Karimun
Sabtu, 11 Mei 2013
21
Lenscap Kerjasama dengan Haluan Kepri KARIMUN (HK) — Lensa Karimun Photography (Lenscap) bekerjasama dengan Harian Umum Haluan Kepri bakal menggelar workshop dan hunting photography terbesar di Provinsi Kepri. Dengan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya, yakni Dewangga Pratama alias Angga Phatologi, yang merupakan spesialisasi IR - False Color. Ketua panitia pelaksana, Ar-
ies Harianto mengatakan, acara direncanakan bakal digelar pada 8 Juni mendatang bertempat di dua lokasi. Yakni untuk worshop bakal dilaksanakan di Gedung Karimun Expo. Sedangkan hunting berlokasi di gedung tua SMA lama dan sebagai lokasi cadangan di Coastal Area. "Acara hanya berlangsung satu hari dimulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. Undangan
juga sudah kita sampaikan ke berbagai wilayah di Kepri. Sampai saat ini sudah sekitar 20 orang yang menyatakan siap untuk hadir, bahkan dari Yogyakarta juga ada dan katanya sudah positif mau ikut," ucap Aries, Jum'at (10/5). Mengenai pendaftaran, untuk umum akan dikenakan biaya Rp150.000 dan pelajar Rp120.000. Jumlah tersebut sudah termasuk
tiket worshop, kaos, ID card, sertifikat dan konsumsi. Acara tersebut kata Aries, selain Harian Umum Haluan Kepri juga disponsori beberapa pihak seperti Dea Salon, Aston Karimun, Pemkab Karimun, Monza, Balindo, Fame Fashion, My Infrared dan banyak lagi. "Peserta terbatas, jadi siapa cepat dia yang dapat mengikuti acara ini. Biaya pendaftaran segitu
tidaklah membuat kita rugi. Malah menambah ilmu pengetahuan tentang dunia photography, kemudian konsep teknik foto konsep jadi bukan asal jepret setelah itu selesai. Dan untuk mengetahui lebih mendalam lagi, di acara ini lah tempatnya," ucap Aries. Bagi yang berminat kata Aries, bisa langsung menghubungi contac person 082378095555 atas nama Paul untuk wilayah Tanjung Balai
Karimun, 081372766798 atas nama Cano untuk wilayah Tanjungpinang dan 085265676822 atas nama Tomy untuk wilayah Batam. Pendaftaran sudah dibuka dari sekarang. Batas waktu terakhir pendaftaran adalah sampai menjelang waktu pelaksanaan di Karimun Expo, dengan acatatan jika jumlah peserta belum mencapai target atau masih bisa tertampung.(gan)
Suara Walet Kembali Mengusik Warga KARIMUN (HK) — Puluhan warga RT 02 RW 04, Kampung Padi, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral kembali terusik suara burung walet dari bangunan yang berada di tengah pemukiman padat penduduk.
Ilham Liputan Karimun Padahal Ap, pemilik penangkaran burung walet itu sudah menghentikan suara burung waletnya pasca persoalan itu mencuat di media. Untuk beberapa waktu lamanya, warga mulai merasa tenang dan nyaman karena terbebas dari kebisingan suara pita walet itu. Namun, mulai seminggu belakangan ketenangan warga kembali terusik. Hendro, salah seorang warga Kampung Padi, Jumat (10/ 5) mengatakan, keberadaan bangunan walet itu betul-betul menganggu ketenangan
warga. Pasalnya, suara dari pita yang diputar untuk memanggil burung walet agar masuk ke dalam bangunan itu diputar selama 24 jam. "Sejak persoalan ini mencuat di media, maka pemilik sarang burung walet itu mulai menghentikan untuk membunyikan suara burung walet yang diputar melalui kaset diatas rumah walet itu. Namun, beberapa hari belakangan suara itu dibunyikan lagi," kata Hendro. Apalagi kata Hendro, tak jauh dari gedung walet itu terdapat rumah ibadah. Suara walet tersebut bahkan sampai terdengar ke surau yang berjarak hanya bebera-
pa meter saja dari bangunan walet itu. Warga yang sedang melaksanakan ibadah juga banyak mengeluhkan ketenangan mereka beribadah terganggu akibat bisingnya suara walet tersebut. Karena persoalan sudah yang kedua kalinya, kata Hendro, maka warga mulai melaporkan persoalan ini kepada Lurah Meral Kota. "Alhamdulillah, Pak Lurah merespon keluhan yang disampaikan masyarakat. Dalam waktu dekat Pak Lurah berjanji akan mempertemukan warga dengan pemilik walet itu," kata Hendro. Sebelum pertemuan itu berlangsung, kata Hendro, masyarakat di Kampung Padi juga telah mengumpulkan tanda tangan untuk menolak keberadaan sarang burung walet yang dibangun di daerah pemukiman padat penduduk itu. "Saat ini warga mulai mengumpulkan tanda tangan penolakan itu," tandasnya. ***
Pasar Puan Maimun Sepi Pedagang dan Pembeli KARIMUN (HK) — Sejak mulai efektif beroperasi pada Maret lalu, sampai saat ini Pasar Puan Maimun semakin sepi dari pembeli dan pedagang. Suasana pasar tenang dan tidak ada kebisingan yang terdengar, padahal lazimnya terdengar suara hiruk pikuk mewarnai transaksi jual beli barang. Menyusul suasana sepi maka para pedagang banyak yang memilih tidak berjualan meski telah mendapatkan jatah meja dan ruko untuk menjajakan dagangan. Salah seorang pedagang pakaian di lantai dua Pasar Puan Maimun, mengatakan, kondisi pasar tempat ia jualan tersebut semakin sepi, bahkan beberapa pedagang lainnya telah banyak yang memilih tutup. "Apa lagi hari Jumat seperti ini, banyak yang milih untuk tidak buka karena waktu singkat. Sehingga lebih baik di rumah saja," ucap wanita ini yang enggan namanya disebutkan, Jum'at (10/5). Ditanya alasan kenapa pasar tersebut sepi, wanita tersebut mengatakan semuanya tergantung ketegasan dari instansi yang mengatur, yakni Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Selain itu, pengoperasian pasar tersebut pun terkesan dipaksakan. Karena seluruh pedagang yang berjualan tidak serentak, sehingga yang sudah mendapatkan jatah lapak di Pasar Puan Maimun lebih memilih berjualan di Pasar Puakang. Menurutnya pula, sewak-
tu ada sidak dari Bupati Karimun, Nurdin Basirun pada saat pengoperasian kembali efektif, omsetnya per hari bisa mencapai Rp300 ribu, namun saat ini nol alias tidak ada penghasilan. Akibatnya untuk menangani biaya pengeluaran menuju Pasar Puan Maimun pun masih perlu pertimbangan, sehingga dia lebih memilih untuk tutup sementara. "Hari ini saya tidak jualan, bayangkan saja mau kesana kita butuh bensin dan untuk makan. Kalau tidak ada yang beli untuk apa kita jualan? Ya sekalisekali saja bukanya," ungkapnya. Usai di sidak oleh Bupati lanjut dia, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selalu cek situasi pasar dan semua pedagang yang telah mendapatkan lapak tetap berjualan. Namun kurun waktu sebulan tidak ada lagi pengecekan, karena sibuk mengurus pedagang di Coastal Area. Sehingga Pasar Puan Maimun pun sepi karena banyak yang tutup karena tidak diawasi. Bahkan menurut sumber itu lagi, ada ruko berukuran cukup besar yang dikhususkan untuk jualan emas. Namun pada kenyataannya bukan emas yang dijual, melainkan sepatu dan tas sekolah. Sehingga itu dinilai telah melanggar dari ketentuan yang telah diperuntukkan. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Karimun, HM Hasbi saat dikonfirmasi
mengaku Pasar Puan Maimun tidak sepi, melainkan kondisi pasar tersebut masih baru dan saat ini transaksi jual beli di pasar tersebut tetap berjalan, meski belum sesuai dari yang diharapkan. "Itulah resikonya pasar baru kalau pasar lama (Pasar Puakang) masih jalan (beroperasi) dan memang seperti itu kondisinya. Kita masih tunggu pengerjaan blok B selesai. Selanjutnya akan mendata pedagang yang belum dapat tempat. Sehingga nanti Pasar Puan Maimun akan ramai," ujar pria yang juga menjabat sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah (Dirut Perusda) Kabupaten Karimun ini. Soal toko emas yang ternyata berjualan sepatu dan tas, Hasbi mengatakan sang pedagang tersebut merupakan pedagang kecil yang butuh modal besar. Sementara saat ini masih buka di Pasar Puakang, sehingga untuk buka di Pasar Puan Maimun dinilai masih belum ada emas yang harus dipajang dengan alasan keterbatasan modal. Untuk itu dimantaatkan sementara dengan berjualan kebutuhan yang lain. Dalam menyiasati agar pasar tersebut ramai dari aktifitas jual beli, Hasbi pun masih memikirkannya. Seperti menetapkan satu jenis kebutuhan di Pasar Puan Maimun, sehingga ketika pembeli membutuhkan jenis yang dimaksud akan langsung menuju pasar yang telah ditetapkan. Namun hal itu masih belum bisa diterapkan. (gan)
GANI/HALUAN KEPRI
HAMPIR semua lapak pedagang di lantai dua khusus pakaian, perhiasan emas dan pernak pernik lainnya memilih tutup dan tidak berjualan. Kondisi ini membuat Pasar Puan Maimun semakin sepi dari aktifitas jual beli.
ILHAM/HALUAN KEPRI
GANGGU KETENANGAN — Suara yang ditimbulkan dari kaset Bangunan walet yang terletak di RT 02 RW 04 Kampung Padi, Kelurahan Meral Kota ini sangat menggangu ketenangan warga. Warga meminta bangunan walet ini ditertibkan.
92 Berkas Tenaga Honorer Diverifikasi KARIMUN (HK) — Sebanyak 92 dari 103 berkas tenaga honor kategori II yang dikabarkan mundur telah diverifikasi. Hal tersebut diperkuat dengan komentar Ketua Tim Verifikasi M Iqbal yang menyatakan sudah ada 22 berkas dari Bagian Umum diperiksa. "Sebanyak 22 berkas dari bagian umum telah kita verifikasi. Saat ini sedang diproses. Kalau yang lain belum ada laporan," ucap Iqbal kepada wartawan dengan singkat beberapa hari lalu. Sementara itu, informasi yang dihimpun, terdapat 70 berkas lainnya yang berasal dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun juga telah di verifikasi, sehingga terjadi secara keseluruhan dari 103 berkas yang digugat sudah ada 92 berkas diperiksa. Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim ketika dikonfirmasi terkait persoalan tersebut mengakui saat ini telah ada 70 berkas dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang di verifikasi. Selain 70 berkas tersebut kata Bakri, didapati satu orang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak melanjutkan untuk ikut seleksi berkas. Disinggung mengenai mundurnya satu orang tersebut apakah didasari oleh adanya gugatan, Bakri mengaku tidak demikian. Melainkan yang bersangkutan merasa ragu dengan pilihannya, sehingga diputuskan untuk mundur. "Tidak ada karena adanya gugatan. Kan kita sudah berikan pengarahan, jadi mungkin mereka yang mundur dikarenakan masih belum siap," ucapnya. Bakri juga menjelaskan, dari ruang lingkup Disdik Kabupaten Karimun, didapati 70 berkas yang dilakukan verifikasi ulang dan sebanyak 40 berkas sudah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sedangkan sampai Rabu kemarin (8/5), didapati masih ada 14 berkas yang belum bisa mengumpulkan berkas dengan melampirkan berbagai persyaratan. "Batas waktu penyerahan berkas sebetulnya hari ini. Tapi kita belum bisa memastikan apakah ke 14 ini mundur atau tidak. Kita lihat sampai nanti sore dan inyaallah besok sudah ada hasilnya," pungkas Bakri. Kepala BKD Kabupaten
Karimun, Kamarulazi ketika dikonfirmasi mengaku belum menerima informasi mundurnya 33 berkas dari tenaga umum tersebut. Demikian pula dengan 50 dari Disdik. Sehingga ia tidak bisa berkomentar lebih banyak. Ditanya dengan mundurnya puluhan orang tersebut tentu ada indikasi memang tidak memenuhi syarat, sehingga lebih memilih mundur teratur. Menanggapi hal itu Kamarulazi juga mengaku tidak tahu. "Kan sudah disampaikan juga, kalau yang ngaku-ngaku memenuhi persyaratan bakal tetap ditelusuri meskipun sudah jadi pegawai. Jadi dari pada nanti urusannya makin panjang mendingan mundur dari sekarang," katanya. Tolak Tandatangani Rekomendasi Dugaan pemalsuan data 103 dari 151 pegawai honorer yang akan diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kategori II Kabupaten Karimun belum menemukan titik terang. Bahkan saat ini semakin rumit dan membingungkan, karena dari tim verifikasi menegaskan bahwa harus ada tandatangan rekomendasi dan surat pernyataan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lainnya, yang kemudian dijadikan salah satu syarat dalam melengkapi berkas. Namun belakangan muncul informasi kepada Haluan Kepri bahwa hampir seluruh instansi atau SKPD
di Pemkab Karimun mengaku tak mau tandatangani rekomendasi serta surat penyataan yang dimaksud. Salah seorang instansi yang enggan nama dan lembaganya disebut kepada Haluan Kepri mengaku, dirinya keberatan menandatangani surat pernyataan dan rekomendasi yang dimaksud. Dengan alasan ketika nanti ditemukan adanya manipulasi data dan tersandung hukum, maka dirinya juga harus bertanggungjawab. "Dalam isi surat yang harus saya tandatangani itu disebutkan bahwa, sebagai pimpinan di SKPD atau instansi harus membuat pernyataan untuk perseorangan, dengan mengakui kalau si A itu benar masa kerjanya dari tahun sekian. Ini memang betul-betul memberatkan kami," ungkap sumber yang dipercaya itu, kemarin. Bahkan menurutnya, banyak rekan sesama atau dari instansi lain yang menghubunginya, seraya menanyakan kenapa harus isntansi atau SKPD yang membuat surat pernyataan. Sehingga hal ini dinilai sangat memberatkan. "Kalau tidak percaya silahkan hubungi SKPD yang lain. Mereka banyak yang keberatan dan menanyakan perihal surat pernyataan ini," ungkap sumber itu lagi. Sebelumnya, sejumlah 103 berkas calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari 151 berkas yang diajukan tenaga honorer kategori II digugat.
Meski sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi, menyusul diduga ada kecurangan. Atas dugaan itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karimun, Kamarulazi mendudukkan persoalan tersebut bersama dengan Kepala Inspektorat, M.Ikbal sebagai ketua tim verifikasi, dengan menghadirkan ormas yang menggugat hal tersebut serta para pemilik berkas dinyatakan lulus sebanyak 151 orang, yang didominasi dari unsur guru, tenaga kesehatan dan beberapa instansi lainnya, bertempat di ruang rapat utama lantai tiga Kantor Bupati, Senin (29/4). Informasi yang dihimpun Haluan Kepri, banyak tenaga honorer yang belum cukup masa pengabdian di Pemkab Karimun ternyata lolos. Sebaliknya pegawai honorer yang sepatutnya masuk, ternyata terlempar. Kecurigaan permainan pemalsuan data tersebut terdeteksi dengan tidak diumumkannya secara transparan ke publik untuk mendapat sanggahan. Dengan alasan ketiadaan dana. Sehingga pengumuman yang lulus seleksi dilakukan dengan menyerahkan daftar CPNS kategori II tersebut ke SKPD terkait saja. Selain terkesan ditutuptutupi, pengumuman hanya ke SKPD terkait itu juga dirasakan tidak efisien karena untuk disanggah pun, pegawai di SKPD tertentu itu malah takut untuk memberikan sanggahan. (gan)
Editor: Niko, Layouter: I Dipura