KABUPATEN
4 SOSOK
PGRI Bentuk Tim Evaluasi
Takut Loyo ALANGKAH susahnya membujuk para suami agar mau ikut menjadi peserta kontrasepsi mantap (kontap). Buktinya, sejak program Keluarga Berencana (KB) digulirkan, masih sedikit para suami mau melakukan operasi medis untuk mencegah kehamilan sang istri. Kesulitan itu juga dialami Kepala Badan BP/ole Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Buleleng, Drs. Gede Komang. Menurutnya, para suami mengaku takut loyo ketika berhubungan dengan istrinya di tempat tidur setelah melakukan operasi medis semacam vasektomi. Padahal, takut loyo itu hanya mitos. Menurutnya, tidak benar kalau laki-laki yang ikut kontap itu akan kehilangan kejantanannya. Tetapi banyak suami yang masih percaya dengan mitos tersebut. Untuk itulah, Gede Komang yang berasal dari Tejakula ini tak bosan-bosan memberi ceramah kepada para suami bahwa ikut kontap itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap kejantanan pria. Dengan ceramah dan pendekatan yang baik, ternyata banyak juga suami di Buleleng yang mulai banyak ikut kontap. Dari target 104 laki-laki yang ikut kontap, tahun 2010 ini sudah terdapat 58 suami yang mengikuti pogram KB khusus untuk pria tersebut. (ole)
LINTAS
Kamis Wage, 15 Juli 2010
DEWATA
Pantau Guru Bersertifikasi yang Malas Semarapura (Bali Post) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klungkung, Ngakan Mintu, menyatakan tengah membentuk tim evaluasi untuk memantau pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Klungkung. Terutama mengevaluasi para guru yang lolos sertifikasi tetapi diindikasikan malas mengajar dan tidak berprestasi. Dalam artian, penghargaan berupa sertifikasi tak serta merta meningkatkan kualitas diri sang guru. ‘’Selain itu, tim yang dibentuk itu nantinya juga memantau masalah gedung, mutasi guru dan lainnya. Untuk peningkatan mutu pendidikan, kami memang memandang perlu dibentuk tim evaluasi,’’ ujarnya ketika dimintai konfirmasi Rabu (14/7) kemarin. Berkaitan dengan tudingan yang menyatakan guru lolos sertifikasi di Klungkung ternyata tak meningkat kualitasnya, Ngakan Mintu memiliki pandangan yang berbeda. Kata dia, pengaruh sertifikasi secara umum sudah bagus di Klungkung. ‘’Kalau satu dua orang dari ribuan guru yang lolos sertifikasi, mungkin masih ada. Tetapi itu kan individu sifatnya. Tidak
bisa disamaratakan,’’ katanya seraya menyebutkan bukti program sertifikasi itu menunjukkan ada hasil di Klungkung, dengan melihat satu barometer yakni angka kelulusan hasil ujian. ‘’Hasil ujian di Klungkung kan meningkat dua tahun belakangan ini. Tetapi, persentasenya saya tidak hafal. Saya dalam perjalanan ke Bangli sekarang (kemarin-red). Saya tidak bawa data,’’ ujarnya. Terkait masih adanya satu dua orang guru yang lolos sertifikasi tetapi belum memperlihatkan adanya peningkatan kualitas itulah, kata dia, yang nantinya menjadi pantauan dan evaluasi dari tim evaluasi yang dibentuk. Sebelumnya diberitakan, program ser-
tifikasi guru yang selama ini dijalankan pemerintah ternyata tak menjamin peningkatan kualitas dari guru yang sudah dinyatakan lolos (sertifikasi-red). Buktinya di Klungkung ada sinyalemen banyak guru yang sudah lolos sertifikasi, kinerjanya malah makin lemah, bukan bertambah baik. Itu pun diakui seorang pengawas pendidikan SD, Ketut Sugiana. Bentuk melemahnya kinerja guru yang lolos sertifikasi itu seperti sang guru tidak mengajar sesuai jadwal. Pengajarannya juga tidak bagus. Pernyataan Sugiana tak ditampik Kadisdikpora, Nengah Wijana. Dia mengakui ada beberapa guru yang demikian. (kmb20)
Polemik Dermaga Klungkung Berlanjut
550 Orang Periksakan Mata KARANGASEM - Tercatat 550 orang anggota polisi, keluarga polisi, dan masyarakat umum memeriksakan kesehatan mata dalam bakti sosial HUT Bhayangkara dan hari Gerak Bhayangkara, Rabu (14/ 7) kemarin di Mapolres Karangasem. Pahumas Polres Karangasem AKP IW Suratha seizin Kapolres, Rabu kemarin, mengatakan bakti sosial itu sebagai sumbangsih keluarga besar kepolisian terhadap masyarakat. Dia mengatakan masyarakat yang memeriksakan mata membeludak, selain pemeriksaan penyakit mata juga bagi yang memerlukan kacamata baca diberikan secara gratis. (bud)
Ubah Kesan LPM Papan Nama GIANYAR - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di setiap desa di Gianyar agar menghindari citra sebagai lembaga yang hanya ada papan namanya. Keberadaan LPM agar diberdayakan, sebagaimana fungsi dan tugasnya yang diatur dalam ketentuan yang ada. LPM sebagai lembaga partnership di pemerintahan desa, agar berperan sebagai lembaga pengembangan potensi yang ada di setiap desa. Hal ini diungkapkan Ketua DPD LPM Kabupaten Gianyar, I.B. Minaka, sebelum audiensi dengan Bupati Gianyar, Rabu (14/7) kemarin. Di Gianyar, setiap desa mempunyai LPM dan kepengurusannya. Hanya dari jumlah yang ada, yang aktif jumlahnya masih kecil. Tanpa menampik, Minaka mengakui masih banyak LPM di setiap desa yang tak berfungsi, dan tinggal papan nama. Padahal, peranan LPM yang dahulu bernama LKMD sangat tinggi terutama dalam membantu pemerintah desa menggali potensi yang ada di desa. Kondisi ini di beberapa desa disadari masih kalah dengan keberadaan lembaga lainya seperti BPD. (kmb16)
Pusat Bisa Stop Kucurkan Dana Semarapura (Bali Post) Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan anggota DPRD Bali asal Klungkung (Nusa Penida) Ngakan Samudra serta pihak lain yang meragukan keberlanjutan dermaga daratan di eks galian C Klungkung, diminta berhenti berpolemik. Pasalnya, polemik berkepanjangan soal kelanjutan proyek tersebut, berimbas pada kebijakan pemerintah pusat yang tak pernah berhenti melakukan pemantauan. Permintaan itu disampaikan mantan Ketua DPRD Klungkung, Wayan Sutena, Rabu (14/7) kemarin. ‘’Jika itu terjadi, bisa bahaya. Pemerintah pusat bisa ragu melanjutkan kucuran anggarannya,’’ tandasnya. Meski sudah mengakhiri masa kerja sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Bali periode 2004-2009 itu mengaku secara moral dirinya masih punya tanggung jawab atas penyelesaian dermaga Klungkung daratan yang sepaket dengan Dermaga Nusa Penida. Mengingat gagasan pembangunan dermaga datang saat dirinya masih menjadi anggota DPRD Klungkung.
Lagi pula, pembangunan dermaga sudah dilandasi beberapa kali presentasi baik di kabupaten, provinsi, maupun di pusat. Dalam presentasi sudah diakomodir berbagai masukan, kritik/koreksi dan saran dari tokoh masyarakat, pejabat, ahli hingga dari Departemen Perhubungan. ‘’Kenapa sekarang dibolakbalik lagi?’’ tanyanya. Menurut Sutena, kalaupun ada persoalan, semestinya diselesaikan dengan melakukan pengkajian yang diawali dengan duduk bersama. Tidak perlu perang wacana terus yang justru memberi dampak negatif. ‘’Pusat kan tidak diam. Tetapi setiap saat memantau perkembangan pembangunan dermaga,’’ tandasnya. Agenda Prioritas Anggota DPRD Klungkung, Wayan Baru, mengisyaratkan hal yang sama. Secepatnya dia meminta lembaga untuk melakukan peninjauan ke lapangan. Mengecek bagaimana sebenarnya kondisi yang ada. Baik dari segi teknis pelaksanaan maupun kondisi alam yang selama ini dipolemikkan. ‘’Yang jelas, lembaga
harus menjadikan program turun ke lokasi dermaga sebagai agenda prioritas,’’ katanya. Saling koreksi, kata dia, sangat penting. Tetapi yang bersifat konstruktif. Karena tak semestinya proses pembangunan yang sudah jalan kembali diributkan. Yang dibutuhkan sekarang, bagaimana meningkatkan pengawasan agar bangunannya sesuai dengan standar yang ditentukan. Beberapa waktu lalu, Gubernur Pastika meninjau dermaga. Saat itu, Pastika mempertanyakan status dermaga yang dirancang menghabiskan dana Rp 120 miliar itu. Melihat kondisi proyek dan alam saat ini, Pastika juga tak yakin dermaga terselesaikan sesuai target. ‘’Kalau kerjanya sepotong-sepotong seperti ini, ya susah. Makanya, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat mesti duduk bersama,’’ tandas Pastika. Sementara itu, anggota DPRD Bali asal Nusa Penida, Ngakan Samudra, menilai dermaga daratan mubazir. Melihat kerawanan dan besarnya gelombang di lokasi dibangunnya dermaga. (kmb20)
Pembangunan Tak Terarah
Bekas Pusat Kerajaan Gelgel Terancam Kumuh Bali Post/gap
JENAZAH - I Gusti Ayu Ketut Santun ketika menunjukkan foto almarhum yang masih disemayamkan di rumah duka Banjar Penyalin Desa Samsam, Kerambitan, Tabanan, Rabu (14/7) kemarin.
IGM Suweca Tutup Usia Tabanan (Bali Post) Salah seorang tokoh pejuang pendidikan di Bali, I Gusti Made Suweca, tutup usia setelah beberapa lama menderita sesak napas dan menjalani perawatan di RS Sanglah Denpasar, Kamis (8/7) lalu, pukul 16.30 wita. Jenazahnya beberapa hari sempat disemayamkan di rumah sakit setempat sebelum kemudian disemayamkan ke rumah duka di Lingkungan Penyalin, Desa Samsam, Kerambitan, Tabanan, Selasa (13/7) malam. Saat ini, pihak keluarga masih membahas dewasa ayu rencana upacara pengabenan jenazah almarhum. Almarhum Suweca yang sempat menduda sejak sekitar tiga tahun lalu, setelah istri I Gusti Ayu Putu Putri, lebih dulu menghadap Yang Kuasa. Ia meninggalkan empat orang anak, termasuk dua anak tirinya, serta 10 orang cucu. Semasa hidupnya, almarhum yang juga adik kandung dari mantan Ketua DPRD Bali I Gusti Putu Raka (almarhum) itu, dikenal sebagai sosok ulet dan sangat peduli terhadap dunia pendidikan di Bali. Dia juga sosok guru yang patut digugu dan ditiru. Kiprahnya di dunia pendidikan dimulai sejak setelah Kemerdekaan RI, sebagai guru dan ikut merintis berdirinya Perguruan Rakyat (PR) Saraswati Denpasar (SLU B) bersama Ibu Desak Gede Raka. ‘’Almarhum kakak saya itu salah satu tokoh yang ikut merintis berdirinya PR Saraswati, bersama Ibu Desak Gede Raka dan beberapa nama lainnya, dan saya termasuk muridnya Ibu Desak Gede Raka,’’ kenang I Gusti Ayu Ketut Santun. Sebelumnya, almarhum yang kelahiran 19 April 1924 itu sempat mengenyam pendidikan pada Partiwi Putra School (1939), MULO/Taman Siswa Yogyakarta (1942), Sekolah Yogyashe Handelschool Yogyakarta (1944), dan menamatkan kursus bahasa asing (Inggris) Pittman Advanced Surabaya (1952), serta menamatkan kursus di Balai Pendidikan Bandung pada 1954. Kenangan lainnya yang tak terlupakan bersama almarhum semasa hidupnya, menurut Santun, ketika pada zaman revolusi setelah RI menyatakan kemerdekaannya. Ketika itu almarhum sempat ikut bergerilya hingga keluar-masuk hutan membantu para pejuang, dan sempat ditahan NICA di Penjara Pekambingan Denpasar. ‘’Setelah penjajah pergi dari Indonesia, almarhum kemudian mengabdikan dirinya sebagai guru dan ikut merintis berdirinya PR Saraswati Denpasar sampai pensiun sebelum tahun 1990-an,’’ kenangnya. (gap)
Dari perjalanan Gelgel sebagai pusat kerajaan (pada zamannya) tentu banyak hal yang bisa dipetik untuk dijadikan acuan mewujudkan kemajuan Kabupaten Klungkung ke depan. Nilainilai seperti kehidupan bertoleransi, semangat bergotong royong, perputaran ekonomi melalui kerajinan dan lainnya, sangat penting dibangkitkan kembali. Gelgel jangan hanya dilihat dari pesatnya perkembangan pembangunan yang justru mengancam kepopuleran Gelgel sebagai eks pusat kerajaan dan mengubahnya menjadi kawasan yang kumuh, rawan gangguan keamanan dan lainnya. Lantas apa yang mestinya dilakukan? SEBAGAIMANA kekhawatiran Kepala Desa Gelgel, Nengah Soma, saat rapat kerja Pemkab Klungkung bersama Konsultan Teknik membahas rencana penataan dan revitalisasi kawasan pusat kota, Senin (12/7) lalu. Ia khawatir bekas pusat kerajaan itu kumuh, karena kurangnya kepedulian masyarakat dan pemerintah untuk menata kawasan itu. ‘’Jika tidak ditata, pembangunan akan semrawut dan akhirnya datang kekumuhan,’’ paparnya. Masalah ini juga menjadi perhatian Cok. Bagus Oka, seorang tokoh Puri Klungkung. Ia menyebutkan Desa Gelgel sangat layak diperkenalkan kepada dunia. Nilai-nilai yang ada sejak Gelgel menjadi pusat kerajaan penting dibangkitkan lagi. Misalnya, toleransi antarumat beragama. Sejak zaman dulu, Umat Hindu dan Islam hidup rukun dan berdampingan. ‘’Siapa pun diberi ruang untuk hidup di Bali. Jika mereka merasa diterima dengan baik, praktis mereka merasa
wajib menjaga dan membangun Bali. Begitu juga semangat gotong royongnya. Sikap-sikap seperti itulah perlu lagi dibangkitkan,’’ tandas Cok. Bagus. Begitu juga kerajinan. Gelgel memiliki kerajinan tenun yang sangat terkenal. Membangkitkan Gelgel sebagai eks pusat kerajaan, kata dia, bukan berarti mengembalikan zaman kerajaan di Klungkung. Hanya nilai positifnya yang dibangkitkan untuk dijadikan acuan membangun Klungkung ke depan. Visi Jelas Pertanyaannya sekarang, kata dia, apakah Pemkab Klungkung dan masyarakat, utamanya masyarakat Gelgel memiliki visi jelas mempertahankan semua itu. Terus langkahnya bagaimana? Jika punya visi ke arah itu, pemerintah tentu tak boleh sebatas omongomong. Tetapi harus bekerja, bergerak. Juga duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting dibangkitkan. Perlu juga dilakukan penataan lingkungan, bentuk bangunan (rumah, angkul-angkul), pola pikir masyarakat, kerajinan, dan perekonomian. Sebagai orang puri, secara pribadi Cok. Bagus menyatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Gelgel penting dibangkitkan kembali sebagai referensi untuk gerak langkah pemerintah ke depan. Bukan berarti kembali membawa Klungkung ke dalam sistem kerajaan, tetapi meneladani yang bagus untuk kemajuan. Ditambahnya, saat ini peninggalan Kerajaan Gelgel yang masih ada berupa pura dasar. Pemerintah mesti punya komitmen menjaganya dengan membebaskan pembangunan dalam radius beberapa meter. Kepala Bappeda Klungkung, A.A. Ngurah Agung, mengaku sepakat den-
gan Cok. Bagus. Untuk membangkitkan apa yang seharusnya ada di Gelgel, itu sedang dilakukan saat ini. Bekerja sama dengan konsultan, Pemkab Klungkung tengah melakukan kajian. Hal itu juga sudah menjadi agenda seting Pemprov Bali melalui rencana penataan dan revitalisasi kawasan pusat kota. Ngurah Agung juga dengan tegas menyatakan sepakat dengan Kades Gelgel, Nengah Soma, yakni jangan sampai membiarkan Gelgel menjadi kumuh karena perkembangan pembangunan yang tak terarah. Semua bentuk ancaman harus distop. Jangan dibiarkan terus berlangsung. Beberapa titik kawasan dalam status jalur hijau harus dipertahankan. ‘’Yang pasti kami sudah berupaya ke arah itu. Tetapi, sekarang kami belum bisa berbicara banyak karena semuanya masih dalam proses pengkajian,’’ katanya. Sebelumnya, Kades Gelgel, Nengah Soma, mengkhawatirkan Desa Gelgel yang merupakan bekas pusat Kerajaan Gelgel menjadi kawasan yang kumuh menyusul pesatnya perkembangan pembangunan di daerah itu. Pembangunan berkembang cepat sebagai dampak terbangunnya jalur By-pass I.B. Mantra yang melintas di Desa Gelgel. Masyarakat Gelgel sangat merasakan dampak by-pass yang bahkan dengan cepat mengubah kondisi Gelgel. Yang dulunya jalur hijau, juga tak menutup kemungkinan diserbu bangunan. Apalagi, pada kesempatan lain, Soma menyebutkan 30 persen lahan pertanian di Gelgel berubah fungsi. Termasuk di antaranya untuk pembangunan jalan. Sedangkan lahan yang masih bertahan, sebagian fungsinya diubah menjadi lahan untuk menanam bunga. (bal)
Bali Post/kmb16
DATANGI MAPOLSEK - Belasan warga Banjar Getas Kawan Desa Buruan, Blahbatuh, Gianyar, Rabu (14/7) kemarin, mendatangi Mapolsek Blahbatuh.
Prajuru Getas Kawan Laporkan Pemalsuan Dokumen Pemekaran Gianyar (Bali Post) Belasan warga Banjar Getas Kawan Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Gianyar yang dipimpin langsung Klian Banjar Getas Kawan, Ketut Sudiarta, Rabu (14/7) kemarin, mendatangi Mapolsek Blahbatuh. Kedatangan warga yang merupakan prajuru banjar ini untuk melaporkan kasus pemalsuan dokumen pemekaran Tempekan Dharmasanmata dari Banjar Getas Kawan, menjadi Banjar Dinas Dharmasanmata. Laporan Klian Banjar Getas Kawan langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polsek Blahbatuh. Terlapor dalam kasus pemalsuan dokumen ini adalah Klian Tempek Dharmasanmata, I Nyoman Nekel, dan kawankawan. Mantan Perbekel Buruan yang kini menjadi anggota DPRD Gianyar, Nyo-
man Arjawa, juga disebut-sebut ikut di dalamnya. Kasus itu masih dipelajari pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Pemalsuan dokumen yang dilaporkan Klian Banjar Getas Kawan, di antaranya masalah pencantuman jumlah kepala keluarga Tempekan Dharmasanmata, batas peta wilayah, serta adanya restu dari banjar induk, dalam hal ini Banjar Getas Kawan. Pemalsuan yang dilakukan terjadi pada 18 April 2005, hingga kini menimbulkan pro dan kontra serta keresahan masyarakat Desa Buruan. ‘’Laporan pemalsuan dokumen berdasarkan hasil paruman yang dilakukan Selasa (13/7) malam kemarin di Balai Banjar Getas Kawan,’’ jelas Ketut Wirta, salah satu warga Getas kawan yang ikut mendampingi Klian Banjar
melapor di Polsek Blahbatuh. Persoalan pemekaran Tempekan Dharmasanmata jika dilihat ke belakang, SK Pemekaran yang dikeluarkan oleh pemkab sudah disepakati oleh kedua pihak untuk dibatalkan. Pihak Getas Kawan dan Tempekan Dharmasanmata dalam pertemuan di kantor Perbekel Desa Buruan, sekitar tiga bulan lalu, sepakat untuk membatalkan SK tersebut. Alasannya, dokumen yang dicantumkan sebagai dasar pemekaran tidak sesuai dengan fakta. Kesepakatan pembatalan tersebut, saat ini tinggal menunggu SK pembatalan dari pemkab. Dengan adanya pembatalan SK Pemekaran, apakah persoalan itu tidak cukup? Wirta menyebutkan perbuatan yang diduga melanggar aturan itu harus tetap diproses. (kmb16)
Tahapan Pilkada Jembrana Jalan Terus Negara (Bali Post) KPUD Jembrana tetap menjalankan jadwal tahapan Pilkada Jembrana dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun. Hal itu dikatakan Ketua KPUD Jembrana, Putu Wahyu Dhiantara, yang ditemui Rabu (14/7) kemarin. Menurutnya, tahapan pilkada sudah final dan sesuai dengan perundang-undangan. Masalah kisruh pilkada ini juga sempat dibahas dalam pertemuan di Wiswasabha Selasa (13/7) lalu. Pihaknya mengharapkan tidak ada pihak-pihak yang membicarakan masalah tahapan atau mengganggu tahapan. ‘’Bilamana ada pihak yang tidak sependapat dipersilakan me-
nempuh jalur hukum, sehingga tidak mengakibatkan situasi tidak kondusif,’’ ujarnya. Kini, KPUD masih menjalankan tahapan yakni pemutakhiran data pemilih dengan memilah DP4 dan menyusun daftar pemilih sementara (DPS). Sesuai tahapan, KPUD mempunyai waktu hingga 27 Juli untuk menyusun DPS dan selanjutnya akan disampaikan ke PPS melalui PPK. Wahyu mengatakan berusaha meminimalisasi adanya DPT ganda. Bila ditemukan DPT ganda, akan segera dikonfirmasikan. Untuk perbaikan DPS, pihaknya akan dibantu oleh para klian banjar/ PPDP dengan membagi jum-
lah pemilih per TPS. Setelah proses itu dilalui, maka selanjutnya baru akan disahkan. Tidak Ada Masalah Di sisi lain, anggota KPUD Jembrana, Made Semadi, yang mengikuti rapat koordinasi KPUD Provinsi Bali, Rabu (14/7) kemarin, mengatakan Gubernur Bali yang diwakili Kepala Kesbanglinmas Provinsi Bali dan Biro Hukum mengatakan Pilkada Jembrana tidak ada masalah. Kewenangan penyusunan tahapan ada di KPU. ‘’Hanya dari pihak Pemkab Jembrana meminta jawaban tertulis terkait surat keberatan bupati yang dikirim ke KPU,’’ kata Semadi. (sur)
Dana Naker LN untuk Pelatihan Gianyar (Bali Post) Program pengiriman tenaga kerja (naker) ke luar negeri dari Pemkab Gianyar yang menyediakan dana bergulir dan tanpa agunan, sangat memeras keringat pejabat di Disnaker Gianyar untuk mencarikan upaya agar program tersebut bisa berjalan. Sejumlah pendekatan dilakukan namun tak kunjung berhasil. Sejak digulirkan program tersebut hingga 2010, baru enam orang yang menggunakan program kredit tanpa agunan (KTA) naker LN Pemkab Gianyar. ‘’Rencananya, dana naker LN itu akan diinovasi dengan melakukan kerja sama
pelatihan,’’ ujar Kadisnaker Gianyar Made Sudamia, S.H. Rabu (14/7) kemarin. Sudamia ditemui wartawan usai menghadap Bupati Gianyar bersama dengan perwakilan Bank BPD Bali. Pembicaraan masih seputar program naker LN yang belum berjalan maksimal. Banyak kalangan termasuk DPRD serta Bupati Gianyar mengakui program naker LN telah dinilai gagal. Dari kegagalan tersebut, masih terus dilakukan inovasi untuk memanfaatkan dana senilai Rp 500 juta yang disiapkan oleh Pemkab Gianyar. ‘’Dalam waktu dekat, kami akan mengadakan lokakarya,’’
jelasnya. Kegiatan itu menghadirkan seluruh komponen masyarakat termasuk Perbekel se-Kabupaten Gianyar. Salah satu yang akan diperkenalkan adalah adanya program alternatif dalam meningkatkan SDM masyarakat Gianyar sehingga dapat bekerja ke LN. Salah satunya, menyiapkan pelatihan-pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan sekolah dan tempat pelatihan pariwisata yang ada di Kabupaten Gianyar. ‘’Mereka yang belum punya keterampilan kiranya dapat dididik sehingga siap bekerja ke LN,’’ katanya. (kmb16)