Page 6

OPINI

6

Rabu Paing, 14 Januari 2009

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Menguatkan Visi Budaya dan Sejarah PROYEK pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berbuntut kerusakan terhadap situs Kerajaan Majapahit di wilayah itu. Meski aparat kepolisian kini telah bergerak untuk menyelidiki perusakan situs ini, dan akan ada upaya merehabilitasi situs tersebut, persoalan ini menarik dicermati. Pertama, perusakan terhadap situssitus arkeologi menjadi ironi bagi sebuah bangsa yang selalu menggemakan kepedulian, penghargaan dan penghormatan terhadap peninggalan sejarah bangsanya. Lebih ironis lagi yang dirusak — apa pun dalihnya — adalah situs Kerajaan Majapahit. Sampai hari ini segala sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan Majapahit masih menjadi amatan penting dalam setiap langkah merekonstruksi bangunan budaya bangsa kita. Bukan saja peninggalan secara fisik berupa situs-situs, tetapi juga konsep, ideologi yang menyentuh seluruh ranah kehidupan pada zaman itu masih terus didalami. Bukan dalam konteks romantisme masa lalu, tetapi lebih penting lagi untuk merefleksi kekinian tentang Indonesia. Karena itulah, perusakan situs Majapahit sama sekali tidak bisa ditoleransi. Kedua, perusakan terhadap situs arkeologi Trowulan, Majapahit mengindikasikan buruknya kinerja instansi terkait. Hal ini menyadarkan kita akan dangkalnya visi kebudayaan dan kesejarahan. Pada gilirannya bukan mustahil menimbulkan rasa terancaman bagi masyarakat pewaris budaya di tempat lain. Padahal, kebudayaan sebagai referensi wawasan humanistik, pembentukan karakter dan sumber kreativitas tidak boleh mengalami tekanan dan ancaman. Kita khawatir Bali dengan era prasejarah dan sejarah panjang dan telah mewariskan banyak situs arkeologi dan warisan bernilai sejarah dan budaya, juga tidak akan aman dari perusakan. Apalagi, kerag-

S URAT

aman situs dan warisan budaya di Bali sebagian besar tergolong sebagai living monument dan berfungsi penting bagi pengembangan dunia ilmiah, religius, kesenian, pariwisata, sumber ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Kita berharap Pemerintah Daerah Bali mampu menjadi pelindung terdepan bagi situs-situs sejarah dan warisan budaya di Pulau Dewata. Ketiga, kita melihat strategi pemerintah yang kurang sinergis dan holistik. Akibatnya, telah terbangun citra negatif terhadap pemerintah yang hanya memaksakan kepentingan untuk satu tujuan tanpa memikirkan efek serius lainnya. Pada gilirannya bukan mustahil akan terbangun kekhawatiran akan ancaman terhadap peninggalan sejarah dan warisan budaya yang dimiliki setiap daerah. Padahal ancaman lainnya tak kurang-kurang, seperti gerusan bencana alam, dampak industrialisasi, dan beragam kepentingan dari pihak-pihak yang miskin visi kebudayaannya. Kenyataannya, kita sudah menyaksikan punahnya sejumlah subak — salah satu warisan budaya agraris — oleh tekanan urbanisasi dan industrialisasi di Bali. Aksi-aksi perusakan terhadap warisan budaya pasti membawa aneka dampak, secara perlahan maupun cepat bahkan berkelanjutan. Dampak perlahan yang berpotensi berkembang adalah pemiskinan simbol dan kedangkalan budaya. Dampak ekstrem yang berpeluang muncul adalah konflik dan potensi bencana sosial. Dampak berlanjut yang perlu diantisipasi adalah kerapuhan identitas, integritas dan kegersangan sumber kreativitas kehidupan. Kasus kerusakan situs Majapahit di Trowulan ini seharusnya menjadi pelajaran penting khususnya bagi pemerintah daerah di Bali. Ambisi membangun jangan sampai mengabaikan wawasan kebudayaan dan visi kesejarahan. Yang diperlukan adalah cara-cara holistik, sainstifik, partisipatif, humanis dan sinergis.

PEMBAC A

Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM

Perjuangkan Guru Agama Hindu Demi Bali Pelajaran agama sangatlah penting bagi perkembangan budi pekerti siswa di sekolah. Karena agama mengajarkan kebahagiaan dengan mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi seluruh ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dibutuhkan guru agama yang mampu memberikan arahan dan membimbing agar siswa dapat menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya di Bali yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu justru kekurangan guru agama Hindu dan anehnya pemerintah belum sanggup memenuhi kebutuhan guru agama Hindu. Kami sebagai mahasiswa IHDN (Institut Hindu Dharma Negeri) Denpasar berterima kasih kepada media Bali Post yang ikut mengajak para instansi berwenang membahas, Bali ‘’Paceklik’’ Guru Agama Hindu (11/1/2009). Kami berharap dengan diberitakannya kekurangan guru agama Hindu mampu mengetuk seluruh pihak untuk memikirkan dan memberikan solusi terhadap masalah yang ironis ini. Sebab, Bali dikenal di seluruh negeri, bukan karena banyaknya hotel dan diskotek melainkan karena ajaran Hindu yang diselimuti oleh budaya Bali. Sehingga, Bali terkenal dengan keramah-

tamahannya, baik dengan manusianya maupun lingkungannya. Hal ini mengundang wisatawan berkunjung ke Bali. Bagaimana ketika ajaran Hindu yang agung ini tidak ditransformasikan dengan baik, tentu ada kekhawatiran ajaran ini dapat hilang dan Bali akan kehilangan taksu-nya. Oleh karena itu, IHDN merupakan salah satu lembaga yang mencetak calon guru agama Hindu, guru bahasa Bali, penyuluh, teolog dan filsuf Hindu, siap mengabdi menjadi guru profesional, sehingga Pemerintah Daerah Bali tidak akan kekurangan guru agama Hindu. Kami berharap pemerintah bersama-sama DPRD Bali mampu memperjuangkan aspirasi kami dengan menuntaskan permasalahan kurangnya guru agama Hindu ini, sehingga kekurangan guru agama Hindu dapat terpenuhi, siswa dapat belajar agama Hindu dengan baik, pengangguran dapat dikurangi. Agama Hindu sebagai dasar budaya Bali dapat ajeg selamanya dan pariwisata akan terus meningkat, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat Bali seluruhnya. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag. Jl. Kenyeri, Gg. Nagasari I/6 Denpasar

Syarat Caleg Mesti Sarjana Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan penentuan dewan legislatif melalui suara terbanyak merupakan pembaruan dalam demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi tidak dikekang oleh kekuasaan hegemoni pimpinan partai. Hal ini yang perlu ditinjau kembali adalah syarat calon legislatif, menurut UU No. 10 tahun 2008, calon legislatif minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini mestinya diperbarui pula, syarat caleg mestinya minimal lulusan sarjana (S-1). Orang bijak mengatakan akhir dari pendidikan adalah karakter. Seorang wakil rakyat memiliki tugas berat memperjuangkan aspirasi. Untuk itu, wakil rakyat harus memiliki pengetahuan yang berkompeten di bidangnya. Sebab, wakil rakyat tidak mungkin memperjuangkan aspirasi, jika tidak tahu konsep permasalahan dan solusi permasalahan, sehingga bentuk perjuangannya tidak nyata untuk rakyat, seperti memperjuangkan bebotoh, tidak mampu dialog atau konsolidasi di pusat terhadap permasalahan di daerah, studi banding tanpa hasil dan lain sebagainya. Berbeda calon legislatif lulusan S-1, karakternya berwawasan dan menge-

tahui permasalahan serta solusinya. Hal ini disebabkan seorang sarjana menguasai dan mengerti terhadap disiplin ilmunya. Seperti komisi pendidikan, wakil rakyatnya harus mengetahui masalah pendidikan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahannya, begitu pula komisi lainnya. Konsep dan pandangan jelas, sehingga dapat berkomunikasi dengan staf ahli pemerintahan, sehingga wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak gampang ditipu oleh angka-angka atau statistik yang dikeluarkan pemerintah. Dengan persyaratan calon legislatif minimal S-1 secara tidak langsung meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Sebab, rakyat Indonesia yang ingin jadi caleg berlomba-lomba mencari ilmu, dampaknya buta aksara di Indonesia akan berkurang, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang dan pola pikir bangsa berubah menuju lebih baik. Sehingga, pemimpin bangsa telah diseleksi dengan baik dan caleg yang dicari bukan kuantitasnya melainkn kualitas. I Wayan Budiarta Dsn. Tanah Lengis, Desa Ababi, Abang, Karangasem

Vandalisme Warisan Budaya dan Seleksi Kultural

ment dan berfungsi penting bagi pengembangan ranah ilmiah, religius, kesenian, spasial, pariwisata, sumber ekonomi kerakyatan. Beragam daya tarik dan objek wisata di Bali seperti Goa Gajah, Gunung Kawi, Bulan Pejeng, situs manusia purba Gilimanuk tergolong sebagai warisan arkeologi. Selebihnya tersebar pula aneka warisan sejarah, seni tekstil, makanan, arsitektur, kerajinan dan memasuki Tahun Indonesia Kreatif 2009 dapat menjadi sumber inspirasi yang mengilhami pengembangan industri kreatif dan ekonomi kerakyatan. Kekayaan Bali akan aneka heritage telah membentuk citra positif terhadap Bali.

ancaman konflik, amuk dan perang yang berbuntut penghancuran. Keempat, ancaman investasi, dari industrialisasi sampai urbanisasi dan kelima, ancaman kebijakan, yang mengabaikan kelestarian alam, budaya spasial dan miskin visi kebudayaan. Contoh-contoh yang pernah terekam tentang perusakan situs dan heritage di daerah Bali adalah kerusakan oleh bencana alam terhadap situs Taman Sukasada, Karangasem (telah direhabilitasi) desakan pemukiman terhadap situs manusia purba Gilimanuk, situs Blanjong oleh pariwisata, punahnya sejumlah subak oleh tekanan urbanisasi. Aksi vandalisme terhadap warisan budaya dapat membawa aneka dampak, dari dampak perlahan, dampak ekstrem sampai dampak berkelanjutan. Dampak perlahan yang berpotensi berkembang adalah pemiskinan simbol dan kedangkalan budaya. Dampak ekstrem yang berpeluang muncul adalah konflik dan potensi bencana sosial. Dampak berlanjut yang perlu diantisipasi adalah kerapuhan identitas, integritas dan kegersangan sumber kreativitas kehidupan.

Vandalisme Situs Studi Tim Bali Cultural Heritage Conservation (Geriya, 2000), mencatat berbagai faktor negatif yang dapat menimbulkan masalah dan berpotensi mengancam situs dan heritage. Ada lima jenis sumber ancaman, pertama, ancaman bencana alam, seperti gempa, banjir, tanah longsong. Kedua, ancaman ulah manusia, dari aksi corat-coret sampai perusakan. Ketiga,

Penguatan Konservasi Sejalan dengan dinamika masyarakat dan kebudayaan secara lokal, nasional, global kedahsyatan progresivitas modernisasi yang membuka sekat dan merombak relasi harmoni lintas sektor dan lintas wilayah, cenderung berkembang tak seimbang dengan ekspresivisme filosofi, tradisi dan humaniora. Konservasi tradisi, situs dan heritage sering tertinggal atau terabai-

Vandalisme terhadap situs arkeologi Trowulan, Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur mencuat menjadi isu kebudayaan, tatkala aksi itu dilakukan terhadap warisan budaya Indonesia yang tergolong sebagai puncak peradaban nusantara. Fenomena perusakan menjadi ironis, karena di samping dilakoni oleh perajin industri batu-bata, juga berkat buruknya kinerja instansi terkait. Satu jejak budaya memprihatinkan tentang dangkalnya visi kebudayaan. Walaupun akan diupayakan rehabilitasi, fenomena perusakan situs tetap menjadi refleksi penting bagi masyarakat Indonesia dan bagi Bali sebagai The Island of Heritage.

S

atu fenomena hegemoni terhadap warisan budaya terjadi di awal Tahun Kreatif Indonesia 2009. Di tengah maksud baik pembangunan Pusat Informasi Majapahit, justru bukan kreativitas konstruktif yang terjadi, melainkan aktivitas vandalisme tentang perusakan terhadap situs Trowulan, Majapahit, Jawa Timur. Fenomena itu segera direspons publik sangat negatif, seperti ditunjukkan oleh kemarahan para arkeolog, serta keprihatinan para penekun ilmuilmu humaniora. Masyarakat awam juga marah dan bahkan Bapak Arkeologi Indonesia Prof. Dr. R.P. Soejono menyatakan keprihatinan mendalam tentang mati surinya Arkeologi Indonesia. Merujuk piagam UNESCO 1972 tentang konservasi, bahwa ekistensi suatu natural and cultural heritage seperti halnya beraneka ragam situs di muka bumi ini, termasuk situs Majapahit, sangat bernas dengan kandungan nilai-nilai arkeologi, sejarah, seni, arsitektur, dan sains. Di Bali, berbagai situs living monument juga kokoh dalam nilai religius dan spiritual. Rusaknya satu situs atau kawasan situs, apalagi situs representasi peradaban agung, berarti

Oleh I Wayan Geriya telah merusak simbol warisan masa lalu, representasi Bhinneka Tunggal Ika masa kini dan kebanggaan bangsa masa depan. Bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya, kehilangan situs bernilai tinggi berarti cermin tentang kerapuhan fondasi identitas, pemiskinan simbol peradaban dan gersangnya inspirasi kreativitas. Pulau Heritage Dalam konteks Bali, pulau heritage dengan era prasejarah dan sejarah yang panjang telah mewariskan aneka situs arkeologi dan warisan sejarah, serta warisan budaya kategori artefak, sosiofak dan ideofak. Sejumpah heritage tergolong sebagai benda cagar budaya yang dilindungi UU No. 5/1992. Di samping warisan budaya benda (tangible) seperti sarkopagus, goa, bangunan megalitik, candi, Bali juga kaya dengan warisan budaya tak benda (intangible). Yang terakhir ini meluas dari aneka kearifan lokal, lembaga tradisional seperti subak, konsep tradisional sampai filosofi Tri Hita Karana. Keragaman situs dan heritage di Bali sebagian besar tergolong sebagai living monu-

DEBAT PUBLIK

D

Penulis, antropolog tinggal di Batubulan

POJOK

Korupsi karena Beragama Belum Sentuh Perbuatan

i negara ini nampaknya virus korupsi sudah menjalar ke semua aspek kehidupan. Dari pejabat negara hingga rakyat jelata, individu maupun lembaga, tidak lepas dari korupsi dengan kadar yang berbedabeda. Jika tidak bisa korupsi dianggap tidak bisa bekerja dengan ‘’baik’’. Ironisnya lembaga yang sebenarnya menjadi pelayan publik yakni Departemen Agama dan Depkum HAM juga tidak bebas dari korupsi. Sehingga tidak mengherankan jika beberapa hasil survei menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup, tiga besar atau lima besar terkorup di dunia. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan ‘’Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’’. Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari nampaknya asas kekeluargaan ini diinterpretasikan secara negatif. Kata keluarga oleh sebagian besar masyarakat dimaknai sebagai kerabat dekat menjadi prioritas utama. Sehingga, apa pun bentuk kegiatan yang menguntungkan maka keluarga terdekat yang pertama harus menikmati. Kemudian barulah keluarga yang lain dan terakhir

kan oleh derasnya energi perubahan yang gampang kebablasan, dilatari spirit komoditisasi dan materialisme. Penguatan konservasi makin diperlukan. Ada beragam strategi yang dapat ditempuh melalui proteksi situs, sosialisasi konservasi dan legislasi (Perumusan Perda Pelestarian Warisan Budaya), aksi panutan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kebudayaan yang berada di garda depan. Vandalisme situs, heritage dan budaya merupakan refleksi kultural tentang dangkalnya sikap dan visi kebudayaan. Kebudayaan sebagai referensi wawasan humanistik, pembentukan karakter dan sumber kreativitas tidak boleh mengalami tekanan dan ancaman serta pemiskinan simbolik. Fenomena ini mendorong krisis budaya dan krisis kemanusiaan. Vandalisme terhadap situs Majapahit merupakan fenomena budaya yang penuh keprihatinan dan destruktif. Semua daerah wajib memetik pelajaran tentang buruknya habitus instan dan ceroboh. Walaupun akan direhabilitasi, kerusakan artefak, sosiofak dan ideofak tidak identik dengan kerusakan sepetak sawah atau sebidang kebun. Hikmah dan pesan yang diisyaratkan adalah bahwa pendekatan segmentatif yang bersifat hegemonik, gegabah dan vakum nilai tidak relevan lagi. Yang makin diperlukan adalah cara-cara holistik, sainstifik, humanis dan sinergis antara instansi terkait, perguruan tinggi, stakeholder dan partisipasi masyarakat.

Oleh I Wayan Runa masyarakat umum. Di masyarakat awam sekarang berkembang pemikiran pragmatis yang cenderung bernada pesimis. Dalam perekrutan pegawai negeri sipil, misalnya, belum apa-apa masyarakat awam sudah mengeluh. Jika tidak memiliki hubungan keluarga dengan penentu kebijakan, rasanya sulit untuk diterima menjadi pegawai. Persepsi ini nampaknya sudah mendarah daging dalam benak masyarakat awam. Seperti disinyalir oleh Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahwa ada dua faktor penyebab kenapa orang Indonesia mudah terlibat korupsi, yaitu lemahnya penegakan hukum dan penanaman nilai (moral, spritualred) rendah. Munculnya lembaga KPK memberikan angin segar bagi penegakan hukum terkait kasus korupsi. Mengenai penanaman nilai, sebenarnya masyarakat berharap banyak pada lembaga dan tokoh agama, serta pihak lain yang bergerak dalam peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual. Indonesia bukanlah nega-

ra agama, tapi dalam praktik kehidupan kiranya tidak berlebihan jika Indonesia dikatakan sebagai negara yang menempatkan agama sebagai komponen mendasar dalam kehidupan bernegara. Buktinya ada agama resmi seperti Hindu, Buddha, Islam dan Kristen, selain puluhan aliran kepercayaan yang juga dilindungi undang-undang. Agama diharapkan menjadi alat utama bagi tokoh masyarakat dan pendidik untuk meningkatkan moral masyarakat. Karena agama di negara ini peranannya sangat sentral dan sangat sensitif. Sedikit saja ada kejadian yang dapat mencederai keyakinan umat, maka akan berakibat sangat fatal. Sayangnya negara Indonesia penuh dengan paradoks. Walaupun pemeluk agama dan aliran kepercayaan banyak tapi koruptor dan kejahatan lain juga banyak. Bah-

kan, di tempat suci pun korupsi dan kejahatan bisa berlangsung. Mulut bisa sampai berbuih jika beradu argumentasi soal-soal agama, tetapi untuk mempraktikkannya ada sejuta alasan untuk menghindarinya. Sepertinya yang penting di dunia ini hidup bergelimang harta benda, meskipun dengan jalan korupsi. Nampaknya penanaman nilai-nilai agama belum berhasil meningkatkan moral, martabat dan perilaku manusia. Mungkin umat beragama barulah sebatas pikiran dan perkataan, belum menyentuh perbuatan. Selain itu, masyarakat menganggap urusan duniawi terpisah dengan akhirat. Di mana hasil perbuatan hanyalah persoalan sesudah mati sehingga tidak perlu dipikirkan terlalu rumit. Padahal sejatinya kehidupan duniawi dan akhirat itu kontinum dan saling mempengaruhi. Penulis, Dosen Universitas Warmadewa

Janji travel advisory dicabut belum terwujud. - Maklum, lidah tak bertulang. *** Komisi I DPR-RI desak pemutihan izin tower lama. - Pesanan investor? *** Dua anggota DPRD Bali tolak undangan Winasa. - Aksi balas dendam?

Topik Debat Publik: Orang Indonesia mudah terlibat korupsi Panjang tulisan maksimal 3.500 karakter, kirim ke Email: balipost@indo.net.id. Tulisan paling lambat 15 Januari 2009.

z Perintis : K.Nadha, z Penanggung Jawab: ABG Satria Naradha z Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Wirata z Redaksi: Alit Purnata, Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Martinaya, Mawa, Palgunadi, Sri Hartini, Suana, Sueca, Sugiartha, Sutiawan, Wirya, Yudi Winanto z Anggota Redaksi Denpasar: Dira Arsana, Giriana Saputra, Iwan Darmawan, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subagiadnya, Subrata, Suentra, Sumatika, Gregorius Rusmanda, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa . Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Tabanan: Surpi. Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Bambang Hermawan, Nikson, Suharto Olii, Indu P. Adi, Ahmadi Supriyanto, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S. Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani, Nur Haedin, Suyadnya. Surabaya: Bambang Wilianto.z Pusat Data dan Informasi: Alit Purnata, Mas Ruscitadewi, Nik Winadi, Adi Susyani. z Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Bagian Iklan: Suryanta, Bagian Sirkulasi: Budiarta, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, z Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 30.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 37.000 per mmk, >100 mmk Rp 40.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 28.000 per mmk. Advertorial Rp 20.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 50.000, 4 warna Rp 58.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 15.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura. „ WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009  

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009  

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009

Advertisement