Bali Post - Selasa, 21 Oktober 2008

OPINI

6 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Stabilitas hingga Sektor Riil DALAM kondisi krisis keuangan global sekarang ini, diperlukan upaya agar stabilitas moneter atau keuangan di dalam negeri tetap terjaga.

Memang, seberapa jauh dampak krisis keuangan global saat ini dilukiskan banyak kalangan sebagai belum bisa dipastikan.

Namun, masih labilnya harga saham dunia di Asia dan Eropa, memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi masih suram. Jika tidak ada upaya menjaga stabilitas keuangan, tak ayal lagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan terganggu. Penurunan pertumbuhan ekonomi berpotensi memperbesar jumlah penganggur dan rakyat miskin.

Untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global, pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4/2008 sejak 16 Oktober lalu. Pemerintah juga telah meningkatkan nilai penjaminan dana nasabah perbankan nasional dari maksimal Rp 100 juta menjadi maksimal Rp 2 miliar.

Terbitnya aturan dan kebijakan pemerintah tersebut, dapat diberi makna sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan.

Kondisi keuangan bisa dikategorikan krisis jika bank atau lembaga keuangan lainnya gagal melakukan fungsinya. Kondisi krisis-tidaknya akan ditentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Terbitnya perpu tersebut juga untuk mengatur tindakan pencegahan dan penanganan krisis yang meliputi penanganan kesulitan likuiditas perbankan atau lembaga keuangan.

Kita sering mengamati peraturan atau kebijakan dikeluarkan pemerintah setelah terjadi kasus. Memang lebih baik terlambat daripada tidak ada tindakan antisipasi sama sekali.

Sebenarnya kepentingan kita bukan hanya bertahan menghadapi kasus atau krisis, tetapi yang kita perlukan adanya kesinambungan kebijakan demi terwujudnya daya tahan ekonomi. Untuk itu kita memerlukan strategi pembangunan nasional berjangka panjang.

Saat terjadi krisis moneter tahun 1997/1998, di satu pihak terbukti dampak krisis terhadap

S URAT

sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) relatif minim. Di pihak lain terjadi kecenderungan bank meremehkan sektor ini yakni ketidakpedulian mereka pada kredit UMKM.Kedua kondisi paradoks tersebut harus dijadikan pelajaran dalam upaya menggariskan suatu strategi pembangunan nasional.

Perlu paradigma baru, menjadikan sektor UMKM pilar penting perekonomian bangsa ini. Perlu strategi pembangunan yang menyentuh kehidupan dan pemerataan sampai ke sektor riil.

Maka, dalam upaya mengantisipasi kemungkinan krisis berkelanjutan pun diperlukan aturan atau kebijakan untuk meningkatkan daya saing di sektor riil. Harus dijamin adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik.

Kualitas pertumbuhan pun harus diperbaiki.

Pertumbuhan bukan hanya bertumpu pada sektor yang kurang menyerap tenaga kerja.

Sektor padat karya perlu dilipatgandakan.

Pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung pada ekspor. Kendala pun dipastikan akan menghadang jika krisis keuangan global tak segera diantisipasi. Harga komoditas akan merosot, sementara permintaan pasar global anjlok akibat resesi dunia.

Jika krisis keuangan berkelanjutan, eksportir akan terpukul terutama yang selama ini banyak melakukan hubungan dagang, termasuk ekspor-impor, dengan negara asal timbulnya krisis keuangan global sekarang ini, Amerika Serikat.Yang juga terpukul adalah UMKM yang selama ini berperan sebagai produsen komoditas ekspor, termasuk komoditas tekstil dan produk tekstil, serta produk industri kerajinan.

Dalam kondisi seperti itu muncullah wacana pentingnya diversifikasi pasar ekspor atau perlunya pengalihan dan perluasan negara importir.

Dalam kaitan ini kita memandang relevannya strategi pembangunan nasional yang mampu menjamin terjaganya stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan yang rasional dan proporsional hingga di sektor riil.

PEMBAC A

Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM

Mengatasi Masalah Perparkiran Banyaknya kendaraan pribadi yang beroperasi di jalanan, tidak dapat dimungkiri telah membuat ruang gerak kendaraan yang melintas menjadi sangat terbatas.

Selain disebabkan oleh sempitnya jalan, juga karena banyak kendaraan yang parkir di badan jalan umum serta proyek trotoarisasi yang makin mempersempit badan jalan. Belum lagi kalau ada pedagang kaki lima yang berjualan, baik secara tetap maupun hanya sambil lewat. Hal ini jelas sangat mengganggu kelancaran lalu lintas, yang semakin hari semakin krodit saja.

Pengoperasian bus umum yang bisa menjangkau semua tempat atau sentrasentra kegiatan umum seperti daerahdaerah perkantoran, pasar, pertokoan, sekolah dan lain sebagainya, akan membuat jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan umum akan jauh berkurang.

Oleh karena itu saya secara pribadi sangat setuju segera dioperasikannya kendaraan umum yang bisa mengangkut banyak penumpang, apakah itu berupa bus atau trem, misalnya, baik untuk dalam kota maupun antarkota di Bali.

Menata perparkiran saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah transportasi

di Denpasar dalam tahun-tahun ke depan.

Masalah trasnportasi sangat erat kaitannya dengan masalah penambahan luas jalan, penambahan jumlah kendaraan, perumahan, parkir, kecelakaan dan lain sebagainya. Di Denpasar, beberapa ruas jalan yang seyogianya diperlebar, justru dipersempit dengan dibangunnya trotoar di kiri kanan jalan yang kebanyakan malah menjadi mubazir karena sangat jarang digunakan oleh pejalan kaki. Apabila masalah transportasi sudah menjadi sangat baik, maka masalah perumahan bagi tenaga kerja menengah ke bawah akan lebih mudah diatasi.

Kantor-kantor, toko-toko, sekolahsekolah dan lain sebagainya tidak perlu lagi menyediakan tempat parkir yang luas, atau menjarah badan jalan untuk penghematan penggunaan BBM secara nasional, berkurangnya polusi udara dan sudah tentu mengurangi tingkat kecelakaan.

I Ketut Mastra Cok Agung Tresna 33 Denpasar

Nama RSUP Sanglah dan Komentar Sukmawati Sehubungan dengan berita Bali Post, 16/ 10/2008, saya sebagai salah satu putra dari Prof. Dr. I Gusti Ngoerah Gde Ngoerah (Prof.

Ngoerah) merasa memiliki kewajiban untuk menanggapi hal yang disampaikan oleh Ibu Sukmawati Soekarnoputri, seorang putri dari negarawan besar (Bung Karno) yang sangat kami sekeluarga hormati.

Sebagai seorang penerus negarawan besar ada baiknya Ibu Sukmawati tidak secara gegabah menyatakan ada indikasi permainan uang di DPRD Tk.I Bali sehubungan dengan dikeluarkannya surat rekomendasi perubahan nama RSUP Sanglah menjadi RS Prof. Ngoerah, seorang dokter yang berjiwa republikein, pejuang 45. Pernyataan ibu sangat menyakitkan kami, karena secara tidak langsung ibu menuduh kami bermain kotor dan juga mengotori nama orangtua kami yang sangat kami hormati.

Saat pembahasan hingga beberapa bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi, ibu dan partai ibu (PNIM) tidak pernah menyatakan keberatan tentang hal ini, hingga beberapa saat setelah satu anggota keluarga dari salah satu kandi-

dat menjadi anggota partai yang ibu pimpin. Kami dapat memahami politikus ingin menarik simpati, namun ibu yang tinggal di Jakarta tidak menyadari komentar ibu berpotensi membenturkan kami keluarga dokter dan hubungan kekerabatan kami, demi menarik simpati rakyat.

Namun kami lega bahwa masih ada putri Bung Karno yang lebih santun dan terhormat dalam berpolitik di Bali (baca: Megawati/PDI-P).

Dalam surat ini pula kami mohon penjelasan dari Bapak/Ibu yang terhormat pimpinan DPRD Tk.I Bali untuk mengklarifikasi hal ini dan jangan lepas tangan terhadap dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut.

A.A. Ngurah Adhi Ardhana, S.T. Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Denpasar Catatan: Berita tersebut merupakan rilis (r) yang dikirim oleh DPD PNIM Bali.

Redaksi

Temu Kangen Alumni Teknik Sipil Dalam rangka Dies Natalis ke-21 Politeknik Negeri Bali Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMI) Teknik Sipil akan menyelenggarakan temu kangen alumni jurusan Teknik Sipil semua angkatan. Acara diselenggarakan di kampus Politeknik Negeri Bali, Minggu 26 Oktober 2008, pukul 09.30 s.d. 13.00 wita. Untuk registrasi bisa datang langsung ke sekretariat panitia di: 1. Kampus PNB Jurusan Teknik Sipil Bukit Jimbaran, 2. Denpasar Jl. Cokroaminoto Gg Berlian No. 7. Tlp. (0361) 7895683

(rumah Bpk Ir. Wayan Wiraga), 3. Kerobokan Jl. Raya Canggu No. 99 Tlp. (0361) 7494345 (rumah Bpk Ir. Wayan Arya, M.T.). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: I Made Budiadi, A.Md., S.T. Tlp (0361) 7902716, Fajar Surya Herlambang, A.Md., S.T. Tlp. (0361) 8732041, I Gusti Bagus Suadnyana, A.Md., S.T. Tlp 081 353040926.

I Made Budiadi, S.T. Multi Permai B 2 Desa/Kel. Sading, Mengwi-Badung

Selasa Paing, 21 Oktober 2008

Mendamba Stabilitas Keuangan Kita Internal struktur keuangan kita mengalami inkonsistensi secara besar-besaran. Terbukti, sistem keuangan kita masih belum stabil seratus persen, karena memang kita tidak memiliki kebijakan ekonomi yang transparan dan terkesan sistem perekonomian kita dikendalikan oleh pihak asing yang tidak bertanggung jawab. Karenanya, kita membutuhkan suatu analisis mendalam terkait dengan strategi alternatif yang bisa dilakukan untuk menstabilkan sistem keuangan kita, agar terlepas dari krisis moneter yang berkepanjangan ini.

N

amun, dalam menganalisis sistem keuangan, kita tidak boleh mengabaikan urgenitas uang yang secara faktual memiliki nilai dan arti penting dalam kehidupan masyarakat. Terlepas dari persoalan yang menyangkut sektor keuangan kita, nilai dan arti penting uang berperan besar dalam menunjang pembangunan nasional.

Dari berbagai penelitian, ternyata uang menempati posisi paling vital dalam kelangsungan hidup manusia.

Apalagi dalam sistem pemerintahan, kita selalu bergelut dengan yang namanya uang.

Tak heran, kalau suatu negara mengalami permasalahan tentang stabilitas keuangan, maka dampak resisinya akan sangat besar terhadap kelancaran ekonomi rakyat.

Demikian juga, ketika Don Patinkin, sebagaimana dikutip Marzuki Usman dalam bukunya ‘’Money, Interest and Price’’, yang melihat struktur uang sebagai komoditi dari kebutuhan manusia, kemudian digunakan untuk menyebut satuan hitung.

Dalam konteks ini, eksistensi uang dalam percaturan kehidupan masyarakat begitu dominan mempengaruhi struktur dan strata ekonomi secara berkelanjutan. Mengingat, pertukaran uang dengan barang-barang tertentu dapat juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Pertukaran uang ini menjadi semacam legitimasi yang kokoh dengan nilai akumulasi yang diinvestasikan. Sehingga ada yang menilai bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar, sebagai satuan pengukuran, dan sebagai akumulasi kekayaan.

Sektor Riil Terlepas dari nilai penting uang, ada satu hal yang seharusnya kita perhatikan dalam mengkaji sektor keuangan kita, yakni bagaimana pertukaran uang yang kita investasikan dalam bentuk barang harus sesuai dengan pertukaran uang dalam mata

Kalau suatu negara mengalami

permasalahan tentang stabilitas keuangan, maka dampak resisinya akan sangat besar terhadap kelancaran ekonomi rakyat.

Dalam konteks ini, eksistensi uang dalam percaturan kehidupan masyarakat begitu dominan mempengaruhi struktur dan strata ekonomi secara berkelanjutan. Mengingat, pertukaran uang dengan barang-barang tertentu dapat juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar. uang rupiah. Hal ini menjadi penting, mengingat kondisi sektor keuangan sangat erat kaitannya dengan sektor riil yang berupa pertukaran barang-barang tertentu yang dianggap penting.

Tak heran, kalau Adam Smith salah seorang bapak ekonomi dunia mengatakan, explaining how the origin was due to the necessity of ex-

’’

❏ Jika bank mengalami gejolak kurs maupun tingginya suku bunga, bisa dipastikan hal itu akan merambat pada instablitas keuangan negara secara besar-besaran. ❏ Instabilitas keuangan yang merongrong nilai mata uang kita terletak pada sistem perbankan yang tidak efisien dan efektif dalam memberikan investasi secara fundamental bagi anggaran negara.

Oleh Mohammad Takdir Ilahi

’’

❏ Kondisi sektor keuangan sangat erat kaitannya dengan sektor riil berupa pertukaran barang-barang tertentu yang dianggap penting.

’’

change arising from a sub-division of labor, the proceeded to show the quantity of money in circulation was regulated. Dalam konteks ini, kita tahu bahwa dalam sistem pertukaran atau barter, kita masih memiliki banyak kesulitan, karena persyaratan demikian harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai investasi yang dipertukarkan.

Memahami peran vital sektor keuangan, seharusnya kita sadar bahwa nilai investasi uang sangat berharga dalam menopang perjalanan hidup seseorang. Apalagi dalam sektor perbankan yang menjadi pusat ekonomi bagi rakyat secara keseluruhan. Dalam hal ini, perbankan berperan besar dalam mengatur keluar masuknya uang bagi penunjang pembangunan nasional. Sejalan dengan pentingnya peran uang dalam kehidupan masyarakat, maka muncullah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan uang — lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting, terutama dalam aktivitas ekonomi adalah bank.

Menyikapi hal ini, Marzuki Usman menggambarkan pentingnya sektor bank dalam mengatur lembaga keuangan secara transparan.

Menurutnya, bank adalah satu-satunya yang oleh hampir seluruh bangsa di belahan dunia diberi kewenangan untuk mencetak uang atau menciptakan uang komersial.

Bank Sentral sendiri, dalam mencetak uang harus memperhatikan permintaan terhadap uang dari rakyat juga dibatasi oleh tingkat stabilitas moneter yang hendak

Dalam konteks ini, eksistensi uang dalam

percaturan kehidupan masyarakat begitu dominan mempengaruhi struktur dan strata ekonomi secara berkelanjutan. Mengingat, pertukaran uang dengan barang-barang tertentu dapat juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pertukaran uang ini menjadi semacam legitimasi yang kokoh dengan nilai akumulasi yang diinvestasikan.

’’

DEBAT PUBLIK

Benahi DPD secara Menyeluruh

D

ewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai salah satu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan kemajuan besar dalam peningkatan praktik berdemokrasi. DPD adalah badan yang sangat representatif sebagai perwakilan daerah. Bahkan, kalau dilihat dari segi proses pemilihannya, DPD menjadi lebih representatif dari DPR. DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam artian yang sebenarnya. Berbeda dengan anggota DPR yang dapat saja terpilih karena nasib baik, sebagai akibat nomor urut kecil. Selain itu DPD dalam proses kampanyenya benar-benar menggunakan kekuatan pribadi sang calon, entah itu pendanaan maupun track record politik. Berbeda dengan anggota DPR yang dapat menggunakan fasilitas partai dan menggunakan karisma partai saat kampanye.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa sesungguhnya pentingnya posisi DPD dilihat dari segi filosofi demokrasi. Namun, dalam praktik legislasi semua menjadi lain. Dapat kita saksikan bersama, bagaimana para anggota DPD seakan menjadi orang terpinggirkan. Tidak ikut

Oleh IGN Widana Putra membahas UU, tidak ikut membahas anggaran, bahkan tidak diikutkan dalam fit and proper test para calon pejabat penyelenggara negara.

Bahkan, dalam pembahasan permasalahan yang sangat kental dengan aroma permasalahan kedaerahan macam RUU Pornografi dan RUU Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD), DPD seperti tak punya ruang untuk bersuara. Selama ini DPD praktis hanya menjadi Dewan Penampung Derita, sebagai tempat curhat daerah akibat ulah pemerintah pusat.

Kita harus mencoba menelaah penyebab kemandulan DPD Bali di Jakarta. Selama ini DPD memang tidak diberikan ruang dalam melakukan aktivitas legislasi. Aturan permainan mengatakan DPD diikutkan dalam hal pembahasan masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah. Padahal kalau kita jujur, sesungguhnya semua hal legislasi hampir selalu berkaitan dengan otonomi daerah. Karena bukankah salah satu amanat reformasi adalah memperkuat ot-

onomi daerah, jadi keputusan apa pun yang dibuat di pusat semestinya memperhatikan hal ini. Tetapi itulah kenyataannya.

Jangankan dalam parlemen, dalam intern partai saja masih menggunakan sistem sentralistik.

Beginilah jika berjalan dengan setengah hati, semua jadi serba canggung. Apalagi saat ini anggota partai juga diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, makin runyam saja urusannya.

Di waktu mendatang, DPD harus dibenahi secara menyeluruh. Pembenahan ini terutama dari segi aturan permainan (UU tentang DPD). Sebagai perwakilan rakyat daerah yang representatif semestinya DPD diberikan ruang yang lebih luas.

Pemberian wewenang yang lebih kepada DPD sampai tingkat pembahasan UU dan anggaran bukan berarti

menurunkan kehormatan DPD dari MPR menjadi DPR. Bahkan itu akan meningkatkan nilai sebuah produk legislasi, karena dibahas oleh badan yang lebih representatif. Jika melihat lembaga sejenis di negara lain (Senat di Amerika), kewenangannya bahkan lebih strategis daripada DPR. Namun semua itu kembali berpulang kepada DPR saat ini. Karena bagaimana pun sistem ketatanegaraan kita masih memberikan ruang yang sangt besar kepada politisi di DPR untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini ke depan. Selama mereka masih ingin tetap mempertahankan wewenang tersebut, tentu saja mereka tidak akan bersedia membuat aturan yang dapat memperbesar ruang bagi lembaga lain yang secara otomatis akan mempersempit ruang bagi mereka sendiri.

Penulis, staf akademik STKIP Agama Hindu Amlapura, guru SMAN 3 Amlapura

dicapai, tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat keseteraan. Dari sini kita bisa memahami, bahwa stabilitas keuangan negara sangat bergantung pada kondisi internal suatu bank. Jika bank yang menjadi sentrum ekonomi rakyat mengalami gejolak kurs maupun tingginya suku bunga, maka bisa dipastikan hal itu akan merambat pada instablitas keuangan negara secara besar-besaran.

Kalau kita kaji secara lebih mendalam, ternyata instabilitas keuangan yang merongrong nilai mata uang kita terletak pada sistem perbankan yang tidak efisien dan efektif dalam memberikan investasi secara fundamental bagi anggaran negara. Persoalan ini menurut saya perlu mencermati terjadinya krisis moneter pada masa lalu, ketika bangsa ini mengalami gejolak dan ketegangan yang luar biasa.

Dalam penelitiannya Hawkins (1999) mengidentifikasi bahwa dalam setahun setelah pukulan krisis di Indonesia pada 1998, tidak sampai dengan Maret 1999 telah dikeluarkan rekapitalisasi dengan nilai permulaan Rp 300 triliun. Pada bulan Juni 1999 perhitungan menjadi dua kali lipat. Sekitar Rp 230 triliun diperlukan untuk bank negara (BUMN), Rp 220 triliun disediakan BI untuk bank swasta.

Hal ini menggambarkan bahwa beban ini sangat berat ditanggung pemerintah dalam menanggulangi gejolak kurs pada kisaran yang cukup tinggi. Apalagi dalam konteks kehidupan global saat ini, tuntutan untuk menstabilkan sektor keuangan sangat menguat dan merupakan agenda utama dalam memperlancar pembangunan rakyat secara berkelanjutan.

Penulis, peneliti utama The Annuqayah Institute Yogyakarta

POJOK Krisis global kesempatan bagi Bali menata diri.

- Pejabat tetap punya kesempatan perkaya diri. *** Penanganan LC tak jelas, warga datangi wali kota.

- Keluhannya tetap ditampung. *** Sektor pangan tak terpengaruh krisis global.

- Budaya suap jalan terus.

Topik Debat Publik: Anggota DPD Bali Tak Perjuangkan Aspirasi Krama Bali Panjang tulisan maksimal 3.500 karakter, kirim ke E-mail: balipost@indo.net.id. Tulisan paling lambat 25 Oktober 2008.

z Perintis : K.Nadha, z Penanggung Jawab: ABG Satria Naradha z Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Wirata z Redaksi: Alit Purnata, Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Martinaya, Mawa, Palgunadi, Sri Hartini, Suana, Sueca, Sugiartha, Sutiawan, Wirya, Yudi Winanto z Anggota Redaksi Denpasar: Dira Arsana, Giriana Saputra, Iwan Darmawan, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subagiadnya, Subrata, Suentra, Sumatika, Gregorius Rusmanda, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa .

Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Tabanan: Surpi. Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Bambang Hermawan, Nikson, Suharto Olii, Indu P. Adi, Ahmadi Supriyanto, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S. Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani, Nur Haedin, Suyadnya. Surabaya: Bambang Wilianto.z Pusat Data dan Informasi: Alit Purnata, Mas Ruscitadewi, Nik Winadi, Adi Susyani. z Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Bagian Iklan: Suryanta, Bagian Sirkulasi: Budiarta, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, z Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 30.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 37.000 per mmk, >100 mmk Rp 40.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 28.000 per mmk. Advertorial Rp 20.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 50.000, 4 warna Rp 58.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 15.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura.

WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER