KABUPATEN
4 SOSOK
Selasa Kliwon, 16 Juni 2009
Sidak DPRD Jembrana
Temukan Proyek Kelautan Mubazir
Harus Orang Tepat ANGGOTA DPRD Jembrana dipastikan akan lengser beberapa bulan lagi. Namun, salah satu anggota Dewan yang mengusung naiknya Bupati Jembrana pada tahun 2000 lalu, Ervan Effendi, tampaknya masih berpikir siapa yang akan nantinya menempati jabatan sebagai kepala daerah mendatang. Sebagai politikus yang sudah merasakan duduk di kursi Dewan selama BP/sur tiga periode ini tentu telah merasakan masa transisi kepemimpinan pemerintahan di Jembrana. Walau ia segera lengser, namun Ervan mengaku lega dan besar hati meskipun periode mendatang sudah tidak lagi duduk di kursi Dewan Jembrana. Pihaknya malah cenderung khawatir pada tampuk kepemimpinan pemerintah Jembrana nanti (pascaWinasa). Diakuinya, dulu saat reformasi, sosok Winasa memang dibutuhkan masyarakat Jembrana terlebih era otonomi daerah. Tetapi sesuai aturan UU, Winasa harus berbesar hati lengser setahun mendatang. Menurut Ervan, pasca-Winasa nanti, Jembrana perlu sosok yang tepat untuk mengemban dan melayani masyarakat. Perlu kualifikasi yang cocok pasca-Winasa. Pihaknya mengatakan sosok bupati yang tepat itu harus energik (lebih muda), berpengetahuan luas dan memiliki jaringan nasional yang luas serta sikap bijaksana yang bisa mengayomi masyarakat. ‘’Artinya, Bupati harus bisa menerima kritikan dan memiliki energi yang kuat untuk mengurus masalah pemerintahan nanti,’’ terangnya. Jaringan nasional yang luas sangat perlu, karena menghadapi krisis global ke depan perlu kerja sama (investor) dan perekonomian yang kuat. Ketika ditanya siapa salah satu calon yang tepat itu, Ervan tak bisa menjawab. ‘’Ah itu kan masih setahun lagi. Kita lihat saja nanti,’’ ujarnya. (sur)
Truk Masuk Kota Tabanan
Setelah Ditilang, Terperosok
Tabanan (Bali Post) Sebuah truk bermuatan cokelat yang dikemudikan I Wayan Sami asal Tejakula, Buleleng terperosok ke jalan yang rusak setelah ditilang petugas Polantas Polres Tabanan, Senin (15/6) kemarin. Truk Fuso DK 8038 VA ini ban belakang kiri terperosok di pinggir jalan Pahlawan Tabanan di depan Kantor Pos. Dikatakan Sami, truk itu memuat 15 ton biji kakao kering dari Tejakula, Buleleng. Biji kakao kering ini rencananya dikirim ke pengepulnya di Desa Denbantas, Tabanan. Karena membawa fuso masuk ke dalam kota, ia mengaku mencari izin masuk kota pada petugas Dinas Perhubungan dan Inkom Tabanan yang bertugas di Pesiapan. Izin yang didapatkan Sami ditandatangani Made Suardika. Begitu masuk kota, dia dicegat petugas Polantas. Karena sesuai aturan truk fuso tidak boleh masuk kota. Sami pun memperlihatkan surat izin yang didapatkannya. Setelah diperiksa petugas, ternyata tanggal surat izin tersebut tertera tanggal 16 Juni 2009 atau hari ini, sementara dia membawa truk tersebut Senin (15/6) kemarin. Seperti kebiasaan sopir, ia pun meminta kebijaksanaan dari petugas yang menilangnya, tetapi tak digubris. Ia pun memarkir truk sarat muatan itu di Depan Kantor Pos Tabanan. Belum lama diparkir, tiba-tiba ban belakang kiri truk itu terperosok karena kondisi jalan yang tidak kuat menahan beban truk itu. Walau dicoba untuk didongkrak, truk tersebut justru bertambah miring dan nyaris terjungkal. (kmb14)
Bali Post/upi
TERPEROSOK - Truk Fuso yang masuk Kota Tabanan terperosok setelah ditilang polisi.
Petani Gianyar Magang ke Australia
Dibatalkan Tanpa Alasan Jelas
Gianyar (Bali Post) Rencana sembilan petani Kabupaten Gianyar yang akan magang ke Australia dalam rangka pameran Primex 2009 sebagaimana undangan yang disampaikan pihak penyelenggara dari Australia kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, 9 Juni lalu, kandas. Padahal, seluruh biaya keberangkatan mulai visa, paspor dan tiket pesawat sudah dikeluarkan petani. Hanya beberapa jam menjelang keberangkatan, rencana tersebut dibatalkan tanpa alasan yang jelas dari pihak Dubes Australia. Pembatalan keberangkatan ini sempat membuat para petani resah. Keresahan muncul, adanya kecurigaan para petani terhadap penolakan naker Gianyar ke Australia. Isu ini pun sempat membuat pihak Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar terkejut, dan langsung turun ke lapangan mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Dan, ternyata pembatalan keberangkatan para petani Gianyar ini berhubungan dengan Dinas Pertanian dalam rangka magang ke Australia. Sementara itu, Kadis Pertanian Kabupaten Gianyar, I Gusti Ngurah Puja Wartika yang dimintai konfirmasi membenarkan adanya pembatalan keberangkatan rombongan petani Kabupaten Gianyar ke Australia. Pembatalan tersebut langsung datang dari Kedutaan Besar Australia. Pembatalan dilakukan mendadak. Rombongan petani yang sudah lengkap dengan surat keberangkatan pada malam hari, oleh ke Kedutaan Besar Australia tiba-tiba dibatalkan siang hari. Menurut Puja Wartika hingga kini masih belum ada alasan yang jelas. Namun, salah satunya adalah berkenaan dengan sumber dana pemberangkatan petani ke Australia. Puja Wartika mengatakan rencananya rombongan petani Gianyar ke Australia dalam rangka memenuhi undangan dari negara Kanguru itu, untuk melihat pameran produksi pertanian di Australia tersebut, sekaligus nantinya magang. Dengan biaya petani sendiri yang disertai dengan bantuan dari Pemkab Gianyar semua petani sudah siap untuk berangkat. Namun dibatalkan dan disuruh menunggu tanpa ada kepastian. Sementara terhadap dana yang sudah dikeluarkan petani, dalam hal ini hanya baru dikembalikan pembelian tiket pesawat. ‘’Sedangkan yang lainya, seperti visa dan paspor masih menunggu karena pihak Dubes masih mencarikan momen lain untuk keberangkatan petani Gianyar ke Australia,’’ jelasnya. (kmb16)
Bali Post/ole
JALAN RUSAK - Jalan yang rusak akibat aspalnya terkelupas di sejumlah desa di Kecamatan Sawan. Kondisi ini dikeluhkan warga setempat karena menghambat penjualan hasil-hasil pertanian di daerah itu.
Jalan Rusak Parah di Buleleng
Hambat Penjualan Hasil Pertanian Singaraja (Bali Post) -
Sejumlah petani cengkeh, mangga, dan buah lain di Desa Bebetin, Desa Sudaji, Desa Sekumpul, dan desa sekitarnya di Kecamatan Sawan mengeluhkan jalan-jalan di desa mereka yang rusak parah. Akibatnya, pengiriman cengkeh dan buah-buahan yang banyak dihasilkan di desa itu menjadi lamban sehingga biaya produksi pun bertambah. Infomrasi yang diperoleh dari sejumlah petani di desadesa itu menyebutkan jalan yang rusak itu meliputi hampir sepanjang 50 kilometer. Jalan yang rusak bukan hanya jalan desa, namun juga jalan raya yang merupakan jalan alternatif menuju Kabupaten Bangli dan Kota Denpasar. Aspal di jalan-jalan itu terkelupas dan menimbulkan banyak lubang besar di tengah jalan. Ketua Karang Taruna Kartika Jaya Desa Bebetin, I Made Marsana, AM.Kep., SKM, Senin (15/6) kemarin, membenarkan banyaknya jalan di wilayah Kecamatan Sawan
yang rusak parah. Untuk itu, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa itu mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali agar jalan itu segera diperbaiki. Permohonan itu sendiri didukung oleh Perbekel Desa Bebetin, Nyoman Melium, Perbekel Desa Sudaji, Gede Rahayudi, S.Sos., Perbekel Desa Sawan, Ketut Pande, Perbekel Desa Lemukih, I Ketut Budiarta, Perbekel Desa Sekumpul, I Gede Suarba, Perbekel Desa Galungan, I Cening Suwandra, dan Perbekel Desa Pakisan, JM Nyoman Karya, S.H. Menurut Marsana, warga sangat menginginkan agar
jalan itu segera diperbaiki terutama untuk meningkatkan perekonomian di Kecamatan Sawan. Mengingat jalan itu merupakan akses dari Kecamatan Sawan menuju Kecamatan Kubutambahan (Desa Tambakan dan Desa Tamblang) yang bisa tembus ke Kabupaten Bangli. Selain itu, ada jalan yang menghubungkan Kecamatan Sawan dengan Jalan Raya Singaraja-Denpasar di dekat Danau Buyan. ‘’Jika jalan itu bagus maka penjualan hasil pertanian dari Sawan ke Denpasar bisa lewat Bedugul dengan mudah,’’ katanya. (kmb15)
Protes Kenaikan Tarif PDAM
Ratusan Warga Datangi DPRD Klungkung Semarapura (Bali Post) Gejolak warga pascakenaikan tarif PDAM Klungkung belum berakhir. Aksi demo terus berlanjut. Senin (15/6) kemarin, sekitar 300 warga dari seluruh desa se-Kabupaten Klungkung demo ke Gedung DPRD. Tuntutan mereka tetap sama. Minta pemberlakuan tarif baru (Rp 700/meter kubik menjadi Rp 1.400/meter kubikred) ditunda. Warga meminta Dewan mengeluarkan rekomendasi agar Bupati Wayan Candra melakukan penundaan. Pukul 09.30 wita, warga berkumpul di areal Monumen Puputan yang dikordinir tokoh puri, Tjok. Bagus Oka, Wayan Sutena, dan Wayan Mastra. Termasuk Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Klungkung, Ketut Gunaksa. Dari monumen, warga berjalan sekitar dua kilometer menuju gedung wakil rakyat dan dikawal mobil polisi. Di sepanjang jalan, juga dijaga polisi dan Satpol PP. Warga diterima Wakil DPRD Dewa Nida dan Putu Alit bersama delapan anggota di ruang sidang. Dew-
an mengajak sebagian warga dialog langsung. Sutena menyebutkan kebijakan menaikkan tarif PDAM berarti membebani masyarakat dengan utangutang PDAM. Apakah pembebanan utang mesti dilakukan dengan menaikkan tarif atas pertimbangan surat dari Menteri Keuangan. ‘’Apakah tidak bisa disubsidi dari APBD atau menggunakan bantuan sosial masyarakat,’’ tandasnya seraya menegaskan warga keberatan dengan kebijakan tersebut. Namun, tanpa dukungan anggota Dewan, Sutena pesimis aspirasi masyarakat didengar. ‘’Jika Dewan tak mendukung, niscaya gerakan kami dikesampingkan,’’ khawatirnya. Malah, Sutena sempat menyindir anggota Dewan kurang aspiratif. Mereka merasa aspirasi yang disampaikan warga beberapa waktu lalu ke gedung Dewan belum ditindaklanjuti. Terbukti, Dewan belum mengeluarkan rekomendasi yang dikehendaki warga, sebagai bentuk dukungan Dewan atas gerakan warga.
Apa yang dikemukakan Sutena diiyakan Tjok. Bagus. Belum adanya tindakan Dewan, ditambah sikap Bupati Candra yang tak mau mengkaji kembali keputusan kenaikan tarif PDAM, membuka peluang bahwa warga akan beraksi lebih. Termasuk, menolak membayar tagihan PDAM bulan berikutnya sebelum ada kajian matang sesuai tuntutan masyarakat. Nah, jangan disalahkan ketika nantinya warga tak mau membayar tagihan PDAM. ‘’Kendati pun harus disegel,’’ ujar Tjok. Bagus. Disindir demikian, Dewa Nida menyatakan siap menindaklanjuti sekecil apa pun aspirasi masyarakat. Dia pun lantas menunjukkan surat rekomendasi yang sudah dirancang untuk diteruskan ke bupati. Bahkan, Dewa Nida dan anggota Dewan lain langsung mengajak warga menemui bupati guna menyampaikan rekomendasi tersebut. Sayang, sampai di kantor bupati, Dewan dan warga tak bertemu Bupati Candra karena masih berada di Jakarta. Wakil Bupati, Tjok. Agung, juga tak berada di tempat. Dewan dan warga diterima Sekda Ketut Janapria bersama Dirut PDAM, Made Suyastra, bersama beberapa staf. Namun, Janapria tak berani mengambil keputusan dengan alasan belum diberi mandat apa pun oleh Bupati. ‘’Secepatnya akan saya laporkan persoalan itu ke Bupati,’’ ujar Janapria. (kmb20)
Negara (Bali Post) Sejumlah kegiatan pemerintah terutama yang terkait dengan Kelautan mendapat sorotan DPRD Jembrana. Berdasarkan sidak yang dilakukan sejumlah anggota Komisi B, Senin (15/6) kemarin didapati bangunan yang tidak berguna bahkan tidak memberikan hasil signifikan bagi masyarakat nelayan maupun Pemkab sendiri. Seperti galangan kapal (docking) yang hingga saat ini mangkrak, benar-benar tidak berfungsi. Malah menjadi tempat pedagang kaki lima, besibesi mesin dan penderek terlihat karatan. Begitu pula dengan bangunan di belakang docking kapal itu dijadikan bengkel perahu yang disewakan pemkab. Tetapi menurut pengelola, sangat sepi dan jauh dari harapan. Bahkan pihaknya belum bisa membayar sewa kepada pemkab karena pendapatan hanya cukup untuk membayar listrik dan air saja. Begitu pula dengan pabrik es yang berada di sebelahnya. Proyek yang menghabiskan Rp 1,7 miliar itu saat ini disewakan kepada salah satu pengusaha. Namun belum satu tahun beroperasi, salah satu mesin kompresor dari dua mesin yang dimiliki pabrik ini sudah mengalami kerusakan hingga tiga kali. ‘’Belum satu bulan ini sudah rusak, mungkin salah satu penyebabnya kepanasan. Makanya kita jebol tembok disamping mesin agar tidak kepanasan,’’ ujar teknisi mesin. Disamping itu kualitas mesin juga diragukan asli dari Jerman. Pasalnya dibandingkan dengan mesin pabrik es lainnya dengan merk yang sama, lebih tahan lama. Disamping itu saat ini pabrik milik pemkab ini disewa oleh perusahan itu Rp 12 juta per bulan. Menu-
Semarapura (Bali Post) Proyek Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Karangdadi Kusamba tak berhenti bermasalah. Bukan hanya pengerjaan yang tersendat, penyimpangan anggaran, proyek miliaran rupiah yang dibangun sejak tahun 2005 itu juga makan tumbal. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (PPK) Klungkung, Made Sugiartha, terpaksa mundur dan menanggalkan jabatannya karena tidak memiliki keberanian melanjutkan proyek PPI. Sugiartha mengajukan pengunduran diri dan meletakkan jabatan sebagai Kadis PPK melalui surat resmi bernomor 800/897/DPPK tertanggal 11 Juni 2009. Alasannya dominan karena ketidakberanian melanjutkan proyek PPI yang memiliki persoalan yang sangat ruwet dan berlanjut. Bahkan, mantan Kadis PPK Made Matra juga tak bisa menuntaskan persoalan tersebut hingga pensiun. Pemasangan balok beton sheet file melalui DAK tahun 2007 juga masih mangkrak dan menjadi temuan BPK RI wilayah Bali karena terjadi kelebihan pembayaran Rp 1,148 miliar kepada PT Waskita Karya selaku pelaksana proyek. Belum lagi ambruknya atap sebuah bangunan Desember 2008 yang tidak dituntaskan dengan berita acara penetapan keputusan bupati serta analisis mengenai dampak lingkungan proyek yang semestinya dikerjakan bersamaan dengan DED, ternyata baru dirancang tahun anggaran 2009. Dengan pertimbangan tersebut, Sugiartha mengaku tak punya keberanian melanjutkan pelaksan-
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN KLUNGKUNG
Mengucapkan BELASUNGKAWA YANG SEDALAM-DALAMNYA ATAS PERPULANGNYA
IBU I GUSTI AGUNG AYU MAS BERATHA (Alm) (Istri Mantan Gubernur Bali Dewa Made Beratha)
Semoga arwah Beliau mendapat tempat yang layak di sisiNya sesuai dengan amal baktinya serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan lahir batin. Wakil Bupati Klungkung ttd Tjok Gede Agung
Bali Post/sur
PROYEK KELAUTAN - Komisi B mengecek salah satu proyek kelautan yang dimiliki Pemkab Jembrana di Pengambengan, Senin (15/6) kemarn.
Hindari Terjerat Hukum Penyimpangan Proyek PPI
Bali Post/kmb20
TAK terlihatnya kehadiran Ketua DPRD Klungkung, A.A. Gde Bagus, menerima kedatangan ratusan warga yang datang ke gedung Dewan, membuat warga geram. Sejumlah warga berpenampilan tegap pun merangsek ke ruangan di mana diperkirakan Ketua Dewan berada. Namun, sampai tempat dituju, warga tak menemukan orang yang dicari. Warga pun menanyakan kepada sejumlah pegawai (front office) gedung Dewan. Oleh pegawai, disebutkan Ketua Dewan belum datang. Jawaban pegawai makin membuat geram beberapa warga tersebut. ‘’Masak jam segini (11.00 wita) belum ngantor. Coba telepon. Atau kasih saya nomor teleponnya. Biar saya yang telepon,’’ kata salah satu dari mereka. Seorang pegawai pun mencoba menelepon Agung Bagus. Sayang tak berhasil karena handphone-nya tak aktif. Kekesalan warga terus bertambah. Namun tak bisa berbuat apa. Mereka pun terpaksa merelakan kehadiran warga ke gedung DPRD tanpa diterima ketua. (bal)
layan-nelayan di Pengambengan. Sasarannya kapal-kapal besar yang menggunakan mesin di dalam. Menurutnya, saat ini di Pelabuhan Benoa sudah tidak mampu lagi menampung perbaikan kapal bermesin di dalam, sehingga harus lari ke Surabaya. Kemudian sesuai hasil survai konsorsium kelautan, galangan kapal tersebut masih bisa dimanfaatkan namun terlebih dulu kolamnya harus dikeruk agar bisa dilewati oleh kapal-kapal seberat 30 gross ton (GT). Sementara terkait adanya keraguan mesin pabrik es yang tidak asli Jerman, Sandjaja membantahnya. Menurutnya berdasar pemeriksaan BPK dan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak ditemukan adanya penyimpangan. Tidak mampunya pabrik es milik Pemkab Jembrana melayani kebutuhan es nelayan, menurutnya kebutuhan es nelayan di Jembrana jauh diatas kapasitas produksi dari seluruh pabrik es yang ada di Jembrana. Bila perlu dibangun lagi agar mencukupi kebutuhan para nelayan. (sur)
Kepala Dinas PPK Tanggalkan Jabatan
AKSI DEMO - Ratusan warga melakukan aksi demo memprotes kenaikan tarif PDAM Klungkung. Tampak warga berjalan kaki menuju gedung DPRD setempat, Senin (15/6) kemarin.
Warga Cari Ketua Dewan
rutnya, sebelumnya produksi pabrik es itu 400 kotak per hari, namun saat ini pihaknya mencoba 500 kotak per hari. Ketua Komisi B, Nyoman S Kusumayasa mengatakan terkait docking kapal sejak awal proyek untuk menunjang Pelabuhan rakyat Pengambengan ini mangkrak. Karena tidak sesuai dengan kondisi pelabuhan dan perahu para nelayan. Bersama sejumlah anggota Dewan lainnya IB Putu Arnawa, IB Sudiana, IGN Yasa Negara, Nengah Nersen, Ferlinand Taufik, IGN Budiartha dan Maria Ketut Nyusundari sepakat agar docking tersebut dijadikan besi kiloan saja daripada mangkrak dan tidak berguna, Sementara terkait pabrik es, meski telah dibangun namun hingga saat ini masih belum bisa melayani kebutuhan nelayan. Buktinya hingga saat ini masih mendatangkan es dari kabupaten lain. Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, IGN Sandjaja terkait galangan kapal mengatakan sebenarnya konsumen docking bukanlah kapal-kapal seperti yang dimiliki oleh ne-
Bupati Klungkung ttd I Wayan Candra
K.386879-rpa
aan proyek PPI yang dianggarkan tahun 2009. ‘’Karenanya, saya mengundurkan diri dari jabatan Kadis PPK sekaligus mengajukan MPP (masa persiapan pensiun),’’ tandas Sugiartha. Pengunduran dirinya juga dilakukan mantan Kepala Bappeda itu dengan pertimbangan tak ingin ada pengalaman serupa sebagaimana mantan Kadishub, Made Budiartha, yang harus terjerat hukum saat menikmati masa pensiun. Juga tak ingin menodai penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun yang diterima dari Presiden RI. ‘’Saya juga trauma dan tidak ingin terulang lagi duduk sebagai saksi di pengadilan yang notabene membunuh karakter saya di hadapan masyarakat di tempat kelahiran,’’ katanya. Ironisnya, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali tahun 2006, IBP Wisnawa Manuaba, disebutkan PPI Karangdadi, Kusamba tidak memenuhi syarat teknis sebagai pelabuhan/pusat pendaratan ikan sebagaimana disyaratkan dalam petunjuk pelaksanaan DAK tahun 2006.
Dalam pernyataan bernomor 523.1/1556/Perenc/DPK, Wisnawa Manuaba menyebutkan produksi ikan yang didaratkan kurang dari sepuluh ton/hari, tidak ada kapal/perahu yang mendarat di lokasi PPI dan fasilitas yang dibangun dengan anggaran DAK tahun 20042005 tidak berfungsi sesuai rencana karena tak ada aktivitas. Sekda Klungkung, Ketut Janapria, menyatakan pernyataan Wisnawa Manuaba tak jelas ditujukan kepada siapa. Yang pasti, kata dia, soal produksi ikan sebagaimana dibaca dalam juklak DAK, produksi yang diperbolehkan minimal dua ton/hari. Soal belum adanya kapal/perahu dan belum berfungsinya fasilitas yang sudah terbangun, Janapria menjawab enteng. ‘’Bagaimana ada kapal/perahu dan memfungsikan fasilitas, kalau proyeknya belum tuntas,’’ tandasnya. Terkait pengunduran diri Kadis PPK, Sugiartha, Janapria menyebutkan yang diproses adalah permohonan MPP. ‘’Kalau sudah pensiun, kan otomatis tak lagi memegang jabatan,’’ katanya. (kmb20)