NASIONAL
Rabu Kliwon, 23 Desember 2009
Presiden Mulai Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim
Presiden Mengaku Tak Tanggapi CEO Carrefour
Surabaya (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memulai kunjungan kerja selama dua hari di Surabaya, Jawa Timur, untuk menghadiri Prasetya Perwira (Praspa) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pelantikan perwira TNI-Polri 2009. Presiden yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Selasa (22/12) kemarin, pukul 13.40 WIB. Setibanya di Surabaya, Kepala Negara langsung menuju perumahan TNI-AL di Jalan Raya Juanda No. 1, Sidoarjo, untuk peresmian rumah pintar “Juanda Cendekia” di kompleks perumahan tersebut. Ibu Ani Yudhoyono dijadwalkan memberikan sambutan dan menandatangani prasasti peresmian rumah pintar yang merupakan program Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB). Pada acara itu, Ibu Ani akan menyerahkan mobil pintar dari SIKIB secara simbolis kepada Komandan Pusat Penerbangan TNI-AL Laksma TNI Rudy Hendro Samoko. Setelah itu, Ibu Ani dan Presiden Yudhoyono dijadwalkan melakukan peninjauan dan penanaman pohon di lokasi rumah pintar tersebut. Presiden akan menanam pohon mentega, sedangkan Ani menanam pohon sawo kecik. Pada Selasa malam, Presiden Yudhoyono akan memberikan pengarahan kepada para taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Sidoarjo. Sedangkan pada Rabu 23 Desember 2009, Kepala Negara bertindak sebagai inspektur upacara pada Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan pelantikan perwira TNI-Polri Tahun 2009 di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada Kawasan Timur Indonesia. Setelah acara Praspa TNI, Kepala Negara juga akan menyaksikan penganugerahan penghargaan Adhi Makayasa kepada lima perwira TNI-Polri. Usai melantik dan menyaksikan pengambilan sumpah perwira TNI-Polri lulusan 2009, Presiden dan Ibu Ani kembali dijadwalkan melakukan penanaman pohon di Monumen Yos Sudarso. Setelah itu, Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta dan direncanakan tiba pada Rabu pukul 14.25 WIB di Istana Negara. (ant)
Sidoarjo (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak menanggapi pertanyaan CEO Carrefour Lars Olofsson ketika dalam pertemuan di Prancis pekan lalu tentang kasus hukum yang dihadapi Carrefour di Indonesia. Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha ketika mendampingi kunjungan kerja Presiden di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (22/12) kemarin, mengakui Presiden Yudhoyono memang bertemu dengan Olofsson. Namun, menurut Julian, pertemuan itu tidak dilangsungkan khusus di antara keduanya tetapi berlangsung dalam forum pertemuan Presiden Yudhoyono dengan persatuan pengusaha Prancis atau semacam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Prancis. “Pada 14 Desember di Prancis itu adalah pertemuan bukan dengan Carrefour sendiri, melainkan dengan MEDEV, semacam Kadin mereka. Presiden berdialog dengan MEDEV, dan memang di dalam MEDEV itu salah satu delegasinya ada dari Carrefour. CEO-nya Lars Olofsson hadir saat itu,” tutur Julian. Olofsson, jelas Julian, dalam sesi tanya jawab pertemuan itu kemudian melemparkan pertanyaan kepada Presiden Yudhoyono tentang
Barak Demo DPR, Desak Boediono-Sri Mulyani Nonaktif Jakarta (Bali Post) Sekitar 100 orang pemuda yang tergabung dalam Barisan Rakyat Anti-Korupsi (Barak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-RI, Jakarta, Selasa (22/12) kemarin. Mereka mendesak agar Presiden Yudhoyono memenuhi imbauan Panitia Angket Bank Century DPR agar menonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani dari jabatan masing-masing. Para pengunjuk rasa itu tiba di Gedung DPR sekitar pukul 13.00 WIB bersamaan dengan usainya Panitia Angket DPR meminta keterangan mantan Gubernur BI yang kini menjabat Wapres Boediono, terkait dengan pengucuran dana talangan (bailout) senilai Rp 6,7 triliun ke Bank Century.
Dalam aksinya itu, para pengunjuk rasa yang tiba di DPR dengan menggunakan empat metromini serta mengenakan kaus hijau bertuliskan “Skandal Century Biarkan Rakyat yang Mengadili” tersebut mendesak agar para aktor intelektual skandal Century bertanggung jawab kepada rakyat. Sesaat sebelumnya, sekelompok massa lainnya yang menamakan diri Serikat Mahasiswa Peduli Keadilan (SMPK) juga menggelar aksi serupa dengan tuntutan yang sama. Selain menuntut nonaktifnya Boediono dan Sri Mulyani, sekitar 100 orang mahasiswa itu juga meminta Presiden Yudhoyono tidak mengintervensi kerja Panitia Angket DPR yang
sedang melakukan penyelidikannya atas skandal Bank Century. Kalangan mahasiswa yang membawa sejumlah spanduk yang d iantaranya berbunyi “Jangan Intervensi Pansus DPR” dan “Nonaktifkan Boediono dan Sri Mulyani” itu juga mengingatkan Panitia Angket Century DPR agar tidak mengkhianati rakyat dan upaya menyelidiki perampokan uang rakyat tersebut berakhir dengan kompromi-kompromi politik dan hukum. Kedua kelompok massa tersebut membubarkan diri pada saat turun hujan deras dan puluhan petugas keamanan dengan jas hujan dan tameng tampak menjaga aksi tersebut. (ant)
Imbauan Nonaktif terhadap Boediono Bernuansa Menipu Rakyat Jakarta (Bali Post) Koordinator Aliansi Rakyat untuk SBY (ARUS) Akhmad Suhaimi menyatakan seruan moral anggota Panitia Angket Kasus Bank Century DPR dan sebagian elite politik agar Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani nonaktif merupakan manuver politik untuk menipu rakyat. “Rakyat jangan tertipu oleh seruan moral anggota panitia angket, elite politik dan ormas keagamaan soal penonaktifan Boediono-Sri Mulyani,” katanya, di Jakarta, Selasa (22/12) kemarin. Menurutnya, seruan moral tersebut hanya cara untuk “mengemis” kekuasaan bertopeng penyeru moral. “Imbauan itu sangat kentara dari nafsu politik untuk merebut kekuasaan dan penuh intrik. Karena langkah itu sudah jauh dari niat panitia angket untuk mengetahui aliran dana Bank Century,” katanya. Karena itu, kata Akhmad Suhaimi, pihaknya meminta agar Panitia Angket Kasus
Bank Century kembali pada jalan dan arah yang sesuai dengan aturan. “Kami minta Panitia Angket Kasus Bank Century bekerja sesuai dengan jalan yang benar,” katanya. Di sisi lain, kata Akhmad, Panitia Angket Kasus Bank Century juga harus bertindak netral dan jangan menjadi alat dagang sapi kekuasaan. “Silakan pansus bekerja secara objektif dan transparan. Namun jangan menjadi alat kekuasaan kelompok dan partai tertentu dengan memanfaatkan kasus Century untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara dan tanpa melalui mekanisme pemilu,” katanya. Panitia Angket Kasus Bank Century hendaknya bekerja secara profesional sehingga tidak mengorbankan rakyat. “Karena itulah, jangan menjadi provokator dan pemfitnah yang berjubah penyeru moral. Panitia angket telah melahirkan konflik baru antarelite politik,” katanya. Yang jelas, kata Akhmad
lagi, saat ini makin jelas elite sering membohongi rakyat. “Setidaknya Panitia Angket Kasus Bank Century telah melahirkan konflik ketua umum parpol dengan salah satu menteri Kabinet Indonesia Bersatu,” katanya. Justru akibat lahirnya konflik baru dan berkepanjangan ini, kata Akhmad, malah membuat program pemerintah dan harapan rakyat akan terbengkalai dan ujungnya rakyat yang menjadi korban. “Konflik berkepanjangan inilah yang membuat rakyat menjadi korbannya,” katanya. Akhmad mengimbau masyarakat terus mengawal Panitia Angket Kasus Bank Century dan mendukung program pemerintah. “Kita minta agar masyarakat tidak terprovokasi dan berusaha menjaga stabilitas politik dan keamanan. Setidaknya, pansus jangan sampai melenceng dari tujuan awal dan jangan sampai digunakan untuk mendelegitimasi pemerintahan yang sah,” katanya. (ant)
Per an JJumlah umlah Tam ang Da tang kkee Bali erkkembang embangan amuu yyang Datang pada Hotel Nonbintang dan K elompok K amar Kelompok Kamar Tahun 2004-2008
KELOMPOK KAMAR
TAHUN
JUMLAH
<10
10 Sampai 24
25 Sampai 40
2008
514 907
592 846
257 345
377 494
18 654
1 788 246
2007
264 012
480 398
319 190
373 334
93 043
1 529 977
2006
199 706
493 789
214 115
344 221
94 509
1 346 340
2005
409 498
420 065
273 125
272 293
37 664
1 412 642
2004
350 455
365 662
295 489
280 385
23 343
1 315 334
41 Sampai 100
>100
SUMBER BPS PROVINSI BALI/PUSDAT BP
Baca:
7
status hukum Carrefour di Indonesia berkaitan dengan kasusnya di KPPU serta proses hukumnya di pengadilan. “Tetapi Presiden tidak memberikan tanggapan langsung,” ujarnya. Menurut Julian, Presiden pada pertemuan tersebut hanya menyampaikan paparan tentang iklim bisnis yang lebih kondusif di Indonesia serta mengundang pengusaha Prancis untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebelumnya, Ketua KPPU Benny Pasaribu menyayangkan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan Olofsson dalam kunjungan kerja Presiden ke Prancis pekan lalu. Menurut Benny, Presiden
tidak pantas bertemu dengan CEO Carrefour karena kasus hipermart raksasa melawan KPPU atas dugaan melakukan monopoli itu masih bergulir di pengadilan. Pada 3 November 2009, KPPU telah memutuskan Carrefour bersalah dan harus melepas Alfa, gerai swalayan yang kini telah diakuisisi oleh Carrefour. Carrefour juga harus membayar denda Rp 25 miliar. Atas putusan tersebut, Carrefour kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna meninjau kembali bukti-bukti KPPU, dan hingga kini proses banding tersebut belum diputuskan. (ant)
foto:brimob
Bali Post/ade
PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU - Sejumlah anggota Brimob melakukan gelar pasukan Operasi Lilin 2009 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (22/12) kemarin. Sejumlah pasukan Brimob Polri dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 di Ibu Kota, selain difokuskan kepada pengamanan sedikitnya 1.155 gereja dan 641 tempat hiburan, juga dititikberatkan kepada aksi unjuk rasa menyikapi Panitia Khusus (Pansus) Bank Century di Gedung DPR Senayan, Jakarta.