NUSANTARA
Jumat Umanis, 19 Desember 2008
19
Seminar Jalan Layang Fakultas Teknik Unhi Kembangkan Penggunaan ’’Video Conference’’ Secara Teknologi Tak Masalah, Hanya Apa Boleh di Bali FH Unud Jalin Kerja Sama dengan MK
Bali Post/ian
KEMISKINAN - Ketua Program S-3 Kajian Budaya Unud Prof. Dr. I Made Suastika, S.U. saat membuka seminar bulanan Kajian Budaya “Kemiskinan Ada di Sekitar Kita!” di Gedung Prof. Dr. IGN Bagus Fakultas Sastra Unud, Kamis (18/12) kemarin.
Seminar Bulanan Kajian Budaya Unud
Kemiskinan, Tantangan Pembangunan Negara Dunia Ketiga HARUS diakui, fenomena kemiskinan merupakan salah satu ciri masyarakat dunia ketiga sekaligus merupakan tantangan utama pembangunan di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Bali dengan posisinya sebagai daerah tujuan wisata internasional juga tidak mampu mengelak dari fenomena kemiskinan tersebut. Di tengah hiruk-pikuknya dan lalu-lalang wisatawan dan devisa asing, secara paradoksal orang-orang miskin di Bali jumlahnya cukup signifikan. Terutama yang bermukim relatif jauh dari kantong-kantong pariwisata. Ternyata, pembangunan pariwisata tetap tidak mampu meniadakan kemiskinan. Oleh karena itu, harus terus dicari upaya-upaya mengentaskannya termasuk dari pemikiran-pemikiran kampus atau perguruan tinggi. Ketua Program S-3 Kajian Budaya Unud Prof. Dr. I Made Suastika, S.U. menegaskan hal itu saat membuka seminar bulanan Kajian Budaya “Kemiskinan Ada di Sekitar Kita!” yang digelar Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Kajian Budaya Unud di Gedung Prof. Dr. IGN Bagus, Fakultas Sastra Unud, Kamis (18/12) kemarin. Suastika menambahkan, seminar itu diharapkan bisa memberikan manfaat yang bermakna dan signifikan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kata dia, seminar diharapkan bisa menyambungkan teori-teori dan konsep Kajian Budaya dengan kenyataan adanya kemiskinan dalam masyarakat. Secara praktis, seminar diharapkan mampu memberikan penyadaran dan praksis bahwa kemiskinan perlu jadi tanggung jawab semua pihak, termasuk tanggung jawab lembaga pendidikan Kajian Budaya. Yang terpenting lagi, orang miskin perlu diemansipasi atau dibebaskan dari belitan kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu tugas suci dari Kajian Budaya yang memang bercita-cita membela kelompok-kelompok kalah dan terpinggirkan seperti kelompok-kelompok miskin dalam masyarakat. Seminar yang dihadiri seluruh dosen dan mahasiswa Program Magister dan Doktor Kajian Budaya Unud, instansi pemerintah terkait, LSM dan media massa itu menampilkan tiga orang pembicara. Ketiga pembicara itu, Drs. Ketut Sudhana Astika, M.A. yang membawakan makalah “Fenomena Kemiskinan dan Teoretisasi Orang Miskin”, Drs. I Wayan Wana Pariartha, M.Si. dengan makalah “Fakta Kemiskinan dan Penanggulangannya” serta Dra. Ida Ayu Tari Puspa, S.Ag., M.Par. yang membawakan makalah “Kemiskinan dalam Masyarakat dan Budaya Bali serta Agama Hindu”. (ian/*)
Tidak Efisien
Denpasar (Bali Post) Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar seminar mengangkat tema ‘’Jalan Layang di Bali Ditinjau dari Aspek Teknologi, Agama dan Budaya’’, Kamis (18/12) kemarin di aula kampus setempat. Seminar yang dibuka Wakil Rektor III Unhi Drs. Made Winaja, M.Si. didampingi Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerti Prof. Wayan Wita itu menghadirkan sejumlah narasumber yakni Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati, Drs. IBG Agastia, Ir. IB Sidharta, M.T. (PU Bali), dan narasumber dari Bappeda Bali. Dekan Fakultas Teknik Unhi I Wayan Muka, S.T., M.T. didampingi Ketua Panitia Seminar Drs. I Putu Sarjana, M.Si. mengatakan, masalah transportasi saat ini dan ke depan akan sangat kompleks di Bali, terutama di tempat-tempat tujuan wisata yang padat lalu lintas. Karena itu perlu kajian penyiapan transportasi yang baik. Dikatakan, pemerintah barangkali sudah mengantisipasi masalah ini dan sudah banyak melakukan kajian dan perencanaan, termasuk wacana alternatif pembangunan jalan layang di Bali yang sudah lama diapungkan. Secara teknis pembangunan jalan layang tidak masalah, tetapi ada yang beranggapan jalan layang akan berbenturan dengan budaya dan adat di Bali. Karena itu, Fakultas Teknik Unhi berupaya menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas masalah ini yang nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran. Tjokorda Raka Sukawati,
ahli konstruksi jalan layang dan penemu Sosrobahu, mengatakan secara teknologi pembangunan jalan layang tidak masalah. Tinggal, perlu ada keputusan dari pihak terkait apakah jalan layang bisa dibangun di Bali. ‘’Saya sudah menunggu hampir 10 tahun keputusan itu,’’ ujarnya. Dalam kesempatan itu Tjokorda Raka Sukawati memaparkan teknik pembuatan jalan layang, baik yang dibangun di Jakarta maupun di luar negeri seperti Manila. Dampak Ikutan Namun, berbeda dengan pandangan narasumebr IBG Agastia. Anggota DPD RI ini mengatakan, memang secara teknis (teknologi) pembangunan jalan layang tidak masalah. Bahkan itu sudah dibangun di Jakarta dan di luar negeri. Tetapi, penerapan-
Bali Post/ist
SEMINAR - Suasana seminar jalan layang yang digelar Fakultas Teknik Unhi. Inset: Dekan Fakultas Teknik Unhi Wayan Muka (kanan) dan Ketua Panitia Seminar Putu Sarjana (kiri).
Hari Ini, Musprov Ke-3 PSMTI Bali
Komit Jabarkan Konsep ’’Manyamabraya’’ Denpasar (Bali Post) Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Bali menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-3, Jumat (19/12) hari ini. Agenda ini sekaligus sebagai ajang suksesi kepengurusan termasuk menyongsong HUT ke-9 PSMTI Bali yang akan jatuh 22 Januari 2009 mendatang. PSMTI Bali yang mengklaim memiliki anggota mencapai 150 ribu ini menyatakan komitmennya untuk hidup damai, jauh dari kesan eksklusif dan menjabarkan konsep manyamabraya dalam menjaga stabilitas Bali. Demikian terungkap
dalam jumpa pers persiapan Musprov PSMTI Bali, Kamis (18/12) kemarin. Hadir pada kesempatan itu Ketua PSMTI Bali Budi Argawa, Wakil Ketua Hendra Wasita, Ketua Panitia Pelaksana Musprov Ir. Jaya Kesuma serta para pengurus lainnya. Budi Argawa menegaskan bahwa pihaknya dalam menjalin hubungan kekerabatan di Bali tak lagi terjebak pada pola-pola diskriminasi. Warganya tetap ingin menjadi komponen masyarakat Bali yang memiliki komitmen menjaga stabilitas Bali. ‘’Kami merasa damai hidup di Bali. Karena itu, kami juga
Dari Hal. 1 ‘’Ini menyangkut uang sangat besar. Kalau dibiarkan secara manual akan tidak efisien dan tidak efektif,’’ kata Haryono. Salah satu bidang yang harus mendapat perhatian adalah proses produksi minyak dan gas. ‘’Kita ingin mengetahui kapasitas, kualitas, dan kuantitasnya,’’ kata Haryono. Menanggapi hal itu, Priyono akan memperkuat metode pengawasan seperti yang direkomendasikan oleh KPK. Menurutnya, industri minyak dan gas sangat unik karena pada awalnya semua beban ada di tangan investor, namun pemerintah wajib mengembalikan beban itu jika minyak atau gas sudah didapatkan. (kmb1/ant)
Daftar Khotib Jumat, 19 Desember 2008 Masjid Raya Ukhuwah - H. Ismail Lahzi, Lc, Masjid Baitul Mu-minin Panjer - Drs. H.A. Qosim, M.PdI, Masjid Al-Ikhlas Monang-Maning - Ust. Abd Hamid, Masjid Ibnu Batutah Nusa Dua - MS. Suparmadi, S.T., Masjid Al-Hidayah Gn.Agung - Tarmidzi AK, S.Ag, Masjid Mujahidin Tanjung Benoa - Drs. H. Sholahudin, Masjid Al-Furqon Pd.Sambian - Anang Setiono, Masjid Sadar Sesetan - Drs. H. Abd Majid Damanhuri, Masjid Al-Hikmah Kesiman - Drs. H. Yusron Hasani, Masjid Ar-Riyad Ubung - Ust. Ahmad Fathi, Masjid At-taqwa Polda Jl. Supratman - H. Sekh Anwar, Masjid AlHijriyah Kerobokan - H. Mahen Qosim, S.Ag, Masjid AlQomar Jl. Pure Demak - Wayan Syahdan, S.PdI, Masjid Suci Pekambingan - Drs. H. Badrudin, Masjid Al-Ihsan Sanur Drs. H. Abd Wahab, Masjid Baiturrahmah Wanasari - H. Muhtar Basyir, S.H., Masjid Darul Huda - H. Thoriqot, Musholla Fastabikul Khoirot Sanur - Nur Ahmad Khumaini, M.PdI, Musholla Annikmah - Drs. H. Salim Samlan, M.PdI, Musholla al Muhajirin Jl. Buluh Indah - Ust. Abd Aziz, Musholla Attawwabin - Drs. H. Mahfud, M.A., Musholla Ar-Rahmad Drs. H. Wayan Samsul Bahri, M.PdI, Musholla Baitul Mukimin - Ust. Abd Hamid, Musholla Al-Hidayah Ubung - Ust. A. Fathoni, ZM, Musholla Al-Hasanah Canggu - H. Muzakir, S.Ag, Musholla Ar-Rahmah Sesetan - Syamsuri, M.A., Musholla Arrudhoh - M. Hamim, S.Ag.
VALUTA ASING 17 DESEMBER 2008
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 VALUTA BELI JUAL 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678 US$ 10.800 11.200 Aud$ 7.600 8.000 EURO 15.550 16.100 Yen 123 127
TELEPON PENTING Reservasi Garuda
: 0804-1-807807/ (021) 23519999 Reservasi Merpati : 235358 Reservasi Bouraq : 241397 Reservasi Mandala : 222751 RUMAH SAKIT RSUP Sanglah : 227912-15 PMI/RSUP Sanglah : 227911 RSAD Udayana : 228061 RSU Wangaya : 222141 RSU Manuaba : 426393 RSU Surya Husada : 235041 : 233786 : 233787 RSU Puri Raharja : 222013 RSU Saidharma : 227220 RSU Dharma Yadnya : 462629 : 462488
Fax. : 462488 RSU Dharma Usadha : 227560 : 234824 Klinik SOS Gatot Kaca : 223555 RS Bhakti Rahayu : 430270 : 403245 RS Bhayangkara : 234670 RSU Sari Darma Jl. Pulau Seram No.1 : 226866 RSU Prima Medika Jl.P.Serangan No.9X : 236225 (Hunting) Fax : 236203 Rumah Sakit Bersalin Harapan Bunda : 265533 - 34 Layanan Psikiatri Jl. Belimbing 74 Dps. : 249488 Polda Bali : 236494
nya di Bali perlu dipikirkan ulang, terutama dampaknya. Pembangunan jalan layang bukan tanpa masalah ikutannya, seperti kekumuhan atau masalah sosial atau patologi sosial lainnya. Termasuk kebisingan dan pencemaran yang ditimbulkan serta hilangnya keindahan alam. Dengan demikian, filosofi masyarakat Bali akan bertabrakan dengan masalah-masalah tersebut. ‘’Dilihat dari kacamata humaniora dan filsafat pembangunan Bali — dengan berorientasi jauh ke depan — pembangunan jalan layang di daratan Bali tidak diperlukan,’’ ujar Agastia. IB Sidharta mengatakan, pembangunan jalan merupakan pilihan terakhir mengatasi kemacetan lalin, setelah mengoptimalkan traffic management serta penegakan hukum. (08/*)
Bali Post/eka
PSMTI - Didampingi para pengurus, Ketua PSMTI Bali Budi Argawa (dua dari kiri) memberikan keterangan pers terkait Musprov III PSMTI di Denpasar, Kamis (18/ 12) kemarin.
ingin membangun dan menjaga kedamaian itu dalam persatuan yang utuh,’’ tegas Budi Argawa yang juga calon anggota DPD nomor urut 6. Baik Budi Argawa maupun Hendra Wasita mengatakan untuk mendukung terjaganya lapangan kerja di Bali, pihaknya juga mengaku telah meminta warganya untuk menginvestasikan modalnya dalam bentuk dunia usaha. Ia berharap dengan terbuka dunia usaha ada lapangan kerja baru yang tercipta. ‘’Kami akan tunjukkan bahwa warga Tionghoa punya komitmen menjaga perekonomian Bali, bukan sebagai penikmat Bali,’’ tegasnya. Budi Argawa juga mengingatkan agar Bali secara serius dan bersama-sama membangun sektor pertanian. Ia melihat sektor ini paling memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja, jika sistem pertanian profesional benarbenar digulirkan. Sementara itu, menyinggung Musprov ke-3 hari ini, Jaya Kesuma mengatakan kegiatan ini akan dihadiri Muspida Bali termasuk Ketua Umum PSMTI Pusat Brigjen TNI (Purn) Tedy Yusuf. Selain musprov pihaknya juga akan menggelar penanaman 5.000 pohon di Desa Culik, Abang, Kaangasem, Minggu (21/12) mendatang. (044/*)
Pelabuhan Barang Dari Hal. 1 Tetapi kenyataannya setelah ditunggu-tunggu, investor yang berkoar hendak menyulap lahan kosong tersebut menjadi Ancol-nya Bali tidak kunjung datang. Kemudian muncul wacana baru untuk menjadikan wilayah tersebut pelabuhan minyak dan barang. Juga tidak terwujud. Hingga berlanjut menjadikannya rest area tetapi masih saja tak terbukti dan tidak terlihat tanda-tanda akan dibangun proyek tersebut. Akhirnya pemkab memutuskan menjadikannya kebun kelapa dengan menanam ratusan pohon kelapa yang sudah cukup besar (bukan bibit). Ternyata sebagian besar pohon itu mati. Bahkan areal itu ditumbuhi semak belukar dan dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Menurut beberapa warga di sana, matinya ratusan pohon kelapa itu karena tekstur tanah tidak cocok ditanami kelapa. Dan, hingga saat
Minta Dibekukan Dari Hal. 1 ‘’Jadi atas kewenangan Menkeu berdasarkan UU, meminta sejumlah bank membekukan 4.127 rekening dengan nilai Rp 1,17 triliun dan 9,3 juta dolar AS,’’ katanya. (ant)
ini lahan tersebut menjadi pemandangan kecut para pengendara yang lewat. Mereka berpendapat pemkab terlalu terburuburu saat menggusur warga. Padahal saat itu belum ada kepastian dari investor yang mau menanamkan modalnya di lokasi itu. Alhasil saat ini lahan tersebut terbengkalai, dan hal ini sangat disesalkan oleh warga. Apalagi hanya terlihat pohon kelapa yang mati. Lurah Gilimanuk Ketut Eko Susilo sebelumnya mengatakan pohon kelapa tersebut mati karena tekstur tanahnya tidak cocok. ‘’Tanah yang berpasir sehingga tidak bisa menyimpan air. Kalau yang ditanam bib-
it mungkin bisa hidup,’’ terangnya. Mengenai kelanjutan apakah akan ditanami lagi atau dibangun proyek lain, pihaknya mengaku belum tahu karena keputusan ada di pemkab. Pemkab sendiri, menurutnya, masih mencari solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan kosong tersebut. Wakil Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan tetap membuka kesempatan bagi para investor untuk memanfaatkan lahan kosong itu. Menurutnya, bisa digunakan sebagai hotel karena selama ini para turis yang datang ke Teluk Gilimanuk hanya menyelam tetapi memilih menginap di Buleleng. (sur)
Tulang Iga Dari Hal. 1 ‘’Kami menolak permintaan pembebasan dengan jaminan dengan alasan penyelidikan dan keselamatannya sendiri,’’ tegas hakim Dhiya al-Kenani. Zaidi berada dalam kondisi sehat dan tak tampak mengalami patah lengan atau tulang iga seperti dilaporkan oleh saudaranya. Di bawah hukum Irak sartawan nekat ini bisa dijatuhi hukuman antara 5 sampai 15 tahun penjara jika terbukti bersalah dengan tuntutan ‘’melakukan penyerangan terhadap pemimpin negara asing dalam kunjungan resmi.’’ Namun, hukuman tersebut bisa menjadi 1 sampai 5 tahun jika ia terbukti melakukan percobaan penyerangan. Hakim juga mengatakan kurangnya bukti dalam kasus setelah sepatu ukuran 10 Zaidi dihancurkan — tak akan menghalangi proses hukum. ‘’Saya ingin melihat sepatu tersebut sebagai bukti, namun karena Muntazar al-Zaidi mengakui perbuatannya dan rekaman televisi menguatkan tuntutan, penyelidikan bisa dilanjutkan,’’ terangnya. (ton/afp)
Denpasar (Bali Post) Kabar menggembirakan bagi masyarakat pencari keadilan. Jika ingin mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat tidak perlu sampai jauh-jauh datang ke Jakarta. Semua itu terjadi setelah MK meresmikan fasilitas video conference di 34 perguruan tinggi di Indonesia. ‘’Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, yakni sederhana, cepat dan biaya murah, gugatan kepada Mahkamah Konstitusi bisa diajukan di sini. Masyarakat pun selanjutnya bisa menyaksikan secara langsung persidangan dengan memanfaatkan video conference,’’ jelas Dekan FH Unud Prof. Dr. IGN Wairocana, S.H., Kamis (18/12) kemarin. Wairocana menambahkan, video conference juga kelak akan menjadi sarana interaksi bagi mahasiswa dan dosen dengan fakultas hukum di seluruh Indonesia serta dengan universitas terkenal di dunia. Sementara bagi perguruan tinggi, kata dia, sarana itu dapat mendukung kuliah umum, komunikasi telepon, videophone maupun internet antara MK dengan perguruan tinggi, atau antarperguruan tinggi. Teknologi itu juga nanti bisa menjadi pusat informasi hukum dan perpustakaan online. Pelaksanaan video conference di FH Unud melibatkan para dekan FH dari universitas
Bali Post/sub
VIDEO CONFERENCE - Dekan FH Unud Prof. Dr. IGN Wairocana pada pembukaan video conference hasil kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, Kamis (18/ 12) kemarin. yang ada di Bali, KPUD serta sejumlah undangan lainnya. Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD menjelaskan, fasilitas itu akan digunakan untuk menggelar persidangan jarak jauh di MK untuk memutus sengketa pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Termasuk pula dijadikan sarana, jika masyarakat atau pencari keadilan ingin mengajukan judicial riview kepada MK terhadap sebuah peraturan atau pun UU yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Mahfud, penggunaan fasilitas video conference itu merupakan terobosan
baru dalam hukum acara persidangan di Indonesia. Tujuannya untuk membentuk peradilan yang cepat, murah, dan sederhana. ‘’Teknologi ini menjamin transparasi dan akuntabilitas pengadilan,’’ kata Mahfud saat meresmikan fasilitas video conference di MK. Menurut Mahfud, dengan fasilitas ini masyarakat dapat beracara jarak jauh di MK. Masyarakat dapat menyaksikan persidangan yang berlangsung di Jakarta lewat fasilitas video conference yang telah terpasang di 34 perguruan tinggi di Indonesia. ‘’Masyarakat dapat langsung membaca vonis saat putusan dibacakan majelis hakim,’’ ujarnya. (015/*)
AA Oka Mahendra, S.H.: Cegah PHK Denpasar (Bali Post) intah diharapkan dapat AA Oka Mahendra, mengambil kebijakan yang S.H., mantan Ketua DPP kondusif untuk mencegah Serikat Buruh Pariwisata, PHK. Misalnya, kebijakan mendesak pemerintah dan di bidang fiskal dan monpengusaha melakukan seeter yang memungkinkan gala upaya untuk mencepengusaha mempertahangah agar tak terjadi pemukan tenaga kerja/buruh tusan hubungan kerja untuk tetap bekerja. (PHK). Calon DPD RI dari Selain itu, katanya, Bali ini memamahi betul pengusaha, pekerja dan bahwa krisis perekonomipemerintah bersama-sama an global akhir-akhir ini merundingkan pengatuberimbas terhadap perekoran waktu kerja, penghenomian Indonesia. matan, pembenahan meAkibat krisis tersebut, tode kerja serta pembisektor industri tertentu naan kepada pekerja/buterutama yang menghasilruh agar mau bersamakan produk ekspor atau sama mengatasi krisis ini. bahan bakunya diimpor ‘’Jika segala upaya telah mulai merasakan dampadilakukan tetapi toh PHK BP/ist knya. Namun, Undang-untak bisa dihindari, maka AA Oka Mahendra, S.H. dang Nomor 13 Tahun maksud PHK itu wajib di2003 tentang Ketenagakerjaan harus tetap rundingkan oleh pengusaha dan sarikat pedilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai kerja atau dengan pekerja/buruh yang tak dengan semangatnya. menjadi anggota serikat pekerja,’’ katanya, Dikatakan, UU ini mengarahkan agar ter- Kamis (18/12) kemarin di Denpasar. us terwujud hubungan industrial yang harJika perundingan tak menghasilkan permonis, dinamis dan berkeadilan. Artinya ant- setujuan, Staf Khusus Menteri Hukum dan ara pelaku proses produksi harus membina HAM ini mengingatkan, pengusaha baru dahubungan yang serasi, saling mendukung pat mem-PHK pekerja/buruh setelah memmengikuti perkembangan keadaan dan peroleh penetapan dari lembaga penyelesaberkeadilan agar hubungan tersebut berke- ian perselisihan hubungan industrial. ‘’PHK sinambungan dan saling menguntungkan. adalah jalan terakhir. Pengusaha wajib memDalam mencegah terjadinya PHK, pen- bayar pesangon atau uang masa kerja dan gusaha, pekerja/buruh dan pemerintah harus uang penggantian hak yang seharusnya diduduk bersama. Apabila ada keterbukaan terima pekerja/buruh sesuai UU No. 13 Tahun dari pengusaha tentang kondisi global dan 2003,’’ tegas mantan anggota DPR ini. Selain kondisi internal di perusahaan tersebut, dia itu ada kepesertaan jaminan kesehatan bagi yakin pekerja akan dapat memahami kondis- yang di-PHK sesui UU Nomor 40 Tahun 2004 inya untuk diajak bersama-sama memikir- pasal 21 ayat 1 tetap berlaku 6 bulan sejak kan upaya penyelamatan. Sementara pemer- yang bersangkutan di-PHK. (029/*)
Kawasan Puncak Dari Hal. 1 Sempat juga terbersit berita akan dibangun kawasan wisata sejenis Taman Impian Jaya Ancol Jakarta di kawasan Pemuteran Gerokgak, pembangunan Taman Budaya (Art Center) di Bungkulan, pembangunan kawasan stopover sekaligus patung Panji Sakti tertinggi di kawasan puncak Desa Wanagiri Sukasada, dan lain-lain. Namun semua proyek yang diwacanakan dengan sangat bernafsu itu hingga kini hanya tinggal wacana. Alasannya tentu saja karena dana yang sangat terbatas. Tiga proyek yang sudah sempat memperoleh dana yakni kolam renang, pelabuhan kapal pesiar dan perpanjangan landasan air strip, juga diperkirakan bakal macet pada tahun 2009. Pasalnya, RAPBD Buleleng 2009 tak akan mengeluarkan alokasi dana untuk ketiga proyek tersebut. Jika pun proyek air strip diberikan dana sekitar Rp 8,5 miliar, dana itu hanya cukup untuk pembebasan lahan. Informasi yang diperoleh menyebutkan proyek kolam renang diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp 16 miliar. Proyek kolam renang itu sudah sempat diberikan dana senilai Rp 3 miliar, namun pembangunannya hingga kini belum jelas. Sementara perluasan landasan air strip Letkol Wisnu juga diberikan dana sebesar Rp 1 miliar tahun 2008. Dan rencananya akan ditambah Rp 8,5 miliar tahun 2009. Namun dana itu hanya cukup untuk membebaskan lahan, sementara proyek perluasan landasan diperkirakan tak akan bisa dilanjutkan. Lalu proyek pembangunan dermaga kapal pesiar hingga kini belum mendapatkan dana
dari APBD dan Pemkab masih harus meminta bantuan dari APBD provinsi. Ketua Fraksi PDI-P Made Agus Yudiarsana mengatakan pihak eksekutif harus mulai berpikir untuk melanjutkan proyek tersebut dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Pihak legislatif sebenarnya bisa saja mewujudkan satu proyek besar itu tahun 2009. Namun jika hanya satu proyek yang diselesaikan, ia khawatir proyek lain akan terbengkalai. Untuk itu disarankan proyek tersebut diselesaikan melalui sistem kerja sama dengan pihak ketiga (investor). Karena kerja sama dengan pihak ketiga dibenarkan oleh aturan yakni PP 50 Tahun 2007. Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa belum ada pihak ketiga yang tertarik melanjutkan proyek kolam renang tersebut. Malah, untuk proyek dermaga kapal pesiar dan air strip, justru Pemkab Buleleng yang seolah-olah menuruti keinginan investor. Misalnya Pemkab Buleleng begitu gencar melakukan perluasan landasan air strip di Sumberkima seakan-akan hanya karena ada desakan dari investor yang membangun sekolah penerbangan di kawasan tersebut. Landasan yang luas itu akan digunakan oleh sekolah penerbangan sebagai tempat latihan. Bahkan, kabarnya investor itu mengancam akan memindahkan sekolah tersebut jika perluasan landasan itu tak kunjung selesai. Hal serupa terjadi pada proyek dermaga kapal pesiar di Celukan Bawang. Proyek itu dibangun seakan-akan hanya untuk mengikuti keinginan pengelola kapal pesiar dari Jepang yang memberi iming-iming akan melabuhkan kapal pesiar mereka di Celukan Bawang jika pelabuhan itu benar-benar sudah selesai. (kmb15)
Dihitung Kembali Dari Hal. 1 Sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa Aulia Pohan sakit dan telah dilarikan ke sebuah RS terdekat pada Rabu (17/12) lalu. Setelah menjalani pemeriksaan, Aulia langsung menjalani perawatan dan menginap di RS tersebut. Tetapi semua itu dibantah Johan. ‘’Yang benar, baru hari ini dia
(Aulia Pohan-red) diperiksa dokter,’’ imbuhnya. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jika tersangka Aulia Pohan benar-benar sakit, penahanannya bisa dibantarkan. Selama masa perawatan itu, masa penahanannya tidak dihitung. Kalau dia sudah sembuh harus segera dikembalikan ke tahanan. Saat itulah masa penahanannya dihitung kembali.
Sementara itu, penasihat hukum Aulia Pohan, Amir Karyatin, membenarkan mantan Deputi Gubernur BI itu sakit. Kliennya menderita sakit flu karena faktor lingkungan. Masalah kolesterolnya yang tinggi juga ikut memperburuk kondisi kesehatannya. ‘’Sampai saat ini, klien saya masih di rutan, belum dibawa ke RS,’’ jelasnya. (kmb3)