Sambungan Dari Halaman 1
KPK Tolak dari Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Gumer pada 17 Desember 2013. Surat tersebut berisi permohonan izin atas nama Hambit Binti agar menghadiri pelantikan. Bahkan dalam surat itu sudah ditentukan waktunya pada Selasa 31 Desember 2013 pukul 10.00 WIB di aula Kemendagri, Jalan Merdeka Utara nomor 78 Jakarta Pusat. Terkait dengan itu, kata Bambang, Pimpinan KPK telah melakukan diskusi dan mengambil keputusan untuk tidak memberikan izin. Penolakan tersebut otomatis menghambat pelantikan Hambit. "Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang pemerintahan daerah, seseorang yang disangka melakukan tipikor boleh dilantik. Nggak ada aturan seperti itu," jelas Bambang. "Maka kami mengusulkan untuk tidak bisa dilantik, kami tidak memberikan izin untuk membawa dia untuk dilantik," tambah Bambang. Ia menambahkan berdasarkan Peraturan Menteri No 35 Tahun 2013 disebutkan bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan melalui sidang istimewa DPRD, dilakukan di DPRD dan kalau tidak bisa di DPRD maka dilakukan di tempat yang layak. "Tempat yang layak adalah hotel, gedung olahraga dan tempat pemerintahan. Nggak ada disebut rutan," ujar Bambang. Ia membantah KPK masuk ke dalam ranah politik. Menurutnya, kasus yang menjerat Hambit bukan tindak pidana umum melainkan tindak pidana korupsi yang ada kaitannya dengan KPK karena potensi korupsi terjadi akibat sistem yang lemah. "Kalau saja yg dilantik ini melakukan tindak pidana umum, itu bukan ranah KPK. Tapi ini ada kaitannya. Potensi korupsi terjadi
karena sistem. Sistem itu yang melakukan reproduksi kejahatan. Jadi KPK mikirnya sudah sejauh itu. Hampir sebagian kejahatan dasarnya sistem yang lemah dan KPK sudah melakukan studi mengenai sitem itu," jelas Bambang. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi memenangkan pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk pasangan Hambit Bintih dan Arton S Dohong dalam sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Oktober lalu. Putusan tersebut mementahkan permohonan yang diajukan oleh dua pemohon sekaligus. Terkait pengurusan sengketa itu, Hambit diduga mencoba menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar. Hambit menggunakan perantara anggota DPR Chairun Nisa, yang merupakan rekan Akil saat Akil masih menjadi anggota DPR karena samasama berasal dari Partai Golkar. Ulangi Kesalahan Menurut Bambang Widjojanto, KPK memiliki pengalaman buruk karena telah mengizinkan Wali Kota Tomohon, Jefferson Rumajar menghadiri pelantikannya sebagai kepala daerah. Jefferson saat itu merupakan tahanan KPK yang terjerat kasus korupsi APBD Tomohon senilai Rp 19,8 miliar. Kata Bambang, setelah menjabat, Jefferson menempatkan orang-orang tertentu mengisi pemerintahan. KPK tak ingin mengulangi kesalahan yang sama pada Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. “KPK punya pengalaman, dulu dalam kasus Wali Kota Tomohon, Jefferson menempatkan orang-orangnya di dalam jabatan-jabatan tertentu sebagai representasi dari
kepentingannya. Setelah itu dia melakukan tindak pidana korupsi (tipikor). Jadi KPK tidak mau melakukan kesalahan seperti itu lagi, itu pengalaman buruk,” kata Bambang. KPK khawatir Hambit yang menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah akan melakukan hal yang sama dengan Jefferson. Dengan pertimbangan itu, KPK tidak memberikan izin pada Hambit untuk ke luar Rumah Tahanan (rutan) atau menghadiri pelantikan. Terpisah, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Jumat kemarin mengatakan, ICW mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi untuk tidak ngotot melantik Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. "Jika tetap memaksakan kehendaknya, maka ICW akan menempuh upaya hukum," katanya. Upaya hukum tersebut, akan diambil baik secara pidana ataupun secara perdata (tata usaha negara). Secara pidana, upaya hukum akan dilakukan berupa pelaporan dugaaan tindak pidanan merintangi proses pemeriksaan terhadap tersangka korupsi. Sementara secara perdata, berupa gugatan untuk membatalkan SK pengangkatan Hambit sebagai kepala daerah. "Langkah hukum ini juga sebagai upaya untuk kita melihat publik juga dirugikan atas dipilihnya Hambit karena dia telah melakukan kecurangan," tambah Koordinator Divisi Korupsi Politik Abdullah Dahlan. (ant/tmp/kcm)
1 Februari 2013 Keluarnya Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/ 2013 tentang kewenangan penerbitan perizinan impor hortikultura kepada Dewan Kawasan dari Kementerian Perdagangan RI. 25 Februari 2013 Drydocks Word and Maritim World (DWMW) menandatangani kerjasama investasi dengan PT Bina Bangun Bahari senilai USD2,5 miliar. 26 Februari 2013 Sky Aviation buka rute Batam-Pontianak. Maret 2013 Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/ M-DAG/PER/12/2012 tentang himbauan perubahan angka pengenal importir (API) baru. Maret 2013 PT Panasonic Shikoku tutup di kawasan Industri Batamindo. Maret 2013 PT Union Satria tutup di kawasan Kara Industrial Park. Maret 2013 Carrefour tutup di
Harbourbay Mall. 15 April 2013 Garuda Indonesia buka penerbangan Batam-Medan. 17 Juni 2013 Hotel Heritage senilai Rp250 miliar dibangun di kawasan Lagoi Bay. 22 Juni 2013 Diberlakukannya Permen ESDM No 7 PM/12/MPM/ 2013 tentang penyesuaian harga BBM bersubsidi. 1 Juli 2013 Diberlakukannya PP No 46 tahun 2013 tentang pajak UKM sebesar 1 persen. Juli 2013 PT Sun Creation Indonesia (SCI) hengkang diam-diam dari Batam. 1 November 2013 UMP Kepri tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp1,665,000. 21 November 2013 Gubernur Kepri Teken UMK 7 Kabupaten/Kota se-Kepri. 11 Desember 2013 Kantor Cabang Bank BRI Karimun diresmikan.(pti)
Dari Halaman 1
Tahun Gejolak Raya Idul Fitri, pelemahan nilai tukar rupiah, telah menciptakan puncak inflasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 7,29 persen pada triwulan III secara tahunan (year on year), meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,40 persen. Berikut berbagai peristiwa penting yang turut mempengaruhi perekonomian sepanjang 2013 di Kepri. 1 Januari 2013 : Diberlakukannya Permendag nomor 82/M-DAG/PER/ 12/2012 tentang pengetatan impor ponsel dan tablet. 11 Januari 2013 MNC Life meresmikan kantor cabangnya di Batam. 19 Januari 2013 Jajaran kepengurusan Kadin Batam periode 2012-2017 dikukuhkan. 1 Februari 2013 Maskapai Batavia hentikan operasi.
Dari Halaman 1
369 Pemda wewenang PBB) bisa dilakukan,” ujar Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Jumat (27/12). Dia menekankan agar kabupaten dan kota serius menyelesaikan perda pungutan PBB P2. Jika tidak, nanti daerah sendiri yang rugi, karena tidak sukses memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Chatib menegaskan, tidak akan mengambil alih wewenang pungutan PBB selepas 1 Januari 2014. Alasannya, dulu pemerintah daerah sendiri yang meminta agar PBB jadi hak mereka. “Kita mesti kerja sama-sama dong. Mereka minta tapi enggak siap bagaimana. Nanti disalahkan lagi, yang disalahin pemerintah pusat,” cetusnya. Dampak ketika perda tak ada, maka kabupaten/kota tak punya dasar hukum memungut PBB sebagai bagian dari pajak daerah. Tahun lalu saja, dari 17 daerah yang telah mulai memungut PBB, masih perlu adaptasi, dengan keberhasilan menarik 85-90 persen potensi PBB masing-masing. Terpisah, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak, Chandra Budi menyatakan pengalihan wewenang pungutan PBB kepada pemda ini didasarkan pada Pasal 80 UU Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kabupaten/ kota berhak menentukan tarif PBB sendiri paling tinggi 0,3 persen. Ketika PBB dulu masih ditangani pemerintah pusat, kabupaten/kota hanya memperoleh 64,8 persen dari penerimaan pajak itu.
“Tentu dengan dikelolanya PBB-P2 oleh kabupaten/kota maka penerimaan PBB-P2 akan 100 persen masuk ke Kas Kabupaten/ Kota tersebut,” kata Chandra. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, target perolehan PBB sudah diturunkan menjadi Rp 25,5 triliun saja. Sebab, PBB sektor perkotaan dan pedesaan secara keseluruhan dialihkan ke pemda. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak, Hartoyo menambahkan, kendala yang terjadi pada daerah yang belum siap memungut PBB dikarenakan belum ada titik temu antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai mekanisme pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan dan pelayanan PBB-P2. “Itu kan DPRD-nya ya. Karena harus bikin Peraturan daerah Perda dulu,” kata dia. Namun, ia menargetkan di 2014 seluruh Kabupaten/kota sudah dapat mengelola PBB-P2 secara langsung. Ditjen Pajak pada posisinya hanya akan membantu transformasi selama satu tahun pertama,” ujar dia. Ia menjelaskan pengalihan PBB-P2 sudah dimulai sejak 2011. Saat itu Surabaya menjadi kota pertama yang mengaplikasikan aturan Pajak Nomor Per-61/PJ/ 2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah. Di 2012 berlanjut 17 kabupaten/kota dan 2013 bertambah
menjadi 105, sedangkan pada 2014 sebanyak 369. Dengan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, lanjutnya, maka pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. “Agar terciptanya kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten/kota harus memperhatikan kebijakan nilai jual objek pajak (NJOP) agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah, tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, menjaga kualitas pelayanan kepada WP, dan akurasi data subjek dan objek pajak dalam SPPT tetap terjaga,” ujarnya. Berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, potensi penerimaan PBB-P2 yang diterima pemerintah pusat yang harus dialihkan ke daerah sebesar Rp7,6 triliun. Sementara potensi penerimaan tahun 2010 dari BPHTB yang bergeser ke pemda sebesar Rp7,9 triliun. (ant/mdk/kcm)
deh, tahun baru kemarin-kemarin kan isinya nyanyi off air gitu. Kalau sekarang sama keluarga aku bakar-bakar jagung, barbeque di taman," Anisa menambahkan. Yang pasti, Anisa berharap agar tahun mendatang tetap bisa berkar-
ya dan mengeluarkan album solonya. "Semoga karier aku di dunia entertain semakin baik, yang belum tercapai ngeluarin album solo atau single," harap Anisa yang keluar dari Cherry Belle pada 18 Oktober 2013 lalu. (kpl)
Dari Halaman 1
Bakar Jagung bareng-bareng. Jalan-jalannya nanti saja, soalnya kan pasti penuh dan ramai ya. Mending di rumah aja deh, bakar-bakaran gitu," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (27/12). "Untuk tahun ini di rumah aja
Sabtu, 28 Desember 2013
Dari Halaman 1
Jaga Tren United. Tiga kemenangan beruntung dibukukan Setan Merah saat melawan Aston Villa, West Ham United dan Hull City. Sementara Norwich saat ini tengah berjuang memperbaiki penampilan setelah kalah 2-1 melawan Fulham di laga terakhir mereka. Saat ini Norwich berada di posisi ke-14 dengan tak lagi merasakan kemenangan di 3 laga terakhir. Menjamu United, manajer Norwich, Chris Hughton perlu khawatir dengan seretnya gol yang dic-
etak timnya musim ini. Dari 18 laga yang mereka lakoni, Norwich baru mencetak 16 gol. Kekhawatiran Norwich bertambah melihat mereka takkan bisa menurunkan skuat terbaiknya. Ben Turner dipastikan absen menjalani sanksi larangan bertanding, namun Hughton bakal bisa memainkan kembali penyerang Ricky van Wolfswinkel yang baru pulih dari cedera. Beralih ke tim tamu, United masih tanpa 4 pemain, yakni Ma-
rouane Fellaini, Robin van Persie, Phil Jones dan Nani yang tengah dalam perawatan cedera. Tak hanya itu, Antonio Valencia juga tak bisa tampil setelah mendapat kartu merah saat melawan Hull. Kedua tim sama-sama butuh poin dengan alasan berbeda. Jika Manchester United butuh tambahan poin untuk segera merangsek ke papan atas klasemen, maka Norwich butuh poin agar tidak terjerembab ke zona degradasi.(glc/dtc)
pinang Agus Heriyana, Danrem O33 Wira Pratama B Zuirman, Kapolda Kepri Endjang Sudrajat, Kepala Kejati kepri Syafwan A Rahman serta Sekda Kepri Iwan Robert Loriaux dan Wakil Sekretaris DK BBK, Astoerullah Azis. Kata Nur, masing-masing jajaran FKPD tersebut merupakan anggota dari DK FTZ BBK. "Kewenangan penunjukan Kepala BP Batam memang ada di tangan Ketua DK BBK atau juga Gubernur kepri. Namun gubernur dalam rapat tadi mengatakan akan menyerahkan ini kepada tim seleksi, tetapi saya bilang tidak harus. Gubernur bisa saja melempar kepada DK untuk mengambil satu sikap. Karena ini merupakan hak prerogatif gubernur. Persoalannya sekarang ada di tangan dia (Ketua DK BBK) apakah mau melakukan itu tidak menyerahkan ini kepada DK. Dalam rapat tadi, semua muspida mendukung untuk mengambil alih ini, sehingga tidak berlarut-larut," kata Nur. "Memang nantinya gubernur juga akan melakukan wawancara langsung dengan 10 kandidat yang lolos ini untuk memilih tujuh orang yang akan menduduki jabatan di BP Batam. Semuanya akan diserahkan kepada tim seleksi. Walaupun saya sudah tegaskan, agar tidak seluruhnya diserahkan kepada tim seleksi. Kata Bapak Gubernur, beliau tidak mau mengintervensi hasil uji yang dilakukan tim seleksi, biarkan jalan sebagai mana mestinya walau sudah ada tudingan dengan adanya permainan dalam proses seleksi ini," pungkas Nur. Terpisah, Praktisi Hukum Kota Batam, Abdul Kadir mengharapkan Gubernur Kepri bisa memutuskan Kepala BP Batam dengan mengikutsertakan anggota DK lainnya. "Struktur DK itu kan bukan jabatan politis. Oleh karenanya, keputusan itu harus dilakukan oleh Pak Sani dengan mempertimbangkan aspek kolektif kolegial," katanya. Kadir menyarankan anggota DK lainnya dimintai pendapatnya biar proses pemilihan Ketua BP Batam legitimate. "Kalau cuma diputuskan Pak Sani, maka itu sangat tidak fair," katanya. Terkait kisruh proses seleksi, Kadir berpendapat sebaiknya
keputusan tim seleksi perlu dianulir. Selanjutnya, gubernur bisa membentuk tim seleksi yang baru. "Kepala BP Batam itu jabatan strategis sebagai lokomotif perekonomian nasional. Lembaga ini perlu dipimpin orang yang tepat," katanya. Sebelumnya, Najib Susila Dharma, mantan Walikota Batam meminta pihak-pihak terkait untuk tidak mempolitisir apapun keputusan Ketua DK FTZ BBK terkait polemik seleksi pemilihan calon Kepala BP Batam. Kata dia, penentuan Kepala BP Batam adalah hak prerogatif Ketua DK FTZ BBK, H Muhammad Sani. Karena itu, hasil seleksi yang dilakukan Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan haruslah dihormati. "Seharusnya, tidak ada yang mencampuri hak prerogatif HM sani selaku Ketua Dewan Kawasan maupun sebagai Gubernur Kepri. Sebab, boleh-boleh saja HM Sani itu menunjuk lansung siapa yang akan menjadi calon Kepala BP Batam ini, asalkan sesuai dengan kriteria dan kompetensi. Sehingga yang bisa membawa perubahan terhadap kemajuan BP Batam ke depan ke arah yang lebih baik," kata Najib Susila Dharma, Kamis (26/12). Kata Najib, proses seleksi yang dilakukan tim, sudah mengacu pada keputusan Menteri Koordinator Bidang perekonomian RI, selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas, Nomor KEP-59/ M.EKON/12/2008, tentang pedoman pembentukan kelembagaan BP Kawasan FTZ. Pada aturan itu disebutkan, bahwa pengangkatan dan pemberhentian kepala, wakil kepala dan anggota BP dilakukan oleh ketua DK. Panitera Muda Perkara PTUN Tanjungpinang Anditiawarman Basrul SH, mengatakan, penyelesaian akhir pemeriksaan berkas gugatan yang didaftarkan atas nama Istono terkait sengketa seleksi penerimaan calon Kepala BP Batam, dituntaskan pada 31 Desember 2013 mendatang. Tapi, lanjut Andi, jika gugatan itu tidak memenuhi syarat gugatan, maka pihak penggugat diminta untuk mencabut gugatannya kembali. Ataupun, PTUN Tanjungpinang yang menggugurkan gugatan penggugat terhadap tergugat secara langsung. ***
tah, pada rapat paripurna kemarin justru menyampaikan kritikan yang pedas kepada Bupati Karimun terkait kontrak karya PT KG. Ketua Fraksi Partai Golkar, Raja Kamaruddin mengatakan, Partai Golkar tidak akan membiarkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karimun yang tidak berpihak kepada rakyat. “Kami (Partai Golkar) meminta kepada Bupati Karimun agar jangan memberikan rekomendasi perpanjangan kontrak karya PT KG,” kata Raja Kamaruddin. “Perpanjangan kontrak karya yang dikeluarkan Ditjen Minerba Kementerian ESDM kepada PT KG jelas-jelas merugikan pemerintah daerah Karimun. Selain itu, masih banyak kejanggalan lain yang dilakukan PT KG, belum lagi tersangka pembabatan hutan lindung yang dilakukan oleh PT hingga kini masih berkeliaran,” jelasnya. Bupati Karimun Nurdin Basirun saat rapat paripurna di Gedung DPRD Karimun mengaku berterima kasih atas langkah-langkah politik yang dilakukan DPRD Karimun yang terus memperjuangkan agar peralihan perpanjangan kontrak karya PT KG bisa dialihkan ke izin usaha pertambangan yang dikeluarkan Pemkab Karimun. “Kami sangat mendukung, langkah-langkah politik yang telah dilakukan DPRD Karimun hingga ke DPR RI sana untuk mencari potensi PAD Karimun dari sektor galian C, dari izin kontrak karya pusat ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) galian C yang dikeluarkan Pemkab Karimun,” kata Nurdin Basirun. Ditambang Warga Sementara itu, akses jalan menuju PT KG kini menjadi mata pencaharian warga setempat. Pasalnya tumpukan batu yang terbenam di tanah bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga mereka di rumah. Begitu penuturan Jumaidi salah satu warga yang menambang batu di jalur masuk menuju PT KG. Dia mengaku, selama ini sulit
mendapat pekerjaan. Karenanya, dia berani untuk mengais tanah, guna mendapatkan kepingan batu, meski lokasi yang mereka gali itu tambang ilegal. “Harus gimana lagi, saya sudah lama menggeluti pekerjaan ini sudah lama. Tidak ada kerja lain, keluarga saya harus tetap makan dan itu butuh biaya. Sebenarnya saya tau jika pekerjaan ini adalah ilegal dan sangat membahayakan nyawa sendiri. Tapi mau macam mana lagi,tidak ada kerjaan,” tutur ayah dari tiga anak ini. Jumaidi mengatakan, selain dia, masih ada beberapa orang lagi yang ikut menambang di tempat itu. Untuk pendistribusian batu hasil tambang, mereka menjualnya perkubik dengan harga perkubiknya berkisar Rp70-100 ribu, tergantung kualitas batu yang mereka gali dan pecahkan. Soal ancaman nyawa saat melakukan penambangan, Jumaidi mengaku juga takut. Apalagi yang mereka gali itu bukan tanah utuh, melainkan tanah hasil timbunan. “Resiko sangat banyak, namun lebih beresiko lagi jika kami tidak mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan keluarga. Apalagi pemerintah tidak bisa membantu masyarakat miskins eperti kami. Lebih baik kami bekerja sendiri, meski keadaannya seperti ini,” tambah pekerja lainnya. Sedangkan penjaga gerbang pintu masuk PT KG yang tidak mau disebutkan namanya mengaku, sudah pernah menegur warga yang menambang di jalanan tersebut. Namun, warga tetap nekat melakukan aktivitasnya meski berbahaya. “Saya yakin lama-kelaman jalan menju PT KG ini akan habis digali warga. Soalnya bukan hanya satu dua orang yang datang, namun banyak yang datang untuk menggali tanah, hanya untuk mendapatkan kepingan batu. Ada yang dijual dan ada juga yang khusus untuk membangun rumahnya,” ujar lelaki muda itu. (ham/abk)
Dari Halaman 1
Proses Seleksi seleksi tidak melihat siapa yang mendaftar dan siapa yang lolos. Ini semua sesuai dengan hasil dari penjaringan yang panjang ini," ujar Nur usai mengikuti rapat bersama Ketua DK FTZ BBK dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang membahas tentang seleksi calon Kepala BP Batam di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Jumat (27/12). Disinggung soal adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dilayangkan salah satu peserta yang tidak lolos seleksi, Nur menganggap hal tersebut sebagai suatu kewajaran dan tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, di masa sekarang ini, siapapun bisa memasukkan gugatan ke PTUN. "Tak masalah di-PTUN-kan, sehingga akan lebih jelas. Karena di dalam persidangan nanti akan diketahui kenapa dia itu tidak lolos seleksi. Tetapi bila Ketua DK yang mengumumkan bahwa anda itu jeblok nilainnya sehingga anda tidak lolos kan tidak etis. Itulah sisi baik Bapak Gubernur (Ketua DK), tidak mengumumkan kenapa calon yang tidak lolos diumumkan ke publik," kata politisi Partai Golkar ini "Bapak Gubernur (Ketua DK) sangat berpangalaman dalam hal seperti ini. Jangan diragukanlah. Gubernur inginnya penyeleksian ini berjalan secara independen. Tetapi bila yang meminta di pengadilan kan itu haknya sehingga akan terbuka semuanya," sambung Nur lagi. Menurut Nur Syafriadi, esensi dalam pemeilihan kepala BP Batam tidak terletak pada gugatan di PTUN. yang penting adalah bagaimana proses seleksi ini berjalan sesuai prosedur, independen dan transparan. "Saya katakan kepada gubernur bahwa dalam hal ini (seleksi Kepala BP Batam) jangan ada riak-riak. Karena orang Mlayu bilang ada asap pasti ada api. Ini yang kita hindari jangan sampai ada ketidakpercayaan masyarakat kepada kita selaku pemimpin dan juga selaku penyelanggara pemerintah," katanya. Terkait pertemuan dengan Ketua DK, kata Nur, pertemuan digelar sejak pagi hingga menjelang sholat Jumat. Pertemuan dipimpimpin langsung oleh Ketua DK FTZ BBK yang dihadiri oleh Nur Syafriadi, Komandan Lantamal IV Tanjung-
Dari Halaman 1
DPRD Karimun Menurut Raja Bakhtiar, keputusan yang ditempuh DPRD Karimun untuk mendaftarkan gugatan ke MK tersebut merupakan langkah terakhir yang dilakukan, setelah upaya sebelumnya yakni melakukan konsultasi ke DPR RI dan menyurati Kementerian ESDM belum membuahkan hasil. “Ini merupakan langkah terakhir. Setelah dua upaya sebelumnya yakni ketika surat yang dikirimkan DPRD Karimun pada Kementerian ESDM akhir 2012 lalu tidak pernah digubris dan konsultasi ke Komisi VII DPR RI juga belum membuahkan hasil, karena DPR sudah melakukan masa sidang terakhir tahun 2013,” jelas Raja Bakhtiar. Raja Bakhtiar mengaku sangat optimis DPRD Karimun akan menang ketika mendaftarkan gugatan ke MK untuk melakukan uji materi terkait perpanjangan kontrak karya PT KG tersebut. Pasalnya, perpanjangan kontrak karya yang dikeluarkan Ditjen Minerba tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang ada. “Kami merasa yakin akan menang jika mendaftarkan gugatan ke MK. Karena, izin perpanjangan kontrak karya tersebut sudah jelas bertentangan dengan UU no 04 tahun 2009 tentang Minerba dan juga surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM terkait pelarangan perpanjangan kontrak karya kepada perusahaan galian C,” bebernya lagi. Kata Raja Bakhtiar, banyak pihak yang sudah mendukung langkah yang akan dilakukan DPRD Karimun untuk melakukan gugatan uji materi ke MK tersebut, karena upaya tersebut selain sesuai dengan aturan perundangundangan juga karena ingin menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD) Karimun dari sektor pajak galian C PT KG. Pernyataan yang mengejutkan justru muncul dari Fraksi Partai Golkar DPRD Karimun. Golkar yang selama ini dikenal selalu mendukung kebijakan pemerin-
7