Nasi nal
Suluh Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009
8
Ratusan PKL Rusak Pasar MAKASSAR - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) merusak fasiltas pasar Terong Makassar dan bersitegang dengan puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, kemarin. Pantauan Antara, ratusan pedagang berhadapan dengan puluhan personel Satpol PP, setelah sebelumnya merusak pagar sepanjang jalan Terong dan menghancurkan tangga pasar, yang rencananya akan dijadikan mal. Aksi para PKL sebagai akibat pembongkaran lapak dan tenda-tenda milik sekitar 300 orang PKL oleh Satpol PP di sepanjang jalan pasar Terong Makassar, sekitar pukul 10.00 WITA. “Kami tidak terima penggusuran ini. Ini hak kami. Kami tiap hari membayar retribusi dan mereka juga yang menyuruh kami berjualan disini,“ kata salah seorang pedagang. Ratusan pedagang ini juga tidak terima jika mereka dipindahkan ke dalam pasar yang sudah rampung. Dalam proses pembongkaran tersebut, kaum ibu juga tampak ikut menghalangi jalannya mobil Buldozer serta brigade puluhan Satpol PP. Perlawanan pedagang akhirnya terhenti setelah petugas dan pelaksana teknis (PLT) Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Djamaluddin Yunus melakukan dialog dengan paara PKL. Sementera Direktur Utama Kepala Pasar Makassar Raya, Djamaluddin Yunus menjelaskan jika pembongkaran ini bertujuan untuk menata ulang pasar ini. Jalan Pasar tersebut menjadi target pertama Pemkot Makassar. “Kami akan memindahkan mereka karena jalan ini akan dibenahi dan untuk mengantisipasi banjir jika hujan turun kelak,“ ujarnya. Dia juga menyebutkn jika di dalam pasar tersebut para PKL yang digusur ini pasti akan muat, karena kapasitasnya sekitar 500 lapak. (ant)
Perceraian di Sukabumi Meningkat 50 Persen SUKABUMI - Kasus perceraian di Kota Sukabumi, Jawa Barat, sepanjang tahun 2009 melalui Pengadilan Agama (PA) Sukabumi mengalami peningkatan hingga 50 persen. Penyebab perceraian sebagian besar adalah karena alasan ekonomi. “Kasus perceraian sepanjang tahun 2009 ini meningkat hingga 50 persen. Hampir 75 persennya disebabkan oleh faktor ekonomi,” kata Panitera/Sekretaris (PA) Sukabumi, Beben Subendi kepada wartawan, kemarin. Ia menyebutkan, setiap bulannya jumlah kasus perceraian yang di proses PA Sukabumi mencapai kisaran 15 hingga 20 kasus, namun pada saat ini jumlahnya mencapai 30 hingga 35 kasus. “Pada awal Oktober hingga 26 Oktober 2009 ini jumlah kasus perceraian mencapai 28 kasus, sementara pada bulan-bulan sebelumnya kasus perceraian yang masuk ke PA Sukabumi di bawah 20 kasus,” ujarnya. Menurut Beben, alasan ekonomi masih menjadi dasar utama pasangan suami-istri memutuskan untuk bercerai, yakni 75 persen kasus perceraian di Kota Sukabumi disebabkan karena ekonomi, sementa-
ra 25 persen kasus lainnya karena masalah perselingkuhan. Ia menuturkan, rata-rata pasangan yang mengajukan perceraian masih belum mapan baik secara materi maupun mentalnya, padahal para suami-istri itu sebagian besar telah dikaruniai anak. Selain itu, ada sebagian pasangan yang bercerai karena istrinya akan bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri, bahkan terkadang persidangan digelar tanpa kehadiran pihak wanita yang sudah terlebih dulu berangkat menjadi TKW ke luar negeri. Beben mengatakan, mediasi yang diupayakan PA Sukabumi seringkali gagal karena setiap pasangan merasa sudah tidak kuat dalam jalinan pernikahan. “Setiap bulannya hanya satu hingga dua perkara perceraian saja yang gugatan cerainya dicabut kembali. Sementara sisanya, proses perceraian dilanjutkan hingga keluar putusan dari PA Sukabumi,” katanya. Ia menambahkan, proses pengajuan perceraian di PA Sukabumi bebas dari praktek percaloan yang melebihi biaya perkara yang telah ditetapkan sebelumnya. (ant)
Belasan Anggota KPUD Segera Dipecat BENGKULU - Sebanyak 15 anggota beserta ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Kabupaten Seluma, Mukomuko dan Kaur diperiksa KPU Provinsi Bengkulu, kemarin, terkait dengan kinerja mereka yang dianggap mencoreng nama baik lembaga. Jika terbukti bersalah, mereka bakal segera dipecat. “Kesalahan cukup fatal yang dilakukan anggota dan ketua KPUD itu, telah mencoreng nama baik lembaga sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan dievaluasi,” kata anggota KPU Provinsi Bengkulu Okti Fitriyani di Bengkulu, kemarin. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan cukup banyak bukti bahwa kinerja mereka kurang beres. Mereka segera diusulkan ke dewan kehormatan (DK) KPU pusat untuk dicopot. Tiga KPUD tersebut telah melakukan kesalahan fatal pada Pemilu Legislatif 2009, antara lain melantik orang yang sudah dipecat dari partai seperti Karmadi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan terjadi penggelembungan suara. Setiap terjadi permasalahan, menurut dia, tidak pernah melaporkan ke KPU Provinsi sehingga KPU sering mendapatkan kecaman dari masyarakat dan partai politik peserta pemilu. Pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara mendetail terkait dengan rekapitulasi, kelalaian, dan loyalitas sekaligus kredibilitas. “Anggota dan ketua KPUD kabupaten terus diperiksa secara intensif karena menyangkut
nama baik lembaga yang harus dijunjung tinggi,” ujarnya. Kinerja mereka untuk memciptakan pemilu yang jujur, bersih, dan transparansi sehingga tidak membahayakan dan merusak nama baik lembaga KPU, perlu dipertanyakan. Dalam pemeriksaan itu, KPU Provinsi Bengkulu tidak akan bersikap tebang pilih dalam soal sanksi yang akan diberikan. Bila anggota KPUD di tiga kabupaten itu terbukti melakukan pelanggaran yang disengaja secara personal dan lembaga akan ada sanksi untuk mereka. KPU pusat telah memberikan rekomendasi ke KPU di daerah itu untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi, untuk kemudian ditindaklanjuti ke DK. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUHU CALON HAJI - Seorang calon haji (calhaj), mengikuti pemeriksaan kesehatan menggunakan ‘Body Infrared Thermometer’ di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, kemarin. Alat itu memantau suhu tubuh calhaj (suhu normal 35,5 hingga 37,5 derajat celsius) sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Mantan Dirut PT KAI Diperiksa BANDUNG – Penyidik Satuan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Polda Jawa Barat (Jabar), kemarin memeriksa mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ronny Wahyudi. Ronny diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tentang investasi Rp 100 miliar uang di PT KAI dan PT Optima Kharya Capital Management (OKCM). “Ia diperiksa dengan kapasitasnya saat masih menjabat sebagai Direktur Utama PT KA. Soalnya pada saat menjabat sebagai Dirut Ronny yang menandatangani kontrak investasi tersebut,” ujar Kepala
Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Dade Achmad didampingi Kepala Satuan Tipikor AKBP Sony Sonjaya, di Mapolda Jabar di Bandung. Pemeriksaan tersebut berjalan selama tujuh jam, terhitung sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selama pemeriksaan, Ronny didampingi kuasa hukumnya Wa Ode Nur Zainab. Sementara itu, Kuasa Hukum Ronny, Wa Ode mengatakan, materi pemeriksaan terhadap kliennya masih seputar proses administrasi tentang persetujuan investasi dana Rp 100 miliar ke PT OKCM.
Kembangkan Pariwisata
Jabar Belajar dari Bali DENPASAR – Provinsi Jawa Barat (Jabar) bertekad untuk memanfaatkan nama besar Bali di bidang pariwisata, untuk lebih mengenalkan Bumi Pasundan ke pasar internasional. Tekad itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Dede Yusuf saat bersilaturahmi ke Kelompok Media Bali Post (KMB), pekan lalu. “Terus terang kami ingin ‘nebeng’ nama Bali,” ujar Dede saat diterima pimpinan Kelompok Media Bali Post (KMB) Satria Naradha di Gedung Pers Bali K. Nadha di Denpasar, pekan lalu. Dalam konteks pengembangan pariwisata, Dede melihat ketiadaan direct flight Denpasar-Bandung sebagai salah satu kendala. Untuk itulah, dia akan menemui pihak terkait untuk mewujudkan obsesi Jawa Barat sebagai salah satu mata rantai jalur tur mancanegara selain Bali, Jakarta serta Yogyakarta. Selama ini jalur DenpasarBandung via Surabaya. Untuk lebih mempercepat tujuan ini, Satria Naradha mengusulkan agar segera digelar dialog antar unsur pariwisata di Bali serta Jabar dengan Pemprov Jabar Selain itu, Satria juga menjelaskan bah-
wa keberadaan masyarakat Sunda di Bali bisa dipakai sebagai langkah awal upaya lebih mengenalkan Tanah Pasundan ke dunia luar. Masalah lain yang dibicarakan Dede dalam kunjungan itu adalah permintaan agar Bali mendukung Jabar dalam pencalonannya sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). “Kita juga telah mengajukan permintaan yang sama ke DKI Jakarta dan Jawa Timur,” kata Dede yang mengaku dalam soal prestasi olahraga atlet daerahnya memang berpretasi cukup baik, namun soal mengemas produk olahraga (sportainment), Bali-lah yang lebih baik. Khusus soal sportainment, Dede berniat menggandeng KMB (Bali TV dan Bandung TV) untuk menggelar acara atletik berskala internasional ‘Bandung 10 K’ pada 2010. ‘’Kami minta dukungan untuk rencana ini. Di samping atletik, olah raga yang sifatnya ekstrem juga bisa digelar. Tergantung bagaimana mengemasnya. Nah, Bali ini kami pandang pendai mengemas hal itu. Untuk itulah kami ke Bali, ingin belajar,” ujar Dede yang langsung disambut pimpinan KMB, Satria Naradha. (kmb)
Suluh Indonesia/kmb
SILATURAMI – Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf saat bersilaturahmi dengan pimpinan Kelompok Media Bali Post (KPB) Satria Naradha di Gedung Pers Bali K. Nadha, di Denpasar, pekan lalu.
“Proses investasi itu telah melalui rapat direksi lalu dibawa ke Dewan Komisaris untuk permohonan ijin. Dewan Komisaris memberi ijin sehingga direksi pun melaksanakan putusan tersebut,” ujar Wa Ode. Wa ode menambahkan, selama beberapa bulan, proses investasi itu berjalan lancar. Namun PT OKCM melakukan wan prestasi. Perusahaan tidak mau kehilangan uangnya sehingga dana investasi yang belum dikembalikan PT OKCM dijadikan utang. PT OKCM harus mencicil setiap bulannya kepada PT KAI. Sementara itu, disinggung
mengenai pemeriksaan terhadap dua tersangka yang selalu tertunda, Dade mengungkapkan, akan bertindak tegas. Berdasarkan rencana, selasa (27/10) adalah jadwal pemeriksaan dua tersangka kasus korupsi PTKA. Kedua tersangka tersebut berinisial AK dan HK. Keduanya telah beberapa kali tidak hadir dalam pemeriksaan dengan alasan sakit. “Tersangka AK sudah tiga kali mengajukan keterangan sakit disertai surat keterangan dari dokter. Demikian juga dengan tersangka HK. Keduanya ijin sakit sampai tanggal 27 besok,” ungkap Dade.
Menurut Dade, apabila hingga tanggal 28 tidak hadir maka pada tanggal itu penyidik dan tim dokter Polda Jabar akan mendatangi kedua tersangka. Untuk selanjutnya tim dokter Polda akan koordinasi dengan tim dokter yang merawat tersangka. Sementara itu, kuasa hukum tersangka AK, Wa Ode Nur Zainab menuturkan, kliennya akan datang untuk menjalani pemeriksaan. Pasalnya, kondisi klienya sudah membaik. “Kami upayakan, klien saya pada Rabu besok akan memenuhi panggilan pemeriksaan polisi,” katanya. (ant)
Pelamar CPNSD Serbu Kantor Pos SERANG - Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di wilayah Provinsi Banten mulai memadati Kantor Pos Serang, pada hari pertama pembukaan penerimaan CPNSD, kemarin. Pantauan Antara di Kantor Pos Serang, ratusan pelamar terlihat mengantre di beberapa loket untuk membeli perlengkapan dan mengirimkan lamaran CPNS tersebut melalui kantor pos. Kepala Kantor Pos Serang Kiagus Muhamad Amran mengatakan, untuk mempersiapkan penerimaan CPNS di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota se-Provinsi Ban-
ten, pihaknya menyediakan sembilan loket pelayanan CPNSD di kantor pos Serang. Selain itu, untuk memberikan pelayanan pengiriman lamaran CPNSD di wilayah kabupaten dan kota Serang, pihaknya juga menyediakan layanan melalui kantor pos yang ada di 17 wilayah kecamatan dan dua unit mobil keliling. “Pada penerimaan CPNSD Tahun 2008 kami menerima total lamaran sebanyak 25 ribu se-wilayah Provinsi Banten. Tahun ini kemungkinan lebih,” katanya. Ia mengatakan, sesuai pengumuman yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota dan
Provinsi Banten, penerimaan lamaran CPNSD melalui Kantor Pos dimulai Senin (26/10) hingga Sabtu 31 Oktober 2009. Pemerintah Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten membutuhkan 316 formasi CPNSD antara lain lima orang tenaga pengajar (guru), 22 formasi tenaga kesehatan, 271 orang tenaga teknis dan 18 orang untuk pelatih olahraga. Sementara formasi CPNSD di Kota Serang sebanyak 193 guru, 115 tenaga kesehatan, 78 orang tenaga teknis dan di Kabupaten Serang sebanyak 483 orang. (ant)