Ekonomi DALAM manajemen pembangunan, salah satu focus yang harus mendapat penekanan khususnya di Negara-negara berkembang adalah dari dimensi perencanaan. Cukup banyak kata-kata bijak dan berbagai philosofis tentang perencanaan dan berbagai spectrum dan implikasi dan konsekwensi yang menyertainya. Alan Lakein menyatakan “Failing to plan is planning to fail” (apabila kita gagal dalam merumuskan suatu perencanaan identik dengan kita merencanakan akan kegagalan itu sendiri), oleh sebab itu ia menegaskan bahwa “planning is bringing the future into the present so that you can do something about that”(bahwa perencanaan itu sama dengan membawa masa depan ke masa kini oleh sebab itu kenapa kita dapat berbuat sesutau tentang perencanaan itu). Dalam konteks perencanaan
Sabtu, 28 Desember 2013
2
Menyatukan Perencenaan Dalam Dimensi Politik-Teknokratik politik dan teknokratik dimana aspek demokratisasi perencanaan (masal-politik) harus saling memperkuat dari sisi teknissekoral perencanaan (elitis-birokratis). Untuk itu perlu disusun format perencanaan yang stratejik dan jauh kedepan. Dalam konteks ini para perencana juga harus memiliki visi stratejik dan wawasan yang luas, karena ia mencakup tiga dimensi perencanaan jangka pendek (satu tahunan), jangka menengah (lima tahunan) dan jangka panjang (20 tahunan). Dalam konteks ini, John Naisbitt (2011) menyatakan “strategic planning is worthless, unless there is first a strategic vision”. Pemikiran ini memberi-
DR H Syamsul Bahrum (PhD) syamsulbahrum007@gmail.com kan catatan bahwa para tah dalam jangka panjang. Pemerintah Pusat dan Daperencana bagi progrerah bisa silih berganti am-program berskala secara politik-kepartaian, stratejik harus juga menamun arahan teknis dan miliki visi stratejik, perteknokratis perencanaan soalannya ada kalanya harus sudah baku. Apalagi dari sudut pandang poldi Abad ke 21, di zaman itis, spectrum pe-rentransparansi yang meluas, canaan selalu dikaitkan dengan tingkat akuntabilidengan periode lima tatas yang tinggi dan efisienhunan Pemilu, Pilpres Bahrum si yang tajam ini, sisi perdan Pilkada. Oleh sebab itu kenapa RPJP (Rencana Pem- encanaan sudah berada model bangunan Jangka Panjang) Na- ideal apa yang dikenal dengan sional dan Daerah sangat penting RBAPS (Resul-Based Accountuntuk memberikan arahan visi ability Planning System)-atau stratejik Negara atau Pemerin- Sistem Perencanaan dengan
yang perlu ada adalah kedua-dua mekanisme ini harus saling menguat dan mengikat sehingga perencanaan yang efektif, efisien, integral dan komprehensif dapat tercapai. Untuk itu perlu ada Akuntabilitas Berbasis Hasil KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi) dalam (yang terukur). Dari sudut pandang perencana- proses perencanaan baik berdian, reformasi politik dan struktur mensi politik dan teknokratik. pemerintahan terutama dalam Dalam konteks ini peranan Pabentuk amandemen konstitusi nitia Anggaran Pemerintah dan Badan Anggaran Legislatif seUUD 1945 juga membawa damTengku Bayu pak yang cukup signifikan. Era re- makin penting. Bappeda dengan Liputan Batam SKPD yang ada dijajaran Peformasi juga semakin memberikan afirmasi atau penekanan dan pe- merintah dibawah koordinasi ngakuan akan perlunya penguatan Sekretaris Daerah, begitu juga di perencanaan level public di lapis Komisi dengan Fkrasi yang ada di bawah. Dominasi perencanaan kelembagaan legislative dengan teknokratik dengan pendekatan koordinasi bersama secara ko“top-down mechanism” semakin lektif di tingkat pimpinan DPRD memudar dan supremasi perenca- menjadi “agent” pembangunan naan berbasis kepentingan public yang penting untuk mengarahkan melalui pendekatan politik “bot- pembangunan dari dua lini politik tom-up mechanism” semakin me- dan teknokratik. Insya Allah kita nguat. Namun perlu dicatat bahwa memahaminya.
Kepri Rawan Penyeludupan JAKARTA (HK) — Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat Provinsi Kepri, terutama Batam, Tanjungpinang, Karimun, merupakan daerah rawan pemasukan produk pangan, tanaman maupun hewan secara ilegal. Selain Kepri, terdapat daerah lainnya seperti Tanjung Asahan, Dumai, Perbatasan Serawak, Entikong dan Sebatik. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Kementan Banun Harpini saat berdiskusi dengan media di Gedung E Kantor Kementerian Pertanian Ragunan Jakarta Selatan, Jumat (27/12). Untuk mendukung kinerja Badan Karantina, tahun depan akan ada tambahan 300 pegawai negeri sipil (PNS) di tahun 2014. Namun menurut Banun Harpini jum-
lah ini masih kurang. Hingga saat ini jumlah pegawai Badan Karantina adalah sebanyak 3.486 orang. Besarnya tanggung jawab dan luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu sebab Badan Karantina ingin menambah kembali jumlah pegawainya. "Pintu yang telah ditetapkan resminya sangat banyak sekitar 400 pintu masuk. Ki-
ta punya 17.000 pulau dan Pantai Timur Sumatera yang terbuka tidak semua ditetapkan di dalam peraturan menteri. Tahun 2014 kita mendapat tambahan pegawai cukup besar lebih dari 300 orang. Tetapi ini belum cukup karena kami melakukan analisis resiko kepada berbagai macam jenis-jenis penyakit baik hewan maupun tanaman," ungkap Banun. Untuk menutupi kekurangan pegawai, Badan Karantina mau tidak mau harus bekerjasama dengan otoritas/lembaga terkait. "Kami memiliki MoU dengan pihak kepolisian, Ditjen Bea Cukai dan TNI Angkatan Laut. Sehingga kita dalam rangka pemusnahan bisa saja ada yang didapat dari patroli Bea Cukai yang kemudian berkoordinasi dengan kami,"
imbuhnya. Selain terbatas pada jumlah pegawai, hal lain yang masih dikeluhkan dalam operasional Badan Karantina adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Dari puluhan pelabuhan laut yang ada di Indonesia baru 6 pelabuhan yang sudah dilengkapi fasilitas pemeriksaan fisik terpadu. "Semua itu memerlukan sarana dan prasarana di semua Pelabuhan contoh di Tanjung Priok telah disediakan fasilitas pemeriksaan fisik terpadu dan 6 pelabuhan lain yaitu di Surabaya, Belawan, Makasar, Semarang dan Sukarno Hatta. Kalau diciptakan bisa menata jumlah di Pelabuhan dan mengurangi dwelling time (waktu tunggu bongkar muat) juga di pelabuhan," katanya. (dtc)
Rupiah Melemah 73 Poin JAKARTA (HK) — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat (27/12) sore semakin melemah 73 poin menjadi Rp12.274 dibanding sebelumnya di posisi Rp12.201 per dolar Amerika Serikat (AS). Analis Pasar Uang Bank Himpunan Saudara, Ruly Nova, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa perlambatan ekonomi domestik masih menjadi perhatian utama pelaku pasar uang, dan pertumbuhan ekonomi domestik tahun ini diperkirakan sebesar 5,7 persen atau menurun dari ekspektasi sebelumnya yang sebesar 6,5 persen.
Dari faktor eksternal, menurut dia, data ekonomi AS yang semakin baik membuat permintaan pasar terhadap dolar AS semakin kuat. "Kombinasi penguatan ekonomi AS, ditambah proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia membuat posisi rupiah terhadap dolar semakin tertekan," ujarnya. Ia mengharapkan, undang-undang (UU) mengenai larangan ekspor mineral mentah dapat memberi sentimen positif bagi perekonomian domestik sehingga imbasnya akan ke penguatan rupiah. "Meski akan mengurangi
volume ekspor kita, namun diperkirakan hanya jangka pendek, karena undang-undang itu menyangkut nilai tambah bagi Indonesia. Jadi, diharapkan akan mendongkrak rupiah juga untuk jangka panjangnya," katanya. Ruly memperkirakan, hingga akhir 2013 rupiah akan bergerak di kisaran Rp12.300 hingga Rp12.400 per dolar AS. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada hari Jumat ini, tercatat mata uang rupiah melemah menjadi Rp12.260 dibanding sebelumnya (24/12) di posisi Rp12.215 per dolar AS. (ant/kcm)
Editor: Nana Marlina, Layouter: Zikri