KOTA
2 FIGUR Eksploitasi Bali SELAMA ini ada kesan usaha jasa pariwisata seperti biro perjalanan atau agen perjalanan lebih banyak mengeksploitasi alam dan budaya Bali untuk dinikmati wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek tersebut. Padahal mereka tak memberikan kontribusi apa pun kepada masyarakat setempat dari keuntungan yang diraih ‘’menjual’’ pemandangan alam atau budaya lokal. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali Ketut BP/dok Kariyasa Adnyana, S.P., Jumat (19/3) kemarin menyatakan pernah ada protes yang dilakukan masyarakat setempat terhadap kalangan biro perjalanan yang hanya menikmati keindahan pemandangan persawahan tanpa ada kontribusi apa pun terhadap desa setempat. Atas dasar itu, dalam perdebatan pasal-pasal Ranperda Usaha Jasa Perjalanan Wisata ini, sedang dibahas berapa kontribusi yang tepat yang mesti diberikan kalangan biro perjalanan atau pengusaha hotel ketika membangun dekat subak atau menikmati sebuah objek wisata. ‘’Kita tak akan membiarkan pembangunan vila dekat subak tanpa ada kontribusi apa pun kepada masyarakat atau desa setempat,’’ ucap wakil rakyat asal Buleleng ini. Dia menegaskan napas nuansa Bali benar-benar bisa diaktualisasikan dalam Ranperda ini, karena budaya roh pariwisata Bali. ‘’Jangan sampai guide berpakaian seenaknya ke pura mengantar wisatawan,’’ katanya. Sebab banyak ditemukan para guide luar yang mengais rezeki di Bali tak mengerti budaya Bali. Pria berwajah kalem ini menegaskan apa pun usaha jasa perjalanan wisata harus memberikan kontribusi riil terhadap pelestarian budaya Bali dan pertanian lokal. (sua)
DENPASAR & SEKITARNYA Ibu Hamil Digigit Anjing SEORANG ibu hamil, Jumat (19/3) kemarin datang ke RS Sanglah untuk meminta VAR. Pasien bernama Wayan Suriasih (24) warga Banjar Sayan Agung Bongkasa datang sekitar pukul 11.00 wita. Suriasih digigit anjing peliharaannya sendiri di bagian betis kanan. Menurut Suriasih, anjingnya bukanlah tipe anjing yang galak dan suka menggigit. Takut anjingnya terkena rabies, apalagi anjing itu tidak diikat, Suriasih segera datang ke RS Kapal. Di sana lukanya mendapatkan perawatan dan karena stok VAR di RS Kapal tidak tersedia, Suriasih kemudian dirujuk ke RS Sanglah. Anjing peliharaan yang menggigit Suriasih untungnya tidak langsung dibunuh sehingga Suriasih bisa memastikan jika anjing tersebut positif rabies atau tidak. Anjing yang positif biasanya mati seminggu sampai sepuluh hari setelah menggigit. Di hari yang sama, dua warga Marga Tabanan juga dilarikan ke RS Sanglah. Mereka kakak beradik Yadnya (37) dan Wayan Srini (35) datang sekitar pukul 12.00 wita diantarkan mobil pick up. Yadnya menderita luka gigitan di pergelangan kaki kanan dan Srini di pergelangan kaki kiri. Menurut pengakuan Srini, saat itu ia hendak pergi ke sawah. Tanpa sadar ia diikuti seekor anjing liar dan langsung menggigitnya. Sang kakak yang melihat adiknya digigit, berusaha menolong. Tetapi naas, justru dirinya juga ikut tergigit. Anjing yang menggigit menurut Srini langsung dibunuh dan mereka berdua langsung dibawa ke RS Sanglah setelah lukanya dicuci dengan air sabun di rumah. Luka yang dialami Srini dan Yadnya cukup dalam sehingga harus dijahit. Sementara itu, satu lagi pasien suspect rabies meninggal dunia. Pasien bernama Ni Kadek Su (27) warga Sanur ini masuk RS, Rabu (18/3) lalu dan sempat dirawat selama sehari di RS Sanglah sebelum meninggal, Kamis (19/3). Sekretaris Tim Penanganan Rabies RS Sanglah dr. Ken Wirasandhi mengatakan pasien memang mempunyai riwayat digigit anjing sekitar setahun lalu. Namun, dari hasil lab sementara hasilnya negatif. ‘’Untuk memastikan statusnya masih menunggu hasil lab konfirmasi,’’ katanya. (san)
Untuk Siswa Kurang Mampu
SBI Wajib Alokasikan Beasiswa Denpasar (Bali Post) Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi tetapi kurang mampu secara ekonomi. ‘’Pengalokasian beasiswa bagi siswa miskin itu paling sedikit menyasar 20 persen dari jumlah seluruh peserta didik,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali I Wayan Suasta, S.H. didampingi Kabid Pendidikan Menengah Drs. IGK Ngurah Widiartha, M.Sc. kepada Bali Post, Jumat (19/3) kemarin. Dikatakan, Departemen Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No: 78 Tahun 2009 telah mengatur secara tegas tentang penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu klausul penting yang tertuang pada pasal 16 (2) dari Permendiknas tersebut adalah mengalokasikan beasiswa untuk siswa kurang mampu. Dengan diterbitkannya Permendiknas itu, Suasta menegaskan bahwa SBI tidak dibenarkan menutup ‘’pintu’’ bagi kehadiran siswa-siswa dari keluarga miskin. Sebaliknya, SBI justru diwajibkan membantu biaya pendidikan mereka. Tentu saja, siswa-siswa miskin yang berhak menuntut ilmu di SBI tetap harus memiliki potensi maupun kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, mengingat penyelenggaraan pendidikan di SBI dituntut untuk memenuhi standar kualitas bertaraf internasional. ‘’Mengingat di Indonesia sampai saat ini belum ada sekolah yang menyandang status SBI murni, maka ketentuan Permendiknas itu juga diberlakukan kepada sekolah-sekolah dengan status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang memang dipersiapkan secara intensif menjadi SBI,’’ katanya. Selain mengatur tentang proporsi pemberian beasiswa kepada 20 persen siswa yang kurang mampu secara ekonomi, kata dia, Permendiknas No: 78 tahun 2009 juga mengatur tentang teknis penerimaan siswa baru (PSB) pada SBI dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA/SMK. Untuk jenjang SD, calon siswa atau peserta didik diwajibkan mengikuti tes kecerdasan di atas rata-rata tes intelegensia kolektif Indonesia (TIKI) dan tes potensi akademik, tes minat dan bakat serta mengantongi surat keterangan sehat dari dokter. Untuk jenjang SMP, calon peserta yang ingin melanjutkan pendidikan di SMP SBI diwajibkan memiliki nilai rata-rata rapor SD kelas IV-VI minimal 7,5, nilai ratarata ijazah SD minimal 7,5, mengikuti tes kecerdasan/ tes potensi akademik, tes minat dan bakat serta mengantongi surat keterangan sehat dari dokter. Sedangkan untuk jenjang SMA/SMK, calon siswa juga dipersyaratkan memiliki nilai rata-rata rapor SMP kelas VII-IX minimal 7,5, nilai rata-rata ijazah SMP minimal 7,5, mengikuti tes kecerdasan/tes potensi akademik, tes minat dan bakat, tes Bahasa Inggris, tes kemampuan teknologi informasi dan komunikasi serta mengantongi surat keterangan sehat dari dokter. ‘’Persyaratan lainnya yang juga berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan, peserta didik di SBI juga harus bersedia membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan kecuali bagi peserta didik dari orangtua yang tidak mampu secara ekonomi,’’ katanya. Ia juga menambahkan, Disdikpora Bali berencana membuat surat edaran guna mengatur teknik PSB di SBI secara lebih detail dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. (kmb13)
Sabtu Paing, 20 Maret 2010
Isyarat Percepat Pemecatan Sudana Cs.
Dinilai Manuver Murahan Oknum DPD PDI-P Bali Denpasar (Bali Post) Adanya isyarat oknum pengurus DPD akan mempercepat proses pemecatan Made Sudana, Wayan Sukaja, Putra Wirasana ditanggapi Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali Made Sudana, Jumat (19/3) kemarin di Renon. ‘’Itu manuver murahan yang dilakukan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali Adi Wiryatama cs,’’ kata mantan Ketua DPC PDI-P Tabanan ini. Jika isu yang diembuskan untuk memecat dirinya karena membelot, dia menilai tuduhan tersebut tak berdasar. ‘’Memang benar saya mengantarkan Sukaja mendaftar ke KPUD Tabanan beberapa waktu lalu selaku ketua DPC. Apakah salah saya mengantarkan sekretaris saya Sukaja ke KPUD Tabanan waktu itu selaku kader PDI-P,’’ tanyanya. Dia mengisyaratkan, adanya oknum pengurus yang tak mengerti aturan akan membahayakan kelangsungan PDI-P ke depan. Bahkan kehancuran partai semakin dekat manakala ada oknum pengurus yang haus kekuasaan, bertindak menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Ditanya aturan mana yang dilanggar? Sudana menyatakan SK DPP PDI Perjuangan 435. SK 435 itu sempat dijelaskan Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung di hadapan pengurus PDI-P dan fraksi dalam pertemuan di Sanur. Sesuai SK tersebut, mereka yang berada pada jabatan selevel tak diperbolehkan menduduki jabatan pengurus partai yang lebih tinggi. Contohnya, anggota DPRD dari Fraksi PDI-P kabupaten atau bupati sebagai kader di eksekutif hanya boleh menduduki jabatan sebagai pengurus DPC. Begi-
tu pula anggota Fraksi PDIP di provinsi menjadi pengurus DPD PDI Perjuangan provinsi. Realitasnya, ada pejabat kabupaten ternyata menduduki jabatan pengurus DPD PDI-P lebih tinggi. ‘’Kalau ini dibiarkan akan melemahkan semangat kader untuk menegakkan aturan partai. Terus terang ini akan membahayakan kelangsungan PDI-P ke depan di Bali,’’ tegasnya. Soal surat pemecatan tersebut, dia menyatakan sampai saat ini dirinya bersama kawan-kawan belum menerima surat peringatan atau diberikan arahan terkait dengan tindakannya selama ini. ‘’Saya masuk PDIP atas inisiatif sendiri dan kini menjadi anggota legislatif provinsi melalui pemilihan langsung dengan dukungan 30.000 lebih suara,’’ katanya. Karena itu, terhadap keinginan sejumlah oknum untuk mempercepat proses pemecatan dirinya bersama kawan-kawan tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. ‘’Kami sebagai kader tentu akan menyiapkan langkah-langkah hukum kalau benar-benar surat pemecatan itu sudah diterima,’’ katanya. Untuk itu, dia mengingatkan agar pengurus partai dalam menyelesaikan persoalan di internal partai agar mengedepankan hukum. ‘’Jika hukum diinjak-injak
apalagi oleh oknum pengurus yang haus kekuasaan, akan membahayakan organisasi partai ini ke depan,’’ katanya. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi, S.H. mengakui memang tak mudah melakukan pergantian antarwaktu anggota Dewan melalui proses pemilihan langsung. Begitu pula soal pemecatan Sudana cs, diakui prosesnya masih panjang. Sebab, setelah proses tersebut selesai di partai, surat tersebut akan dibawa ke rapat pleno Dewan. ‘’Belum lagi proses di KPU maupun dibawa ke Menteri Dalam Negeri,’’ katanya. Dia pun akan memberikan kesempatan kepada Sudana dan kawan-kawan untuk melakukan pembelaan di Kongres PDI Perjuangan, April mendatang. Isu percepatan proses pemecatan tersebut diembuskan sebuah sumber dari pengurus PDI-P di sela-sela persiapan Kongres DPP PDI-P di Sanur. Alasan mempercepat proses pemecatan tersebut agar Sudana dan kawankawan tak mengganggu Kongres PDI Perjuangan. Antisipasi ini dilakukan karena sudah tercium masukan, Sudana dan kawan-kawan menggalang massa untuk melakukan demo saat kongres di Inna Bali Beach Sanur. (029)
Atasi Kekurangan Kantor SKPD
Pemkot Lirik Aset Badung Denpasar (Bali Post) Banyaknya lahan kantor SKPD di lingkungan Pemkot Denpasar yang statusnya masih ngontrak, mengharuskan mereka untuk mencari lahan milik pemerintah untuk dipinjamkan. Baik lahan milik provinsi maupun milik kabupaten lain yang masih berada di wilayah Denpasar. Lahan-lahan yang kini mulai dilirik yakni lahan bekas SKPD-SKPD Pemkab Badung yang kini banyak tidak digunakan. Ketua Pansus Aset DPRD Denpasar Eko Supriyadi yang ditemui di kantornya, Jumat (19/3) kemarin, mengakui masih perlu berjuang lebih optimal untuk bisa memanfaatkan lahan Pemkab Badung yang ada di Denpasar. Terlebih sejumlah lahan kantor SKPD Pemkab Badung kini sudah tidak dimanfaatkan lagi, menyusul telah beroperasinya Puspem Badung yang baru. ‘’Kami di Pansus berharap agar beberapa aset milik Pemkab Badung yang kini mulai ditinggalkan supaya bisa dimanfaatkan oleh Pemkot Den-
pasar,’’ ujar Eko kemarin. Sebelumnya, DPRD Denpasar sejatinya sudah bekerja untuk mendata aset daerah. Bahkan, Dewan periode lalu juga pernah membentuk pansus yang membidangi masalah aset ini. Pansus ini memiliki tugas melobi Pemprov Bali untuk meminta beberapa asetnya untuk Pemkot Denpasar. Hanya, keberhasilan yang dicapai sampai saat ini belum juga mampu menangani persoalan kekurangan kantor bagi SKPD di Pemkot Denpasar. Pasalnya, dari dua unit gedung yang diperolah Pemkot Denpasar, belum mampu menampung semua SKPD yang kantornya masih ngontrak. Ketua DPRD Denpasar I Wayan Darsa, S.Sos. juga sempat mempertanyakan sulitnya Pemkot Denpasar untuk memperoleh lahan milik Pemprov Bali maupun milik Pemkab Badung. Padahal, semua itu untuk kepentingan pemerintah. ‘’Sesungguhnya di mana sih kendalanya memperoleh aset itu. Padahal, banyak lahan yang ter-
bengkalai tak digunakan?’’ kata Darsa penuh tanya. Salah satu lahan yang sampai kini belum jelas penyerahannya yakni bekas Puspem Badung di Lumintang. Ganjalan untuk memperoleh aset tersebut bukannya di Pemprov Bali, namun kejelasan penyerahan aset dari Pemkab Badung ke Pemprov hingga kini masih saru geremeng (belum jelas). Beberapa kantor SKPD di Denpasar masih perlu gedung yang representatif. Misalnya, kantor Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakanlut) Denpasar memerlukan gedung yang representatif. Gedung yang ditempati sekarang, terlalu kecil dan tidak cukup untuk menampung dinas yang merupakan gabungan dua SKPD ini. Bukan hanya kantor Disnakanlut yang dinilai kurang representatif, juga banyak kantor SKPD yang ngontrak dan pinjam pakai, seperti Dinas Pertanian, Dinas Tramtib, Komimfo, Disbud dan DLH, Itwil, serta dinas lainnya. (kmb12)
Bali Post/san
MONTOK - Bayi yang sudah ditinggal seminggu ibunya di RS Sanglah, kini kondisinya semakin sehat dan montok. Tak jelas motif orangtuanya meninggalkan buah hatinya tersebut.
Bayi yang Ditinggal Ibunya
Makin Montok dan Sehat HAMPIR seminggu sudah bayi perempuan yang ditinggalkan ibunya di RS Sanglah. Kini bayi berkulit putih dan bermata sipit ini semakin sehat dan momtok. Berat badannya kini 4,6 kg. Ditemui di ruang Cempaka Bayi, bayi mungil panjang 51 cm ini tampak tertidur pulas. Sebotol susu diletakkan di atas tempat tidurnya. Untuk memenuhi segala keperluan bayi ini, para petugas di Cempaka Bayi urunan untuk membelikan popok maupun susu. Seorang petugas mengemukakan, bayi lahir Senin (8/3) lalu dengan cara caesar. Sang ibu yang bernama Inhabiya dirawat di Ruang Bakung Timur. Pada Rabu (10/ 3) bayi Inhabiya dipindahkan ke Cempaka Bayi untuk dirawat satu ruangan bersama ibunya. Namun keesokan sorenya, petugas mendengar tangisan bayi itu. Ke-
tika dicek, sang ibu tidak berada di samping bayinya dan petugas pun mencarinya ke mana-mana namun tidak ketemu. Hingga sekarang ibu bayi itu belum muncul untuk mengambil anaknya, karena bayi itu sudah boleh keluar dari RS. Kasubbag Humas RS Sanglah dr. IGNA Putra Wibawa saat dihubungi Jumat (19/ 3) kemarin mengatakan pihak RS Sanglah sudah mengecek alamat yang tercantum pada register ibu bayi yaitu di Jalan Batusari No. 35, namun di alamat tersebut tidak ada yang bernama Inhabiya. Pihak RS Sanglah kini menunggu sang ibu untuk datang sendiri ke RS Sanglah dan jika dalam sebulan tidak ada kabar, pihak RS Sanglah akan melaporkan mengenai bayi Inhabiya ke Dinas Sosial untuk diproses lebih lanjut. (san)
Amankan UN SMA/SMK
PT Siapkan 317 Pengawas Denpasar (Bali Post) Perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta di Bali sudah siap mengamankan pelaksanaan ujian nasional (UN) SMA dan SMK tahun pelajaran 2009/2010 yang digelar mulai Senin (22/3) hingga Jumat (26/3) mendatang dengan mengerahkan 317 pengawas. Guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang menodai pelaksanaan UN itu, lembaga pendidikan tinggi tersebut sepakat berbagi tugas. Perguruan tinggi negeri yang berkekuatan 197 orang pengawas bertanggung jawab mengawal pelaksanaan UN SMA. Sedangkan perguruan tinggi swasta yang berkekuatan 120 orang pengawas mendapat tanggung jawab mengawal pelaksanaan UN di SMK. Koordinator Tim Pengawas (TP) UN SMA dan Penanggung Jawab Tim Pemantau Independen (TPI) UN SMP/MTS, SMPLB, SMALB dan SMK Provinsi Bali Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD.(KHOM) dan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Bali Dr. I Wayan Sunata, M.Pd., M.Si. mengatakan hal itu kepada Bali Post, Jumat (19/3) kemarin.
Bakta yang juga Rektor Universitas Udayana (Unud) menambahkan, pengawasan UN SMA dipercayakan kepada lima PTN di Bali. Rinciannya, Unud bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan UN SMA di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Polteknik Negeri Bali melakukan pengawasan di Kabupaten Tabanan, Undiksha melakukan pengawasan di Kabupaten Karangasem, Jembrana dan Buleleng, ISI Denpasar melakukan pengawasan di Kabupaten Gianyar dan IHDN Denpasar mengawasi pelaksanaan UN SMA di Kabupaten Bangli dan Klungkung. Dikatakan, 197 orang pengawas yang berintikan dosendosen di PTN itu dinamai Tim Pengawas UN SMA yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di 177 SMA di seluruh Bali. ‘’Setiap SMA diawasi satu orang anggota Tim Pengawas yang bertanggung jawab mengawasi seluruh proses penyelenggaraan UN di sekolah bersangkutan. Di luar itu, kami juga menyiagakan 20 orang pengawas cadangan,’’ katanya. Ia menambahkan, pelaksanaan UN di SMK, SMALB termasuk SMP dan SMPLB diawasi oleh 120 orang ang-
gota Tim Pengawas Independen (TPI) yang berintikan dosen-dosen yang mengabdi di sejumlah PTS di Bali. Kepala LPMP Bali I Wayan Sunata menambahkan, format pengawasan UN di SMA memang sedikit berbeda dengan format pengawasan UN di SMK, SMP, SMALB dan SMPLB. Dikatakan, Tim Pengawas UN SMA diberikan keleluasaan masuk ke dalam ruang ujian guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran UN. Sedangkan pengawasan UN SMK, SMP, SMALB dan SMPLB tetap melibatkan TPI seperti halnya pada pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya yang juga berintikan para dosen. Perbedaannya, TPI tidak memiliki ‘’hak istimewa’’ untuk melakukan pengawasan hingga ke ruang ujian. ‘’Teknis pengawasan UN SMA/MA melibatkan TPU ini untuk menjamin objektivitas hasil ujian sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga perguruan tinggi terhadap hasil ujian siswa. Terlebih lagi, ada rencana hasil UN SMA/MA ini dirancang sebagai salah satu persyaratan utama dalam seleksi masuk perguruan tinggi,’’ katanya. (kmb13)
Perlu Ada Kebanggaan Manfaatkan Produk Pertanian Bali Implementasikan Konsep ’’Apang Pada Payu’’ PENYERAPAN produk pertanian Bali hendaknya jangan sebatas imbauan. Tetapi perlu ditindaklanjuti dengan perangkat aturan. Tanpa itu, imbauan tersebut hanya akan berhenti pada imbauan yang tidak mampu menggerakkan berbagai kalangan untuk menggunakannya. Perlu keseriusan untuk memberdayakan petani lokal melalui upaya memanfaatkan produk yang dihasilkan. Karena itu perlu ada perangkat aturan guna mewajibkan penyerapan produk pertanian Bali. ‘’Kita perlu bangga menggunakan dan menyajikan produk pertanian lokal kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali,’’ ujar guru besar Pertanian Unud Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprapta, Jumat (19/3) kemarin. Negara Jepang dan Thailand, kata Dewa Suprapta, sangat bangga terhadap produk pertanian lokalnya. Apa yang dihasilkan petani lokal, itulah yang dikonsumsi dan disuguhkan kepada wisatawan mancanegara. Dengan demikian pertanian di kedua negara ini mengalami kemajuan yang pesat. Jepang, kata Dewa Su-
prapta, memiliki konsep Chi san-chi sho (produksi lokal untuk konsumsi lokal) terbukti strategis dapat memberdayakan petani Jepang. Jadi, apa yang dihasilkan petani Jepang betul-betul dimanfaatkan oleh berbagai kalangan di sana. Senada dengan itu, Bali memiliki konsep Apang pada payu yang sesungguhnya dapat membantu petani meningkatkan kesejahteraannya. Konsep itu penting kita implementasikan agar samasama bisa jalan (apang pada payu). Agar aktivitas petani tetap berlangsung, hasilnya mesti dimanfaatkan dan dihargai dengan baik, sehingga kesejahteraan petani dapat meningkat. Dengan adanya keberlangsungan aktivitas pertanian, konsumen tetap mendapatkan pasokan produk pertanian lokal. ‘’Itulah sesungguhnya inti dari konsep keharmonisan,’’ katanya. Karena itu, kata Dewa Suprapta yang President International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS), agar produk petani betul-betul berkualitas sesuai dengan harapan kita maka perlu pendampin-
BP/ist
Dewa Suprapta
Nyoman Wijaya
gan. Hotel-hotel berbintang melalui corporate social responsibility (CSR)-nya mesti ada upaya untuk membina para petani sayur, buah dan ternak. Misalnya, hotel bintang lima memiliki 5 atau 10 petani binaan yang hasilnya dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan wisatawan. Sapi Bali yang menjadi plasma nuftah Bali, dagingnya bisa dimanfaatkan oleh kalangan hotel untuk dijadikan steak (steak sapi Bali) yang khas. Demikian juga buah-buahan lokal yang dihasilkan petani sesungguhnya dapat dijadikan
suguhan khas di hotel-hotel. Dengan demikian petani dapat merasakan karunia dari aktivitas pariwisata. Hal yang sama dikatakan guru besar Pertanian Unud
FM 96,5
Prof. Dr. Ir. Nyoman Wijaya, M.S. Tanpa adanya komitmen yang besar seperti ini, produk petani lokal akan sulit memasuki hotel berbintang dan bersaing dengan produk dari luar. Terlebih dalam memasuki pasar bebas. Petani kita yang kekurangan modal akan kalah bersaing. Karena itu agar produk pertanian Bali mampu memasuki pasar pariwisata, perlu ada jembatan. Pemerintahlah sebagai jembatannya. Selain membantu kelompok tani dengan permodalan, pemerintah juga hendaknya membantu pemasaran produk pertanian Bali. Campur tangan pemerintah dalam bidang pemasaran juga penting. Agar hasilnya berkualitas, perlu ada pendampingan.
Bagaimana menghasilkan produk berkualitas, hasil penelitian perguruan tinggi penting dimanfaatkan, kata Wijaya. Lanjut Dewa Suprapta, aktivitas pariwisata mestinya juga dirasakan betul oleh kalangan petani Bali. Jangan sampai, pertanian Bali hanya mendapat tekanan alih fungsi lahan, merasakan beratnya membayar pajak PBB dan hanya dijadikan objek wisata semata. Pun, perlu disadari, kata Dewa Suprapta dan Nyoman Wijaya, pertanian memiliki multifungsi. Selain sebagai penghasil pangan, pertanian berfungsi untuk mengkonservasi alam dan penyedia udara bersih. Bahkan di Bali, pertanian merupakan akar budaya Bali. (lun)
815224, 819446
Topik : POLITISI PDI-P AKUI TERIMA CEK Sampaikan opini Anda hari ini di acara Warung Global FM 96,5 wab blog: www.globalfmbali.blogspot.com, E-mail:globalfmbali@yahoo.com