TOKOH
Prof. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, Ph.D.
Demi Bali, Tawaran Itu pun Ditolak
K
awasan Teluk Benoa telah menjadi incaran investor sejak lama. Rencana reklamasi kawasan Teluk Benoa telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu. Di era Dewa Baratha, investor tak bisa menembus Gubernur, yang merupakan benteng penyelamatan Bali. Akademisi juga demikian. Ketua Pusat Penelitian Industri dan Energi Universitas Udayana (Unud) Prof. Ir. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma, Ph.D. pernah menolak tawaran investor untuk melakukan kajian. Apa alasannya, berikut petikan wawancara dengan Prof. Wijaya. Apakah benar Bapak pernah ditawari mengkaji rencana reklamasi dari investor? Kawasan Teluk Benoa memang telah lama menjadi incaran investor untuk direklamasi guna membuat pulau baru yang akan dijadikan kawasan marina dan wisata terpadu. Bahkan pada 2009 saya sempat ditawari oleh investor dari Belanda yang bekerja sama dengan investor Indonesia untuk membuat kajian rencana reklamasi itu. Bahkan luasan laut yang akan direklamasi waktu itu tak tanggung-tanggung yakni mencapai 500 hektar.
Sekarang muncul investor baru yakni PT TWBI dan sudah mendapat SK izin reklamasi dari Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya meyakini investor terdahulu masih ada kaitannya dengan yang sekarang atau semacam beralih rupa saja. Karena gambar rencana reklamasi dan apa yang dibangun sama dengan yang direncanakan investor sebelumnya. Mungkin berhubungan. Itu bisa jadi investornya sama.
Apakah Bapak menerima tawaran itu?
PT TWBI berdalih reklamasi itu untuk membuat pulau penyangga tsunami. Apakah itu masuk akal?
Tidak. Waktu itu saya tolak tawaran membuat kajian karena reklamasi akan membawa kerusakan yang sangat besar . Dari pemaparan investor waktu itu, kawasan perairan Teluk Benoa yang direklamasi termasuk sekitar Pulau Penyu atau dikenal pula sebagai Pulau Pudut. Nantinya seluruh kawasan yang direklamasi akan dikembangkan menjadi kawasan wisata, kawasan marina, termasuk sirkuit F-1 bertaraf internasional, dan ada beberapa jasa wisata lainnya. Dulu namanya Bali Marina. Nantinya kawasan pulau baru itu mirip seperti sirkuit F-1 di Monaco. Sirkuit F-1 ada di tengah-tengah dan di luarnya ada kawasan wisata terpadu. Konsepnya memang bagus, tetapi kenapa mereklamasi laut apalagi di kawasan itu masih ada pohon bakau. Mestinya kalaupun memang mau buat seperti itu di Serangan kan bisa. Apalagi hasil reklamasi di Serangan sekarang mangkrak.
Secara ekonomis, tidak masuk akal reklamasi dikatakan untuk jalur evakuasi tsunami tanpa ada kepentingam ekonomi. Ada kejanggalan di balik dalih itu. Alasannya, kawasan yang paling mungkin bisa kena tsunami yakni Bali Utara, barat laut Bandara Ngurah Rai Bali. Sementara Teluk Benoa yang akan direklamasi berada di sebelah timur bandara dan juga bukan merupakan kawasan rawan tsunami. Adapun syarat untuk terjadinya tsunami, laut itu harus mempunyai kedalaman di atas 3.000 m. Sementara laut di Bali khususnya di Teluk Benoa merupakan laut dangkal dan jauh di bawah 3.000 m. Teluk Benoa lautnya sangat dangkal. Jadi tidak masuk akal ada tsunami besar. Kalaupun ada tsunami itu skala kecil dan sudah disangga oleh Pulau Serangan dan Tanjung Benoa itu sendiri. Mestinya jika memang ingin membuat barrier tsunami, yang harus diselamatkan adalah
Kuta dan mesti dibuat di sekitar itu. Selain itu, pusat gempa di Bali selalu di terjadi Banyuwangi, bawah Selat Bali, di Lombok (perbatasan Taliwang dan Lombok). Maka kawasan yang betul-betul kena tsunami adalah Bali Utara karena palungnya tinggi. Berkaca dari penjelasan akademis seperti itu, dalih reklamasi adalah untuk penyangga tsunami terlalu mengada-ada, kurang masuk akal dan sarat kepentingan terselubung. Jangan sampai masyarakat terjebak dengan rencana investor. Apa dampak dari reklamasi itu? Reklamasi itu akan membuat Bali Selatan makin sesak, merusak lingkungan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Bali. Biota-biota laut juga akan terganggu dan mati. Kemacetan lalu lintas juga akan makin parah dan banyak dampak negatif lainnya. Apa saran Bapak atas masalah ini? Mestinya rencana reklamasi ini dihentikan saja karena selain hanya berdampak negatif, aspek hukum dari rencana reklamasi juga tidak memungkinkan. Banyak peraturan hukum yang dilanggar dari rencana reklamasi ini dan keluarnya SK izin reklamasi itu. Masyarakat Bali dari semua komponen harus bersatu menolak reklamasi dan menggagalkannya sebagimana kita dulu menolak adanya proyek geothermal di Bedugul. widana 16 - 31 Agustus 2013
19