Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 5 Januari 2017
No. 4 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Presiden Tegaskan
Tidak Ada Reshuffle Kabinet BOGOR - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo di awal sidang kabinet paripurna menyampaikan tidak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. “Kabar bahagia buat menteri, buat menteri lho ya, tidak ada reshuffle,” kata Pramono saat konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Pramono mengungkapkan Presiden menyampaikan bahwa tidak ada yang direshuffle dalam waktu dekat ini kecuali jika ada yang perlu direshuffle. “Jadi tidak ada reshuffle dalam waktu dekat,” katanya. Pramono mengungkapkan pernyataan Presiden ini membuat para menteri menyambutnya dengan gembira dan ber-
semangat mengikuti sidang kabinet. “Pak Darmin (Menko Perekonomian Darmin Nasution), Pak Luhut (Menko Maritim Luhut Pandjaitan), pak Wiranto (Menko Polhukam) semangat semua karena tadi Presiden mengumumkan tidak ada ada reshuffle, kedua makanannya dipilih Presiden dan enak semua,” kata Pramono. Seskab mengungkapkan bahwa Presiden mengundang para penjual makanan angkringan yang terkenal dan enak di Bogor untuk menyajikan makan siang saat sidang kabinet paripurna. “Jadi semua makanan angkringan di seluruh Bogor dikumpulkan Presiden, mulai dari nasi goreng yang paling enak, sate kambing (soto) mie, dan macammacam,” ungkapnya. (ant)
61 Buronan Ditangkap JAKARTA - Bidang Intelijen Kejagung melalui sarana Adhyaksa Monitoring Center (AMC) sepanjang 2016, berhasil mengamankan 61 buronan. “Tak hanya pencegahan, Bidang Intelijen Kejagung juga berhasil memburu pelaku tindak pidana yang kabur,” kata Kapuspenkum Kejagung M Rum di Jakarta, kemarin. Selain itu, kata dia, kejaksaan di bawah Bidang Intelijen yang memiliki Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan tingkat pusat dan daerah (TP4P dan TP4D), telah memberikan bukti kerja nyata berupa pendampingan hukum yang membuat negara dapat berhemat. Antara lain, dalam pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung di lima wilayah di Indonesia, sehingga
PLN berhemat Rp1,5 triliun pertahun. TP4P juga ambil andil mempercepat pembangunan transmisi Tanjung Uban-Sri Bintan-Air Raja-Kijang dan Gardu Induk Sri Bintan dari dua tahun menjadi 3 bulan. “Percepatan pembangunan itu membuat PLN berhemat Rp11,26 miliar perbulan yang berarti penghematan uang negara,” ucapnya. Prestasi lain TP4P dan TP4D adalah membantu negara dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang sehingga proyek dapat selesai sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Selain itu, dikatakan, sebanyak 158.751 orang mulai dari siswa sekolah dasar (SD) hingga mahasiswa telah mengikuti program Jaksa Masuk Sekolah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SIDANG PUTUSAN - Terdakwa kasus suap gula impor Xaveriandy Sutanto (kiri) dan istrinya Memi masing-masing divonis penjara selama tiga dan dua tahun enam bulan karena terbukti menyuap Irman Gusman dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Setnov Mangkir
Suluh Indonesia/ant
SIDANG KABINET PARIPURNA - Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas program-program di tahun 2017 di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.
JAKARTA - KPK harus membuat penjadwalan ulang pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (EKTP) periode 2011-2012. “Pemeriksaan Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto). Namun ada permintaan penjadwdalan ulang karena saksi masih berada di AS (Amerika Serikat) atau sedang tidak di Jakarta, akan dijadwalkan kembali minggu depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Hari ini adalah pemanggilan kedua Setya Novanto (Setnov) dalam perkara tersebut. Setnov pertama diperiksa pada 13 Desember 2016 lalu. Saat itu Setnov mengaku memberikan klarifikasi terkait sejumlah hal mengenai proyek e-KTP. “Alhamdulil-
lah saya begitu bahagia dan senang karena sudah bisa memberikan penjelasan berklarifikasi secara keseluruhan,” kata Setnov pada 13 Desember 2016. Pada 2011-2012 saat proyek E-KTP berlangsung, Setya Novanto yang biasa dipanggil Setnov menjabat Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Saat ini Setnov adalah Ketua Umum Partai Golkar. Selain Setnov, KPK pada hari ini juga memanggil Direktur PT. Gajendra Adhi Sakti Azmin Aulia, wiraswasta Afdal Noverman, auditor Madya Badang Pengawas Keuangan dan Pembangunan Mahmud Toha Siregar. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas
Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Mendagri Gamawan Fauzi, Sekjen Kemendagri dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza, yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul “Pelaksana” dengan anak panah ke kotak berjudul “Boss Proyek eKTP” yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum. Kotak bagan “Boss Proyek e-KTP” itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul “Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Mathias Mekeng senilai 500 ribu dolar AS, (2) Olly Dondo Kambe senilai 1 juta dolar AS, dan (3) Mirwan Amir senilai 500 ribu dolar AS. Kotak kedua berjudul “Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang “Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Haeruman Harahap senilai 500 ribu
dolar AS, (2) Ganjar Pranowo 500 ribu dolar AS, dan (3) Arief Wibowo 500 ribu dolar AS. Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S). Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto. Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini. (ant)
Presiden :
Tetap Fokus Pada Program Pemerataan PRESIDEN Joko Widodo menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan. Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin mengatakan, meskipun kita tahu angka Gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan
kaya dan miskin. Presiden menegaskan bahwa program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan. Menurut Jokowi, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada
tanah. Presiden meminta yang berkaitan dengan konsensi untuk rakyat, berupa tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat akan menjadi fokus perhatiannya dan akan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini. “Kepada Menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah saya sampaikan agar redistribusi aset leader form ini betul-betul pada yang kita mulai pada akhir tahun 2016 lalu adan 2017 ini harus betul-betul kita kerjakan lebih masif lagi,” tegasnya. Sedangkan untuk pemerataan program rakyat untuk mendapatkan modal, kata Jokowi, perlu ditingkatkan kembali Program KUR pada tahun ini dan tahun depan jangkauannya lebih luas. “Tahun ini dan tahun depan saya kira KUR harus menjangkau banyak rakyat, semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya,” tegasnya. Presiden juga meminta lembaga asuransi juga diberikan pada program ini dan juga perlu ditingkatkan upaya mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin “bankable”. Dalam program pemerataan ini, Jokowi juga memerintahkan untuk memperluas akses rakyat untuk mendapat ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi dan juga vokasional training (latihan vokasi). (ant)
Suluh Indonesia/ant
CONTOH SURAT SUARA - Komisioner KPU Arief Budiman (kanan) dan Hadar Nafis Gumay (kiri) menunjukkan contoh surat suara dan template dengan huruf brile untuk penyandang disabilitas di Jakarta, kemarin. KPU mengeluarkan contoh surat suara untuk membantu dan memberikan kemudahan menggunakan hak suara dan menyediakan template dan pendamping untuk penyandang disabilitas di setiap TPS.
TNI Tangguhkan Kerja Sama Militer Dengan Australia JAKARTA - Mabes TNI menangguhkan kerja sama militer dengan Australia karena masalah teknis. “Semua bentuk kerja sama telah ditangguhkan. Ada hal-hal teknis yang perlu dibahas. Sangat mungkin kerja sama akan kembali dilakukan jika semua masalah itu selesai,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, ia enggan menyebutkan hal teknis
apa yang membuat TNI menangguhkan kerja sama militer dengan Australia untuk sementara waktu. “Kalau teknisnya saya tak bisa menyebutkan secara rinci,” tuturnya. Terkait isu pelecehan terhadap lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus melatih Bahasa Indonesia untuk pasukan khusus di Australia, Kapuspen TNI pun enggan berkomentar. “Ya ada masalah dan ada beberapa hal yang
masih harus kami kaji lagi agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak,” ucapnya. Permintaan penghentian kerja sama itu sudah dilayangkan TNI kepada pihak militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerja sama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar menukar perwira. Sementara itu, Komisi I DPR akan mendalami keputusan TNI
yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force, dengan melihat penyebab utama keputusan tersebut. ‘’Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,’’ kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari. (har)