FOODESTATE?HAJATUNTUKSIAPA?

NurlitaUswatunK.|Contributor

Banjir kritik dan saran yang ditujukan pada pemerintah dalam merespon peringatan dari FAO (Food and Agriculture Organization) melalui food estate, program yang disebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan mengantisipasi krisis pangan di tengah pandemi COVID-19, tak juga membuat pemerintah bergeming. Proyek besar ini terus melaju kencang, bahkan digaungkan di empat wilayah, yaitu Kalimantan Tengah,Papua,SumatraSelatandanSumatraUtara.

ProdanKontraBermunculan

Pro kontra pun bermunculan, terutama Kalimantan

Tengah yang punya sejarah buram atas proyek yang sama sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto

Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Sejuta

Hektar yang juga dicita-citakan sebagai jawaban bagi swasembada pangan namun kini menjadi monumen proyek gagal yang meninggalkan trauma bagi banyak orang, dengan kerusakan besar-besaran lahan gambut yang mengakibatkan kebakaran berulang yang dibarengidengankabutasapyangmenyesakkan

Pantau Gambut, Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng), dan Yayasan Madani Berkelanjutan menyimpulkan bahwa kebijakan Food

Estate yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo tidaktepatsasaran.

Kebijakan jalur cepat ini juga mendapat banyak keistimewaan dengan statusnya sebagai salah satu Program Strategis Negara, dan bisa dikatakan sebagai program prioritas sesungguhnya, karena dicanangkan sebagai program lintas kementerian/lembaga, bahkan melibatkandukungansertaperanaktifTNIdanPOLRI

Selain itu, kebijakan yang terkesan terburu-buru ini juga dinilaibukansebagaijawabanjangkapendekyangideal untuk menjawab masalah krisis pangan yang diprediksi akan terjadi, terutama jika menilik dampak lingkungan yang ditimbulkan jika proyek ini gagal. Pemerintah seharusnya melakukan kajian lebih mendalam (tidak sekedarKLHSCepat)denganmempertimbangkanrekam jejakkegagalanmasalalu.