Harapan Rakyat Edisi 532

Surat Kabar

Harapan Rakyat Online

HR_online_DKI

harapan_rakyat_nasional

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Keadilan dan Kesejahteraan

www.harapanrakyatonline.com

Terbit Setiap SENIN • HARGA Rp. 5.000,- (Luar Jawa + Ongkos Kirim)

Proyek Jalan Kapuas Hulu Pengguna Narkoba Budiono Diduga Sapi Lampung Peringkat Kedua Perah Oknum Bank Rawan Penyimpangan

KAPUAS HULU, HR – Demi kelancaran dan kebutuhan masyarakat khususnya Kalimantan Barat, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU Bina Marga terus-menerus menganggarkan uang negara dari APBN untuk membangun infrastuktur Jalan Nasional dengan nilai yang sangat fantastis yang angkanya mencapai puluhan bahkan miliaran ■ Bersambung ke hal.15 rupiah.

KALIANDA, HR - Provinsi Lampung menduduki peringkat ke dua di Pulau Sumatera dalam kategori gawat darurat narkoba, dalam hal jumlah kasus peredaran narkoba. Peringkat kedua yang disandang Provinsi Lampung di bawah Provinsi Sumatera Utara pada posisi pertama jumlah kasus narkoba ■ Bersambung ke hal.15

Plt Sekdaprov Ir Sutono, pejabat terkait dan Budi Waseso.

MUARA ENIM, HR - Menindak lanjuti pemberitaan HR, edisi 531 tahun XIII/ 19-26 September 2016 tentang adanya dugaan penggelapan uang nasabah.

Pada tanggal 20 September 201, HR akan konfirmasi ke pihak bank, maupun DL tidak dapat ditemui, dengan berbagai alasan dihalangi security bank tersebut.■ Bersambung ke hal.15

TERVERIFIKASI ADMINISTRASI

Budiono

Gila!! Terjadi di Dirjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR

PT Blacklist Menang Tender

JAKARTA, HR – Sesuai Perka LKPP Nomor 18/2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan perubahan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam, yang menegaskan: Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/ jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya selama dua tahun.

Namun, aturan Perka LKPP tersebut rupanya tidak diindahkan, dan itu terjadi di Kementerian PUPR, Ditjen Penyediaan Perumahan dengan adanya penetapan pemenang pada perusahan yang telah di-blacklist atau masuk daftar hitam.

Adalah paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I (Lokasi proyek antara lain di Kabupaten Tapanuli Tengah - Tapanuli Tengah, Kotamadya Medan, Kota Padang, Kota Sawahlunto, dan Kabupaten Padang Pariaman) yang bersumber dana APBN tahun 2016 oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR diduga dimenangkan perusahan yang sudah di-blacklist atau masuk daftar hitam di LKPP. Berdasarkan website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), yang dilelang mulai 13 Juni 2016 dan kontraknya tanggal 13 Juli 2016, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 98.466.229.000 dimenangkan oleh PT Karya Bangun Mandiri Persada dengan penawaran senilai Rp 97.028.000.000 atau 98,77 persen.

Saat proses lelang yang diikuti 53 peserta, dan yang memasukkan penawaran harga dua peserta yakni PT Karya Bangun Mandiri Persada (PT KBMP) dengan penawaran harga Rp 97.261.000.000 (di penetapan pemenang menjadi Rp 97.028.000.000) dan PT Abadi Prima Intikarya dengan penawaran Rp 107.442.499.000 atau melebihi dari nilai HPS. Namun, penetapan pemenang oleh PT KBMP pada paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I oleh Satker/ Pokja tertera domisili yang beralamat di Graha KBMP Jl. RA. Kartini No. 42 Rawapanjang, Bekasi dan NPWP yang bernomor: 02.276.102.7-432.001 menjadi dipertanyakan, karena diduga perusahan pemenang telah di-blacklist atau masuk daftar hitam di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data atau detail di LKPP, bahwa perusahaan PT Karya Bangun Mandiri Perkasa dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.276.102.7432.001, dan domisili ■ Bersambung ke hal.15

NUSANTARA

Suasana persidangan

Kepala UPTD UPCA Sebut BPK Salahi Prosedur JAMBI, HR - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, Kamis (22/9) mulai menyidangkan gugatan yang dilayangkan oleh Kepala UPTD UPCA Kota Jambi, Anjrisa Windra terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi.

Persidangaan yang mengagendakan pembacaan gugatan dan tanggapan dari masing-masing pihak. Dalam persidangan tersebut, Ratu selaku kuasa hukum Windra menyebut pihak BPK salah prosedur dalam melakukan pemeriksaan. “Dari tata cara pemanggilan salah, juga langgar asas-asas umum dalam pemeriksaan yang

■ Bersambung ke hal.15

Graha KBMP

Lelang Satker PIP Cipta Karya Kota Serang Dipertanyakan BANTEN, HR – Tender dilingkungan Satuan Kerja SNVT Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Serang diduga sarat kepentingan dengan memenangkan rekanan tertentu dan diduga tidak sesuai pada subbidang-subbidang yang persyaratkan di dalam dokumen pengadaan.

Berdasarkan data website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kemen PERA), disebut bahwa pemenang tender pada paket Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Trondol, Kota Serang dengan kode anggaran 18002064, yang dimenangkan PT Linggar Bhakti Teknika (LBT) dengan

nilai penawaran Rp 8.531.706.000 atau 94,3 persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 9.045.997.000 yang bersumber dari anggaran 2016 -ADB (Asian Development Bank) yang dikelola Kementerian PUPR. Saat proses lelang, atau penandatanganan kontrak tanggal 4 Agustus 2016, dimana yang memasukkan penawaran harga hanya dua peserta, yakni PT Syaira Mahadaya Abadi dengan penawaran Rp 8.592.459.000 dan PT Linggar Bhakti Teknika Rp 8.531.706.000 yang kemudian ditetapkan sebagai pemenang.

Oleh Satker Pokja Pembangunan ■Bersambung ke hal.15

Pemerintah Nihil Bantu Korban Yuyun BENGKULU, HR - Bantuan untuk keluarga korban pemerkosaan dan pembunuhan tehadap almarhum Yuyun (14), siswi SMP Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu yang menjadi korban perkosaan 14 orang laki laki bejat tak manusiawi, sampai korban meninggal dunia. Kasus ini sempat menjadi kasus nasional, ketika itu semua pejabat pemerintah daerah, bahkan Menteri Sosial juga berjanji akan membantu keluarga yang ditinggalkan almarhumah.

“Semua mengatakan prihatin dan berebut akan membatu. Ada yang menjanjikan akan memberikan rumah dan mencarikan

pekerjaan untuk orangtuanya, ada menjanjikan menyekolahkan adik almarhumah sampai ke perguruan tinggi, dan akan mendirikan monumen Yuyun di Kota Kabupaten Rejang Lebong. Akan tetapi semua itu nihil, alias tak jelas,”ungkap Tetty Sundari, selaku Ketua Kwalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Rejang Lebong, belum lama ini kepada wartawan di kantornya.

Menurut Tetty Sundari semua janji pemerintah akan memberikan kesejahtraan keluarga almarhum Yuyun, termasuk janji Kapolda Bengkulu memberikan rumah ■ Bersambung ke hal.15

Jangan Takut Taktik Singapura

Hendropriyono Ikut Sukseskan Tax Amnesty Pengerjaan Jalan Lingkungan Kelurahan Ubung Belum Rampung BALI, HR - Pengerjaan Jalan Lingkungan Kelurahan Ubung yang dikerjakan CV Satya Pramana, Proyek dengan nilai Rp. 1.570.000.000,00. Tersebut.

Masih belum juga di lakukan pemadatan oleh pihak kontraktor. Dari pantauan waratawan HR di lokasi proyek.

Pelaksana baru melakukan pemasangan agreegate yang belum di padatkan. Hal ini sangat di sayangkan oleh warga sekitar. Pasalnya,koral yang belum di padatkan tadi, tidak nyaman di lalui oleh pengendara, terutama roda.

“Kalau tidak hati-hati, bahaya bisa jatuh karena koralnya belum di padati,apalagi kalau hujan,” jelas seorang

warga sekitar.

Dengan waktu yang kurang dari satu bulan, masyarakat juga mempertanyakan pihak rekanan yang belum juga melakukan pengaspalan. Pelaksana terkesan tidak serius dalam melaksanakan kewajibannya. Wartawan HR yang sempat beberapa kali dating ke lokasi proyek.

Hanya terlihat beberapa orang pekerja yang masih melakukan pekerjaan, memasang slop senderan. Sedangkan kantor Direksi Keet terlihat lowong tanpa ada pengawasan dari Konsultan Pengawas.

Kantornya pun hanya bangunan ala kadarnya yang ■ Bersambung ke hal.15

CELOTEH Di Kemen PUPR, badan usaha blacklist bisa menang tender - ‘Pendekatannya’ pasti sangat mahal Keluarga Yuyun, korban pemerkosaan tuntut janji pemerintah - Sudah susah, masih ada yang nyusahin…

JAKARTA, HR - Hendropriyono mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan mobil Mercedes Benz putih berpelat nomor B 43. Kedatangan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono ini bermaksud menyerahkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dalam rangka ikut amnesti pajak, Rabu (21/9/2016) lalu.

Alasannya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty, menurut Hendro agar lebih tertib dalam administrasi perpajakan. Selain itu, juga ikut menyukseskan program pemerintah tersebut. “Amnesti pajak ini bukan berarti minta ampun karena bikin kes-

alahan, tapi soal administrasi kita itu memang selalu lemah, banyak hal kelupaan atau perubahan peraturan dan lain-lain. Hendro meminta kepada rekan-rekan pengusaha maupun pejabat lainnya untuk segera memanfaatkan hak mereka dalam program Tax Amnesty. Karena tidak akan ada kerugian yang mereka dapatkan jika mengikuti program ini,”paparnya usai menyerahkan SPH. “Saya harapkan secepatnya gunakan hak ini. Enggak ada kerugiannya, tebusan rendah. Masalahnya ini hanya di tujuan saja, Sistem self assesment yang diterapkan dalam program Tax Amnesty tidaklah sulit. Dalam sistem tersebut, para wajib pajak (WP) hanya

Duka dari Garut

diminta mengisi formulir secara jujur.

Caranya enggak susah, saya bisa isi sendiri, semua dengan jujur tentunya," ucapnya..

Hendropriyono menjabat Kepala BIN pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, sejak 9 Agustus 2001 hingga 8 Desember 2004 merupakan purnawirawan militer dan karier terakhir di militer menjadi Komanda Kodiklat TNI AD pada tahun 1994 sampai 1996.

Dalam dunia bisnis, pria kelahiran Yogyakarta menduduki posisi penting di beberapa perusahaan, seperti‎ Chairman Andalusia Group, Komisaris Carrefour Indonesia, Presiden Direktur ■ Bersambung ke hal.15

Terkesan Hamburkan Uang Negara

Banjir Bandang Tewaskan Puluhan Warga Ruang Inap Puskesmas Pancur

GARUT, HR - Banjir bandang yang melanda Kabupaten Garut, Selasa (20/9/2016) meninggalkan pilu dan duka pahit yang sangat mendalam bagi masyarakat Garut. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB akibat dari meluapnya sungai Cikamiri dan sungai Cimanuk ini diperkirakan menewaskan 27 orang jiwa dan sebanyak 19 orang jiwa belum ditemukan, serta puluhan rumah warga hancur porak poranda rata dengan tanah.

Bukan hanya itu saja, sejumlah fasilitas sarana umum seperti RSU Dr. slamet Garut, kantor Polsek, Kantor Kecamatan, kantor BKKBN, kantor BAPUSIPDA, Harta benda dan rumah warga porak poranda ditkantor PMI dan sejumlah sekolah pun erjang banjir bandang, Selasa (20/9) ■ Bersambung ke hal.15

Dibangun dan Tidak Difungsikan

LINGGA, HR - Biar terdengar hebat, banyak pembangunan yang digemborkan untuk kepentingan masyarakat, walaupun akhirnya bangunan tersebut menjadi bahan obrolan kekecewaan di tengah tengah masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap suka membangun demi kepentingan atau mencari popularitas nama, biar dianggap hebat atau peduli lingkungan.

Salah satu contoh pembangunan ruang inap Puskesmas Pancur yang berada jauh dari kegiatan di puskesmas nya. Keberadaan bangunan ini dianggap mubazir Gedung ruang inap Puskesmas Pancur tak pernah dioleh masyarakat, karena dari mulai fungsikan ■ Bersambung ke hal.15

Nasional

2

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Politik Transaksional Rusak Demokrasi

Diterbitkan Oleh : PT Akrin Media Cemerlang Nomor AHU-2438112.AH.01.01.TAHUN 2015

NPWP: 73.165.501.5-034.000 Alamat Tata Usaha: Ruko Taman Palem D1 No.72 RT.006/014 Cengkareng Jakarta Barat Penasehat : Thomas D.Naibaho,

Ir. Nikolas Sinar, MBA

Elfreth Simamora, SH Kuasa Hukum : Darmon Sipahutar, SH Pem.Umum/Pemred : Agus Naibaho Wakil Pemimpin Umum : Lie In Tjan Wa. Pemred/Penjab : Kornelius N Redaktur Pelaksana : Johnny Tumanggor Redaktur Senior : Abdul Purba

Franky P Redaktur Eksekutif : P. Silaban

S. Dwi Prakoso

M. Aritonang

Rudolf Naibaho, SE

Juang P Naibaho ST Redaktur : Amigo B Hartono Litbang : M Sinambela MRo

Drs. Edi Pangaribuan

Koorwil Jawa Barat : Boy M Sinambela ATT Koorlip Wil OKU Timur : Abdulah H Koorlip Prov. Riau : Edward J. Siadari Korwil Sumsel : Koorwil Sumut : Arnolf Simanjuntak Koorwil Jambi Koorwil Lampung Koorwil Prov. Kaltim Koorwil Kalbar

: Drs Nelson Sihaloho : M Athor : Rudolfo : T.M.Sihotang, S.Pd,M.Pd.K

Tata Letak/Grafis : Muhibuddin Wali Dewan Redaksi : Agus Naibaho (Ketua),

Kornelius N

R Cavilano

Johnny Tumanggor

Amigo B Hartono (anggota) Sekretaris/TU/Keuangan : Frily Syitara Manager Sirkulasi : St Arifin Aritonang

Roy Naibaho

Belum Mampu Mengcover Banyak Sekolah PAGARALAM, HR - Rencana rehab fasilitas pendidikan di tahun ini, salah satunya ruang belajar, sepertinya belum mampu mencover banyak sekolah. Pasalnya, bantuan yang dikucurkan pusat, melalui dana alokasi khusus (DAK) hanya Rp1 miliar.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angkanya merosot tajam. Parahnya, di 2015 lalu, sekitar Rp17,2 miliar bantuan dimaksud tak diserap sama sekali.

Kepala Dinas Pendidikan, Dra Kun Widayatsari, melalui Kabid Dikdasmen, Akhmad Nuzirwan kepada awartawan mengakui, untuk tahun 2016 rehab sekolah-sekolah yang ada di Kota Pagaralam hanya mendapat Rp1 miliar. “Jumlah ini dibagi lagi, sekitar Rp600 juta untuk rehab fisik ruang belajar. Sisanya, Rp400 juta untuk pengadaan alat peraga menunjang pembelajaran di sekolah,”terang Nuzirwan.

Dengan jumlah bantuan DAK sekolah ini, pihaknya kata Nuzirwan akan lebih selektif lagi mengucurkan dana ini ke sekolah-sekolah. Menurutnya sudah pasti skala prioritas, sekolah mana saja yang benar-benar layak menerima untuk rehab ruang belajar. ●jauhari gunawan

Dirikan Posko Terpadu Karhutla PAGARALAM, HR - Mengatasi bahaya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Pagaralam, Polres Pagaralam menggelar rapat koordinsi (rakor) bersama TNI (Kodim 0405 Lahat), Basarnas, Pemkot Pagaralam melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Sat Pol PP dan Dinsos di Pagaralam, belum lama ini.

Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi SIk didampingi Wakapolres, Kompol Ernawa mengatakan, pencegahan Karhutla perlu dipersiapkan. “Perlu didirikan posko terpadu karhutla di lima kecamatan, melibatkan personil gabungan, baik Polres TNI, BPBD, Basarnas, Dinas Kehutanan,”terangnya kepada wartawan belum lama ini di kantornya.

Terpisah, Sekdakot Pagaralam, Drs H Saprudin M.Si menyampaikan untuk penanganan bahaya kebakaran menyiapkan tim yang dilibatkan berdasarkan SK Walikota sekaligus disiapkan SOP nya, termasuk Satke seperti BPBD dan PBK, Dishutbun, Satpol PP, Dinsos dan Dishubkomifo. “Masalah ini (Karhutla, red) menyangkut penanganan secara nasional.

Pihak kecamatan dan kelurahan untuk berperan aktif untuk mengawasi persoalan karhutla di wilayah mereka masingmasing,”urainya.

Ditambahkan Dandim 0405 Lahat, Letkol CZI Srihartono melalui Perwira Penghubung, Mayor Inf Herribertus meminta untuk rakor karhutla ditegaskan dan dipersiapkan sematang mungkin, baik mengenai personil ataupun perlengkapan dalam penanganan isu nasional ini. ●jauhari gunawan Surat Kabar

Keadilan dan Kesejahteraan

Alamat Redaksi/Iklan: Jl. Kristal Blok C No. 79 Perumahan Permata - Jakarta Barat Telp. : 021 - 5451670, 0812 1326 8235 Fax. : 021 - 5451670 e-mail : harapanrakyat@yahoo.com

Bank DKI: KCP Daan Mogot No.Rek 304-08-00054-1 a.n. PT. Akrin Media Cemerlang Bank: BCA KCP Taman Kencana No.Rek : 5310214959, Bank BRI KC Jakarta Kalideres No.Rek : 0399-01-005867-50-7 Bank Mandiri Kcp Jakarta Kalideres No. Rek: 118-00-0421341-8 a/n Agustus Naibaho, Jakarta Barat

Masyarakat: Jangan Tukar Suara Kami dengan Janji JENEPONTO, HR – Pesta demokrasi di Sulsel untuk pemilihan Gubernur, Walikota maupun legislatif tidak lama lagi akan berlangsung. Kubu masing-masing calon sudah melakukan pergerakan serta adu strategi demi meraup suara sebanyak mungkin. Segala macam cara digunakan secara terbuka maupun tertutup.

Imbasnya, masyarakat kebingungan karena tidak dilakukan pendidikan politik yang baik jelang pesta demokrasi. Janji berseliweran kesana kemari melalui program muluk-muluk, diperparah lagi politik uang.

Saat ini, masyarakat sudah mulai mengerti dan memahami tujuan mereka yang maju berkompetisi melalui proses pembelajaran yang dipetik dari pesta demokrasi yang telah berulangkali terjadi di negara kita. Sehingga masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Tidak terlepas masyarakat kabupaten Jeneponto.

Pada level masyarakat akar rumput, telah terjadi komunikasi intensif terkait pesta demokrasi yang akan mereka jalani kedepan. Sudah tercetus permufakatan bahwa mereka tidak ingin suaranya dibeli, tidak mau lagi dijanji. Sebaliknya, mereka butuh kerja nyata melalui pembangunan yang merata pada semua lini.

Seperti diungkapkan masyarakat Jeneponto baru-baru ini pada HR, “kami tidak butuh janji atau Pemberi Harapan Palsu (PHP) tapi pemerataan pembangu-

nan untuk perubahan nasib rakyat jeneponto kedepan, untuk itu, kami tidak akan memberikan suara kami kepada para pecundang.”

Dimata masyarakat Jeneponto, wakil rakyat harusnya merakyat.

“Mereka jangan hanya sibuk membicarakan kepentingan partai dan golongan sehingga melupakan kami,” pinta masyarakat bersama tokoh masyarakat setempat.

Kalau diperhatikan, ujar mereka, selama ini wakil-wakil kita hanya sibuk berdebat soal proyek, sementara janji yang pernah dilontarkan saat pencalonan, mereka abaikan.

“Mereka hanya sibuk dengan urusan siapa mendapat apa dan melupakan kami,” tambah yang lain. Kami muak perilaku wakilwakil kita yang ada selama ini.

Para calon eksekutif dan legeslatif berkoar-koar tentang programprogram unggulan namun tidak ada realisasinya, ujar yang lainnya sedikit kesal.

Ditanya terkait maraknya proyek-proyek yang ada selama ini, masyarakat menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur maupun pembangunan lainya terka-

dang pelaksanaannya dialihkan ke wilayah lain karena adanya kepentingan kelompok dan golongan sehingga pembangunan tidak merata.

Terkait hal tersebut, mereka meminta agar jangan main-main.

Pimpinan daerah, Legislatif, Bawasda dan BPK diminta untuk serius memantau keadaan tersebut.

Hasil pantauan aktivis pada Kecamatan Tamalate dan Bontoramba sebagai bagian dari daerah pemilihan anggota dewan yang duduk saat ini, menunjukkan bahwa peranan atau kontribusi mereka sangat minim. Warga setempat mengatakan bahwa para legislator tidak memberikan perhatian yang signifikan seakan tidak menyadari bahwa mereka adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Kontribusi mereka selama ini hanya memberikan janji.

Pada jajaran eksekutif, masyarakat mengakui bahwa pemerintah daerah telah berbuat dibawah komando Ikhsan Iskandar selaku Bupati. Meskipun demikian, masyarakat tetap meminta agar Bupati dan jajarannya perlu melakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pembangunan yang terjadi.

Secara sadar, masyarakat juga mengakui kalau dalam pembangunan ada yang menjadi skala prioritas. “Namun selaku pimpinan daerah perlu tindakan tegas dan pasti demi kesejahteraan,” harap masyarakat Jeneponto. ●samsir

Temuan BPK akan Direkomendasikan ke Penegak Hukum Bila tidak Dikembalikan BENGKULU, HR - Masih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang belum menindaklanjuti dan tidak dikembalikan kelebihan sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan tahun 2015. Sehingga membuat seluruh pejabat dikumpulkan, baik pejabat eselon II maupun eselon III dalam rapat tertutup dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu DR Drh H Rohidin Mersyah MM di ruang Raflesia lantai II Pemprov sekitar pukul 09.00 WIB baru baru ini.

Dikatakan Wagub, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan, diantaranya memastikan agar semua temuan BPK tahun 2015 dan sebelumnya itu segera ditindaklanjuti dan dikembalikan kelebihan keuangan sesuai temuan BPK. “Untuk itu seluruh pimpinan SKPD untuk melakukan rapat internal dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Kemudian meminta agar

seluruh SKPD dapat mensukseskan pelaksanaan APBD 2016 dan melakukan evaluasi realisasi hingga akhir September baik keuangannya serta pertanggungjawabannya dalam rangka mewujudkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”ujarnya Rohidin.

Direkomendasikan ke Aparat Penegak Hukum Disisi lain Plt Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Masya Siahaan mengakui bahwa sesuai instruksi gubernur tindak lanjut temuan BPK itu harus diselesaikan dalam kurun waktu yang cepat dua bulan kedepan. Bahkan untuk beberapa temuan yang dalam bentuk kerugian Negara itu akan diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti, seperti temuan masih adanya beberapa perusahaan atau kontraktor pekerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu senilai Rp 1,8 miliar lagi itu.

Menurutnya jika dalam waktu sebulan kedepan ini tidak dikem-

balikan, maka direkomendasikan ke penegak hukum untuk diproses.

Sedangkan untuk temuan di SKPD, baik itu administrasi dan kerugian Negara juga secepatnya, dan mudah-mudahan dapat diselesaikan, mengingat nilainya dalam bentuk kerugian Negara sudah sangat kecil, tetapi wajib ditindaklanjuti, termasuk beberapa kesalahan administrasinya.

“Jadi khusus yang sifatnya temuan kerugian negara kalau belum diselesaikan sebulan kedepan, maka kita rekomendasikan kepenegak hukum. Kita berharap dapat diselesaikan secepatnya semua,”ungkap Masya Siahaan usai pertemuan.

Ditambahkannya, begitu juga dengan temuan BPK RI terhadap kelebihan insentif PNS Pemprov yang mencapai Rp6 miliar lebih itu, juga tidak ada proses penghapusan atau pemutihan, melainkan tetap wajib dilunasi atau dikembalikan. “Kedepan tindaklanjutnya apakah dipotong gaji. Itu masih akan diklarifikasikan ke BPK RI lagi,”katanya. ●jlg

Sidang Bandar Narkoba Tertunda MAKASSAR, HR – Sidang kasus narkoba yang melibatkan dua terdakwa yakni Andi Lolo dan Zulkarnaen digelar persidangannya di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (21/9) dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, persidangannya mengalami penundaan dikarenakan tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi.

Sebelumnya, kedua terdakwa menjalani persidangan dengan agenda Jaksa Penuntut Umum Dari Kejari Makassar, Helmi B dan Andi Nurbaeti menghadirkan saksi. Dimana dalam keterangan para saksi menjelaskan kronologis penangkapan yang berawal dari adanya informasi mengenai pengiriman paket yang mencurigakan.

Setelah dilakukan pengembangan, Tim berhasil menangkap terdakwa Andi Lolo di Kantor Jasa Pengiriman di Jalan Boulevard Makassar. terdakwa kedapatan menerima paket barang yang berisikan sabu sebanyak 700 gram dari Malaysia seharga Rp

1,2 Miliar.

Saksi menambahkan kalau dalam daftar pengiriman barang tersebut, nama pengirim maupun penerima barang tersebut sama yakni, Ida, tetapi alamat yang dicantumkan tidak jelas.

Barang tersebut langsung diambil terdakwa Andi Lolo di kantor jasa pengiriman. Barang bukti ini diketahui dikirim dari Tarakang, Kalimantan menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tertangkapnya terdakwa Andi Lolo membantu pihak kepolisian untuk meringkus terdakwa Zulkarnaen.

Saksi juga mengakui pada saat penangkapan, kedua terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Saat pemeriksaan terdakwa pada persidangan sebelumnya menjelaskan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino, dimana terdakwa Zulkarnaen mengakui kalau ia bersama dengan terdakwa Andi Lolo mengirim barang haram tersebut dari Tarakang menuju Kota Makassar.

Sebelum tertangkap, keduanya juga sempat melakukan pesta sabu di salah satu hotel di daerah

Tarakang.

Keterangan kedua terdakwa yang berbelit-belit sempat membingungkan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

Akan tetapi, apapun keterangan kedua terdakwa tidak akan mempengaruhi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan karena kasus ini dianggap cukup besar sesuai barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Kedua terdakwa sebelumnya dijerat dengan pasal 114 dan 112 sesuai Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan dan menyediakan barang haram tersebut tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang sehingga terancam hukuman minimal 20 tahun penjara.

Sementara Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Makassar saat di konfirmasi oleh media ini terkait penundaan sidang kedua terdakwa narkoba ia membenarkan bahwa terjadinya penundaan persidangan ini dikarenakan tuntutan kedua terdakwa belum turun dari Kejati. ●km

Sanggar Pelangi Budaya:

Defisit Bukan Penghalang Hidupkan Budaya KARIMUN, HR - Sanggar pusat latihan seni Pelangi Budaya Studio menggelar acara ulang tahun ke-13, di halaman sekretariat Pelangi Budaya di Bukit Senang, dan dihadiri oleh sanggar dari dalam dan luar negeri, Sabtu (27/8).

Acara ulang tahun pusat latihan seni Pelangi Budaya Studio ke-13 tahun, yang baru pertama kali digelar, dengan tema Semarak Budaya Nusantara, kini menyajikan berbagai macam kebudayaan yang membuat antusias penonton sangat tinggi untuk ikut serta meramaikan acara tersebut.

Acara perdana yang disajikan oleh sanggar pelangi budaya, menghadirkan bintang tamu yang berasal dari berbagai daerah, dari dalam hingga luar negeri. Seperti sanggar Kirana Seni (Singapura), musisi Muhammad Fadli Akordion (Singapura), kumpulan kesenian majelis kebudayaan daerah kota tinggi (Johor Malaysia), Majelis perbandaran batu pahat (Malaysia), sanggar jeumpa mirah (Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam), sanggar Keledang Art (Tanjung Pinang), sanggar Tasik (Bengkalis), hingga sanggar terkenal se Indonesia yaitu sanggar Batavia Dance Studio (Indonesia).

Selain sanggar dari luar daerah, Ahadian Zulseptriadi dan istrinya Fenny Rahayu yang bersama sama merintis sanggar pribadi milik mereka, hingga belasan tahun, juga merangkul sanggar - sanggar tari yang ada di Karimun seperti sanggar Putri Nilam Anggun Delima, Antena Dance Community, Balai Musik Contempo, Next Musik Studio, Pusat Latihan Seni Saujana, Sanggar Kibar Budaya, dan Sanggar Nirmala.

Ketua Sanggar Pusat Latihan Seni Pelangi Budaya Studio, Ahadian Zulseptriadi mengatakan, sebelumnya ia berencana membuat acara yang sederhana untuk ulang tahun sanggarnya, namun karena antusias para sahabat pelangi budaya dari dalam hingga luar negeri sangat tinggi untuk ikut hadir memeriah-

kan ulang tahun sanggarnya, dengan senang hati ia mencoba menggelar acara tersebut hingga diluar bayangan dan perencanaannya.

"Awalnya kami hanya ingin membuat acara yang sederhana, tapi mengenang antusias dan semangat para sahabat kami dari dalam hingga luar negeri, membuat kami bersemangat untuk menyajikan acara yang ternyata kemeriahannya jauh dari yang kami bayangkan sebelumnya", ujar Ahadian.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Arif Fadillah, mengatakan, ia sangat salut dengan sanggar pelangi budaya yang bisa membuat acara semeriah mungkin yang bisa mendatangkan bintang tamu yang luar biasa, dari dalam hingga luar negri. Meskipun dengan lokasi yang sempit.

"Awalnya saya ragu dan bertanya tanya, apakah dengan lokasi yang sesempit ini bisa memungkinkan untuk menggelar acara sebesar ini, tapi ternyata pelangi budaya bisa dan mampu membuat acara yang sangat meriah, apalagi pelangi budaya berhasil mendatangkan bintang tamu dari dalam hingga luar negeri dan saya sangat bangga," ungkap Arif.

"Meskipun perekonomian kabupaten karimun sedang defisit, tapi dengan acara yang dibuat pelangi budaya malam ini membuktikan bahwa defisit ternyata bukan jadi alasan untuk dapat mengembangkan budaya hingga budaya akan terus berkembang" ujar Arif.

Dalam hal ini, keluarga besar pusat latihan seni pelangi budaya studio mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pendukung dan para donatur yang sangat luar biasa ikut berpartisipasi dalam acara ini.

Harapan kedepan, sanggar pusat latihan seni pelangi budaya studio bisa terus berkembang dan tetap terus menjalin tali persahabatan antar sanggar di dalam hingga luar negeri. ●ss

Dua Terdakwa Narkoba Terancam Hukuman Minimal 5 Tahun MAKASSAR, HR – Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sulsel, Yuliati Batuarum menghadirkan 2 orang saksi yang terlibat langsung dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan. Keterangan kedua saksi ini didengarkan pada persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (21/9).

Dalam keterangan saksi menjelaskan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Ibrahim Palino bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi mengenai adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Budiman dan Rifal sehingga saksi mengikuti gerak-gerik kedua terdakwa yang sedang berboncengan.

Tak lama kemudian, saksi mencegat kedua terdakwa di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa Budiman ditemukan 1 sachet sabu di kantong celana yang sedang dipakai oleh terdakwa. Sementara pada terdakwa Rifal hanya ditemukan 1 buah HP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik barang haram tersebut.

Setelah dilakukan pengembangan, Saksi bersama Tim menuju ke rumah terdakwa Budiman guna dilakukan penggeledahan. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa sabu

ilustrasi

di dalam kamar terdakwa. Dari hasil pemeriksaan diketahui kalau barang haram tersebut didapatkan dari lelaki Rifqi, akan tetapi statusnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menjerat kedua terdakwa dengan pasal 112 dan 127 Undangundang Nomor 35 tahun 2009, dimana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi barang haram tersebut tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang sehingga kedua terdakwa terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. setelah mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. ●km

Pem.Perusahaan: Robert Cavilano Staf Redaksi: Josapat, Roganda, B.Nainggolan, David.P,SH, Djamaludin, Nusa Putra.S,SH, Syamsudin.SH, Krisman.N, Didit Alamsyah, Tomy.J, Dedi Junaedi, S.Wahidin, Lim Bi Sen, Lisbond.S, Patur Hutauruk, Muslim Simamora, Velly L Pakpahan, Tujiatno, Jaelani, H.Najihun, Drs.Moh Sholeh, Hoklen Manullang, Peterus, Thomson Gultom, Kinso Sitanggang, Umar Abd Aziz, N, Hisardo Danel Nasib Simbolon, SH., Maripin Sagala, Ridu Sinaga, Eduard Sianipar, Periston Sitanggang, SH, Karlos Naibaho, Jonni Sitanggang, Thamrin Siahaan, Luhut Sitindaon, Drs Ketut Bherty Eka Putra, Darivin Naibaho, Drs Parluhutan S AK, Mangontang Silitonga SH. ●Prov.Banten: Harya Priyatna (Kepala), Dede Gunawan SE, Mukhtar ●Kota/Kab Serang: Rimpun Manurung (Kabiro) ●Kota Tangerang : Herliza.J (Kabiro), Zakaria, Nurdin. S, Haryo Miliarto Ludi, Noni Susanti ●Kota.Tangsel: Badrudin ●Kab. Tangerang: Ramos Danu (Kabiro), Hamonangan.S, Darma.P, A. Mulyono, Osdin Sidabutar, Linda, Roy.N.Damanik, Titing. M, H. Zainur Wahidi. ●Pengadilan/Kejaksaan: Erwin.TB. ●Kab. Lebak : Hazinatul Asror ●Prov. Jabar : Horas Silaban, Daniel Siagian, Parluhutan RH, Dedi Silalahi. ●Bdg. Kota: Pemilu (Kabiro), Parluhutan RH, S. Tamba ●Kab. Bandung: Astor.Sihombing (Kabiro) ●Bdg. Barat: Sahata Sinambela, Marius Zega ●Kota. Cimahi: Astor.Sihombing ●Kab. Sukabumi: Ida Muzdalifah. ●Kab/Kota.Tasik: Peri.N.Y (Kabiro), Irfan Fauzi, Asep Irawan ●Kab. Cianjur: ●Kab. Garut : Deni.T Permana ●Kab. Bogor: Gonggom. Sihite (Kabiro) ●Kota Bogor: Kevin Manurung ●Kota Depok: Sabar.S (Kabiro), Veronika, Fernand Sihombing ●Kota Bekasi: Medasly, Hoklen.Manullang ●Kab.Bekasi: ●Kab.Karawang: Rudi Ardiansyah (Kabiro) ●Kab.Ciamis/ Banjar: Deden.D (Kabiro), Teddy Setiawan, Kusnama, Asep. A.K, Dede Mahmud, Pepi irwan, Dadang. K. Kab. Pangandaran: Kusmana (Kabiro), Ruhyatul Hendra, Herry Sugianto, Nurzamam Sutrisno. ●Kab. Cirebon: Syaripudin, Lintong Situmorang. ●Kab. Purwakarta: Trio Adi Purnomo. ●Kab. Subang: Hernalom Panjaitan (Ka Biro), Rasjaya, Asep Yulian Dasempa, Johny Hutagalung, Mistam Jaya Maulana. ●Subang Selatan : ●Subang Pantura: Herdi Firdaus, Asep Rachmat, Heri Sunarya. ●Indramayu : ●Kab. Kuningan: Raden Achadiat (Kabiro) ●Prov.Jateng : ●Kab. Brebes: Syaripudin, Dodi Siswanto ●Kab. Klaten : Jacksopen Damanik (Kabiro), Ani Sumadi Prov.Jatim : Apollo P. Sihombing (Kepala), Sultan HK, ●Kab. Sidoarjo: Carlo Tambunan ●Prov. Bali: Anas (Kabiro), ●Biro Denpasar: Barata Rajasa ●Prov. Lampung: ●Kab. Lamsel: Hari Susanti (Kabiro) Sehroli Kab. Lambar: M. Suryadi (kabiro), Herdi ●Prov. Sumsel: Adelia ●Kab. Mura/Lubuklinggau/Muratara:●Kab. M.Enim : Lingga (Kabiro), Muklis, Yudi, Ashadi ●Kab. Parabu Muli : Zaironi (Kabiro) ●Kab. Lahat: David Zazili, ●Kab. Muba: Charles, Andines ●Kab. Pagar Alam: Jauhari Gunawan,SE (Kabiro), ●Kab.OKU Timur: Akbar ●Kab. Ogan Ilir: ●Kab. OKI: Maladewi ●Kab.Okusel:●Prov. Jambi : Ardiansyah ●Kab.Muaro Jambi : ●Kota S.Penuh/ Kab.Kerinci : Henry.S(Kabiro), Arifman Pakpahan ●Kab. M.Bungo/Tebo: Azwari(Kabiro), Adi. Abdullah Yahya, Firdaus, M.Amin, Suid ●Kab.Tanjab Barat : Agus Edi Silalahi (Kabiro), ●Kab.TanjabTimur: Jibar (Kabiro). Hardiansyah, Antony Andy SP. MM ●Kab. Sarolangon : Suripto (Kabiro), R. Sitompul ●Prov. Bengkulu: John.L.G (Kepala), Joner. Butar-butar, ●Kab.Bengkulu Utara: Edi Supri, S. Tamba ●Kab.Mukomuko: Pangihutan Manullang (Kabiro), Aman Sipahutar, April, Yadi Hermawanto ●Perwk. Prov. Riau: Buana Tamba (Kepala), ●Pekanbaru : Medison (Kabiro), Edward Siadari, Ramses, Pantun Siburian, Viktor Tampubolon, Doktrin Elfis, SH, Kampiter Tinambunan, Margono. ●Kab.Kampar :Jalontarni Sihotang (Kabiro), Hemat Sitepu ●Kab.Pelalawan : Fery Gultom (Kabiro), Sugiyanto Sinaga, Belgianto Sinaga ●Kab.Rokan Hulu: Sony Pakpahan●Kota Batam: Marlon Pransen.LG (Kabiro), Danggang, ●Kota Tj.Pinang: Hasiholan.M (Kabiro), ●Kab. Lingga : Azwar (Kabiro), ●Kab. Natuna: Alfiana (Kabiro) Dede, Herman Sugianto ●Kab. Karimun: Listony. Nadeak (Kabiro), Sulis Sumiati ●Perwk. Sumut : Arnolf Simanjuntak ●Biro Medan: Rimbun Sihite (Kabiro), Henri. S Manullang, Irwan Manalu, Ss ●Kab.Deli Serdang: Simon Saragih (Kabiro), ●Kab. Sergei / T.Tinggi: P. Silaban, (Kabiro) Nurhalizah, HS, Arnolf Simanjuntak, Leonardo Sianturi ●Kota Siantar: April B Hotto Parulian Naibaho (Kabiro) ●Kota Siantar/Kab. Simalungun : Jamidin. Hutagalung (Kabiro). ●Kab. Simalungun: Binsar Simarmata,Ss,Mm (Kabiro), Mangisi Lunggu, Sidabutar ●Kab.Batubara : Jefri Darwin Marbun (Kabiro), Edison Marbun ●Kab.Labusel : Bahaluddin Siregar (Kabiro) ●Kab.Labura : Pardamean Hasibuan (Kabiro) ●Kab. Labuhan Batu: Bincar Hutagalung (Kabiro), Zainul Siregar ●Kab.Samosir : Gonggom. Sinaga (Kabiro), Manahan Naibaho, Puntu sinaga ●Kab.Humbahas : Marsikkat Naibaho (Kabiro), Bernard Sinaga ●Kab. Taput : Friska Panjaitan (Kabiro), Jefry, LS, Paunjur. S, Jorj Boss Hutabarat .●Kab. Tapteng: Parasian Manalu (Kabiro) ●Kab. Nisel : Samueli Halawa (Kabiro) ●Perwk. Sumbar : Amsir Rustam,SE (Kepala) ●Kota Padang : Farizal. Bsc, Faisal Indra, Andi Saputra ● Kab. Solok: Syafrizal ●Kab. Pesisir Selatan: Iin Prozendra, ●Prov. Babel: Sopian Kadir (Kabiro), Harun Rasid, Nursiwam, Cikgo, Selamet, Agus Priyadi ●Kab. Belitung / Belitung Timur : Sudarman (Kabiro), Rizali, Marjono, Bob Welly. B, Ali Hasmara ●Perwk. SulSel : Rangga (Kepala) ●Kota Makassar : Kamaruddin (Kabiro), Randy ●Biro Takalar : Abdul Kadir ●Perwk. Sulteng/Jeneponto/Sulselbar/Bantaeng/Bulukumba: Syarifuddin Sitaba ●Kab Jeneponto : Syarifuddin Sitaba , Samsir ●Kab. Gorontalo/Gorontalo Utara : Prov. Kalsel : ●Kab. Kotabaru / Tanbu: A. Mokodompit, Marwan, ●Prov. Kalteng : David Juniar. S, ●Kab. Kotawaringin Barat: Syahrudi ●Prov. Kaltim :Rudolfo (Kepala) ●Kab. Berau : ●Bppn/Kab. Kutai Kartanegara: Lilik.S (Kabiro), Heryanto, Marsudi ●Kab. Ku-Tim: Adi Sagaria.●Kota Samarinda : ●Prov. Kaltara : Herman (Kabiro) ●Kota Tarakan: Herman ● Kab.Nunukan : Runi Abdullah ●Kab. Bulungan: ● Kab. Tana Tidung : ●Kab. Malinau : ●Prov. Kalbar: Azumi Siregar (Kepala), ●Kota Pontianak: U. Bram Yuswar, Chairil Anwar, Arifin. ●Kab. Sambas: Muslimin (Kabiro), ●Kab. Ketapang: Joni Patikawah ●Kab. Melawi : Abdul Gaparudin (Kabiro) Sofyan Mulyana, Sukiman, Sugianto Adi ●Kab. Sanggau: Sumianto (Kabiro) ●Kab. Kapuas Hulu: Mol Yadi (Kabiro) ●Kab. Sintang : Eriston Simanjuntak (Kabiro), Eriston Simanjuntak. ●Kab. Sekadau: ●Kota Singkawang : Asmin ●Prop. Papua Barat:

Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika - Jl. Raya Benda No. 26 – Rawa Bokor, Tangerang – Telp. (021) 5553472, Fax. (021) 5553473

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Kalimantan

3

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

SDM Kalimantan Utara Polres Melawi Adakan Harus Mampu Bersaing Bakti Sosial HUT Lalin ke-61

MELAWI, HR - Kasat Lantas Polres Melawi AKP Aang Permana Mengungkapkan dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas ke61 tahun akan melaksanakan puncak acara, Kamis (22/9), di Polda Kalbar, Pontianak.

Sebelum puncak acara, Satlantas akan mengadakan bakti sosial di tempat ibadah seperti di Yayasan Ryadus Sholihin Jalan Kota Baru km 5 Desa Kelakik Kec Nanga Pinoh Kab Melawi, dan di Masjid serta di Gereja. Selain itu, Satlantas juga akan mengadakan kegiatan ajang Tanah ke panti asuhan sekaligus pihak Kapolres Melawi akan memberikan bantuan kepada pihak anak panti asuhan Yayasan Riyadus Sholihin.

Pada hari ketiga, Selasa (20/9), Polres Melawi bersama Satlantasnya juga mengadakan donor darah di RSUD Melawi, dan sorenya dilanjutkan dialog Interaktif di Radio. Dalam dialog interaktif itu, Polantas akan mendengar keluhan dari masyarakat serta minta masukan pendapat dari warga Melawi, mengenai keluhan berlalu lintas, serta acara itu juga ajang sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas. Kemudian,

Kasat lantas Polres Melawi, AKP Aang Permana

pada 22 September, diadakan lomba mewarnai tingkat anak TK dengan tema Cinta Polisi Lalu Lintas.

Kasat Lantas Polres Melawi AKP Aang Permana berharap agar warga bisa menyadari serta mematuhi dalam berlalu lintas supaya kedepan ini bisa mengurangi kecelakaan di jalan.

"Kunci utama adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan berkendara, masyarakat harus jadi pelopor keselamatan," ungkapnya. Dikatakannya, tema HUT Polantas kali ini yakni, melalui September Ramah Kita Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Guna Terwujudnya Polantas yang Profesional Modern dan Terpecaya. ●abd

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menandatangani MoU Kerjasama antara Pemprov Kaltara dengan Universitas Padjajaran, Sabtu (18/9).

BANDUNG, HR - Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berharap kerjasama yang dibangun dengan banyak pihak menghasilkan berbagai program terobosan untuk membangun Kaltara. Hal ini dikatakannya saat menandatangani Memorandum of Understanding antara Pemprov Kaltara dengan Universitas Padjajaran (Unpad), Sabtu (18/9).

Penandatanganan MoU tersebut juga dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kaltara dengan Sekolah Pascasarjana Unpad. Menurut Gubernur, kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa Barat, sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya, dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan beberapa Sekolah Tinggi lainnya.

“Dengan kampus-kampus lain seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan Sekolah Tinggi

Perikanan,” sebutnya.

Dengan terjalinnya kerjasama antara Unpad dengan Pemprov Kaltara, Gubernur berharap pembinaan sumber daya manusia (SDM) untuk bumi benuanta--sebutan lain Kaltara, dapat bersaing dengan daerah lain. Sebab, menurut Gubernur, Kaltara merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina.

“Bersaing itu penting, dan kita harus mampu bersaing, apalagi Kaltara memiliki letak geografis

yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” ungkapnya.

Unpad merupakan salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia.

Untuk itu, pengembangan SDM dan infrastruktur harus berjalan seirama agar percepatan pertumbuhan Kaltara semakin terlihat. “Dengan begitu, kita dapat menghasilkan program yang lebih baik lagi untuk mengembangkan Kaltara, baik infrastruktur maupun SDM,” ujar Irianto.

Gubernur berharap adanya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dapat menumbuhkan SDM secara masif.

Sehingga visi dan misi Kaltara yang selama ini digelorakan dapat terwujud dan bisa sejajar dengan provinsi lainnnya.

“Kita berharap, kerjasama ini dapat memudahkan putra/putri di Kaltara untuk melanjutkan jenjang pendidikan tingginya di beberapa kampus yang sudah menjalin kerjasama dengan Pemprov Kaltara,” jelasnya.

Meskipun demikian, Gubernur juga mengimbau agar kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak tidak hanya menjadi ajang seremoni.

Namun juga perlu ditindaklanjuti dengan upaya keras dengan melibatkan kedua belah pihak.

“Kerja sama ini perlu ditindaklanjuti agar tidak hanya menjadi ajang seremoni. Karena tidak sedikit putra/putri Kaltara yang menempuh pendidikan di Unpad,” ujarnya. ●her

Raperda Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab Melawi 2015 Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, memberikan paparan tentang perbatasan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Perbatasan Negara Republik Indonesia tahun 2016, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9).

Irianto: Perlu Kebijakan Inovatif dan Diluar Kebiasaan JAKARTA, HR - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menjelaskan agar daerah perbatasan bisa dan mampu menjadi beranda terdepan. Dibutuhkan upaya dan langkah konkrit dalam pengelolaannya lewat kebijakan yang inovatif dan di luar kebiasaan. Tanpa langkah tersebut yang akan terjadi daerah perbatasan akan tetap tertinggal dan bahkan lebih jauh tertingggal karena negara tetangga terus berlari melakukan pembenahan dan pembangunan daerah di perbatasannya.

“Saya melihat paling penting dari rakor (rapat koordinasi) yang kita ikuti ini adalah bagaimana tindak lanjut dari yang disebut Pak Menkopolhukam (Wiranto) dan Pak Mendagri (Tjahjo Kumolo) tadi sebagai program aksi nyata dan kerja nyata yang harus kita lakukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah,” ujar Irianto saat menjadi pembicara pada pertemuan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara RI tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9).

Dalam Rakor yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dengan tema “Melalui Rakor Pengendalian Kita Wujudkan Optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Dan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan”. Irianto menyampaikan pemaparan tentang respon Pemprov Kaltara terhadap pengelolaan perbatasan negara guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Irianto menekankan yang terpenting adalah aksi nyata yang mampu dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di daerah perbatasan. Sebab masyarakat perbatasan sudah sering menyampaikan kepada kepala daerahnya baik bupati maupun gubernur bahwa mereka sudah terlalu sering dikunjungi oleh semua level pejabat di Republik ini, tetapi berpuluh-puluh tahun kehidupan mereka tidak banyak berubah terutama dari sisi kesejahteraan dan ekonomi.

“Hal ini yang akhirnya membuat mereka bersikap apatis dan inilah yang harus kita hindari lewat kerja dan aksi nyata sehingga masyarakat di perbatasan benar-benar merasakan Negara hadir untuk mereka,” jelasnya.

Irianto menyebutkan ada 3 langkah yang harus dilakukan sehingga bisa mengatasi permasalahan di daerah perbatasan saat ini. Hal pertama yaitu melakukan upaya selektif untuk percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayah perbatasan. Disebutkan di Kaltara ada lima daerah yang layak dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu Sebatik, Tanjung Selor, Bumi Dayak Perbatasan, Apau Kayan dan Krayan.

“Tentu harus dilakukan secara selektif dan bagi daerah-daerah yang memang memenuhi persyaratan administrasi dan secara legal aspek telah terpenuhi, sehingga pada saat pembahasan usulan pembentukan DOB khususnya yang berada di daerah perbatasan bisa dipertimbangkan menjadi kebijakan nasional.

Karena kita tahu pembentukan DOB ini terbukti memang mempercepat lajunya pembangunan secara masif,” terangnya.

Menurut Irianto cara ini akan menghemat anggaran terlebih lagi ditengah situasi defisit anggaran seperti saat ini. Dicontohkan dengan pembentukan DOB Kaltara mengalami perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Jika dibandingkan dengan program transmigrasi yang menelan anggaran sangat besar, penambahan jumlah penduduk yang terjadi tidak terlalu signifikan.

Kedua, Irianto mengusulkan konsep yang memfokuskan pada upaya akselerasi, yakni seperti konsep yang diterapkan di kota Batam.

Setidaknya Pemerintah harus fokus pada dua hal. Pertama fokus pada kesejahteraan masyarakat. Irianto meyakini bahwa kesejahteraan yang bagus akan melahirkan kondisi yang aman dan kondusif. Dengan masyarakat sejahtera maka secara otomatis mereka sendiri yang akan menjadi pengaman. Diperlukan solusi tepat untuk ketersediaan bahan kebutuhan pokok yang harganya selangit di perbatasan. Jika hal ini dapat ditangani oleh Pemerintah maka niscaya kesejahteraan masyarakat terjamin.

“Karenanya salah satu upaya kami adalah mengusulkan pembangunan “Toko Indonesia” untuk disupport oleh Pemerintah pusat sebagai pemasok utama bagi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan,” ujarnya Utara.

Selanjutnya, menurut Irianto fokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti jalan dan jembatan, kesehatan serta pendidikan. Irianto mencontohkan di daerah perbatasan harus memiliki sarana prasarana kesehatan dan pendidikan yang memadai, seperti setidaknya RS Pratama dan bangunan sekolah yang memiliki asrama bagi anak-anak yang ada di perbatasan.

Dan hal yang ketiga yang disampaikan adalah harus ada kebijakan yang bersifat terobosan inovatif dan juga di luar dari yang biasa dilakukan. “Misalnya pengangkatan tenaga guru, tenaga kesehatan, termasuk kebijakan insentif bagi pegawaipegawai yang ditugaskan disana.

Tentu saja tidak bisa dengan normatif saja tetapi harus ada peraturan tersendiri,” terang Irianto. ●her

MELAWI, HR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi melaksanakan rapat Paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Melawi 2016.

"Paripurna berlangsung Selasa (20/9) pukul 10.00 Wib dan dipimpin Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin, dan dibuka oleh Wakil DPRD Klusen beserta 22 dewan dari 30 anggota DPRD Melawi.

Sementara unsur eksekutif hadir Wakil Bupati Dadi Sunarya, beserta unsur pimpinan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Melawi. "Pemerintah Kabupaten Melawi menyerahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diproses lebih lanjut oleh pihak DPRD Melawi. Ini disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD hari Selasa (20/9).

Wakil Bupati Dadi Sunarya menyampaikam tujuh Raperda yang diusulkan tersebut di antaranya Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Melawi 2015. Dijelaskannya dalam laporan rancangan pengelolaan keuangan daerah ini, sudah dilaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Rpublik Indonesia (BPK RI) pada 13 Mei hingga 14 Juni lalu dan mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kemudian Raperda selanjutnya yakni tentang perangkat daerah, Raperda tentang hari jadi Kabupaten Melawi. Selanjutnya Raperda

tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Melawi.

"Kemudian Raperda tentang, pengawasan pengendalian usaha budi daya walet. Raperda Pajak sarang burung walet. Dan terakhir Raperda tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi. Kita harapkan Raperda ini untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme dan menghasilkan aturan untuk kemaslahatan masyarakat," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Melawi telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi tahun anggaran

2015 ketentuan pasal 184 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijabarkan lebih lanjut pasal 101 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Pengelola Keuangan Daerah.

"Penanggung jawab anggaran Tahun 2015 sudah kita laporkan dan sudah diperiksa oleh Keuangan Republik Indonesia pada 12 Mei 2016 dan diaudit/Pemeriksaan oleh Badan Keuangan Republik Indonesia pada 13 Mei dan 14 Juni 2016 lalu dengan predikat WDP. Rapat dimulai pukul 10.00 Wib dipimpin oleh Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin, dan dibuka oleh Wakil DPRD Klusen beserta 22 dewan dari 30 anggota DPRD Melawi.

Hadir sejumlah unsur pimpinan SKPD, dan Forkopimda. ●abd

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menghadiri pertemuan dengan SKK Migas di Pertamina EP, Tarakan, Rabu (14/9) malam

Pemprov Berminat PI Blok Nunukan PSC

TARAKAN, HR - Sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berminat pada Participating Interest (PI) 10 persen untuk pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) di Bumi Benuanta.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, PI merupakan bentuk desentralisasi dan otonomi daerah untuk perluasan kesempatan dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah.

“Untuk PI, Kaltara harus segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki oleh Pemerintah Daerah,” ujar Irianto saat menghadiri pertemuan dengan SKK Migas dengan PT Pertamina Hulu Energi, di Tarakan, Rabu (14/9) malam.

Kendati demikian, BUMD di Kaltara memiliki modal yang belum mencukupi untuk bisa terlibat PI 10 persen.

Ditambah dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terbatas untuk penyertaan modal. Bahkan BUMD belum memiliki tenaga ahli memadai dan kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Sebagai upaya membagi risiko dan beban biaya tersebut, Gubernur menyarankan perlu adanya keterlibatan swasta lokal Kaltara dengan BUMD dalam pengalihan PI 10 persen. Dengan kata lain, swasta lokal Kaltara, bisa bekerja sama secara profesional dengan modal yang dimiliki.

“Dan bisa membantu pemberdayaan BUMD, transfer keahlian, dan berkembangnya iklim investasi di daerah,” jelasnya.

Melihat risiko tersebut, Pemerintah akan mengambil hak PI 10 persen melalui opsi carried loan, dengan kondisi, pemerintah harus dapat dibebaskan dari risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat performance reservoir yang meleset dari perhitungan.

Hal ini diatur dalam pasal, 33 Peraturan Pemerintah (PP) No 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu dinyatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat mengalihkan, menyerahkan dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (participating interest) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM. Menurut Gubernur, pihak SKK Migas mendukung pemanfaatan gas secara konkret bagi pertemuan ekonomi daerah. Misalnya ada pembangunan liquefied natural gas (LNG) mini untuk mengolah gas mengganti bahan bakar listrik “Sehingga ada investasi baru oleh pengusaha lokal yang ada di Kaltara dan juga menjadi penggerak perekonomian daerah,” ujar Irianto.

Ketika ini berjalan, lanjut Gubernur, pendapatan asli daerah (PAD) Kaltara akan semakin meningkat. Selain itu, masyarakat kaltara akan memperoleh manfaat, karena akan terbuka investasi baru dan kesempatan kerja.

Dengan demikian, perekonomian di Kaltara akan terus tumbuh yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Saat ini masih belum terlihat, karena harga komoditas batubara, gas sedang turun. Sehingga yang masih menguntungkan saat ini operasional listrik masih untung menggunakan BBM. “Gas ini masih diperhitungkan, meskipun saat ini untuk memenuhi kebutuhan energi lainnya masih menggunakan bahan bakar minyak (BBM),” tambahnya.

Gubernur berharap ada pemahaman yang sama dengan masyarakat. Untuk itu, perlu ada upaya komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait, termasuk SKK Migas serta pemangku kepentingan lainnya.

“Termasuk pertamina untuk melakukan komunikasi sosial terhadap masyarakat setempat,” jelasnya.

Di blok Nunukan, lanjut Gubernur PT Pertamina Hulu Energi (PHE) telah memproduksi gas sekitar 60 MMBTU dengan jangka ketahanan yang cukup lama. Dengan kapasitas produksi yang diperkirakan dapat mengembangkan industri yang akan beroperasi di Kaltara, termasuk industri kelistrikan.

Artinya, pemerintah di Kaltara bisa lebih memanfaatkan SDA di Kaltara. Pasalnya, baik buruknya penghasilan di suatu daerah juga ditentukan dari cara pengelohan dan cara pemerintah setempat untuk memaksimalkan SDA yang ada. ●her

Tokoh Pemuda Minta Inspektorat dan BPKP

Audit Dana Desa Se-Kecamatan Sokan

Bupati Melawi dan BPMPD Minta Panitia Pilkades Netral MELAWI, HR - Bupati Melawi Panji S.Sos mengharapkan agar panitia pelaksana Pilkades dapat memahami aturan terutama yang tertuang dalam Perda No 4 dan Perbup No 22 tentang Pilkades serentak.

"Aturan ini tentu tidak bisa berjalan sendiri jika tidak ada panitia.

Maka manfaatkan sosialisasi aturan ini dan pahami," harapan Bupati, Kamis (22/9).

Bupati berharap dengan adanya aturan tersebut, kedepan tidak ada lagi persoalan pada pelaksanaan Pilkades. Jika tak paham wajib bertanya."Kami yang berada diatas ini wajib memberikan penjelasan.

Ini merupakan tanggungjawab bersama, semoga pelaksanaan lancar dan sukses," imbuhnya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD-Kesbangpol) Melawi, H Junaidi, mengimbau panitia penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak agar menjaga

netralitas dalam menjalankan tugas.

"Pertama memang panitia harus netral, itu kunci utamanya. Jangan pilih kasih, jangan ada istilah misalnya itu keluarga saya, oh itu keluarga," ujarnya disela sosialisasi Perda dan Perbup tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Nanga Pinoh, Kamis (22/9).

Himbauan ini juga disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Laksanakan tugas sesuai pedoman dan aturan yang ada sehingga pelaksanaan Pilkades dapat sukses dan lancar.

"Kita optimislah tidak ada sengketa apalagi sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau ada mengadu seperti itu rugi bah. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan lagi Ungkapnya.”Dia menjelaskan untuk penyelesaian sengketa Pilkada di dalam Perbup telah diatur, bahwa penyelesaianya hanya sampai tingkat kabupaten. ●abd

MELAWI, HR - Kami atas nama tokoh pemuda Kecamatan Sokan Bangbang Irawan minta kepada Inspekrorat, DPPKAD dan BPMPD Kabupaten Melawi, agar secepatnya memeriksa pembangunan yang telah dilaksanakan di desa-desa se Kecamatan Sokan.

Himbauan ini diutarakan akibat banyaknya isu yang berkembang bahwa pembangunan di desa-desa itu tidak sesuai dengan aturan.

"Kami atas nama masyarakat Desa Nanga Ora, Penyenkuang, Muara Tanjung, Nanga Sokan, mendesak agar Bupati Melawi, Panji S.Sos, mengluarkan Surat Perintah Pengauditan agar Kepala Inspektorat mengaudit hasil pembangunan dan keuangan desa tersebut, sekaligus mengaudit keuangan Desa dari tahun 2014-2015 dan seterusnya,. Dan kami sebagai warga sangat antusias kepada dinas terkait supaya secepatnya mengaudit pembanguan yang tebangkalai, dan kami minta diproses ke ranah hukum," tegas Bangbang Irawan, Selasa (20/9) ke awak media.

Bangbang Irawan juga berharap kepada BPKP Pro-

Bangbang Irawan

pinsi Kalimantan Barat agar datang mengaudit pembanguan ke tiap desa, karena kami merasa selaku warga setempat melihat pembanguan yang dibangun oleh para desa tidak sesuai dengan anggaran dan RAB, seperti pembanguna Kantor Desa di Nanga Ora sampai saat ini dibangun belum kelar serta belum bisa dipakai/belum Jadi.

“Diduga Desa Landau Kabu membangun jembatan tersebut dengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2016, pada lokasi jembatan yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Melawi Tahun anggaran yang sama/tumpang tindih anggaran," jelas­

nya.

Desa Landau Kabu Kecamatan Sokan diduga telah memanipulasi penggunaan ADD dengan membangun jalan rabat beton baru yang direalisasikan pada ruas jalan antara Dusun Landau Kabu ke Dusun Boyu Kebolai sepanjang 300 M dan lebar 2 M, merupakan jalan rabat beton yang sudah ada dengan lebar 1,5 M, dan masih dalam keadaan 80% baik /Layak pakai. ”Desa Landau Kabu dalam perencanaan dan realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) diduga tidak melalui rapat perencanaan atau musrenbang desa, dan atau tidak pernah melakukan rapat desa dan musyawarah desa," jelasnya. ●abd

4

Megapolitan

Pelabuhan Tj Priok Siap Terapkan Aplikasi Inaportnet

Para pejabat yang menandatangani pakta integritas tersebut antara lain adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt Sahattua P Simatupang, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Drs I Nyoman Gde Saputra, Kepala Bidang Keselamatan Berlayar Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Capt Abdul Rohman dan Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi dan Usaha Kepelabuhanan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Tri Pudiananta.

Penandatanganan pakta integritas tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Laut, A Tonny Budiono dan Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut, Bay M Hasani.

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan lokasi terakhir dalam tahap awal penerapan sistem aplikasi Inaportnet, yang mana sebelumnya telah diberlakukan hal yang sama juga di 3 pelabuhan utama lainnya yaitu Pelabuhan Makassar, Belawan dan Tanjung Perak.

Menurut Tonny penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Inaportnet tersebut adalah wujud dari komitmen dan kesungguhan Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan jasa transportasi laut yang berbasis sistem teknologi online.

“Penerapan Inaportnet di Pelabuhan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan serta biaya yang minimal sehingga dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia,” ujar Tonny dalam siaran pers, kemarin.

Ditambahkannya, sistem inaportnet ini juga menjadi program quick win Menteri Perhubungan untuk diterapkan di 16 Pelabuhan di Indonesia, dimana pada tahap awal 4 pelabuhan utama yaitu Makassar, Belawan, Tanjung Perak dan Tanjung Perak ditargetkan selesai di tahun 2016.

Namun demikian, penerapan Inaportnet di pelabuhan harus didukung oleh beberapa sistem yang terintegrasi yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal On Line, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan dan sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Diharapkan dengan selesainya penandatanganan Pakta Integritas Inaportnet di empat lokasi pada tahap awal ini, penerapan Inaportnet di pelabuhan dapat terealisasi dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, valid, transparan, dan terstandar serta dapat menekan biaya seminimal mungkin yang mampu meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia. ●krisman/velly

JAKARTA, HR - Besarnya dana pendidikan tidak menjamin sekolah di Jakarta aman dari banjir. Seperti yang terjadi di wilayah SDN Cengkareng Barat 13 Pagi yang beralamat di Jalan Jaya Cengkareng Jakarta Barat, setiap kali turun hujan selalu mengalami banjir dikarenakan akses pintu masuk yang kecil dan saluran air tidak berfungsi.

Banjir yang kerap datang saat hujan deras turun ini menggenangi halaman dan taman sekolah dengan kedalaman kira–kira 30 cm tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar namun untuk kegiatan upacara dan eskul tidak bisa dipergunakan, karena lapangan sudah seperti empang ikan.

“Lapangan dan akses pintu masuk sekolah kami setiap kali hujan deras turun selalu banjir dan saya mengajukan perbaikan sudah cukup lama, tetapi

hingga saat ini belum terealisasi,” ujar Kepsek SDN Cengkareng Barat 13 Pg Syihabudin SPd saat dikonfirmasi HR di ruang kerjanya, kemarin.

“Memang di sekolah ini sudah lama jika hujan deras pasti banjir, padahal belum lama sekolah ini direhab, tetapi

kenapa halaman dan taman depan tidak diperbaiki sekalian. Saya takut anak– anak main air dan nanti sakit gimana, mengganggu proses belajarnya juga,” kata seorang ibu kepada HR belum lama ini di tempat terpisah. ●jm

Arief Monitoring Lokasi Pemasangan PJU TANGERANG, HR - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang tengah berbenah terus memberikan perhatiannya pada berbagai sektor yang bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya melalui program Tangerang Terang yang ditargetkan akan dituntaskan pada 2017.

Menurut Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah yang pada Rabu pagi (21/09) melakukan monitoring ke lapangan untuk mengecek lokasi pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kelurahan Babakan, PJU adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Keberadaannya, mempunyai manfaat yang sangat besar dalam mendukung aktifitas masyarakat khususnya saat malam hari. Dimana pemasangannya menyasar lokasi hingga ke pelosok-pelosok kampung. Tujuannya, agar tidak ada lagi kampung yang mempunyai lingkungan gelap karena minimnya penerangan.

“Dengan semakin terangnya Kota Tangerang, kami harapkan akan semakin memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Mau bepergian malam hari pun ngk perlu khawatir karena kondisi jalan yang sudah terang dengan PJU yang telah kami pasang,” paparnya.

Tercatat, 75 PJU yang akan dipasang di Kelurahan Babakan. Di RW 01 sebanyak 50 dan RW 07 sebanyak 25 PJU. Sedangkan berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang, untuk Program Tangerang Terang, tahun lalu telah dilakukan pemasangan 10.400 titik PJU. Tahun ini, akan dilanjutkan dengan rencana pemasangan 5.000 titik PJU. Di mana ke 5.000 PJU tersebut akan dipasang tersebar di 13 wilayah kecamatan dengan pemasangan yang bervariasi 400 sampai 500 PJU. Dirinya juga menyampaikan, terkait pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan, Pemkot Tangerang terus fokus menyelesaikan berbagai kegiatan yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan.

Perbaikan dan peningkatan seperti PJU, jalan, drainase, bedah rumah, jamban sehat terus diupayakan sebaik mungkin, sehingga hasilnya dapat dirasakan sebaik mungkin oleh masyarakat.

Apalagi Pemkot Tangerang tengah berbenah untuk mewujudkan Kota Tangerang yang semakin layak huni dengan berbasis kota cerdas.

Upaya ini, tentunya harus didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang.

“Seperti halnya PJU ini, kalau masyarakat liat di lingkungannya masih kurang PJU-nya atau ada yang sudah tidak berfungsi, laporkan biar dapat segera didata dan dilakukan pemasangan PJU,” pesannya pada masyarakat sekitar Babakan maupun warga Kota Tangerang pada umumnya. ●haryo

Masyarakat Antusias Rayakan HUT ke-34 Cisoko TANGERANG, HR - Pada tanggal 22 September 2016 hari jadi kecamatan cisoka berusia 34 Tahun, acara Ulang tahun di meriahkan oleh warga masyarakatnya, dan staf kecamatan dan Asda 1 sebagai pengganti Bupati Ahmed Zaki Iskandar, karena bupati berhalangan hadir disaat Cisoka merayakan hari jadinya, serta di hadiri oleh para pejabat lainnya dan para kepala Desa yang berada di kecamatan Cisoka.

Acara ulang tahun di kecamatan Cisoka dimeriahkan oleh Lomba Gerak jalan warga masyarakat, Donor darah Warga Masyarakat serta lomba lomba yg sudah di susun oleh panitia dan ada acara hiburan organ Tunggal yang bersedia sampai berakhir acara menghibur warga masyarakat Cisoka. Dihadiri dan dikukung oleh para seponsor. Acara Ulang sangat meriah di Ke Camatan Cisoka, sehingga Warga Masyarakat yang Hadir dapat Tersenyum Bahagia.

Ketika HR mengkonfirmasi Ibu Camat Cisoka Endah Sulistyowati yang pada hari Raya Ulang Tahun Cisoka sangat terlihat Bahagia dan Gembira. Mengatakan " saya sebagai camat sangat Bersyukur Pada hari jadi ke 34 Tahun Cisoka Masyarakat Sangat Antusiyas sekali Merayakan nya.

Saya sebagai Camat mengharapkan warga Masyarakat saya menjadi Manusia yang Mandri, Terampil, Berkuwalitas dan Manju serta cinta Damai bahkan saling mendukung satu sama lain agar tercipta Cisoka bersatu, ujar Camat Cisoka Endah Sulistyowati.

Semoga dengan hari jadi pada tanggal 18-22 September 2016 keluarga besar Kecamatan Cisoka dan Warga Masyarakatnya di berikan Rukun dan Damai serta selalu sehat kata Camat Cisoka Endah Sulistyowati.

Sekalipun Bupati Ahmed Zaki Iskandar tidak dapat hadir, acara ulang tahun 18-22 september 2016 tetap meriah dan sukses hingga selesai karena atas Dukungan Warga Masyarkat Cisoka. Sehingga semua berjalan sesuai yang diharapkan oleh Camat Cisoka Endah Sulistyowati pada hari Kamis Tanggal 22 September 2016 Sukses untuk Cisoka yang Mandiri dan berkualitas. ●linda

Disperindagkop Adakan Pelatihan Kemasan Makanan DEPOK, HR - Sebanyak lima puluh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) kota Depok mengadakan pelatihan pengembangan kemasan makanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Depok yang diadakan di aula Perpustakaan Kota Depok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdaganagan M Kafrawai mengatakan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produk yang mereka jajakan terutama kualitas kemasan. Pelatihan dilaksanakan untuk menambah keahlian dan wawasan mereka untuk membuat kemasan yang menarik dan dikhususkan memang untuk IKM yang di bidang makanan dan minuman, ujar Kafrawi pada wartawan yang mewawancarai saat sedang berjalannya acara pelatihan tersebut.

Selain untuk meninghkatkan menarik minat kemasan ini juga berfungsi untuk mencatumkan komposisi dari produk makanan yang dijual. Hal tersebut mampu memberikan rasa nyaman kepada para konsumen yang hendaknya membeli produk.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan Disperidang kota Depok Catur Sriastuti mengatakan, bahwa pelatihan kemasan sudah tiga kali dilakukan pada tahun ini yaitu masing-masing pelatihan terdiri dari 50 peserta yang merupakan IKM lokal kota belimbing ini. Ini merupakan hasil usulan musrenbang tahun lalu yaitu tahun 2015 yang lalu. ●vero

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

JAKARTA, HR – Pelabuhan Tanjung Priok siap menerapkan aplikasi Inaportnet untuk meningkatkan layanan logistik. Hal itu ditunjukkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Sistem Inaportnet khusus Pelabuhan Tanjung Priok.

SDN Cengkareng Barat 13 Pagi Memprihatinkan

Kadis Pencatatan Sipil Belum Puas Bila Masyarakat Belum Tersenyum TANGERANG, HR - Ketika terjadi penumpukan masyarakat kabupaten Tangerang di kantor pencatatan sipil Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Catatan Sipil ikut Andil Turun Tangan Dengan Staf nya untuk mengatur antrian yang begitu membludak kurang lebih 1.500.000 jiwa yang antri untuk pengambilan KTP dan KK di kantor pencatatan sipil Kabupaten Tangerang.

Tanggal 20 September sampai tanggal 23 HR mengikuti kegiatan kantor pencatatan sipil yang begitu semakin menumpuk parah, dan kepala Dinas pencatatan sipil Uyung masih sibuk dan membantu warga masyarakat dari 29 kecamatan.

Batas waktu dari pembuatan KTP Elektrik yang tadinya berakhir di akhir Bulan September kini diberikan kelonggaran sampai bulan Oktober, karena Warga Masyarakat yang belum membuat KTP pada tahun 2016 dievaluasi sebanyak 649 jiwa yang tidak berKTP. Ketika HR mengkonfirmasi Kepala Dinas Pencatatan sipil Pemkab Tangerang mengatakan," saya sibuk bukan pura-pura sibuk jika warga masyarakat Kabupaten Tangerang Belum tersenyum dalam antriannya saya belum tenang bahkan saya merasa malu, ungkapnya.

HR pun mengkonfirmasi warga masyarakat yang berasal dari Jayanti yang katanya Bila Bapak Ini tidak

sibuk petugasnya kurang tanggap padahal antrian menumpuk, bahkan para petugas dan satpol pp nya juga diam saja tanpa perduli pada Warga Masyarakat yang datang, ujar seorang Bapak. Masyarakat datang berbondong-bondong ke pencatatan sipil karena dari kecamatan mendapat kabar kalau pembuatan KTP dan Mengurus Dokumen Semuanya Gratis tanpa dipunggut biaya apa pun.

Pengumuman yang dikeluarkan Kadis Pencatatan sipil maka warga Masyarakat Bahagia. Tapi ini pun harus diawasi oleh Kepala Dinasnya. Karena jangan sampai dalam kepengurusan seperti KTP KK dokumen lain nya ini masih ada ajang manfaat dan memanfatkan warga masyarakat ujar seorang Ibu dari gunung Kaler.

Tinggal warga Masyarakatnya perduli, sabar, mau antri dan bisa diatur oleh Petugas, serta kecamatan pun harus bisa membantu semua nya berjalan dengan baik tetib dan lancar. Himbauan untuk 29 kecamatan yang Berada Di kabupaten Tangerang Agar memberikan penjelasan pada Masyarakat apabila yang baru melakukan perekaman jangan langsung diarahkan untuk ke kantor catatan Sipil, menunggu satu minggu kemudian karena yang minggu sebelumnya pun belum tercetak KTP ujar Ibu Kabid Dedeh. ●linda

Seksi Pedidikan Pesanggrahan Ajang Reuni Mantan Pemain Adakan Pembinaan Penjaga Sekolah Sepak Bola FC Kunciran Selection JAKARTA, HR - Kasie Dinas Pendidikan kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Joko Sumarol, mengadakan, acara pembinaan penjaga sekolah dari perwakilan penjaga sekolah masing-masing diadakan di aula gedung PKG SDN 03 Bintaro Rawapapan, Jakarta Selatan, Jumat 9 September 2016.

Dalam kesempatan pembinaan penjaga sekolah yang hadir 42 orang

penjaga sekolah, Joko Sumarol memberikan arahan dalam pengkajian kompetensi moral sesuai aturan yang berlaku jujur dan martabat.

Rapat ini didampingi pengurus gedung PKG kecamatan Pesanggrahan Rahmat, Suleto, Endang W dan Sugeng pada saat pengkajian tentang bagaimana pelayanan penjaga sekolah untuk menerapkan keamanan di sekolah agar jangan terganggu

aktivitas mengajar di setiap sekolah, penjaga sekolah selalu bekerja arif dan bijaksana sesuai peraturan yang diperintahkan kepala sekolah masing-masing.

Joko Sumarol mengutarakan, keamanan, kebersihan dan keindahan di setiap sekolah masing-masing harus dijaga dan dirawat dengan benar, maka terjadilah kesejukan di sekolah itu. ●jl/rg

FSBST Memberi Nafas Baru Seni Budaya Sunda Topeng Tangerang TANGERANG, HR – Pencinta seni budaya Sunda Topeng, kini sudah dapat berlega hati saat adanya dan terbentuknya wadah persatuan dan kesatuan para pelaku seni budaya sunda topeng se-Kabupten Tangerang. Kesemunya telah terhimpun 21 Group pimpinan seni sunda dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (22/09).

Forum Seni Budaya Sunda Tangerang yang disingkat (FSBST) terbentuk pada tangggal 31 Oktober 2013 di Aula Kecamatan Curug yang lama dan diabsahkan serta dikukuhkan pada tanggal 27 Agustus 2016 di lapangan Alun-alun Kec Curug oleh Kabid Budpar Nden dan Kasi Kesenian Safei yang akrab disapa pak UU. Dengan adanya wadah persatuan dan kesatuan para pelaku seni budaya sunda yaitu FSBST, kedepannya akan memajukan dan membudayakan Seni Budaya Sunda. Seni Budaya Sunda tidak punah dan terlindas dengan seni-seni asing dan keutuhan seni budaya Sunda dapat terjaga kelestariannya.

Hal tersebut tentunya dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak instansi pemerintah dan elemen masyarakat untuk dapat memberikan dukungan.

FSBST Sempat pakum selama 16 bulan lamanya, karena keterlenaannya, ketidak tahuannya yang hanya menanti janji-janji yang tak pasti dari Budpar Kab Tangerang.

Notabene setelah disahkan oleh Kadisporabudpar, keberadaan FSBST akan dibantu dibuatkan

TANGERANG, HR - Pada umumnya sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh berbagai kalangan di belahan negara manapun. Bahkan sepak bola sudah menjadi industri, sebagai contohnya hak siar serta produk iklan yang sangat menguntungkan dari sisi bidang perekonomian dan sebagainya tergantung dari negara itu sendiri dalam mengelolanya.

Termasuk demikian mantan pemain sepak bola FC Kunciran Selection yang kini telah memasuki usia senja dan kesibukannya masing-masing, mereka kembali mencoba mengadakan rangkaian suatu ajang reuni para mantan pemain sepak bola Kunciran Selection dengan gelar bermain dan berlatih sepak bola di Lapangan Gempol Raya Kelurahan Kunciran Induk, Diklat Sepak Bola Kecamatan Pinang, Kota Tangerang meskipun masa emas karirnya sudah terlewati seiringnya waktu berpacu.

Namun minat mereka semakin gelora terhadap progres dari ajang reuni ini, dengan maksud tujuan yang baik, mulia dan bijak, Sabtu (17/9/2016).

Di FC Kunciran Selection ini banyak mencetak dan melahirkan bakatbakat regenerasi pemain sepak bola

pada umumnya. Mereka pun semasa masih aktif sebagai pemain sepak bola FC Kunciran Selection telah banyak meraih segudang prestasi yang membanggakan dan cara mereka bermain di level tournament sepak bola.

Dengan rutinitas ini mereka akan postingkan dan mengajak rekan-rekan lainnya sesama mantan pemain sepak bola Kunciran Selection untuk turut serta bergabung, guna sebagai wadah mempererat tali silahturahmi, satu kesatuan terjaga dan kekeluargaan.

"Tujuan dari reuni melalui sepak bola ini kami ingin mendongkrak kembali para pemuda-pemudi agar giat terus berolahraga, khususnya sepak bola lalu mengimbau mereka pula supaya bisa menjauhkan hal-hal dari perilaku dan norma-norma negatif segala tindak-tanduk kita bersosialisasi di lingkungan atau dimana kita berada," ujar Bung Beteng mantan pemain sepak bola FC Kunciran Selection.

Hal seirama pun diungkapkan oleh Bung Iwan Kari selaku Ketua RW 09 Kelurahan Kunciran Indah Kecamatan Pinang menurutnya, sangat terharu dan senang dengan agenda kali ini dan harapan kedepannya agar selalu rutin menggelar kegiatan ini. ●haryo

Gencarkan PHBS Para Pengurus FSBS yang Siap memperjuangkan Seni Budaya Sunda, Ketum FSBS mengakat bendera kehormataan FSBST.

Legalitasnya yaitu Akte Notaris dan langsung akan didaftarkan ke Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Dikesbanpol) Kab Tangerang. Namun hal tersebut berangsur-angsur hingga 16 bulan lamanya tidak adanya tindak lanjut yang dijanjikan ke FSBST. Ketua Umum FSBST mengambil sikap dan kembali membangkitkan persatuan dan kesatuan para pelaku seni yang telah berada diwadah persatuan FSBST. Tepat di hari jadinya HUT FSBST yang ke 2 tahun, tanggal 27 Agustus dan diadakan diakhir bulan 31 Agustus di lapangan alun-alun Kec Curug, Kab Tangerang, Banten.

Mendapat sambutan hangat dari berbagai tokoh masyarakat, pelaku Seni dan Intansi, Muspika Camat Curug. Hingga Dewan DPRD Kab Tangerang Komisi IV dari Fraksi PPP H A Yani angkat bicara tentang adannya FSBST Kab Tangerang.

“Ini merupakan akses seni budaya Tangerang yang harus kita pertahankan dan kita majukan kelestariannya,“ pungkas DPRD Kab Tangerang HA Yani.

Hal tersebut diakui oleh Pimpinan Group Seni Sunda Topeng Sinar Subur Kampret Group yang beralamat di Kp Gegambiran RT 009/ 02 Desa Pabuaran, Kec Jayanti, Kab Tangerang, Banten yang berdiri sejak tahun 1980 hingga saat ini masih eksis dalam kiprahnya memberikan hiburan seni Sunda Topeng kepada masyarakat Tangerang.

Kepada HR pimpinan Sinar Subur Group yang akrab disapa Kampret ini mengatakan, teramat sangat mendukung adanya wadah persatuan FSBST, karena dengan adanya FSBST semua permaslahan yang ada di ruang lingkup seni dapat teratasi dan tertangani. ●angga mc

Dinas Kesehatan Sasar Sekolah DEPOK, HR - Sekolah selain berfungsi sebagai tempat pembelajaran juga dapat menjadi tempat dengan potensi ancaman penularan penyakit, jika tidak dikelola dengan baik. Disamping itu usia sekolah merupakan masa rawan terserang berbagai penyakit.

Munculnya berbagai penyakit yang sering menyerang anak usia sekolah ternyata umumnya berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Oleh karena itu menanamkan nilai nilai PHBS di sekolah merupakan kebutuhan mutlak untuk menjaga, meningkatkan dan melindungi anak sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Promosi Kesehatan Tri Wahyuningsih kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Tri mengatakan, penerapan PHBS di sekolah merupakan salah satu upaya strategis untuk menggerakan dan memperdayakan sekolah dan lingkungannya untuk hidup bersih dan sehat. Sekolah yang berPHBS akan membentuk anak yang sehat dan cerdas.

“Anak yang sehat dan cerdas merupakan

asset dan modal pembangunan kesehatan di masa depan,” ujar Tri. PHBS sekolah diarahakn untuk memberdayakan setiap siswa guru dan masayarakat lingkungan sekolah agar lebih mengetahui mau dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan niali-nilai kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat.

Untuk itu seksi promosi kesehatan dari dinas kesehatan kota Depok melakukan roadshow ke beberapa sekolah di kota Depok khususnya yang telah menjadi pemenang dalam lomba sekolah sehat tingkat kota Depok sebagai bentuk pembinaan untuk persiapan maju ke tingkat berikutnya.

Perilaku Hidup bersih dan sehat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu atau kelompok dapat menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat. ●vero

5

Sebanyak 29 Reklame Langgar Perizinan Ditertibkan JAKARTA, HR - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta sedikitnya telah menertibkan 29 reklame yang berdiri di ruas jalan protokol dan fasilitas umum di lima wilayah ibukota selama bulan Agustus 2016.

“Puluhan reklame tersebut kita tertibkan karena menyalahi izin dan berdiri di kawasan kendali ketat,“ kata Jupan Royter, Kepala Satpol PP DKI, Kamis 15 September 2016.

Kepala Bidang Ketertiban Prasana dan Sarana kota Satpol PP DKI Partono menjelaskan, penertiban reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelanggaraan Reklame. ”Sebagian besar reklame tidak berizin dan habis masa berlaku izinya, sisanya berdiri di kawasan kendali ketat di sejumlah jalan protocol,“ ucapnya.

Partono menyebutkan ukuran 29 reklame yang diterbibkan bervariasi mulai dari 1 x 2 meter hingga 8 x 16 meter reklame yang diturunkan pada umumnya berisi iklan produk minuman bersoda, provider telepon seluler hingga situs belanja online.

”Selama periode Agustus totalnya 29 reklame yang ditertibkan,” ungkapnya.

Dalam penertiban reklame ia merinci 29 reklame tersebut ditertibakan 10 unit di Jakarta Selatan, 7 unit di Jakarta Timur, 4 unit di Jakarta Utara 7 unit di Jakarta Pusat dan 1 unit di Jakarta Barat. ”Reklame paling banyak di tertibkan di Jakarta Selatan salah satunya di perempatan Fatmawati,” ujarnya.

Menurut Partono saat ini jumlah reklame yang melanggar perizinan telah berkurang cukup signitikan, karena intensitnya penegakan law enforcement di lapangan. ”Ini juga menandakan jika pihak advertising sudah makin sadar dengan aturan,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain reklame pihaknya juga menggencarkan penertiban spanduk liar partai politik (Parpol) di sejumlah jalan dan fasilitas umum menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. ”Spanduk Parpol yang sudah terpasang sebelum masa kampanye kita tertibkan dan dibawa ke gudang Satpol PP di Cakung,” tandasnya. ●jl/rg

Megapolitan

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Perdagangan Satwa Liar Terdakwa Diseret ke Pengadilan

Kebakaran Kapal di Tanjung Priok Tak Makan Korban Terdakwa ketiga dari kanan dan barang bukti

Barang bukti puluhan satwa liar diperlihatkan

JAKARTA, HR – Sidang terdakwa Eddy Saputra Wijaya Kho kembali dilanjutkan dengan menghadirkan tiga orang saksi oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Senin (19/9/2016) kemarin.

Dua orang saksi dihadirkan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan satu orang saksi Ketua RT setempat Suherman. Pada intinya, saksi pihak BKSDA menyampaikan bahwa pernah ikut melakukan

pengungkapan dan penyitaan puluhan satwa perdangan liar oleh terdakwa.

Petugas menggeledah rumah Eddy Saputra di Jalan Raya Musirin 1 No 35 A RT 10/02 Kelurahan Ke-

doya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan menemukan sejumlah barang bukti.

Barang bukti tersebut berupa satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati, yaitu burung elang hidup dan beberapa berupa opsetan lengkap, opsetan setengah badan, kulit utuh dan potongan, dengan jumlah total sekitar 32 buah yang bernilai ratusan juta rupiah.

Kasus tersebut berawal dari operasi penertiban peredaran satwa liar berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan No.PT.13/XI/PPH2/2016 tanggal 15 Januari 2016. ●jt

Sudin Pariwisata Kota Adm Jakbar Gelar Penganugerahan

Pemenang Kompetisi Sapta Pesona 2016 Foto Kapolsek, Kepala Desa dan Lurah.

Kapolsek Pasar Kemis Tindak Tegas Pelaku Kriminal TANGERANG, HR - Kapolsek Pasar Kemis, Kompol Kosasih mengadakan acara pertemuan dengan seluruh Kepala Desa dan Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kamis (22/9/2016). Dalam pertemuan ini berlangsung di aula Polsek dengan meriah dan canda tawa.

Kapolsek yang baru bertugas kurang lebih 1 bulan ini mengatakan akan meningkatkan pelayanan, apalagi untuk yang melakukan tindakan kriminal tidak ada ampun, seperti Pengedar narkoba, judi dan pelecehan anak dibawah umur. Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, harus kita ambil langkah tegas agar membuat efek jera terhadap para pelaku kriminal di wilayah hukum Pasar Kemis.

"Begitu juga untuk para pelaku Curanmor, saya sudah memerintahkan kepada seluruh anggota Polsek, bilamana ada pelaku Curanmor yang tertangkap tangan dan bila melawan, tembak di tempat,” katanya.

Lanjutnya, Kompol Kosasih juga mengatakan kepada para Kepala Desa dan Lurah, agar dalam menggunakan Anggaran Pemerintah,

seperti ADD (Alokasi Dana Desa) Transparan dan tepat sasaran, untuk menghindari masalah hokum. Karena dana desa tersebut harus dibuat laporan pertanggung jawaban.

"Begitu juga saya mau para kepala Desa dan Lurah bisa mempertanggung jawabkan semua anggaran yang masuk, dan diminta kerjasamanya supaya terciptanya rasa aman dan kondusip di wilayahnya masing-masing," ungkapnya.

Untuk saat ini, wilayah hukum Pasar Kemis Cukup rawan Narkoba dan Curanmor. Beberapa waktu lalu bisa 5 lebih unit Ranmor yang hilang dari laporan masyarakat, tapi saat ini ditekan hanya 1 unit dan mudahmudahan tidak ada Ranmor.

Begitu juga hadir Kepala Puskesmas Sindang Jaya, dr Bulan Tobing dalam sambutannya, menyampaikan, saat ini penyakit masyarakat, terutama PSK sudah mulai menjamur, dan disini perlu diwaspadai atau diantisipasi. Untuk mencegah generasi muda tidak terjerumus dan perlu diadakan penyuluhan. "Agar mengerti dampak akibat dari penyalah gunaan Narkoba dan penyakit masyarakat," katanya. ●hs

Barang Bukti 16 Kg

Terdakwa Lu Fang Ming Lolos dari Tuntutan Mati JAKARTA, HR – Terdakwa Lu Fang Ming (Warga Negara Asing) bebas dari tuntutan mati, karena tuntutan jaksa penuntut umum adalah penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (22/9/2016) kemarin.

Sebelum menjatuhkan putusan, Jaksa Valent Silangit membacakan memberatkan dan meringankan terdakwa. Memberatkan disebutkan bertentanangn dengan program pemerintah, dan meringankan terdakwa besikap sopan dalam persidangan.

“Mejatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lu Fang Ming selama seumur hidup,” kata Valent dihadapan ketua majelis hakim Lamsana Sipayung.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti sabu yang ditemukan penyidik berat brutto16 Kg. Jaksa Valent menyebutkan bahwa terdakwa terbukti membisniskan narkoba tersebut dengan mendapat upah Rp 40 juta. Kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk melalukan pembelaan Senin (26/9/2016), dan akan divonis hari Kamis atau Jumat dengan alasan masa tahanan sudah akan habis.

Tiga Terdakwa Pledoi Sementara, tiga terdakwa yang sebelumnya sudah dituntut mati oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, Kamis (22/9/2016) kemarin mengajukan Pledoi dari Penasehat Hukumnya Posbakum PN Jakbar Yans Zailani.

Ketiga terdakwa itu, Phang Hoon Ching Als Acong, Tor Eng Tart Als Gendut dan Ooi Swee Liew als Asoh disebutkan Yans Zailani tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sebagaimana sebelumnya yang sudah didakwakan kepada para terdakwa.

Pada persidangan sebelumnya, ketiga terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai jual beli atau perantara dalam peredaran Narkoba dengan jumlah barang bukti ekstasi sebanyak 140.000 lebih.

Untuk itu, Yans Zailani dalam pembelaan (Pledoi) ketiga terdakwa memohon kepada majelis hakim agar menerima pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, dan menyatakan dakwaan penuntut umum premair maupun subsidair tidak terbukti.

Dua WN China Divonis Mati Perkara terpisah, Ketua Majelis Hakim Muhammad Taufik memutus hukuman mati kepada 2 WN Cina penyelundup sabu 20 kg di PN Jakbar, Kamis (22/9/2016). Kedua terdakwa adalah Li Fuzhang dan Li Hezhang.

Majelis hakim beranggapan bahwa perbuatan kedua terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan penuntut umum, keduanya dikenai pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 UU Narkotika.

Pertimbangan hukum yang memberatkan kedua terdakwa, bahwa narkotika adalah kejahatan internasional sebagaimana dalam konvensi PBB tentang psikotropika. Selain itu pemerintah juga tengah gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Sebelumnya, Kamis (1/9/2016), dua terdakwa Li Fuzhang dan Li Hezhang penyelundup shabu 20 kg itu dituntut mati oleh jaksa penuntut umum Mardiana Yolanda dari Kejari Jakarta Barat. Kedua orang itu dituntut melanggar Pasal 114 ayat UU Narkotika. ●jt

JAKARTA, HR - Kompetisi Sapta Pesona 2016 yang diadakan Pemko Adm Jakbar melalui Sudin Pariwisata telah usai dilaksanakan. Rabu (21/9), di ruang Annex Pemko Jakbar, dilaksanakan penyerahan tropy, piagam dan hadiah uang kepada para pemenang, yang diserahkan langsung oleh Walikota Jakbar, Anas Effendi.

Kegiatan ini dimulai pada 29 Juli 2016 berdasarkan surat pemberitahuan dari Walikota Jakbar No. 1699/-1.858.9 tanggal 29 Juli 2016, yang ditujukan kepada pengusaha pariwisata.

Para peserta yang berminat mengikuti kompetisi ini diminta untuk mengisi formulir kesediaan dan mengirimkannya kembali melalui fax atau email ke Sudin Pariwisata sampai 22 Agustus 2016, dan tidak dipungut biaya.

Kompetisi ini awalnya menargetkan 60 pengusaha pariwisata yang akan menjadi 'nominasi'. Peserta yang mengikuti kompetisi ini terdiri dari 49 hotel melati, 61 rumah makan, 50 karaoke, dan 44 travel.

Kompetisi ini adalah bentuk penghargaan dan apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta kepada para pengusaha pariwisata yang mengimplementasikan 7 unsur Sapta Pesona, yaitu Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Ramah Tamah, dan Kenangan.

Tujuan Kompetisi Sapta Pesona yakni untuk memacu agar empat jenis usaha pariwisata tersebut dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan menerapkan standar

Walikota, Jajaran Sudin Pariwisata Jakbar, dewan juri berfoto bersama para pemenang.

usaha, sehingga kedepan mampu bersaing dan berkompetisi dalam pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2016.

Kasudin Periwisata Kota Adm Jakbar, Linda Enriany SE MM, mengatakan, Tim penilai kompetisi ini terdiri dari 12 dewan juri yang diambil dari Kementerian Pariwisata RI, Akademi Tridaya Jakarta, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of the Indonesia Tours & Travel Agencies (ASITA) DKI Jakarta dan Asosiasi Hiburan Indonesia (Aspehindo) DKI Jakarta.

Untuk kategori Hotel Melati, juara 1 diraih Couleur Hotel, juara 2 diraih My Hotel, juara 3 diraih Rumah Shinta Hotel, juara harapan 1 diraih Hin's Hotel, dan juara harapan 2 diraih Twins Mangga Dua Hotel.

Kategori Rumah Makan, juara

1 diraih Sate Khas Senayan, juara 2 diraih Layar Seafood, juara 3 diraih Radja Gurame, juara harapan 1 diraih Keukenhof Bistro, dan juara harapan 2 diraih B'Steak Grill & Pancake.

Kategori Karaoke, juara 1 diraih ILLIGALS, juara 2 diraih Club 36, juara 3 diraih Inul Vizta Family KTV di Central Park Mall, juara harapan 1 diraih Coda, dan juara harapan 2 diraih Inul Vizta Family KTV di Jalan Panjang.

Kategori Biro Perjalanan Wisata (Tour & Travel), juara 1 diraih Antar Arah Tour & Travel, juara 2 diraih Eightniq Tour & Travel, juara 3 diraih Oke Travel, juara harapan 1 diraih Golden Rama Express Tour & Travel, dan juara harapan 2 diraih Travelgo Tour & Travel. ●kornel

Penasehat Hukum Yayat dan Indra:

Penangkapan Murdianto Rekayasa Polisi JAKARTA, HR - Penasehat Hukum tedakwa Yayat Surya Purnadi SH MH, Indra Kasyanto SH dan Fahrizl SH dari kantor Advokat “YSP & Partnert” dalam pledoinya mengatakan, bahwa kliennya terdakwa Murdianto alias Murdi Bin Muhajir tidak terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendirinawati Leo melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan pidana 6 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 800 juta.

Untuk itu, mereka memohon kepada majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pinta Uli Tarigan untuk menerima pembelaan (pledoi) tim penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan. Menyatakan, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam tututan JPU dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Membebaskan terdakwa dari tahanan, mengembalikan dan merehabilitasi nama baik terdakwa pada harkat dan martabatnya semula dan membebankan biaya perkara kepada negara, katanya.

Indra mengungkapkan, bahwa pada pledoinya sudah jelas dikatakan bahwa keterangan 4 orang saksi dari polisi tidak saling bersesuaian semua, yakni keterangan saksi Bripka Firlandi Sibarani anggota Polres Kepulauan Seribu, tidak membawa surat tugas dan berlima dengan rekan timnya waktu melakukan penangkapan terdakwa Murdianto pada tanggal 28 Maret 2016 di Jl Enim RT 01/02, Kel Sungai Bambu, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Keterangan saksi diucapkan pada persidangan 13 juli 2016. Terhadap keterangan ini terdakwa membantah. Terdakwa mengatakan bahwa Firnando Sibarani tidak ada saat penagkapan.

Penasehat Hukum tedakwa Yayat Surya Purnadi SH sangat menyayangkan JPU yang tidak mampu menghadirknan saksi Mukti yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini. Karena dialah yang merekayasa penemuan sabu dari kantong kliennya.

“Seharusnya JPU menghadirkan saksi Mukti untuk diperiksa dipersidangan untuk didengarkan keterangan, dia harus bertanggungjawab atas perbuatanya ini. Rekayasa penangkapan terdakwa Murdianto sangat berdampak luas dan berakibat fatal yang mana kedua orang tua terdakwa meninggal dunia akibat tekanan mental luar bisa. Ini harus dipertanggungjawabkan,” pungkas advokat Yayat.

Yayat mengungkapkan bahwa ada skenario yang dahsyat dilakukan polisi dan jaksa agar terdakwa dihukum. Selama terdakwa Murdianto diperiksa penyidik kepolisian, dikejaksaan tidak dudampingi penasehat hukum. “Ini sudah pelanggaran terhadap HAM berupa hak hak terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP,” tegas Yayat.

“JPU hanya berasumsi belaka. Dia tidak mau mebuka hati untuk menyampaikan kebenaran yang terungkap dipersidangan. Jika keterangan polisi yang menangkap saja sudah berbeda pendapat menerangkan di persidangan bagaimanalah saudara JPU dapat membuktikan bahwa keterangan anggota

polisi itu sebagai suatu bukti yang sah?,” tegas Indra.

JPU Hendrinawati Leo dari Kejari Jakut mengatakan, bahwa tedakwa Murdianto alias Murdi Bin Muhajir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (22/09/16).

Hal itu dikatakannya dihadapan Ketua Majelis Hakim menanggapi (replik) pembelaan (pledoi) penasehat hukum terdakwa Yayat Surya Purnadi dkk yang dibacakan pada sidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu (21/09/16).

Hendrinawati Leo menjelaskan dalam repliknya, bahwa dua alat bukti sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tidak pidana dengan ditemukannya sabu-sabu dan keterangan polisi yang melakukan penangkapan serta alat bukti surat hasil tes urine terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratorium BNN no.553 C/III/2016, balai lab. Narkoba tanggal 31 Maret 2016.

Menanggapi replik JPU tersebut Penasehat Hukum terdakwa, usai persidangan mengatakan bahwa mereka akan melakukan duplik atas replik JPU pada hari Selasa (27/09/16). ●thom

JAKARTA, HR – Kepala Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Captain Sahatua mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pemadaman pasca kebakaran yang terjadi pada kapal MV Divine Succes bermuatan semen di Pelabuhan 1 Kade 115 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Hanya asap saja yang keluar dari bagian atap, tak keluar api," kata Sahatua kepada wartrawan, Jumat (16/9/2016).

Atas kejadian tersebut, Sahatua memastikan tidak ada korban jiwa. Kendati demikian, pihaknya masih berupaya mencari tahu penyebab kebakaran tersebut.

"Semua anak buah kapal (ABK) selamat dan tidak ditemukan korban jiwa atau luka-luka. Kami masih mencari tahu apa penyebab pasti kapal ini bisa terbakar," tukasnya.

Sebelumnya, satu unit kapal pengangkut semen, MV Divine Succes terbakar di Pelabuhan 1 Kade 115, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api diduga bersumber dari kamar mesin dan hingga kini petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman.

Ditpol Air Polda Metro Jaya Kombes Hero Hendrianto mengatakan bahwa kapal terbakar sekira pukul 18.20 WIB. Untuk sementara api diduga dari kamar mesin, dan hingga kini masih dilakukan pemadaman. Sementara korban belum diketahui. ●krisman/velly

Terancam Dilaporkan

Hakim PN Jakbar Anggap Sepele Pembuktian JAKARTA, HR – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakbar Ni Made Sudani terkesan menganggap sepele proses pembuktian perkara terdakwa ESW yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 1,5 tahun penjara sebagaimana dalam dakwaan pasal 127 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sidang pekan lalu.

Ada rumor yang berkembang dari sumber pengunjung sidang bahwa perkara terdakwa ini akan diarahkan ke putusan rehabilitasi. Padahal, untuk penerapan vonis rehabilitasi ada acuan yang mempertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Disebutkan, dalam Surat Edaran tersebut adanya surat keterangan dokter atau psikiater pemerintah. Sementara yang disodorkan Jaksa Penuntut Umum adalah dari Yayasan itu pun tidak diperiksa dokternya di persidangan hanya dibacakan asesmennya.

Saat ini diketahui banyak asesmen beredar di kalangan pengguna narkoba asalkan bisa bayar, dimana akurasinya dipertanyakan. Oleh karena itu, sejumlah pengunjung sidang masih menunggu putusan terdakwa ESW apakah divonis direhab konon tak sesuai Surat Edaran MA. Bila hakim tetap memvonis rehabilitasi kepada terdakwa lantas sejumlah Masyarakat Sadar Hukum yang tergabung dari media dan LSM akan menindak lanjuti ke Pengawasan Mahkamah Agung. Sebelumnya, telah dilaporkan hakim judi PN Jakbar ke Komisi Yudisial karena kelalaian hadirkan tiga dari 10 terdakwa. ●jt

Thata Anma usai dipukul terdakwa

Pemukul Artis Sinetron Diadili di PN Jakbar JAKARTA, HR – Terdakwa Nathalia Gunawan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Selasa (20/9/2016) kemarin dihadapan ketua majelis hakim Matauseja Erna Marilyn dengan memeriksa saksi korban Thata Anma. Jaksa penuntut umum (JPU) M Kurniawan menghadirkan tiga orang saksi, salah satu diantaranya korban Thata Anma.

Di persidangan, Thata Anma pemain sinetron Cinta Yang Sama SCTV dan Si Cemong SCTV mengaku ia dipukuli orang yang tak ia kenal hingga babak belur saat sedang berada di sebuah klub malam di bilangan Jakarta Barat, 4 Juni 2016.

Peristiwa berawal saat Thata Anma dan kawankawannya sedang berada di sebuah ruangan. Tiba-tiba ada perempuan masuk dan langsung bertanya dengan nada kasar. "Loe Thata Anma ya?'. Saya jawab, 'iya'," jelasnya.

Terdakwa menuduh Thata Anma telah merebut kekasihnya yang bernama Jojo. Nathalia langsung mengusirnya dari tempat itu. “Tapi teman-teman saya berusaha menahan saya,” tambahnya.

Nathalia disebutkan semakin marah sambil berteriak, memukul kepalanya dengan benda keras. "Dia mengambil ice bucket di meja, lalu sambil meneriaki saya untuk keluar dia memukulkan ice bucket itu ke kepala saya sampai bagian telinga kiri saya berdarah mendapat jahitan," akunya.

Akibat kejadian itu, Thata Anma harus dilarikan ke rumah sakit unuk mendapatkan penanganan dokter. Thata langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. ●jt

Waspadai, Peredaran Narkoba Jenis Baru JAKARTA, HR - Sejumlah sekolah di Ibukota diminta waspda modus operandi peredaran narkoba jenis baru yang beberapa di antaranya belum tercantum dalam undang-undang.

Kepala Badan Narkotikan Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan, Amrita Devi mengatakan, beberapa jenis narkoba baru diantaranya permen narkoba dan tembakau super cap gorilla. "Contohnya yaitu permen narkoba dan tembakau super cap gorilla yang sudah masuk ke kalangan pelajar di Jakarta Selatan," kata Amrita Devi, Kamis (22/9).

Lebih lanjut, pada tembakau gorilla dapat membuat efek setara dengan ganja natural. Pihaknya juga telah mendiskusikan dengan Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan. "Banyak dari mereka yang mati sia-sia karena narkoba. Karena itu Indonesia tidak boleh kehilangan generasi terbaiknya," tandasnya. ●jt

6

Pengelolaan Anggaran Humas Dipertanyakan

KUNINGAN, HR - Situasi dan kondisi para wartawan dan atau Kepala Biro Media Koran dan termasuk di dalamnya para loper Koran yang berhubungan dengan Pemkab Kuningan melalui Humas Pemkab Kuningan diduga mulai tidak kondusif. Ketidak kondusifan tersebut dipicu oleh ketidak konsekuenan dan ketidak konsistenan Pemkab Kuningan di dalam menjalankan kemitraan social control pers.

Hal tersebut dibuktikan Pemkab Kuningan melalui Bagian Humas Setda Kuningan telah begitu seenaknya mengabaikan pembayaran langganan koran dan iklan kepada beberapa media koran yang aktif di Kunigan. Sehubungan hal tersebut pengelolaan aggaran di Humas Setda Kuningan dipertanyakan para wartawan.

Menurut Nunung Nurjanah, Kepala Biro surat Kabar Neraca, tagihan koran dan iklan yang masih belum dibayar Pemkab Kuningan masih tetap ditangguhkan pembayarannya. “Saya sudah tiga bulan masih belum dibayar termasuk iklan,“katanya kepada HR baru baru ini. Bahkan Maman (50) kepada HR, mengaku bahwa dirinya sudah menghadap Sekda. “Kata beliau koran saya sudah dipriotaskan untuk segera dibayar. Eh giliran menagih ke bagian humas setda, paling bisa bulan okober, kacau,“gerutunya.

Suheman (60) salah seorng aktivis LSM di Kabumaten Kuinngan sangat menyayangkan akan kejadian yang menimpa para wartawan di Kuningan. “Kalau sudah begini seharusnya ada yang peduli terhadap nasib para wartawan di Kuninann, karena mereka juga punya kewajiban kepada redaksinya masin-masing, dan mereka juga perlu makan serta punya tanggungan keluarga. Pokoknya masalah ini harus cepat diselesaikan”, tandas Suherman.

Sementara Kepala Bagian Humas Setda Kuningan, Asep Budi, ketika mau dikonfimasi HR sepertinya berupaya menghindari. Bahkan di telepon maupun di sms, dia tidak pernah mau menjawab.

Ketika dicoba menemui Nana bagian juru bayar koran di bagian Humas Setda Kuningan. “Paling oktober pak,” katanya, Jumat {23/9}.

Dengan jawaban ditangguhkan sampai bulan Oktober, dapat menyimpulkan anggaran Humas Setda Kuningan sangat terbatas, sementara kegiatan yang ditangani humas seabreg, untuk itu pelunasan koran dan iklan kepada wartawan diduga akan menunggu realisasi anggran biaya tambahan tahun anggaran 2016. ●rda

Pulau Jawa & Bali

Dir Narkoba Polda Bali Diperiksa Propam Polri

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

BALI, HR - Apes menimpa Direktur Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky H Parapat, diduga melakukan sejumlah pemerasan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Padahal,satu hari sebelumnya, pria yang akrab dengan awak media ini, hadir dalam tes urine yang di lakukan oleh BNNP Bali. Dan rilis hasil penangkapan kurir narkoba oleh Bea Cukai Madya A Denpasar, Senin (19/9).

Pria berkacamata tengah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Bali oleh anggota Propam dan Paminal (Pengawasan Internal Polri) Mabes Polri. Kombes Pol Franky masuk ke ruangan sekitar pukul 10.00 Wita.

Dari narasumber terpercaya di Polda Bali, membenarkan adanya temuan Barang Bukti (BB), berupa uang tunai sebanyak Rp 50 juta di brankas Bensat (Bendahara Satuan Kerja) .

"Ya memang ada pemeriksaan," ujar narasumber yang minta namanya tidak di korankan, Selasa (20/9/2016), di Polda Bali.

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan ini, pada Senin (19/9) 2016 pukul 22.00 Wita Tim Paminal Mabes Polri telah mengawasi dan menemukan Barang Bukti (BB) uang Rp 50 juta di brankas Bensat (Bendahara Satuan Kerja) yang diduga milik Direktur Narkoba Polda Bali dalam kasus pemotongan anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2016.

Frangky diduga melakukan pemerasan terhadap 7 kasus narkoba dibawah 0.5 gram dan rata-rata dimintai Rp100 juta dan 1 kasus tersangka WNA Belanda juga diminta

satu buah mobil Fortuner tahun 2016.

Selain itu tim Paminal juga telah mengamankan rekaman percakapan APP Dir Res Narkoba pada tanggal 17 Agustus 2016 lalu kepada anggota yang isinya memerintahkan anggota untuk 86 kasus narkoba yang barang buktinya dibawah 1 gram.

Saat ini tim Paminal Mabes Polri diduga masih melakukan pemeriksaan di Bidang Propam Polda bali terhadap Kasubdit 2 AKBP Made Wedra dan Kasubdit 3 AKBP I Nyoman Ardika serta Bensat Dit Res Narkoba Polda Bali.

Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto membenarkan bahwa pihak Propam Mabes Polri meminta ijin kepada dirinya untuk memeriksa Dir Narkoba Polda Bali Kombes Pol Frangky H Parapat terkait dugaan adanya pemotongan anggaran DIPA 2016 dan isu yang menyebut adanya pemerasan terhadap sejumlah kasus tindak pidana narkoba yang tidak sesuai prosedur.

"Mereka, Senin (19/9/2016) kemarin datang pukul 11.00 Wita siang meminta untuk bisa memeriksa Dir Narkoba saya. Dari Propam itu Paminal ya di bawah Propam. Ya saya dilapori, silahkan saja diproses," katanya di Mapolda Bali, Selasa (20/9/2016).

Menurutnya beberapa dugaan laporan yang masuk kepada pihaknya, antara lain misalnya ada pemotongan anggaran DIPA 2016, ada

Ratusan Mahasiswa STIKes Muhammadiyah Ciamis Disumpah Profesi Kombes Pol Franky H Parapat

informasi juga beberapa kasus yang diproses tidak sesuai prosedur.

"Saya dilapori bahwa misalnya ada pemotongan anggaran DIPA 2016. Ada informasi juga beberapa kasus yang diproses tidak sesuai prosedur. Sekali lagi ini baru informasi. Intinya, silahkan dicek mana yang tidak sesuai prosedur. Kalau saya, silahkan saja kalau memang ada. OTT (Operasi Tangkap Tangan) tidak ada jelas. Terhadap pemeriksaan itu sendiri mendukung mekanisme yang ada di Polri. Saya belum dilapori lagi," ujarnya.

Terkait status yang bersangkutan, katanya, bukan kewenangannya untuk memberikan status apakah dia sebagai tersangka atau terperiksa. Lantaran, hal itu merupakan kewenangan Propam Mabes Polri.

"Yang minta saya itu Propam, Paminal (Pengawas Internal) itu di bawah Propam. Saya belum berikan status apa-apa. Nanti yang bisa memberikan status Propam," tegasnya pada awak media.●ans

CIAMIS, HR - Ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muhammadiyah Ciamis angkatan 2015/2016 mengikuti pengambilan sumpah profesi di Auditorium kampus STIKes Muhammadiyah, Selasa (20/9).

“Sebanyak 317 mahasiswa yang telah mengikuti sidang Yudisium dan dinyatakan lulus oleh lembaga sekolah disumpah,” terang Ketua STIKes Muhammadiyah Ciamis.

Dedi Supriadi.

Menurutnya, pengambilan sumpah profesi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan BAB VI

Pasal 44 Ayat 3 Huruf d.

“Disebutkan bahwa persyaratan penerbitan surat tanda registrasi harus memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji,” kata dia.

Mereka terdiri dari mahasiswa program studi D III keperawatan, S1 Keperawatan+Ners, D III Kebidanan, D III Farmasi dan DIII Analis Kesehatan.

“Saya berharap lulusan STIKes Muhamadiyah Ciamis bisa lebih memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai tenaga kesehatan,” pungkasnya. ●vie

20 Ribu Relawan Siap Tangani Banjir dan Kebakaran di Bandung Diduga Yayasan Al-Hidayah Yayasan Al-Hidayah

TMMD 2016

Kodim Subang Buka Akses Jalan Penghubung SUBANG, HR - Komandi Distrik Militer (Kodim) 0605 Subang membuka akses jalan penghubung sepanjang 50 meter di daerah Sagalahrang, Subang. Program ini dalam rangka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 97.

Kasdim Mayor Inf Zarkoni Rahmadi mengatakan, selain membuka akses jalan penghubung antara Desa Dayeuh kolot menuju Desa Sukamandi, dalam jarak yang sama, Kodim juga melakukan pembenahan jalan raya yang rusak, dan prorgam rutilahu untuk enam rumah warga.

"Kita juga akan perbaiki empat Mushola dan pembuatan empat Pos Kamling. Selain kegiatan fisik, kegiatan nonfiksi kita selenggarakan penyuluhan ke masyarakat," jelasZarkoni disela-sela kegiatan kepada HR,Rabu (20/9/2016) Untuk mensukseskan program ini, Kodim menerjunkan 150 personil TNI dibantu masyarakat setempat. Program TMMD ini akan digelar selama 30 hari hingga 19 November mendatang. ●herpan

BANDUNG, HR – Penanggulangan banjir dan kebakaran jadi prioritas Pemkot Bandung. “Melalui berbagai upaya, kini Kota Bandung telah memiliki beberapa strategi penanggulangan bencana dengan memanfaatkan semangat kolaborasi Kota Bandung,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyebutkan, Kota Bandung telah memiliki 15-20 ribu tim relawan yang sudah dilatih Dinas Pemadam Kebakaran untuk menjadi tim penanggulangan bencana.

“Warga Bandung ini memiliki semangat volunterisme yang tinggi. Maka nilai-nilai kolaborasi menjadi salah satu pertahanan kita dalam penaggulangan bencana. Jika terjadi kebakaran di satu wilayah, maka orang-orang ini yang akan memberikan pertolongan pertama,” paparnya. ‎ Para relawan tersebut berada di bawah binaan Dinas Kebakaran yang pada tahun depan akan beruban nomenklatur menjadi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Selain itu, hasil kajian Kota Bandung terkait isu banjir dan sampah mengungkapkan bahwa sebagian besar jenis sampah yang menjadi penyebab banjir adalah plastik dan styrofoam.

“Jadi kita melihat tingkat kon-

Pasuruan Bermasalah

sumsi styrofoam ini terlalu berlebihan.

BPLH saya minta mengkaji agar styrofoam ini bisa dikurangi atau dihilangan sama sekali,” ujar Ridwan.

Ia berharap dalam waktu sebulan ini hasil kajian tersebut dapat memberikan solusi untuk mengatasi tingginya volume sampah plastik dan styrofoam. Apabila perlu dihilangkan, maka akan dikaji pula alternatif lain pengganti kebutuhan plastik dan styrofoam ini.

Terkait smart city, Kota Bandung juga tengah menyiapkan teknologi yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi banjir. Pemkot Bandung bekerja sama dengan ITB untuk menciptakan teknologi ini.

“Dia (teknologi ini, red) menggabungkan peta, curah hujan, kemudian ke GPS. Nanti dia ada hitungan matematikanya,” papar Emil.

Sehingga alat ini dapat memperkirakan letak genangan yang mungkin muncul di Kota Bandung.

Hasil prediksi tersebut akan dapat diakses oleh masyarakat. Tentunya ini akan berguna, baik bagi pemerintah dan masyarakat sendiri, untuk pertimbangan pengambilan keputusan atas aktivitas yang akan dilakukan.

“Sehingga bagus buat saya ngambil keputusan, bagus buat warga untuk menghindari genangan,” imbuh dia. ●astor

DPRD Jabar Tinjau Lokasi Banjir Bandung Garut Wahyudin SK Wasor penyakit TB

Masih Kurang Sarana Pelayanan Kesehatan

SUKABUMI, HR - Kabupaten Sukabumin memiliki jumlah penduduk di tahun 2016 sebanyak 2.444.616 jiwa, yang tersebar di 47 Kecamatan. Di tahun 2015 terjadi kasus penyakit TB secara keseluruhan berjumlah 3033 kasus, dan penemuan kasus penyakit TB di triwulan II tahun 2016 sebanyak 42,78 kasus, semuanya sudah tertanggulangi dalam pelayanan kesehatannya, dari hasil positif menjadi negative. “Target kesembuhan di triwulan II 85 persen tercapai sebanyak 82,57 persen,”jelas. Wahyudin, Wasor penyakit TB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, baru-baru ini kepada wartawan.

Dengan jumlah kasus yang terjadi Kabupaten Sukabumi menurutnya membutuhkan 52 orang petugas puskesmas yang sudah dilatih dalam peningkatan SDM nya, 52 sarana untuk laboratorium, serta 52 mikroskop sebagai sarana penelitian penyakit TB, serta 52 orang tenaga Analisis. “Selama ini mikroskop yang ada dipergunakan untuk penelitian penyakit TB dan HIV,”katanya.

Dalam hal ini, dijelaskan Wahyudin pemantapan PPM (Puskesmas Pelaksana Mandiri) perlu dilakukan, dengan mempertahankan mutu program pengendalian tuberculosis, agar memperoleh hasil yang efektif efisien dan bermutu.

Pemantaan PPM di Kab/Kota perlu dilakukan pemantauan yang berkesinambungan agar berjalan sesuai jalurnya. Dimana pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien TB dan kesinambungan program pengendalian penyakit TB. Wahyudin mengutarakan tujuan PPM yakni menjamin ketersediaan akses layanan penyakit TB yang merata, bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak TB untuk menjamin kesembuhan. Ia meyakini hubungan kerjasama pemerintah dengan lintas sektor/lintas program, kerjasama faskes milik pemerintah termasuk faskes yang ada di BUMN, TNI, Polri dan Lapas. Juga program pengendalian TB dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal terhadap layanan TB yang berkualitas, dapat dicapai dengan upaya yang sistematis melibatkan secara aktif seluru penyedia layanan kesehatan. ●ida

BANDUNG, HR – DPRD Provinsi Jawa Barat merasa prihatin atas terjadinya bencana banjir dan longsor di Kabupaten Garut dan Sumedang pada Selasa (20/9/2016). Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya akan meninjau lokasi banjir bandang pada Kamis (22/9/2016).

Selain dirinya, beberapa anggota dewan lainnya akan melakukan kunjungan tersebut. Ineu mengaku sangat prihatin dan berduka atas timbulnya tragedi itu.

“Beberapa anggota dewan yang termasuk dapilnya sudah turun langsung melihat kondisi para korban bencana,” kata Ineu di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Rabu (21/9/2016).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, bencana ini terjadi akibat meluapnya Sungai Cimanuk yang melintasi Sumedang dan Garut. Oleh karena itu, Ineu meminta agar segera dilakukan perbaikan pada saluran sungai tersebut.

“Apakah ada penyumbatan atau jaringan irigasi yang kurang memadai,” pungkasnya. Untuk diketahui, jumlah korban jiwa banjir bandang di Kabupaten Garut terus bertambah.

Hingga Rabu (21/9/2016) pukul 19.30, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar mencatat 22 korban jiwa. Sedangkan 16 warga lainnya masih dinyatakan hilang.

Kepala BPBD Provinsi Jabar Haryadi Wargadibrata mengatakan, pencarian dihentikan sementara mengingat hari yang sudah malam. Pihaknya akan melanjutkan kembali pada Kamis, pagi hari.

Dia menyebut, malam ini terdapat 732 warga yang harus mengungsi karena rumahnya rata dihantam banjir bandang. “Catatan terakhir sekitar 500 rumah yang terkena banjir bandang,” kata Haryadi saat dikonfirmasi, Rabu (21/9/2016) malam.

Menurutnya, banjir bandang hampir terjadi merata di tujuh kecamatan.

Kecamatan tersebut adalah Tarogong

Kidul, Tarogong Kaler, Garut Kota, Banyuresmi, Bayongbong, Wanaraja, dan Karangpawitan.

“Semua hampir sama, merata banjirnya,” kata dia. Pihaknya telah mengirimkan tim yang terdiri dari petugas data informasi, SAR, dan logistik.

“Sekarang ditambah oleh pihak lain.

Jadi sudah lebih banyak lagi,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah mengirimkan bantuan untuk korban bencana longsor dan banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Garut dan Sumedang.

Menurutnya, bantuan tersebut berupa makanan, peralatan tidur, hingga dapur umum.

“Bantuan sudah, tidak ada masalah,” kata Heryawan di Media Center Utama PON 2016 Jabar, Rabu (21/9/2016).

Menurut dia, pihaknya sudah melakukan mitigasi bencana.

Pencarian korban dan pendirian posko sudah dilakukan. Mitigasi tersebut melibatkan berbagai pihak seperti tim Sar dari BPBD Provinsi Jabar, BPBD Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, serta TNI dan Kepolisian.

Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa meminta Kabupaten Garut dan Sumedang segera mengurus pencairan dana tanggap bencana ke Pemprov Jabar. Menurutnya, proses pencairan dana bencana akan cepat jika pemda setempat sudah menetapkan status tanggap darurat terutama banjir bandang di Garut.

“Bupati dan Sekda Garut diminta untuk segera mencairkan dana bencana untuk disetujui Gubernur, cq Biro Keuangan Setda,” kata Iwa usai rapat dengan Dinas Sosial Provinsi Jabar, di Gedung Sate, Kota Bandung.

Menurutnya, berdasarkan laporan Biro Keuangan Pemprov Jabar, dana tanggap darurat yang ada di kas Pemprov Jabar mencapai Rp 10 miliar. Namun, jika kebutuhan lebih besar, pihaknya

akan segera berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk menindaklanjuti lebih jauh lagi.

“Jadi kita tinggal menunggu berapa yang dibutuhkan Garut dan Sumedang,” ujarnya. Iwa memastikan, penetapan status tanggap bencana penting karena menjadi syarat pencairan.

Menurutnya, agar semakin mempercepat proses pengiriman, surat pengajuan pencairan diantar langsung oleh kurir sehingga tidak melalui pos. “Kami harap ini agar cepat dicairkan, jadi diantar langsung saja ke Biro Keuangan,” paparnya.

Pihaknya sendiri belum merinci berapa dana darurat bencana yang saat ini sudah dicairkan langsung ke Garut dan Sumedang. Menurutnya, bantuan seperti makanan instan, perlengkapan bayi, selimut dan lain-lain sudah pasti disalurkan BPBD dan Dinas Sosial.

“Dinas Bina Marga juga menurunkan alat-alat beratnya untuk membantu proses evakuasi. Sementara mitigasi juga terus dilakukan karena di Garut ada ribuan yang diungsikan ke Kodim,” tegasnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi longsor di Desa Cimareme, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Kejadian menimpa warga pukul 22.00.

Longsor menimbun dua rumah dan menimbulkan dua korban jiwa. “Sekarang pencarian korban terus dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan mengingat cuaca yang seperti ini. “Hujan akan terus meningkat hingga puncaknya Januari 2017 mendatang. La Nina, dipole mode negatif dan hangatnya perairan laut di Indonesia menyebabkan hujan melimpah, lebih besar dari normalnya sehingga dapat memicu banjir dan longsor,” pungkasnya. ●astor

CIREBON, HR - Pendirian Yayasan Al-Hidayah di Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon diduga masih bermasalah, dikarenakan dibangunnya gedung sekolah MTs Al-Hidayah menginduk di yayasan swasta, tetapi lokasi tanah milik pemerintah tanah bengkok Desa Pasuruan, dengan luas 0,7 Ha. Menurut Kuwu Desa Pasuruan, Muja, Yayasan Al-Hidayah memang tanah Desa Pasuruan,hanya bisa hak guna pakai demi kepentingan sekolah. “Soal yayasan Al-Hidayah silahkan tanya sama ketua yayasannya langsung,”katanya ketika HR menkonfirmasi belum lama ini.

Tempar berbeda, Tirman S.Pd selaku Ketua Yayasan Al-Hidayah saat dikonfirmasi bulan lalu di tahun 2016, dirinya mengatakan dan mengakui bahwa Yayasan Al-Hidayah tersebut dana dari pemerntah pusat melalui Pemkab Cirebon, pada bulan september 2015 mendapat bantuan dana Rp 363 juta untuk membangun 4 ruang kelas baru.

Kepala Sekolah MTs Al-Hidayah, Asyrofudin S.Pd.I membenarkan benar dana sudah diterima oleh kepala sekolah untuk membangun gedung sekolah. Cuma menurutnya prakteknya berlainan ada unsur KKN, disebabkan praktek dan teori berlainan,yang mana seharusnya 4 lokal ruang yang dibangun, tapi han-

ya dibangunkan cuma 2 ruang kelas baru.

Lebih jahu Asyrofudin mengungkapkan dana 363 juta dipotong 30% diantarkan kepada KH Ridwan. Dan disitu ada orang yang tidak mau dsebutkan namanya dipotong pajak 10% (PPn dan PPh). “Dibuatkan untuk operasional 10%, sisa 180 juta untuk membangun 2 ruang kelas baru. Makanya pembangunannya tidak sesuai bestek dan RAB, bisa menimbulkan korupsi yang dilakukan pihak yayasan beserta kroninya,”bebernya, seraya mengatakan makanya pihak kejaksaan memangil Ketua Yayasan, Tirman S.Pd, Sekretaris Yayasan Warno S.Pd. Abu Tolib selakau Bendahara Yayasan.

Kepala sekolah saat itu masih dijabat oleh Asyrofudin, dan sudah dipanggil dengan surat panggilan nomor R-182/0.2.31/Dek.3/06/2016. Dan sampai sekarang kasusnya dalam proses penyelidikan.

Ketua LSM BNW City beserta timnya, Endi Rohendi saat dikonfirmasi HR dikantornya menegaskan bahwa ketua yayasan al-hidayah, Tirman beserta sekretaris sekolah dan bendahara serta kepala sekolah harus ditindak tegas secara hukum. ●h. syarifudin

Ketua Sub PB PON XIX Resmikan Pembukaan Lomba Cabor Terjun Payung PANGANDARAN, HR - Ketua Sub PON XIX Jeje Wiradinata secara resmi buka Lomba Cabang Olahraga Terjun Payung, Minggu (18/9), di Bandara Nusawiru Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Jeje Wiradinata menjelaskan, pelaksanaan PON pada Lomba Cabang Olahraga Terjun Payung yang dilaksanakan di Bandara Nusawiru akan berlangsung sejak dari 19 sampai 28 September 2016.

“Caban Olahraga Terjun Payung ini di ikuti oeh 13 Kontingen terdiri dari 108 Atlet, kelas ketepatan mendarat, kerjasama di udara dan kerjasama antar parasut. Selain targetnya menang para atletpun harus mendapat prestasi dengan cara Kesatria.” Jelas Jeje.

Para tamu undangan selesai mengikuti peresmian pembukaan Lomba Cabor Terjun payung pada PON XIX, di suguhkan atraksi penerjun yang membawa Bendera Logo Kebesaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang mendarat di depan podium tenda kehormatan, selanjutnya Bendera Logo Kebesaran Pemkab Pangandaran di serahkan langsung kepada Jeje Wiradinata Bupati Pangandaran yang sekaligus sebagai Ketua sub PB PON XIX Jawa Barat.

Benny Gumilar Manager `Tim Terjun Payung Provinsi Jawa Barat mengatakan,”Kalau cuacana mendukung dan tidak ada gangguan teknis pada Pesawat, maka penyelenggaraan Lomba Terjun Payung akan selesai sesuai jadwal yang telah di rencanakan.” paparnya.

“Dari 13 kontingen yang mengi-

Ketua Sub PON XIX Cabor Terjun Payung

kuti di antaranya; Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Sulawesi Utara. Ada enam nomor yang akan di pertandingkan yaitu; nomor ketepatan mendarat beregu untuk Putra/Putri, di nomor ini setiap tim menurunkan lima orang atlet penerjun.” Jelas Benny.

Benny pun menambahkan, selain itu ada juga nomor ketepatan mendarat perorangan untuk Putra/ Putri. Pada nomor ketepatan mendarat beregu dan perorangan, para penerjun di terjunkan dengan ketinggian 3.500 kaki. Untuk nomor kerjasam di udara mereka di terjunkan pada ketinggian 10.000 kaki, dan untuk nomor kerjasama antar parasut mereka di terjunkan pada ketinggian 7.500 kaki. ●nz

Pulau Jawa & Bali

7

Cabor Terjun Payung PON XIX Diwarnai Insiden

Naik Becak ke KPU, Diky Candra Daftar jadi Cawako Tasikmalaya TASIK, HR - Diusung dua partai yakni PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang, Diky Candra bersama dengan Denny Romdony menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Jawa Barat.

Sebelum pasangan tersebut mendaftarkan diri ke KPU Kota Tasikmalaya, mereka sempat melaksanakan shalat Dzuhur berjmaah dengan para pendukungnya.

Usai itu, Diky Candra kemudian mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon Walikota Tasikmalaya dan Wakil Walikota Tasikmalaya di depan tugu Adipura.

Diky Candra dan pasangannya kemudian diarak dan bertolak menuju KPU dengan cara mengayuh becak dengan penumpang yang tak lain merupakan rakyat biasa. Becak yang dikayuh Diky Candra tersebut ditumpangi tukang becak itu sendiri.

Adapun becak yang dikayuh Denny ditumpangi oleh salah seorang kyai.

Mereka pun sampai di KPU Kota Tasikmalaya pada pukul 13.30 WIB dan diterima oleh perwakilan KPU Kota Tasikmalaya dan KPU Provinsi Jawa Barat.

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Cholis Muchlis, Ketua KPU Kota Tasikmalaya mengatakan, pasangan Diky-Denny ini dinyatakan telah memenuhi syarat pencalonan usai verifikasi dilakukan. Meski demikian, beberapa persyaratan masih harus dipenuhi dan diberikan kesempatan untuk melengkapi kekurangan hingga 4 Oktober mendatang.

“Proses verifikasi baru selesai pukul 15.00 WIB dan pasangan ini memenuhi syarat. Memang ada beberapa persyaratan yang belum lengkap, namun bisa dibenarkan.

Keputusan penetapan calon nantinya bakal dilakukan pada 24 Oktober 2016 mendatang,” papar Cholis, Rabu (21/9/2016).

Sementara itu, dikatakan Diky Candra, dirinya merasa bersyukur bisa maju dalam Pilwalkot Tasikmalaya. Hal ini tak lain satu minggu sebelum pendaftaran dilakukan, beberapa partai yang mendukungnya justru mengalihkan dukungan kepada calon lainnya. “saya mulai hari ini akan berjalan berdua dengan Kang Denny. Filosofi kami naik becak yaitu karena kami ingin melayani masyarakat Kota Tasikmalaya,” ucap Diky. ●pery

PANGANDARAN, HR - Hari ketiga pelaksanaan pertandingan Olahraga Terjun Payung PON XIX /2016 di Bandara Nusawiru Cijulang Kabupaten Pangandaran, Selasa (20/9), di warnai dua insiden.

Dalam nomor ketepatan mendarat Peterjun dari Kontingen Jawa Tengah mengalami kendala, parasut utamanya tidak mengembang. Karena sudah terlatih peterjun tersebut dapat mengatasi kendala, dengan sigap parasut cadangannya di gunakan untuk mendarat.

Menurut keterangan dari Anggota SAR yang bertugas, peterjun tersebut bernama Siswo (46) dengan nomor helm 21E. “Parasut utamanya tersangkut parasut cadangan, dengan terpaksa parasut utama di lepas lalu memakai parasut cadangan.

Walaupun demikian akhirnya peterjun tersebut dapat mendarat dengan selamat,” jelas anggota SAR. Parasut utama yang di lepas dapat ditemukan oleh Tim SAR Gabungan dari TNI AU, TNI AL, Basarnas dan Balawista di sekitar pantai Batukaras Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Dalam waktu hampir bersa-

maan di lokasi Olahraga Terjun Payung, seorang peterjun Putri dari Kontingen Yogyakarta yang sedang melakukan penerjunan dalam kelas ketepatan mendarat, begitu mendarat di Pit Spot kondisi badannya telungkup.

Menurut keterangan dari rekannya satu tim, di duga Elma kepanasan saat di dalam pesawat sehingga kondisinya drop.

Atlit tersebut langsung di evakuasi oleh tim Medis dan di bawa keruang perawatan untuk di beri oksigen, selang beberapa menit atlit tersebut siuman.

Disisi lain lokasi Pelaksanaan PON XIX Cabor Terjun Payung Bandara Nusawiru Cijulang Kabupaten Pangandaran mendapat kritikan pedas dari beberapa kontingen Terjun Payung.

Kontingen dari Kalimantan Barat sangat menyayangkan dengan kondisi lokasi tempat berlangsungnya PON XIX pada Cabang OLahraga Terjun Payung terkesan

kumuh dan kotor.

Pasalnya, menurut mereka banyak genangan air di lokasi arena dimana tempat berlangsungnya para atlit berkompetisi dan melihat ke tempat parkir kendaraan atlit, seolah-olah tidak ada pembuangan air (got saluran pembuangan air hujan mampet). “ Kami sangat menyayangkan kondisi sekitar tempat berlangsungnya PON tidak sedap di pandang mata.” Umpatnya.

“Di beberapa lokasi Bandara dimana tempat PON XIX berlangsung banyak genangan air dan rumputnyapun seolah tidak terawat. Seharusnya pihak Panitia sebelum pelaksanaan harus menata lokasi pelaksanaan even PON XIX dengan teliti, agar tempat tersebut tidak becek dan licin.” Sambungnya.

“Seharusnya pihak Panitia lebih pofesional karena ini adalah even tingkat Nasional, secara tidak langsung dapat membawa nama Daerah di mana PON XIX Cabang Terjun Payung di laksanakan.”

Pungkasnya.

Sementara Hendra Gunawan Kepala Pengelola Bandara Nusawiru mengatakan, “Pihak Bandara hanya sebagai penyedia tempat, sedangkan untuk teknis persiapan penyelenggara PON XIX sepenuhnya nejadi tanggung jawab Manager Venue.” kilahnya.

“Sejak awal kami sudah menata lokasi Bandara dengan cara memangkas rumput menggunakan mesin pemotong rumput yang kami sewa dengan dana sendiri.

Kami pernah berkonsultasi ke pihak Panitia Sub PB PON XIX untuk melakukan penataan lokasi Bandara, namun hingga pelaksanaan sampai saat ini belum ada anggaran dana yang di salurkan. ” jelas Hendra. nz

Rakor Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum SUKABUMI, HR - Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak. Program pencegahan kepada anak yang dalam kondisi dan situasi menghadapi konflik dengan hukum, dimana upaya penyelesaiannya melalui diversi (diserahkan ke masyarakat diluar proses Bude Daryana peradilan).

Maka dari itu untuk adanya persamaan persepsi, Dinsosnakertrans Kota Sukabumi melaksanakan rapat koordinasi antar SKPD terkait belum lama ini, dibuka oleh Wawalkot Sukabumi Ahmad Fahmi, dan dihadiri oleh Kepala Bapas Bandung, Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Sukabumi, Bude Daryana mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka terlaksananya koordinasi penanganan anak yang berhadapan hukum, menurunnya PMKS khususnya kasus pada anak, terbentuknya Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum. Disampaikannya sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak dengan program pencegahan diarahkan kepada kelompok anak dan masyarakat, yang kondisi dan situasinya membuat mereka menjadi rentan untuk menghadapi konflik dengan hukum. Program pencegahan terutama diarahkan untuk memperbaiki kualitas perlindungan dan pengasuhan anak didalam keluarga.

Sedangkan program perlindungan diberikan melalui pendampingan psikososial untuk memberikan jaminan atas pemenuhan hak dasar anak, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restorative dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian pendampingan psikososial bagi anak yang terpaksa masuk dalam proses peradilan.

Maka dari itu, menurut Bude Daryana, pemberian pelayanan dasar yang terintegrasi dan terkoordinasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder bagi semua anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, yang diproses dalam proses peradilan formal, maupun anak yang ditangani melalui musyawarah keluarga dan masyarakat, meliputi bantuan hukum dan pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan. Pungkasnya. ●ida

Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Berganti

WNA Singapura Kurir Narkoba Ditangkap Bea Cukai BALI, HR - Aparat Bea dan Cukai Denpasar, Bali, menangkap warga negara Singapura berinisial MFBN (32) yang menerima narkoba jenis sabu-sabu dan kokain melalui paket pos dari Belanda.

"Setelah berkoordinasi dengan Polda Bali, petugas menangkap tersangka di Kantor Pos Renon yang mengambil kedua paket tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Denpasar Syarif Hidayat di Denpasar, Senin.

Dia menjelaskan kedua barang haram tersebut dikirim pada tanggal yang berbeda yakni pada Senin (29/8) narkoba jenis sabu-sabu seberat 100,2 gram bruto yang disimpan di dalam lilin berwarna ungu berbentuk cangkir.

Paket sabu-sabu yang dikirim dari Belanda dengan nomor pengiriman CC-043386578NL telah dites menggunakan "narcotic test" dan hasil uji laboratorium BPIB Surabaya dan positif narkoba.

Kantor Pos Renon juga mendapatkan paket kiriman dari Belanda dengan nomor kiriman CC043386555NL dengan paket sama yakni berupa lilin berbentuk cangkir.

Setelah diperiksa di dalam lilin tersebut ditemukan kokain seberat 30,3 gram yang sudah dites dan diuji laboratorium.

Kedua paket tersebut ditujukan kepada RK dengan alamat Jalan Danau Buyan Nomor 74 Sanur Den-

pasar yang diambil oleh tersangka MFBN pada Sabtu (10/9).

Direktur Direktorat Narkoba Polda Bali Komisaris Besar Franky Haryanto mengungkapkan bahwa peran tersangka sementara ini sebagai kurir mengingat saat mengambil kedua paket itu, tersangka membawa surat kuasa pengambilan dengan dilengkapi fotokopi paspor RK yang diduga pengirim sekaligus penerima barang tersebut.

Dari paspor itu diketahui RK merupakan warga negara Inggris berusia 28 tahun dan telah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Bali.

"Kami bekerja sama dengan Imigrasi untuk melacak RK apakah dia berada di Indonesia atau bagaimana," katanya.

MFBN, lanjut dia, diketahui bekerja di Bali sebagai "disk jockey" dan perancang acara selama sekitar empat bulan.

"Dia mengaku baru mengenal RK sekitar dua hingga tiga bulan makanya dia mau mengambil barang itu yang dia tidak ketahui isinya," imbuhnya.

Atas keterlibatan tersangka, pria berkacamata itu diancam pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 ayat (2) dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp8 miliar. ●anas

Pekan Depan, Rumah Pompa Panyileukan Dibangun BANDUNG, HR - Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, rumah pompa (house pump) untuk Panyileukan telah selesai dilelang dan akan dibangun minggu depan. Bangunan seperti rumah berisi pompa tersebut berfungsi mempercepat dan memperlancar aliran air banjir.

"Minimal akan mengurangi ketinggian air," ujar Zulkarnain di Balai Kota Bandung, kemarin.

Dia mengatakan rumah pompa untuk saat ini baru akan dibangun di empat titik antara lain Panyileukan dan Citepus. Nilai lelang rumah pompa tersebut sekitar Rp 2 miliar.

Sementara, untuk di Gedebage yang juga menjadi sasaran banjir, sudah ada sejumlah pompa yang

mengalirkan air ke Sungai Cinambo.

"Akan dianggarkan selanjutnya untuk rumah pompa Gedebage," kata dia.

Zulkarnain mengakui masih banyak titik yang rawan banjir. Titiktitik tersebut antara lain Sriwijaya, Cibaduyut, Pasirkoja, Leuwipanjang, Dago, dan Supratman.

"Untuk Sriwijaya, sekarang saluran drainasenya sedang direhab.

Untuk Cibaduyut karena masuk perbatasan kabupaten dan jalan tol maka harus ada pekerjaan bersama dengan pemerintah kabupaten dan Jasa Marga," kata dia. Pemerintah Kota Bandung nantinya akan mengadakan pompanya dan Pemerintah Kabupaten Bandung membuat saluran pembuangannya. ●astor

CIAMIS, HR - Ketua Pengadilan Negeri Ciamis berganti. Judijanto Hadi Laksana yang sudah menjabat sejak 2013 diganti Edi Junaedi mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes.

Ketua Pengadilan Negeri Ciamis yang lama, Judijanto akan menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung. Acara pisah sambut diselenggarakan dengan meriah di Gedung PKK Pendopo Kabupaten Ciamis, Selasa (20/9). “ Saya dengan wilayah Ciamis ini sudah lekat sekali. Saya senang bisa bekerja di daerah yang nyaman ini. Terimakasih kepada jajara Forkopimda yang sudah bekerjasama dengan baik,” kata Judijanto dalam sambutannya.

Acara dihadiri Bupati Ciamis H. Iing Syam Arifien, menurutnya,

Brigjen Pol I Nyoman Suryastra

Bersama 252 Pejabat Utama Wakapolda Bali Test Urine sebagai pejabat publik mengalami pemindahan kerja adalah hal yang biasa.

“Pisah sambut bagi kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Selama di Ciamis Pak Judijanto selalu melaku-

kan sinkronisasi dengan baik, saling memberikan informasi yang baik,” kata Iing.

Ia berharap Judijanto maupun Edi dapat mengemban amanah negara dengan sebaik-baiknya. ●vie/deden

Kemendes PDT Dorong Kuningan Miliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan KUNINGAN, HR - Sejak diberlakukannya UU Desa, permasalahan pembangunan yang ada di desa mulai terselesaikan satu per satu. Kebijakan program-program pembangunan desa yang sebelumnya terpusat dan bersifat seragam dengan pola “bantuan” cenderung kurang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mematikan konteks sosial yang beragam.

Dengan adanya UU Desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu diungkap DR Leli Yulifar M.Pd dari UPI Bandung pada rapat Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang diselenggarakan Bidang Sosial Budaya Pemerintahan, Bappeda Kabupaten Kuningan di Aula Bappeda Kuningan, Kamis (22/9).

Tim Fasilitator UPI Bandung ditunjuk oleh Kementerian Desa PDT RI untuk mendampingi Kabupaten Kuningan dalam menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

Sebelumnya Kemendes PDT melaksanakan beberapa kali pertemuan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembangunan kawasan perdesaan. Dari hasil FGD tersebut, Kemendes PDT RI merespon komunikasi intensif dengan Bappeda Kuningan dengan memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Kuningan untuk menjadi pilot project pembangunan kawasan perdesaan.

“Untuk Provinsi Jawa Barat hanya 3 kabupaten yang terpilih, salah satunya adalah Kabupaten Kuningan. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan,”kata Leli Yulifar dalam laporannya di hadapan Bupati Kuningan yang hadir pada acara tersebut, serta Tim Fasilitator UPI Bandung.

Sedangkan Bupati Kuningan, H Acep Purnama pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pihaknya

Acara rapat fasilitasi RPKP

baru menetapkan 3 kecamatan sebagai pilot project, dengan pertimbangan jika kawasan perdesaan di 3 kecamatan ini dikembangkan, akan turut mendukung rencana pembangunan daerah yang tengah berjalan.

Pertama, Kecamatan Pasawahan, di wilayah ini Pemkab Kuningan sedang mengembangkan Kebun Raya Kuningan sebagai lokasi wisata dan penelitian, serta objek wisata baru lainnya, seperti Desa Wisata Cibuntu, Paniis, Balong Kambang, dan sebagainya. Diharapkan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah ini akan mengakselerasi pembangunan objek wisata baru di Kabupaten Kuningan. Kemudian kedua, Kecamatan Ciwaru yang memiliki objek wisata baru yang layak untuk dikembangkan, yaitu Cadas Gantung di Desa Citundun, tetapi aksesibilitas dan fasilitas di kawasan tersebut masih terbatas. Dan ketiga, yaitu Kecamatan Subang, dimana Desa Subang memiliki objek wisata berupa sumber air panas alami yang potensial untuk dikembangkan.

Sementara desa lain di sekitarnya sebagai penunjang, yaitu penyedia komoditi khas daerah, seperti pengembangan produk perkebunan kopi serta industri rumahan lainnya.

Bupati menekankan bahwa tematik pembangunan kawasan

perdesaan yang ditetapkan adalah berbasis pariwisata dan agropolitan.

Pertimbangan ini didasarkan pada penjabaran Visi Kabupaten Kuningan yaitu pada Misi yang kedua, yaitu Memantapkan Keunggulan Kawasan Agropolitan, Pariwisata Daerah, Sektor Unggulan Lainnya, Peningkatan Investasi Ramah Lingkungan Serta Peningkatan Sarana Dan Prasarana Daerah.

Leli Yulifar selaku Ketua Tim Fasilitator UPI lebih lanjut menyatakan bahwa pihaknya merasa terkesan karena Kabupaten Kuningan dinilai telah siap dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan ini. “Kabupaten Kuningan sudah memiliki perencanaan kawasan perdesaan yang baik, hanya belum disebut sebagai kawasan saja, pembangunannya sudah berjalan tidak dimulai dari nol, sehingga tinggal dilakukan pengembangannya saja,”jelasnya.

Insya Allah kami sebagai fasilitator yang telah ditunjuk Kemendes PDT RI, akan mendorong Kabupaten Kuningan, dan merekomendasikan sebagai daerah yang siap melaksanakan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan ke pihak Kemendes PDT RI,”pungkasnya.●rda

BALI, HR - Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Nyoman Suryasta, mengikuti tes yang digelar Badan Narkotika Provinsi Bali, baru-baru ini. Selain Waka Polda Bali, pejabat utama Polda Bali lainnya juga dites urine. Tes urine ini dilakukan untuk mencegah adanya personel Polri dari Polda Bali yang terkontaminasi masalah narkoba.

“Ini agar tidak terkontaminasi dengan masalah narkoba ini. Karena masalah narkoba ini masalah nasional yang kita sikapi bersama,” ujar Jenderal bintang satu ini di Mapolda Bali, Senin (19/9).

Menurutnya, kegiatan tes urine seperti ini memang rutin digelar. Polda Bali, kata dia, sangat mendukung dengan program pemerintah yang melakukan tes urine terhadap anggota polri.

“Inikan kegiatan berkala. Secara periodik kita lakukan tes urine ini,” jelasnya.

Menurutnya, masalah narkoba sudah jadi masalah serius yang perlu disikapi bersama secara nasional.

“Yang di tes ini pejabat utama. Saya juga dites itu. Kita itu konsisten ya untuk mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba” ujarnya.

Suryasta menambahkan, jika ada anggota yang terindikasi menggunakan narkoba akan diproses dan minta direhabilitasi.

“Kan ada aturannya. Apakah dia hanya coba coba atau dia sudah pemakai. Kita sesuaikan dengan kode etiknya,” tutupnya.

Adapun anggota Polda bali yang ikut tes yakni, dari Direktorat Narkoba Polda Bali ada 105, dari Propam 114, dari pejabat utama Polda Bali ada 33 orang. Totalnya 252 orang.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali melakukan tes urine kepada ratusan perwira dan personel di Kepolisian Daerah Bali untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di instansi setempat.

Tes urine tersebut digelar di Markas Polda Bali, Senin, yang juga diikuti langsung oleh Wakil Kepala Polda Bali, Brigadir Jenderal Nyoman Suryasta dan pejabat utama lainnya.

"Tes ini untuk mengetahui agar anggota tidak terkontaminasi, karena narkoba merupakan masalah nasional yang harus disikapi bersama," kata Suryasta.

Sebanyak 252 orang personel Polda Bali mengikuti tes urine tersebut terdiri atas Direktorat Narkoba sebanyak 105 orang, Propam (114) dan pejabat utama 33 orang.

Lebih lanjut Suryasta mengatakan bahwa pihaknya mendukung diadakannya tes urine narkoba itu termasuk digelar secara berkala dan periodik.

"Inikan kegiatan berkala. Secara periodik kami lakukan tes urine untuk pencegahan dan menjaga personel agar tidak terkontaminasi dengan masalah narkoba," kata jenderal dengan bintang satu itu.

Waka Polda menjelaskan apabila ada anggota yang terindikasi menggunakan narkoba, pihaknya memproses dan minta untuk direhabilitasi.

Tes urine ini merupakan kerja sama kepolisian dengan BNNP Bali. Selama dilaksanakan tes urine secara periodik dan berkala ini, belum ada anggota yang positif narkoba.

Meski demikian ia mengingatkan jajaran untuk tidak main-main atau mencoba mengonsumsi barang haram tersebut. ●anas

8

SOTK Karimun akan Dirombak

KARIMUN, HR - Bupati Karimun, Aunur Rafiq merombak Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Karimun.

Ada beberapa perubahan besar yang terjadi dalam SOTK Karimun. Beberapa dinas akan bertambah, berkurang dan ada yang digabung. Bupati Rafiq meminta kepada pimpinan SKPD menerima Aunur Rafiq perubahan SOTK itu. "Memang, dalam waktu dekat akan ada perombakan SOTK di Pemkab Karimun. Perombakan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ungkap Aunur Rafiq di rumah dinasnya, Kamis (2/9).

Dikatakan Rafiq, berdasarkan PP 18/2016 dalam pasal 15 disebutkan, ada urusan pemerintahan wajib dan ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

"Selain itu, ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika serta koperasi, usaha kecil, dan menengah,"terangnya.

Menurut Rafiq, pasal 15 itu mengatur tentang rumpunrumpun yang wajib dan pilihan yang ada di daerah. Meski begitu, pihaknya menyebut tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam perombakan SOTK itu nantinya. Hanya saja, staf ahli dari 5 orang akan dikurangi menjadi 3 orang.

Perubahan lainnya, sambungnya, adalah Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) adan terpisah dengan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD). Kesbangpol akan berdiri sendiri, sementara PMD akan bergabung dengan perbatasan, karena Badan Perbatasan akan dihilangkan, nanti yang akan diambil Kabidnya digabung dengan PMD. Kemudian, pertamanan kebersihan akan bergabung dengan perumahan dan pemukiman, ini akan memiliki dinas sendiri. Selain itu, Kantor Pemuda dan Olahraga akan berubah dari eselon III menjadi eselon II, nantinya Kanpora akan jadi Dinas Pemuda dan Olahraga. Begitu juga Pustaka akan berubah jadi eselon II. "Yang jelas, ada yang hilang, ada yang bertambah dan ada digabung. Keseluruhannya memang tidak banyak berubah. Soal siapa yang akan menduduki posisi itu nantinya kita lihat nanti soal formasi yang tersedia dengan jumlah 27 pejabat eselon II yang ada. Jumlah itu juga akan disesuaikan dengan asesmen sesuai dengan bidangnya,"paparnya.

Selain itu, pihaknya juga Kata Rafiq, akan menunggu siapa saja pejabat eselon II yang akan pindah ke Provinsi Kepri. “Jika sudah ada yang pindah tentu akan ada juga pergantian yang baru.

Di Provinsi Kepri nanti kan juga ada asesmen open biding untuk eselon II. Jika ada yang sesuai dengan kebutuhan Provinsi Kepri tentu akan ada pejabat yang pindah kesana,”pungkas Rafiq. ●ss

Pemkab Labusel Pertegas Tapal Batas LABUSEL, HR - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara membahas tapal batas dengan Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pembahasan ini untuk mengetahui secara pasti dan ingin mensejahterakan warga di tapal batas.

Pembahasan berlangsung di ruang pertamuan kantor Bupati Labusel di Sosopan, Kota Pinang, kemarin (20/9). Hadir Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Kholil Jupri Harahap, Dandim Labuhanbatu, Kapolres dan perwakilan dari BPN Labuhanbatu.

Persoalan yang sering kali terjadi terkait tapal batas ini salah satunya adalah telah terjadi perpindahan status kependudukan dari wilayah adminstrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi status kependudukan rokan hilir Propinsi Riau.

Seperti di Desa Beringin Jaya, Dusun Beringin Makmur, Kecamatan Torgamba dan ada beberapa dusun di Kecamatan Kampung Rakyat. Wakil Bupati berharap supaya DPRD Sumatera Utara membantu dalam mempercepat penyelesaian permasalahan ini, karena persoalan tapal batas ini sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum juga mendapat titik terang.

“Persoalan tapal batas berimplikasi kepada terhambatnya proses pembangunan di perbatasan. Padahal Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum sangat ingin membenahi infrastruktur di wilayah perbatasan. Kami tidak ingin membangun di suatu tempat yang tidak memiliki status payung hukum, karena hal itu adalah pelanggaran hukum,” ujar Wakil Bupati. ●bs

Sumatera

Tak Berikan Uang Upeti

Oknum di BPPT Kota Medan Perlambat Pelayanan MEDAN, HR - Praktek pemberian uang dengan beli nomor antrian di BPPT kota Medan sudah berlangsung lama dan keterlaluan. Pemberian uang terjadi mulai pembelian nomor antrian sampai peninjauan petugas BPPT ke lokasi.

Wartawan HR bertemu dan menerima seseorang konsultan/pemohon tidak langsung yang meminta agar namanya jangan ditulis di koran yang mengaku diminta untuk memberikan uang. Seorang konsultan mengaku menjadi korban calo nomor antrian.

Menurut seorang konsultan tersebut, ini bukan kali pertama ia harus membayar berupa beli nomor antrian di BPPT kota Medan.

Ia menjelaskan, bahwasannya bagi pemohon tidak langsung/konsultan diberi jatah sebanyak 20 orang konsultan setiap hari dan wajib membeli nomor antrian serta menjadi perioritas utama dari pemohon langsung.

Selain itu, bagi pemohon tidak langsung wajib membeli nomor akan diutamakan dan dipermudah, sedangkan bagi pemohon langsung akan dikesampingkan/di nomor duakan, karena pemohon tidak langsung telah membayar berupa membeli nomor antrian.

Ia menjelaskan juga, bahwa pemohon tidak langsung dalam memasukki berkas harus memakai nomor antrian dengan cara mem-

beli dengan harga bervariasi antara Rp 250.000,- sampai Rp.400.000,dan dijatah setiap hari bagi semua pemohon tidak langsung sebanyak 20 orang.

Dalam hal ini, pembelian nomor antrian yaitu selalu di onitor/ diawasi oleh salah satu OKP yang merupakan salah satu sayap partai politik.

Apabila pemohon langsung maupun pemohon tidak langsung tidak memberi uang ketika petugas lapangan meminta uang yaitu akan diperlama dan dipersulit segala berkas urusan pengurusan perizinan.

Ia menuturkan juga, bahwa banyak pengusaha yang memalsukan dokumen perizinan dan diketahui oleh pihak petugas BPPT kota Medan, namun pihak BPPT tidak perduli dan melainkan main mata dengan cara memberikan surat keterangan dalam pengurusan yang tenggang waktu 6 bulan dan membayar, setelah habis waktu tenggang pengurusan yaitu dibuat surat keterangan yang baru lagi yang berisi hal serupa.

Ini dilakukan agar para pihak petugas BPPT kota Medan menda-

patkan uang saku guna mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam hal ini, BPPT di duga bekerjasama dengan pihak Satpol PP kota Medan guna mendapatkan uang untuk saku dan menambah pendapatan di luar gaji dengan cara main mata dengan beberapa pengusaha di kota Medan.

Hal serupa juga dialami oleh salah satu pengusaha yang tidak bersedia menyebutkan namanya dan perusahaannya, mengatakan bahwa ketika pengusaha/pemohon langsung hendak mengurus memperpanjang perizinan yaitu sangat sulit urusannya dan berbelit-belit. Ia menuturkan, bahwa pernah petugas BPPT mengarahkan pemohn langsung/pengusaha untuk mengurus perizinan yaitu kepada pemohon tidak langsung/konsultan, ini dilakukan agar supaya mendapat uang tambahan.

Ketika HR mengkonfirmasi ke kantor BPPT kota Medan, pegawai BPPT tidak bersedia untu dikonfirmasi dan mengarahkan konfirmasi ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Setelah dijawab dan diarahkan ke Kepala BPPT, wartawan langsung mencoba untuk bisa konfirmasi kepada Kepala BPPT, namun tidak bisa karena tidak ada di tempat dan sedang berada di luar. ●as

Pelayanan Camat Torgamba Bobrok

Minta Jatah 4 Orang Pengangkatan Perangkat Desa LABUSEL, HR - Di Desa Bangai, Kecamatan Torgamba, Labuhanbatu Selatan (Labusel), 10 SK perangkat desa berakhir bulan Juni 2016, maka Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa yang baru, mengacu kepada Undang Undang No 6 Tahun 2014 pasal 48 ayat 1 Kaur Desa diangkat oleh kepala Desa setelah melalui persetujuan Camat atas nama Bupati dan syarat-syarat pasal 49 Undang-undang No 6 Perangkat Desa diangkat dari warga Desa sekurang-kurangnya berdomisili selama 2 tahun usia 20 s/d 42 tahuh pendidikan serendah-rendahnya SMU sederajat.

Dalam hal ini, setelah Kepala Desa dilantik oleh Bupati sudah barang tentu Kepala Desa mengangkat para pembantu-pembantunya karena pengangkatan perangkat Desa yang merupakan hak prerogratif Kepala Desa, karena Kepala Desa menghormati perwujudan demokrasi di Negeri ini.

Kepala Desa telah membentuk panitia penjaringan untuk memilih perangkat desa yang dianggap mampu secara transparan secara terbuka, maka hasil dari 26 pendaftar hanya 10 orang yang lolos yang memenuhi persyaratan, maka usai penjaringan berlangsung hasil penjaringan direkomendasikan kepada Camat Torgamba (Ilham) sampai saat ini

belum berkenan merekomendasikan proses penjaringan Perangkat Desa Bangai.

Berkali-kali Kepala Desa Bangai Pairun menemui Camat Torgamba di jam Dinas, akan tetapi Camat Torgamba tidak pernah berada di Kantor. Kepala Desa Bangai merasa sangat Kecewa dengan apa yang sedang terjadi.

Akhirnya Kepala Desa menemui Camat dirumah pribadinya di saat jam Dinas. Setelah Pairun bertemu dengan Camat, saat dikonfirmasi dengan awak media, Kades mengatakan Camat meminta jatah 4 tenaga perangkat Desa yang akan dimasukkan ke Kantor Desa Bangai.

Namun Kepala Desa menyampaikan akan dipertimbangkan. Karena hak proses penjaringan dan Ujian tidak semudah itu untuk menggugurkan yang sudah menang. "Saya juga tidak mau menggugurkan yang sudah menang, kalau itu saya lakukan," tutur Pairun.

Sementara itu, di tempat terpisah saat dikonfirmasi, Anggota DPRD M Romadhon Nasution dari Fraksi Golkar Kamis, (22/9) mengatakan tidak sangat setuju kinerja Camat Torgamba apa dasar dia menahan rekomendasi persetujuan pengangkatan perangkat Desa, secara langsung Camat Torgamba telah menghambat pembangunan

Desa Bangai.

Sehingga sampai saat ini pemerintahan Desa Bangai terhambat proses pembangunan di berbagai sector, karena terhambatnya posisi beberapa jabatan perangkat Desa mengakibatkan kegiatan pembangunan terhenti. “Jika masyarakat melaporkan ke DPRD akan kita tindak lanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP),” katanya sembari menghakhiri ucapannya.

Sementara itu, ratusan warga Desa Bangai yang mendukung Kepala Desa tersebut, supaya meminta Bupati mencopot Camat Torgamba Ilham, karena dianggap kinerjanya bobrok. Hal ini dibuktikan beberapa kali pada saat jam Dinas Camat Torgamba tidak pernah berada di tempat.

Menurut sumber yang dapat dipercaya Camat Torgamba tersebut memang jarang masuk ke kantor dan tidak mengetahui keberadaannya di saat jam Dinas. Sehingga hal ini patut diberi sanksi oleh Bupati dan jika perlu dicopot serta tidak perlu diberi jabatan apapun. Karena selama ini Camat tersebut diduga telah melanggar PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Sudah saatnya diberi meja panjang alias meja kosong. ●bs

Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan.

Menko Kemaritiman Kunjungan Kerja ke Samosir SAMOSIR, HR - Bupati Samosir Rapidin Simbolon-Wakil Bupati Juang Sinaga bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyambut kedatangan Menko Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, Jumat (16/9/2016).

Kunjungan Menko Luhut Binsar Panjaitan yang didampingi anggota DPD Sumut Parlindungan Purba ke kabupaten Samosir disambut para siswa siswi di huta Namora Pangururan, ketua DPRD Samosir Rismawaty Simarmata.

Bupati Rapidin Simbolon mengatakan, dalam sambutannya atas nama Pemkab Samosir menyambut selamat datang kepada Luhut B Panjaitan. “Ini salah satu penghargaan dan kehormatan yang sangat luar biasa bagi kami, karena bapak menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya ke Samosir ini.

Kami tetap mendorong bapak berkarya di tingkat nasional, sehingga kami masyarakat Batak bisa mendapatkan prioritas yang baik dengan kinerja Bapak. Gagasan dan terobosan bapak sudah kami lihat

dengan nyata,” ujar Rapidin.

Moment kunjungan Menteri Luhut Binsar Panjaitan dengan berbagai agenda kegiatan di Kabupaten Samosir termasuk kegiatan penanaman pohon adalah suatu kesempatan untuk beramah tamah saling tukar informasi dan proses lobbi demi mengisi pembangunan dari semua sektor untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Semua pihak khususnya pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba hadir di Kabupaten Samosir untuk saling mendukung khususnya sektor pariwisata dan pelestarian Hutan dan Lahan. “Semoga kehadiran bapak Luhut Binsar Panjaitan ini memberikan tambahan semangat bagi kita yang peduli untuk membangun Kabupaten Samosir dan penduduk Tapanuli pada umumnya dalam kerangka NKRI,” tambahnya.

Beberapa Moment penting kegiatan Luhut Binsar Panjaitan pada acara penanaman Pohon di Kompleks Aek Rangat Pangururan yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan Samosir M Tamba. ●man

Walikota Medan Buka Forum Dilaog Tokoh Pemuda Lintas Agama MEDAN, HR - Hidup rukun dan damai merupakan modal pokok dapat menegakkan empat pilar dalam berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, empat pilar tersebut adalah Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945 sebagai konstitusi RI, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan berbangsa dan bernegara, untuk mengingat dan melafalkannya mudah, tetapi untuk mempraktekkan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah suatu yang sulit.

Hal ini dikatakan Walikota Medan diwakili Ph Sekda Ikhwan Habibi Daulay saat membuka acaradialog tokoh pemuda lintas agama Kota Medan tahun 2016, Sabtu (17/9) di Hotel Garuda Plaza Medan, dialog ini kerja sama KNPI Kota Medan dengan FKUB Kota Medan, dengan nara sumber dari Polresta Medan, KNPI Kota Medan dan FKUB Kota Medan.

Ikwan mengatakan, pemuda harus mampu menjaga kerukunan baik secara internal dalam agama maupun secara eksternal diluar agama dan pemerintah agar supaya tercipta kerukunan hidup antara umat

beragama dan pemerintah, untuk itulah melalui dialog para pemuda lintas agama ini dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan yang kokoh.

“Pemerintah Kota Medan memberikan aopresiasinya kepada FKUB dan KNPI Kota Medan yang menghgelat acara dialog ini, diharapkan apa yang menjadi tujuan dialog ini dapat tercapai secara optimal dan maksimal, outputnya Kota Medan semakin menjadi barometer kerukunan umat beragama di Indonesia,“ harap Ikhwan Habibi Daulay.

Ketua FKUB Kota Medan Palit Muda Harahap mengatakan dialog ini dilaksanakan untuk menata kemajemukan dan keberagaman agama yang ada di Kota Medan, harus disadari perbedaan merupakan rahmat dari Tuhan yang harus dijaga, untuk itu, Palit mengajak seluruh pemuda kota Medan terus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Medan “Mari kita bangun toleransi yang hakiki dikota Medan, karena apabila umat beragama tidak akur, maka NKRI dapat goyang,” kata Palit Muda Harahap. ●rs

DPRD Deli Serdang Tetapkan Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Identitas Mayat Miss X di Lahan PTPN II Terungkap PERCUT SEITUAN, HR - Jasad wanita tanpa identitas yang ditemukan mengapung dikolam galian di lahan PTPN II, Jalan Perhubungan Pasar XI Tembung, Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya terungkap, Senin (19/9/2016).

Korban diketahui adalah Siti Nabiba (16), warga Dusun VIII Cemara III, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis. Diduga korban diperkosa pelaku sebelum dibunuh.

Kapolsek Percut Seituan, Kompol L Zendrato melalui Panit Reskrim, Ipda Irwanta Sembiring, mengatakan, identitas korban diketahui melalui adiknya yang datang kelokasi.

"Warga penasaran karena ada ditemukan mayat. Kemudian adik korban datang kelokasi. Saat itulah diketahui identitasnya,” ucap Irwanta Sembiring kepada wartawan.

Lebih lanjut dikatakanya, dari hasil pemeriksaan sementara, korban lebih dulu diperkosa sebelum pelaku menghabisi nyawanya. "Saat ditemuan korban dalam posisi telungkup. Celana dalam korban sudah turun ke lutut, ditemukan pula sejumlah tanda kekerasan”, jelasnya.

Begitupun pihankya masih terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. "Saksi-saksi tengah kita mintai keterangan. Untuk menguatkan dugaan kekerasan seksual, pihak RS Bhayangkara tengah melakukan autopsi, kita tunggu hasilnya”, terangnya.

Sementara itu, sejumlah harta korban juga diketahui dibawa oleh pelaku yakni, 3 unit Hp dan Laptop korban yang hilang. "kita selidiki dengan siapa korban terakhir kalinya pergi. Dari hasil keterangan sementara, korban menghilang sejak Jumat (16/9) siang”, jelasnya. ●simon saragih

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

LUBUK PAKAM, HR - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Deli Serdang tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan pada Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang dihadiri Ketua DPRD Ricky Prandana Nasution bersama Wakil Ketua DPRD Apoan Simanungkalit dan Imran Obos, Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars, Unsur FKPD dan Pimpinan SKPD, Rabu (21/9).

Sidang Paripurna diawali dengan laporan Pansus Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan DPRD, terhadap Ranperda Kab Deli Serdang tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan oleh sekretaris Pansus Nusantara Tarigan Silangit diantaranya menjelaskan bahwa untuk memperoleh masukan atas rancangan Perda

tersebut.

Pansus terlebih dahulu melakukan kegiatan rapat dengan Kepala Desa memperoleh masukan tentang permasalahan Administrasi Kependudukan terutama di tingkat Desa dan Kecamatan serta melakukan konsultasi ke Dirjen Kependudukan Dan Capil Kemendagri, untuk memperoleh masukan atas beberapa kebijakan pemerintah, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dari Kegiatan tersebut diatas selanjutnya Pansus melakukan inventarisasi permasalahan yang kemudian memasukkannya ke dalam daftar inventaris masalah.

Selanjutnya Pansus bersama Pejabat Pemkab terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Capil melakukan rapat atas rancangan Perda

tersebut.

Pansus berharap dengan ditetapkannya Perda tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdangini, agar Pemkab melakukan langkah-langkah kongkrit untuk melakukan pendaftaran kependudukan dengan membangun data base kependudukan yang lengkap dan valid, sebab dengan data kependudukan yang demikian akan menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang efektif, terarah dan terpadu.

Wakil Bupati Deli Serdang mengatakan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus benar-benar dilakukan sesuai kaidah penyelenggaraan Administrasi kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena pada dasarnya dokumen administrasi kependudukan berlaku secara nasional.

Administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang sebelumnya telah diatur melalui perda nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Perda tersebut tentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan dan ketentuan perundangan yang baru, terutama dalam upaya kita memberikan pelayanan yang optimal bagi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk tidak lagi melakukan beban biaya dalam bentuk apapun. ●simon saragih

Lomba HKG PKK ke-44 dan BBGRM ke XIII

Deli Serdang Raih Nilai Terbaik Tingkat Sumut LUBUK PAKAM, HR - Kabupaten Deli Serdang meraih nilai terbaik berbagai lomba pada puncak peringatan HKG (Hari Kesatuan Gerak) PKK ke-44 dan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) XIII tahun 2016 tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Acara dihadiri Gubernur Sumatera Utara Ir T Erry Nuradi MSi bersama Ketua TP PKK Ny Hj Evi Diana Erry Nuradi di Desa Silumboyah, Kecamatan Siempat Hulu, Kabupaten Dairi, 14 September yang lalu.

Hal itu dikemukakan Ketua TP PKK Kabupaten Deli Serdang Ny HJ Yunita Ashari Tambunan yang juga selaku Ketua Dekranasda Deli Serdang pada saat menghadiri Peringatan HUT Koperasi ke 96 Tingkat Kabupaten Deli Serdang, Selasa (20/9) lalu, di Balairung Pemkab Deli Serdang, Lubuk Pakam.

Berbagai Lomba yang diraih itu berdasarkan Keputusan Ketua TP

PKK Provinsi Sumatera Utara Ny Hj Evi Diana Erry Nuradi Nomor 06/ KEP/PKK PROV/XII/2015 tentang Penetapan Desa/Kelurahan pelaksana terbaik tertib administrasi PKK, PKDRT, UP2K PKK, pemanfaatan tanah pekarangan (Hatinya PKK) pemanfaatan hasil Toga tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 untuk Kabupaten Deli Serdang.

Adapun yaitu yang berhasil diantanya, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli sebagai terbaik I Tertib Administrasi PKK, dan Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa sebagai terbaik II Pencegahan KDRT. Kemudian, Desa Tumpatan Kecamatan Beringin sebagai terbaik I UP2K PKK, dan Desa Karang Anyer Kecamatan Beringin sebagai terbaik I pemanfaatan tanah pekarangan, serta Desa Desa Sidoarjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau sebagai terbaik II. ●simon saragih

Sumatera

9

Pemko Medan Gelar Pemilihan Jaka Dara 2016

Istri Kapolsek AKP Thomas Paranginangin menangis dan terduduk lemas mengetahui suaminya meninggal dunia.

Sertijab, Kapolsek Torgamba Mendadak Meninggal LABUSEL, HR - Kapolsek Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara AKP Thomas Paranginangin meninggal mendadak sesaat akan dilakukan sertijab di Mapolres Labuhanbatu pukul 09.50 WIB, Rabu (21/9).

Informasi diperoleh AKP Thomas seyogyanya akan menggantikan AKP Edward Tobing yang dipromosikan ke Polda Sumut. Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardhie menjelaskan, menurut riwayat

kesehatannya sekitar sebulan lalu, AKP Thomas Paranginangin menderita penyakit jantung.

Sementara, dokter IGD RSU Elpi Al Aziz dr Hanna Yusrima Dalimunthe menerangkan, AKP Thomas Patanginangin saat tiba di rumah sakit swasta tersebut sudah meninggal.

“Diagnosanya dead of attack (DOA) dan kami tidak dapat mendeteksinya, karena pasiennya sudah meninggal.

Kalau benturan itu bukan penyebab dia meninggal,” sebutnya. ●bs

Puncak Harganas Kota Medan

1.000 Akte Pernikahan akan Diserahkan MEDAN, HR - Dalam rangka memperingati hari Keluarga Nasional (Harganas) tinngkat Kota Medan ke 23, pemereintah Kota Medan berkerja sama dengan Yayasan Surya Kebenaran (YSKI) dan Kodim 0201/BS akan menyerahkan sebanyak 1000 Akte Perkawinan kepada pasangan non muslim secara gratis. Pemberian akte ini diserahkan saat hari puncak Harganas pada Oktober yang akan datang dan kegiatan ini juga dirangkai dengan kgiatan HUT TNI. Hal disampaikan oleh Ph Sekda Medan Ikhwan Habibi Daulay saat memimpin rapat eveluasi pelaksanaan pemberian Akte Pernikahan dengan target sebanayak 1.000 pasangan non muslim dalam rangka Harganas dan HUT TNI, yang digelar Senin (19/9) dibalai Kota Medan.

Hadir mewakili Dandim 0201/BS Pasiter Mayot Inf Budi, Kepala Badan pemberdayaan Perempuan dan KB Muslim Harahap, Kadis Dukcapil, para Koramil dan para Camat jajaran pemko Medan.

Ikwan Habibi minta kepada Dinas Dukcapil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan KB, Camat bersinergi dalam menjalankan program ini, lakukan koordinasi dan informasi agara target dapat

dipenuhi mengingat waktu semakin dekat, selain itu pihak Koramil telah memberikan dukungan dan ikut terjun kelapangan agar program ini terwujud.

“Kita harsus kertja keras dan cepat dimintakan pada 30 September ini semua berkas sudah selesai dan sudah ada di Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB, kepada Disdukcapil agar segera memberikan formulir kepada kecamatan yang ada,“ ujar Ikhwan Habibi.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Muslim Harahap mengatakan, program ini sudah berjalan sejak 21 Juli lalu, untuk setiap kecamatan masing-masing telah diberikan kuota sehinga nantinya dari 21 kecamatan sebanyak 1.000 Akte Perkawinan yang dibuat.

Sedangkan biaya retribusi pembuatan akte perkawinan ini didanai oleh YSKI dan diberikan pada puncak Harganas Kota Medan pada Oktober mendatang yang dirangkai HUT TNI. Menurutnya, dari 1000 target pembuatan Akte Pernikahan baru 65 akte yang diproses, sedangkan ratusan berkas lainnya ditolak karena tidak lengkap.

“Padahal di setiap kecamatan ada informasi Admin tentang persyarakat pengurusan akte ini,“ ujar Muslim. ●rs

Walikota Medan Buka Diskusi Publik

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana MEDAN, HR - Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S diwakili Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Hannalore Simanjuntak membuka diskusi publik Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana daerah Kota Medan di kantor Walikota Medan, Selasa (20/9). Hadir dalam kesempatan tersebut pihak kecamatan sekota Medan serta SKPD terkait.

Hannalore mengatakan, dikota Medan saat ini potensi ancaman bencana adalah Banjir Rob dan cuaca ekstrim.

Hingga saat ini BPBD Kota Medan telah melakukan penanggulangan bencana secara manual, salah satunya apabila terjadi bencana BPBD Kota Medan telah memberikan peringatan bencana secara manual.

Ia berharap dalam diskusi ini para peserta dapat memberikan masukan tentang permasalahan penanggulangan bencana yang ada di wilayah masingmasing, sehingga kedepannya penanggulangan bencana di Kota Medan dapat menjadi lebih baik lagi.

“Saya berharap melalui diskusi ini pihak kecamatan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada wilayah masing-masing, sehingga apabila terjadi bencana, masyarakat di Kota Medan dapat menghadapinya dengan tangguh dan tepat”, ungkapnya.

Sementara itu, Zulfadli selaku Konsultan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat menyampaikan, tujuan umum diskusi publik ini adalah untuk memperoleh tanggapan akhir dari verifikasi terkait rencana kebijakan penanggulangan daerah.

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

“Melalui diskusi ini saya berharap adanya masukan yang membangun untuk perbaikan draft dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Medan,” ujarnya.

Dikatakan, pada tahun 2015 ada 7 jenis bencana prioritas di Indonesia yang memiliki tingkat risiko tinggi dan sedang. Diantaranya, banjir, gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemic dan wabah penyakit, kegagalan teknologi.

“Untuk 7 bencana prioritas tersebut hanya gelombang ekstrim dan abrasi serta epidemic dan wabah penyakit yang memiliki tingkat risiko sedang. Sedangkan 5 bencan prioritas lainnya memiliki tingkat risiko yang tinggi pada tahun 2015 lalu,” ungkapnya.

Kemudian ia juga mengutarakan bahwasanya kebijakan daerah dalam menghadapi bencana sama dengan arah kebijakan nasional, yaitu mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. “Kita memiliki sasaran dalam menghadapi bencana. Yaitu, menurunkan indeks riksiko bencana daerah sebesar 30%,” ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, M Hendra selaku perwakilan dari LSM pengamat bencana berharap, agar sistem penanggulangan bencana menggunakan sistem yang berbasis masyarakat. Karena menurutnya apabila sistem tersebut tidak berbasis masyarakat, maka seluruh sistem yang diupayakan sampai saat ini akan gagal. ●rs

MEDAN, HR - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Medan kembali menggelar pemilihan Jaka dan Dara Kota Medan Tahun 2016. Pemilihan dilakukan untuk menjadikan Jaka dan Dara sebagai salah satu ikon Kota Medan dalam mempromosikan pariwisata.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, Hasan Basri melaporkan hal itu dalam rapat sosialisasi Pemilihan Jaka Dara dan Evaluasi pelaksanaan panggung hiburan rakyat, Rabu (21/9) di kantor Wali Kota Medan.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Walikota, Akhyar Nasution serta dihadiri Kasatlantas Polresta Medan, Kompol T Rizal Moelana, segenap unsur SKPD, lembaga adat dan Dewan Kesenian. Hasan mengungkapkan, Jaka dan Dara yang terpilih nantinya akan menjadi Duta Wisata kota Medan.

Akhyar Nasution mengharapkan agar pelaksanaan pemilihan Jaka Dara ini dapat berjalan dengan baik.

Dia juga mengimbaukan, kegiatan ini dapat tersosialisasikan dengan baik sehingga dapat merekrut peserta dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan.

“Kita juga mengingingkan agar pemilihan ini berjalan secara jujur dan fair, sehingga mereka yang terpilih nantinya benar-benar mampu menjadi Duta Wisata Kota Medan,” ungkapnya.

Sebelumnya Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Medan memapar-

Banyak Pasien Keluhkan Pelayanan di RSU Dr Pirngadi MEDAN, HR - Warga kota Medan dan sejumlah kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara yang hendak berobat dengan rawat inap, banyak mengeluhkan pelayanan para medis Rumah Sakit Umum (RSU) Dr Pirngadi Medan.

Keluhan ini terkait dengan penanganan pasien yang tidak maksimal dan lambat dalam menangani keadaan pasien yang mengeluhkan rasa sakit.

Bahkan para medis RSU Dr Pirngadi terkesan cuek/tidak perduli dengan keadaan pasien.

Terang saja, pasien yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dan baik, kini justru pasien merasakan di rugikan dengan jeleknya pelayanan para medis di RSU Dr Pirngadi Kota Medan ini.

Salah satu keluhan dari beberapa pasien dan yang pernah berobat rawat inap di rumah sakit umum Dr Pirngadi Medan, mempertanyakan kinerja dan

pelayanan yang diberikan oleh para medis rumah sakit. Karena banyak keluhan pasien yang tidak cepat ditangani dengan baik.

“Heran saya juga, entah bagaimana kinerjanya dan apakah hanya mau makan gaji buta saja, banyak keluhan pasien yang mengalami rasa kesakitan yaitu tidak cepat ditangani dengan baik, parah sekali para medis/perawat di rumah sakit Dr Pirngadi Medan ini,” ujar wanita bekulit putih dengan gemuk ini.

Ia menjelaskan, keluhan lainnya adalah ketika ia hendak memanggil dan meminta kepada para medis/perawat untuk melihat si pasien yang sedang merasakan kesakitan yaitu bukan langsung datang untuk menangani pasien, melainkan harus menunggu antara 30 menit sampai 1 jam baru datang untuk di tangani.

Sehingga baik pasien yang merasakan rasa kesakitan dan keluarga pasien yang menunggu/menjaga pasien men-

FOTO BERSAMA: Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman didampingi Kadisnakerkop Aguslan Simanjuntak dan Camat Sei Rampah Haparudin Saragih foto bersama dengan pimpinan dan anggota Forum Komunikasi Pengrajin Accesories Sergai di Dusun VIII Pematang Pelintahan Desa Sei Rampah, Sei Rampah, Sergai, Rabu (21/9). ●p silaban

Lahirkan Inovasi untuk Tingkatkan Daya Saing Produk SEI RAMPAH, HR - Dalam rangka bentuk perhatian dan mendukung kemajuan pengrajin-pengrajin aksesoris yang ada di Serdang Bedagai (Sergai), Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman berkunjung ke Sekretariat Forum Komunikasi Pengrajin Accesories yang bertempat di Dusun VIII Pematang Pelintahan Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Sergai, Rabu (21/9). Turut hadir dalam acara Kadisosnakerkop Aguslan Simanjuntak, Camat Sei Rampah Haparudin Saragih beserta jajaran dan tamu undangan lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Pengrajin Accesories Farida memberikan apresiasi

yang setinggi-tingginya atas kunjungan dari Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman serta jajaran Pemkab Sergai yang telah memberikan dukungan penuh serta memberikan pelatihan, bimbingan dan dukungan sampai pemasaran terutama dari Dinsosnakerkop. Saat ini pengrajin accesories yang aktif sebanyak 172 tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sergai.

Sementara itu perkembangan dari forum pengrajin sendiri sudah berhasil memasarkan produknya sampai keluar provinsi seperti Bengkulu, Palembang, Aceh dan Pekanbaru. Diharapkan

kan, pendaftaran peserta Jaka Dara telah dibuka sejak 19 September dan berakhir pada 7 Oktober 2016.

“Selanjutnya, mulai 1-8 Oktober peserta harus sudah mengembalikan formulir pendaftaran. Sedangkan tahapan semifinal dilakukan pada 1315 Oktober di Hotel Garuda Plaza,” ungkap Hasan.

Hasan menyebutkan, para peserta juga akan mendapat pembekalan dan melakukan city tour serta bakti sosial dan out bond. “Grand Final akan digelar pada 21 Oktober 2018 di Hermes Plalace Convention,” ungkapnya.

Sementara, untuk persyaratan adalah WNI belum menikah dan berdomisili di Kota Medan dengan melampirkan fotokopi KTP dan KTP asli bersama akte kelahiran. Usia 18-24 tahun (telah tamat SMU) dan wanita batasan usia adalah 18-24 tahun (telah tamat SMU) dengan tinggi badan pria 173 cm dan wanita 165 cm.

Untuk pendidikan terakhir minimal tamatan SMU dan berpenampilan serta berkepribadian menarik.

Sehat jasmani dan mental, serta tidak berkacamata dengan lampiran surat keterangan dokter.

Belum pernah dihukum karena sesuatu perbuatan kriminal dan tidak memiliki tato. Wajib melengkapi surat izin mengikuti kegiatan Jaka dan Dara secara tertulis dari orangtua/wali. Bersedia ditugaskan apabila diperlukan pada suatu acara Pemko Medan selama 1 tahun. ●rs jadi emosi dan cepat marah, karena lambatnya penanganan/tidak cepat datang untuk menangani pasien, terangnya.

Selain pelayanan yang kurang baik dan maksimal, ia juga menjelaskan bahwa di dalam ruangan pasien yaitu sangat panas sekali, karena tidak kipas angin/pendingin udara dan pada malam hari banyak nyamuk, kerana ventilasi udara tidak dipasang kawat nyamuk serta di luar samping ruangan pasien penuh dengan sampah dan genangan air.

Sebagai keluarga pasien yang menunggu dan menjaga pasien yang rawat inap, sangatlah kecewa dan kesal dengan pelayanan para medis/perawat rumah RSU Dr Pirngadi ini.

Masalah serupa juga dialami oleh yang namanya tidak mau disebutkan, warga kota Medan, ia mempertanyakan masalah pelayanan yang jelek dan ruangan yang panas yang tidak ada pendingin udara.

Selain itu, ketika hendak masuk ke ruangan untuk rawat inap yaitu tenyata ruangan tersebut sangat kotor sekali dan bau pengap/bau yang ruangan sudah lama tidak dipakai seperti bekas gudang, banyak sarang labah-labah, dalam ruangan kamar mandi penuh dengan binatang kecoa dan semut serta bau tidak enak.

Para medis/perawat rumah sakit tidak bersedia menyebutkan namanya/ identitasnya mengatakan yaitu maklumlah, namanya juga rumah sakit milik pemerintah, mana ada pelayanan seperti rumah sakit swasta yang bagus sembari pergi dengan raut muka yang tidak ramah.

HR mencoba untuk konfirmasi ke pimpinan atau Humas rumah sakit, tetapi ternyata baik Humas maupun pimpinan yaitu tidak ada di tempat dan sedang keluar. ●as

dengan kunjungan ini kami diberikan bantuan serta pandangan-pandangan untuk lebih meningkatkan pemasaran yang nanti kedepannya lebih baik lagi serta meluas kedaerah-daerah lainnya.

Karena pengrajin accesories ini sangat menjanjikan dengan perbaikan perekonomian keluarga, jelas Farida.

Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman menyambut baik pertemuan ini agar Pemkab Sergai mengetahui perkembangan pengrajin-pengrajin yang ada seluruh. Diharapkan Forum Komunikasi Pengrajin Accesories terus maju dan mencari terobosan-terobosan baru dengan melakukan inovasi serta mengupdate sehingga produknya tidak ketinggalan dan dapat bersaing dipasaran.

Sebelumnya, Camat Sei Rampah Haparudin Saragih dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kecamatan akan terus mendukung pengembangan kelompok antara lain dengan dimanfaatkannya Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP-PNPM) yang bertujuan membantu meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.

Sementara itu dari Kadisosnakerkop Aguslan Simanjuntak mengatakan, bahwa dua tahun terakhir dan bahkan dua tahun kedepan tenaga kerja kita akan menghadapi fluktuasi yang berimbas kepada PHK terkait selesainya jalan tol Medan Tebing Tinggi.

Untuk itu dengan menciptakan lapangan kerja maka diinventarisir semua apa saja kebutuhan kita dan orang banyak yang selama ini didatangkan dari luar. Ditargetkan tahun 2018 pemasok cenderamata pernikahan terbesar adalah Sergai dengan menyerap tenaga kerja yang besar. ●p silaban

Kontingen Kepri PON XIX

14 Atlet Karimun Perkuat Kontingen Kepri di PON XIX KARIMUN, HR - Kabupaten Karimun mengirimkan sebanyak 14 atlet untuk memperkuat kontingen Provinsi Kepri di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat (Bandung), yang dimulai dari tanggal 17-29 September 2016.

14 atlet itu akan bertanding di lima cabang olahraga (cabor), yakni sepak takraw, karate, keluarga olahraga tarung derajat (kodrat), tenis meja dan sepeda.

Ada 14 diantaranya cabang olahraga (cabor) sepak takraw, atletnya Elfian Isdiansyah, Andi, Riyan, Deni Iskandar dan Joni. Cabor karate, atletnya Rika Sapitri, Wilda Agustina, Desi Ulandari, Venny Devera Ahmadi dan M. Chogun Miyahi. Cabor Kodrat, Marzuki. Cabor Tenis Meja, atletnya Kelvin. Kemudian cabor sepeda atletnya Dandy Zumahdi.

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim berpesan ke semua atlet untuk dapat menjaga nama baik Kabupaten Karimun dan tingkatkan kedisiplinan.

"Tingkatkan prestasi. Jadilah duta atlet Kabupaten Karimun. Harumkan nama daerah,"pintanya dalam sambutan sebelum melepas keberangkatan 14 atlet tersebut ke Tanjungpinang di rumah dinas Bupati Karimun, Minggu (11/9).

Dikatakannya, Pemkab Karimun sangat peduli dan mendukung atlet-atlet disemua cabor. Olahraga di Kabupaten Karimun bisa diandalkan dan diperhitungkan, baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.

"Saya berpesan jaga nama baik daerah. Raihlah prestasi sebanyak mungkin," tegasnya. Anwar juga berharap semoga kontingen karimun nantinya dapat pulang dengan membawa berita gembira .●ss

Wabup Drs. H. Amir Sakib melantik Pejabat Eselon III dan IV

Lima Pejabat Eselon III dan IV Tanjab Barat Dilantik KUALATUNGKAL, HR - Akhirnya setelah pasangan Safrial dan Amir Sakib sudah lebih satu semerter menjabat bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai mengevaluasi dan melantik pejabat struktural Eselon III dan IV untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkup Setda Pemkab Tanjab Barat, untuk pertama kalinya.Pelantikan yang dilakukan di Aula Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjabbar, Senin sore (19/9) merupakan perombakan perdana. Pada saat ini perombakan baru untuk mengisi jabatan-jabatan kosong dan belum memindahkan/ menonjobkan para pejabat Eselon III dan IV di daerah ini.

Pada kesempatan ini Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs H Amir Sakib mengatakan, pengambilan sumpah ini dilaksanakan untuk memacu pemerintahan yang lebih baik dengan birokrat yang lebih baik. “Saya ingin berlari memacu pembangunan di Bumi Setengkuh Dayung Serentak ke Tujuan ini,”ucap Wabup, seraya mengatakan pelantikan ini telah sesuai dengan tupoksi jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Ia berharap para pejabat dapat melaksanakan sesuai jabatannya, tentunya melalui koordinasi untuk mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan profesional serta menjadi better goverment. Dipesankan Wabup, supaya pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. "Semoga tugas saudara menjadi lebih baik." tandasnya.

Selain itu, Wabup juga berpesan untuk pejabat baru mengubah pola lama yang memperlambat administrasi.

"Pokoknya rubah pola lama yang memperlambat administrasi," pungkasnya.

Kelima pejabat eselon III dan IV yang dilantik tersebut antara lain Hidayat SH MH menduduki Sekretaris BKD, Drs H M Arif Kabag AKRK mengantikan H Yusuf yang memasuki masa pensiun. Sekertaris Kesbangpol Rita Morawati, Sekertaris Disosnaker Drs Iswardi dan Kasi Peralatan dan Laboraturium Dinas PU, Suardi.

Setelah kelima pejabat itu dilantik, dimana sebelumnya disumpah menurut kepercayaan masing-masing, Turut hadir dalam pelantikan ini Kepala SKPD, Kabag di Lingkup Pemda Tanjabbar. Usai melantik Wabup msmberikan ucapan selamat kepada mereka yang dilantik dan foto bersama. ●766-hi

Tanam Padi Upsus Capai 70 persen PAGARALAM, HR - Tahun ini program upaya khusus padi jagung kedelai (Upsus Pajale) terus ditingkatkan, khususnya mendongkrak produksi padi. “Sebagian benih sedang semai, sebagian lagi sudah tanam padi upsus mencapai 570 hektar. Semula target 1.000 hektar menjadi 1.500 hektar. Hingga akhir September, paling tidak 70 persen atau sekitar 1050 hektar sawah sudah ditanam petani,”disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagaralam, Ir M Syarbani, melalui Kasi Sarana Produksi, Sulhadi kepada teman-teman wartawan.

Sementara tanam jagung dan kedelai dari pihak provinsi,lanjut Sulhadi, ditargetkan 500 hektar dan 800 hektar. Hanya saja petani siap tanam jagung seluas sekitar 180 hektar dan 187 hektar kedelai. “Tanam jagung dan kedelai tidak terserap, karena potensi pengembangan komoditi terbatas. Petani banyak alternatif tanaman lain yang menurut petani lebih menguntungkan, seperti ubi jalar atau sayuran,”terangnya.

Ditambahkan Dandim 0405 Lahat, Letkol CZI Srihartono, melalui Perwira Penghubung, Mayor Heribertus, pihaknya tetap mengawal tanam upsus ini.“Intinya peningkatan produksi pertanian dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi serta adanya kerja keras dari petani dalam mendukung swasembada pangan,”katanya. ●jauhari gunawan

Sumatera

10

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Sebanyak 15 Pelaku Kejahatan

Dalam Sepekan Ditangkap Polres Deli Serdang Bupati Tinjau Dua Desa Pasca Bentrokan

KALIANDA, HR - Pasca bentrokan antar dua desa di Pesisir Kecamatan Rajabasa beberapa waktu lalu, akhirnya Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dengan didampingi Wakapolres Lampung Selatan Komisaris Polisi Sastra Budi dan Camat Rajabasa meninjau langsung ke Desa Way Muli dan Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (21/09) malam.

Desa pertama yang ditinjau Bupati Zainudin Hasan adalah Desa Way Muli, ia pun langsung melihat sejumlah rumah yang rusak akibat nyaris bentrok beberapa waktu lalu. Ia pun berdialog dan menanyakan kronologis kejadiannya kepada warga sekitar.

Dalam waktu dekat Bupati berjanji kepada warga yang rumahnya rusak akan segera diperbaiki. "Rumah yang rusak akan didata, dan akan diperbaiki,"janji pria berjambang ini. Adik kandung Ketua MPR RI ini pun berkata besok akan mengerahkan Satpol PP dan petugas kebersihan untuk membersihkan dan merapikan bekas sisa bentrokan.

"Besok pagi saya perintahkan anak buah saya untuk membersihkan dan merapikan sisa-sisa bentrok,"kata Zainudin.

Bupati berharap agar warga sekitar tidak terprovokasi dengan perselisihan kecil dan jika ada masalah segera selesaikan dengan kepala dingin serta secara kekeluargaan.

"Saya himbau warga Lampung Selatan khususnya tidak terprovokasi dengan perselisihan kecil, Jika ada masalah selesaikan musyawarah,"pesan Zainudin.

Kemudian rombongan bupati menuju ke Desa Kunjir yang terletak bersebelahan dengan Desa Way Muli dan berdialog dengan warga sekitar. ●santi

DELI SERDANG, HR - Sebanyak 15 tersangka pelaku kejahatan yang melakukan sejumlah tindak kriminal, dalam sepekan dapat ditangkap Polres Deliserdang. Pelaku aksi kejahatan yang diamankan diantaranya pembunuhan, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), dan pencurian.

Kelima belas tersangka yang dibekuk itu merupakan hasil pengungkapan kerja sama antara Satreskrim Polres

Deli Serdang beserta jajaran Polsek di antaranya Polsek Galang dengan dua kasus perampokan sepeda mo-

Nilai UKG Pagaralam Belum Tercapai PAGARALAM, HR - Guru sebagai tenaga pendidik pada jenjang satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik, sehingga menjadi determinan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagaralam, Dra Hj Kun Widiyasari MPd, kepada wartawan di kantornya baru ini.

Menurutnya peningkatan kualitas tersebut salah satunya melalui pelatihan Kelompok Kerja Guru (KKG) SD Kota Pagaralam. Pelatihan dalam meningkatkan nilai kompetensi guru tahun ini diikuti sebanyak 240 guru tingkat SD se-Kota Pagaralam.

Dijelaskan Kun Widiyasari hasil UKG Kota Pagaralam baru mencapai 51,57, sementara rata-rata UKG Provinsi Sumatera Selatan 52,03. Sedangkan nilai UKG ditetapkan Kemendikbud yaitu 55. “Kita berharap nilai UKG Kota Pagaralam bisa jauh meningkat lagi, karena di tahun 2017 nilai UKG Nasional 65,”pintanya.

Terpisah, Wakil Walikota Pagaralam, Novirzah SE mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2016 yaitu 65. “Untuk melaksanakan program tersebut, pemetaan kompetensi telah dilakukan melalui uji kompetensi guru di seluruh Indonesia, sehingga dapat diketahui.

Kondisi objektif guru saat ini dan kebutuhan peningkatan kompetensinya,”ujarnya kepada wartawan belum lama ini. ●jauhari gunawan

Bangunan Direhab

SDM Ditingkatkan PAGARALAM. HR - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sejumlah bangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan rehab. Di tahun ini, melalui suntikan dana alokasi khusus (DAK), Puskesmas yang dilakukan perbaikan di Kelurahan Sidorejo dan Bumi Agung.

“Puskesmas Sidorejo dan Puskesmas Bumi Agung dilakukan rehab berat melalui bantuan DAK sekitar Rp 1,3 miliar. Perbaikan ini sebagai salahsatu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan,”ujar Kepala Dinas Kesehatan, Drs Roshan YM Mkes, belum lama ini kepada wartawan.

Ditegaskan Roshan, rehab berat dua puskesmas dimaksud sebagai upaya peningkatan akreditasi. “Selain fisik tempat pelayanan diperbaiki, juga sumber daya manusia di Puskesma Peningkatan SDM yang dimaksud adalah penambahan pelayanan, seperti ada poli umum dan kesehatan ibu dan anak (KIA),”katanya.

Menurutnya pelayanan di poli ini juga perlu ada penambahan lainnya untuk mencover pelayanan di Puskesmas. Sejumlah pembenahan pelayanan kesehatan yang ada di pelosok terus dilakukan beberapa waktu lalu. “Di Kota Pagaralam ada beberapa Puskesmas yang sudah ada pelayanan rawat inap, seperti di Sandar Angin, Sidorejo, dan Pengaringan. Sementara lainnya masih rawat jalan,”paparnya. ●jauhari gunawan

Rapat intensifikasi penerima PBB di Hotel Grand Serela.

Walikota Medan Buka Rapat Intensifikasi Penerimaan PBB 2016 MEDAN, HR - Walikota Medan diwakili Asisten Pemerintahan Umum Drs Musadad membuka rapat intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) pasca berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran PBB tahun 2016, Selasa (20/9) di Hotel Grand Serella Jalan Gatot Subroto dengan peserta para Camat dan para Lurah se Kota Medan dan Dinas Pendapatan Kota Medan.

Musadad mengatakan, dari laporan yang diterima, sampai dengan 14 September 2016 Kota Medan baru memperoleh penerimaan PBB sebesar Rp 297,4 miliar, sedangkan target PBB Kota Medan yang ditetapkan sebesar Rp 386,5 miliar atau baru mencapai sekitar 76,95

persen.

Bila dibandingkan penerimaan PBB tahun lalu per 31 Desembr 2015 berhasil menghimpun sebesar Rp 302,2 miliar dari taget Rp 376,2 miliar atau sekitar 80,37 persen dari sisi capaian di tahun ini penerimaan PBB seharusnya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Kita ketahui batas akhir pembayaran PBB setiap tahunnya adalah 31 Agustus, demnganm demikian cukup tepat untuk dilakukan evaluasi pelaksanaannya. Untuk itu, saya minta pertemuan ini berjalan efektif nantinya guna mengoptimalkan penerimaan PBB kita dalam tahun 2016,“ harap Musadad.

Menurutnya, Dinas Pendapatan

tor, dan Polsek Batangkuis dengan kasus curanmor.

Kemudian, Polsek Pagar Merbau dengan kasus pencurian kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Pagar Merbau, Polsek Beringin untuk kasus pencurian dengan kekerasan (curas), dan hasil pengungkapan dari sejumlah Polsek jajaran lainnya.

Dari para tersangka yang meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Deli Serdang ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti dua unit sepeda motor, senjata tajam jenis pisau, parang dan celurit, serta sejumlah barang lainnya.

“Ini hasil pengungkapan beberapa kasus menonjol selama satu minggu terakhir oleh Satuan Reskrim Polres Deli Serdang dan Polsek jajaran. Untuk kasus pembunuhan diancam 15 tahun, sedangkan untuk pelaku curas dan curat diancam maksimal 7 tahun,” kata Kapolres Deli Serdang AKBP Robert Dacosta, kepada wartawan, Sabtu (17/9/2016) sore.

Kelima belas tersangka kejahatan tersebut kini dijebloskan ke sel tahanan Polres Deli Serdang guna proses hukum lebih lanjut. ●simon saragih Kota Medan perlu segera melakukan updating data mengingat data, mengingat sejak 2012 peralihan PBB menjadi pajak daerah dan data yang dimiliki masih data lama yang berasal dari Dirjen Pajak.

Sedangkan saat ini seiring dinamika pembangunan dimasingmasing wilayah telah menghasilkan perubahan pesat kondisi objek PBB sehingga diperlukan pemutakhiran data untuk mendapatkan data potensi yang lebih akurat.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan Muhammad Husni SE melaporkan, rapat intensifikasi ini bertujuan dalam rangka mengkoordinasi dan konsolidasi terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya PBB dimana sama-sama diketahui target penerimaan PBB sebesar Rp 386,5 M sampai dengan saat ini realisasi capaian sebasar Rp 297,4 M atau sekitar 76,95 persen, sebenarnya bila dilakukan secara massal dan dilakukan konsolidasi secara bersama diyakini target PBB yang telah ditetapkan dapat berhasil.

Menurut Husni, potensi yang ada untuk PBB mulai buku I sampai buku V itu ada Rp 400,782 miliar.

Untuk itulah melalui kesempatan ini dilakukan forum konsolidasi dan komunikasi dimana Dispenda selaku pemangku kepentingan yang diberi tugas dan diberi amanah untuk mencapai target PBB Kota Medan bersama dengan para Camat dan Lurah. Kepala UP Dispenda untuk bersama-sama memberhasilkan pencapaian target sampai akhir tahun. ●rs

UNHAN Ajak ASN Lanjutkan Study KALIANDA, HR - Universitas Pertahanan Indonesia mengajak kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk mengirimkan para aparatur sipil negara (ASN) Pemkab setempat yang ingin melanjutkan study di Universitas Pertahanan Indonesia (UNHAN).

Sebab, saat ini UNHAN akan menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi serta pendidikan profesi di bidang pertahanan dan bela negara setaraf Magister atau S-2 dengan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Hal tersebut dikatakan Wakil Rektor III Bidang Kerjasama Universitas Pertanahanan, Marsekal Muda TNI Dr. Agus Sudarya, M.Sc.,MM saat memberikan pengenalan sekilas UNHAN di Lamban Rakyat Lampung Selatan, Rabu

(21/09).

Menurut Agus Sudarya, Universitas Pertahanan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas Nomor 29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan. Saat itu Universitas Pertahanan diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara. "Penyelenggaraan program studi di lingkungan UNHAN merujuk kepada Keputusan Mendiknas RI Nomor: 196/E/O/2011, Tertanggal 7 September 2011 tentang Penyelenggaraan Program-program Studi pada Universitas Pertahanan Indonesia di Jakarta,"beber Marsekal Muda TNI Dr Agus Sudarya.

Sementara Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, menyambut baik kedatangan rombongan dari Universitas Pertahanan Indonesia tersebut. Menurutnya penawaran kerjasama ini bisa meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) para ASN di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

"Saya senang sekali dengan kunjungan bapak Wakil Rektor, Program UNHAN ini sangat membantu, karena bisa meningkatkan kualitas SDM ASN,"ujar Zainudin Hasan.

Usai acara, Wakil Rektor III Bidang Kerjasama Universitas Pertanahanan, Marsekal Muda TNI Dr Agus Sudarya M.Sc MM beserta rombongan meninggalkan Lamban Rakyat untuk melanjutkan kunker menuju ke Pemkot Bandar Lampung dan Pemprov Lampung. ●santi

Wabup Karimun Laporkan Keberhasilan PKH ke Mensos RI KARIMUN, HR - Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim melaporkan keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) ke Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Sabtu (10/9) sore.

Wabup mengatakan, semenjak dijalankan PKH pada tahun 2012 sudah memberikan banyak sekali manfaat dan sangat berarti bagi Kabupaten karimun, khususnya bagi masyarakat miskin sebagai rumah tangga sasaran (RTS).

"Keberhasilan pelaksanaan PKH telah mengantrakan Karimun meraih penghargaan PKH Award dari Kemensos pada tahun 2014. Penghargaan itu untuk dua katagori, yaitu

Wabup Karimun, Anwar Hasyim

sebagai Kabupaten degan sharing dana terbaik dan perhatian pemerintah daerah terhadap pendamping dan operator PKH

terbaik,"terang Anwar Hasyim.

Khusus tahun 2016 lanjutnya, penyaluran dana PKH sudah dilkukan dalam 3 triwu-

lan. Rincianya triwulan pertama sebesar Rp 1.049.000.000, triwulan kedua Rp 750.983.750 dan triwulan ketiga Rp 750.983.750.

Menurut Anwar Hasyim penyaluran dana PKH ini tentunya memberikan kontirbusi yang sangat positif, ditengah upaya Pemkab Karimun untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemkab Karimun juga memiliki komitmen yang tinggi dalam mengentaskan kemiskinan. Dimana lima tahun terakhir Pemkab Karimun bersama Pemprov Kepri melakukan sharing pelaksanan program pengentasan kemiskinan, dengan alokasi anggaran Rp 195.064.026.445.

“Melalui program tersebut telah terbangun sebanyak 3.270 unit rumah layak huni, 11 unit

solar water pump, 12 unit MCK, telah terpasang 1.156 unit listrik PLTS, telah dibangun dan direhabilitasi 10 unit posyandu, 9 pustu dan 5 poskesdes. Kemudian tersalurkan bantuan berupa beasiswa kepada 7.365 siswa SLTA, 375 kelompok usaha tani, 224 kelomppok simpan pinjam khusus perempuan, serta diberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin,”papar Anwar Hasyim, seraya menambahkan, bahwa upaya ini terbukti efektik menekan angka kemiskinan di Kabupatwn Karimn. Dimana sampai saat ini tingkat kemiskinan telah turun menjadi 6,71%, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2010 mencapai 7,22%. ●ss

Wabup Deli Serdang Resmikan Pospol Simpang Ahmad Dahlan LUBUK PAKAM, HR - Wakil Bupati Deli Serdang Zainuddin Mars meresmikan penggunaan Pos Polisi KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas) Simpang Ahmad Dahlan Kota Lubuk Pakam salah satu kota di Sumatera Utara yang dapat penilaian untuk memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha, Kamis (8/9) ditandai penyematan pin pelopor keselamatan berlalu lintas oleh Kapolres Deli Serdang kepada Unsur FKPD. Wabup Zainuddin Mars pada peresmian Pos Polisi Simpang Ahmad Dahlan yang dampingi Kapolres Deli Serdang AKBP Robert Dacosta, Dandim 0204 Letkol Arm Asep Hendra Budiana, Kajari Deli Serdang Asep Mariono dan unsur FKPD lainnya, pimpinan SKPD, FKUB dan jajaran Polres Deli Serdang.

Wabup mengharapkan dengan adanya Pos ini sekaligus akan memberikan kontribusi bagi upaya kita bersama menjadikan Lubuk Pakam sebagai Kota Deli Serdang ini menjadi kawasan tertib lalu lintas

yang semakin nyaman baik dari sisi Kamtibmas maupun dalam berlalu lintas, sehingga akan memberi arti dan manfaat yang besar kepada seluruh warga masyarakat kita.

Dikatakan juga, bahwa meski Kota Lubuk Pakam ini masih berstatus kota kecil dan daerah Kecamatan, namun kota ini memiliki potensi untuk terus berkembang karena berada pada daerah lintasan jalan Sumatera dan berdekatan dengan keberadaan Bandara Kualanamu yang hanya berjarak sekitar 12 KM dari kota ini.

Sementara, Kapolres Deli Serdang AKBP Robert Dacosyta menyampaikan, terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dibangunnya Pos Polisi bagi upaya kita bersama menjadikan Kota Lubuk Pakam yang tertib berlalu lintas, dijelaskan juga bahwa Pos Polisi ini akan difungsikan selama 24 jam kerja, dan berharap kepada masyarakat untuk selalu mematuhi segala peraturan berlalu lintas bagi keselamatan pengendara maupung orang lain. ●simon saragih

Wabup Sergai Darma Wijaya tengah memberikan sambutan pada acara lomba masak ikan tingkat Kabupaten dan Gemarikan di halaman Diskanla Komplek Bumi Sergai Sei Rampah, Selasa (21/9). ●p silaban

Wabup Sergai Ajak Masyarakat Tingkatkan Konsumsi Ikan SEI RAMPAH, HR - Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mempunyai potensi di sektor perikanan diantaranya perikanan tangkap dan perikanan budidaya dimana potensi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Oleh karenanya melalui acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dengan jenis yang beragam.

Hal ini dikemukakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Sergai Darma Wijaya dalam sambutannya pada acara lomba masak ikan tingkat Kabupaten dan Gemarikan di halaman Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) di Komplek Bumi Sergai Sei Rampah, Selasa (20/9).

Acara yang mengangkat tema “I Love Fish, Ayo Makan Ikan Biar Tubuh Sehat Kuat dan Cerdas” turut dihadiri Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny. Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny. drg. Khairani Hadi Winarno, para investor Mr. Ramsesh Gupta dan Mr. Sidharth Gupta dari India, Mr. Kim Sai Wan dari Singapura dan Mr. Hisar Gurning dari Jakarta, Ketua TP PKK Kecamatan dan Desa, Kepala SKPD serta undangan lainnya.

Lebih lanjut dikemukakan Wabup Darma Wijaya untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat melalui Diskanla telah melakukan program minapolitan dengan telah berhasil meningkatkan produksi perikanan budidaya dari 21.760 ton

tahun 2014 menjadi 27.258 ton ditahun 2015. Untuk perikanan tangkap dari tahun 2014 sebanyak 24.106 ton menjadi 25.363 ton ditahun 2015 dan hasil olahan 1.700 kg/tahun serta konsumsi ikan mencapai 36kg/kapita/tahun.

Sebelumnya, Kadis Kanla Hj Sri Wahyuni Pancasilawati dalam sambutannya mengatakan tujuan dan sasaran dari kegiatan ini adalah Pertama, untuk memasyarakatkan aneka menu masakan ikan yang beragam, bergizi serta berimbang sesuai dengan potensi sumber daya wilayah untuk konsumsi keluarga.

Kedua, untuk meningkatkan gizi keluarga sehingga tercipta masyarakat sehat sejahtera, Ketiga, mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat dalam menyusun dan menciptakan menu makanan bagi keluarga dengan bahan utama ikan dan keempat, untuk menumbuhkan pemahaman dan kecintaan masyarakat agar selalu membiasakan makan ikan sejak dini.

Sedangkan peserta lomba sebanyak lebih kurang 200 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK Kecamatan se-Sergai, Kepala SKPD, kelompok pengolah hasil perikanan, kelompok tani pembudidaya ikan serta masyarakat sekitar, kata Sri Wahyuni Pancasilawati.

Diakhir acara diserahkan piala kepada pemenang lomba yang diraih oleh Juara I Kecamatan Sei Bamban, Juara II Kecamatan Perbaungan dan Juara III Kecamatan Pantai Cermin. ●p silaban

Gelar Rakor Pendampingan K13 PAGARALAM, HR - Agar penerapan Kurikulum 2013 (K13) dapat berjalan sesuai diinginkan, pihak SMA Negeri 1 Kota Pagaralam menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pendampingan K13 dengan Dinas Pendidikan Kota Pagaralam serta sekolah Klaster.

Kepala SMA Negeri 1 Kota Pagaralam, Suniar SPd MPd, melalui Wakasek Bidang Kurikulum, Ibnu Fajar. SPd MSi didampingi Koordinator pendampingan K13, Eko Cahyo Asmoro SPdI mengatakan, SMA Negeri 1 sebagai sekolah induk cluster penerapan K13.

“Sebab itu sekolah menggelar Rakor dengan pihak terkait, seperti

Dinas Pendidikan Kota Pagaralam, Instruktur Kota (IKA), pengawas dan sekolah cluster, SMA Negeri 4 Kota Pagaralam dan SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi, kabupaten Lahat,” jelasnya.

Tujuan dari Rakor ini lanjut Ibnu Fajar, salah satunya adalah untuk menyamakan persepsi dari seluruh sekolah cluster, supaya ke depan bisa menjalankan program K13 yang sama di sekolahnya masing-masing.

Kemudian, pada kesempatan ini juga dibahas masalah supervisi kelas serta poin penting yang menyangkut penerapan K13 yang lainnya. ●jauhari gunawan

NusaNtara

11

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Pekerjaan dan Peningkatan Jalan Asal Jadi

Gubernur Diminta Copot Kadis PU Bina Marga Sumut SERGAI, HR - Permasalahan tindak pidana korupsi di Indonesia kini telah merambah dan meluas dalam berbagai bidang. Salah satunya pada bidang pengadaan barang dan pengadaan konsultan serta pengawas pekerjaan, khususnya di Dinas PU Bina Marga Sumut yaitu banyaknya pekerjaan proyek yang asal jadi dan asal dikerjakan.

Pemberian penghargaan Anugerah Pesona Indonesia (API)

Pesona Kuningan Makin Mengkilat

Gedung Linggarjati Sabet API 2016 KUNINGAN, HR - Gedung sejarah perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda pada tahun 1946 yang berada di Kabupaten Kuningan kini makin tersohor ke seantero nusantara setelah menyabet Anugerah Pesona Indonesia (API) 2016, kategori situs sejarah terpopuler (Most Popular Historical Site) dari Kementerian Pariwisata RI. Gedung Linggarjati Kabupaten Kuningan berada diurutan ke-2 setelah Museum Pengasingan Sukarno di Ende Nusa Tenggara Timur, dan diposisi ke-3 di tempati Benteng Tolukko Maluku Utara.

Penghargaan diserahkan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dan diterima Bupati Kuningan H Acep Purnama M.H, Jumat (16/9/2016) di Aula Gedung Kementerian Pariwisata RI. Ketua penyelenggara Muhammad Syafaat SE mengatakan, penyelenggaraan API ini hasil kerja sama antara Kementerian Pariwisata RI dengan PT Ayo Jalan-jalan.com yang merupakan rangkaian kegiatan tahunan dalam upaya membangkitkan apresiasi masyarakat dalam terhadap pariwisata Indonesia. "Penyelenggaraan API ini juga bertujuan untuk mendorong peran serta berbagai pihak terutama pemerintah daerah untuk lebih berupaya dalam mempromosikan pariwisata di daerahnya masing-masing," ungkapnya.

Menurutnya, penyelenggaraan API dimulai dengan mengajak

masyarakat untuk memilih destinasi atau obyek wisata yang terbaik atau terpopuler menurut pendapat mereka. "Pemilihan dilakukan dengan cara memberikan suara (voting) bagi destinasi atau obyek wisata yang dipilih melalui website ayojalanjalan.com sesuai dengan kategori yang telah disiapkan. Dari hasil pemilihan masyarakat tersebutlah akan didapatkan destinasi atau obyek wisata terpopuler pada setiap kategori," jelas Muhammad Syafaat.

Sementara itu Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengutarakan saat ini eranya digital, tentu dengan menggunakan digital semuanya akan mudah salah satunya mempromosikan destinasi atau obyek wisata.

"70 persen orang untuk berwisata terlebih dahulu melakukan search atau mencari dan share atau berbagi menggunakan internet dan kemudian pay atau melakukan pembayaran," ujarnya.

Penghargaan ini mahal, lanjut Ia, dengan penghargaan ini diharapkan para penerima penghargaan baik gubernur, walikota, dan bupati dapat terinspirasi dan termotivasi untuk terus memajukan dan mempromosikan destinasi atau obyek wisata di daerahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan pencanangan pariwisata sebagai penggerak perekonomian Indonesia melalui target 20 juta wisatawan di tahun 2019/2020. ●rda

Bupati Jeje, Ingatkan untuk Tetap Jaga Kelestarian Alam PANGANDARAN, HR - Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangannya. Pasalnya Jeje meyakini bahwa bencana yang terjadi disebabkan karena keseimbangan alam telah bergeser akibat ulah manusia.

"Kita memang hidup di negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Namun secara geografis berada diwilayah yang rawan bencana maka tema dalam kegiatan ini sangat tepat,"ucap Bupati Jeje dalam sambutannya saat membuka kegiatan SAR Goes To School, yang diadakan Basarnas Kantor SAR Bandung dan Disdikbudpora Pangandandaran, di GOR SMA Negeri 1 Parigi, Jumat (23/9/016) siang, seraya mengingatkan kita memang harus meningkatkan terus kewaspadaan dan harus menjaga keseimbangan alam.

Bupati juga mengingatkan di pesisir harus waspada tsunami, di dataran rendah harus waspada banjir bandang dari sungai, sementara

di dataran tinggi harus waspada terhadap longsor.

Jeje mencontohkan, saat ini hujan dua hari saja Padaherang dan Kalipucang banjir. Begitu pula saat tidak ada hujan beberapa minggu sungai langsung kering. "Ini menunjukkan bahwa keseimbangan alam sudah terganggu,"ujarnya.

Kegiatan yang ditujukan bagi generasi muda terutama para pelajar ini, mengambil tema mewujudkan generasi pelajar yangan peduli akan SAR. Sementara itu Kasie Potensi Kantor SAR Bandung, Heri Marantika menyampaikan bahwa harus selalu siaga terhadap bencana. “Ratusan pelajar diberikan pemahaman bahwa setiap saat kita harus siaga menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja. Para pelajar juga diberikan pemahaman bagaimana menyikapi berbagai gejala alam yang dapat mengakibatkan bencana dan cara meminimalisir korban dan kerugian,"terangnya.●koes

Warga Subang Dibuat Berang

TL yang tak berfungsi

Kondisi 'Lampu Merah' Sering Rusak SUBANG, HR - Lagi dan lagi, warga dibuat berang dengan kondisi traffick ligt (TL) di bundaran Wisma Karya Subang tak berfungsi. Maklum saja, berangnya warga karena kondisi kerusakan TL di lokasi padat kendaraan itu bukan sekali ini saja, tetapi sudah terjadi berulang kali.

Kemarahan warga atas kerusaan lampu merah itu juga bisa dimaklumi, mengingat TL bundaran Wisma Karya yang menjadi jantung ibu kota padat kendaraan atau jalur sibuk.

Lokasi itu menjadi penghubung antara Jakarta-Bandung dan sebaliknya.

"Terakhir pas mudik lebaran.

Terus nyala lagi seperti biasa. Sekarang sudah mati lagi. Dan sebelumnya sudah beberapa kali kaya gini. Akibat pengerjaan yang buruk, ini bisa berakibat fatal, nyawa orang taruhannya,"ungkap Fauzan.

Ia menceritakan akibat matinya lampu merah itu, selain mengaki-

batkan kondisi jalan semrawut juga berdampak pada keselamatan pengendara. Kecelakaan kerap terjadi di lokasi itu, karena masing-masing kendaraan dari empat jalur tancap gas. "Saya kira, jangan menunggu ada korban baru dibenahi. Hilangkan lah tradisi seperti itu, kendaraan mungkin ada di toko, tapi nyawa,"tandas Fauzan.

Tidak hanya di Wisma Karya, TL tak berfungsi juga didapati di pertigaan Pondok Dewi menuju terminal.

Seperti halnya Wisma Karya. Lokasi itupun merupakan jalur padat, terlebih pertigaan itu adalah pertigaan pertama dari Gerbang Tol Cipali Cilameri. "Di Pertigaan Pondok Dewi juga is dead," katanya.

Terkait hal ini pihak Dishub Subang belum bisa dikonfirmasi.

Namun dalam beberapa kesempatan pihak Dishub berjanji akan membenahi TL yang saat ini masih dalam proses pembenahan itu. ●herpan

Pantauan wartawan HR dan LSM SKK di lapangan beberapa tempat di kota/kabupaten Sumut yang masih dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan bahu penahan jalan dan irigasi tidak memakai pondasi serta campuran antara semen dan pasir tidak sesuai dengan ukuran perbandingan.

Selain itu, dalam pengerjaan tersebut banyak menggunakan pasir dan tanah. Sehingga bangunan tersebut diduga tidak akan tahan lama dan bisa mengakibatkan cepat retak, pecah dan hancur.

LSM SKK sangat menysesalkan rekanan yang mengerjakan proyek tersebut asal dikerjakan dan Dinas PU Bina Marga Provsu melalui

UPTD Bina Marga di daerah yang tidur dan diduga main mata dalam hal pengawasan pekerjaan proyek tersebut.

Ketika HR beberapa kali datang ke kantor Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumut hendak untuk konfirmasi langsung kepada kepala Dinas PU Bina Marga Prov Sumut terkait ada beberapa pekerjaan yang asal jadi dan asal dikerjakan, namun tidak bisa ditemui karena Kepala Dinas tidak ada di tempat dan berada di luar, imbuh staf dinas yang tidak bersedia menyebutkan namanya.

Menurut pengamatan HR di kantor Dinas PU Bina Marga Prov Sumut, bahwa para pegawai Dinas PU Bina Marga Prov Sumut selalu da-

tang dan hadir diatas jam 8.00 WIB. Untuk itu, wartawan HR, meminta kepada Gubernur Sumut untuk segera mencopot Kepala Dinas PU Bina Marga Prov Sumut, karena ada beberapa pekerjaan yang asal jadi dikerjakan pihak rekanan, dan juga ada beberapa temuan BPK tentang pekerjaan tidak beres.

Diduga Kadis PU ada main mata dengan pihak rekanan yang salah satunya PT Takmir Jaya Perkasa yang setiap tahun wajib dapat proyek walaupun pekerjaannya asal jadi/ asal dikerjakan.

Selain Gubernur Sumut mencopot Kepala Dinas PU Bina Marga Prov Sumut, wartawan HR juga meminta kepada BPK segera melaporkan kepada penegak hukum atas hasil temuan yang diduga banyak penyimpangan. Baik Gubernur Sumut maupun BPK untuk mengambil sikap tegas, guna untuk membersihkan dan memberantas korupsi sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo. ●as

Isyaratkan Begal Tembak Ditempat PAGARALAM, HR - Jajaran Polres Pagaralam dengan tegas akan menindak para begal yang akhir-akhir ini kian meresahkan masyarakat. Diisyaratkan untuk tembak ditempat, jika sepak terjang para pelaku di jalanan ini sangat membahayakan atau mengancam keselamatan orang lain, termasuk para anggota saat melakukan penangkapan.

Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian. Termasuk penanganam kasus senjata api dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). “Jika pelaku kejahatan sangat membahyakan, bisa ditembak ditempat. Apalagi mengancam keselamatan orang lain atau anggota kita sendiri. Instrukri tembak ditempat ini asalkan sesuai protap menyangkut perlindungan jiwa,”demikian ditegaskan Kapolres Pagaralam, AKBP Pambudi Sik kepada wartawan di kantornya belum lama ini.

Mengenai para pelaku kejahatan yang diungkap akhir-akhir ini, Kapolres menjelaskan pemainnya masih dibawah umur atau berstatus pelajar, tetap ditindak tegas sesuai mekanismenya atau dengan Undang-undang yang berlaku (UU Perlindungan Anak dan Perempuan). Begitupun juga dengan antisipasi peredaran senjata api termasuk rakitan, untuk Pagaralam diakui Pambudi belum terekam kasusnya.

Sementara penanganan karhutla, menurut Kapolres bukan semata tanggung jawab aparat kepolisian. Harus terpadu. Untuk sejauh ini, jajaran Polres Pagaralam sudah melakukan koordinasi lintas sektor, dalam hal ini Pemkot Pagaralam, TNI (Kodim 0405 Lahat) dan sejumlah stake holder, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sat Pol PP dan satker terkait lainnya. ●jauhari gunawan

Ekonomi Masyarakat Terganggu Akibat Pembangunan Jembatan Tangkuban Perahu BALI, HR - Pembangunan jembatan di jalan Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, menuai kritik dari masyarakat, terutama para yang mempunyai usaha di pinggir jalan. Sejak di mulai pengerjaan, yang di kerjakan oleh PT. Citra Exact Engineering. Pekerjaan tak semulus perkiraan warga. Proyek dengan masa pengerjaan 120 Hari Kalender kerja tersebut, sampai saat ini masih jauh dari progress.

Dari pantauan di lapangan, beberapa alat berat hanya nongkrong di lokasi. Tidak ada aktivitas yang berjalan. Hal ini menjadi keluhan warga yang mempunyai usaha. Seperti yang di katakana oleh Pak Nyoman, pengusaha cuci mobil yang sejak di mulai proyek jembatan, mengalami penurunan omset.

“Turun drastis pak, sejak pembangunan di mulai satu bulan lalu, usaha saya jadi macet,anak buah saya istirahatkan dulu, karena sepi,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Nyoman, sebelum pembangunan di mulai, ratarata per hari usaha cuci mobilnya dapat sekitar 30. Tapi semenjak pembangunan di mulai, karena jalan di tutup, omset menurun drastis.

“Sekarang dapat tiga mobil aja sudah bersyukur pak, itu pun setelah saya pasang plang di depan perempatan,” keluhnya. Ditambahkan juga oleh Nyoman, untuk menjalakan usahanya agar tetap bisa berjalan, secara sukarela harus meninggikan jalan, agar mobil bisa masuk ke tempat usahanya.

“Saya tinggikan sendiri pak, itupun saya ngutang dulu semen sama teman,agar mobl bisa masuk ke bengkel saya, kalau tidak saya ker-

Kapolda Jambi, Brigjen Yazid Fanani

Tersangka Pembakaran Polsek Tabir Gugat Praperadilan

Proyek Jembatan Tangkuban Perahu. insert: Papan proyek.

jakan sendiri, dari pihak pelaksana tidak mau perduli dengan kami, malah sekarang mereka (pelaksanared) selalu menghindar,” terangnya.

Tak hanya Nyoman yang merasakan akibat lambannya pengerjaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana. Hal yang sama juga di katakan oleh Susanto, yang tokonya ada persis di depan bengkel cuci mobil milik pak Nyoman.

“Kami hanya di beri janji oleh pihak pelaksana, katanya hari ini (22/9), akan dibuka lagi jalannya, tapi kemaren kami sudah di kasi lagi surat edaran oleh pihak pelaksana, yang isinya minta perpanjangan waktu,” kesal Susanto.

Keluhan juga disampaikan oleh seorang pedagang buah yang usahanya tutup total. Ibu muda yang tidak mau disebutkan namanya,

kecewa dengan sikap pelaksana, "Kalau kerjanya kaya gini, kapan akan selesai?” tanya ibu muda yang mengaku usahanya mati suri garagara pelaksana yang disinyalir tak becus dalam bekerja, berharap pihak terkait yaitu Dinas PU bisa mencarikan solusi.

Pantuan wartawan HR di lokasi, serta informasi dari masyarakat, kendala utama yang dihadapi oleh pihak pelaksana, yaitu aliran air sungai yang terus mengalir. Tapi hal ini dibantah oleh masyarakat sekitar yang setiap hari ikut memantau pelaksanaanya.

“Kalau alasan mereka karena air sungai yang terus mengalir, mereka kan ahlinya, mereka punya tenaga ahli, bagaimana caranya mengerjakan jembatan,” terang Susatno pada HR di lokasi. ●ans

Wabup Sergai Serahkan Nota Pengantar Ranperda P-APBD dan Perangkat Daerah SEI RAMPAH, HR - Wakil Bupati Serdang Bedagai (Wabup Sergai) Darma Wijaya menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada rapat Paripurna di Gedung DPRD di Sei Rampah, Senin (19/9).

Rapat paripurna yang dibuka secara resmi oleh Plt Ketua DPRD Sergai Sayuti Nur turut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Hasbullah Hadi Damanik dan Riady, Anggota DPRD Sergai, Sekdakab Hadi Winarno, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat dan Insan Pers.

Dikemukakan Wabup Sergai, bahwa pada pos pendapatan daerah, terdapat penambahan alokasi anggaran pada P-APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lainnya serta pendapatan daerah yang sah. Dalam P-APBD TA 2016 pendapatan daerah Sergai menjadi Rp.1.477.376.465.685,- yang mengalami penambahan sebesar Rp.37.113.716.470,- atau 2,58% dari anggaran semula sebesar Rp.1.440.262.749.215,-. Pada pos PAD TA 2016 yang semula direncanakan sebesar Rp.89.259.943.520,menjadi Rp.93.858.320.648,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.4.598.377.128,- atau sebesar 5,15%.

Pendapatan dana perimbangan dalam TA 2016 semula direncanakan sebesar Rp.965.615.545.680,menjadi Rp.1.142.337.914.000,mengalami peningkatan sebesar Rp.176.722.368.320,- atau sebesar 18,30%. Penambahan penerimaan dana perimbangan diperkirakan

P-APBD: Wabup Sergai Darma Wijaya tengah menyerahkan Nota Pengantar Ranperda tentang P-APBD tahun anggaran 2016 serta Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kepada Plt Ketua DPRD Sayuti Nur pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD di Sei Rampah, Senin (19/9). ●p silaban

diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK) walau pun DAK khusus fisik terdapat pemotongan sebesar 10%. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak mengalami penurunan Dari pos lain-lain peraturan daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp.385.387.260.015,menjadi Rp.241.180.231.037,mengalami penurunan sebesar Rp.144.207.028.978,- atau 37,42%., hal ini dikarenakan adanya perpindahan kode rekening dimana kode rekening dana penyesuaian (dana tambahan penghasilan guru PNSD) ke kode rekening alokasi khusus (DAK) non fisik (kode rekening dana perimbangan). Sedangkan dana bagi hasil pajak dari provinsi mengalami kenaikan sebesar

Rp.46.501.704.382,- atau 125,03%.

Belanja daerah dalam perubahan APBD TA 2016 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.606.068.036.402,- dari Rp.1.439.262.749.215,dengan mengalami kenaikan sebesar Rp.166.805.287.187,- atau sebesar 11,59% sebagian besar ditutupi dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2015 sebesar Rp.130.660.321.657,Diakhir sambutan Darma Wijaya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai sangat memahami tujuan dari pada pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dilakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dibidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. ●p silaban

JAMBI, HR - Pahmi, salah seorang tersangka dalam kasus pengerusakan dan pembakaran Polsek Tabir, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangko. Pria yang akrab disapa Ustadz Pahmi tersebut melayangkan gugatan karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Merangin.

Kapolda Jambi, Brigjen Yazid Fanani saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/9) mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan adanya gugatan tersebut.

Bahkan Yazid mengaku pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. “Praperadilan itu kan tujuannya untuk menguji keabsahan proses yang kita (polisi, red) lakukan. Jadi enggak ada masalah, kita siap menghadapi,”ujarnya usai memimpin sertijab sejumlah pejabat utama Polda Jambi.

Ditambahkan Yazid, sah-sah saja jika tersangka tidak terima dengan proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian terhadap dirinya. Meski demikian, Yazid menegaskan jika pihak kepolisian punya argumen yang jelas dan kuat sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Jika dia (tersangka, red) punya versi tersendiri, kita (polisi, red) juga punya argumen. Jadi kita uji saja di persidangan,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengerusakan dan pembakaran Polsek Tabi terjadi Sabtu (27/8) lalu, dipicu oleh penangkapan dua orang pelaku penambangan emas ilegal. Sedikitnya 13 orang tersangka sudah ditetapkan, dan beberapa orang diantaranya ditahan di Polda Jambi. ●nelson/dian

Nurdin Basirun didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq membuka turnamen

Kab Karimun Tuan Rumah

Liga Nusantara dan Soeratin Cup KARIMUN, HR - Kabupaten Karimun menjadi tuan rumah turnamen sepakbola Liga Nusantara dan Soeratin Cup Putaran Provinsi Kepri 2016. Turnamen empat hari tersebut, berlangsung di Stadion Badang Perkasa. Dua turnamen bergengsi tersebut dibuka Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Gubernur Nurdin memberi apresiasi kepada Kabupaten Karimun yang menjadi tuan rumah. Ia berharap kejuaraan ini dapat menjadi awal kebangkitan persepakbolaan Kepri di kancah Nasional. Apalagi, dunia sepakbola di Karimun pernah mengharumkan nama nasional pada era 80-90-an. "Kita patut berbangga hati dengan adanya kejuaraan ini. Apalagi, Karimun dipercaya sebagai tuan rumah dua turnamen bergengsi, yakni Liga Nusantara dan Soeratin Cup. Mudah-mudahan, dengan dipercayanya Karimun menjadi tuan rumah bisa membangkitkan kembali gelora sepakbola di daerah ini," ungkap Nurdin dalam pidatonya.

Mantan Bupati Karimun itu juga mengucapkan selamat kepada tim-tim yang bertanding. Ia berpesan dalam pertandingan olahraga harus selalu menjaga sportivitas. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Karimun selaku tuan rumah agar dapat menjaga situasi yang kondusif selama Liga Nusantara dan Soeratin Cup berlangsung.

Sementara, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan panitia penyelenggaran Liga Nusantara serta Soeratin Cup Putaran Kepri 2016, karena telah mempercayakan Karimun menjadi tuan rumah dalam dua turnamen bergengsi itu. Ia menilai kepercayaan itu menjadi anugerah bagi Karimun.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang memilih Karimun menjadi tuan rumah. Ini merupakan anugerha tak terhingga bagi kami. Kami akan berupaya menjadi tuan rumah yang baik. Saya pesankan juga kepada tim yang bertanding akan mengedepankan spotivitas,"ungkap Rafiq.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kepri, Firsandy menjelaskan untuk Liga Nusantara diikuti oleh 3 tim, diantaranya PSK Karimun, YSK 757 dan Kepri United. Sementara, untuk Soeratin Cup juga dikuti tiga tim yakni, PSK Karimun PS Batam dan Reka Muda dari Batam.

"Ada enam tim yang berlaga dalam turnamen Liga Nusantara dan Soeratin Cup Putaran Kepri 2016 ini yakni PSK Karimun, YSK 757 dan Kepri United. Sementara untuk Soeratin Cup juga dikuti tiga tim, yakni PSK Karimun, PS Batam dan Reka Muda dari Batam. Sementara, kabupaten/kota lain di Kepri tidak menurunkan timnya,"urai Firsandy.

Dalam laga perdana, panitia sengaja melihat kemampuan dua tim asal Karimun yakni tim Yayasan Sepakbola Karimun (YSK) 757 dibawah asuhan Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Persatuan Sepakbola Karimun (PSK) dibawah kepemimpinan Bupati Karimun Aunur Rafiq. Dalam laga perdana itu, YSK 757 mampu menekuk tim PSK dengan skor 4-1. ●ss

Nusantara

12

Terlibat Narkoba, Terdakwa Rudi Alle Dituntut 2,5 Tahun MAKASSAR, HR – Melihat semakin maraknya tingkat peredaran narkotika di Indonesia, pihak pemerintah terus gencarnya melakukan sosialisa dan upaya pemberantasan guna menekan dan mencegah peredaran narkotika.

Hidupkan Kawasan Wisata Tebat Gheban

PAGARALAM, HR - Memecah tingkat kemacetan di tengah jalan protokol, Pemerintah Kota Pagaralam membangun Jembatan Tebat Gheban, di Dusun Alun Dua, Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagaralam Utara.

“Ketika Pagaralam masih kecamatan, jumlah kendaraan bermotor tak mencapai 3.000 kendaaran. Informasinya sekarang, jumlah kendaraan dari Samsat mencapai 37.000 kendaraan. Semua kendaraan ini ingin melintas di tengah jalan protokol, mulai Simpang Manna hingga daerah Tanjung Aro. Tidak hanya motor, pengguna jalan dan truk lewat di jalan ini,”ungkap Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Basjuni M.Kes, saat menghadiri pemasangan tiang pancang pembangunan Jembatan Tebat Gheban, belum lama ini.

Truk dan kendaraan besar dikatakan Wako Hj Ida Basjuni tidak cocok lagi melintas di tengah jalan protokol.

Direncanakan truk dan mobil besar melintas di Jalan Keban Agung tembus ke Tebat Gheban. Salah satunya dengan membangun Jembatan Tebat Gheban, sehingga jalan protokol tidak macet dan jalan di daerah Kelurahan Alun Dua bisa hidup.

“Kondisi jalan mengarah ke jembatan akan dilebarkan, kemudian medan-medan jalan yang curam akan diluruskan, termasuk di daerah air kundur. Untuk lebar jalannya 22 meter,”jelas Wako ●jauhari gunawan

Akan tetapi, para pelaku narkotika tidak pernah jera melakukan aktifitasnya. Ini diduga kuat lantaran hukuman yang diberikan kepada para pelaku cukup ringan sehingga tidak memberikan efek jera dan terus mengulangi perbuatannya.

Untuk itu, diharapkan perlunya pengawasan terhadap penuntasan kasus narkotika yang kerap kali bergulir persidangannya di Pengadilan.

Sidang kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan terdakwa Rudi Alle bergulir persidangannya di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (20/9) dengan agenda Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Sulsel, Intan membacakan tuntutan terhadap terdakwa Rudi Alle.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Rudi Alle dijerat dengan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang pen-

yalahgunaan narkotika sehingga dituntut 2 tahun 6 bulan penjara.

Hal ini berbeda dengan dakwaan sebelumnya yang menjerat terdakwa dengan pasal 112 dan 127 Uu. No. 35 tahun 2009, dimana memiliki, menyimapn, menguasai, menyediakan dan mengkonsumsi barang haram tersebut tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang.

Hal ini dikuatkan dari keterangan saksi dari Tim Unit Khusus Narkoba Polda Sulsel yang terlibat langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan. Dimana dalam keterangan saksi menjelaskan kronologis kejadian yang berawal dari informasi masyarakat. Tim kemudian melakukan pemantauan, tak berselang lama terdakwa yang lagi duduk di depan rumahnya langsung ditangkap.

Dari hasil penggeledahan di ru-

Penyembelihan sapi qurban

Pembayaran pengadaaan tanah

Rp 4,2 M untuk Pengadaan Tanah PAGARALAM, HR – Pembayaran pengadaan tanah bagi belasan warga pemilik tanah dari wilayah Kecamatan Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah dan Kecamatan Pagaralam Selatan, seharusnya sebelum Hari Raya Idul Adha sudah diproses.

“Ada sedikit kendala, dimana pengukuran termasuk penilaian salahsatu pemilik tanah harus diulang lagi. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Secara administrasi seluruhnya sudah terpenuhi, mulai dari surat tanah, surat hukum dan terakhir dari tim penilai tanah. Perlu disampaikan, yang menghitung ini, bukan Pemerintah Kota Pagaralam, melainkan dari pihak konsultan,”ungkap Kepala Bagian Administrasi Pemerintah Umum, Fakhrozi Nurhafi SSTp MSi, belum lama ini kepada teman-teman wartawan (19/9).

Secara administrasi diakui Fakhrozi, warga pemilik lahan sudah menekan kwitansi dan tinggal lagi ditransfer dananya ke Bank. “Total dana yang harus dikeluarkan dari 11 pemilik tanah senilai Rp4.2 M,”katanya.

Sekda Kota Pagaralam, Drs H Safrudin MSi yang memimpin rapat menyampaikan atas nama Pemkot Pagaralam mengucapkan terima kasih dengan kondisi tidak ada permasalahan. “Tanpa bantuan dari masyarakat, semua kegiatan ini tidak akan berjalan. Dengan selesainya proses pembayaran, mudah-mudahan pembangunan di Kota Pagaralam bisa berjalan lancar,”harapnya. ●jauhari gunawan

Buruh Tuntut UMK 2017 Sebesar Rp 3 Juta

LUBUK PAKAM, HR - Ratusan massa buruh itu tergabung dalam beberapa serikat dan aliansi buruh, melakukan aksi unjuk rasa kekantor Bupati Deli Serdang, Rabu 14/9/2016.

Buruh yang datang dengan berjalan kaki dari Tanjung Morawa ini menuntut segera diselesaikannya persoalan buruh dengan perusahaan mereka yang dinilai melakukan tindakan sesuka hati.

Dalam orasinya yang disampaikan oleh Rian Sinaga selaku Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Deli Serdang, buruh meminta Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2017 menjadi sebesar Rp 3 juta.

"Kami minta UMK 2017 Rp 3 juta. Kami juga mendesak agar PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan di cabut", kata massa aksi serentak. ●simon saragih

Hewan Kurban Seberat 500 Kg dari Presiden RI untuk Karimun KARIMUN, HR - Hari Raya Idul Adha 1437 H tahun 2016 M, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) menyumbang satu ekor hewan kurban (sapi) seberat 500 kg ke Masjid Baiturrahman Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun.

Penyerahan hewan kurban sumbangan tersebut, tidak secara langsung dilakukan Presiden, tapi

Rancangan Perda OPD Tanjab Barat Disetujui DPRD KUALA TUNGKAL, HR - Bupati Tanjab Barat, Dr Ir H Safrial MS menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat dengan agenda penyampaian laporan bapemperda dan keputusan DPRD terhadap raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di ruang sidang DPRD, Kamis (8/9).

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Barat, Faizal Riza ST MM, setelah

Bangun Tahap 2 Pasar Nendagung

Walikota Pagaralam, Hj Ida Fitriati didampingi Kepala Disperindagkop, Marjohan Derah menandatangani prasasti peresmian Pasar Rakyat Nendagung

PAGARALAM, HR Menggeliatkan perekonomian di Pagaralam, tak hanya difokuskan di kawasan perkotaan saja, seyogyanya hingga pelosok. Untuk itu, melalui rencana program kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar (Disperindagkop UKM dan PP) Kota Pagaralam, bakal membenahi sejumlah pasar rakyat yang ada.

“Ada tiga pasar rakyat

penyerahan ke pengurus Masjid Baiturrahman, Arnadi Supaat beberapa hari yang lalu melalui Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

"Tidak hanya di Karimun, Provinsi Kepri Presiden menyumbangkan hewan kurban. Di beberapa Provinsi lainnya juga ada. Untuk di Karimun baru pertama kalinya Presiden menyumbangkan hewan kur-

yang kita usulkan ke Pusat (Kemendang, red), yakni pasar Kalangan Talang Darat, Kalangan Bumi Agung, Kalangan Kerinjing.

Tidak hanya itu, Perindagkop juga mengusulkan lanjutan pembanguan tahap dua Pasar Nendagung,”terang Kadisperindagkop UKM dan PP Kota Pagaralam, Drs Marjohan melalui Kabid Perdagangan, Rano Fahlezi kepada teman-teman wartawan, belum lama ini.

Mengenai rencana pem-

bangunannya saat ini, kata Rano sudah proses UKL UPL atau izin lingkungan untuk pembangunan Kalangan Talang Darat dengan suntikan dana sekitar Rp2 miliar.

Sementara untuk Kalangan Bumi Agung, Kalangan Kerinjing termasuk tahap 2 Pasar Nandagung, jika tak ada halangan untuk perencanaan (Masterplan, DED, izin lingkungan) hingga pelaksnaan anak dilakukan di 2017 mendatang.

Mengenai pembangunan tahap 2 Pasar Nendagung, lokasi pembangunannnya berdampingan dengan lokasi gedung baru yang sudah dioperasikan saat ini. “Hanya saja sedikit berbeda, rencananya akan dibuat sejumlah kios-kios pasar yang bangunan sebelumnya hanya menampung pedagang loss atau lapak,”urai Rano. ●jauhari gunawan

mendengarkan laporan Bapemperda seluruh anggota dewan sepakat untuk mengesahkan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi Perda.

Berdasarkan Raperda ini Organisasi Perangkat Daerah Tanjab Barat terdiri dari Sekretariat Daerah tipe A, Sekretariat DPRD tipe B, Inspektorat tipe A, 3 Badan tipe A dan 1 Badan tipe B, 7 Dinas tipe A, 8 Dinas tipe B dan 9 Dinas tipe C, 13 Kecamatan tipe A.

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

mah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 1 gram.

Tim kemudian menggiring terdakwa ke kantor guna diserahkan kepada penyedik untuk kepetingan lebih lanjut.

Menurut sumber yang berhasil dihimpun oleh Harapan Rakyat dan minta dirahasiakan identitasnya menjelaskan bahwa, “ Rudi Alle itu bukan hanya sebagai pengguna, tetapi diduga kuat berperan sebagai pengedar. Tidak hanya disitu saja, saudara-saudara yang lainnya pernah juga terlibat dalam kasus narkoba dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.”

Dalam persidangan, Majelis Hakim yang diketuai R Bernard Dette Samosir sempat menyampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum terkait tuntutan yang dibacakan. Dimana dalam kasus ini sudah cukup jelas bahwa terdakwa tidak sedang menggunakan atau memakai sabu pada saat penangkapan. Barang bukti yang ditemukan ada di dalam rumah terdakwa sehingga memiliki, menyimpang, menguasai. ●km ban," ujar Gubenur Kepri, Nurdin Basirun ditemui disela-sela penyembelihan hewan kurban sumbangan dari Presiden di Masjid Baiturrahman Kabupaten Karimun, Senin (12/9/) sekitar pukul 10.00 WIB. Nurdin menjelaskan pemyembelihan hewan kurban pada Idul Adha setiap tahun dilaksanakan disemua daerah. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban baik itu di Surau, Mushollah, Masjid maupun di lapangan terbuka, memperlihatkan kesemarakan. "Cukup semarak.

Itu mengambarkan ukuwah islamiyah sangat tinggi,"tuturnya.

Sementara itu pengurus Masjid Baiturrahman, Arnadi Supaat menyebutkan hewan kurban yang disembelih sebanyak 10 ekor, dengan rincian 6 ekor lembu dan 4 ekor kambing.

"Penerima hewan kurban yang saat ini sedang dilaksanakan penyembelihan sebanyak 515 orang.

Penerima daging hewan kurban sudah diberikan kupon. Pengambilannya dilaksanakan pukul 14.00 WIB nanti,"terangnya.

Adapun hewan kurban Idul Adha tahun ini se-Kabupaten Karimun berjumlah 698 ekor, rinciannya 333 sapi dan 365 kambing. ●ss Dalam sambutannya Bupati mengapresiasi DPRD Tanjab Barat terkait pembahasan Raperda OPD ini. ”Saya menyampaikan rasa terima kasih dan mengapresiasi kinerja DPRD Tanjab Barat. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat berkat keseriusan, keikhlasan dan kesungguhan anggota dewan rancangan perda ini dapat disetujui,”ujar Bupati Safrial.

Bupati berharap Perda ini dapat mengakomodir semua urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penataan organisasi akan tepat fungsi dan tepat ukuran. Sehingga tidak ada lagi duplikasi tugas dan fungsi pada Organisasi Perangkat Daerah. Terhadap perangkat daerah yang baru akan diisi oleh aparatur yang profesional yang memiliki kompetensi. Kompetensi aparatur akan ditingkatkan melalui pendidikan formal, nonformal dan diklat.

Selanjutnya Raperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah disepakati bersama ini akan disampaikan kepada Gubernur Jambi dalam rangka evaluasi, guna mendapat persetujuan sebagaimana penegasan pasal 3 PP Nomor 18 Tahun 2016,”papar Bupati.●766-hi

Bimtek Penyusunan Kerja

Bimtek Penyusunan Kerja bagi Puskesmas Tahun 2017 SUKABUMI, HR - Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai kepada pengawasan keuangan daerah.

Terkait hal tersebut diatas, beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mengadakan Bimbingan Tekhnik (Bimtek) mengenai rencana penyusunan kerja tahun 2017 bagi Puskesmas yang diikuti oleh 58 orang Kepala Puskesmas Se Kabupaten Sukabumi. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dinas Kesehatan dr Albani Nasution.

Kepala Sub.bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Yana Taryana menjelas-

kan, bimbingan teknik ini sangat penting dilaksanakan, karena dalam penyusunan program kerja Puskesmas di tahun 2017 nanti, sesuai dengan aturan yang berlaku. “Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan bimtek ini seluruh kinerja pelaksana Puskesmas di Kabupaten Sukabumi di tahun 2017 nanti, dapat berjalan seoptimal mungkin.

Terlebih, menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat di setiap wilayah masing – masing, harus lebih baik lagi,”ungkapnya.

Yana meyakini pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi lebih baik lagi, karena dengan mengikuti kegiatan Bimtek ini dapat membuat dokumen rencana kedepan, sesuai dengan target dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi. ●ida

CENDERAMATA: Bupati Sergai Soekirman menyerahkan cenderamata kepada Mr Armyn Bauer sebagai co sponsor 4th Village Leaders Exchange Programme (VLEP) usai menjadi narasumber pada Konferensi 4th Asean+3 VLEP yang diselenggarakan oleh International Poverty Reduction Center in China (IPRCC) di Hotel Shanghai China, Selasa (20/9).

Konferensi VLEP di China

Bupati Sergai Didaulat Pimpin Delegasi Indonesia SEI RAMPAH, HR - Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Soekirman didaulat memimpin delegasi Indonesia oleh Deputi 7 Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (PMK RI) untuk membahas permasalahan penanggulangan kemiskinan pada Forum Konferensi 4th Asean+3 Village Leaders Exchange Programme (VLEP) yang diselenggarakan oleh International Poverty Reduction Center in China (IPRCC) yang berlangsung sejak tanggal 18-24 September di Hotel Shanghai China.

Agenda utama dari konferensi ini adalah membahas perkembangan sekaligus bertukar informasi seputar program yang sudah dikerjakan oleh masing-masing negara dalam mengentaskan kemiskinan didaerahnya terutama inovasi pemerintah dalam memajukan perekonomian desa.

Hal ini dikemukakan Bupati Sergai Soekirman melalui Kabag Humas Setdakab Benny Saragih di ruang kerjanya di Kompleks Kantor Bupati di Sei Rampah, Selasa (20/9).

Dalam forum tersebut, Bupati Soekirman sebagai delegasi dari Indonesia untuk permasalahan di Indonesia Bagian Barat berkesempatan memaparkan strategi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan dari Pro-

gram PNMP-Mandiri Pedesaaan yang saat ini dilanjutkan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) dan didukung regulasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Delegasi dari Indonesia lainnya yakni dari mitra Kemenko PMK, Koordinator program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA) Kemenko Kesra Fakhrulsyah Mega dan delegasi dari wilayah Indonesia Timur adalah Muliadi Prayitno dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

Turut hadir bersama Bupati Sergai, Koordinator Daerah SAPA Sergai Kominta Sari Purba.

Di Kabupaten Sergai sendiri, menurut Kabag Humas Benny Saragih sebagai salah satu lokasi inti daerah sasaran program SAPA telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Usai memberikan pemaparannya dihadapan 76 peserta konferensi yang berasal dari 13 negara ini, Bupati Sergai bertukar cenderamata dengan perwakilan dari Asian Development Bank dan IPRCC serta Mr. Armyn Bauer sebagai co sponsor dari 4th VLEP. Kesepuluh negara yang ikut dalam konferensi ini merupakan negara ASEAN ditambah 3 negara yakni China, Jepang dan Korea. ●p silaban

Di Pelabuhan Sei Tenam Sulit Komunikasi Gunakan HP

LINGGA, HR - Para penumpang kapal maupun very yang melalui dermaga keberangkatan Pelabuhan Sei Tenam banyak yang kecewa, bukan karena kondisi pelabuhan dan dermaganya, tetapi karena sulitnya komunikasi antar pengguna seluler (HP).

Menurut seorang yang menggunakan jasa keberangkatan kapal yang akan menuju Tanjung Pinang maupun ke Pulau Batam merasa agak kewalahan disebabkan kondisi di daerah sekitar Pelabuhan Sei Tenam sulit berkomunikasi melalui telepon genggam. Kondisi hal ini se-

harusnya cepat ditanggapi oleh Dinas Perhubungan, terutama bagian komunikasi dan informasi. “Kalau ada terjadi hal hal yang tidak diingini kemana kita harus menghubungi, karena signal seluler tidak ada.

Kalau tak ada fasilitas dan akses komunikasi, jangan dioperasikan dulu pelabuhan ini,”ucapan serentak para pengguna jasa pelabuhan ini.

Menurut mereka sebelum akses di pelabuhan ini bisa berfungsi, Dinas Perhubungan harus memahami hal ini jangan tergesa gesa, pikir dulu matang-matang, apakah sudah layak dioperasikan dermaga ini.

Sementara salah seorang penumpang lainnya yang tak ingin disebut namanya mengatakan bupati harus tahu hal ini. Dan nantinya kalau mau merubah kabinetnya harus betul-betul meletakkan pejabat tersebut sesuai dengan keahlianya. “Jangan seperti ini, tak tau kerja,”katanya kesal buruknya kinerja pejabat pelabuhan.

Sementara kepala bidang (Kabid) Kominfo, Said Asmafarizan ketika akan dikonfirmasi HR di ruang kerjanya tidak berada di tempat.●ar

Pelaku setelah diamuk massa.

Gagal Merampas Sepeda Motor Residivis Babak Belur Dihakimi Massa TANJUNG MORAWA, HR Salah seorang begal, Kasno (40) penduduk Gang Rahayu Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa Deliserdang babak belur dihakimi warga Jalan Sei Belumai, Jumat (16/9/'16).

Pasalnya, residivis ini diringkus setelah gagal merampas sepeda motor milik warga sekitar yang melintas di kawasan Jalan Sei Belumai.

Usman, seorang saksi mata mengatakan, pelaku diteriaki rampok oleh korbannya saat mencoba merampas sepeda motor milik korban. Mendengar teriakan korban, massa langsung berkumpul dan

meringkus pelaku. Geram melihat aksi, pelaku, wargapun menghakimi pelaku hingga babak belur.

Mendapat informasi, personil Polsek Tanjung Morawa langsung mengamankan tersangka dan membawanya ke Rumah Sakit Umum GL Tobing PTPN II Tanjung Morawa guna mendapat perawatan intensif.

Kanit Reskrim Polsek Tanjung Morawa, Iptu Erwin Nasution saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. “Kini pelaku sedang diberi perawatan karena dipukuli warga,“ kata Iptu Erwin Nasution. ●simon saragih

Nusantara

13

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

BBM Solar Kosong di SPBU

Sopir Truk di Kawasan Tanjung Morawa Mengeluh Walikota Tinjau Beberapa Lokasi Banjir di Medan Utara MEDAN, HR - Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin S mengunjungi korban banjir di Kelurahan Sei Mati, Tangkahan dan Martubung, Medan Labuhan. Dalam kunjungan itu, diketahui banjir rob sudah melewati tanggul rob, akibatnya air yang masuk tak bisa keluar lagi keluar ke aliran yang ada, Kamis (22/9).

Banjir sedalam 20 centimeter hingga 1 meter menyebar di sejumlah ruas jalan di Kelurahan Sei Mati.

Sedangkan di wilayah Martubung dan Tangkahan sudah mulai surut.

Di sela-sela kunjungannya ke Kelurahan Martubung, Eldin mengatakan, dari survey dan pendataan yang dilakukan Dinas Bina Marga serta Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, ada dua penyebab utama banjir rob bertahan lama di Medan Belawan dan terkhusus di Medan Labuhan.

Dia menyebutkan, penyebab utamanya tanggul rob tak mampu menampung atau mencegah banjir rob, dibuktikan banjir rob sudah melewati tanggul yang ada. Bahkan, setelah masuk melewati tanggul, airnya tak bisa surut karena kembali terhalang tanggul.

"Sekarang, sebagai solusi singkatnya maka dikoreklah Parit Belanda, di Martubung dan Tangkahan.

Supaya airnya bisa mengalir ke Sungai Pasangan dan air bisa surut lebih cepat," katanya didampingi Kepala Dinas Bina Marga Khairul Syahnan dan Kepala BPBD Medan Hanalore Simanjuntak.

Selanjutnya, dia menyebutkan, persoalan banjir rob di Medan bagian Utara disebabkan fenomena alam, yakni debit air laut naik. Dibuktikan, air laut saat dilihat dari dok Pelabuhan Belawan yang biasanya tiga meter jaraknya ke bawah, kini jaraknya hanya1 meter. Selain itu, curah hujan juga tinggi beberapa hari terkahir ini di Kota Medan.

Eldin menambahkan, karena banjir rob sudah berhari-hari, Dinas Bina Marga sedang bekerja mengorek parit agar genangan air bisa dialirkan, BPBD Kota Medan bersama Camat Medan Labuhan dan Belawan terus menyalurkan bantuan seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

Hal ini sebagai bagian untuk memudahkan para warga yang menjadi korban banjir rob. Di tempat yang sama, Khairul Syahnan menyebutkan, tim untuk pengorekan

sudah bekerja untuk mengorek parit sepanjang ratusan meter. Pengorekan yang dilakukan, selain melebarkan juga mendalamkan parit yang ada.

Sementara itu, Hanalore Simanjuntak menyampaikan, bantuan makanan dan sejumlah kebutuhan pokok sudah disalurkan, khususnya ke tempat-tempat dapur umum.

Tapi, sejumlah warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan telah beraktivitas. Sekarang ini, BPBD juga menyalurkan bantuan bersama-sama kecamatan.

Selanjutnya, Walikota medan HT Dzulmi Eldin S meninjau lokasi pengorekan parit sepanjang 2,5 Km di Marelan. Dinas Bina Marga Kota Medan mengorek Parit Kebon sepanjang 2,5 Km, dimulai dari Parit Silangan AMD hingga menuju Sungai Bederah. Parit yang dikorek sedalam 3 meter tersebut akan mampu menampung sekitar 50 ribu meter kubik air.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Medan, Khairul Syahnan pada saat Walikota Medan Dzulmi Eldin meninjau pengorekan Parit Kebon di Jalan Paku, Medan Marelan, Kamis (22/9).

Dihadapan Walikota Medan, Khairul menyebutkan, selama beberapa tahun ini Parit Kebon tersebut sudah tertutup tanah, biasanya dari hulunya langsung masuk ke Parit AMD. Namun, debit air hujan yang tinggi air tak mampu lagi menampung dan berdampak terjadinya banjir.

Dia juga melaporkan, parit tersebut sudah masuk tahap penyelesaian, sehingga tinggal menunggu tiga hari lagi parit sudah difungsikan. Selanjutnya, masyarakat juga diharapakan untuk selalu menjaga parit dan jangan jadikan parit tempat pembuangan sampah.

Mendengar laporan Kadis Bina Marga, Dzulmi Eldin langsung memanggil Camat Medan Marelan Parlindungan Nasution. Camat diingatkan agar melibatkan warga masyatakat untuk menjaga parit dan saluran drainase di lingkungannya masing-masing.

Dalam kunjungan itu, Eldin juga didampingi Kepala BPBD Kota Medan Hanalore Simanjuntak, Camat Medan Marelan Parlindungan Nasution serta sejumlah lurah dan kepala lingkungan di Medan Marelan. ●rs

Pelaku Penyiksaan Anak di Desa Manunggal Diamuk Massa LABUHAN DELI, HR - Suparto (39), beserta sekeluarganya, warga yang berdomisili di Pasar VII Dusun 4A Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, nyaris tewas diamuk massa, Sabtu 17/9/2016.

Pasalnya, Suparto beserta 4 anggota keluarganya bernama, Yasmin Laia (38), Nando (24), Devi Ratna Sari (21) dan David Carnelius (18), diketahui oleh warga melakukan penyiksaan terhadap 2 bocah didalam rumah mereka.

Informasi yang dihimpun, korban bernama Melinda (8) mengalami luka bakar akibat di siram air panas di sekujur tubuh, kaki kiri patah serta kepala koyak dihantam benda tumpul.

Kemudian seorang korban lagi bernama Hati (28) mengalami luka memar dan rahang bengkak akibat disiksa dan dipukuli para pelaku.

Menurut saksi mata, Nia mengatakan, kejadian penganiayaan dirumah Partono diketahui sudah berlangsung beberapa minggu.

"Udah berapa minggu ini kami intip dia bang. Kami curiga sama mamaknya, karena si anak badannya penuh luka dan minta makan sama kami. Warga tau kalau anak itu di siksa pukul 2 Jumat (16/9) siang.

Korban juga sempat minta makan dari jendela sama warga," jelas Nia. Sementara menurut warga lainnya, Iwan mengatakan, dirinya bersama warga sempat menanyakan kepada pemilik rumah (Yasmin Laia), tentang keberadaan korban. Namun mereka berdalih bahwa kedua korban sudah 3 hari di Pekanbaru, katanya.

Tapi kami gak percaya gitu aja, karena kami yakin korban masih ada di rumah tersangka. Tanpa sengaja kami melihat orang sedang cuci piring di kamar mandi seperti anak kecil dan badannya penuh luka.

Karena masih penasaran, warga menerobos masuk kedalam rumah.

Ternyata benar, anak yang disiksa

disembunyikan bawah kolong tempat tidur dengan posisi telungkup.

Aksi amuk massa pun terjadi terhadap keluarga yang diduga melakukan penganiayaan. Beruntung Polisi dan Perangkat Desa Manunggal serta pihak Kecamatan Labuhan Deli, cepat tiba dilokasi dan menenangkan massa, jelas Iwan.

Kepala Desa Manunggal, Mukhlisin, yang berada dilokasi kejadian saat ditemui wartawan membenarkan hal tersebut. "Benar bang, kita sudah dapat laporan dari warga tentang hal ini sebelumnya. Setelah diselidiki oleh warga, ternyata benar," sebut Kepala Desa.

Tadi sempat terjadi aksi main hakim sendiri. Saat evakuasi para pelaku dari dalam rumah sampai ke mobil Polisi, mereka juga dihujani pukulan oleh massa yang geram.

Korban sudah dibawa ke rumah sakit oleh warga dan untuk pelaku sudah di amankan ke Polsek Medan Labuhan.

Secepatnya kita juga akan melaporkan hal ini ke KPAI, karena ini sudah termasuk penganiayaan berat dengan korban anak di bawah umur dan sangat tidak berperikemanusiaan, ucap Mukhlisin.

“Saya juga akan memanggil Kepala Dusun, kenapa bisa kecolongan seperti ini. Kepala Dusun saya perintahkan untuk mendata setiap warganya, terutama para pendatang agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini,” tandas Mukhlisin. ●simon saragih

TANJUNG MORAWA, HR - Sejumlah SPBU di Kecamatan Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kerap terjadi, Sabtu 17/9/2016.

Kosongnya stok solar itu disinyalir akibat adanya praktik permainan nakal oknum SPBU dengan mafia, yang selanjutnya BBM tersebut akan

dijual ke pabrik industri di kawasan Tanjung Morawa dan sekitarnya dengan harga tinggi.

Dampaknya, banyak pemilik ken-

daraan yang mengeluh karena seringnya solar habis di SPBU. Salah seorang sopir truk, R Sinaga mengaku, mereka sering kesulitan mendapatkan solar sejak sebulan terakhir dan terkadang untuk mendapatkannya, terpaksa harus menginap hingga dua hari untuk menunggu solar masuk ke SPBU. “Entah apa masalahnya, sudah sebulan terakhir ini solar sering habis,” ujar Sigalingging.

Sementara, Kapolres Deli Serdang AKBP Robert Dacosta saat dikonfirmasi terkait adanya dugaan praktik permainan nakal oknum SPBU dan mafia minyak, pihaknya berjanji akan melakukan penyelidikan atas persoalan ini.

“Terima kasih atas informasinya, kami akan lakukan penyelidikan dan bisa saja kemungkinan BBM Solar itu disalahgunakan oleh oknum yang memanfaatkan situasi", sebutnya.

Apalagi kawasan Tanjung Morawa merupakan kawasan industri dan termasuk proyek pembangunan jalan tol,” ujar AKBP Robert Dacosta kepada wartawan, Jumat (16/9). ●simon saragih

Wakil Walikota Medan Buka Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak MEDAN, HR - Kalau saat ini tidak masanya lagi bermain-main melakukan pengutipan pajak daerah.

Tinggalkan cara-cara itu, dan buka permainan baru dengan cara profesional dan kompetensi. Kalau tidak mau berubah tinggalkan kapal ini dan cari kapal baru, karena Dinas Pendapatan ini tumpuan harapan pemko Medan untuk menggali PAD sebagai modal pembangunan daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Ealikota Medan Akhyar Nasution pada saat membuka Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah tahun 2016 di Lingkungan Dinas Pendapatan Kota Medan, Senin ( 19/9) di Garuda Palaza Jl.Sisinga Mangaraja.

Pembukaan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak dan Retrebusi ini ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Wakil Walikota Medan kepada Popy Maya dan Hasanal Haris Harahap.

Menurut Akhyar, pajak merupakan instrument keuangan dalam perekonomian, sekaligus sebagai sumber daya utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengutan kapasitas aparatur terutama dalam memahami penilaian pajak

daerah sangat penting terutama bagi aparatur Dinas Pendapatan kota Medan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang-undangan tentang Pajak Daerah dinilai sangat penting dalam rangka mengenali potensi , guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retrebusi.

Sebagai Pegawai pemeriksa pajak daerah, petugas diharapkan dapat dibekali diri dengan pengetahuan yang memadai khususnya terkait dengan potensi pajak daerah.

Identifikasi terhadap potensi ekonomi kota yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kota, harus dapat dipetakan dengan modal detail dan akurat. “Untuk itu, setiap pajak daerah harus dinilai dengan kemampuan pengetahuan dan kompetensi pajak yang dimiliki,” ujarnya.

Akhyar, berharap kepada seluruh peserta Bintek untuk serius mengikuti kegiatan Bintek ini, agar petugas pemeriksa pajak mempunyai wawasan dan ilmu dibidang itu, sehingga petugas mempunyai kulaitas dan moralitas.

Sebelumnya, Muhammad Susni selaku Kepala Dinas Pendapatan

Kota Medan dalam laporannya mengatakan, maksdu dan tujuan kegiatan Bintek Pemeriksaan Pajask dan retrebusi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM bagi Aparatur Sipil Negara (ANS) yang berada di lingklungan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam hal pemeriksaan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.

Selain itu, untuk terciptanya pelayanan pajak yang bersih,professional, berdedikasi serta santun dalam menjalankan pelayanan, dengan tujuan dapat meningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan kota Medan.

Jumlah peserta pada angkatan pertama ini berjumlah 30 orang peserta dari Aparatur Sipil Negara Dinas Pendapatan Kota Medan, sedangkan nara sumber dari USU yaitu Tety Marlina tarigan, Dr Khaira Amalia Fachruddin, Indra Effendi Rangkuti dan Hatta Ridho.

“Kegiatan Bintek Pemeriksaan Pajak dan retrebusi daerah ini berlangsung selama 5 hari tanggal 19 s/d 23 September 2016 di Garuda palaza Medan Jl.Sisinga Mangara,“ ujar Husni. ●rs

ASN Dapat Menjadi Pelopor Pembangunan Ditengah Masyarakat MEDAN, HR - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi pelopor-pelopor pembangunan di tengah-tengah masyarakat, juga dapat memberikan kesadaran bahwa tidak semua tugas-tugas pembangunan dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah kota.

Tetapi sesungguhnya hanya bisa lebih berhasil bila didukung sepenuhnya oleh seluruh masyarakat dan stakeholder baik itu menata lalu lintas yang semakin baik, mewujudkan Medan bersih serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman dan indah.

Hal ini dikatakan Walikota Medan HT Dzulmi Eldin saat memimpin upacara kesadaran nasional jajaran Pemko Medan, Senin (19/9) di halaman depan balai Kota Medan, yang dihadiri Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution Ph Sekda Ikhwan Habibi Daulay, para Asisten, pimpinan SKPD, Camat dan para staf jajaran

Pemko Medan.

Eldin mengatakan, sesungguhnya seluruh aspek pembangunan kota membutuhkan partisipasi masyarakat, agar lebih berhasil diselenggarakan, untuk itu diharapkan setiap Aparatur harus bisa menjadi pelopor untuk pembangunan budaya dan sikap-sikap membangunan yang semakin positif ditengahtengah masyarakat, bila budaya membangun semakin baik maka hasil-hasil pembangunan juga bisa lebih dinikmati masyarakat seluasluasnya.

“Mudah-mudahan spirit besar dari upacara bendera hari peningkatan kesadaran nasional ini dapat kita amalkan atau kita terapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bangun citra dan teladan hingga menjadi pelopor ditengah masyarakat jaga sikap jangan tersinggung masyarakat demi pelayanan dan informasi yang baik,” harap Eldin.

Dalam kesempatan itu, Eldin menyampaikan beberapa hal pokok menjadi semangat dalam pembangunan kota agar dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Diminta setiap aparatur agar sanggup memelihara kepribadian guna membangun citra birokrasi yang semakin melayani bukan dilayani, mampu membangun sikap dan prilaku jujur baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada orang lain, mampu meningkatkan prestasi kerja.

Selain itu, setiap SKPD harus mampu membangun budaya birokrasi yang profesaional dan setiap aparatur harus sanggup mengendalikan diri agar tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan etika pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ●rs

Arahan Wakil Walikota dalam Rapat Koordinasi Pembangunan TANGERANG, HR - Disisa waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2016, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, meminta kepada para peserta rapat agar dapat menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin.

“Segera selesaikan pekerjaan yang berada dalam anggaran murni dan siapkan berbagai kelengkapannya untuk kegiatan yang di anggaran perubahan,” tutur Sachrudin kepada para peserta rapat koordinasi pembangunan yang dihadiri para sekretaris dinas, kepala sub bagian perencanaan dan keuangan serta para operator Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEVLAP) yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Kamis (22/09).

Dirinya menuturkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tengah dalam pembahasan di tingkat Provinsi Banten. Di awal Oktober diharapkan sudah dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Sachrudin menghimbau kepada seluruh perangkat kerja di lingkup Pemkot Tangerang untuk segera mempersiapkan berbagai dokumen pendukungnya. Seperti halnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan dokumen lelangnya. Lalu, segera koordinasikan dengan bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk informasi seputar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

“Persiapkan sejak awal agar saat waktu pelaksanaannya segala dokumennya sudah siap tinggal diajukan untuk proses lelangnya,” imbaunya.

Dipenghujung arahannya, Sachrudin juga mengingatkan para peserta agar turut mendorong pihak ketiga untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, termasuk pengajuan proses pencairan kegiatan. “Jangan sampai menunggu hingga akhir tahun, demi terciptanya kelancaran proses administrasi dan pelaporan kegiatan pembangunan,” titahnya.

Sementara itu, Pemkot Tangerang pun terus mengupayakan untuk memberikan kemudahan serta kecepatan dalam proses evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan.

Seperti dengan memanfaatkan aplikasi SIEVLAP Mobile yang dapat didownload gratis dari google play. Dalam aplikasi ini, ada dua pilihan menu yaitu untuk melihat dan mengirim laporan. Dengan menggunakan username dan password yang biasa digunakan pada SIEVLAP yang telah digunakan selama ini.

Saat ini, aplikasi dapat dimanfaatkan untuk memantau dan melaporkan kegiatan pembangunan fisik konstruksi.

Sedangkan aplikasi untuk kegiatan fisik non konstruksi dan non fisik tengah disempurnakan aplikasinya oleh Kominfo.

Para pengguna aplikasi ini dapat mengupdate real time perkembangan serta progres fisik seperti drainase, jalan, pju, melalui foto yang dikirim sehingga pimpinan dapat langsung melihat progres pembangunan tanpa harus ke lapangan. Cukup melalui aplikasi ini. ●tim

Hakim Hanry membackan vonis kepada terdakwa Agus.

Agus, Pembunuh Bocah dalam Kardus Divonis Mati

JAKARTA, HR - Agus Darmawan pencabul sekaligus pembunuh bocah yang dimasukkan dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat, divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan membunuh dan mencabuli bocah F, yang jasadnya ditemukan dalam kardus di Kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat akhir Oktober 2015.

Hakim Hanry Hangky mengatakan, terdakwa Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sekaligus pencabulan terhadap bocah sembilan tahun itu.

Agus melanggar Pasal 340 KUHP subsider 338, dan kedua Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014.

"Karena telah bersalah, terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal atas dirinya," ujar Hanry di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (21/9/2016).

Hakim menemukan hal yang memberatkan dalam perbuatan Agus, yang menyebabkan hilangnya nyawa bocah F. Kesedihan orangtua F yang mendalam dan hal lainnya, menjadi pertimbangan yang membuat hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Agus.

"Perbuatan terdakwa juga dilakukan dengan sadis. Apalagi dia pernah divonis kasus narkotika. Sementara tidak ada hal yang meringankan bagi terdakwa," jelas Hanry.

Agus tertunduk, ia tak menjawab pertanyaan hakim apakah dia menerima atau tidak putusan tersebut. Agus melalui kuasa hukumnya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. ●jt

Ayo, Jadikan Posyandu Primadona Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

TANGERANG, HR - Posyandu yang dulu jadi primadona kebanggaan rakyat Indonesia, hingga kini pun keberadaan Posyandu masih berimplikasi dan efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan rakyat Indonesia, dalam setiap bulannya. Rakyat

berbondong-bondong mendatangi Posyandu yang dikelola berbasis komunitas.

Konsep Posyandu berkaitan erat dengan keterpaduan, keterpaduan yang dimaksud meliputi keterpaduan dalam aspek sasaran, aspek lokasi kegiatan, aspek petu-

gas penyelenggara, aspek infrastruktur, aspek perlengkapan, aspek dana dan lain sebagainya.

Untuk mengemukakan proses dari aspek tersebut pada kesempatan ini kecamatan Pinang Kota Tangerang secara teratur mengadakan Pembinaan Kader Posyandu Tingkat Kecamatan Pinang Kota Tangerang tahun anggaran 2016 berlangsung di dua Kelurahan, yakni Kelurahan Sudimara Pinang (16 September 2016) dan di Kelurahan Panunggangan (19 September 2016).

Pembinaan kali ini menitik beratkan antara lain maintenance fasilitas gedung Posyandu, kebutuhan perlengkapan administrasi, kebutuhan pemakaian biaya listrik dan pengembangan SDM. "Segala upaya menyangkut sarana fasilitas kebutuhan posyandu, sebelumsebelumnya sudah melakukan secara rutin meninjau, mendata dan memperhatikan bagian-bagian terpenting apa yang akan

lebih kami utamakan untuk selanjutnya," ungkap Eryadin Halim Kasi Ekbag Kecamatan Pinang.

“Kami juga berharap sarana fasilitas gedung Posyandu bisa digunakan pula secara multifungsi, khususnya yang bermanfaat positif untuk kepentingan masyarakat seperti pengajian-pengajian, pemilihan RT/RW, Karang Taruna dan sebagainya," tambah Eryadin Halim.

"Secara impulsif dan parsial kami selaku aparatur pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat,semua program posyandu akan kami dukung sepenuhnya tanpa terkecuali mengabaikan pelayanan lainnya," papar Cecep Rusmi Lurah Panunggangan.

Sementara itu, Sudarto Lurah Sudimara Pinang pun mengimbau semoga setelah diberikan pemaparan ini dalam pembinaan kader Posyandu, para pengurus dan kader Posyandu se-Kecamatan Pinang semakin tetap terus bekerjasama dan mencerna dengan baik apa yang sudah disampaikan dalam agenda tersebut. Tujuannya adalah demi kepentingan kita bersama, khususnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. ●haryo/noni

14

BPMPD Sintang Tegaskan Copot Kades Bermasalah

SINTANG, HR – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Sintang, Hotler Panjaitan mewantiwanti para Kepala Desa (Kades) untuk mengelola keuangan desa sesuai perundang-undangan berlaku.

Hotler Panjaitan Hotler akan memberi sanksi tegas bagi para kades yang melanggar ketentuan tersebut.

“Tindakan tegas selain sampai ranah hukum, juga penonaktifan Kepala Desa,” ungkapnya saat diwawancarai, Selasa (13/9) siang.

Hotler menegaskan tidak ada toleransi bagi Kades dan perangkat desa lain yang terbukti tidak taat aturan perundang-undangan dalam mempertanggungjawabkan dana desa.

“Kami akan tetap ambil tindakan tegas. Saya tegaskan kembali tidak tidak ada toleransi bagi Kades yang tidak taat aturan dalam mempertangungjawabkan dana desa,” imbuhnya.

Selama ini pihak BPMPD selalu menyampaikan terkait hal ini baik saat rapat Kades maupun pertemuan-pertemuan lain.

Pengelolaan keuangan desa dalam pola kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus benar-benar dirumuskan oleh Kades bersama Badan Pemusyarawatan Desa (BPD) dan juga Tokoh Masyarakat (Tomas).

“Sehingga ada kesesuaian dengan aspirasi kebutuhan masyarakat desa sendiri,” harapnya. ●eric

Nusantara

Pemerintah Tetapkan "Dwell Time " di Priok 2,5 Hari

JAKARTA, HR - Pemerintah menetapkan waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, harus selama 2,5 hari.

Hal itu berdasarkan hasil pertemuan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dengan eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Menhub Budi, dalam 2,5 hari tersebut komposisinya yakni waktu pre-clearance atau waktu pengajuan dokumen pemberitahuan impor barang selama satu hari.

Kemudian, custom clearance atau

pengecekan barang selama 12 jam.

"Adapun untuk post-clearance atau pengeluaran barang impor dari pelabuhan ditetapkan selama satu hari," ujar Budi saat konferensi pers di Kantor Kementerian Pehubungan (Kemenhub) Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Untuk mencapai itu, Budi meminta kepada masing-masing departemen dalam proses pre-clearance

agar mederegulasi atau menyederhanakan peraturan agar perizinan masuknya barang ke pelabuhan menjadi cepat.

Selain itu, dirinya juga meminta para petugas dari masing-masing departemen terkait untuk melakukan piket bertugas di pelabuhan.

Kemudian, pada proses customclearance Budi meminta, kepada Bea dan Cukai agar pengecekan barang bisa lebih dipercepat. "Berkaitan dengan post-clearance, saat ini Pelindo II sudah melakukan dengan baik dan kami minta terus tingkatkan," kata dia.

Namun dia, tidak memberitahukan kapan target pencapaian waktu bongkar muat selama 2,5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

Dia hanya berharap waktu tersebut akan tercapai dalam waktu dekat.

Sekadar informasi, saat ini, dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok selama 3,2 hari. Namun, waktu tersebut masih dianggap lama. Presiden Joko Widodo juga meminta pelaksanaan dwell time di Tanjung Priok bisa ditekan hingga 2,5 hari. ●krisman/velly

Penangkapan Terdakwa Murdianto

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Konspirasi ?

JAKARTA, HR - Perkara kasus narkoba atas nama terdakwa Murdianto alias Murdi Bin Muhajir yang didakwa Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendapat perhatian khusus dari Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Seribu, Jakarta Utara AKBP Jonh Weynart Hutagalung, Kepala Kejari Jakut Agung K Dipo dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakut Dwiarso Budi yang telah memproses kasus narkoba ini dengan cepat.

Terdakwa Murdianto ditangkap polisi pada tanggal 28 Maret 2016, tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Penunut Umum 28 April 2016 dan pada tanggal 12 Mei 2016 sudah dilimpah dengan No perkara 565/Pen-Pid/ PN.JKT.Utr. Dan pada hari Rabu 15 Mei 2016 sudah dibuka sidang pertama agenda pembacaan surat dakwaan.

Penanganan perkara terdakwa Murdi-

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

anto ini seperti ada konspirasi. Berbeda dengan perkara perkara narkoba lainnya yang pada umumnya menjalani proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, bahkan sampai deadline masa penahanan di kepolisian dan demikian juga halnya selama dalam tahan kejaksaan baru kemudian dilimpahkan pengadilan.

Dalam proses berjalannya persidangan pun dianggap ganjil, dimana setelah sidang pertama dibuka dalam pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendrinawati Leo, satu bulan kemudian baru persidangan digelar dengan pemeriksaan saksi.

Diduga adanya konspirasi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menghindari praperadilan yang bakalan ditempuh keluarga terdakwa. Karena menurut Mbak Nur (kakak terdakwa) penangkapan terhadap terdakwa Murdianto penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai locus delicti.

Terungkap dalam persidangan, bahwa kasus terdakwa Murdianto ini ditengarai rekayasa penyidik Kepolisian Polres Kepulauan Seribu, karena diduga gagal memeras terdakwa yang bekerja sebagai koordinator parkir di Jalan Emin, Jakut.

Rekayasa penangkapan Murdianto ini membuat terpukul berat kedua orang tuanya yang berdampak kepada kematian dan meninggalnya kedua orang tuanya (ibu dan bapaknya). Dalam perjalanan mencari keberadaan Murdianto itulah orang tuanya laki-laki yang mengendarai sepeda motor mengalami kecelakaan lalu lintas dan keesokan harinya meninggal dunia.

Beberapa hari kemudian Murwati (ibu terdakwa) pun menyusul ke alam baka akibat tekanan mental yang dahsyat yang mana pada saat meninggalnya suaminya (Muhadjir), anaknya terdakwa Murdianto tidak diporbolehkan melihat jenazah orang tuanya sebagai pertemuan terakhir.

Kajari Agung K Dipo

Permohonan praperadilan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa Yayat Surya Purnadi dan Indra Kasyanto dari Kantor “YSP & Partners” dinyatakan gugur karena pidana umum sudah dimajukan. ●thom

Rayakan HUT RSUD Balaraja ke-5

Semoga Sukses dan Tingkatkan Pelayanan TANGERANG, HR - Ulang tahun RSUD Balaraja jatuh pada tanggal 20 september 2012 yang sekarang usianya 5 tahun dan acara dimeriahkan oleh semua petugas RSUD Balaraja, dihadiri oleh Bupati Ahmed Zaki Iskandar, Kepala Dinas Kesehatan Haja Nani Kabupaten Tangerang, Camat Balaraja Tony Rustoni, Camat Suka Mulya, Kepala Desa Tobat E Suherman, Binamas Desa Tobat, Kepala Dinas perhubungan Nono kabupaten Tangerang, serta warga Masyarakat yang ikut merayakan hari Ulang Tahun RSUD Balaraja yang Ke 5 Tahun.

Berikut berserta dokter, bidan serta suster, apoteker, pegawai RSUD, PKK RSUD Balaraja. Acara sangat meriah dan sukses. Ada Gerak jalan Warga Masyarakat sekitar RSUD Balaraja. Antusias Bahagia dalam acara Ulang Tahun ini.

Kepala Rumah Sakit Umum Balaraja Ibu Haja Rr Reniati M selaku direktur utama menyampaikan, "RSUD Balaraja yang Dulunya sepi kini menjadi Ramai dari jalan serta Kendaraan Umum yang sudah memasuki Desa Tobat dan akses Masyarakat untuk berobat ke RSUD Balaraja Mudah tidak sulit seperti dulu.

Terima kasih kepada Pemkab Tangerang dan Dinas Perhubungan Tangerang yang telah menjadikan Rumah sakit Umum Balaraja ini semakin sukse dan semakin banyak menolong Warga Masyarakat untuk Sehat dan sembuh dari sakit yang datang ke RSUD Balaraja ini.

Bupati Ahmed Zaki Iskandar menyampaikan dalam Acara Hut RSUD Balaraja yang ke 5 Tahun

serta pemotongan Tumpeng, membuka acara doorprize dan menjengkuk serta melihat Pasien yang Rawat inap di RSUD Balaraja khususnya untuk Pasien Anak anak serta Balita.

Dalam acara ulang Tahun yang ke 5 Th Bupati Ahmed Zaki Iskandar Berpesan pada Masyarakat seluruhnya, pada Camat Balaraja dan Camat Sukamulya serta kepada Kepala Desa Tobat, RSUD Balaraja Milik Pemkab Tangerang Aset pemkab Tangerang yang harus dijaga dan Dirawat sebaik mungkin. Karena RSUD ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada Umumnya dari kabupaten hingga masyarakat Luas yang berada di luar kabupaten Tangerang.

Terutama Kepala Desa Tobat harus dapat menjaga RSUD Balaraja dengan baik serta Camat Balaraja dan Sukamulya. Karena kita memiliki Dokter Dokter Terbaik yang berada di RSUD Balaraja ini.

Bahkan tolong dijaga akan ke lestriannya serta Lingkungannya agar RSUD Balaraja Berjalan dengan Baik. Memberi pelayanan dengan Baik serta ada Nya RSUD Balaraja jangan di ganggu dan di acak acak karena RSUD Ini milik Pemkab Tangerang Ujar Bupati Ahmed Zaki Iskandar.

Pemkab Tangerng pun akan menambah kan lagi RSUD yang berada Di Wilayah Pantura tepatnya di wilayah Paku Haji kata Bupati Ahmed Zaki Iskandar dalam penyampainya di acara Hut RSUD Balaraja yang Ke 5 Tahun pada Tanggal 21 september 2016 di Depan Halaman RSUD Balaraja Kabupaten Tangerang. ●linda

Wakil Bupati Sambut Kepulangan Jamaah Haji Natuna NATUNA, HR – Wakil Bupati Natuna Hj Ngesti Yuni Suprapti menyambut kedatangan rombongan jamaah haji asal Natuna di Masjid Agung Ranai bersama sejumlah unsur FKPD. Tidak ketinggalan, sanak saudara dari para jamaah haji tersebut pun berbondong-bondong datang untuk menjemput keluarga mereka.

Jamaah haji yang berjumlah 44 orang tersebut tiba di Ranai, Natuna, Senin (19/9), sekitar pukul 16.00 WIB, menggunakan pesawat Sriwijaya Air dari Bandara Hang Nadim Batam.

"Alhamdulillah jamaah haji kita utuh 44 orang. Mereka tergabung dalam keloter 1 Embarkasi Batam Gelombang 1. Mereka bertolak dari Jeddah ke Batam pada Ahad kemarin, kemudian Senin berangkat ke Natuna," kata Kepala Kemenag Natuna, H Sudarmadi.

Melihat keadaan para jamaah haji Natuna dalam keadaan sehat, Wabup Ngesti merasa sangat bersyukur, sebab menjalankan ibadah haji memerlukan perjuangan ekstra keras karena cobaan yang dihadapi juga banyak.

Ngesti juga mendoakan agar para jamaah haji tersebut mendapatkan gelar haji mabrur. Dan tidak lupa dia juga mengingatkan kepada masyarakat Natuna, agar teliti memilih lembaga haji bila hendak berangkat ke tanah suci agar perjalanan ibadahnya lancar dan tanpa masalah.

"Dan bagi yang hendak berhaji, pilihlah lembaga yang resmi, agar bapak - ibu tidak menuai masalah dalam perjalanan. Sekarang banyak kejadian jamaah haji kita yang bermasalah dengan legalitas. Kita hendak berhaji, persiapan kita juga harus sempurna," pesannya. ●alfian/adv

Wakil Bupati Natuna Hj Ngesti Yuni Suprapti bersama Ketua DPRD Natuna Yusrifandi menyalami para jamaah haji.

Wakil Bupati Natuna bersama FKPD sedang menunggu kedatangan rombongan jamaah haji Natuna.

Para jamaah haji asal Natuna (atas), Unsur FKPD (bawah).

sambungan

15

●Lelang Satker PIP Cipta Karya . . .

Infrastruktur Permukiman Kota Serang dibawah naungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, mensyaratkan SBU untuk subbidang atau Kualifikasi dan Klasifikasi, yakni - Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) dan Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) dan Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Semua Daya (EL 001) atau (EL003) atau (EL007), namun perusahaan pemenang PT LBT diduga tidak memiliki sejumlah subbidang tersebut.

Berdasarkan detail yang diperoleh HR di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK-NET), dimana LPJK merupakan perpanjangan Kementerian PUPR untuk melakukan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang disesuaikan Klasifikasi Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) No. 10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan LPJK No. 10/2012 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR No. 19/PRT/M/2014 tentang Peraturan Menteri PU No. 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan bahwa pemenang PT LBT tidak detail atau tidak tayang di LPJKNET. Perusahaan itu hanya tayang di LPJK.ORG, padahal LPJK. ORG tidak diberlakukan lagi.

Lalu pertanyaannya, dari mana penetapan pemenang PT LBT untuk paket Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Trondol, Kota Serang diperoleh untuk subbidangsubbidang seperti S1003, S1001, EL001, EL007 yang merupakan detail di LPJK.NET, sedangkan yang detail di LPJK.ORG adalah seperti kode 22011, 22014 yang masuk atau digabungkan ke kode S1001, dan kode 24001 yang masuk atau digabungkan ke kode EL001. Sedangkan kode yang lama seperti 22001 untuk sejenis atau digabungkan ke kode S1003, Kode 24003 untuk EL003 dan kode 24007 untuk EL007, dimana kode yang lama juga diduga tidak memiliki subbidang tersebut.

Padahal, yang dipakai sesuai persyaratan yang dibuat oleh Satker/ Pokja adalah berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi berdasarkan Peraturan LPJK No.10/2014, dan apabila mengikuti pelelangan di Kementerian PUPR yang dipakai adalah website lpjk.net, hal itu sesuai Surat Edaran No. 09/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi.

Namun sayang, Surat Kabar Harapan Rakyat telah mempertanyakan perihal tersebut diatas, melalui surat konfirmasi dan klarifikasi dengan surat No. 038/HR/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang disampaikan kepada Kepala Satker, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari Satker SNVT Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Serang, maupun PPK dan Pokja hingga berita ini naik cetak.

Menanggapi hal itu, Kordinator Investigasi dan Pengkaji LSM ICACI (Independent Commission Against Corruption Indonesia, Reza Setiawan menilai, bahwa paket proyek yang bersumber dari Asian Development Bank (ADB), harus diusut tuntas.

“Tidak ada bedanya anggaran dari luar negeri dengan APBN, karena persyaratannya yang dibikin oleh Satker/Pokja sama dengan mensyaratkan SBU pada subbidangsubbidangnya,” ujarnya kepada HR, (23/9), di Kompleks PUPR Pattimura, Jakarta.

“Dipersilahkan aparat terkait turun ke lokasi untuk mengawasi dan bila perlu diusut, apalagi kita dengar perusahaan pemenang yakni Direktur Utama-nya sering dipanggil KPK sebagai saksi terkait proyek-proyek dilingkungan Kementerian PU di Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten yang melibatkan keluarga mantan Gubernur Banten, yang mana kasusnya dugaan pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana (Wawan),” ujarnya.

“Kalau memang benar itu, keterkaitan perusahaan PT LBT sebagai pemenang di paket Peningkatan Kualitas Skala Kawasan, Kawasan Trondol, Kota Serang, maka perlu diperiksa,” tegasnya kepada HR. ●tim

●Banjir Bandang Tewaskan . . .

ikut terkena banjir bandang tersebut.

Para korban diduga tewas terseret oleh derasnya arus sungai Cimanuk saat berada didalam rumah.

Puluhan korban meninggal dunia maupun korban luka yang selamat telah dievakuasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut ke Rumah Sakit TNI Guntur di Jl. Brathayuda Garut.

Salah satu Korban selamat Ali (45) warga Kp. Leuwidaun menuturkan, kejadiannya berlangsung sangat cepat, dimana sebelumnya dirinya tengah menyeduh kopi saat hujan berlangsung, tiba – tiba sekitar pukul 23.00 WIB ada himbauan melalui pengeras suara yang berada di Mushola RW 05 menyatakan ‘’Awas kepada RW 05 air naik ketinggian 8 meter‘’. Mendengar tersebut sontak lari keluar rumah bersama istri dan 4 orang anak guna menyelamatkan diri. Namun ketika membuka pintu keluar yang berada di lantai bawah rumah, ungkap Ali, air bersama lumpur dengan ketinggian mencapai 8 meter langsung menerjang masuk rumah sampai menutupi kepala dan membuatnya terpental. Melihat kondisi ruangan bawah yang tidak memungkinkan dan sudah penuh dengan air bercampur lumpur, akhirnya berinisiatif lari mencari tempat yang lebih tinggi, yakni naik keatas genteng dengan berteriak meminta tolong hingga bantuan datang dari warga dan membawa keluarga kami ketempat yang lebih aman.

Ali tidak mengetahui persis jumlah korban selamat dan yang tidak selamat, tapi menurut kabar banyak warga yang hilang. “Salah satunya tetangga rumah saya yang juga dikabarkan hilang dan sampai sekarang belum ditemukan,”ujarnya.

Ali berharap, selain bantuan sandang, dan pangan juga meminta kepada pemerintah agar memikir-

kan hunian tempat tinggal untuk para korban bencana banjir bandang yang hancur porak poranda.

Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa yang terun langsung ke lokasi kejadian bersama Mendikbud RI dan Menteri PU RI, Kamis (21/9/2016) mengatakan, bahwa pemerintah Kabupaten Garut agar segera mengidentifikasi data – data warga masyarakat yang terdampak diberikan jaminan hidup sebesar Rp 900 ribu dan untuk Bantuan Santunan Kematian (BSK) sebagai tanda duka cita kepada ahli waris yang kehilangan/ditinggalkan anggota keluarganya sebesar Rp. 15 juta / jiwa bagi yang sudah teridentifikasi ahli warisnya. Sementara ini, kata Khofifah, pihaknya akan menunggu identifikasi data dari Pemkab Garut dan relawan yang ikut berperan.

Khofifah berharap kebutuhan logistic masyarakat bisa terpenuhi.

“Kami juga melihat antusiasme masyarakat untuk saling berbagi kasih ikut merasakan dari keluarga/warga yang terdampak. Tentunya ini sangat kami hargai, karena akan memberikan motivasi dan semangat bagi keluarga yang terdampak,”ucapnya.

Dalam proses penyiapan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang rumahnya terbawa air ataupun tertimbun, Khofifah mengutarakan, maka tugas BNPB menyiapkan hunian sementara (Huntara), biasanya berupa pemindahan dalam bentuk kontrak rumah. Selanjutnya pihak Kementerian Sosial sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU Pera untuk menyiapkan hunian tetapnya.

“Apabila nanti Pemkab Garut sudah memutuskan tempat relokasi, maka Kementerian PU Pera akan menyiapkan hunian tetap berikut isinya barulah kementerian sosial kembali,”katanya. ●deni

●Proyek Jalan Kapuas Hulu . . .

Dari hasil pantauan Harapan Rakyat dilapangan dengan jarak tempuh 400 km mulai dari Perbatasan menuju Kapuas Hulu, sepanjang jalan terlihat pekerjaan pembuatan jembatan, pengaspalan, pelebaran jalan, dan penguatan tebing.

Pekerjaan itu terus-menerus dilakukan dan tak kunjung berakhir. Entah sudah berapa karung uang negara yang terserap untuk aktivitas infrastuktur ini.

Ada kecurigaan diduga ada permainan oknum PU Wilayah III dan kontraktor untuk membohongi duit APBN dengan cara merekayasa bobot, sehingga terkesan pekerjaan itu tidak pernah ada akhirnya. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan anggaran untuk wilayah tersebut dikucurkan berulang-ulang.

Seperti contoh Tahun 2015, pekerjaan peningkatan jalan Putusibau Nanga Era dengan nilai anggaran Rp33 M, sepanjang 1 Km tidak dikerjakan. Menurut keterangan Kasatker PPTK yang berhasil dikonfirmasi HR, dijelaskan bahwa

jalan yang tidak dikerjakan itu disebabkan masyarakat protes karena debu.

Yang menjadi pertanyaan, seperti apakah pada saat perencanaannya?

Apakah tidak ada survey lapangan serta tidak ada sosialisasi kepada masyarakat setempat? Bila itu tidak dilakukan, sangat wajar sekali bila timbul aksi protes masyarakat. Namun sebaliknya, bila dilakukan perencanaan dengan melibatkan masyarakat dan sosialisasi yang merata, tentu saat pelaksanaan tidak ada aksi protes dari warga.

Jadi, bila keterangan Kasatker PPTK bahwa hal itu diakibatkan aksi protes masyarakat, merupakan keterangan yang tidak masuk diakal sehat. Terkait hal itu, HR berhasil menghimpun berbagai jenis pekerjaan yang dianggarkan Satker tersebut terhitung 2015-2016, dan diharapkan aparat hukum terkait dan BPK melakukan audit, karena penyerapannya sangat berpotensi menimbulkan kerugian negara. ●mol yadi

Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

Arief Berbagi Ilmu Wirausaha dengan Para Pemuda TANGERANG, HR - Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berupaya menumbuhkan dan memberikan ruang bagi para pengusaha muda yang memiliki semangat tangguh dan kreatif sehingga dapat membangkitkan perekonomian daerah maupun nasional.

Hal tersebut disampaikannya dalam Pendidikan dan Latihan (Diklat) Wirausaha Pemuda yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Senin Petang (19/09) di Gedung Pemuda GOR Tangerang.

Menurutnya dengan hadirnya para pengusaha muda tentu membawa sebuah harapan yaitu dapat membuka peluang usaha dan akan turut membuka lapangan pekerjaan.

Dirinya optimistis perekonomian di daerah akan semakin tumbuh dan bangkit melalui peran pengusaha muda.

“Artinya, kita butuh entrepreneur atau pengusaha yang tangguh dan kreatif sehingga dapat mendorong proses inovasi pada produk yang dihasilkan," paparnya dihadapan 50 peserta yang terdiri dari wirausahawan muda, mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Tangerang.

Arief yang sebelumnya pernah berkecimpung sebagai entrepreneur, juga turut berbagi ilmu dan pengalaman

dalam berwirausaha.

Di mana untuk memulai segala sesuatu, kata Arief, dibutuhkan proses dan memerlukan pengorbanan. Tak terkecuali untuk menjadi seorang pengusaha. Untuk jadi pengusaha, jangan semata berorientasi kepada untung, namun bicara masalah proses, karena percuma kita bisa berhitung kemungkinan untung kalau tidak ada pembeli produk yang kita tawarkan.

Arief berharap, kepada para dan calon wirausawahan muda peserta diklat untuk tetap fokus kepada niat dan menjadi wirausahawan yang sukses dan bisa membawa kebaikan bagi masyarakat dan Kota Tangerang.

Selain itu, sangat mengapresiasi para peserta yang sudah berniat berperan aktif dalam membangun kota dan mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang melalui dunia usaha.

Apalagi Kota Tangerang mendapat apresiasi dari Grup Tempo yaitu sebagai kota pemenang Indonesia Attractiveness Index untuk kategori Kota Terbaik dan

Kategori TOP 3 Investasi Potensial. Di mana penghargaan ini akan diberikan pada Kamis (22/09) di Jakarta.

Terpilihnya Kota Tangerang sebagai pemenang, menunjukkan adanya potensi besar bagi Kota Tangerang untuk dapat menarik para investor dan pelaku bisnis dalam memajukan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, dirinya mengajak para peserta untuk dapat memanfaatkan peluang dan potensi yang ada di Kota Tangerang dengan terus berinovasi dan berkarya sehingga diharapkan dapat menarik investor untuk turut menginvestasikan modalnya untuk pengembangan usaha yang ada di Kota Tangerang.

Siapa tahu usaha anda yang terpilih, apalagi produk dan karya yang ditawarkan berkualitas dan mampu bersaing di pasar dalam maupun luar negeri.

“Kalian semua, pemuda yang punya potensi dan saatnya pemuda semakin berperan dalam pembangunan melalui dunia usaha yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses membangun usaha dan jaringan yang baik dengan sesama rekanan wirausahawan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Kota Tangerang,” tutup Arief. ●haryo

●PT Blacklist Menang . . . di Jl. Pelabuhan Ratu Blok A5 No. 2 Bumi Baru, Kota Bekasi telah masuk daftar hitam di LKPP terkait proyek berdasarkan SK PA Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov Sumatera Barat No: 019/SK.PSDA/I/2015, dengan alasan: Perka No. 18 /2014 Pasal 3 ayat 2 Huruf f: Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab, mulai berlaku tanggal 26 Januari 2015 – 25 Januari 2017 dengan tanggal tayang 5 Februari 2015.

Sedangkan proses lelang paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Sumatera I di Satuan Kerja SNVT Penyediaan Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan ini masih berlangsung yakni pengumuman pemenang atau masa sanggah tanggal 2 Juli 2016 – 11 Juli 2016.

Bahkan sebelumnya, PT Karya Bangun Mandiri Perkasa juga telah di-blacklist pada 30 Desember 2013 – 29 Desember 2015, dan kini muncul blacklist lagi dengan masa berlaku mulai 26 Januari 2015 – 25 Januari 2017.

Dan anehnya, untuk meraih kemenangan tender di Satker Penyediaan Rusun, Ditjen Penyediaan Perumahan, perusahaan itu berganti nama yakni PT Karya Batam Mandiri Perkasa menjadi PT Karya Batam Mandiri Persada (Perkasa berubah menjadi Persada-red). Sedangkan alamat atau domisili berpindah, namun NPWP tetap atau tidak ada perubahan yakni 02.276.102.7432.001, dan berdasarkan NPWP inilah bahwa perusahaan itu jelas telah di-blacklist, dan terkesan sepintas bila diperhatikan bahwa antara Per-

sada dengan Perkasa tidak ada yang tahu-menahu, atau pihak Satker/ Pokja apakah pura-pura tidak tahu?

Atau pemilik perusahaan dengan sengaja atau ada istilah, “bila lolos, tentu aman, bila ketahuan tentu tak apa-apa, toh juga namanya tender”.

Bahkan, perusahaan ini (PT KBMP) sengaja atau tidak sengaja ketika mengikuti lelang pada akhir Maret 2013, di lingkungan Kementerian Kesehatan (Satker RS Jantung Harapan Kita) pada paket Pembangunan Gedung Utility, digugurkan dengan alasan bahwa dipersyaratkan dalam dokumen lelang yakni pengalaman sejenis atas nama PT Karya Batam Mandiri Perkasa, bukan atas nama PT Karya Bangun Mandiri Persada, sehingga tidak dapat dihitung Kemampuan dasar (KD) untuk pengalaman sejenis.

Begitu pula, sesuai Detail Badan Usaha Konversi Asmet-KBLI Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK NET), dimana PT Karya Batam Mandiri Perkasa (bukan Persada), dengan alamat tercatat di Jalan Pelabuhan Ratu Blok A5 No.2 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Bekasi, dengan NPWP yang sama juga bernomor: 02.276.102.7432.001, dimana sesuai subbidang/ Klasifikasi yang dipersyaratkan oleh Satker/Pokja adalah BG 002 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian, kualifikasi, MK 002 Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) dalam Bangunan dan Salurannya, dan EL 010 Jasa Pelaksana Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik.

●Hendropriyono Ikut Sukseskan . . .

PT Mahagaya, Chairman Hendropriyono & Associates dan lain-lainnya

Taktik Singapura Terkait adanya manuver Singapura yang ingin menjegal program amnesti pajak di Indonesia, Hendropriyono terusik. Untuk itu ia meminta Indonesia jangan terjebak taktik Singapura.

Purnawirawan jenderal bintang empat ini menyebut strategi na-

sional Singapura menjaga agar uang warga Indonesia yang bersemayam di sana tidak kabur, sebagai taktik yang harus dicermati.

Hendro mengaku kaget dengan manuver Singapura yang meributkannya sekarang. Meski demikian, ia meminta Pemerintah Indonesia tidak perlu panik dan terpengaruh strategi Singapura dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan tax amnesty. Ia menilai yang dikatakan

●Ruang Inap Puskesmas Dibangun . . .

dibangun hingga kini sudah hampir empat tahun, gedung ruang inap Puskesmas Pancur ini belum pernah difungsikan. Bahkan menurut salah seorang masyarakat yang tidak mau jati dirinya disebut mengungkapkan, diresmikan pun belum, apa lagi difungsikan. “Coba kita bayangkan apakah pantas letak gedung ruang inap puskesmas ini dengan kan-

tor puskesmas yang berada jauh di darat daerah kukang dengan ruang inap yang terletak di pelantaran dan bersebelahan dengan hotel winner,”bebernya.

Ia menambahkan ada yang lebih menarik dari bangunan gedung ruang inap puskesmas ini. Sudah hampir empat tahun gedung ini selesai belum pernah nampak terpampang plang

●Lampung Peringkat Kedua terbanyak.Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Republik Indonesia Komjen Budi Waseso saat menyampaikan sambutannya dalam acara peresmian Loka Rehabilitasi Narkoba Kalianda, Lampung Selatan, Kamis (22/09).

"Tingginya para pengguna narkona di Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua setelah Sumatera Utara. Karena Lampung, khususnya Lampung Selatan menjadikan jalur lalu lintas pengedar narkoba, terdekat ke Pulau Jawa dan Sumatera dengan adanya pelabuhan,"terang Budi Waseso.

Selanjutnya, mantan Kepala Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri RI ini memaparkan, bahwa peredaran narkoba di seluruh daerah Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal itu, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, sudah berjumlah jutaan orang penduduk Indonesia terjerat oleh narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba di indonesia tahun 2015 kurang lebih 4 juta orang

terlibat narkoba. Tentunya, hal ini sangat memprihatinkan,"ucapnya prihatin.

Lebih lanjut dijelaskan Indonesia sudah darurat narkoba dengan ditandainya pemerintah Indonesia menyatakan perang terhadap narkoba. Maka dari itu, penanggulangan atau mengatasi mengenai narkoba tidak saja dilakukan oleh BNN dan polisi, melainkan semua pihak wajib terlibat.

"Komitmen dalam pemberantasan narkoba harus sungguh-sungguh dilakukan. Semua pihak harus terlibat, bukan saja pemerintah, BNN, polisi, melainkan semua kalangan masyarakat harus berkomitmen memerangi narkoba,"sebut Buwas sapaan Budi Waseso.

Bahkan presiden pun menyatakan perang narkoba. Mari kita rapatkan barisan memerangi narkoba. Dengan mendukung Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2025 mendatang tanpa adanya permasalahan narkoba," imbuhnya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, sekarang ini sudah terdapat 664 jenis narkoba.

Namun perusahaan pemenang tidak detail dengan memiliki subbidang atau Klasifikasi EL 010 dan MK 002, dan bahkan masa berlaku SBU telah habis sampai 4 Desember 2015.

Surat Kabar Harapan Rakyat telah mempertanyakan dengan mengajukan surat konfirmasi dan klarifikasi bernomor: 034/HR/ VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, yang disampaikan kepada Kepala Satker SNVT Penyediaan Rumah Susun, dan tembusan disampaikan kepada Dirjen Penyediaan Perumahan, namun sampai saat ini belum ada tanggapan hingga berita ini naik cetak.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Lapan (Lembaga Pemantau Aparatur Negara), Gintar Hasugian menilai, bila benar perusahaan telah di-blacklist selama periode dua tahun, dan masih berlaku, sementara perusahan ikut tender bahkan sebagai pemenang, maka hal itu harus diusut tuntas.

“Aneh, kok bisa perusahaan sudah masuk daftar hitam di LKPP, masih bisa sebagai pemenang, ini sudah pasti diduga ada konspirasi antara pokja Satker dengan perusahan pemenang, atau bahkan diduga bahwa perusahaan pemenang kemungkingan merupakan “perusahaan rental”, yang mengusung adalah oknum atau pihak tertentu, dan hal ini harus diperhatikan Menteri PUPR, agar merespon dan menindak tegas oknum anak buahnya yang bermain lelang di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan,” ujarnya kepada HR, (22/9), di Jakarta. ●tim

Singapura terdengar normatif, tetapi program amnesti pajak Indonesia adalah legal dan memiliki perangkat undang-undang. Sehingga tidak mungkin ada unsur melanggar.

“Saya kaget kenapa mereka baru ribut sekarang. Kalau ada transaksi mencurigakan, ya tinggal periksa.

Jangan dikaitkan dengan amnesti pajak ini," pungkas Hendro. ●amigo

nama ruang inap puskesmas pancur.

Dan konon kabarnya lahan tanah ini milik oknum anggota DPRD Lingga, dan kabar nya sudah dihibahkan untuk pembangunan gedung ruang inap puskesmas pancur. “Pertanyaanya ada apa hingga sampai kini belum ada dioperasikan gedung ini dan papan plang namanya tidak di pasang,”tanyanya penasaran. ●ar

Semua jenis narkoba tersebut sudah masuk dan menyebar kesemua kalangan masyarakat di Indonesia. Dari 664 jenis narkoba itu, ada sebanyak 26 narkoba jenis terbaru. “Untuk nama jenis narkobanya, kita tidak bisa menyebutkan karena alasan penyelidikan polisi," tukasnya.

Sementara itu, Plt Sekdaprov Ir Sutono mewakili Gubernur Lampung, Ridho Ficardo menegaskan, mengenai narkoba Pemerintah Lampung, menyatakan perang terdahap narkoba. “Sebab, penyalahgunaan dan peredaran narkoba khususnya di daerah kita sudah sangat memprihatinkan.

Sekarang ini, narkoba sudah masuk mulai dari tingkat kampung, desa dan seterusnya. Serta, tanpa pandang buluh mulai dari anak, remaja, orang tua sudah terjerat oleh narkoba,”jelasnya.

Tentunya, masalah ini sangat berdampak pada semua sektor,"pungkas mantan Sekda Pemkab Lampung Selatan. ●santi

●Pemerintah Nihil . . . tempat tinggal. nihil alias tak jelas.

“Adapun bantuan yang diterima oleh keluarga tesebut dari bantuan sumbangan dikumpulkan dari anak anak sekolah se- Kota Bengkulu yang simpati sebanyak Rp 42.000.400, yang sampai ketangan keluarga almarhum. Itulah dipergunakan membeli kaplingan tanah mendirikan rumah ala kadarnya asal bisa berlindung letaknya di Rejang Lebong,”jelasnya.

Diutarakan Tetty, sekarang keluarga tersebut berencana mencari pekerjaan akan pindah ke Kota Bengkulu, karena tidak ada pekerjaan sejak ditinggalkan dari PUT. Ironisnya lagi adik korban Yuyun dikirim Mentri Sosial Kofifah Indar Parawansa ke Jombang, disekolahkan di pesantren Pahrul Mafinroh, yang menurut Tetty, pesantren tersebut tempat orang miskin tidak dipungut biaya alias gratis. Artinya tidak ada biaya pemerintah untuk biaya di sekolah tersebut.

“Orangtua korban awalnya mengharapkan disekolahkan di pesantren yang terkenal. Sekarang anak tersebut sudah minta pulang ke Bengkulu.

Tapi orang tuanya tidak mampu biaya memindahkan minta agar bersabar dan bertahan sampai tamat dulu,”ucap Tetty menceritakan ungkapan keluarga Yuyun. Tetty mengaku berusaha untuk membantu melalui organisasinya, dengan mengumpulkan bantuan kepada para dermawan. ●jlg

●Pengerjaan Jalan . . . terbuat dari triplek, tanpa ada aktivitas layaknya Kantor Direksi Keet. Lemahnya dalam prngawasan proyek yang tahun lalu tidak bisa di selesaikan oleh salah satu kontraktor, dan di masukan dalam daftar hitam oleh pihak Dinas PU Kota Denpasar. Masyarakat berharap, pelaksana bisa menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Di konfirmasi terpisah, salah seorang pejabat di Dinas PU Kota Denpasar, mengatakan jika pelaksanaanya akan bisa tepat waktu.

“Waktunya masih lama pak, kami akan tekankan kepada pihak pelaksana, agar bekerja sesuai jadwalnya,” kata narasumber tadi yang minta namanya jangan di muat. ●ans

●Kepala UPTD UPCA Sebut . . .

baik,”katanya saat dikonfirmasi sejumlah wartawan usai persidangan.

Menurut Ratu, dalam melakukan pemeriksaan pihak BPK tidak disertai surat, namun langsung melakukan penyitaan berkas serta dokumen milik UPCA. “Surat pemeriksaan tak ada, tapi dokumen diambil paksa,”tandasnya.

Sedangkan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam persidangan belum memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Menurut Ratu, hal ini sebagai upaya tergugat untuk mengulur waktu. “Seharusnya sudah ada jawaban tapi tak dijawab. Jadi terkesan mengulur waktu,”sebutnya.

Rudi Otolua, kuasa hukum Windra lainnya mengutarakan kliennya tidak pernah mendapat surat untuk menyajikan dokumen seperti yang diminta, sehingga kliennya tidak memberikan data. Karena dalam persidangan pihak tergugat belum memberikan jawaban, akhirnya Tiar Maharadi selaku Ketua Majelis Hakim menunda sidang hingga 29 September mendatang. ●nelson/dian

●Budiono Diduga Sapi . . .

Budiono mengatakan sampai saat ini dirinya mempertanyakan penjelasan hasil pinjamannya. “Saya pinjam sejak 2008 senilai 800 juta lebih kurang 1 M yang sudah saya bayar. Yang saya harapkan pihak bank tersebut merekomendasikan hasil utang piutang berapa yang sudah terbayar modal plus bunga sesuai surat bank kewajiban saya,”ungkapnya kepada HR, Jumat (23/9/2016) Saya pertanyakan surat bank sampai 14 Desember 2015 yang harus saya bayar Rp 1.014.468.800, yang harus saya pertanggung jawabkan. Saya dalam hal ini tidak mengelak untuk pertanggung jawabkan harus saya cicil. Permintaan saya surat SKT atas nama keluarga saya pihak bank dapat mengembalikan, supaya tidak terjadi pro kontra sesama keluarga,”mohonnya.

Ia mengaku memang pada waktu itu tidak ada pertujuan dari pihak keluarga sebagai dijaminkan sebagai tambahan jaminan kepada pihak bank BRI Muara Enim. “Pada waktu itu pihak bank juru tagih memaksakan saya untuk menambah jaminan pertanggung jawaban dan menyatakan surat tanah siapa pun untuk dapat ditambahkan jaminan saya. Oleh karena itu sampai saat ini menjadi pro kontra dalam keluarga mengakibatkan saya terancam penyakit strok,”tuturnya.

Terpisah, Ketua Promas MKGR Muara Enim, Yusuf Said mengatakan, hasil ivestigasi sesuai pemberitaan HR mempertanyakan sesuai undang-undang. “Saya mempertanyakan sesuai undangundang perbankan yang mendapatkan sebagai jaminan sebagai pertanggung jawaban atas nama Budiono saya anggap tidak segampang itu. Nilai dana awal pinjaman 800 juta dengan jaminan SKT tanah pada awalnya, akibat kemacetan pembayaran SKT tersebut pihak bank mengurus langsung sertifikat yang tidak diketahui oleh istri Budiono sudah menjadi sertifikat sebagai pertanggung jawaban jaminan,”ungkapnya.

Yang saya ketahui undang-undang perbankan, dasar apa bisa mendapatkan uang sebanyak itu sesuai jaminan SKT tanah tersebut.

Sedangkan banyak yang memiliki sertifikat, namun pengurusan untuk mendapatkan pinjaman cukup susah hanya dengan nilai 50 juta untuk penambahan usaha,”sambung Yusuf. Ia mempertanyakan dasar apa atas nama Budiono bisa mendapatkan pinjaman 800 juta, dengan jaminan SKT. “Dugaan saya ada embel-embel dibalik itu,” tukasnya. ●lg

STOP PERS

Nama : Jhon F Girsang Wil. Tugas : Medan Segala tindak-tanduk yang bersangkutan diluar tanggungjawab redaksi Surat Kabar Harapan Rakyat

Surat Kabar Keadilan dan Kesejahteraan

e-mail : harapanrakyat@yahoo.com Edisi 532 | Thn. XIII | 26 September - 03 Oktober 2016

www.harapanrakyatonline.com

Aparat Bea Cukai dan Polda Bali saat konfrensi pers penggagalan penyelundupan bahan peledak.

30 Ton Bahan Peledak Masuk Bali

Digagalkan Bea Cukai BALI, HR - Penyelundupan 30 ton bahan peledak atau Amonium Nitrat berhasil digagalkan oleh Tim Patroli Gabungan Nasional Operasi Walacea, Bea dan Cukai, di Karangasem, Bali.

Masuknya bahan peledak seberat 30 ton itu yang di angkut Kapal Motor Kamal Indah berbendera Indonesia datang dari Malaysia. Kapal dinahkodai oleh Udin (38) warga asal Bone Rate, Sulawesi Selatan itu kemudian digiring menuju pelabuhan Padang Bai, Karangasem.

Berdasarkan informasi dari pihak Bea Cukai dan Pol Airut Polda Bali, KM Alam Indah tersebut ditangkap pada Selasa (20/9) malam lalu. Saat itu petugas dari Direktorat Bea dan Cukai mendapatkan informasi terkait adanya pengiriman bahan peledak menggunakan sebuah kapal motor, dari Malaysia menuju Sulawesi, Indonesia. Kebetulan saat itu juga sedang dilaksanakan operasi Walacea oleh petugas Bea Cukai diseluruh perairan Indonesia.

Dalam pengejaran kapal motor dengan lima orang ABK itu terdeteksi melintas di wilayah perairan Batam.

Petugas kemudian memburu, namun kapal motor tersebut berhasil

menghilang dari kejaran petugas.

Dengan peralatan yang ada, petugas berusaha mencari keberadaan kapal itu yang menghindar dari kejaran petugas, sang nahkoda kapal Udin melakukan manuver perahu motor miliknya itu kearah perairan Madura.

Setelah terus melakukan pelacakan, akhirnya petugas berhasil menangkap kapal tersebut di perairan Kangean, Sumenep, Madura.

"Kapal Motor itu sempat menghilang dari kejaran dan kembali terdeteksi di perairan Kangean dan langsung dilakukan penangkapan," ucap Kasie Penindakan, Kanwil Bea Cukai, Bali Nusra, Thomas Aquino, kepada awak media, Rabu (21/9/16).

Dalam pemeriksaan di dek barang kapal tersebut ditemukan sebanyak 30 ton bubuk Amonium Nitrat, yang merupakan bahan utama pembuatan bom atau bahan peledak "High Explossive". Atas temuan tersebut petugas kemudian menggiring kapal motor itu menuju pelabuhan terdekat yakni Pelabuhan Padang Bai, Karangasem.

Aquino mengaku untuk pengujian laboratorium, pihak Bea Cukai sudah mengambil sample tiga jenis

Amonium Nitrat itu. "Itu untuk pembuatan bahan peledak bahan, juga bisa untuk membuat pupuk. Bisa dibayangkan kalau 30 ton Amonium Nitrat itu dipakai membuat bom ikan berapa hektar terumbu karang yang hancur. Kalau dipakai membuat peledak bayangkan saja berapa dahsyat ledakannya," ungkap Aquino.

Sementara itu, Dir Polair Polda Bali, Kombes Pol Hendra bersama Wadir sempat mengecek bubuk Amonium Nitrat tersebut. Kini para pelaku dalam proses pemeriksaan oleh pihak Pol Air. "Kita dalami dulu soal untuk digunakan kemana.

Masih kita lidik," tandas Hendra mengakhiri.

Kantor Wilayah Bea dan Cukai Bali dan Nusa Tenggara menyita sekitar 1.200 karung yang diperkirakan seberat 30 ton bahan kimia amonium nitrat ilegal dari Malaysia di perairan utara Bali.

“Ini (amonium nitrat) dari Malaysia yang rencananya mau dibawa ke Sulawesi, namun belum sampai sana sudah dilakukan penegahan,” kata Kepala Bidang Penindakan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Bali Nusra Husni Syaiful di Kantor Bea dan Cukai Tuban, pada awak medi

Sebanyak 16 Kuda Kontingen Jabar Dipastikan Lolos ke Babak Final PANGANDARAN, HR - Kontingen Jawa Barat cabang olahraga pacuan kuda optimis target 3 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang dilaksanakan di lapang pacuan kuda Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, akan tercapai.

Pelatih pacuan kuda, Karina Zakatia Saddak mengatakan, Jawa Barat mengikuti seluruh kelas yang dilombakan dengan membawa 23 ekor kuda andalan dan 7 joki.

“Kami menargetkan 3 medali emas untuk seluruh kelas yang akan dilombakan dan setiap kelas harus mendapat medali,” kata Karina.

Karina menambahkan, dari hasil pertandingan dibabak penyisihan, Kamis 15 September 2016, hasilnya sangat baik. Sebanyak 16 kuda dipastikan lolos ke babak final. Peluang

Jabar untuk meraih target 3 emas semakin besar.

"Di kelas E kita ada 2 kuda, kelas D ada 3 kuda, kelas C 3 kuda, kelas A 1300 ada 3 kuda, kelas A 2200 ada 5 kuda," jelasnya.

Menurutnya. sambil menunggu babak final nanti pada 28 September mendatang, tim kontingen Jabar berkonsentrasi menjaga kesehatan kuda dan atlet.

"Untuk venue sudah bagus.

Hanya harus lebih diperhatikan saja kalau hujan turun supaya tidak ada genangan air. Selain itu, kalau bisa di final nanti kita butuh ruangan khusus untuk atlet," ucapnya.

Berikut seluruh hasil pertandingan Kontingen pacuan kuda dari 12 provinsi dan dilaksanakan dalam 12 race.

Race 1 Kelas E 1.200 meter, yang

masuk 5 besar adalah P Blang Katir dari Kalsel, Dewi Karangetan dari DKI, Nur Fadilah dari Jatim, Joy Matilda dari Sulbar, dan Lasso eclips dari Jateng.

Race 2 Kelas E 1.200 meter, yang masuk 5 besar adalah Bella Eclipse dari jateng, Miss selebritis dari Jatim, Pahlawan dari D I Y, P Nyale dari Kalsel dan Bejo Wagir dari Jatim.

Race 3 kelas D 1.400 meter, yang masuk 5 besar adalah Ibantong dari DIY, Suko Nagari dari DKI, Raja Teror dari Kalsel,Toreh dari Jatim dan Tolak Balak dari Jateng.

Race 4 Kelas D 1.400 meter, yang masuk 5 besar adalah Permata Hitam dari Jatim, Macho dari Jabar, Timo Eclipse dari Jateng, Red Rose dari DKI dan Amor Sem Limite dari Jateng.

Terkait Pembongkaran Rumah Warga

Walikota Jakbar Gelar Konferensi Pers

Walikota Jakarta Barat konfrensi pers di kantornya.

JAKARTA, HR - Walikota Jakarta Barat Anas Effendi memanggil pihak-pihak terkait untuk meluruskan masalah yang membuat dirinya dimarahi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

pada Kamis (22/9/2016) kemarin.

Bertempat di ruang rapat kerjanya, Walikota HM Anas Efendi menggelar konferensi pers terkait dengan pengaduan Andry warga Jl Krendang Utara, Tambora, Jakarta

Barat terhadap pembongkaran rumahnya. Pada kesempatan ini hadir Kepala Kejaksaan Negeri Jakbar Reda Manthovani, Kasi Datun Kejari Jakbar Sulvia H, Kepala BPN, Aspem, Kabag Hukum Pemerintah Kota Jakarta Barat, dan Ketua RT dan RW Krendang Utara.

Dalam rapat yang digelar di Kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat sore ini, Ketua RT 05 RW 04 Krendang Utara, Jakarta Barat, yaitu Muhammad Iqbal diminta menjelaskan riwayat nama jalan dan tanah itu.

Walikota menjelaskan kronologi dikeluarkannya surat perintah bongkar atas tanah yang terletak di Jl. Krendang Utara, Tambora, Jakarta Barat tersebut yang ternyata Pemerintah Kota Jakarta Barat tidak salah

Bea dan Cukai sebelumnya menangkap enam anak buah kapal Alam Indah di perairan utara Bali pada Rabu (21/9) sekitar pukul 11.30 Wita.

Barang impor tersebut tidak dilengkapi dokumen ataupun izin masuk mengingat barang tersebut merupakan bahan kimia dari luar negeri.

Sementara itu, Kepala Seksi Penindakan Kanwil Bea dan Cukai Bali-Nusa Tenggara Thomas Aquino yang turut serta dalam penangkapan barang ilegal itu mengatakan bahwa pihaknya melakukan patroli rutin dari perairan Bali hingga kawasan Timor Leste.

Dari patroli tersebut pihaknya mencurigai kapal kayu berukuran kecil, namun membawa muatan banyak dan masuk kategori barang impor.

“Seharusnya kalau barang impor itu masuk melalui pelabuhan yang sudah ditentukan,” katanya.

Belum lagi jenis angkutan yang digunakan juga dinilai tidak memadai untuk muatan barang impor yakni menggunakan kapal kayu berukuran kecil tanpa dilengkapi GPS dan masuk pelabuhan tidak resmi.

Kapal tersebut, lanjut dia, sebelumnya membawa 1.500 karung namun karena kapal kayu tersebut bocor, diduga 300 karung di antaranya dibuang di tengah laut.

Menurut dia, amonium nitrat bisa bisa digunakan sebagai bahan peledak dengan kategori daya ledak tinggi.

Amonium nitrat merupakan bahan kimia yang diperuntukkan untuk pupuk namun apabila disalahgunakan bisa menjadi bahan peledak.

Biasanya bahan kimia tersebut kerap digunakan untuk pertambangan atau disalahgunakan sebagai bom ikan.

Saat ini aparat Bea Cukai tengah menurunkan barang ilegal tersebut dari truk kontainer untuk selanjutnya dilakukan pencacahan ulang memastikan jumlah bahan kimia tanpa izin itu.

Masing-masing karung memiliki berat 25 kilogram dengan dua jenis karung bertuliskan “ammonium nitrate” dan “PPNJ (Pertubuhan Pedagang Negeri Johor) Organik Dirumus Khas Pelbagai Tanaman”. ●ans Race 5 Kelas C 1.600 meter yang masuk 4 besar adalah Sambit dari Jatim, Motivator dari Jabar, Haqul Yakin dari Jateng dan Mahkota Ratu Lilin dari NTT. Race 6 Kelas C 1.1600 meter, yang masuk 4 besar adalah Puta Menteng dari D I Y, Smart Lady dari DKI, P Police dari Kalsel, dan Super Great dari Jatim.

Race 7 Kelas C 1.6Yg masuk 4 besar adalah Preman dari Kalsel, Lady Adiri dari D IY, Sapu Angin dari Jatim dan Hangku Jebat dari Riau.

Race 8 Kelas A 1.300 meter, yang masuk 4 besar adalah Djohar Manik dari Jateng, Tirtajaya dari Kalsel, P Queen Sonic dari Jateng.

Race 9 kelas A 1.300 meter yang masuk 4 besar adalah Tingkel Ball dari DKI, Elingprigel Eclipse dari Jateng, Jatakarta dari DKI dan P Yoker dari Kalsel.

Race 10 A 1.300 meter yang masuk 4 besar adalah Century Manglayang dari Jabar, The Ice Man dari Jateng, Peterpan dari DKI dan Exel Jatim dari Jatim.

Race 11 Kelas A 2.200 meter yang masuk 5 besar Saud dari Jateng, Perkasa dari Jabar, Aikon dari Jatim, Yaras Flash dari Riau dan Tuan Nagari dari DKI. Race 12 Kelas A 2.200 meter, yang masuk 5 besar adalah King Savero dari Jabar, Matahati dari Jabar, Garuda Bintang dari Sulut, Putra Pertiwi dari DKI dan Beauty Eagling dari Katim. ●Koes alamat dalam memerintahkan pembongkaran terhadap rumah yang bersangkutan dikarenakan sudah tidak memiliki izin lagi.

Anas telah dituding salah alamat ketika menertibkan rumah seorang warga bernama Andre di Jalan Krendang Utara berdasarkan sertifikat di Jalan Krendang Indah.

Pada Kamis pagi kemarin Ahok menelepon Anas dari pendopo Balai Kota di hadapan para wartawan dan warga. Ia memarahi Anas karena menerima dua aduan warga Jakarta Barat soal tanah.

"Eh Pak Wali, kamu bongkarbongkar rumah orang, salah alamat lagi. Ini ada pengaduan. Saya lihat kamu ngaco," kata Ahok kesal.

"Nanti urus sama orang saya ini, tanyain sama dia yang mana (masalahnya). Sertifikatnya di mana, yang dibongkar di mana. Jangan jadi centeng-centeng orang lu," kata Ahok menyudahi percakapannya dengan Anas. ●didit/jt/nel

Terbit Setiap SENIN • HARGA Rp. 5.000,- (Luar Jawa + Ongkos Kirim)

Gambar Kenang-kenangan almarhum Dr Sindang Iwari saat masih bersama H.Herman Deru dan kawan-kawan.Saat bersama Wabup Fery Antoni.saat hendak bermotor dengan HD dan kawan-kawan.

Banyak Warga OKU Timur Merasa Kehilangan dr Sindang OKUT, HR - dr Sindang Iwari, Senin sore (19/09/2016) telah dipanggil Allah SWT, kembali di sisinya. Almarhum adalah seorang dokter dan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, yang sebelumnya juga adalah Direktur RSUD OKU Timur.

Banyak warga bercerita, selagi hidupnya dr Sindang adalah sosok yang bijak dan mulia.

Sebagai seorang dokter ia sering kali tidak mengambil biaya dari warga yang datang berobat di rumah prakteknya,dan sangat

ramah.

Selain itu, sebagai seorang direktur RSUD atau Kepala Dinas Kesehatan, menurut staf serta pegawai lainnya ia adalah sosok yang perhatian dan peduli. ”Kami merasa kehilangan. dr Sindang orangnya baik dan bijaksana,”ungkap beberapa pegawai kesehatan saat mengenang dedikasi beliau.

Begitu juga warga desa, mereka merasa kehilangan. “Aku biasanya berobat dengan dr Sindang. Di tempatnya aku diper-

iksa dengan alat-alat moderen, diberi obat juga, tapi dia tidak minta bayaran. Entah nanti kalau ada keluarga yang sakit mau kemana, karena biasanya dengan dia,”ucap warga tersebut.

Dalam penelusuran HR memanglah almarhum sangat dikenal warga sebagai seorang dokter dan pribadi yang baik serta mulia.

Semoga dr Sindang Iwari ditempatkan di sisi Allah SWT yang terbaik, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran juga keberkahan. ●abdulah

(atas) Sawah usai panen dan dimanfaatkan untuk kolam ikan sementara.(bawah) sawah di tanami sayur/ palawija/cabai dll. (kanan bawah) sawah tanpa pengolahan untuk di manfaatkan.

Petani Bisa Manfaatkan Sawah Saat Menunggu Masa Tanam Kembali OKUT HR - Masa panen padi sudah berlalu, meski masih ada sebagian desa yang masih sedang berlangsung. Untuk sawah-sawah yang telah usai masa panennya dan menunggu masa tanam kembali sebenarnya masih bisa digunakan untuk dimanfaatkan. Di tempat tertentu di desa-desa ada persawahan yang harus menunggu musim hujan, namun ada juga yang bisa langsung masa tanamnya karena ada irigasi.

Tetapi meski ada irigasi ada

juga yang memang masa tanamnya ditentukan waktunya.

Dalam menunggu masa tanam sebaiknya sawah jangan dibiarkan saja, tetapi dimanfaatkan untuk menanam palawija atau sayuran, bisa juga dijadikan kolam ikan sementara.

Dengan demikian petani bisa memetik hasilnya lagi, jika diuangkan mungkin akan mampu menutupi pembiayaan masa tanam/pengolahan sawahnya, seperti membayar upah traktor, beli bibit, pupuk atau biaya tan-

amnya. Maka tidak ada waktu yang sia-sia, bahkan dengan di palawaija mungkin saja sawah bisa jadi lebih subur.

Seperti yang dikatakan salah satu warga Desa Yosowinangun kepada HR belum lama ini, bahwa dia selalu mengisi sawahnya dengan ikan saat menunggu masa tanam. Dan ketika musim tanam sudah tiba dia menjualnya kembali, sehingga keuntungannya bisa digunakan untuk menutupi biaya tanam padi. ●abdulah

JENEPONTO, HR - Tahun anggaran 2016 beberapa proyek sedang berjalan pengerjaannya di Kabupaten Jeneponto, salah satu diantaranya proyek talud sepanjang jalan Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Senin (19/9).

Yang sekarang sementara berjalan pengerjaannya oleh pelaksana proyek, Karaeng Langgo yang ditunjuk oleh Dinas PU untuk mengerjakan proyek tersebut.

Proyek Talud sepanjang kurang lebih satu kilometer di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dipertanyakan oleh warga dan tokoh masyarakat. Sebab, proyek ini mulai dikerjakan, plang papan proyek tidak pernah terpasang, yang mana disitu tercantum nama pelaksana, besar anggaran, dan sumber dananya dari mana.

Ironisnya lagi, pengawas proyek pengerjaan talud yang juga sebagai ketua LPDK Kelurahan Bontoa, M. Dg. Bonto mengaku, tidak tahu menahu sumber anggaran proyek dari mana, besar anggaran, volumenya berapa.

Adapun proyek dikerja asalasalan. Pasalnya, kedalaman galian cuma beberapa centi meter, pengerjaan proyek tidak merata karena pindah-pindah lokasi, dan hanya mengerjakan yang terlalu rusak pinggirnya saja. ●syarif sitaba

Tanpa Papan Proyek, Pengerjaan Talud di Jeneponto Dipertanyakan