkohol yang menjadi barang bukti, polisi akan melakukan pemusnahan. Razia serupa masih akan berlanjut. Selain warung di Jalan Jarak dan Kafe di Citra-

land, polisi merazia lokasi lain di Surabaya.

Operasi di Jarak Sebelumnya Tim Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan razia minuman keras (miras) di empat toko yang berada di Jalan Jarak dan Jalan Putat Jaya, Girilaya, Banyu Urip Surabaya. “Kami melakukan pengaman peredaran minuman keras untuk antisipasi mendekati bulan Ramadan,” ujar Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Bayu Indraguno, di tempat kejadian, pada Senin

(8/5/2017). Kompol Bayu Indrawiguno juga menambahkan giat razia tersebut dilakukan untuk menjaring pengedaran dan penjualan minuman keras tanpa ijin. “Razia ini dilakukan kepada penjual miras tanpa ijin di wilayah Surabaya,” ujarnya. Ada 53 botol miras yang disita yang terdiri dari berbagai merek seperti McDonald, Topi Miring, Arak Beras, dan lain sebagainya. Miras itu tak dipajang di rak minuman lainnya. Miras itu disembunyikan di belakang toko. Bila ada pembeli yang memesan miras tersebut,

besar itu memahami, keputusan Majelis Hakim itu tidak memuaskan semua pihak. Baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung Ahok. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim tentunya sudah mencermati keterangan saksi, terdakwa, penuntut umum, penasehat hukum, barang bukti di persidangan. Oleh karena itu ketum PBNU mengajak masyarakat menyudahi ribut-ribut soal Ahok yang telah menguras energi cukup besar. Kasus Ahok dinilai soal kecil. Menurut Said Aqil, masih ada persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama yakni menjaga keutuhan NKRI dan melawan kemiskinan, radikalisme. “Kita harus kembali ke fitrah bangsa Indonesia yang berbudaya dan mertabat,” kata Ketum PBNU tersebut. Sementara Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo dalam pesan tertulis juga menyampaikan ungkapan yang sama mengajak masyarakat menghormati putus majelis hakim. Jangan ada yang bertindak anarkis. Kalau ada yang tidak puas dengan putusan majelis harus disampaikan melalui upaya hukum yakni banding dan kasasi. (det/ kom/rep/tit)

pemilik toko mengambilkannya dari belakang. Kepada pemilik toko, polisi hanya mengenakan tindak pidana ringan (tipiring). “Mereka kami kenakan tipiring,” kata Indra. Selain miras, kata Indra, penyakit masyarakat lain yang secara intensif akan diperangi jelang Ramadan adalah prostitusi dan premanisme. Polisi ingin Ramadan damai dan tak dikotori dengan penyakit masyarakat. “Semuanya berawal dari mabuk (miras). Kalau sudah mabuk, semua kejahatan bisa terjadi,” tandas Indra. (ssn/tri/det/tit)

Pembubaran Ormas Upaya Terakhir HTI SIAPKAN..

Sambungan Halaman 1

2013 tentang Ormas. Terkait tudingan tersebut, Ismail mengatakan di dalam AD/ART HTI disebutkan bahwa HTI adalah organisasi dakwah yang berazas Islam di dalam NKRI berdasar Pancasila dan UUD 45 artinya secara faktual HTI mengakui Pancasila sebagai dasar negara. “Azas HTI yang terdaftar berazaskan Islam dan azas Islam itu boleh menurut UU Ormas tidak harus Pancasila asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Lagi pula parpol saja boleh berazaskan Islam kenapa ormas tidak boleh, parpol punya implikasi politik sedangkan ormas tidak,” tambah dia. Di samping itu, Ismail menegaskan bahwa HTI tidak memiliki agenda untuk mengubah pemerintahan tapi hanya

menyampaikan ajaran mengenai syariah sebagai organisasi dakwah. Gandeng Ormas Lain Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menegaskan, pihaknya bakal menggandeng organisasi masyarakat (ormas) lainnya menyikapi rencana pembubaran yang dilakukan pemerintah. Menurut Ismail, rencana menggandeng ormas lain karena masalah yang dihadapi sekarang bukan HTI saja. “Tapi ancaman terhadap dakwah, terhadap orang berdakwah. Apalagi sudah disebutkan nanti akan ada lagi (ormas dibubarkan),” ujar Ismail di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017). Ismail mengatakan, sete-

lah rencana pembubaran HTI oleh pemerintah, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan para tokoh ormas lainnya. “Tapi untuk diketahui, HTI sudah biasa bertemu dengan ormas-ormas. Jadi bukan hanya karena (ada pembubaran) itu,” ucapnya.

Tebang Pilih Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik keputusan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan bahwa keputusan pemerintah itu memperburuk kondisi kebebasan berpendapat. Sikap itu juga mengesankan tidak adanya jaminan kebebasan fundamental lainnya di Indonesia. “Pemerintah kembali menjungkirbalikkan makna pen-

egakan hukum dalam kasus upaya pembubaran HTI. Karena pemerintah tidak menggunakan pertimbangan yang akuntable, dinamika kebebasan berpendapat, beroganisasi,” kata Yani di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2017). Yani mengakui bahwa negara punya hak untuk memonopoli ideologi. Tapi kata dia, negara juga harus bisa menjamin bahwa monopoli ideologi itu adil dan terukur, tidak melawan hukum. “Apalagi sampai melanggar HAM. Indonesia kan terikat sebagai negara yang masuk dalam konvensi internasional hak-hak sipil, politik, yang punya kewajiban untuk tunduk dan terikat akan hukum HAM Internasional,” kata dia. Karena itu, Kontras mengkritik keras bahwa tidak ada alasan yang kuat dengan bukti melekat dan langkah-langkah hukum yang jelas dalam upaya

pembubaran HTI. “Banyak ormas yang jelas-jelas tidak mendapatkan penindakan proporsional ketika tindak kriminal telah terjadi,” kata Yani. Ia menegaskan, pembubaran suatu ormas adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh negara.Tapi, dengan catatan bahwa negara memiliki model penegakan hukum yang efektif. “Dalam kasus HTI ini kami tidak melihat praktik penegakan hukum yang teruji dan konsisten dalam isu pengelolaan dinamika hak berorganisasi di Indonesia,” ujar dia. “Kami ingatkan bahwa upaya menggunting lipatan dengan menghajar kelompok atau figur yang memiliki medan magnet bertolak belakang ini adalah upaya kotor dan punya konsekuensi pada agenda pemajuan HAM serta hukum di Indonesia,” lanjutnya. (kom/det/tit)

Aparat Keamanan Memberi Toleransi PENDUKUNG AHOK.. orang orator memberikan pengumuman terkait dengan vonis 2 tahun untuk Ahok. Mendengar itu, massa terdiam sejenak. “Yaaah,” teriak massa dengan nada kecewa. Ada yang menangis terisak. Raut sedih tak bisa ditutupi. Massa terdiam di lokasi. Bukan itu saja, ratusan pendukung menangis histeris setelah mendengar Ahok divonis dua tahun. Beberapa dari mereka sampai menangis sampai sujudsujud. Tak jarang juga dari mereka menangis sambil berpelukan. “Hakim enggak adil negara enggak adil,” kata salah satu pendukung Ahok sambil terisak. Sebelumnya mereka sempat berjoget bersama dan membagikan bunga. Seorang pemuda bertubuh gempal yang ikut berorasi di Jalan RM Harsono depan Kementerian Pertanian, secara mendadak berlari ke arah perempatan Ragunan. Dia melon-

Sambungan Halaman 1 tarkan kata-kata makian. “Mana pisau, mana pisau,” kata laki-laki yang tidak diketahui namanya. Melihat seorang pendukung Ahok beringas, para pendukung lainnya langsung mengamankan. Sejumlah orang memegang tangan pemuda itu. Setelah sempat terjatuh, ia pun dibawa ke menjauh dari kerumunan massa. Menuju Cipinang Massa pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan aksi bakar-bakar di depan Rutan Cipinang. Peyebabnya, massa tidak percaya hasil negosiasi dari Kapolres Jaktim Kombes Andry Wibowo kepada Karutan Cipinang. Massa melakukan aksi bakar-bakar di depan Rutan Cipinang, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017) sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu, Kombes Andry menyampaikan hasil pertemuan dengan pihak Rutan

Cipinang. Massa yang tidak percaya hasil negosiasi bersikukuh bertahan di depan rutan dan ada sebagian massa yang melakukan aksi bakar-bakar. Entah benda apa yang dibakar massa, asap sempat membumbung tinggi sebelum dipadamkan petugas yang bersiaga di depan rutan. Orator juga menyampaikan bahwa massa akan bertahan di lokasi. “Kita satu komando, kita bertahan di sini,” ujar sang orator. Saat dipadamkan, tidak ada perlawanan dari massa. Orator juga meminta massa tenang, dan meminta massa menunaikan salat magrib bagi yang beragama Islam. “Bagi relawan muslim supaya salat, bagi yang tidak mari bentuk barikade,” jelas sang orator.

Tiduran di Jalan Massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga sore, masih bertahan di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sebagian dari massa tersebut tampak aksi tiduran di jalan.

Pantauan di depan Rutan, sekitar pukul 15.00 WIB, massa awalnya sempat duduk di jalan. Kemudian, sebagian kecil dari mereka melakukan aksi tiduran. Massa yang lain ada yang tetap duduk, ada juga yang berdiri. Sementara itu, orasi di atas mobil komando terus berlangsung. Dalam orasinya, massa ingin agar Ahok keluar menemui mereka. Massa berjanji akan membubarkan diri setelah ditemui Ahok. “Kita tidak akan mundur, kita akan tidur di sini, kami ingin Ahok ke luar, orasi di sini, setelah itu kita akan membubarkan diri,” kata seorang orator di mobil komando.

Bertahan Hingga Malam Meski telah diperingatkan kepolisian, agar massa meninggalkan seputar Rutan Cipinang sampai pukul 18.00, namun massa tak menurutinya. Terbukti hingga sekitar pukul 20.25, massa masih bertahan di lokasi. Kapolres Metro Jakarta Timur Komisaris Besar Andry

Wibowo akhirnya memutuskan, polisi masih memberi toleransi waktu bagi massa yang berunjuk rasa di depan Rumah Tahanan, Selasa (9/5/2017) malam. Massa yang berunjuk rasa tersebut merupakan pendukung Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama dan ditahan di Rutan Cipinang. “Ini kan 80 persen ibu-ibu, yang terpenting mereka menyampaikan aspirasi dengan baik dengan baik dan kami harapkan mereka akan tertib selesai pada waktu yang mereka sepakati untuk selesai,” kata Andry kepada pewarta di halaman rutan. Massa pendukung Ahok tidak henti-hentinya meminta Ahok dibebaskan. Mereka juga menyuarakan vonis dua tahun penjara untuk Ahok sebagai bentuk ketidakadilan dan penentangan terhadap keberagaman. Menurut Andry, jajarannya dipastikan tetap akan menjaga jalannya demo para pendukung Ahok. (kom/mer/det/tit)

08 www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017 INDEX HARGA SAHAM

-0.15% IHSG

0.5% STI

-0.1% NIKKEI

-0.3% FTSE

0.2% KLCI

0.4% DJIA

0.3% NASDAQ

5,114

2,873

18,357

6,809

1,630

19,152

5,399

HARGA EMAS

JUAL (RP/GR)

BELI (RP/GR)

US$/OZT:

580.000

521.000

1,217.50

KURS MATA UANG

IDR/USD: 13,366 SUMBER: HARGA-EMAS.ORG 9 MEI 2017

SUMBER: GERAIDINAR 9 MEI 2017

SUMBER: KLIKBCA.COM 9 MEI 2017

JUAL USD SGD EUR AUD

13350.00 9480.44 14602.12 9838.37

BELI 13334.00 9450.44 14502.12 9758.37

Ikuti Pameran, Dorong UMKM Go Internasional JAKARTA(BM)-Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terus mendorong keikutsertaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam berbagai pameran se-

bagai upaya membuka akses pasar. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) I Wayan Dipta mengatakan produk yang di-

hasilkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tanah Air memiliki kualitas yang tidak kalah dari produk luar negeri. Tetapi, dari sisi promosi tidak mendukung karena

biaya yang mesti dikeluarkan sangat besar. Pameran, termasuk yang dilakukan di luar negeri, menjadi salah satu ajang promosi yang dilakukan pemerintah untuk men-

BM/IST

IKUTI: Mengikuti pameran di berbagai negara diharapkan pelaku UMKM dapat segera go Internasional.

Tawarkan Pilihan Bergaya Lifestyle di Surabaya Timur SURABAYA(BM)- Kehadiran Lagoon Avenue Dharmahusada mall akan membuat persaingan mall di kawasan Surabaya Timur akan semakin ketat. Karena selama ini di Surabaya Bagian Timur sudah berdiri beberapa mall. Adanya mall khusus nongkrong kawula muda dan pebisnis, yakni Lagoon Avenue Dharmahusada diyakini menjadi alternative bahkan jujukan baru bagi masyarakat. Kini proses pengerjaannya sedang dikebut oleh PT PP Properti sebagai investornya dan ditargetkan Lagoon Avenue Dharmahusada yang terletak di kawasan Mulyosari, Surabaya ini akan dibuka Februari 2018 mendatang. Menurut Sinur Linda, Direktur Komersial PT PP Properti, mall yang akan mereka

buka ini bukan head to head alias bersaing ketat dengan Galaxy Mall maupun East Cost yang ada di Pakuwon City, melainkan sebagai pelengkap. «Kami menawarkan yang tidak ada di kedua mall itu. Ini murni mall untuk lifestyle. Hal itu juga yang membuat kami hari ini menggandeng tenant seperti Foodmart, bioskop CGV cinemas dan tempat ﬁtnes Center Flash Fitness,» ungkapWildan Akri Kurnia, Manager Mall Lagoon Avenue Dharmahusada, usai penandatangan MoU dengan para pemilik tenant besar mereka, Selasa (9/5). Hal yang sama juga dikatakan oleh Bagun Febru Saptono, Project Director Grand Dharmahusada Lagoon, yang mengaku biaya pembangunan mall ini menjadi

membengkak dari Rp 104 miliar menjadi Rp 127 miliar, sebab para pemilik tenant menginginkan tempat yang lebih luas. Hal ini terjadi setelah mereka melihat lokasi yang strategis untuk mengembangkan bisnis mereka. «Salah satunya CGV Cinemas yang awalnya hanya akan membuat 4 theater untuk bioskop mereka, sekarang menjadi 7 theater,» jelas Bagus. Pihak Grand Dharmahusada Lagoon sengaja menuntaskan pembangunan mall lebih dahulu demi menaikkan nilai jual apartemen yang akan dibangun dikawasan yang sama nantinya.»Saat ini untuk apartemennya tower 1 sudah terjual 80 persen dari 940 unit yang kami tawarkan,» tandasnya. (sur/dra)

Cargill Komitmen Tingkatkan Pendidikan Sekitar Usaha SURABAYA(BM)-Cargill Tropical Palm (Cargill)berkomitmenuntukterusmendorongkemajuanpendidikananak-anakdangenerasimudadi Indonesia,khususnyamasyarakatyangberadadi sekitar dimana Cargill menjalankan usaha bisnisnya. Program peningkatan kualitas pendidikan dan mengembangkan pendidikan berkarakter telah dilakukan oleh Cargill dengan melibatkan pemerintahdaerahhinggamasyarakat.Tujuannya adalah untuk mempercepat pengentasan buta aksara dan peningkatan minat baca. Komitmen Cargill diwujudkan melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tahun 2017 ini, peringatan Hari Pendidikan Nasional dipusatkan di Kabupaten Ketapang. Di wilayah Kalimantan Barat, Cargill memiliki dua perusahaan perkebunan kepala sawit yakni Poliplant Group dan PT Harapan Sawit Lestari. “Tepatlah kiranya dalam momen Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017 ini, kami bermaksud mengajak Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan kegiatan ‘Ayo Membaca!’. Ini sebagai bagian dari pendidikan dasar yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, terutama anak-anak,” ujar AnthonyYeow, President Director PT CargillPoliplant Group, dalam rilisnya Selasa. Program ‘Ayo Membaca!’ ini juga selaras dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2017 yaitu ‘Percepat Pendidikan yang Merata dan Berkualitas’. Karena itu, “Cargill berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan pendidikan anak-anak dan generasi muda di Indonesia dengan berbagai program,” ujarnya. Pertama, program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dan program Kuliah Umum

BM/IST

MoU : Penandatanganan MoU kerjasama antara Cargill diwakili Presiden Direktur PTCargill-Poliplant Group Anthony Yeow dengan Direktur Politeknik Negeri Ketapang Hj Nurmala.

yang melibatkan Politeknik Negeri Ketapang. “Program Beasiswa ini merupakan komitmen kerja sama kami dengan Politeknik Negeri Ketapang. Pada tahap awal ini ada 20 orang mahasiswa yang berasal dari daerah atau desa-desa sekitar perusahaan dan Kabupaten Ketapang. Diharapkan para mahasiswa ini mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasinya untuk mendorong anak-anak lain mau dan termotivasi mencapai pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Anthony. Kedua, Cargill juga menggelar program internship atau magang yang menerima mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan jurusan di Indonesia untuk melakukan penelitian dan magang di dalam perusahaan.

Ketiga, dengan melibatkan Yayasan Harapan Masa Depan Cerah, CTP-Poliplant Group menjalankan Program Pendidikan dengan membangun 13 sekolah yang menampung 1.278 orang murid, yang didukung oleh ratusan guru dan karyawan yang selama ini terus meningkatkan kinerjanya. Tujuannya agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan memberi bekal belajar yang cukup bagi murid-murid. Meski terkendala dengan terbatasanya tenaga guru yang berkualitas, tapi tim CSR Cargill akan terus berusaha. “Sekolah kami terbuka untuk siapa saja, bukan hanya karyawan dan staf perusahaan, namun untuk masyarakat sekitar,” ujarnya. (rls/dra)

gangkat produk UMKM dalam negeri. Tahun ini, rencananya ada lima pameran yang bakal diikuti, yakni di Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Inggris, dan Arab Saudi. Ada lima pameran yang diikuti tahun ini, dua di antaranya sudah berlangsung dan diklaim menghasilkan transaksi yang cukup besar. Dari Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) dan Manila Fame, UMKM Indonesia bisa memperoleh nilai transaksi perdagangan masing-masing sebesar Rp33 miliar dan Rp2,4 miliar. Selain itu, promosi lewat kerja sama dengan marketplace pun menjadi opsi yang dipilih. “Supaya go international ya tentu promosi baik di dalam maupun luar negeri, termasuk melalui dunia maya. Dunia maya merupakan suatu keniscayaan. Apalagi, pemilik handphone di Indonesia saja sekarang sudah hampir 300 juta orang,” papar Wayan. Melalui promosi online, maka buyer dari luar negeri pun akan lebih mudah menemukan barang yang dicari di Indonesia dan bisa mendapatkan lebih banyak pilihan. Adapun produk yang mendapat banyak perhatian dari buyer asing adalah furniture, makanan dan minuman (mamin), tekstil, serta kerajinan tangan. (nas/dra)

BM/IST

KENALKAN: Direktur FrozenAge, Stephanie Christine (kiri) saat menjelaskan keunggulan produk FrozenAge kepada salah seorang pengunjung.

FrozenAge Hadirkan Produk Anti Penuaan SURABAYA(BM)-Produk kecantikan dan kesehatan dari Singapura,FrozenAge,menghadirkan produk perawatan anti penuaan yang menggabungkan nutrisi dengan teknologi inovasi terkini. Menurut Direktur FrozenAge, Stephanie Christine, mengatakan bahwa produk ini memberikan kepada pelanggan akan teknologi anti penuaan terkini. Selain itu produk ini selalu menjadi yang terdepan dalam pengembangan produk. ”Sehingga dapat merasakan perawatan masa depan, sekarang juga. Adanya rangkaian produk Verglas, kulit wajah yang bolong-bolong menjadi lebih halus, menghilangkan keriput, membuat wajah glowing, dan mencerahkan wajah, tanpa membuat wajah memerah dan terkelupas,”jelasnya. Rangkaian produk Verglas terdiri dari refreshing cleaner,

hydrating toner, cooling essence, soothing moisturizer, dan protective sunscreen. Sementara untuk produk kesehatan, FrozenAge menghadirkan Ega Deer Placenta dan Ega Deer Velvet Spray. Menyasar pasar premium, seperti Ega Deer Placenta yang ditawarkan seharga Rp 2,5 juta untuk 30 butir ini merupakan minuman kesehatan yang mengandung 500 mg placenta rusa, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. “Dapat meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi kerutan, mengecilkan pori, dan banyak manfaat lainnya,”tambah Stephanie. Sebelum di Surabaya, produk ini telah dikenalkan lebih dahulu di Jakarta, Bali, Batam dan Makassar. Produk ini mendapat jaminan halal dan sudah mendapat sertiﬁkat halal dari Malaysia dan Australia. (nas/dra)

09 www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Banser Jatim Dukung Pembubaran HTI

SURABAYA (BM) - Banser Jawa Timur (Jatim) memberikan dukungan ke Kapolda Jawa Timur terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Yang jelas dukungan kami untuk kepolisian terutama yang ada di Polda Jatim terkait instruksi Menkopolhukam bahwa, akan membubarkan HTI, kita akan mendukung 100 persen,” ujar Kepala Satkorwil Banser Jawa Timur M Abid Umar usai bertemu kapolda di gedung Tri Brata, Mapolda Jatim, Selasa (9/5). Pria yang akrab disapa Gus Abid ini mengatakan, sikap Banser dan Ansor Jawa Timur mendukung 100 persen pemerintah yang membubarkan HTI.

Katanya, HTI jelas ormas yang antipancasila dan menginginkan negara ini berpindah dari Pancasila dan UUD 1945 menjadi negara Khilafah Islamiyah. “Kita sangat mendukung. Tapi ini belum final. Kami menginstruksikan kepada sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur untuk ikut mendukung 100 persen mengawal pemerintah dalam membubarkan HTI. Karena negara ini negara hukum, pasti akan berproses secara hukum. Dan ini masih panjang, kita instruksikan untuk seluruh elemen ikut membantu,” ujarnya sambil menambahkan, bukan hanya Ansor dan Banser, tapi seluruh elemen masyarakat

yang tidak ingin Indonesia ini diporak-porandakan dengan Khilafah Islamiyah. Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin merespons baik dukungan yang disampaikan Banser Jatim. Dalam pertemuan itu, kapolda menyampaikan pesan kepada Banser maupun elemen masyarakat lainnya, untuk menunggu proses pembubaran HTI secara hukum. “K ita diminta untuk menunggu proses pembubaran HTI secara hukum, karena negara kita ini negara hukum. bapak kapolda menginginkan supaya proses ini ditunggu dengan baik,” kata Abid. Selain itu, kapolda juga meminta tidak ada tindakan

anarkis terhadap keberadaan HTI yang sekarang ini masih proses pembubaran melalui hukum (pengadilan). Abid juga menambahkan, kedatangannya bertemu Kapolda Jatim, juga ingin menyampaikan, rencana Apel Harlah Banser di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. “Kita ingi mengundang bapak kapolda, terkait apel harlah banser di Ponpes Lirboyo, yang akan diikuti Banser sekitar 10 sampai 20 ribu banser,” tandasnya. Sementara itu, sebanyak 24 Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam Gerakan Merah Putih Pengawal NKRI, melakukan unjuk rasa damai di Gor Delta Sidoarjo,

mendukung Menkopolhukam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Selasa (9/5). Aksi damai dari 24 organisasi kepemudaan di antaranya diikuti KNPI, FKPPI, PPM, ANSOR, BANSER, IPNU, IPPNU, PMII,IKA PMII, SARBUMUSI, PAGAR NUSA, Karang Taruna, Fatayat, LDNU, Laskar NKRI, Tunas Muda, FKUB,CBP,KPP,AMPI, Muslimat, Laskar Nusantara, ISF, Pemuda Pancasila, ASPNKRI, dan Gusdurian. Pernyataan sikap yang dibacakan Ketua KNPI Sidoarjo Ari Suryono yang diikuti oleh para pengunjuk rasa, menyatakan menyambut keputusan Menkopolhukam tentang pembubaran HTI. (nt/cls/ded/udi)

FOTO : BM/DEDI M

BERIKRAR: Sejumlah ormas di Sidoarjo saat berikrar menyampaikan dukungan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Gor Delta Sidoarjo, Selasa (9/5).

OTT PUNGLI

Tiga Polisi Banyuwangi Dicopot dari Jabatannya

DIPINDAH

FOTO : BM/MADJI

Patung Perjuangan yang memperlihatkan seorang pejuang berselempang sarung dalam posisi merunduk dengan kaki kiri bertopang pada tungkai kaki. Tangan kiri sang pejuang mengepal ke depan. Sementara tangan kanannya membawa bambu runcing. Beberapa tukang berusaha untuk memindahkan persis pojok gedung Siola yang sudah dipersiapkan tiang penyangga untuk patung perjuangan itu, Selasa (9/5)

Kanwilkumham Jatim Antisipasi Gangguan Lapas SURABAYA (BM) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan). Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkumham Jatim, Harun Sulianto mengatakan, surat edaran tersebut dikeluarkan menyusul terjadinya ratusan narapidana yang melarikan diri di Rutan kelas IIB Pekanbaru dan pelarian narapidana di Lapas Kelas I Makasar beberapa waktu lalu. “Atas peristiwa itulah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur membuat surat edaran tentang antisipasi gangguan

Kamtib di Lapas atau Rutan di Jawa Timur,” katanya, Selasa (9/5). Ia mengemukakan, dalam surat edaran tersebut terdapat 10 poin penting yang menjadi pegangan dan harus dilaksanakan oleh Lapas atau Rutan, antara lain melaksanakan koordinasi dengan TNI dan POLRI agar jadwal titik sambang kontrol ke lapas atau rutan semakin ditingkatkan. “Berikutnya adalah melakukan dialog interaktif dengan seluruh napi tahanan untuk menampung keluhan mereka,” ujarnya. Jika kewenangan penyelesaian dari permasalahan tersebut ada pada Ka UPT, kata dia, maka segera diselesaikan. “Dan jika kewenangan tersebut menjadi tusi Kanwil ataupun unit eselon I, maka sesegera mungkin di-

laporkan secara berjenjang,” katanya. Ia menjelaskan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemenuhan narapidana atau tahanan berupa kebutuhan makan, minum, air bersih, sanitasi lingkungan, keperluan mandi, mencuci, WC dan layanan kesehatan. “Selanjutnya yang ke empat yaitu menukar kunci blok hunian secara berkala dan dilarang dengan alasan apapun mempekerjakan napi selain untuk memasak di dapur lapas atau rutan, kebersihan dan bengkel kerja,” katanya. Ia mengatakan, pastikan bahwa semua petugas mengisi pos jaga yang diprioritaskan Kalapas atau Karutan secara tepat waktu dengan dilengkapi senjata api atau alat keamanan lainnya

sesuai kebutuhan. “Berikutnya adalah lakukan diversifikasi pembinaan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga pembinaan kepribadian maupun kemandirian lebih berkualitas dengan membangkitkan semangat aktualisasi diri narapidana atau tahanan,” ujarnya. Ia menambahkan, poin selanjutnya adalah memastikan tidak ada diskrimasi pungli, tindakan kekerasaan terhadap layanan Pemasyarakatan di UPT sendiri, baik yang dilakukan oleh petugas maupun narapidana atau tahanan serta melakukan penggeledahan secara rutin dan insidentil terhadap blok hunian dan penggeledahan di pintu utama dengan pendekatan HAM. (nt/udi)

Juni 2017, Tambang Emas Tumpang Pitu Uji Coba Produksi

SURABAYA (BM) - Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menandatangani nota kesepahaman dengan Direktur PT Bumi Suksesindo, Cahyono Seto, di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (9/5). Ini terkait menjadikan lokasi tambang emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah obyek vital nasional (obvitnas). PT Bumi Suksesindo adalah perusahaan yang resmi mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di Banyuwangi. Perusahaan ini bukan penanaman modal asing, tapi penanaman modal dalam negeri. Ada 80 persen tenaga lokal yang dipekerjakan dan 20 persen sisanya tenaga kerja luar Banyuwangi. Hanya delapan orang tenaga kerja asing yang digunakan karena memiliki keahlian khusus. Kapolda Jatim Irjen Pol

FOTO : BM/IST

TAMBANG EMAS: Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin bersama Direktur PT Bumi Suksesindo, Cahyono Seto, selesainya penandatanganan nota kesepahaman di Hotel JW Marriot Surabaya, Selasa (9/5).

Machfud Ar ifin kepada wartawan mengatakan, pola pengamanan untuk wilayah obvitnas akan dikoordinir Polda Jatim dibantu personel polres jajaran setempat dari satuan Sabhara dan Brimob. Pengamanan khusus tersebut setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai obvitnas oleh Kementerian

Energi Dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pada Februari tahun 2016 lalu. “Prosedurnya sesuai Perpres 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional,” katanya. Selain mengamankan dari gangguan sosial, kata Machfud, pengamanan juga dilakukan untuk mengamankan aset perusahaan dan

proses produksi penambangan emas. “Kalau dari polisi saja tidak cukup, karena itu kami juga butuh bantuan pengamanan dari pihak internal perusahaan,” jelasnya. Pada Juni 2017, perusahaan tambang emas PT Bumi Suksesindo akan mengawali ujicoba produksi emas di Banyuwangi. Perusahaan ini akan mengeksploitasi Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Desa ini akan menjadi desa penghasil emas di Indonesia dari Jatim. Perusahaan tambang itu akan mengeksploitasi awal di lahan tambang 996 hektare. “Saat ini kami masih taraf uji coba. Dua atau tiga minggu lagi akan beroperasi,” terang Direktur PT Bumi Suksesindo, Cahyono Seto. Sejak mengantongi izin

awal 2016, perusahaan tambang ini terus mengeksploitasi bukit Tumpang Pitu di lahan Perhutani dan warga Banyuwangi tersebut. Dari total 996 hektare lahan tambang, tahap awal penambangan seluas 461 hektare. Perusahaan tambang ini akan beroperasi awal hingga 10 tahun. Kapasitas produksi tambang ini mencapai 40 juta ton batuan tahun ini. Batuan ini yang akan diolah menjadi emas dan tembaga. Setiap 10 ton batuan mampu menghasilkan 1 gram emas. Wabup Banyuwangi, Yusuf Widiatmoko, yang hadir mewakili Bupati Azwar Anas berharap, pengamanan khusus yang diterapkan polisi di wilayah tambang emas Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran itu tetap mengedepankan pendekatan humanis. (nt/udi)

SURABAYA (BM) - Tiga anggota kesatuan lalu lintas Polres Banyuwangi yang tertangkap tim saber pungli Polda Jatim, mendapatkan sanksi disiplin dan dicopot dari jabatannya. “Kalau internal kita langsung dicopot dari jabatannya, sudah ganti baru,” kata Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jatim Kombes PolWahyudi Hidayat di mapolda, Selasa (9/5). Tiga anggota Satlantas Polres Banyuwangi tertangkap tim saber pungli Polda Jatim, Senin (30/1). Mereka bertugas di bagian pelayanan SIM yakni Baur SIM Aiptu Ir, seorang petugas di bagian SIM dan satu orang pegawai negeri sipil di layanan SIM. “Sudah diproses oleh Propam, ditindak dan kena hukuman disiplin,” tuturnya. Ia mengatakan, setiap FOTO : BM/IST pelanggaran yang dilakuKombes Pol Wahyudi Hidayat kan anggota kepolisian, pasti ada tindakan hukum oleh Propam. Sedangkan, pegawai negeri sipil (PNS), bisa ditindak administrasi oleh inspektorat di kabupaten dan kota masing-masing. “Nanti badan kepegawaian daerah atau instansinya, memberikan sanksi. Jadi tetap dilaporkan bahwa, ada sanksinya,” jelasnya. Saat ditanya, apa ada batasan nilai minimal pungutan liar (pungli), sehingga dilakukan operasi tangkap tangan. “Sebetulnya tidak ada batasannya. Namanya pungli, kalau Rp 2 ribu tapi meresahkan masyarakat, itu pungli. Dan kalau nilainya besar, bisa masuk kategori korupsi,” tuturnya. Ia menambahkan, jika nilainya kecil tapi bisa meresahkan masyarakat dan masuk kantong pribadi. “Itu bisa masuk unsur korupsi,” tandasnya. (det/udi)

GIAT PRAJURIT

Dandim Pamekasan Kontrol Lokasi TMMD 99 PAMEKASAN (BM) - Dandim 0826/Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto melakukan kontrol lokasi TMMD ke 99 tahun 2017 di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan. Pembangunan TMMD ke-99 khususnya di Desa Bukek meliputi peningkatan jalan desa, pengaspalan jalan sepanjang 1.400 M, pembangunan pagar tembok Masjid Al- Ridwan, pembangunan sekolah Madrasah Miftahul Ulum dengan luas 7 x 7 M sebanyak 3 unit, Pembangunan plengsengan sepanjang 500 M, pembangunan gorong-gorong sebanyak 7 lokasi, Pembangunan jalan makadam sepanjang 400 M dan Pemasangan paving masjid seluas 800 M. Dandim 0826/Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto melalui Kapten Inf Darminto SH mengatakan, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan pihaknya melakukan pengecekan secara langsung di beberapa titik pelaksanaan lokasi TMMD ke 99 di tahun 2017 ini. “Untuk itu kami berharap pelaksanaan TMMD ke 99 di tahun ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan petunjuk dan harapan masyarakat,” tutupnya. (pdm/udi)

FOTO : BM/IST

CEK LOKASI: Dandim 0826/Pamekasan, Letkol Inf Nuryanto, saat melakukan kontrol lokasi TMMD ke 99 tahun 2017 di Desa Bukek Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

10 JATIM RAYA

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Satlantas Polres Blitar Sosialisasikan Operasi Patuh Semeru BLITAR (BM) - Satlantas Polres Blitar mulai menyelenggarakan Operasi Patuh Semeru 2017 selama 14 hari, yang diawali dengan sosialisasi berupa pembagian brosur dan pamﬂet pada hari ini. “Operasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang kondusif jelang persiapan pengamanan Ramadhan dan Idul Fitri,dan dilaksanakan selama 14 hari mulai hari ini pukul 00.00 hingga 22 Mei 2017 pukul 24.00 WIB,” kata Kanit Regiden Polres Blitar Iptu Yosephin Pauliza Torong, Selasa (9/5). Dalam pelaksanaan operasi tersebut nantinya, polisi akan mengedepankan penegakan hukum represif berupa tilang, terutama bagi para pelanggar lalu lintas yang berpotensi kecelakaan. “Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang berpotensi kecelakaan. Meski demikian kami tetap tidak mengesampingkan tindakan preentif dan preventif seperti sikap humanis,dan senyum, sapa, salam” tambahnya. Lanjut Iptu Yosephin, beberapa jenis pelanggaran yang akan ditindak dalam Operasi Patuh Semeru 2017 tersebut, di antaranya kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan, pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan, melawan arus, tidak menggunakan sabuk

Korban ke-7 Longsor Ponorogo Berhasil Teridentifikasi

BM/IST

SOSIALISASI: Beberapa anggota Satlantas Polres Blitar membagikan brosur untuk mensosialisasikan Operasi Patuh Semeru 2017.

pengaman, tidak menyalakan lampu di malam hari, tidak menggunakan helm bagi pengendara motor, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat bagi kendaraan umum maupun pribadi. “Kami mengimbau agar para pengen-

dara hendaknya melengkapi surat-surat kendaraan dan berkendaralah secara aman,” tegasnya. Tujuan operasi tersebut kata Iptu Yosephin, yakni terwujudnya kesadaran disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, menu-

runkan fatalitas kecelakaan, terciptanya kerja sama yang baik antarinstansi terkait dan terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meningkatkan disiplin anggota polantas, serta terwujudnya pelayanan kepolisian yang bersih dan bebas KKN. (nt/udi)

Soal Jabatan Bupati Sampang

Pemprov Jatim Surati Mendagri SURABAYA (BM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyurati Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menanyakan kepastian jabatan Bupati Sampang yang kini kosong setelah meninggalnya KH A Fannan Hasib, beberapa waktu lalu. «Saya yang menyerahkan langsung surat permohonan dan meminta petunjuk dari Mendagri terkait langkah apa yang harus diambil Pemprov Jatim,» ujar Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim, Anom Surahno. Menurut dia, persoalan ini merupakan sesuatu yang langka dan harus secepatnya mendapat jawaban dari Pemerintah Pusat.

Anom Surahno

Pasalnya, Fadhilah Budiono yang saat ini menjabat Wakil Bupati Sampang sebelumnya pernah menjabat bupati di daerah sama selama dua periode, yaitu pada 1995-2000 dan 2001-2006.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa kepala daerah yang pernah menjabat dua kali periode tidak boleh menjabat lagi di

posisi yang sama. Dalam UU tersebut, kata dia, hanya mengatur larangan bagi kepala daerah dua periode untuk menduduki jabatan kepala daerah lagi, sementara masalah spesiﬁk seperti di Sampang tidak diatur. Selain itu, saat Fadhilah Budiono mencalonkan diri menjadi wakil bupati Sampang, lanjut dia, masih menggunakan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang masih memperbolehkan mantan kepala daerah mencalonkan diri menjadi wakil kepala daerah. «Nah, nanti ini Pak Fadhilah Budiono nanti seperti apa, juga belum tahu. Apakah tetap men-

jadi wakil, atau seperti apa,» ucap mantan Kepala Bagian Media dan Dokumentasi Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono menyatakan siap melanjutkan tugas Bupati hingga akhir masa jabatan. Terlebih sesuai Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 131/616/011.2/2017 tertanggal 21 April 2017 tentang penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Sampang. Surat penunjukan tersebut disebabkan KH Fannan Hasib sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai bupati karena sakit. (nt/sf/udi)

Plt Bupati Sampang Serahkan SK CPNS 113 Bidan PTT SAMPANG (BM) - Setelah melakukan aksi unjuk rasa beberapa kali ke Jakarta, nasib ratusan bidan yang berstatus pegawai tidak tetap (PTT) mulai mendapatkan angin segar tentang kelanjutannya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bertempat di pendopo, Wakil Bupati (Wabub) Fadhilah Budiono sekaligus Plt Bupati Sampang, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) tahun 2017

kepada 113 bidan PTT, Selasa (9/5). Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Slamet Terbang, mengatakan penangkatan 113 bidan PTT menjadi CPNSD di lingkup DinasKesehatansesuaidenganSuratKeputusan MENPAN Nomor 07 tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Pegawai Tidak Tetap Kementrian KesehatandanSuratBadanKepegawaianNegara Nomor17/KF2/NP/NIP/PTT/4/2017tentang

lembar penetapan nomor induk pegawai Bidan PTT tahun 2017. “113 bidan PTT yang mendapat SK ini, akan disebar ke Puskesmas di kecamatan, sedangkan untuk jenjang diklat prajabatan selanjutnya sudah diajukan kepada Diklat Provinsi Jawa Timur,” terangnya. Sementara itu, usai menyerahkan SK, Wakil Bupati Sampang, Fadhilah Budiono berpesan kepada seluruh CPNS, supaya kedepan mengutamakan pelayanan

kepada masyarakat secara lebih eﬁsien, efektif, adil dan transparan. “Saya berpesan kepada CPNS agar bekerja dengan baik, tingkatkan kinerja, tidak berbelit – belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini Pemerintah Kabupaten Sampang masih mempunyai tanggung jawab yang berat dan banyak kekurangan dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat,” tandasnya. (nt/udi)

4 Tahun Kepemimpinan Bupati H Ahmad Syafii dan Wabup Khalil Asyari

Bangun Pamekasan dengan Ribuan Prestasi PAMEKASAN (BM) - Pengabdian Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Drs H Ahmad Syaﬁi, MSI, dan Drs Khalil Asyari, sudah genap empat tahun. Masa pengabdian yang dikenal dengan masa-masa prestasi yang diukir, baik di wilayah regional maupun di tingkat nasional. Bagi Bupati Ahmad Syaﬁi, perjalanan pengabdiannya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan, bukan merupakan hal yang baru. Sebab pada periode sebelumnya (2003-2008), dia sudah menduduki jabatan yang sama sebagai bupati untuk masa bakti yang pertama. Jabatan sebagai kepala daerah kembali dilanjutkan bersama wakil bupati yang mendampinginya, yaitu Drs Khalil Asyari. Kini, di tangan Bupati Ahmad Syafii yang juga mantan anggota DPR RI itu, Pamekasan menjadi berubah dan berkembangcukupdinamissesuaidengan karakteristik daerah tersebut yang telahmencanangkansebagaiKabupaten Gerbamg Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami). Sudah tercatat ribuan prestasi yang diraihnya. Salah satu prestasi yang menjadi kenangan sejarah bagi Pamekasan, adalah ketika duet kepemimpinan

Diterbitkan oleh: PT. Berita Metro Jl Tunjungan No 86 Surabaya. www.beritametro.co.id Percetakan: PT Citra Cetak Pratama (isi di luar tanggung jawab percetakan)

PERWAKILAN

KILAS

Ahmad Syafii-Khalil Asyari itu telah mampu mengantarkan Pamekasan berubah dan berbenah. Meninggalkan posisi sebagai daerah yang selama ini masih menjadi gudang kemiskinan dengan predikat Desa Tertinggal, menjadi desa yang berkembang dan lepas dari ketertinggalan, baik aspek pendidikan, ekonomi maupun aspek lainnya yang menjadi parameter sebagai daerah berkembang. Terentasnya Kabupaten Pamekasan dari predikat daerah tertinggal, memang tidak lepas dari kiprah dan upaya duet pemimpin tersebut (Achmad Syaﬁi-Khalil Asyari) yang merupakan putera asli daerah. Sejak menjabat pada 2013 lalu, mereka berdua berusaha untuk mengurangi kesenjangan pembangunan yang selama ini sempat menempati kantong-kantong kemiskinan. Beberapa program unggulan pun dimulainya dari pembangunan desa, dengan memberikan perhatian lebih kepada kawasan pedesaan. Kebijakan tersebut diambil sebagai salah satu langkah untuk menuntaskan pembangunan dan mengentas desa-desa yang selama ini masih merupakan kantong kemiskinan menjadi desa yang lebih maju dan berembang cepat.

BM/ABDURAHMAN

BERKEMBANG: Kementerian PPDT menyatakan Pamekasan lepas dari daerah tertinggal Pembangunan tersebut dijalankan melalui program Bunga Bangsa (Bupati Mengajak Membangun Desa) yang kini sudah memasuki putaran ke dua pada periode 2017. Satu lagi prestasi diukir Pemkab Pamekasan, dari pemerintah pusat, yaitu program inovasi yang masuk dalam Top 99 yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN RB), dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2016. Program unggulan yang diajukan Pemkab Pamekasan

adalah “Intan Saka” (Inseminasi Buatan Satu Tahun Satu Kelahiran). Program tersebut kemudian masuk nominasi ke dalam 33 besar unggulan dari 2.476 peserta jajaran Pemkab se Indonesia. Prestasi itu Pemkab Pamekasan berhak mendapat anugerah penghargaan dari Kemenpan RB. Bupati Achmad Syafii mengemukakan, program Intan Satu Saka itu merupakan program untuk memperpendek kelahiran sapi. Melalui program tersebut, sapi Madura yang selama ini harus menunggu hingga

beberapa tahun untuk melahirkan anaknya, maka kini sapi ras Madura bisa tiap tahun melahirkan anak. Dengan begitu, maka kesejahteraan petani dapat lebih meningkat. Penghargaan yang tidak kalah membanggakan diukir Pemkab Pamekasan adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015 lalu. Prestasi tersebut merupakan pengakuan tertinggi yang diberkan pemerintah pusat melalui lembaga lembaga audit negara (BPK). Sebagai bukti bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara oleh jajaran pemerintah daerah setempat, berlangsung secara baik dan accountable. Bupati Pamekasan, Drs H Achmad Syaﬁi, M.Si, menjelaskan opini WTP disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada Bupati, H Achmad Syafii di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, 31 Mei baru lalu, oleh kepala BPK jawa Timur. Raihan penghargaan tertinggi tersebut diperoleh pemkab Pamekasan secara berturut-turut setelah pada tahun 2014 juga meraih opini WTP. (adv/arm)

PONOROGO (BM) - Korban ketujuh longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang ditemukan akhirnya berhasil teridentifikasi. Dari data sebelumnya, korban ditemukan oleh warga sekitar sepulang dari sawah. Mayat kali ini berjenis kelamin perempuan, kaos lengan panjang warna merah tanpa merk dan ukuran, bertuliskan peserta Univ Muhamadiyah, BH coklat bahan laos tanpa busa, kaos singlet warna merah muda dengan renda di bagian depan tanpa merk dan ukuran, CD warna krem tanpa merk dan ukuran ada bordir bunga di bagian depan, kaos kaki panjang warna hijau, celana panjang kain warna orange. Ciri lainnya dari tim DIV, panjang badan 149 cm, perkiraan usia 50-70 tahun. Dengan ciri khusus tahi lalat di punggung kiri atas. “Dari data primer dan sekunder, jenasah B 07 teridentifikasi sebagai Tuniah,” kata Kapolres Ponorogo, AKBP Suryo Sudarmadi. Suryo menjelaskan, karena sudah teridenfikasi, korban langsung dikuburkan. Untuk pemakamannya dilakukan Selasa (9/5) siang. “Yang ke lima dan keenam masih nunggu hasil DNA. Kalau yang ketujuh ini dari fisik pakaiannya sudah dikenal,” tambah mantan Kapolres Ngawi ini. Diberitakan sebelumnya, satu persatu korban tanah longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ditemukan. Kali ini korban ketujuh ditemukan, sekitar pukul 14.00 wib, Rabu (3/5). Jika dua mayat sebelumnya ditemukan secara tak sengaja saat pembuatan saluran air. Untuk mayat keenam ditemukan Djemerin, warga setempat sepulang dari sawah. “Penemuan pertama memang oleh warga. Saat sepulang dari sawah. Dan langsung dilaporkan ke Polsek Pulung,” kata Kapolres AKBP Suryo Sudarmadi. (bj/udi)

2 Kali Terbakar, PLTU Pacitan Alami Kerugian Rp 400 Juta PACITAN (BM) - Sehari, dua kali kebakaran terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Kebakaran pertama, Senin (8/5) sore sekitar pukul 15.00 WIB, disusul kemudian kebakaran kedua pada hari yang sama pukul 16.00 WIB. Data yang dihimpun di lapangan menyebutkan, kebakaran yang terjadi pada gudang tempat penampungan batu bara PLTU, pada pukul 15.00 wib bisa dipadamkan sendiri dengan mobil damkar PLTU. Namun, akibat embusan angin yang kencang api kembali membakar tempat penyimpanan gudang batu bara. “Jadi awalnya memang sudah bisa dipadamkan oleh mobil damkar milik kami sendiri. Namun masih ada bara api yang kemudian terhembus angin,” kata manajer PT PJB Unit Bisnis Jasa Operasi dan Maintence (Ubjom) Pacitan (PLTU Sudimoro), Ardi nugroho, Selasa (9/5) pagi. Ardi menjelaskan, untuk api kedua damkar milik PLTU tidak sanggup. Sehingga dua damkar dari Pemkab Pacitan juga ikut diterjunkan. “Dua jam api benar-benar padam, sekitar pukul 18.00 WIB atau magrib. Dan telah melalap kabel. Total kerugiannya mencapai Rp 400 juta,” tambahnya. Selain itu, lanjut dia, ada satu karyawan yang harus dilarikan ke puskesmas. Karena menghirup asap. “Kemarin sih satu yang dilarikan ke puskesmas. Ini masih kami data ulang kerugian materi dan personil yang dirawat akibat kebakaran,” pungkasnya. (bj/udi)

Kepergok Berjudi, Nekat Nyebur Sungai LUMAJANG (BM) - Seorang lelaki warga Dusun Pondok Kobong, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, hanyut terbawa arus Sungai Bondoyudho. Korban yang belakangan dikenali bernama Tridi Asmoko (37) nekat menceburkan diri ke sungai setelah kepergok bermain judi cap jie kie di pinggir sungai tersebut. Hingga saat kini, Tim SAR, BPBD, Tim Reaksi Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC -PB),Polri dan TNI bersama warga masih terus melakukan pencarian. Sebelum menceburkan diri ke sungai, korban bersama beberapa warga lainnya sedang bermain judi di pinggir Sungai Bondoyudo, tepatnya di Gang Parket Dusun Pondok Kobong Desa Kedungrejo. Ketika itulah, Polsek Rowokangkung melakukan patroli di sekitar kawasan tersebut. Beberapa orang yang asik bermain judi melihat mobil patroli polsek langsung lari berhamburan. Lima orang melompat ke Sungai Bondoyudo. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Ir. Teguh Wijayono MM membenarkan kejadian itu. Begitu mendapat laporan, langsung menerjunkan TRC PB melakukan pencarian korban dibantu pihak Polri, TNI dan warga setempat. ”Kelima orang yang melompat ke sungai. Empat di antaranya berhasil selamat. Sedangkan Tridi Asmoko hanyut terbawa derasnya sungai Bondoyudho,” katanya. (pri/udi)

Iklan Kehilangan Hilang STNK Sepeda Motor Nopol M 3522 NL. a/n Yustika Wati. d/a Dusun Tasean Desa Panggung Sampang.

Direktur: Silvia Balhmar. Pemimpin Perusahaan: M. Mashudi. Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: Totok Hartana. Wapemred: Noor Ipansyah Iskandar. Dewan Redaksi: AR Balhmar, Yahya A Waber, Tjipto Chandra, Marcella, Hadi Ismanto, M. Nabil. Redaktur: Budi Arie Satriyo, Bambang Andrias, Indra Nanang. Reporter: Suluh DP, Andre Septia Hadi, Hasan Nur Rahmad, Yuni Erawati. Fotografer: Soemadji. Pracetak/Artistik/Tata Letak: Luthfi, firman. Bidang Online: Wahyu Saputro. Eksekutif Marketing: Fahad Balhmar, Khalid H. Perwakilan Daerah: Jakarta: Priyoko Sarjito (Kep. Biro), Marcella, Ferdy Yunisaf. Mojokerto: Prayogi. Kediri: Ibad, M. Sirojudin Sidoarjo: Yahdar Balhmar, Imam Muchlis, Khumaidi, Dedi Minarno. Gresik: Sugeng (Kepala), Asepta Lamongan: Komari Probolinggo: Saifullah, Lumajang: Sentono Priambodo Madura: Agus Suroso (Sumenep), Abdurrahman (Pamekasan), Syaiful (Sampang). Malang: Kholil, Koordinator Sirkulasi/Pemasaran: M. Mashudi. Alamat Redaksi: Jl Tunjungan No 86 Surabaya. Telp. +6231 5318686, 5323414. Fax:+6231 5323415 Redaksi: 081334312300 | Iklan/Langganan: 081216327858 | No Pengaduan: 031 70975270. Email: red_beritametro@yahoo.co.id. Tarif Iklan: Display(fc) Rp. 35.000/MMK (BW) Rp. 25.000/MMK. Sosial Rp. 10.000/MMK, Baris Rp. 15.000 (Minimal 2 Baris).

DALAM MENJALANKAN TUGAS PELIPUTAN, WARTAWAN BERITA METRO DIBEKALI TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN DARI NARASUMBER.

GRESIK 11

berita metro

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Pengguna Jalan Keluhkan Proyek Pipa Gas di Kedanyang

GRESIK(BM)-Pembangunan jalan pintas penghubung Gresik-Surabaya, mulai Desa Banjarsari Kecamatan CermePrambangan Kecamatan Kebomas hampir dua bulan ini tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan. Sebab, jalan kabupaten milik Pemkab Gresik tersebut saat ini sedang dibongkar untuk keperluan pemasangan pipa gas berdiameter 28 inci. Praktis, hal ini dikeluhkan pengguna jalan. “Saya terpaksa harus masuk kampong, karena jalan yang biasa kami lalui dibelah untuk pemasangan pipa gas,” kata Roni, salah satu pengguna jalan asal Lamongan yang mengaku hendak berangkat bekerja ke Surabaya, Selasa (9/5).

FOTO: BM/M SUGENG

DITUTUP : Jalan penghubung Gresik – Surabaya di wilayah Cerme dan Kebomas saat ini masih dalam tahap rekondisi untuk pemasangan pipa gas

Seharusnya, kata Roni, proyek pipa gas tersebut tidak dipasang di tengah jalan sehingga tidak mengganggu kepentingan

umum. “Di kanan kiri jalan kan banyak. Mengapa harus diletakkan di tengah jalan,” cetusnya.

Kepala Desa Kedanyang, Al Muah, membenarkan adanya proyek pipa gas milik Pertamina Gas di wilayahnya. “Pipa gas itu dipasang di tengah jalan atas perintah pak Bupati,” kata Al Muah kepada, Selasa (9/5). Al Muah mengungkapkan bahwa proyek tersebut sebelumnya sudah disosialisaikan kepada warga Kedanyang oleh pihak pemilik, yakni dari PT.WIKA. “Sudah dilakukan sosialisasi dan warga Kedanyang tidak ada persoalan,” jelasnya. “Waktu sosialisasi warga tidak kami libatkan semua. Hanya perwakilan RT dan RW,” sambungnya. “Wilayah Kedanyang yang dilewati pipa gas sekitar 1,5 km. Nah, jalan-jalan yang dilewati pipa tersebut

nantinya akan dilakukan rekondisi kembali dengan hotmix,” terangnya. Selain itu, kata Al Muah, warga di kanan kiri jalan yang terkena dampak proyek, baik pohon, warung dan lainnya juga akan mendapatkan ganti rugi. “Seperti warung dikasih ganti rugi Rp 500 ribu. Pokoknya ganti rugi variatif sesuai kondisi,” jelasnya. Rahmat Efendi, dari PT. Karya Andalan, selaku pelaksana rekondisi jalan mengatakan bahwa proyek ini dideadline 6 bulan selesai. “Kami selaku sub kontraktor punya waktu hingga bulan Agustus untuk memperbaiki jalan,”pungkas rekanan asal Kecamatan Cerme ini.(sgg/ yog/dra)

Komisi IV Perjuangkan Kesejahteraan Guru Honorer

GRESIK(BM) -Sebanyak 50 orang guru dan tenaga admin SD dan SMA Negeri se-Kabupaten Gresik mengadu ke Komisi IV terkait nasib mereka yang secara ekonomis jauh dibawah guru swasta. Para honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Kategori II Kabupaten Gresik itu, secara khusus menyampaikan tiga tuntutan pokok ke Pemkab Gresik, melalui Komisi IV, Selasa (9/5). Dikoordinir Badrul Ain, rombongan honorer diterima oleh anggota Komisi IV Sudjono, Noto Utomo, Bambang Adi Pranoto, yang dipimpin oleh Sholihuddin, wakil pimpinan DPRD Kabupaten Gresik. Dihadapan para wakil rakyat, Badrul Ain membacakan tiga tuntutan para honorer pendidikan. Pertama, meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer pendidikan melalui kenaikan insentif, dari yang diterima sekarang Rp 250 ribu menjadi Rp 2,5 juta. “Di Bojonegoro, honorer pendidikan mendapat insentif Rp 750

ribu. Bahkan di Surabaya, ada rekan yang bilang honorernya diberi insentif yang nilainya sama dengan UMK setempat. Sedangkan kita, mendapat Rp 250 ribu saja didapat tiga bulan sekali,”tambahnya. Tuntutan kedua, segera terbitkan SK Bupati. Tujuannya, agar mereka bisa mengikuti sertifikasi pendidikan. Sebab selama ini, mereka selalu gagal ikut proses sertifikasi, karena tidak memiliki SK Bupati. Hal ini sangat berbeda dengan guru di sekolah swasta, meski baru bekerja dua tahun mereka sudah bersertifikasi. “Sebab, kalau swasta cukup mengantongi SK dari yayasan tempat mereka bekerja. Padahal kita ini sudah mengabdi rata rata diatas 12 tahun,” ujar Badrul, guru di SDN Sidokumpul Kecamatan Gresik. Sedangkan tuntutan ketiga, tambah Badrul, adalah para honorer pendidikan ini ingin pemkab mengikutsertakan mereka ke dalam keanggotaan BPJS kesehatan. Badrul Ain menegaskan, bahwa organisasi mereka ini sudah sah

FOTO: BM/M SUGENG

MENGADU : Anggota DPRD Kabupaten Gresik menerima para guru honorer yang mengadukan nasibnya.

secara hukum. Karena dibentuk dan disahkan Notaris Suyanto SH, dan disahkan oleh Menkumham pada 22 April 2017 lalu. Anggotanya hingga kini yang sudah tercatat sebanyak 1599 orang, yang teridri dari guru dan tenaga non guru tingkat SD dan SMP negeri seluruh Kabupaten Gresik. “Tidak hanya itu, kami juga blusukan ke seluruh daerah untuk mengumpulkan data soal honrorer. Intinya kami akan membantu perjuangan anda semua, tetapi semuanya dilakukan secara berta-

hap tidak bisa serta merta terwujud semua atau secepat kilat,” ujar legislator asal Desa Sembayat Kecamatan Manyar ini. Bambang Adi Pranoto mengingatkan, bahwa dalam menangkat honorer menjadi CPNS hingga akhirnya PNS, pemerintah daerah terkendala dengan moratorium no.56 yang diterbitkan pemerintah pusat pada tahun 2011. “Dalam menyiasati masalah ini, terkait dengan moratorium tersebut, Komisi IV akan mengadakan

konsultasi ke Kementreian Dalam Negeri. Sebab pemerintah jelas tidak akan berani mengangkat honorer, karena selain menyalahi aturan juga menyangkut masalah anggaran. Kita tidak mungkin mengajukan anggaran, kalau tidak ada landasan hukumnya yang jelas,” kata politikus Partai Golkar ini. Sementara, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik Sholihuddin menyimpulkan ada dua tuntutan pokok para honorer, yang disampaikan melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik.Pertama, kata politikus PKB ini, Komisi IV memahami adanya aturan dari pemerintah pusat soal penerimaan CPNS, namun para honorer pendidikan meminta ada perlakuan yang sama soal insentif. Kesimpulan kedua, para honorer pendidikan minta insentif dinaikkan terkait kemampuan APBD. dari yang sekarang Rp 250 ribu menjadi Rp 2,5 juta. Selain itu, honorer juga minta agar insentif dicairkan setiap bulan melalui rekening pribadi para honorer. (sgg/adv)

www.beritametro.co.id

Jelang Ramadhan, TPID Awasi Kenaikan Harga LAMONGAN(BM)- Tim Pengendali Insflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lamongan terus melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang datangnya Bulan Ramadhan. “TPID Lamongan akan terus lakukan pemantauan perkembangan harga. Tim tersebut akan tetap melakukan koordinasi, identifikasi dan pemantauan serta analisis terhadap segala kondisi yang dapat mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Tentunya untuk saat ini terfokus pada semakin dekatnya Bulan Ramadhan“ kata Kepala Disperindag Mohammad Zamroni melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Lamongan, Agus Hendrawan, Selasa (9/5). Agus Hendrawan, menyampaikan analisa rutin yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, terkait kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok masih jauh dari 10 persen. Itu adalah hasil analisa pada rentang Desember 2016 hingga April 2017. “Perkembangan harga sejumlah

FOTO: BM/KOMARI

PERSIAPAN : Suasana salah satu pasar tradisional di Lamongan menjelang Bulan Ramadhan.

barang kebutuhan pokok jelang Ramadhan ini kenaikannya belum signifikan, bahkan memaparkan untuk harga beras medium cenderung stabil sepanjang kurun waktu Desember 2016 hingga April 2017. Sehingga Pemkab Lamongan memutuskan belum perlu untuk

melakukan operasi pasar” terangnya. Secara rinci Agus memaparkan untuk harga beras medium cenderung stabil sepanjang kurun waktu Desember 2016 hingga April 2017. Sehingga sampai saat ini belum dirasa perlu untuk menggelar operasi pasar, “ ujar Agus

yang menyebutkan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendag Nomor 4/M-DAG/PER/1/2012 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk stabilisasi harga. Maka kondisi di Kabupaten Lamongan belum perlu dilakukan operasi pasar melalui Perum Bulog. Meski demikian, TPID Lamongan akan terus lakukan pemantauan perkembangan harga serta menganalisa kemungkinan- kemunginan lain. “Karena untuk bawang merah, selama April lalu menunjukkan kenaikan hingga 20 persen dibandingkan harga rata-rata selama Maret 2017. Sehingga saat ini ada yang mencapai Rp 30 ribu perkilogram. Kemudian bawang putih untuk periode yang sama naik hingga 40,63 persen. Saat ini di Pasar Sidoharjo, harganya sudah menyentuh Rp 55 ribu per kilogram” ungkapnya Apalagi menjelang Ramadhan apalagi Lebaran, terang Agus, biasanya ada peningkatan harga kebutuhan bahan pokok. Karena itu TPID akan tetap memantau dan mengevaluasi inflasi. Sehingga jika nanti memang diperlukan, akan dilakukan operasi pasar.(kom/dra)

Kecelakaan Beruntun, Sopir dan Kernet Truk Terjepit

PERWAKILAN

Jelang Ramadan, Gelar Operasi Patuh GRESIK(BM)-Polres Gresik menggelar apel kesiagaan dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2017 bersama dengan anggota Polres Gresik, Dinas Perhubungan, TNI dan Satpol PP, di terminal Bunder, Kebomas. Selasa, (9/5). Kasatlantas Polres Gresik, AKP Anggi Syaputra Ibrahim menjelaskan, kegiatan Operasi Patuh tahun 2017 akan berlangsung selama 14 hari kedepan dimulai 9 - 22 Mei 2017. “Operasi Patuh ini merupakan kegiatan rutin menjelang ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Dilaksanakan selama 14 hari dengan target masyarakat bisa tertib berlalu lintas. Diharapkan turunnya angka kecelakaan khususnya di wilayah Kabupaten Gresik yang masih cukup tinggi,” terang AKP Anggi Syahputra Ibrahim, Kasatlantas Polres Gresik. Anggi menjelaskan, selain sebagai penegakan dalam amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Operasi patuh kali ini juga diharapkan bisa menekan tingginya angka kecelakaan yang selama ini terjadi. Tercatat pada operasi patuh tahun 2016 terjadi 667 kejadian meningkat 6%. Korban meninggal 82 orang atau naik 9%, Luka berat sebanyak 109 orang atau naik 11%, dan pelanggaran sebanyak 85.952 pelanggaran naik 28% dibanding periode yang sama tahun 2015. “Banyaknya kecelakaan di Gresik ini akibat pengendara yang lalai, yang tidak mengindahkan rambu rambu dan peraturan lalu lintas,”tambah Anggi. Saat disinggung tentang banyaknya korban kecelakaan yang melibatkan siswa sekolah. Pihaknya akan menyisir beberapa sekolahan untuk menertibkan siswa yang mengendarai kendaraan bermotor. “Kita akan lakukan penindakan juga bagi siswa sekolah yang masih belum memiliki SIM dan nekad menggunakan motor,” pungkas AKP Anggi.(gbr/yog/dra)

FOTO:BM/GILANG BUDI RAHARJA

GELAR : Apel Operasi Patuh 2017 Polres Gresik digelar di terminal Bunder.

LAMONGAN

berita metro

LAMONGAN (BM)-Dua Dump Truk dan satu Truk Trailer bermuatan semen, Selasa (8/5) malam terlibat kecelakaan beruntun di jalur Poros Pantura Lamongan. Akibatnya sopir dan kenek salah satu Dump Truk terjepit body truk yang ringsek. Evakuasi korban berlangsung cukup lama hingga mengakibatkan jalur poros pantura macet. Menurut salah seorang warga, Ahmad, kecelakaan beruntun tersebut bermula saat palang pintu kereta api di jalan Panglima Sudirman ditutup karena ada Kerera Api yang hendak melintas. “Saat dua dump truk berhenti, tiba-tiba dari arah belakang truk trailer bermuatan semen bernomer polisi L8082 UQ yang dikemudian Riono warga

KILAS

Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melaju kencang dan menabrak bagian belakang dump truk bernomer polisi S 9282 UF yang kemudikan Abdul Aziz (40) warga Desa Paket Kecamatan Montong Kabupaten Tuban” katanya, Selasa (8/5) malam. Akibatnya Abdul Aziz dan kernetnya bernama Suharno warga Desa Jetak Kematan Montong Kabupaten Tuban terjepit karena bagian Dump Truk tersebut ringsek setelah menabrak kendaraan di depanya. “Sopir Truk Trailer Riono warga Baureno Kabupaten Bojonegoro juga terjepit setelah Trailernya menabrak Dump Truk yang ada di depannya” jelas Ahmad. Sejumlah petugas dari

FOTO: BM/KOMARI

PERTOLONGAN : Petugas dan warga mengevakuasi korban yang terjepit body truk di Jalur Poros Pantura Lamongan.

Satuan Lalu Lintas Polres Lamongan yang dibantu warga kemudian mengevakuasi kedua korban yang terjepit tersebut. “Setelah dievakuasi kedua korban yang mengalami patah kaki

ini dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan medis” jelas Bripka Renggo, salah seorang petugas Unit Laka Polres lamongan.

Dugaan sementara sopir truk trailer tersebut kurang waspada saat berkendara di jalan raya sehingga tidak bisa mengendalikan saat ada deretan kendaraan yang berhenti di depanya karena ada Kereta Api yang hendak melintas. Selain mengakibatkan tiga korban luka parah, kecelakaan tersebut juga menyebabkan jalur poros Pantura Lamongan dari arah Babat menuju Surabaya macet panjang. Kini kasus kecelakaan beruntun tersebut ditangani jajaran Satlantas Polres Lamongan. Petugas berharap kejadian tersebut dijadikan pelajaran bagi pengguna lain agar selalu waspada saat berkendara di jalan raya sehingga kondisi serupa dapat dihindari.(kom/ dra)

KILAS

Komisi VII DPR Kawal Pencabutan Subsidi Listrik LAMONGAN(BM)- Komisi VII DPR RI berkomitmen mengawal pencabutan subsidi tarif tenaga listrik (TTL) pelanggan rumah tangga mampu (RTM) 900 Volt Ampere (VA) agar tepat sasaran dan tidak merugikan pelanggan. Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani saat berkunjung di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, Selasa (9/5). “Harus kita kawal karena ada kreteria yang bisa dipertanggungjawabkan terkait siapa-siapa yang harus dicabut subsidinya. Yang jelas, jangan sampai pencabutan subsidi tarif tenaga listrik (TTL) pelanggan rumah tangga mampu (RTM) 900 Volt Ampere (VA) tersebut tidak tepat sasaran” kata Eni Maulani, Selasa (9/5). Disisi lain, jelas Eni Maulani, masyarakat yang tergolong mampu juga harus legowo terhadap kebijakan itu karena subsidinya akan dialihkan ke kebutuhan yang lain. “Yang jelas pelanggan listrik yang 450 tetap harus disubsidi” ungkapnya. Selain menggelar dialog dengan masyarakat, kedatangan Eni Maulani, Wakil Rakyat yang duduk di kursi DPR RI dari dapil X Lamongan – Gresik tersebut juga menyampaikan beberapa program yang menjadi hal utama DPR RI untuk mewujudkan kedaulatan energi, serta memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada setiap wakilnya di parlemen. Beberapa program antara lain terkait penerangan jalan Umum(PJU) yang disebar di 125 titik dan retrofit 30 titik. Salah satu titik pemasangan sudah dilakukan di Desa Supenuh. “Kami berharap dengan ada pemasangan PJU tersebut akan membawa dampak positif terhadap aktifitas ekonomi masyarak, dari dari jalan yang gelap di malam hari, kini menjadi terang” harap Eni Maulani yang juga menegaskan memberi bantuan pemasangan saluaran listik kepada 27 KK di Desa Supenuh, karena selama ini mereka tidak memiliki saluran listrik sendiri.(kom/dra)

FOTO: BM/KOMARI

KAWAL : Eni Maulani, anggota Komisi VII Komisi DPR RI saat berkunjung di Desa Supenuh Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, Selasa (9/5) siang.

BIRO GRESIK: M Sugeng (Kepala), Asepta Y Permana, Gilang Budi Raharja Sirkulasi & Iklan: Imam Taufik. BIRO LAMONGAN: Komari

www.beritametro.co.id

RABU, 10 MEI 2017

Bupati Tak Tahu Penahanan 3 Pejabat PD Aneka Usaha Kabag Hukum Minta Seluruh Pihak yang Terlibat Diperiksa

SIDOARJO (BM) – Penahanan terhadap tiga pejabat Perusahaan daerah (PD) Aneka Usaha, ditanggapi ‘dingin’ oleh Bupati Sidoarjo, H Saiful Ilah SH MHum dengan mengatakan tidak tahu karena belum mendapatkan laporan terkait penahanan itu. “Saya tidak mengetahui adanya penahanan tersebut, bahkan saya belum menerima laporannya,” jawab Bupati ditemui usai melaunching supporter PS Deltras di Pendapa Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (9/5). Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah H Joko Sartono yang juga hadir dalam kegiatan itu. Ia bahkan menyatakan enggan memberikan komentar tentang penahanan tiga pejabat PD Aneka Usaha. “No comment,” tukasnya pendek. Sementara saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappekab Sidoarjo H Ahmad Zaini menyatakan, pihak Dewan Pengawas (Dewas) akan segera melakukan rapat untuk membahas masalah PD Aneka Usaha. “Dewas segera lakukan rapat dan hasilnya akan disampaikan ke Bapak Bupati,” jelasnya. Pasca memeriksa para PD Aneka Usaha, anggota dan pimpinan Dewan Pengawas (Dewas) serta Kepala Inspektorat (inspektor) Pemkab

FOTO: BM/DEDI M

Saiful Ilah

Sidoarjo seharian penuh, akhirnya tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menetapkan tersangka dan menahan tiga pejabat PD Aneka Usaha. Ketiga pejabat itu, dianggap dan dinilai paling bertanggungjawab atas dugaan penyimpangan dan penyelewengan pengelolaan keuangan PD Aneka Usaha sejak Tahun 2010 hingga Tahun 2016. Ketiga pejabat yang ditahan tim penyidik, pada Senin (8/5) malam itu adalah Direktur PD Aneka Usaha, Amral Soegianto. Selain orang nomor satu di PD Aneka Usaha itu, tim pe-

nyidik juga menetapkan tersangka dan menahan kedua anak buahnya, yaitu Kepala Unit Gas, Siti Winarni yang sekaligus menjabat Kabag Umum dan rekannya Kepala Unit Grafika, Imam Djunaedi. Sebelum digelandang dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan Pidsus Kejari Sidoarjo yakni Nissan Evalia warna hitam bernopol W 509 PP, ketiga pejabat itu mengenakan rompi merah tahanan Kejari Sidoarjo. Mereka ditahan di dua tempat berbeda. “Ada yang kami tahan di Lapas Delta Sidoarjo, dan ada yang kami tahan di Rutan Medaeng. Hal ini kami lakukan untuk mempermudah proses penyidikan,” ujar Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Andri Tri Wibowo SH. Andri mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan menahan ketiga pejabat perusahaan plat merah tersebut. Termasuk, kerugian negara terkait pengelolaan keuangan di PD Aneka Usaha yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu 6 tahun. Yakni, sejak 2010 hingga 2016. “Kerugian negaranya sedang kami hitung. Nanti pasti kami sampaikan. Sedangkan ketiga tersangka memiliki peran berbeda sesuai tupoksi masing-masing,” jelasnya.

DELTA SINGKAT

Sementara itu, siapa saja pejabat pemkab yang menerima aliran dana dari PD Aneka Usaha mulai sedikit terkuak. Dari informasi yang diterima, salah satu pejabat tersebut adalah Kabag Hukum DR Hery Soesanto. Konon, aliran dana itu menjadi salah satu bukti lantaran dikuatkan dalam sebuah kuitansi, meski sejauh ini masih belum diketahui berapa besarnya. Dikonfirmasi terkait informasi ini, Hery Soesanto membenarkan. Namun ia menegaskan, dana yang diterimanya adalah sah, lantaran disebutnya sebagai honornya sebagai anggota Dewas PD Aneka Usaha. “Saya memang menerima karena itu adalah honor saya sebagai Dewas (PD Aneka Usaha). Makanya harus jelas dulu itu uang apa, dan penerimanya siapa,” beber dia. Hery juga meminta pihak kejaksaan untuk memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan keuangan. Pasalnya, dugaan perbuatan itu terjadi pada kisaran tahun 2010. “Seperti Bu Fenny (DR Hj Fenny Apridawati-Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sidoarjo), Pak Dibyo (Sudibyo-Mantan Kabag Perekonomian) saya kira juga harus diperiksa agar persoalannya jelas,” pungkas Hery Soesanto. (cls/ded/udi)

Mobil Pengantar Jamaah Umroh Terguling di Tol Juanda SIDOARJO (BM) - Mobil Elf yang membawa 18 orang rombongan pengantar umroh terguling di KM 11.100 Tol Waru arah Juanda, Selasa (9/5). Kepala Seksi Pelayanan Lalu Lintas Tol CMS, Eko Sudarmawan mengatakan, dari 18 penumpang dua di antaranya mengalami luka dan sudah dirujuk ke RS Mitra Keluarga Waru. “Penyebab Elf nopol P 7043 C terguling ban belakang kiri pecah,” kata Eko. Padahal, kata dia, rambu imbauan sudah banyak dipasang di lokasi seperti rambu pengarah tikungan. Tapi mungkin karena ban pecah dan kecepatan lumayan tinggi sampai Elf terguling. “Kalau di tikungan itu mestinya kecepatan 30 km/jam dan maksimal 40 km/ jam,” katanya. Menurut Eko, proses evakuasi langsung dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemacetan. Akibat insiden itu, sempat terjadi kemacetan lantaran hanya satu lajur dari Tol Waru arah masuk Bandara Juanda yang bisa dilalui. Diperparah lagi, adanya beberapa pengguna jalan yang memperlambat laju kendaraan untuk melihat dan memotret. (ssn/udi)

Ops Patuh Semeru 2017, Polresta Kerahkan 300 Personel Gabungan SIDOARJO (BM) – Sebanyak 300 personel gabungan dari Polisi, TNI, Denpom, dan Dinas Perhubungan dikerahkan dalam rangka pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2017. Mengawali kegiatan itu, dilakukian gelar pasukan operasi patuh 2017 di halaman Mapolresta Sidoarjo. “Kegiatan operasi ini rutin dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadhan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan persuasif,” kata Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Muhammad Anwar Nasir pada wartawan usai melakukan gelar pasukan, Selasa (9/5). Lebih lanjut dijelaskan, Operasi Patuh Semeru 2017 digelar dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Masih kata Kombespol M. Anwar Nasir, dalam operasi setiap harinya akan diterjunkan 76 personel gabungan dari TNI, Denpom, Polri, dan Dinas Perhubungan. Mereka akan ditempatkan di beberapa titik rawan kecelakan seperi di Jalan Raya Balongbendo, Trosobo, dan Jalan Raya Tarik. Selain itu, juga mengamankan jalan rawan macet. “Kami akan menerjunkan setiap hari 50 personel gabungan yang akan di tempatkan di beberapa titik jalan rawan kecelakaan dan jalan rawan macet,” terangnya. Kombespol M. Anwar Nasir mengharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas yang benar. “Kami mengharapkan untuk masyarakat alangkah baiknya untuk mematuhi aturan lalu lintas yang benar, selain itu dalam operasi ini untuk mengurangi angka kecelakaan,” jelasnya. (med/udi)

FOTO: BM/IST

TERGULING: Mobil Elf yang membawa 18 orang rombongan pengantar umroh terguling di KM 11.100 Tol Waru arah Juanda, Selasa (9/5).

Cekik Tetangga, Maribeth Dihukum Ringan

FOTO: BM/KHUMAIDI

CEK KESIAPAN: Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Muhammad Anwar Nasir, saat melakukan inspeksi pasukan pada gelar pasukan operasi patuh 2017 di halaman Mapolresta Sidoarjo.

Polresta Terus Optimalkan Tim Saber Pungli

SIDOARJO (BM) – Berkali-kali menangkap pelaku pungutan liar (pungli) melalui operasi tangkap tangan (OTT), ternyata tidak membuat aparat Polresta Sidoarjo berpuas diri. Justru, aparat di instansi ini semakin bertekad mengoptimalkan tim Sapu Bersih (Saber) Pungli yang dimiliki. “Kita akan terus mengoptimalkan kinerja Tim Saber Pungli untuk memberantas pungli dan korupsi di Sidoarjo,” kata Wakapolresta Sidoarjo, AKBP Indra Mardiana, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (9/5). Perwira Menengah (Pamen) Polisi yang sekaligus menjabat Kepala Saber Pungli Sidoarjo tersebut menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah menangani empat pelaku terduga pungli yang tertangkap melalui operasi

tangkap tangan (OTT). Bahkan, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Jatim, Kombes Pol Wahyudi Hidayat, usai memimpin Analisa Evaluasi dan Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Surabaya, Senin (8/5) mengatakan, penangkapan itu merupakan pengungkapan tertinggi dalam kasus pungli di Jatim. “Polresta Sidoarjo tertinggi dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli. Sedangkan Jatim menduduki peringkat kedua nasional, setelah Jawa Barat. Meskipun kita tertinggi (di Jatim, Red) masih banyak kejahatan pungli, markus (makelar kasus), maupun korupsi yang belum berhasil kita sentuh,” bebernya.

FOTO: BM/IST

AKBP Indra Mardiana

Wakapolresta kembali menambahkan, Kabupaten Sidoarjo memang sangat berpotensi terjadi tindak pidana pungli. Pasalnya, Sidoarjo memiliki kawasan yang cukup l u a s, d e n g a n p e n d u d u k yang mencapai 2,5 juta jiwa. “Kondisi itu sangat memung-

kinkan terjadinya tindak pidana pungli, salah satunya, melalui program sertifikasi masal. Inilah yang akan terus berusaha kita cegah,” cetusnya. M a n t a n Wa k a p o l r e s Gresik itu pun mengemukakan, pihaknya menerapkan dua cara untuk menanggulangi kejahatan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat tersebut. Selain penanganan secara hukum, juga melakukan pencegahan. Diantaranya, dengan memasang spanduk maupun baner peringatan, serta melalui forum-forum yang melibatkan SKPD serta lintas Forkopimka. “Pencegahan itu bahkan berusaha kita lakukan secara intens. Kami berharap, spanduk-spanduk itu menjadi warning (peringatan) agar tidak ada PNS maupun

Non PNS di Sidoarjo yang coba-coba melakukan pungli, markus , maupun korupsi. Meski semuanya kembali kepada individu masing-masing. Tapi kalau perbuatan itu tetap dilakukan, kami pasti akan melakukan proses hukum secara tegas,” tandasnya. Karena itulah, Wakapolresta mengaku sangat mendukung cara publikasi yang dilakukan Irwasda terkait keberhasilan pemberantasan pungli di lingkungan Polda Jatim beserta jajaran. Menurutnya, cara tersebut mampu menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan pungli maupun korupsi. “Kita berharap, seluruh upaya yang kita lakukan mampu membersihkan Kabupaten Sidoarjo dari kejahatan pungli, markus, maupun korupsi,” pungkasnya. (med/udi)

SIDOARJO (BM) – Yuni Nurmaya alias Maribeth, warga Kelurahan Wates divonis hakim tunggal PN Sidoarjo, Sutoto Adiputra SH MH, selama 15 hari penjara dengan masa percobaan selama satu bulan. Ibu satu anak itu dinyatakan bersalah, lantaran telah melakukan penganiayaan terhadap Siti Fatima, tetangganya sendiri. Maribeth langsung menyatakan menerima putusan. Sedangkan Siti Fatima, justru sebaliknya. “Saya tidak terima. Hukuman itu terlalu ringan,” tandasnya dikonfirmasi usai sidang. Siti Fatima menuturkan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada 18 Maret 2017 lalu. Yakni, saat dirinya mengantar anaknya studi tour ke Pasar Wisata Tanggulangin. “Saat saya tengah berbincang dengan salah satu teman wali murid, dia (Maribeth) tiba-tiba lewat lalu mengolok saya dengan mengatakan, Awas ada Binatang Uprus,” jelasnya. FOTO: BM/DEDI M Lantaran sebelumnya Yuni Nurmaya alias Maribeth merasa tak pernah ada masalah, ibu satu anak tersebut mengaku tak tahu mengapa Maribeth tega memperoloknya seperti itu. Saat itu juga, sebenarnya ia berusaha menjernihkan masalah tersebut dengan menemui suami Maribeth yang kebetulan ikut kegiatan studi tour. “Saya memang sengaja tidak menemui dia (Maribeth) langsung, agar masalahnya tidak semakin meruncing,” papar Fatima. Namun saat dirinya bertemu suami Maribeth dan belum sempat menyampaikan maksudnya, tibatiba Maribeth datang menghampiri. Selanjutnya, ibu muda yang juga memiliki satu anak itu langsung menghardiknya dengan kalimat kasar dan pedas. “Dia (Maribeth) mengatakan saya stress, bahkan langsung mencekik leher saya seperti ini,” terangnya seraya memegang batang leher dengan tangan kanannya, memeragakan cekikan yang dilakukan Maribeth kala itu. Lantaran menganggap perbuatan Maribeth sudah melebihi batas manusiaan, hari itu juga Siti Fatima pergi melapor ke Polsek Tanggulangin. Ia juga diantar ke RS Pusdik Gasum Porong untuk divisum. “Saat itu, dokter yang memvisum menyatakan bahwa lukaluka yang saya alami akibat penganiayaan berat,” tandasnya. Di sisi lain, Siti Fatima juga menduga kuat kasus tersebut telah dipermainkan oleh aparat. Hal itu didasari salinan putusan yang sudah ia dapat, yang didalamnya tidak mencantumkan adanya bukti visum dari RS Pusdik Gasum. “Makanya hakim menilai kasus ini sebagai tipiring, karena dalam pertimbangan di salinan putusan tidak mencantumkan adanya hasil visum. Saya akan melaporkan masalah ini ke Propam dan institusi terkait, karena saya curiga, bukti visum itu sengaja tidak dicantumkan oleh penyidik,” pungkasnya.(ded/udi)