BUKU MANUAL BAGI ANGGOTA DPRD
pelayanan publik, pengaduan atas pelayanan informasi, dan pengaduan atas penyalahgunaan wewenang pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah provinsi.
30
Jika pembentukan PPID tidak diikuti dengan pembentukan komponen-komponen SOP di atas, maka ada kemungkinan pelayanan informasi tidak berjalan secara maksimal. Selain berpedoman pada aturan tersebut, keterbukaan informasi memerlukan sinergi, setidaknya dengan dua aturan lain, yaitu UU Kearsipan dan UU Pelayanan Publik. Dalam kondisi itupun, kelalaian dalam pengelolaan informasi publik, masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, DPR dan pemerintah melalui UU KIP memandatkan pembentukan KI Provinsi. Menurut UU KIP, komisi ini dibentuk paling lambat dua tahun sejak diundangkannya UU KIP. Artinya, pada April 2010, KI Provinsi seharusnya telah terbentuk atau minimal telah memasuki proses pembentukan. Tetapi, KI Provinsi Sumatera Barat, baru dibentuk pada tahun 2014 atau terlambat selama empat tahun. Ironisnya, pada tahun 2017, pemerintah provinsi tidak memberikan anggaran kepada KI Provinsi. Menurut Gubernur Sumatera Barat, berdasarkan surat Mendagri yang ditujukan kepada Ketua KI Pusat Republik Indonesia tertanggal 30 Desember 2016, KI bukan tugas konkuren daerah. Karena itu, anggaran untuk KI Provinsi berasal dari APBN bukan APBD. Sikap pemerintah provinsi yang ingin mendapatkan kejelasan, memang penting. Namun diperlukan solusi sementara agar aktivitas KI Provinsi tidak terhenti. Apalagi selama ini, tidak ada masalah hukum atas penggunaan APBD untuk KI Provinsi. Solusi sementara itulah yang tidak diberikan oleh pemerintah provinsi dan DPRD. Padahal di saat yang sama, KI Provinsi sedang mena ngani belasan kasus sengketa informasi. Dari seluruh pemerintah provinsi, hanya tiga pemerintah provinsi yang mempersoalkan ini. Keberadaan KI sangat diperlukan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum jika terjadi sengketa informasi. Angka sengketa informasi, merupakan salah satu sumber informasi untuk menilai kualitas keterbukaan di sebuah provinsi, bersama komponen-komponen lainnya. Sepanjang perjalanan KI provinsi, ada beragam jumlah sengketa. Di provinsi Banten, misalnya, pada tahun 2015 lalu, ada 321 sengketa informasi.9 Jumlah ini 9. Radar Banten, 2 Maret 2016