KABUPATEN
4
Selasa Paing, 19 Mei 2009
Masih Ditemukan, 608 Pemilih Ganda di Buleleng
SOSOK Bangkitkan Roh BUPATI Tabanan N. Adi Wiryatama mengajak seluruh masyarakat Tabanan untuk terus memupuk rasa kebersamaan. Sebab hanya dengan landasan rasa kebersamaan, bangsa ini akan bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Proses globalisasi tidak jarang telah mematikan rasa terhadap realitas sosial yang ada, sehingga diperlukan BP/upi kembali kesadaran dari semua pihak. Hal itu disampaikan pada apel bulanan yang dirangkai dengan peringatan hari Pendidikan dan Kebangkitan Nasional, Senin (18/5) kemarin. Dengan didasari pikiran yang positif, berbagai permasalahan bisa diatasi, sehingga mampu membangkitkan kembali roh ibu peritiwi guna mewujudkan Indonesia Jaya. Wiryatama mengatakan pendidikan sebagai basic need dari sebuah masyarakat yang beradab, sangat membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dan memerlukan keterlibatan semua pihak. Bidang pendidikan, kata dia, bukan hanya dimonopoli oleh pemerintah tetapi permasalahan pendidikan menyangkut semua pihak. Terlebih, kata dia, era globalisasi yang menawarkan gaya hidup narsisme, hedonisme, dan individualisme. Gaya hidup seperti itu, kata dia, harus dihindari karena sangat berbahaya bagi semua pihak. Kecenderungan yang terjadi, kesadaran masyarakat didorong pada pencapaian yang bersifat instan tanpa mementingkan proses pembelajarannya. ‘’Sikap ini sangat berbahaya,’’ ujarnya. (upi)
Kurang Cermat, LKPJ Winasa Banyak Salah Negara (Bali Post) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana I Gede Winasa masih terdapat sejumlah kekurangan. Hasil kajian dari tim ahli DPRD Jembrana di antaranya terkait realisasi terhadap belanja daerah yang kurang dari 100 persen tidak dapat dikatakan meningkatkan efisiensi. Rapat tertutup yang BP/dok dilakukan dengan I Gede Winasa sejumlah anggota Dewan Senin (18/5) kemarin, diketahui adanya realisasi belanja daerah yang kurang dari 100 persen itu justru ada indikasi pada aspek perencanaan belanja yang kurang cermat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sisa anggaran belanja pegawai 7,02 persen, anggaran belanja subsidi, anggaran belanja transfer yang tidak terealisasi sepenuhnya. Di samping itu, tim ahli melihat nilai Silpa dari pendekatan penerimaan dan pengeluaran tidak menunjukkan angka yang sebenarnya. Bahkan terdapat beberapa kegiatan pada bidang pendidikan anggarannya tidak terealisasi, padahal bidang ini menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sebelumnya, salah satu Anggota DPRD Jembrana, Iskandar Alfan, sempat melontarkan beberapa indikasi banyaknya Silpa bukan lantaran karena hasil efisiensi. Tetapi pihaknya malah mensinyalir bahwa sejumlah kegiatan sengaja tidak dikerjakan supaya terdapat Silpa. (sur)
Dua Opsi Aktifkan Terminal Kebo Iwa Gianyar (Bali Post) Setelah beberapa hari lalu sempat dipertanyakan kelanjutan rencana optimalisasi Terminal Kebo Iwa, Gianyar, oleh pihak Organda, maka Senin (18/5) kemarin, dilanjutkan dengan rapat koordinasi berkaitan dengan rencana optimalisasi terminal. Terungkap dua opsi optimalisasi terminal yang diperlukan kajian kembali dari tim. Ketua Organda Gianyar IG Ngurah Raka Asmara didampingi Sekretaris Balik Ari Semadi, usai pertemuan mengungkapkan bahwa optimalisasi terminal ini masih menunggu hasil kajian dari tim. Dalam pertemuan itu, Bupati Gianyar Tjok. Artha Ardhana Sukawati memberian dua opsi untuk optimalisasi Terminal Kebo Iwa. Opsi pertama, terminal direncanakan untuk menampung pindahan pedagang pasar pagi Gianyar. Opsi kedua, terminal dialihkan statusnya menjadi terminal status C, sehingga kendaraan angkutan yang mangkal di sebelah pasar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. ‘’Kedua opsi tersebut masih akan dikaji oleh tim yang dibuat oleh Bupati,’’ jelasnya. Di sisi lain, dalam rapat yang menyertakan Dishubfokom, Dispenda, Kesbangpolinmas, Tapem, Satpol PP, dan Kepala Pasar, Wabup Dewa Sutanaya sempat mempertanyakan keuntungan dari Organda terhadap optimalisasi terminal dengan memindahkan pedagang pagi di Pasar Gianyar. Raka Asmara, menyebutkan dengan pindahnya pedagang pasar ini dapat lebih menggiatkan transportasi yang ada di Gianyar, khususnya bagi kendaraan angkut. Di samping itu pilihan yang kedua dalam mengubah status terminal menjadi status C juga dipandang sama. Sementara berkenaan dengan keberadaan terminal yang luasnya mencapai tiga hektar ini, Bupati di awal jabatannya sempat bingung untuk mengoptimalkan terminal yang merupakan warisan pemerintahan mantan Bupati Cok. Suryawan. Banyak pertimbangan yang masuk untuk mengalihfungsikan keberadaan terminal itu. Selain untuk pusat olahraga, sekretariat organisasi kepemudaan hingga ide untuk dijadikan sebagai art center. Kemudian berkembang lagi untuk dijadikan tempat penampungan pedagang pagi di Pasar Gianyar. (kmb16)
Bali Post/ist
BANGUNAN - Jalur By-pass Kusamba yang mulai dipenuhi bangunan.
Digasak, Lahan Pertanian di Jalur By-pass Kusamba Semarapura (Bali Post) -
Di mana jalur baru dibangun, pasti diikuti pembangunan perumahan. Sebagaimana jalur By-pass Kusamba. Jalur itu bak gula. Semut berdatangan mengerubunginya. Perumahan, pertokoan, dan berbagai usaha (pompa bensin, bengkel dan lainnya) mulai merangsek. Menggasak lahan pertanian hijau yang ada di sekitarnya. Melihat kondisi seperti itu, pemerintah ternyata tak sigap melakukan kontrol. Lemahnya kontrol pemerintah, dikhawatirkan kawasan dijalur By-pass Kusamba (traffic light Tihingadi-Pesinggahan) bernasib sama dengan kawasan ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) Tegalbesar, Negari, Banjarangkan. Kawasan yang semestinya terbebas dari bangunan liar, justru banyak ditumbuhi vila berizin rumah tinggal. Tak
ada tindakan dari Pemkab Klungkung. Benar, Bupati Wayan Candra dan Wabup Tjok. Agung selaku Ketua Tim Yustisi bersama beberapa instansi terkait sempat turun ke lapangan. Namun, tak jelas sikap yang diambil. Mereka malah mengaku masih mempelajari aturan yang membuktikan bangunan-bangunan yang lebih pas disebut vila liar itu melanggar. Lebih aneh lagi, Bupati menyatakan akan
mengkaji status ODTW di Tegalbesar. Bupati juga beberapa kali mengumpulkan tim yustisi bersama beberapa instansi terkait. Dua kali di antaranya, Senin (11/5) dan Senin (18/5) kemarin. Namun, tidak ada kepastian langkah yang akan diambil. Bupati kembali memerintahkan Kantor Perizinan, Dinas PU, dan Satpol PP untuk turun ke lapangan. Mengecek sejauh mana perizinan yang dimiliki vila-vila liar
guna dijadikan pertimbangan mengambil tindakan hukum. Kembali ke maraknya pembangunan di jalur Bypass Kusamba. Beberapa warga yang ditemui di sepanjang jalur itu menyebutkan sejauh ini belum ada pemberitahuan dari pemerintah terkait perlu tidaknya izin membangun di kawasan tersebut. Tanah pertanian warga di sepanjang jalur, sebagian besar sudah terjual kepada pengusaha yang berencana membangun unit-unit usaha. Di antaranya pompa bensin, toko, perbengkelan dan lainya. Malah, ada yang sudah terbangun. Ironisnya, ada bangunan yang berada di atas got. (kmb20)
Eks Galian C Terus Dikeruk
Rumah Warga Terancam Ambruk Semarapura (Bali Post) Pengerukan pasir di kawasan eks galian C terus saja berlangsung. Belum terlihat penertiban oleh instansi terkait Pemkab Klungkung. Belakangan, bukan hanya material di atas tanah hak milik, tanah negara juga dikeruk. Sebagaimana terlihat Senin (18/5) kemarin. Beberapa titik pengerukan di antaranya di dekat permukiman warga Banjar Dukuh, Gelgel, Klungkung. Tanggul pengaman di banta-
ran sungai juga tak luput. Pengerukan menggunakan alat-alat berat. Warga di sekitar itu merasa terancam karena rumah mereka yang berada persis di atas lokasi pengerukan. Warga sudah sering melapor ke aparat terkait. Terutama kepada Kepala Desa Gelgel, namun tak ada respons. Tak ada upaya lain yang bisa dilakukan warga saat ini. Kecuali pasrah dan siap-siap menerima kenyataan sewaktu-waktu rumah mereka akan ambruk.
‘’Saya tidak tahu lagi harus mengadu ke mana. Berulangulang melapor, dicuekin,’’ ujar Wayan Berata, seorang warga Dukuh yang rumahnya terancam. Dia menyebut beberapa rumah warga lain yang paling potensial ambruk akibat pengerukan, dia ntaranya milik Mangku Kinog, Wayan Darma, dan Bu Alit. ‘’Kami semua pasrah,’’ tambahnya. Beberapa meter ke arah selatan dari titik pengerukan tanggul yang mengancam ke-
beradaan rumah warga, alat berat dan truk pengangkut material juga lalu lalang. Ironisnya, yang dikeruk dan diangkut adalah material yang ada di tanah negara (TN). TN seluas 60 are itu diserahkan pemanfaatan dan pengelolaannya ke Subak Tangkas. Beberapa waktu lalu, memang diserahkan untuk dikelola Wayan Berata dengan uang pelaga Rp 2 juta. Berata memanfaatkannya untuk menanam berbagai tanaman palawija. Namun, pengelolaannya dikembalikan ke Subak Tangkas. Oleh Subak Tangkas, TN kembali dikontrakkan kepada seorang warga Tangkas senilai Rp 15 juta. Ternyata, oleh pengontrak sekarang, material TN dikeruk. Hasilnya diperjualbelikan. Akibat pengerukan, posisi TN pun menjadi jauh di bawah posisi semula, sekitar enam meter. Pemkab Klungkung seperti Satpol PP dan Tim Yustisi kerap mengaku kehilangan jejak ketika melakukan penertiban. Mereka juga jarang mendapat pekerja yang memanfaatkan mesin penyedot dan alat berat. Padahal, mereka sebenarnya begitu sangat mudah ditemukan. (kmb20)
Singaraja (Bali Post) Meski sudah dilakukan pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) di Buleleng, ternyata masih ditemukan adanya pemilih yang tercatat sebanyak lebih dari satu kali (pemilih ganda) seperti yang terjadi pada DPS Pemilu Legislatif lalu. Dari hasil pemantauan Panwaslu Buleleng ditemukan 608 pemilih ganda di semua kecamatan di Bali Utara. Di Kecamatan Buleleng ditemukan 88 pemilih ganda, Kecamatan Sukasada 62 pemilih, Kecamatan Sawan 72 pemilih, Kecamatan Tejakula 28 pemilih, Kecamatan Kubutambahan 46 pemilih, Kecamatan Banjar 35 pemilih, Kecamatan Seririt 123 pemilih, Kecamatan Busungbiu 38 pemilih, dan Kecamatan Gerokgak 116 pemilih. Ketua Panwaslu Buleleng I Ketut Wiratmaja, S.H. mengatakan selain ditemukannya pemilih yang tercatat lebih dari satu kali, juga terdapat pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam DPS. Kasus pemilih ganda dan pemilih yang sudah meninggal itu sama seperti temuan yang terjadi pada DPT Pemilu Legislatif sebelumnya. Kemungkinan petugas memang sudah mengeluarkan satu nama dari dua nama yang sama dari DPT Pemilu Legislatif, namun tampaknya masih ada nama-nama ganda yang luput untuk dikeluarkan. Untuk itu, Panwaslu mengirimkan rekomendasi kepada KPUD Buleleng agar masalah daftar pemilih ganda itu secepatnya diperbaiki. ‘’Kami sudah keluarkan rekomendasi kepada KPUD Buleleng untuk mencermati masalah itu,’’ kata Wiratmaja sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengikuti persidangan kasus pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. (mb15)
’’Hearing’’ Kasus Pabrik Kompos
Tiga Kontraktor Mengaku Tak Terlibat Negara (Bali Post) Tiga kontraktor yang terlibat dalam kontrak pengadaan mesin pabrik kompos akhirnya memenuhi undangan Komisi C DPRD Jembrana. Mereka hadir didampingi sejumlah orang yang berbadan kekar dan mengawal hingga rapat dengar pendapat (hearing) Senin (18/5) kemarin, usai. Ketiga kontraktor itu di antaranya pimpinan CV Puri Bening, I Gusti Agung Permadi, bos CV Agus Jaya, Wayan Sorken, serta CV Karya Ananda (sekarang PT Karya Ananda) melalui Putu Asrama selaku Komisaris. Dalam dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi C, Ketut Subadi, bos CV Puri Bening, Permadi, memaparkan bahwa pihaknya tidak pernah menandatangani kontrak pengadaan mesin kompos seperti yang tertera dalam kontrak itu. Menurutnya pada Oktober 2006 lalu, dirinya menerima telepon dari salah seorang pegawai PULH berinisial Son dan memediasi pertemuan dengan Pimpro Pabrik Kompos yang juga ditetapkan Polda sebagai tersangka, Nyoman Gede Sadguna. Permadi diberi tahu bahwa akan ada tender soal pembangunan pabrik pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Dan perusahaan yang dipimpinnya CV Puri Bening mendapat penunjukan langsung sebagai rekanan proyek tersebut. Namun meski proyek sudah berjalan, Permadi mengaku dirinya tidak tahu-menahu pengerjaan proyek tersebut. Ternyata dalam pengadaan sarana pengolahan mesin kompos, CV-nya mendapat jatah pengadaan dan pemasangan mesin distribution screw conveyor, pemindah aqitator mixer, rail aqitator mixer, dan mesin screen atau mesin ayakan dengan total nilai proyek Rp 496,5 juta. Meski dalam daftar kontrak nama I Gusti Agung Gede Permadi tertulis dan terdapat tanda tangan, pihaknya mengaku tidak pernah melakukannya. Bahkan meski perusahaannya ditunjuk sebagai rekanan, Permadi mengaku tidak mendapatkan uang sepeser pun. Permadi mengatakan pegawai pemkab tersebut memintanya mengakui semuanya termasuk tanda tangan yang ada pada kontrak kerja itu. Sementara itu, Wayan Soken, Direktur CV Agus Jaya, juga mengaku tidak merasa dilibatkan dalam proses tender itu. Apalagi menandatangani dokumen tersebut. Putu Asrama yang merupakan Komisari dari CV Karya Ananda yang menjadi pembanding mengaku tidak hadir sendiri dalam tender tersebut. ‘’Kami saat itu kalah, karena kurang dalam pengalaman kerja, sehingga dilakukan penunjukan langsung,’’ terang Asrama. Berdasarkan kesaksian dari para rekanan itu, Wakil Ketua Komisi C, I Ketut Subadi, berjanji akan menyampaikannya pada rapat paripurna secepatnya. Dewan juga akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak penyidik Polda Bali. Seusai rapat itu, Permadi mengaku merasa tidak nyaman dan khawatir akan ada intervensi terhadap dirinya. Dirinya bersama keluarganya memilih tidak tinggal di rumah. ‘’Memang belum ada ancaman terhadap selama ini, tetapi saya jaga-jaga dan merasa tidak nyaman dengan keadaan ini,’’ ujarnya. (sur)
Bali Post/sur
HADIR - Tiga rekanan yang terlibat dalam tender kontrak pengadaan mesin kompos menghadiri undangan Komisi C DPRD Jembrana.
Bali Post/bal
MENGANCAM - Pengerukan pasir di kawasan eks galian C yang terus mengancam permukiman warga. H LA TE UKA DIB
WE 0
1.3
KA
BU
:0
9.3
2 0-
DISC 20%**
S Pela uasan Har yanan a dan ga F B O + outiqu R e Up T p. 40.0 , 00 o
Boutique
- Dari Anak-anak sampai Dewasa -
Jl. Letda Made Putra No.16B, Denpasar (* Syarat 17A-B dan ketentuan berlaku) Telp. (0361) 254368, 254367 C.371345-mbl-1
C.361954-rpa
C.371862-tkt